dimensions and focus of capacity building initiatives

5/7/2018 Dimensions and Focus of Capacity Building Initiatives - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/dimensions-and-focus-of-capacity-building-initiatives 1/12

DIMENSIONS AND FOCUS OF CAPACITY BUILDING INITIATIVES

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mengapa banyak negara berkembang khususnya Indonesia sampai saat ini

tidak dapat untuk memajukan dan melanjutkan pembangunan ekonomi dan

pembangunan sosial melebihi periode waktu yang diberikan? Pada tahun-tahun

sekarang, satu tanggapan untuk pertanyaan ini telah ditegaskan karena pemerintah

telah gagal untuk menampilkan peran yang tepat bagi negara dalam rangka

pembangunan, mereka tidak dapat mengorganisir dan mengatur sistem yang

mengidentifikasi masalah, formula kebijakan untuk menanggapi masalah-masalah

tersebut, dan melanjutkan aktifitas ini dalam jangka waktu yang lama.

Pembangunan tidak terjadi, banyak yang menentang, karena pemerintah telah

menghambat pembangunan daripada memajukannya.

Sampai saat ini, upaya mencari potret atau sosok pemerintahan yang ideal

masih menjadi isu paling menarik. Pemerintahan yang ada, baik eksekutif,

yudikatif, maupun legislatif masih dinilai kurang memiliki kinerja untuk

memenuhi tuntutan masyarakat dan merespons perkembangan situasi baik di

dalam maupun di luar negeri. Lembaga eksekutif atau birokrasi yang semula

dibentuk untuk melakukan pembangunan serta memecahkan masalah-masalah

publik, justru kemudian menjadi sumber masalah dari pembangunan dan

pemecahan masalah-masalah publik itu sendiri karena cenderung mengidap

penyakit birokrasi yang dikenal dengan patologi birokrasi. Sementara itu, lembaga

1



legislatif yang dibangun untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan

kepentingan rakyat dan mengontrol kinerja pemerintah juga menjadi sumber

masalah karena rendahnya kemampuan dan komitmen terhadap kepentingan

masyarakat, serta seringkali dikooptasi oleh berbagai pihak yang tidak

bertanggung jawab. Dan lembaga yudikatif yang dibentuk untuk menegakkan

keadilan semakin lama semakin tidak memiliki kewibawaan karena mudah

“dibeli”oleh pihak-pihak yang berkuasa atau yang mampu membayar tawarannya.

Ajakan melakukan reformasi di berbagai bidang telah diakomodasikan dalam

GBHN 1999 – 2004 dan dalam berbagai forum seperti demonstrasi yang

terorganisir, seminar, dialog dan diskusi ilmiah oleh kelompok cendekiawan dan

masyarakat yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Meskipun demikian,

ajakan untuk melakukan reformasi ini tidak menjamin perbaikan kinerja

pemerintahan di masa mendatang, kecuali ada komitmen untuk memperbaiki

validitas dari standar penilaian kinerja kelembagaan dan aparat pemerintahan serta

memfokuskan pengukuran kinerja tersebut pada “capacity building ” yaitu

kemampuan atau strategi yang dibangun untuk menangani bidang-bidang strategis

yang meliputi : (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia; (2) Penguatan

Organisasi; dan (3) Reformasi Kelembagaan. Ketiga dimensi tersebut akan

dibahas dalam tulisan ini.

2



B. BAHASAN

1. Pengertian Capacity Building

Dalam beberapa literatur pembangunan, konsep capacity building sebenarnya

masih menyisakan sedikit perdebatan dalam pendifinisian. Sebagian ilmuwan

memaknai capacity building sebagai capacity development atau capacity

strengthening , mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan

yang sudah ada (existing capacity). Sementara yang lain lebih merujuk pada

constructing capacity sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum

nampak (not yet exist). Dalam tulisan ini akan dibahas capacity building menurut

Merilee S.Grindle (1997:6-22);

Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have

to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of

government performance.

Jadi capacity building (pengembangan kapasitas) merupakan upaya yang

dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan

efficiency, effectiveness, dan responsiveness kinerja pemerintah. Yakni efficiency,

dalam hal waktu (time) dan sumber daya (resources) yang dibutuhkan guna

mencapai suatu outcome; effectiveness berupa kepantasan usaha yang dilakukan

demi hasil yang diinginkan; dan responsiveness yakni bagaimana mensinkronkan

antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.

Capacity building merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk

meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan,

dengan memusatkan perhatian kepada dimensi: (1) pengembangan sumberdaya

manusia; (2) penguatan organisasi; dan (3) reformasi kelembagaan. Dalam

3



konteks pengembangan sumberdaya manusia, perhatian diberikan kepada

pengadaan atau penyediaan personel yang profesional dan teknis. Kegiatan yang

dilakukan antara lain training, pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi dan

lingkungan kerja dan sistim rekruitmen yang tepat. Dalam kaitannya dengan

penguatan organisasi, pusat perhatian ditujukan kepada sistem manajemen untuk

memperbaiki kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada dan pengaturan

struktur mikro. Aktivitas yang harus dilakukan adalah menata sistim insentif,

pemanfaatan personel yang ada, kepemimpinan, komunikasi, dan struktur

manajerial. Dan berkenaan dengan reformasi kelembagaan, perlu diberi perhatian

terhadap perubahan sistem dan institusi-institusi yang ada, serta pengaruh struktur

makro. Dalam hal ini aktivitas yang perlu dilakukan adalah melakukan perubahan

“aturan main” dari sistim ekonomi dan politik yang ada, perubahan kebijakan dan

aturan hukum, serta reformasi sistim kelembagaan yang dapat mendorong pasar

dan berkembangnya masyarakat madani.

2. Dimensi Capacity Building

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Ada banyak bentuk yang bisa dipilih dalam model pengembangan SDM

aparatur pemerintahan. Namun demikian perlu adanya framework pengembangan

yang relevan bagi setiap aktifitas yang ada. Misalnya, bidang-bidang strategis

dalam Rencana Strategis pemerintahan juga seharusnya menentukan jenis, jumlah

dan kualitas SDM yang dibutuhkan di daerah-daerah khususnya bagi keperluan

lembaga/institusi pemerintah daerah. Pengalaman menunjukkan bahwa seringkali

pengembangan SDM tidak dikaitkan dengan kebutuhan strategis daerah, bahkan

4



terkesan kurang memberikan kontribusi bagi pemerintahan daerah itu sendiri.

Dalam konteks SDM ini hendaknya difokuskan pada pengembangan (1)

ketrampilan dan keahlian, (2) wawasan dan pengetahuan, (3) bakat dan potensi,

(4) kepribadian dan motif bekerja, dan (5) moral dan etos kerjanya.

Agar pengembangan SDM di daerah lebih mengenai sasaran, maka dalam

capacity building perlu diperhatikan empat fase dasar yang akan dilalui (Trostle,

dalam Grindel, 1997); pertama, fase desain (a design phase), meliputi keterlibatan

pihak-pihak atau donor constituency tertentu yang bisa menghasilkan masukan

(resulting in) bagi strategi pengembangan SDM, baik dari dalam maupun luar

lembaga pemerintah misalnya, para administrator, komisaris, anggota dewan,

yayasan swasta dll. Kedua, fase implementasi proyek ( project implementation

phase) dimana menyeleksi kontraktor pelaksana atau unit-unit administratif

tertentu untuk memulai dan mengimplementasikan suatu program. Ketiga, fase

akuisisi kemampuan (a capacity acquisition phase), dari berbagai kegiatan dan

training yang terjadi serta pengalaman informal yang didapat akan membentuk

keahlian- keahlian baru termasuk mengasah wawasan, bakat, potensi dan etos

kerja. Keempat, fase pencapaian/kinerja ( performance phase) dimana kemampuan

(capacity) individu akan termanifestasikan dalam peraihan tugas dan hasil

evaluasi akhir. Hal lain yang perlu diperhitungkan dari setiap fase-fase tersebut

adalah adanya pengaruh lain berupa kejadian-kejadian (events) yang mungkin

tidak bertalian dengan program misalnya, rotasi jabatan, perubahan politik,

peristiwa force majeur seperti bencana alam, konflik sosial dan sebagainya, yang

5



seringkali menyebabkan program pengembangan SDM terkesan tambal sulam

serba instant dan mengalami stagnasi.

b. Penguatan Organisasi

Dalam Rencana Strategis Institusi Pemerintah, bidang-bidang strategis yang

harus dikembangkan sangat menentukan jenis dan jangkauan kebijakan tahunan,

semesteran, triwulan atau bulanan yang perlu dikembangkan. Dalam perencanaan

strategis formal berkaitan dengan tiga tipe perencanaan; strategic plans, medium-

range programs dan short-range budgets and operating plans. Yang perlu

diperhatikan dalam hal ini antara lain tipe, jumlah serta kualitas institusi

pemerintahan yang diperlukan, jenis dan tingkat managerial skills yang

dibutuhkan termasuk tipe kepemimpinannya, dan sistem akuntabilitas publik serta

budaya organisasi pemerintahan. Withtaker (1995:11) mengemukakan:

“strategic planning is concerned with both the definition of goals and

objectives for an organization and the design of functional policies, plans

and organization structure and systems to achieve those objectives”.

Dengan kata lain, pembenahan kelembagaan harus didasarkan kepada kebutuhan

pengembangan bidang-bidang strategis sesuai sasaran dan tujuan yang telah

dirumuskan dalam Rencana Strategis Daerah dan Institusi Pemerintah Kabupaten

dan Kota. Dengan demikian dimensi yang perlu dikembangkan dalam penguatan

kelembagaan meliputi : (1) pengembangan kebijakan, (2) pengembangan

(network) organisasi, (3) pengembangan manajemen, (4) pengembangan sistem

akuntabilitas publik, dan (5) pengembangan budaya organisasi.

Kalau kita lihat pengalaman negara lain di Afrika, terutama Kenya, dalam

program capacity building-nya, dimensi penguatan kelembagaan lebih ditekankan

6



pada pengembangan network dengan teknologi informasi (Peterson, dalam

Grindle, 1997:164). Karena meskipun network-network tersebut kecil ( small ),

ternyata memiliki jangkauan yang luar biasa dan dapat menggerakkan kinerja

organisasi secara dramatis. Model seperti ini merupakan salah satu contoh aplikasi

electronic government (e-Government), yang menurut Clay G. Wescott,

didefinisikan sebagai berikut:

E-Government is the use information and communications technology (ICT)

to promote more efficient and cost-effective government, facilitate more

convenient government services, allow greater public acces to information,

and make government more accountable to citizens. (Wescott, dalam

Indrajid, 2002:4)

Negara besar dan terdepan dalam mengimplementasikan e-Government , yakni

Amerika dan Inggris, secara jelas merinci manfaat yang akan diperoleh dengan

diterapkannya konsep e-Government pada institusi pemerintah, diantaranya; 1)

dapat memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya

(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama kinerja yang efektif dan

efisien, mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi

yang dikeluarkan pemerintah maupun stake holdernya, 2) meningkatkan

tranparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam

rangka mencapai Good Corporate Governance, 3) menciptakan suatu lingkungan

masyarakat baru yang lebih luas sejalan dengan perubahan global dan trend yang

ada (Indrajit, 2002:5). Kiranya model e- Government bisa diterapkan untuk

penguatan daya dukung kelembagaan (institutional carrying-capacity) pemerintah

daerah di Indonesia.

7



c. Reformasi Kelembagaan

Upaya untuk merestrukturisasi birokrasi pemerintah dapat dikemukakan

sebagai berikut:

1) Setiap lembaga departemen pemerintah baik dipusat dan di daerah yang

dipimpin oleh pejabat politik harus dibedakan antara pejabat politik dan pejabat

karier birokrasi. Lembaga pemerintah bisa dibedakan antara lembaga

Departemen yang dipimpin Menteri sebagai pejabat politik, dan lembaga Non

Departemen yang dipimpin oleh bukan Menteri dan bukan pejabat politik.

Seharusnya pejabat yang memimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen

(LPND) adalah pejabat profesional dari birokrasi karier, bukan dijabat oleh

pejabat politik dan dirangkap oleh Menteri seperti sekarang warisan

kelembagaan pemerintahan Orde Baru. Pejabat politik adalah pejabat yang

dipilih oleh rakyat langsuang maupun tidak, atau di approved oleh wakil rakyat

di lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian posisinya adalah sebagai

wakil rakyat dalam menganbil kebijakan publik dan mengontrol birokrasi

pemerintah. Pejabat birokrasi adalah pejabat yang diangkat untuk

melaksanakan kebijakan publik tersebut. Jika mekanisme kontrol dan

pelaksanaan kebijakan publik bisa berjalan antara kedua jabatan itu maka

pertangung jawaban publik tidak mungkin tidak mesti bisa dilaksanakan.

2) Desentralisasi kewenangan baik desentralisasi politik maupun administrasi

perlu dilakukan di dalam kelembagaan pemerintah ini. Dengan desentralisasi

diharapkan akuntabilitas publik bisa dilakukan, yang pada gilirannya

8



diharapkan pula kontrol rakyat semakin efektif dan korupsi, kolusi dan kerabat

isme bisa dihilangkan dalam birokrasi pemerintahan ini.

3) Perampingan susunan kelembagaan birokrasi pemerintah perlu segera

ditindaklanjuti. Kekembaran tugas dan fungsi antara beberapa lembaga

birokrasi perlu segera di analisis dan dihilangkan kekembaran itu. Lembaga

kementerian (departemen) dan lembaga non kementerian (departemen) yang

menunjukkan kekembaran tugas dan fungsi perlu segera dianalisis dan dan

dipecahkan dengan prinsip efisiensi, penghematan, kordinasi, integrasi baik

dalam masa krisis seperti sekarang ini maupun di masa-masa non krisis.

Jumlah eselonisasi di pemda juga dipikirkan lebih ramping lagi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Capacity building merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk

meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan,

dengan memusatkan perhatian kepada 3 dimensi, yaitu:

(1) pengembangan sumberdaya manusia;

(2) penguatan organisasi; dan

(3) reformasi kelembagaan

Pemerintahan Indonesia yang ada saat ini, baik eksekutif, yudikatif, maupun

legislatif masih dinilai kurang memiliki kinerja untuk memenuhi tuntutan

masyarakat dan merespons perkembangan situasi baik di dalam maupun di luar

negeri. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka

9



meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki kinerja birokrasi antara

lain:

a. Dimensi pengembangan sumber daya manusia

• Pengembangan ketrampilan dan keahlian

• Pengembangan wawasan dan pengetahuan

• Pengembangan bakat dan potensi

•

Pengembangan kepribadian dan motif bekerja

• Pengembangan moral dan etos kerjanya.

b. Dimensi penguatan organisasi

• Pengembangan kebijakan

• Pengembangan network organisasi

• Pengembangan manajemen

• Pengembangan sistem akuntabilitas publik

• Pengembangan budaya organisasi.

• Pengembangan teknologi informasi

c. Dimensi reformasi kelembagaan

• Setiap lembaga departemen pemerintah baik dipusat dan di daerah yang

dipimpin oleh pejabat politik harus dibedakan antara pejabat politik dan

pejabat karier birokrasi.

• Desentralisasi kewenangan baik desentralisasi politik maupun administrasi.

• Perampingan susunan kelembagaan birokrasi pemerintah.

10



2. Saran

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kapasitas:

• Perlu dihubungkan program capacity building dengan tujuan-tujuan kebijakan

masa transisi pemerintahan.

• Dalam pengembangan kapasitas, kenali kemungkinan kegagalan dan

mekanisme perencanaan yang menyangkut program yang diadakan.

• Dalam program capacity building , jangan mengabaikan adanya kemungkinan

dampak politik dari bantuan luar negeri.

11



DAFTAR RUJUKAN

Alisjahbana, MA. 2008. Reformasi Kelembagaan Menuju Efisiensi

Pelayanan Pemerintah. wordpress.com. 2 April 2008.

http://alisjahbana08.wordpress.com/2008/04/02/reformasi-kelembagaan-

menuju-efisiensi-pelayanan-pemerintah (diakses 3 Juli 2011)

Grindle, M.S., (editor), 1997, Getting Good Government : Capacity Building in

the Public Sector of Developing Countries, Boston, MA : HArvard Institue

for International Development.

Thoha, Miftah. 2006. REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH. multiply.com.

5 Maret 2006. http://goodlocalgovernance.multiply.com/journal/item/9

(diakses 3 Juli 2011)

Santiago, Faisal, SH.MM. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

(SDM) DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KEDEPAN.

universitasborobudur.ac.id .http://www.universitasborobudur.ac.id/index.ph

p/article/105-pengembangan-sumber-daya-manusia.html (diakses 3 Juli

2011)

12

http://alisjahbana08.wordpress.com/2008/04/02/reformasi-kelembagaan-menuju-efisiensi-pelayanan-pemerintah/


http://alisjahbana08.wordpress.com/2008/04/02/reformasi-kelembagaan-menuju-efisiensi-pelayanan-pemerintah


http://www.universitasborobudur.ac.id/index.php/article/105-pengembangan-sumber-daya-manusia.html








dimensions and focus of capacity building initiatives

Documents