Laporan Penelitian

PEMBERDAYAAN SUBAK DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN : STUDI KASUS SUBAK BASANGALAS

Oleh :

Ir. I Nengah Artha,SU.

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

2015

ii

KATA PENGATAR

Puji syukur dan terima kasih kami haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha

Esa atas karuniaNYA sehingga laporan hasil penelitian tentang “Pemberdayaan

Subak Dalam Pembangunan Pertanian : studi kasus terhadap subak

Basangalas” dapat diselesaikan.

Penelitian ini diinisiasi atas permintaan bapak Prof. Ebisawa Tadashi

(The dean of the research institute of paddy culture, Graduate School of Letters,

Art and Sciences, Waseda University) yang menaruh minat tinggi tentang

organisasi tradisional pengairan di Bali, yaitu Subak. Uraian dalam laporan ini

mencoba untuk mengulas bagaimana pemberdayaan subak di Bali dalam

menunjang pembangunan pertanian, dengan satu contoh kasus sebagai ilustrasi

adalah subak Basangalas, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali.

Sebagai karya tulis ilmiah tentunya akan menjadi lebih baik terutama

tentang isi dan kedalaman uraiannya jika mendapatkan respon berupa kritik dan

saran dari para pembaca yang terhormat. Atas hal tersebut tidak lupa dihaturkan

terima kasih. Terima kasih juga disampaikan kepada Dekan Fakultas Pertanian

Universiats Udayana atas kesempatan dan kepercayaannya sehinnga penelitian

ini telah dapat dilaksanakan. Hal yang sama juga dihaturkan kepada semua

pengurus dan kerama subak Basangalas aats segala bantuannya.

Mudah-mudahan materi yang kami bahas dalam laporan penelitian ini

dapat bermanfaat, sekali lagi terima kasih.

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN …………………………………………………………… 1

II. Peranan subak dalam pembangunan pertanian di Bali ……………… 5

III. Pemberdayaan subak dalam persfektif lembaga usaha ekonomi

pedesaan ………………………………………………………… ………… 11

IV. Pengembangan dan pemberdayaan subak Basangalas dan.

permasalahannya…………………………………………………………… 19

V. Penutup. ……………………………………………………………………. 26

DAFTAR PUSTAKA

1

I. Pendahuluan

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting di dalam

pembangunan ekonomi Indonesia. Demikian pula halnya dengan pembangunan

Bali, sejak tahun 1970-an tetap memperioritaskan sektor pertanian disamping

pariwisata dan industri kecil. Ke tiga sektor ini diharapkan tumbuh secara

berkesinambungan (balanced) dan saling mendukung (interdependence).

Namun sejak tahun 1980-an terlihat bahwa terjadi ketimpangan yang semakin

besar antara satu sektor dengan sektor yang lainnya. Sektor pariwisata maju

dengan pesat, sementara sektor pertanian mengalami kemajuan yang sangat

lambat, bahkan mengarah ke stagnasi.

Peran sektor pertanian di Bali secara garis besar dapat digambarkan

antara lain : (a) menyerap sekitar 32,18 % tenaga kerja , (b) menyumbangkan

sekitar 19,1 % terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto, (c) menyediakan

bahan pangan untuk masyarakat Bali, (d) konservasi sumberdaya alam dan

budaya Bali, (e) sebagai katup pengaman terhadap potensi gejolak sosial, krisis

ekonomi, dan lain-lain.

Walaupun sektor pertanian berperan cukup besar dalam perekonomian

Bali, namun hanya sebagain kecil petani yang memadai kesejahteraannya.

Terhadap kenyataan ini, banyak hal yang sudah ditempuh pemerintah ataupun

dianjurkan oleh para ahli dalam rangka membina masyarakat tani atau

masyarakat pedesaan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya

antara lain melalui pendekatan kelompok. Pembinaan melalui pendekatan

kelompok adalah suatu cara pembinaan masyarakat tani atau masyarakat

pedesaan dalam suatu kelompok yang telah terorganisir dengan baik dalam

suatu kesatuan. Dengan cara ini proses pendidikan dan pembinaan petani

dianggap lebih cepat dan murah serta dapat mengurangi tenaga penyuluh

pertanian disamping meningkatkan efektivitas kerja tenaga penyuluh pertanian

tersebut. Masyarakat Bali umumnya melakukan kebiatan dalam kehidupan yang

bekelompok yang sebagian besar dari kelompok-kelompok tersebut merupakan

kelompok-kelompok tradisional. Salah satu dari kelompok tersebut adalah sistem

2

subak. Subak selain merupakan sistem fisik juga merupakan sistem sosial yang

fungsi utamanya adalah mengatur pengairan agar air dapat dibagikan secara adil

dan merata kepada seluruh anggota subak. Kegiatan subak tidak terpaku hanya

pada kegiatan irigasi, namun kegiatannya telah berkembang luas yang

mencakup kegiatan-kegiatan seperti : simpan-pinjam, pengadaan sarana

produksi bersama, penggalian dana bersama, upacara keagamaan, kegiatan

gotong royong, pengaturan pola tanam dan waktu tanam, dan berbagai kegiatan

lainnya.

Program-program pembangunan dari pemerintah terutama pembangunan

pertanian senantiasa memanfaatkan kelompok tani (subak) sebagai sasaran

programnya, yang pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup

petani anggota subak. Program-program pembangunan yang telah sampai ke

subak pada akhirnya akan sangat mempengaruhi dinamika subak, baik

pengaruh yang meningkatkan kedinamisan subak maupun yang mungkin

menurunkan kedinamisan subak tersebut. Permasalahan yang kemudian perlu

dibahas adalah bagaimana sesungguhnya pengembangan dan pemberdayaan

subak saat ini dalam menunjang pembangunan pertanian sehingga dapat

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani anggota subak dan

kesejahteraan masyarakat pada umumnya di Bali.

Penelitian ini dilaksanakan untuk melengkapi tulisan yang dibuat oleh

Prof. Ebisawa Tadashi (The dean of the research institute of paddy culture,

Graduate School of Letters, Art and Sciences, Waseda University) yang menaruh

minat tinggi tentang organisasi tradisional pengairan di Bali, yaitu Subak. Uraian

dalam laporan ini mencoba untuk mengulas bagaimana pemberdayaan subak di

Bali dalam menunjang pembangunan pertanian, dengan satu contoh kasus

sebagai ilustrasi adalah subak Basangalas, Kecamatan Abang, Kabupaten

Karangasem, Bali. Secara keseluruhan laporan ini terdiri dari : (I) Pendahuluan,

(II) Peranan subak dalam pembangunan pertanian di Bali, (III) Pemberdayaan

subak dalam persfektif lembaga usaha ekonomi pedesaan, (IV) Pengembangan

dan pemberdayaan subak Basangalas dan permasalahannya, dan (V) Penutup.

3

II. Peranan Subak Dalam Pembangunan Pertanian di Bali

Yang dimaksud dengan pembangunan pertanian disini adalah

pembangunan pertanian tanaman pangan, yang meliputi intensifikasi,

diversifikasi dan rehabilitasi di bidang pertanian yang memiliki dua sasaran, yaitu

(1). Peningkatan ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber

bahan pangan, kelembagaan, dan budaya lokal, dan (2). Pengembangan

agribisnis dengan membangun keunggulan kompetitif sesuai kompetensi dan

produk unggulan di masing-masing daerah. Program pembanguan tersebut

kemudian dijabarkan ke dalam langkah-langkah operasional, sebagai berikut :

A. Di hulu

Kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya, meliputi :

a) Penyiapan sarana dan prasarana, yang terdiri dari :

Perbenihan, melalui pengembangan penangkar / produsen

benih

Pupuk dan pestisida, dengan meningkatkan koordinasi

dengan pihak terkait dan pengembangan Unit Pelayanan

Saprodi sehingga terjamin ketersediaannya

Pengembangan alat dan mesin pertanian melalui pola Usaha

Pelayanan Jasa alat dan mesin pertanian

Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani, rehabilitasi jalan

usaha tani, dan pembuatan embung / cubang

b) Pengembangan permodalan, melalui :

Penyediaan kredit ketahanan pangan dengan bunga subsidi

pemerintah

Kredit usaha kecil dan menengah dan kredit pengadaan

pangan,

Bantuan langsung masyarakat, yakni pemberian bantuan

berupa uang tunai kepada kelompoktani untuk dimanfaatkan

dalam pengembangan usahatani secara berkelanjutan,

4

Penyediaan dana talangan (kredit tanpa bunga untuk dana

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN)

Pola leasing untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, yakni

bantuan dikembalikan ke pemerintah dengan mengangsur dari

hasil usaha mereka.

B. Subsistem Budidaya, yang meliputi :

a) Peningkatan produktivitas melalui peningkatan mutu intensifikasi

dengan perbaikan penerapan teknologi anjuran

b) Pengembangan sentra-sentra produksi dan konservasi lahan kering

c) Peningkatan indeks pertanaman (cropping intensity) melalui

pemantapan pola tanam dan diversifikasi usaha tani

d) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dengan pola

pengendalian hama terpadu

C. Subsistem Hilir, terdiri dari :

a) Perbaikan panen, pascapanen dan pengolahan hasil

b) Perbaikan pemasaran hasil, melalui :

Penumbuhan subterminal agribisnis pada sentra-sentra

produksi

Pemberian dana talangan sebagai penguatan modal kepada

lembaga-lembaga usaha ekonomi pedesaan untuk stabilisasi

harga gabah

Pengembagan sistem lumbung pangan dan tunda jual

Promosi / pameran, temu usaha, dan pelayanan informasi

pasar

D. Subsistem Penunjang, meliputi :

a) Pengembangan sumberdaya manusia melalui penyuluhan, pelatihan,

magang, dan sekolah lapang

b) Pemantapan kelembagaan melalui pembinaan dan fasilitasi

kelompoktani (subak) antara lain berupa bantuan pembuatan tempat

pertemuan kelompoktani lahan kering dan pembuatan balai subak,

serta koperasi tani.

5

Peranan subak dalam pembangunan pertanian di Bali, secara deskriptif

dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Subak berperan dalam meningkatkan areal sawah yang berpengairan

sepanjang tahun

Pembangunan irigasi pada subak membawa beberapa akibat, diantaranya :

(a) meningkatkan frekuensi tanam, (b) meningkatkan luas tanam, (c)

meningkatkan luas panen, dan (d) meningkatkan hasil padi / produksi. Ke

empat hal inilah yang merupakan peranan terpenting subak sebagai suatu

kelompok sosial.

2) Subak mempunyai peranan dalam mempertahankan kesinambungan

persediaan bahan makanan, terutama beras.

Dampak terpenting yang dapat dirasakan dari adanya pembangunan irigasi di

subak adalah mantapnya produksi bahan makanan (padi / beras).

3) Peranan subak dalam peternakan dan perikanan.

Peternakan itik dan pemeliharaan ikan di sawah (mina padi) sangat terkait

dengan subak.

4) Peranan subak dalam pemerataan distribusi pendapatan.

Secara tradisional dikenal adanya sistem “derep” (panen padi tidak hanya

dilakukan oleh anggota subak sendiri namun ikut juga anggota masyarakat

lainnya dengan mendapatkan imbalan upah sesuai dengan banyaknya padi

yang dapat diketam/ dipanen). Adanya perubahan jenis padi yang ditanam,

dari jenis padi lokal (dipanen memakai ani-ani) menjadi jenis-jenis padi

unggul baru disamping adanya kecenderungan panen dengan sistem tebas

(padi langsung dijual di sawah sebelum dipanen) menyebabkan juga

perubahan pengupahan dan juga jumlah tenaga kerja yang dipakai.

5) Peranan subak dalam meningkatkan kesempatan kerja.

Perubahan dari pengairan sederhana ke pengairan teknis menyebabkan

meningkatnya kesempatan kerja untuk meningkatkan produksi pertanian,

baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

6) Subak berperan dalam mengalokasikan sumberdaya air secara merata.

6

Konflik antar subak akibat masalah air sering muncul sepanjang sejarah

subak, dan pada tingkat konflik yang cukup besar biasanya ditangani oleh

sedahan agung bersama Dinas Pekerjaan Umum. Penanganan masalah

yang muncul tersebut dilakukan dengan beberapa cara, antara lain : (a)

diperkenankannya peminjaman air diantara anggota subak, (b) peminjaman

air antar subak, (c) meningkatkan persediaan air, misalnya rehabilitasi

jaringan irigasi, pemanfaatan air tanah, dan pembuatan waduk. Terbentuknya

“subak gede” diharapkan mampu mengurangi konflik tersebut karena melalui

wadah ini pengalokasian air akan dapat dilakukan secara lebih merata.

7) Subak berperan dalam mengalokasikan dana pembangunan.

Dengan perubahan struktur organisasi subak yang diikuti dengan

terbentuknya “subak gede” atau “subak agung” maka dana-dana

pembangunan dari pemerintah menjadi lebih mudah untuk dialokasikan

secara lebih merata. Memang pada skala bantuan yang kecil, umumnya

bantuan untuk irigasi kecil bantuan yang diserahkan oleh pemerintah akan

dikelola langsung oleh subak secara swadaya sehingga otonomi dan inisiatif

subak tidak mati.

8) Peranan subak dalam terus membina sikap gotong royong

Untuk dapat beradaptasi dan dapat menerima modernisasi dalam bidang

pertanian, subak sangat berperan dalam membina dan mengembangkan

kesatuan dan kebersamaan dalam berbagai segi kehidupan, baik suka

maupun duka, yang meliputi aspek ekonomi, sosial, agama, dan keamanan.

9) Peranan subak dalam kegiatan simpan-pinjam dan pengadaan sarana

produksi.

Subak mempunyai peranan dalam kegiatan simpan-pinjam sudah dikenal

sejak abad ke 19 (Arga dan W. Sudana, 1994), dan peranan tersebut

kemudian diperluas dengan pengadaan sarana produksi dan berlangsung

terus menerus sampai sekarang. Usaha-usaha untuk meningkatkan

peranannya dalam koperasi (Koperasi Unit Desa) sampai saat ini belum

berhasil dengan baik.

10) Peranan subak dalam melestarikan nilai budaya bangsa.

7

Hal ini terkait dengan pembentukan sikap disiplin petani, sikap menghargai

nilai air dan sumberdaya alam lainnya, rasa kerjasama antar petani pemakai

air, dan sikap untuk dapat mengambil suatu keputusan secara kolektif.

Sistem subak adalah suatu kelompok sosial tradisional di Bali yang

anggota-anggotanya adalah para petani. Kelompok ini sangat efektif dalam

menunjang pelaksanaan pembangunan ,terutama sebagai media penyampaian

teknologi kepada masyarakat di pedesaan ( Suyatna, 1982). Sumber-sumber air

beserta fasilitas lainnya berupa bangunan pangambil air di sungai biasanya

dibangun dan dikelola secara swadaya oleh subak itu sendiri, sementara

bangunan berupa bendungan atau dam dibangun dan dikelola oleh pemerintah.

Terkait dengan fungsi utama subak mengatur pembagian air secara adil dan

merata kepada setiap anggotanya, subak mempunyai otonomi secara penuh

sehingga berhak untuk mengatur dirinya sendiri termasuk menyelesaikan segala

perselisihan yang mungkin muncul pada wilayah subak itu. Pemberian otonomi

kepada subak oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah

Propinsi Bali, Nomer 02/PD/DPRD/1972 tentang irigasi, sebagaimana tercantum

di dalam pasal 14, yang bunyinya sebagai berikut :

1) Subak berkewajiban dalam mengatur rumah tangganya sendiri, baik dalam

mengusahakan adanya air maupun dalam mengatur air dengan tertib dan

efektif untuk kepentingan persawahan subak,

2) Subak menjaga dan memelihara irigasi dengan sebaik-baiknya yang

diperlukan untuk menjamin adanya kelancaran dan tertibnya irigasi di

wilayahnya,

3) Dalam melaksanakan urusan rumah tangganya subak menjalankan peraturan

atau “awig-awig” dan “sima” yang berlaku di wilayah masing-masing,

4) Subak menyelesaikan segala perselisihan yang timbul di wilayahnya sendiri,

dan

5) Apabila terjadi pelanggaran dan tindak pidana, akan diselesaikan menurut

hukum oleh yang berwajib.

Kegiatan-kegiatan subak disamping berpengaruh langsung pada peningkatan

produksi, pendapatan , dan kesejahteraan petani dan masyarakat disekitarnya,

8

juga berdampak pada aspek-aspek seperti disiplin, sikap mental petani, sikap

menghargai sumberdaya alam, rasa kerjasama, terpeliharanya nilai-nilai agama,

adat- istiadat dan budaya sehingga memberikan sumbangan terhadap industri

pariwisata di Bali. Instansi-instansi yang banyak memanfaatkan subak untuk

melaksanakan program-programnya, misalnya Dinas Kebudayaan, Dinas

Koperasi, Dinas Pendapatan, Dinas Pertanian / Dinas Perkebunan, Departemen

Pekerjaan Umum

III. Pemberdayaan Subak Dalam Perspektif Lembaga Usaha Ekonomi

Pedesaan

Gagasan untuk mengembangkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

di Indonesia agar menjadi organisasi ekonomi bukanlah suatu hal yang baru.

Dengan kata lain P3A (termasuk Subak) perlu dikembangkan yang tidak saja

berorientasi pada pengelolaan irigasi, namun juga kegiatan ekonomi. Di Gujarat,

India misalnya, organisasi irigasi telah mampu berperan di luar kegiatan

pokoknya sebagai pengelola irigasi, yaitu dalam kegiatan bisnis berupa

pengadaan sarana produksi pertanian, perkreditan, pemasaran hasil-hasil

pertanian, pengolahan pascapanen, dan pemberian pelayanan penyuluhan

pertanian (Shah and Shah, dalam Sutawan, 2000).

Perlunya mengembangkan subak menjadi suatu lembaga ekonomi yang

mampu berperan ganda, yakni bukan saja sebagai pengelola jaringan irigasi

tetapi juga dalam kegiatan bisnis (ekonomi / agribisnis), Sutawan (1998)

memberikan alasan-alasan antara lain : (a). adanya beban finansial yang harus

dipikul oleh subak sebagai akibat implementasi program-program pemerintah,

seperti PIK (Penyerahan Irigasi Kecil) kepada perkumpulan petani pemakai air

dan program IPAIR (Iuran Pelayanan Irigasi) yang pada dasarnya juga menuntut

subak untuk ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan operasi dan

pemeliharaan jaringan irigasi, (b). adanya persaingan ekonomi global akibat

diberlakukannya perdagangan bebas menjelang abad ke 21, (c). kesenjangan

pendapatan yang lebar antara sektor pertanian dan non pertanian, (d). adanya

9

peluang bagi subak untuk melakukan usaha ekonomi sesuai Instruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 42 tahun 1995, dan (e). adanya kebebasan petani dalam

mengusahakan jenis tanaman yang diinginkan sesuai dengan Undang Undang

No. 12 tahun 1992.

Jika subak dikembangkan menjadi suatu lembaga ekonomi pedesaan,

maka model lembaga tersebut seharusnya tidak akan menggoyahkan sendi-

sendi kehidupan subak, namun justru sedapat mungkin akan dapat menjadikan

subak tersebut lebih kuat dan lebih mandiri serta tangguh menghadapi berbagai

tantangan modernisasi, disamping anggota-anggotanya dapat menjadi lebih

sejahtera. Kalau subak sampai punah, diyakini kebudayana Bali juga akan

terancam karena subak bersama lembaga sosial lainnya, seperti Banjar dan

Desa Adat merupakan tulang punggung kebudayaan Bali.

3.1. Model Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan

Pemilikan lahan sawah yang sempit mengakibatkan usahatani sawah

tidak menarik secara ekonomis, karena pengelolaan yang tidak efisien dan tidak

dapat memberikan jaminan pendapatan yang layak. Saat ini diperkirakan lebih

dari 10,5 juta (53 %) rumah tangga petani menguasai lahan kurang dari 0,50

hektar dan lebih dari 6,0 juta (30 %) menguasai lahan kurang dari 0,25 hektar

(Purba, 2000). Untuk daerah Bali berdasarkan sensus pertanian menunjukkan

bahwa jumlah kepala keluarga petani dengan pemilikan lahan kurang dari 0,50

hektar meningkat dari 159.400 (1993) menjadi 172.000 (1998), sehingga

diperkirakan rata-rata pemilikan lahan sawah saat ini hanya 0,30 hektar per

kepala keluarga petani (Dinas Pertanian Propinsi Bali, 1999)

Fragmentasi lahan sawah diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya

karena : (a) warisan sejarah, (b) dinamika internal / sistem pewarisan, (c) campur

tangan / kebijakan pemerintah, dan (d) pengaruh modal swasta / asing. Sebagai

akibat dari ke empat factor tersebut menyebabkan akses petani terhadap lahan

dalam kurun waktu 30 tahun terakhir menjadi makin lemah.

Departemen Pertanian melalui Menteri Pertanian bulan Mei 2000

mencanangkan grand strategy untuk meningkatkan ketahanan pangan dan

pengembangan agribisnis, yang dinamakan corporate farming (CF). Maksud dan

10

tujuannya adalah untuk mewujudkan usahatani yang mandiri, berdaya saing dan

berkelanjutan melalui pengelolaan usahatani secara korporasi, yang pada

akhirnya untuk meningkatkan efisiensi usahatani, meningkatkan pendapatan

serta mengembangkan lapangan pekerjaan di pedesaan melalui inovasi

kelembagaan (Badan Litbang Pertanian, 2000). Selengkapnya corporate farming

yang dimaksud adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi dari suatu kelompok

tani sehamparan dengan lembaga agribisnis melalui perwujudan konsolidasi

manajemen usahatani sehamparan dengan tetap menjamin kepemilikan lahan

pada masing-masing petani dalam bentuk “saham” sesuai luas lahan yang

dimiliki. Lahan pertanian yang sempit dikonsolidasikan menjadi hamparan

seluas 100 – 150 hektar. Petani-petani diberikan saham yang besarnya sesuai

dengan luas lahan yang dimiliki, dengan pembagian keuntungan didasarkan

pada besarnya saham tersebut. Sebagai pengelola usahatani skala besar ini

dipilih seorang farm manager dari kelompok tani yang merupakan petani andalan

di tempat itu. Jenis komuditas yang diusahakan adalah hasil kesepakatan

bersama dari peserta CF secara musyawarah.

Studi diagnostik yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian (2000) di calon lokasi CF, yaitu subak Klode, Desa

Tunjuk Kabupaten Tabanan melaporkan bahwa persepsi petani menyangkut

beberapa parameter kualitatif CF, seperti konsolidasi manajemen on-farm

(seperti : pembibitan, pengolahan lahan, pengaturan irigasi, pengendalian

organisme pengganggu tanaman, pengadaaan tenaga kerja, panen, dan

pemasaran ) umumnya direspon positif, terutama jika dikaitkan dengan

pengertian bahwa konsep CF merupakan pengembangan konsolidasi

manajemen sistem subak. Sedangkan parameter kualitatif yang memeperoleh

renpons negatif adalah jika konsolidasi pengelolaan harus disertai dengan

penataan pematang sawah.

Pemberdayaan kelompok tani (subak) dalam perspektif CF sesuai dengan

konsep pemerintah mungkin tidak dapat dilakukan. Sutawan (2000) menyatakan

ada beberapa alasan yang mendasari kenapa konsep ini menjadi tidak cocok

jika diterapkan pada subak di Bali, antara lain :

11

1) Subak pada dasarnya menerapkan prinsip : dari subak, oleh subak, dan

untuk subak. Kegiatan-kegiatan subak direncanakan dan dilaksanakan

berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Pekerjaan fisik

seperti misalnya pemeliharaan dan perbaikan irigasi, upacara ritual di

tingkat subak pada umumnya dilakukan oleh anggota subak secara

gotong royong. Padahal ritual subak merupakan siri khas dari organisasi

irigasi petani di Bali, yang membedakannya dengan organisasi irigasi di

tempat-tempat lain di dunia.

2) Para petani pada kebanyakan subak di Bali sebagian besar berstatus

penyakap. Jika diterapkan CF di subak, maka banyak petani yang akan

kehilangan pekerjaannya sebab CF sebagai perusahaan modern

cenderung akan mengurangi biaya-biaya produksi termasuk upah tenaga

kerja guna memaksimalkan keuntungan perusahaan. Implikasi dari

kecenderungan ini adalah kegiatan ritual subak yang memang

memerlukan tenaga dan biaya banyak, mungkin tidak ada lagi, yang

berarti subak juga tidak akan ada lagi.

3) Hubungan yang akrab dan bersifat kekeluargaan antara pemilik lahan dan

penyakapnya akan terputus

4) Konsolidasi lahan akan mengubah jaringan irigasi subak dan akan

berakibat berubahnya pula tatanan yang berkaitan dengan persubakan.

Misalnya, yang menyangkut keanggotaan subak dengan segala hak dan

kewajibannya, pengaturan pembagian air irigasi, struktur subak yang

terkait dengan pembagian wilayah subak menjadi beberapa tempek,

pembagian tugas dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan

lain sebagainya. Semua ini akan mengubah secara total sistem subak

yang ada selama ini .

5) Kalau tidak diatur secara tegas bahwa lahan sawah dalam areal subak

yang telah menjadi CF itu tidak boleh diperjual belikan, dikhawatirkan

saham-saham akan dikuasai oleh orang-orang yang sama sekali bukan

anggota subak. Kalau hal ini terjadi, subak pasti tidak bisa dipertahankan.

12

Ditambahkan pula bahwa di suatu saat nanti tidak tertutup kemungkinan CF

akan dapat juga berkembang di Indonesia apabila kondisinya telah

mendukung. Misalnya, petani-petani sebagian besar telah meninggalkan

pekerjaannya sebagai petani karena telah terserap di sektor luar pertanian

sebagai akibat berhasilnya industrialisasi, persentase penduduk desa yang

tinggal aktif di sektor pertanian menjadi relatif kecil. Jika kondisi ini terjadi di

Bali maka terbentuknya usahatani skala besar bisa saja terjadi. Di Jepang

misalnya, petani-petani dengan luas garapan sempit menyewakan lahannya

kepada mereka yang mampu mengelola usahatani dengan luas garapan

besar.

Model lembaga usaha ekonomi apakah yang cocok di terapkan untuk

pemberdayaan subak di Bali ?. Dengan pertimbangan-pertimbangan : (a).

subak adalah lembaga irigasi petani yang bercorak sosio-religius yang

mempunyai kegiatan ritual keagamaan yang sangat banyak dan beragam,

dilakukan secara periodik oleh para petani baik secara individual pada sawah

masing-masing maupun secara bersama-sama pada berbagai pura subak,

(b) kebanyakan petani luas garapannya tergolong sempit, permodalannya

terbatas dan posisi tawarnya sangat lemah, maka bentuk lembaga usaha

ekonomi yang perlu dikembangkan adalah “Koperasi Tani”. Koperasi tani

sebagai pilihan yang cocok karena koperasi adalah lembaga ekonomi yang

bercorak sosial sedangkan subak adalah juga lembaga yang bercorak sosial .

Yang perlu diusahakan adalah bagaimana agar koperasi tani yang dibentuk

mampu berperan sebagai lembaga ekonomi.

Selama ini memang petani pada umumnya telah menjadi anggota

Koperasi Unit Desa (KUD), namun sejauh ini belum ada subak yang

membentuk koperasi sendiri. KUD tidaklah hanya memayungi organisasi

ekonomi petani saja, namun sebagai badan usaha pasti akan memberi

pelayanan kepada para anggotanya, yang sebenarnya bukan hanya petani.

Dengan kata lain KUD adalah bukan koperasi para petani. Untuk petani-

petani di Bali yang sudah tergabung dalam wadah subak, dan kenyataannya

dapat eksis sejak hampir seribu tahun yang lalu, seharusnya yang didorong

13

perkembangannya adalah koperasi tani yang berbasiskan subak, bukan KUD

yang ada selama ini.

3.2. Upaya-Upaya Yang Perlu Dilakukan Untuk Mengembangkan Subak Menjadi

Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan

Mengupayakan agar subak menjadi lembaga usaha ekonomi yang tetap

juga melakukan fungsinya sebagai organisasi sosial pengelola irigasi, tentunya

tidaklah mudah. Memberikan peran baru kepada subak yang semula belum

pernah dilaksanakan mungkin akan sulit diterima dan memerlukan waktu untuk

memberikan pemahaman, apalagi kenyataannya pengetahuan dan keterampilan

sumberdaya manusia anggota subak masih belum memadai.

Seandainya upaya mengembangkan lembaga usaha ekonomi, misalnya

koperasi tani pada satu subak secara keseluruhan belum memungkinkan, maka

mungkin dapat diupayakan pembentukan koperasi tersebut pada tingkat tempek

(bagian subak). Status legal formal koperasi tani tidaklah perlu dipersoalkan,

yang penting anggota dari tempek yang bersangkutan mampu melaksanakan

kegiatan agribisnis secara kelompok. Misalnya membeli pupuk, bibit dan sarana

produksi lainnya secara bersama, termasuk misalnya pemasaran hasil panen

dilakukan melalui koperasi yang dibentuk tersebut. Dengan cara seperti ini, yaitu

membeli sarana produksi dan menjual hasil panen secara kolektif maka posisi

tawar dalam menetapkan harga akan menjadi lebih kuat. Apabila kegiatan ini

berhasil kemungkinan besar akan diikuti oleh tempek-tempek lainnya sehingga

suatu saat pembentukan koperasi di tingkat subak secara keseluruhan akan

dapat diwujudkan. Apakah kemudian lembaga usaha ekonomi ini akan disebut

koperasi atau nama lain, disilahkan saja subak yang menentukannya,. Yang

penting bahwa subak tersebut telah berperan sebagai koperasi di mana anggota-

anggotanya memang merasakan manfaatnya.

Sutawan (2000) menguraikan bahwa upaya-upaya yang perlu dilakukan

untuk mengembangkan subak menjadi lembaga usaha ekonomi pedesaan

14

dengan tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai lembaga irigasi yang

bercorak sosio-religius, antara lain adalah :

1. Mengupayakan adanya Peraturan Daerah tentang tata ruang yang secara

tegas mengatur wilayah atau areal subak-subak yang harus

dipertahankan / dilestarikan. Alih fungsi lahan beririgasi untuk

pemanfaatan non pertanian pada areal subak agar dilarang,

2. Mencegah agar sumberdaya air seperti danau, sungai, dan lain-lain

jangan sampai tercemar oleh limbah industri yang dapat mengancam

keberlanjutan pertanian, dengan mengenakan sanksi hukum yang tegas

bagi pelaku pencemaran,

3. Mengupayakan agar subak diberikan status badan hukum. Dengan

dimilikinya status badan hukum maka subak akan bisa melakukan

transaksi ekonomi seperti misalnya memperoleh kredit perbankan,

membuka rekening bank atas nama subak. Saat ini sejumlah subak telah

menerima status badan hukum dengan cara mendaftarkan awig-awig

subak ke kantor Pengadilan Negeri setempat. Supaya tidak terlalu

memberatkan subak, akan lebih baik kalau ditetapkan saja melalui

Peraturan Daerah sehingga setiap subak secara otomatis diakui sebagai

badan hukum,

4. Mengadakan berbagai program yang dapat mendukung terciptanya iklim

yang kondusif bagi berkembangnya subak menjadi organisasi / lembaga

usaha ekonomi, seperti : (a). program pelatihan dan pendidikan bagi

petani anggota subak atau sekurang-kurangnya bagi pengurus subak

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam

managemen agribisnis, pembukuan dan kewirausahaan, (b). program

pemberian kredit, pelayanan informasi pasar, program kemitraan, dan (c).

program penyuluhan teknologi budidaya untuk berbagai jenis tanaman

terutama tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis tinggi.

5. Membuat pilot proyek di beberapa subak dalam bentuk penelitian aksi

partisipatori (participatory action research) dalam upaya mengembangkan

subak yang berorientasi agribisnis.

15

Ada beberapa kendala dalam pembentukan lembaga usaha ekonomi (unit

usaha ekonomi) yang berbasis subak, yang meliputi : (a) kendala internal seperti

sistem maanjemen yang sangat sederhana, sumber daya manusia yang

pengetahuan serta keterampilannya masih kurang, sifat organisasi yang sisio-

religius, dan kurangnya jiwa kewirausahaan, (b) kendala eksternal, berupa

rendahnya kepercayaan penyandang dana (Bank) dan adanya persaingan dan

lemahnya penguasaan terhadap informasi pasar. Untuk itu diperlukan dukungan

dari berbagai pihak dan upaya-upaya untuk mempersiapkan tenaga yang

professional. Dukungan nyang diperlukan, meliputi :

o Pengakuan terhadap status badan hukum dalam usaha ekonomi. Subak

dalam menjalankan perannya sebagai lembaga usaha ekonomi memerlukan

adanya status badan hukum agar memungkinkan subak mengakses ke

berbagai lembaga pembiayaan dan instansi terkait yang dapat menyediakan

fasilitas pengembangan usaha

o Bantuan permodalan. Investasi dan modal kerja sangat diperlukan dalam

menangkap berbagai peluang usaha yang ada.

o Bantuan sarana usaha. Sarana usaha yang diperlukan dapat terdiri dari

fasilitas usaha seperti : bangunan toko dan gudang, peralatan produksi yang

langsung dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Karena subak merupakan

pelaku baru yang bergerak dalam usaha ekonomi, maka dukungan ini sangat

diperlukan untuk memotivasi dan mengawali usaha oleh subak. Oleh

karenanya diperlukan kesungguhan dari pengurus subak untuk melakukan

pendekatan kepada instansi Pembina yang diharapkan dapat menyediakan

fasilitas tersebut.

o Pelatihan keterampilan manajemen usaha. Subak sangat memerlukan

dukungan dari instansi terkait dalam bentuk program pelatihan keterampilan

manajemen usaha, yang dapat berupa : (a). pelatihan manajemen usaha

kecil, untuk memberikan pengetahuan dan wawasan berpikir yang lebih luas

kepada pengurus subak mengenai bagaimana mengelola suatu kegiatan

usaha, (b) pelatihan penyusunan studi kelayakan usaha, untuk membekali

pengurus atau tenaga pelaksana usaha dengan keterampilan dalam

16

merencanakan kegiatan usaha yang layak untuk dijalankan, (c) pelatihan

pembukuan keuangan (akuntansi) praktis bagi tenaga pelaksana kegiatan

usaha kecil, untuk memebekali mereka dengan pengetahuan dan

keterampilan akuntansi kegiatan usaha.

o Dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Dukungan dari pemerintahan

desa dan masyarakat sangat diperlukan untuk menumbuhkan berbagai

kegiatan usaha yang dijalankan. Dengan adanya dukungan tersebut maka

akan sangat memudahkan dalam menggerakkan partisipasi dari masyarakat /

petani anggota sehingga akhirnya mereka ikut memberikan kontribusi

terhadap keberhasilan usaha yang akan dijalankan oleh subak.

IV. Pengembangan dan Pemberdayaan Subak Basangalas dan

Permasalahannya

Sebagai salah satu organisasi pengairan tradisional di Bali, subak

Basangalas yang berada dalam wilayah Desa Adat Basangalas, Desa Tista,

Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dan telah menerima status sebagai

subak maju, kenyataannya masih sangat perlu untuk diberdayakan agar

kehidupan petani pendukungnya bisa lebih sejahtera. Luas areal subak

keseluruhan adalah 47,45 hektar. Dari luas keseluruhan tersebut, 15,0 ha

merupakan sawah tadah hujan sehingga sisanya seluas 32,45 hektar

merupakan sawah yang berpengairan semi teknis / teknis.

Jumlah anggota subak seluruhnya 119 orang, dan dari jumlah ini 23

orang berstatus sebagai anggota “ngarep” (aktif) sedangkan yang lainnya

berstatus sebagai anggota “nyuwinih” (pasif). Dari status kepemilikan lahan dan

luas garapan petani anggota subak Basangalas, dapat dibedakan sebagai

berikut :

a. Petani-petani yang memiliki lahan sendiri dan mengerjakan lahannya sendiri

beserta anggota keluarga. Mereka yang seperti ini berjumlah 77 orang (64,7

%) dari jumlah seluruh anggota subak. Luas lahan garapannya bervariasi dari

17

hanya 7,0 are ( 1 are = 100 m²) sampai 50,0 are, namun ada juga 2 orang

anggota subak yang memiliki dan menggarap lahan seluas masing-masing

1,0 hektar. Luas lahan garapan rata-rata dari 77 orang petani anggota subak

adalah seluas 30,8 are.

b. Petani-petani yang sepenuhnya berstatus sebagai penyakap atau

mengerjakan lahan orang lain dengan sistem bagi hasil tertentu. Kelompok

petani yang berstatus sebagai penyakap berjumlah 42 orang atau dapat

dikatakan bahwa 35,3 % petani anggota subak Basangalas adalah

penyakap. Luas lahan garapan bervariasi antata 8,0 are – 45,0 are, dengan

rata-rata garapan adalah 19,4 are per orang petani

c. Petani-petani yang memiliki lahan sendiri, namun juga menyakap lahan milik

orang lain berjumlah 19 orang, dengan luas lahan keseluruhan adalah 4,41

ha.

Sumber air untuk pengairan adalah tukad (sungai) Buka, tukad Pangi, dan

tukad Ampel yang berada di lerang Bukit Lempuyang berjarak ±5 km dari

wilayah subak Basangalas. Pada ke tiga sungai tersebut dibuat dam

(bendungan), kemudian melalui saluran semi permanen air akan dialirkan ke

wilayah subak. Pada tempat-tempat tertentu dibuat Bangunan Bagi, dengan

maksud air bisa didistribusikan secara merata dan adil kepada setiap Tempek

yang ada di subak Basangalas. Jumlah air yang tidak mencukupi untuk kegiatan

pertanian sepanjang tahun untuk keseluruhan areal subak, menyebabkan

dilakukan pembagian air secara bergilir disamping pengaturan waktu tanam dan

jenis tanaman yang ditanam dalam satu pola tanam : padi I – padi II – palawija.

Pada penanaman padi I ( musim tanam Januari – Mei ) semua lahan sawah

dapat ditanami padi karena kecukupan air, sedangkan pada padi II (musim

tanam Juni – Oktober) sebagian lahan ditanami palawija atau sayur-sayuran.

Setelah panen padi II, yaitu antara bulan Oktober - Januari petani umumnya

mengusahakan palawija, namun dalam periode ini nampaknya sebagian sawah

diberakan / dibiarkan tidak ditanami karena ketebatasan air irigasi.

Terkait dengan hal-hal yang disampaikan tadi dalam usaha

mengembangkan dan memberdayakan subak Basangalas agar petani

18

pendukungnya dapat memadai kesejahteraannya, beberapa permasalahan

utama yang dihadapi dan kemungkinan pemecahannya adalah :

a) Skala usaha tani kecil.

Lahan garapan relatif sangat sempit, rata-rata hanya 19,4 are per petani

penyakap dan 30,8 are per petani yang memang memiliki lahan sendiri dan

menyakap. Gagasan untuk mengkonsolidasikan usahatani sehingga

memenuhi skala usaha ekonomi sebagaimana konsep konsolidasi yang

diajukan oleh Departemen Pertanian yang kemudian dikenal dengan

“corporate farming” (CF) secara teoritis ekonomis nampaknya sangat layak

dan logis. Namun seperti dinyatakan Sutawan (2000) konsep CF tidak cocok

jika diterapkan pada subak di Bali dengan beberapa alasan, yaitu : (1) subak

pada dasarnya menerapkan prinsip : dari subak, oleh subak, dan untuk

subak, (2) para petani anggota subak sebagian besar berstatus penyakap

sehingga hubungan yang akrab dan bersifat kekeluargaan antara pemilik

lahan dan penyakapnya akan terputus, (3) konsolidasi lahan akan mengubah

jaringan irigasi subak dan akan berakibat berubahnya pula tatanan yang

berkaitan dengan persubakan. Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas

disamping karena subak adalah lembaga irigasi petani yang bercorak sosio-

religius yang mempunyai kegiatan ritual keagamaan yang sangat banyak dan

beragam, dilakukan secara periodik oleh para petani baik secara individual

pada sawah masing-masing maupun secara bersama-sama pada berbagai

pura subak, permodalan sangat terbatas dan posisi tawarnya sangat lemah,

maka bentuk lembaga usaha ekonomi yang perlu dikembangkan di subak

Basangalas adalah “Koperasi Tani”. Koperasi tani sebagai pilihan yang cocok

karena koperasi adalah lembaga ekonomi yang bercorak sosial sedangkan

subak adalah juga lembaga yang bercorak sosial . Yang perlu diusahakan

adalah bagaimana agar koperasi tani yang dibentuk mampu berperan

sebagai lembaga ekonomi.

Selama ini memang petani pada umumnya telah menjadi anggota

Koperasi Unit Desa (KUD), namun sejauh ini belum ada subak yang

membentuk koperasi sendiri. KUD “Merta Usaha” yang ada di Kecamatan

19

Abang tidaklah hanya memayungi organisasi ekonomi petani saja, namun

sebagai badan usaha pasti akan memberi pelayanan kepada para

anggotanya, yang sebenarnya bukan hanya petani. Dengan kata lain KUD

“Merta Usaha” adalah bukan koperasi para petani. Untuk petani-petani di Bali

yang sudah tergabung dalam wadah subak, dan kenyataannya dapat eksis

sejak hampir seribu tahun yang lalu, seharusnya yang didorong

perkembangannya adalah koperasi tani yang berbasiskan subak, bukan KUD

yang ada selama ini.

b) Keterbatasan air irigasi

Angka debit air sungai-sungai yang merupakan sumber air utama subak

Basangalas dan besarnya kebutuhan air tanaman tidak diketahui secara

pasti. Sekalipun demikian dapat dipastikan bahwa rendahnya produktivitas

sawah di subak Basangalas salah satunya penyebabnya adalah karena

ketidak cukupan air sepanjang tahun. Banyak air yang hilang akibat perkolasi

di saluran induk sehingga air yang akhirnya sampai di petak-petak

persawahan menjadi lebih kecil. Dalam keadaan seperti ini hasil rata-rata

padi yang dapat dicapai di subak Basangalas saat ini adalah sebesar 8 ton

gabah kering giling/ ha. Angka ini masih jauh di bawah yang dapat dicapai

Jepang, yaitu rata-rata sebesar 10,14 ton /ha. Untuk mengatasi hal ini

dengan harapan agar produktivitas sawah dapat ditingkatkan, salah satu

upaya yang mesti dilakukan adalah memperbaiki saluran-saluran air yang

saat ini rusak. Tentunya harus pula disertai dengan tindakan-tindakan seperti

: perbersihan saluran dilakukan secara teratur agar air lancar mengalir,

pengaturan jadual pembagian air yang mengedepankan konsep

kebersamaan, penanaman jenis-jenis tanaman sesuai dengan kesediaan air

di sawah, penerapan teknologi anjuran yang sesuai, dan disertai pelaksanaan

upacara-upacara ritual yang berlandaskan ketulusan / keikhlasan.

Keterbatasan air untuk irigasi di Bali saat ini sangat terasa karena banyaknya

sektor lain yang juga menggunakannya, seperti untuk industri pariwisata, dan

kegiatan rumah tangga. Inventarisasi sumber-sumber air pada kegiatan studi

Penyusunan Pola Induk Pengembangan Sumberdaya air di seluruh sub-sub

20

Satuan Wilayah Sungai (SWS) di Bali mendapatkan bahwa hingga tahun

2005, total sumberdaya air di Bali sebesar 4.582,054 juta m³ per tahun, terdiri

atas sumberdaya air sungai 4.125,58 juta m³ per tahun, sumberdaya air

tanah 160,201 m³ per tahun, dan sumberdaya air dari mata air sebesar

290,273 juta m³ per tahun. Sedangkan JICA (Japan International

Cooperation Agency) sebuah lembaga bantuan pemerintah Jepang yang

diperuntukkan bagi Negara-negara berkembang, mendata hingga Pebruari

2005 total persediaan air permukaan (sungai) di Bali sebesar 5.357,0 juta m³

per tahun, yang bersumber dari air sungai 4.965,2 juta m³ /tahun dan air

tanah 391,8 juta m³ /tahun. Adapun maat air di Bali ada di 160 lokasi, dengan

jumlah keseluruhan 1.274 buah tersebar di 8 kabupaten, terkecuali Denpasar

(Laporan Lembaga Penelitian Universitas Udayana, 1977).

c) Permodalan petani anggota subak terbatas, disamping akses modal dan

pasar masih lemah

Mata pencaharian sebagai petani dengan luas garapan rata-rata yang sangat

sempit (antara 19,4 are – 30,8) dengan sistem menyakap maka pendapatan

keluarga akan menjadi sangat rendah. Dalam sistem sakap berlaku

ketentuan bagi hasil 2 : 3 ( 2 bagian untuk penyakap dan 3 bagian untuk

pemilik lahan). Dengan tanpa menghitung biaya-biaya produksi, seperti

pembelian pupuk, bibit, dan biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan ritual

subak maka sesungguhnya pendapatan petani padi subak Basangalas akan

habis malahan kurang untuk dikonsumsi rumah tangga. Dalam kondisi seperti

ini pasti tidaklah cukup modal, apalagi mengakses modal dan pasar untuk

meningkatkan pendapatan. Posisi tawar petani akan rendah karena terbentur

kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi. Memang

ada upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menambah pendapatan

keluarga, yaitu bekerja di luar sektor pertanian seperti buruh bangunan,

kerajinan rumah tangga, namun tetap tidak memberikan kontribusi yang

berarti untuk menjadikan petani-petani subak Basangalas lebih sejahtera.

Lembaga ekonomi seperti Koperasi Unit Desa (KUD) hanya ada 1 buah di

tingkat kecamatan sedangkan Lembaga perkreditan Desa (LPD) di tingkat

21

Desa Tista ada tiga, yaitu LPD Ngis, LPD Tista, dan LPD Purwayu,

sementara di desa adat Basangalas belum terbentuk. Lembaga-lembaga ini

bergerak dalam kegiatan simpan pinjam sehingga bagi mereka yang

membutuhkan uang (modal) dapat meminjamnya di tempat tersebut.

Rendahnya pendapatan petani dan tidak terjaminnya kontinyuitas hasil

pertanian menyebabkan para petani anggota subak merasa enggan untuk

meminjam uang untuk modal usaha, takut tidak mampu mengembalikan uang

pinjaman dan bunga pinjamannya.

d) Harga hasil-hasil pertanian berfluktuasi

Fluktuasi harga hasil-hasil pertanian terutama komuditas hortikultura selalu

terjadi. Penetapan ketentuan harga gabah kering giling oleh pemerintah

sering pula tidak dinikmati oleh para petani , akibatnya sektor ini dianggap

tidak dapat memberikan jaminan untuk kehidupan yang lebih layak. Akibat

lanjutannya adalah penerapan teknologi budidaya anjuran tidak dapat

diterapkan secara optimal. Implikasi berikutnya adalah produktivitas tidak bisa

dicapai secara maksimal.

e) Belum adanya jalinan kemitraan yang baik antar petani / kelompok tani

dengan pengusaha

Jalinan kemitraan yang baik antar petani / kelompok tani dengan pengusaha

sesungguhnya baru akan terjadi jika posisi petani anggota subak lebih kuat,

yaitu kuat dalam hal : menekuni kegiatan pertaniannya, adanya jaminan

kontinyuitas pasar dengan harga yang memadai, bantuan modal awal untuk

berusaha tani yang mencukupi, dan adanya komitmen pengusaha untuk

membantu para petani anggota subak Basanglas. Hal-hal inilah yang

sepertinya belum tampak sehingga permasalahan yang dihadapi petani

selalu berulang dari waktu ke waktu.

V. Penutup

Pemberdayaan subak (subak Basangalas) melalui pembentukan

lembaga ekonomi pedesaan yang berorientasi agribisnis selain sebagai

22

pengelola irigasi sudah seharusnya diupayakan. Pemerintah diharapkan tidak

terlalu mengintervensi dengan pola intruksi dari atas (top down), namun

seyogyanya bersikap membina dan mendorong sejalan dengan konsep

pemberdayaan dan diarahkan pada terciptanya iklim yang kondusif guna

mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.

Diperlukan tersedianya modal awal usaha untuk usahatani dari

pemerintah disamping peranan pemerintah lainnya seperti : upaya memfasilitasi

kelembagaan untuk pelaksanaan musyawarah-mufakat, dan memfasilitasi

kerjasama kemitraan dengan unit-unit kelembagaan agribisnis.

Pola tanam di subak Basangalas perlu terus dimantapkan dengan lebih

memprioritaskan komoditas yang berorientasi pasar. Terlaksananya hal ini

mutlak menuntut air yang mencukupi sepanjang tahun, dan ini bisa terjadi kalau

saluran-saluran irigasi yang saat ini rusak sehingga perkolasi air di saluran tinggi

dapat diperbaiki secar bertahap.

Daftar Pustaka

Arga Wayan dan I Wayan Sudana. 1994. Subak : Perkembangan dan

Peranannya dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Dalam

Lembaga Tradisional dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan di

Bali.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2000. Laporan Studi

Diagnostik Lokasi Corporate Farming di Desa Tunjuk, Kabupaten

Tabanan, Bali.

Dinas Pertanian Propinsi Bali. 1999. Pembangunan Pertanian Tanaman

Pangan di Bali.

Lembaga Penelitian Universitas Udayana. 1977. Laporan Lembaga

Penelitian Universitas Udayana

Purba,S. 2000. Pengkajian Model Korporasi Usaha Pertanian Berbasis

Padi. Bahan Raker Badan Litbang Pertanian, di Cisarua Bogor.

23

Sutawan, Nyoman. 1998. Mengembangkan Subak sebagai Lembaga

Pengelola Irigasi sekaligus sebagai Pengelola Agribisnis. Makalah bahan

diskusi dalam Temu Wicara di Gedung Wanita Canti Graha, Denpasar.

Sutawan, Nyoman. 2000. Mengembangkan Subak ke Arah Organisasi

Ekonomi : Corporate Farming, ataukah Ada Alternatif Lain. Makalah pada

seminar Corporate Farming yang diselenggarakan oleh Jurusan Sosial

Ekonomi / Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana

Suyatna, I Gde. 1982. Ciri-Ciri Kedinamisan Kelompok Tradisional di Bali

dan Peranannya dalam Pembangunan. Desertasi Doktor. Fakultas

Pascasarjana, Institut Pertaniann Bogor.