dinamika kekhususan provinsi dki jakarta sebagai …

i

DINAMIKA KEKHUSUSAN PROVINSI DKI

JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

RIZKY PUTRI UTAMI

NIM :11140480000090

KONSENTRASI HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1440 H/ 2018 M

ii

DINAMIKA KEKHUSUSAN PROVINSI DKI

JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA

Skripsi

Diajukan kepadaFakultasSyariahdanHukum

untukMemenuhi Salah SatuSyaratMemperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Rizky Putri Utami

NIM: 11140480000090

Pembimbing:

Dwi Putri Cahyawati, SH, MH

NIDN: 0306047002

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI(UIN)

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H/ 2018 M

v

ABSTRAK

Rizky Putri Utami. 11140480000090. DINAMIKA KEKHUSUSAN PROVINSI

DKI JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA. Program StudiIlmuHukum,

Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1439 H/ 2018 M. x

+91halaman.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan dan

perkembangan peraturan tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara,

mengetahui tentang filosofi dari aturan hukum mengenai Provinsi DKI Jakarta

sejak Awal Kemerdekan, hingga Reformasi, serta untuk mengetahui pengaruh

pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Hosistoris atau Historical

Approach, yaitu pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah

lembaga hukum dari waktu ke waktu, pendekatan ini digunakan untuk memahami

filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Jenis penelitian ini digolongkan

dalam penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, Penelitian Hukum Normatif

adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder yang bersifat hukum normatif, Bahan hukum primer yang digunakan

dalam studi ini adalah Undang-undang Darurat RIS Nomor 20 Tahun 1950,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956, serta perundang-undangan yang terkait

dengan penelitian ini, dan bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa

buku-buku yang berkaitan dengan Sejarah Kota Jakarta pemerintahan daerah,

otonomi daerah, desentralisasi, dan otonomi khusus. Tinjauan yuridis dan tulisan

pakar hukum, keterangan ahli, laporan penelitian, skripsi, dan tesis.

Kesimpulan skripsi ini, pada dasarnya adalah tentang perkembangan

peraturan tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang di analisis

dari perbandingan peraturan yang mengaturnya pada setiap masa/era sejak Awal

Kemerdekan hingga Reformasi, Dan pada setiap masanya tentu saja undang-

undang tidak selalu berisi perubahan, adapula penambahan atau sekedar

penetapan, serta dengan diberikannya otonomi khusus pada Provinsi DKI Jakarta,

maka peraturan yang berubah dan berkembang tersebut juga memiliki

pengaruhyaitu dengan diberikannya, otonomi tunggal, DPRD DKI Jakarta hanya

ada di tingkat provinsi, Pendanaan Kekhususan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan

dalam APBN, dan Gubernur diberikan kekhususan tugas dan hak dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang kompleks

karena kekhususannya sebagai Ibukota Negara.

Kata Kunci : Kekhususan, Kewenangan, Pengaruh, DKI jakarta, Ibukota

Negara.

Pembimbing : Dwi Putri Cahyawati, SH, MH.

DaftarPustaka : 1986 s.d. 2015

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur Hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan

skripsiini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad

Shallallahu ‘alaihi Wassallam, semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya di

akhirat kelak. Amiin.

Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak baik

secaralangsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian

skripsi ini.

1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA, Dekan Fakultas Syariah & Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H, Ketua Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

3. Drs. Abu Tamrin, S.H. M. Hum, Sekretaris Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang

telah berperan aktif mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi

4. Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H, Dosen Pembimbing, yang dengan

arahan dan bimbingan serta kesabaran beliau sehingga peneliti bias

menyelesaikan skripsi ini

5. Kepala Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan

Hukum yang telah mengizikan saya untuk mencari dan meminjam

buku-buku referensi dan sumber-sumber data lainnya yang diperlukan

6. Kedua Orang Tua Peneliti, Bapak Yayan Suryana dan Ibu Manis,

yang Kasih dan Perhatiannya Tak Terhingga, Pihak-pihak lain yang

telah member kontribusi kepada peneliti dalam menyelesaikan karya

tulis ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dan studi di

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

vii

Demikian ucapan terima kasih peneliti, semoga Allah SWT. memberikan

pahala dan balasan yang setimpal atas semua jasa-jasa mereka. Peneliti menyadari

bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang

bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Peneliti

berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan bagi para

pembaca umumnya. Amiin

Jakarta, 08 Agustus 2018

Peneliti,

Rizky Putri Utami

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................... ii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ............................................ iii

LEMBAR PERNYATAAN ......................................................................... iv

ABSTRAK ................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ................................................................................. vii

DAFTAR ISI ................................................................................................ viii

DAFTAR TABEL ........................................................................................ x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah ................ 6

C. Tujuan Penelitian .................................................................... 7

D. Manfaat Penelitian .................................................................. 7

E. Metode Penelitian ................................................................... 8

F. Sistematika Penulisan ............................................................. 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Konseptual ............................................................. 12

1. Pengertian Umum ............................................................. 12

2. Landasan Konseptual Pemerintahan Daerah .................... 13

3. Konsep Keistimewaan ...................................................... 14

4. Prinsip Daerah Mengatur dan Mengurus Sendiri Urusan

Pemerintahan .................................................................... 16

5. Prinsip Kekhususan dan Keragaman Daerah ................... 17

6. Prinsip Mengakui dan Menghormati Pemerintahan Daerah

Yang Bersifat Khusus dan Istimewa ................................ 18

7. Pembentukan Daerah Khusus ........................................... 18

ix

B. Kerangka Teori ....................................................................... 19

1. Teori Pembagian Kekuasaan dalam Negara Kesatuan .... 19

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Otonomi Khusus .......... 21

3. Alasan Konstitutional Pemberian Status ......................... 24

4. Hubungan Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia ........ 25

C. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu ........................................ 28

BAB III PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. Sejarah Kota Jakarta .............................................................. 31

B. Profil DKI Jakarta .................................................................. 34

1. Kondisi Geografi ............................................................... 38

2. Kedudukan ......................................................................... 39

3. Pembagian Wilayah ........................................................... 40

4. Kewenangan Pemerintah ................................................... 40

5. Kependudukan ................................................................... 41

6. Ekonomi ............................................................................. 42

7. Kebudayaan ....................................................................... 43

BAB IV ANALISIS KEKHUSUSAN PROVINSI DKI JAKARTA

A. Perbandingan Undang-Undang Kekhususan Provinsi DKI Jakarta

Sejak Awal Kemerdekaan hingga Reformasi, sebagai tolak

Ukur perkembangan pengaturan tentang

Otonomi khusus Provinsi DKI Jakarta ...................................... 47

B. Pengaruh Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi DKI Jakarta

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah...................... 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................. 84

B. Rekomendasi .......................................................................... 85

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 86

x

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 : Awal Kemerdekaan (1950-1956) ............................................. 48

TABEL 4.2 : Orde Lama (1959-1965) ........................................................... 52

TABEL 4.3 : Orde Baru (1966-1998) ............................................................ 59

TABEL 4.4 : Reformasi (1998-sekarang) ...................................................... 63

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jakarta, sebelum menjadi ibukota Republik Indonesia telah melampaui

masa yang sangat panjang1. Sejarah Kota Jakarta yang terkait erat dengan

perjuangan bangsa telah ada sejak tanggal 22 Juni 1527, yaitu pada saat

Fatahillah mengalahkan Armada Asing, dan kemudian mengganti nama

Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Peristiwa itu selanjutnya diperingati sebagai

hari jadi kota Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya Jakarta mempunyai

peranan penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Banyak momentum

penting dalam sejarah kebangkitan nasional, kesatuan dan persatuan bangsa,

serta sejarah kebangkitan Indonesia yang terjadi di kota Jakarta, seperti

lahirnya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan serta

Penetapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai sejarah

tersebut sangat besar artinya bagi usaha pembinaan bangsa dan

pengembangan lebih lanjut kota Jakarta. Sebagai Ibukota Indonesia, Jakarta

memiliki dinamika sejarah yang amat membanggakan. Kelahiran Jakarta

dengan nama Jayakarta yang berarti “kemenangan yang sempurna” dicapai

melalui perjuangan, keringat dan pengorbanan jiwa.2

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan Daerah dikenal 2 macam Kota Otonom, Yaitu Kotapraja

Jakarta Raya yang berstatus daerah tingakt I, Kotapraja yang berstatus tingkat

II dan daerah Tingkat III. Maka realisasinya pada tanggal 15 Januari 1960

ialah ditetapkannya Kotapraja Jakarta Raya sebagai daerah tingkat I dengan

kepala daerahnya seorang Gubernur. Karena sifat yang khusus dari Kotapraja

jakarta Raya, maka berdasarkan ketetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961

1 Irmawati Marwoto Johan, Sejarah Kota Jakarta 1950-1980, (Jakarta: Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan,1986), h. 92.

2R.Z. Leirissa, Sunda Kelapa sebagai Bandar Jalur Sutra, (Jakarta: Proyek Inventarisasi

dan Dokumentasi Sejarah Nasional), h. 16.

2

dibentuk menjadi Pemerintah daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Baru pada

tahun 1964 setelah ditetapkan dengan Undang-undang No. 10 ditetapkanlah

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagai Ibukota Negara Republik

Indonesia dengan nama Jakarta.3

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia adalah Daerah

Provinsi yang memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan daerah provinsi

lainnya yang bersumber dari beban tugas, tanggung jawab, dan tantangan

yang lebih kompleks. Kompleksitas permasalah itu juga berkaitan erat dengan

keberadaanya sebagai pusat pemerintahan Negara, faktor luas, wilayah yang

terbatas, jumlah dan populasi penduduk yang tinggi dengan penataan

wilayah, transportasi, komunikasi, dan faktor-faktor lainnya.Untuk menjawab

tantangan yang serba kompleks itu maka sangat dirasakan pentingnya

pemberian otonomi hanya pada lingkup provinsi agar dapat membina dan

menumbuh kembangkan Jakarta dalam satu kesatuan perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian.4

UUD 1945 mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca

reformasi yang menunjukan kejelasan arah dengan dicanangkannya

desentralisasi dengan otonomi seluas-luasnya, daerah memiliki kewenangan

yang luas untuk mengatur dan mengelola rumah tangga daerahnya dengan

prakarsa sendiri.5 Demi mewujudkan keadilan bagi daerah, selain adanya

penyelenggaraan kewenangan otonomi seluas-luasnya, juga adanya

pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan pemerintahan yang

bersifat khusus dan istimewa. Pengakuan terhadap daerah-daerah khusus dan

istimewa membawa implikasi bahwa adanya daerah-daerah yang bersifat

khusus dan istimewa dalam hal tertentu dibandingkan dengan daerah lainnya,

3Edi Sedyawati, Supratniko R, Sejarah Kota Jakarta 1950-1980, (Jakarta: Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan,1986), h. 97.

4C.S.T. kansil, dan Christine S.T. Kansil,Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Hukum

Administrasi Daerah,(Jakarta, Sinar Grafika, 2008), h. 347-348.

5Baharudin, “Desain daerah Khusus/ Istimewa dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia Menurut Konstitusi” Masalah-masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, h. 86.

3

kekhususan dan keistimewaan daerah tertentu yang berdasarkan sejarah dan

hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan khusus dan

istimewa, misalnya Papua, Aceh, DIY, dan DKI.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui

dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat

khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, negara

mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus

dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam

mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak,

kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemerintahan Daerah Provinsi

Khusus Ibukota Jakarta adalah Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah

provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dasar pemikiran yang melatarbelakangi pemberian status

kekhususan bagi Provinsi DKI Jakarta adalah:

1. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus

dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara. Oleh karena itu, perlu

diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

http://subang.stietridharma.web.id/id3/2799-2693/Khusus_27718_stietridharma_subang-stietridharma.html

http://subang.stietridharma.web.id/ind/2799-2693/Istimewa_27717_stietridharma_subang-stietridharma.html

http://subang.stietridharma.web.id/ind/2799-2693/Dki-Jakarta_12550_stietridharma_subang-stietridharma.html

4

2. Provinsi DKI Jakarta berhadapan dengan karakteristik permasalahan

yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain, sehingga

memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai

instrumen. Adapun beberapa hal yang terkait dengan Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, meliputi:

a. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi penetapan dan

pelaksanaan kebijakan dalam beberapa bidang.

b. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur

dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung

melalui pemilihan umum.

c. Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan Kepala

Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikankekhususan tugas, hak,

kewajiban, dan tanggung jawab dalam kedudukan DKI Jakarta

sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi

Presiden dalam acara kenegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.

e. Walikota/Bupati, bertanggungjawab dan diberhentikan oleh Gubernur

atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Pegawai Negeri

Sipil yang memenuhi persyaratan.

f. Pemerintah dapat mengusulkan kepada Pemerintahterkait dengan

penambahan jumlah dinas, lembaga teknis provinsi serta dinas,

dan/atau lembaga teknis daerah baru sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan anggaran keuangan daerah.

g. Pendanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya

sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam APBN.

h. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan pembentukan

kawasan khusus Pemerintah, kawasan khusus dibentuk untuk

5

menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat

khusus dan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.6

Bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom

berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan

berbeda dengan provinsi lain. Sehingga memerlukan pemecahan masalah

secara sinergis melalui berbagai instrumen.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi yuridis terhadap berbagai

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang

pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia,

Jakarta. Konsekuensi tersebut bukan hanya dari segi penyelenggaraan

pemerintahan provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom, kedudukan

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara kesatuan Republik Indonesia,

kedudukan perwakilan Negara asing, dan kedudukan lembaga international

lainnya, melainkan juga permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah

provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan dan pengaturan tentang Jakarta terus mengalami perubahan

disetiap fase sejarah tertentu, hal tersebut memberi warna pada

dinamika/perkembangan kekhususan provinsi tersebut.Secara umum terlihat

perubahan tersebut mengikuti perubahan dasar hukum tentang pemerintahan

daerah. Embrio kekhususan sudah mulai terlihat sejak Jakarta masih berstatus

Kotapraja pada awal kemerdekaan hingga masa ketika berstatus sebagai

provinsi, yang dimulai pada era orde baru dan di lanjutkan pada era

reformasi. Evolusi historis yang panjang tersebut lalu membentuk kekhususan

Provinsi DKI Jakarta di era desentralisasi ini.7

6Baharudin, “Desain daerah Khusus/ Istimewa dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia Menurut Konstitusi” ...., h. 86-87.

7Robert Endi Jaweng, “Rekontruksi Kekhususan Jakarta: Tantangan Bagi Gubernur

Terpilih” Analisis CSIS, Volume. 41, 2 (Juni, 2012), h. 265.

http://pusat-pengetahuan-umum-q.stietridharma.web.id/ind/2817-2693/Indonesia_1400_stietridharma_pusat-pengetahuan-umum-q-stietridharma.html

6

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan sebelumnya,

maka identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

a. Sejarah terbentuknya Kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai

Ibukota Negara Kesatuan Repubik Indonesia

b. Perkembangan Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Sejak Awal

Kemerdekaan, hingga Reformasi

c. Pengaruh pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI Jakarta

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bentuk

kewenangan khusus yang berbeda dengan daerah istimewa atau

khusus lainnya yang diakui di Indonesia

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan identifikasi masalah di atas cukup luas,

dikhawatirkan nantinya akan ada keterbatasan dari peneliti secara

keseluruhan maka penelitian hanya akan dibatasi pada Dinamika atau

Perubahan dan Perkembangan Kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Republik

Indonesia serta Pengaruh pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI

Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapatdirumuskan

permasalahan yaitu, Bagaimana Dinamika Pembentukan Peraturan Daerah

Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Dengan

pertanyaan penelitian sebagai berikut :

a. Bagaimana perkembangan peraturan tentang Provinsi DKI Jakarta

sebagai Ibukota Negara, Sejak Awal Kemerdekaan, hingga

Reformasi?

b. Bagaimana pengaruh pemberian otonomi khusus Provinsi DKI

Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah?

7

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejarah tentang perkembangan peraturan tentang

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, mengetahui tentang

filosofi dari aturan hukum mengenai Provinsi DKI Jakarta sejaka Awal

Kemerdekan, hingga Reformasi.

2. Untuk Mengetahui pengaruh pemberian otonomi khusus bagi Provinsi

DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis,

sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiranbagi

perkembangan hukum pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai ilmu hukum pemerintahan

daerah khususnyamengenai sejarah terbentuknya khusus

danpelaksanaannya

b. Ilmu Pengetahuan

c. Bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih

lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

8

E. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini peneliti akan memaparkan tentang metode

yang akan digunakan, di antaranya adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Hosistoris atau Historical

Approach, yaitu pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan

sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, pendekatan ini digunakan

untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.8

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup pembahasannya, studi ini digolongkan ke

dalam penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, Penelitian Hukum

Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.

3. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang dijadikan

sebagai sumber utama dan isinya mempunyai kekuatan mengikat

kepada masyarakat.9 Bahan hukum primer yang digunakan dalam

studi ini adalah Undang-undang Darurat RIS Nomor 20 Tahun 195o,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956, serta perundang-undangan

yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer.Dalam studi ini bahan

hukum sekunder yang dipergunakan berupa buku-buku yang

berkaitan dengan Sejarah Kota Jakarta pemerintahan daerah,

otonomi daerah, desentralisasi, dan otonomi khusus. Tinjauan

8Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 126

9Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet 3, (Jakarta: Penerbit Universitas

Indonesia. 2014), h. 12.

9

yuridis dan tulisan pakar hukum, keterangan ahli, laporan penelitian,

skripsi, dan tesis.

4. Sumber Data

Sumber datayang digunakan untuk penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer : Undang-Undang darurat RIS Nomor 20

Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956, serta

perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder : Buku-buku yang berkaitan dengan Sejarah

Kota Jakarta pemerintahan daerah, otonomi daerah, desentralisasi,

dan otonomi khusus. Tinjauan yuridis dan tulisan pakar hukum,

keterangan ahli, keterangan saksi, laporan.

c. Bahan Non-Hukum (Tersier), adalah bahan hukum yang

memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan

sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif,

internet, dll.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data

primer yang ditunjang oleh data sekunder, yaitu dengan Studi

Kepustakaan, pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis dengan

menggunakan analisis konten, pengumpulan data dilakukan dengan

membaca buku literature, mengumpulkan dan membaca dokumen yang

berkaitan dengan objek penelitian, dan mengutip data sekunder.

6. Teknik Pengelolaan data

Untuk analisis data yang telah diperoleh dari berbagai sumber maka data

tersebut diolah dengan langkah-langkah:

a. Data diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan untuk

menjawab masalah penelitian.

b. Data diolah sesuai dengan masalah penelitian.

c. Analisa data dengan menggunakan kata-kata yang sederhana sebagai

jawaban terhadap masalah.

10

7. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun analisis data

sekunder yang menunjang bahan hukum primer, akan diolah berdasarkan

analisis normative dengan pendekatan sejarah.

8. MetodePenulisan

Metode penulisan skripsi ini mengacu pada “Pedoman Penulisan Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum 2017”.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri

atas beberapa sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan

permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta

pokok pembahasannya sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang isinya antara

lain memuat Latar Belakang Masalah,Identifikasi,

Pembatasan, dan Perumusan Masalah,Tujuan Penelitian,

Manfaat Penelitian,Metode Penelitian, Rancangan

Sistematika Penelitian, Daftar Pustaka

BABII: Bab ini merupakan bab uraian, dalam bab ini akan dibahas

mengenai Pemaparan Kerangka Konsep, pemaparan teori

Mengenai Tinjauan Umum Pemberian Otonomi Khusus Di

Indonesia, dengan spesifikasi Otonomi Daerah serta

Kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara

dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, dan Tinjauan

(Review) Kajian Terdahulu.

BAB III: Bab ini berisi data penelitian, yang mencangkup profil

objek kajian,karakter daerah penelitian, dan menjelaskan

berbagai konteks dari segi sosial, politik, dan juga budaya

Provinsi DKI Jakarta.

BAB IV: Bab Ini berisi hasil analisis, dengan mendeskripsikan,

mengelompokan, menghubungkan bagian tertentu, serta

membandingkan data tentang tinjauan sejarah, tinjauan

11

yuridis, tentang perkembangan kekhususan Provinsi DKI

Jakarta sebagai Ibukota Negara serta tentang penjelasan

mengenai pengaruh pemberian otonomi khusus bagi

Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

BAB V: Bab ini merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan-

kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan

dilengkapi juga dengan rekomendasi.

12

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Umum Otonomi Daerah, Daerah Otonom, Desentralisasi,

Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

a. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

b. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

c. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

d. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan wewenang administrasi dari

Pemerintah Pusat kepada pejabatnya di wilayah negara atau wilayah.

Satuan pemerintahan daerah yang diberi limpahan kewenangan

menurut asas dekonsentrasi tidak menimbulkan otonomi daerah,

sedangkan yang diberi limpahan kewenangan berdasarkan asas

desentralisasi atau devolusi menimbulkan otonomi daerah.

e. Tugas pembantuan atau medebewind adalah pemberian tugas oleh

pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya tentang urusan yang

menjadi kewenangannya kepada satuan pemerintahan yang lebih

13

rendah disertai anggarannya yang pelaksanaannya diserahkan

sepenuhnya kepada daerah yang diberi tugas.

2. Landasan Konseptual Pemerintahan Daerah

Undang-undang Dasar 1945 secara prinsip meganut dua prinsip

nilai dasar, yaitu kesatuan dan nilai otonomi. Nilai kesatuan memberikan

indikasi bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintah lain di

dalamnya, artinya pemerintah nasional adalah satu-satunya pemegang

kedaulatan rakyat, bangsa dan negara. Nilai dasar otonomi diwujudkan

dalam bentuk pemerintahan daerah yang berwenang menyelenggarakan

otonomi daerah dalam batas-batas kedaulatan negara. Penyelenggaraan

desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pola pembagian kekuasaan

anatar pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena dalam

penyelenggaraan desentralisasi, selalu terdapat dua unsur penting, yakni

pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan

mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, karena Indonesia adalah

“Eenheidstaat”, maka dalam lingkungannya tidak dimungkinkan adanya

daerah yang bersifat “staat”. Ini berarti bahwa besar dan luasnya daerah

otonomi dan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah

dibatasi dengan menghindari daerah otonom menjadi negara dalam

negara. Dengan demikian, pembentukan daerah otonom dalam rangka

desentralisasi di Indonesia mensyaratkan ciri-ciri sebagai berikut :

a. Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan

layaknya negara federal.

b. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau

pengakuan atas urusan pemerintahan.

c. Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan terkait dengan

pengaturan dan pengurusan kepentingan mansyarakat setempat

(lokalitas) sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat.1

1HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia,(Jakarta, Rajawalipers, 2005),

h.49-50.

14

3. Konsep Keistimewaan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 yaitu berdasarkan pada asas otonomi dan tugas

pembantuan. Dari konsep tersebut maka lahirlah daerah otonom dan

daerah otonom itu memiliki otonomi daerah. Otonomi daerah itu sendri

merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Pasal 18 B ayat (1) ndang-Undang Dasar egara Republik

Indonesia Tahun 1945, juga memberikan suatu preveleg terhadap suau

daerah yang bersifat khusu atau dikena dengan daerah otonomi khusus,

yang tentunya sifat otonominya berbeda dengan daerah daerah lainnya.

Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia

tahun 1945 juga mengakui dan menghormati daerah yang bersifat

istimewa dan tentunya juga memiliki keistimewaan dibandingkan dengan

daerah-daerah lainnya. Ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut

menyebutkan “hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat

istmewa” sebagai daerah-daerah yang mempunyai susunan asli, yaitu

Zelfbesturende Landschappen dan Volksgemenschappen.2 Menurut Bagi

Manan Zelfbesturende Landschappen secara contrario dapat dikatakan

sebagai daerah besar karena tidak dimasukan dalam arti daerah kecil.

Dengan demikian susunan pemerintahan daerah di Indonesia terdari atas

2, yaitu Zelfbesturendedan atau daerah kecil berupa desa atau satuan lain

seacam desa. Bagir Manan menjelaskan istilah “istimewwa” yang

terdapat dalam UUD 1945 tersebut, dalam IS atau RR tidak perah

diketemukan istilah “istimewa” atau “khusus” untuk menunjuk sifat

suatu keatuan daerah pemerintahan tertentu. Demikian pula beberapa

2 Bagir manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, Perumusan dan Undang-Undang

Pelaksanaannya, (Jakarta: UNSISKA, 1993), h. 2.

15

buku mengenai susunan kenegaraan Hidia Belanda tidak menggunakan

istilah “istimewa” atau yang semacam itu.

Istilah “istimewa” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 18 tersebut

juga dijelaskan panjang lebar oleh Supomo daam sidang BPUPKI tanggal

15 Juli 1945 selaku Ketua Panitia Kecil Perancangan Undang-Undang

Dasar yakni, tentang daerah kita telah enyetujui bentuk persatuan

(Negara Kesatuan), oleh karena itu dibawah pemerintah pusat, dibawah

negara tidak ada negara lagi. Tidak ada onderstaat , akan tetapi hanya

daerah-daerah. Bentuknya daerah itu dan bagaimana bentuk

pemerintahan daerah ditetapkan dengan undang-undang.

Pada Taggal 18 Agustus 1945 setelah proklamasi, atas permintaan

Soekarno (Ketua PPKI), Supomo memberi penjelasan mengenai

Rancangan Undang-Undang Dasar yang akan disahkan sebagai Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indoensia. Menegenai pemerintahan

daerah, supomo menjelaskan bahwa, adanya daerah-daerah istimewa

diindahkan dan dihirmati, kooti-kooti, sultanat-sultanat, tetap ada dan

dihormati susunanya yang asli, akan tetapi iu keadaannya sebagai daerah,

bukan negara, jangan sampai salah faham dalam menghormati adanya

daerah. Zelfbesturende Landschappen, hanyalah daerah saja, tetapi

daerah istimewa yaitu yang mempunyai sifat istimewa. Jadi daerah-

daerah itu suatu bagian Staat Indonesia, tetapi mempunyai sifat istimewa,

mempunyai susuan asli. Begitupun adanya “Zelfbesturende

Landschappen” seperti desa, di Sumatera negeri (di Minangkabau),

Marga (di Palembang), yang dalam bahasa belanda disebut “Insheemsche

Rechtsgemeenschappen”. Susunannya asli dan dihormati.

16

4. Prinsip Daerah Mengatur dan Mengurus Sendiri Urusan

Pemerintahan Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Di dalam prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan mengandung

makna bahwa pemerintahan daerah di Indonesia diselenggarakan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya

ketentuan pasal 18 UUD 1945, maka sistem pemerintahan daerah di

Indonesia mengadopsi prinsip otonomi atau desentralisasi. 3 Menurut

Joeniarto, Desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah

negara kepeda pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan

tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.4 Menurut Amrah

Muslimin Mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada

badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah

tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.5 Sementara menurut

Irawan Soejito, mengarikan desentralisasi sebagai pelimpahan

kewenangan pemrintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.6 Maka

tidak ada lagi unsur atau sistem pemerintahan sentralisasi dalam sistem

pemerintahan di Indonesia. Kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan

pemerintahan negara tetaplah dipegang oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat (DPR bersama Presiden) menetapkan kewenangan apa

saja yang dapat menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah

berdasarkan undnag-undang. Jika suatu kewenangan ditetapkan oleh

undang-undang sebagai kewenangan pemerintah pusat, maka pemerintah

daerah tidak dapat mengurus urusan yang merupakan kewenangan

3 Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerag (Negara kesatuan, Daerah Istimewa, Daerah

Otonomi Khusus), (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), h. 46.

4 Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), h. 15.

5 Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, (Bandung: Alumni, 1986), h.5.

6 Irawan Soejiti, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Jakarta: Rineka

Cipta, 1990),h, 29.

17

pemerintah pusat tersebut.7 Begitu juga halnya jika pemerintah pusat

dalam suatu negara kesatuan sudah menetapkan suatu aturan (peraturan

perundang-undangan), maka pemerintah daerah harus tunduk pada

peraturan tersebut. Pemerintah daerah juga tidak perlu melakukan suatu

tindakan hukum tertentu sebelum memberlakukan peraturan yang dibuat

oleh pemerintah pusat di daerahnya. 8

5. Prinsip Kekhususan dan Keragaman Daerah

Pasal 18A ayat (1) dilandasi oleh prinsip kekhususan dan

keberagaman daerah. Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan

isi otonomi daerah tidak harus seragam. Bentuk dan isi otonomi daerah

ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap

daerah.9Dalam Konteks bentuk negara , meskipun bangsa Indonesia

memiliki bentuk negara kesatuan, tetapi didalamnya terselenggara suatu

mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya

keberagaman antar daerah di seluruh tanah air. Kekayaan alam dan

budaya antardaerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, bentuk NKRI

diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada

daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang

dimiliki masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan, dan

bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.10

Maka prinsip

kekhususan dan keberagaman daerah yang menjwai Pasal 18A ayat (1)

UUD 1945 adalah bahwa sistem otonomi daerah di Indonesia harus

menghormati kekhususan dan keberagaman suatu daerah tanpa adanya

7 Soehino, Ilmu Negara,(Yogjakarta:Liberty, 2000),h. 224

8 Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah,..... h. 50.

9 Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia, Panduan dalam Memasyarakatkan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekertariat Jenderal MPR RI, 2003), h.

102-103.

10Jimly Asshiddiqie, Konstiitusi dan konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,

2010), h. 65.

18

paksaan untuk diseragamkan. Otonomi yang seluas-luasnya diberikan

kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi, budaya

dan kekayaan yang dimiliki masing-masing daerah.

6. Prinsip Mengakui dan Menghormati Pemerintahan Daerah yang

bersifat Khusus dan Istimewa.

Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan daerah yang

bersifat khusus dan Istimewa merupakan hal pokok yang diatur dalam

Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa

prinsip yang terkandung dalam Pasal 18B ayat (1) merupakan pengakuan

negara terhadap Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa

, dan prinsip eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat

sebagaimana terdapat pada desa atau nama lain. 11

7. Pembentukan Daerah Khusus

Prinsip Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam arti daerah diberikan kewenanga mengurus danmengatur

semua urusan pemerintahan di luar yang menadi urusan pemerintah yang

ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan

membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran

serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada

peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam menangani urusan

pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban

yang telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan hidup, dan berkembang

sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isis dan

jenis otonomi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk

meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik

tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus

11

Philipus M. Hadjon, “Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam Sistem

Pemerintahan”, (FH Univ. Airlangga: Makalah seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca

Amandemen UUD 1945, 2004), t.d.

19

mempertimbangkan berbagai faktor sebagai dasar pembentukan daerah

khusus, seperti :

a. Kemampuan ekonomi

b. Potensi daerah

c. Luas wilayah dan pertimbangan dari aspek sosial budaya, sosial

politik, aspek pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan

syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggrakan

dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan di berikan otonomi

daerah.12

B. Kerangka Teori

1. Teori Pembagian Kekuasaan dalam Negara Kesatuan

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan

dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Gagasan bahwa kekuasaan

harus dibagi pada beberapa organ bukanlah hal yang baru dalam abad ke-

18, tetapi sangat aktual. Berikut dalah penjelasan beberapa pakar

mengenai pembagian dan pembatasan kekuasaan negara:

a. I.C. Van der Viles

Jauh sebelumnya, kemungkinan adanya suatu pemisahaan

kekuasaan telah diuraikan oleh Plato. Ia mengatakan bahwa berbagai

bentuk pembagian kekuasaan muncul bergantian, dari suatu monarki

ke suatu aritokrasi yang merosot ke suatu anarki yang kemudian

terkendali lagi jika seorang tiran merebut kekuasaan. Menurutnya

tirani dalah bentuk negara yang harus ditolak. Tiran kemudian harus

ditumbangkan lagi oleh seorang raja yang baik, selanjutnya akan

diambil alih oleh sekelompok bangsawan : aritrokrasi, dan

seterusnya. Menurutnya, kontemplasi dan tradisi harus dijamin oleh

suatu lembaga perwakilan rakyat, sifat dinamis tugas negara harus

12

HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia,(Jakarta, Rajawalipers, 2005), h.

133-135.

20

dipelihara oleh suatu pemerintah, ia juga berpendapat bahwa orang

yang harus melaksanakan yang satu dengan yang lainnya secara

berganti-ganti agar pengertian bagi kedua fungsi itu tetap terpelihara.

b. Jimly Asshiddiqie

Menyatakan bahwa pembatasan kekuasaan berkaitan erat

dengan teori pemisahaan kekuasaan (separation of power) dan teori

pembagian kekuasaan (distribution of power). Bahwa istilah

pemisahan kekuasaan dalam bahas aindonesia merupakan

terjemahan dari kata separation of power berdasarkan teori trias

politica atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan

Monstesquieu, harus dibedakan dan dipisahkan secara structural

dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-

masing.

c. Arthur Mas

Membedakan pengertian pembagian kekuasaan (division of

power) tersebut kedalam dua pengertian, yaitu :

1. Capital division of power : bersifat fungsional

2. Territorial division of power : bersifat kewilayahan atau

kedaerahan.

Dari pembagian terhadap 2 pengertian tersebut Jimly

Asshidiqqie menjelaskan bahwa dapat dibedakan penggunaan istilah

pembagian dan pemisahan kekuasaan itu dalam dua konteks yang

berbeda. Yaitu hubungan konteks kekuasaan yang horizontal dan

verikal. Dalam konteks vertikal, pemisahan kekuasaan dan

pembagian kekuasaan itu dimaksud untuk membedakan antara

kekuasaan pemerintah atasan dan kekuasaan pemerintah bawahan,

yaitu dalam hubugan natara pemerintah federal dan negara bagian

dalam negara federal, atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah

provinsi dalam negara kesatuan.

d. Philipus M. Hadjon

21

Pembagian kekuasaan negara pada dasarnya menganut dua

pola, yaiu pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara

vertikal. Berikut ini pola pembagian kekuasaan di Indonesia

nerdasarkan UUD NRI 1945 menurut Philipus M. Hadjon :

Pembagian kekuasaan secara horizotal adalah pembagian

kekuasaan negra kepada organ negara dalam ketatanegaraan kita

disebut Lembaga Negara. Pembagian kekuasaan negara secara

vertikal adalah pembagian kekuasaan pemerintahan pusat dan

pemerintah daerah.

e. Bagir Manan

Dari segi hukum tata negara khususnya teori bentuk negara,

bahwa otonomi daerah adalah subsistem dari negara kesatuan .

otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Segala penegertian dan

isi otonomi adalah pengertian dan isi otonomi. Berdasarkan hal

tersebut dikembangkanlah aturan yang mengatur mekanisme yang

akan menjelmakan keseimbangan anatara tuntutan kesauan dan

tuntutan otonomi.13

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Indonesia

Pada Perubahan tahap II UUD 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus

2000, dalam sidang tahunan MPR menyetujui untuk melakukan perubahan

kedua terhadap UUD 1945 dengan mengubah dan/atau menambah pasal

diantara lain adalag Pasal 18, Pasal, 18A, 18B UUD 1945 merupakan

ketentuan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Berikut ini bunyi

pasal 18 dan 18A UUD 1945 setelah perubahan :

Pasal 18 :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang

tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan

daerah, yang diatur dengan undang-undang.

13

Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah......... h. 17-20.

22

2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan.

3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih

melalui pemilihan umum.

4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara

demokratis.

5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai

urusan Pemerintah Pusat.

6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan.

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur

dalam undang-undang.

Pasal 18A

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan

daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan

kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan

memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya

alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan

pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras

berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur

dengan undang-undang.

23

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam terbitan resminya

mengenai panduan dalam memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945,

menyatakan bahwa ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik

yang mendasari Pasal 18, 18A, dan Pasal 18B UUD 1945, yaitu :14

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal

18 ayat (2))

2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5))

3. Prinsip kekhususan dan keberagaman daerah (Pasal 18A ayat (1))

4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum

adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat (2))

5. Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang

bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat (1))

6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan

umum (Pasal 18 ayat (3))

7. Prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan selaras dan adil

(Pasal 18A ayat (2))

Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan daerah yang

bersifat khusus dan istimewa merupakan hal pokok yang diatur dalam

ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Philiphus M. Hadjon menyatakan

bahwa prinsip yang terkandung dalam Pasal 18B merupakan pengakuan

negara terhadap Pemerintahan Daerah yang bersifat khusu atau bersifat

istimewa (ayat (1)), dan prinsip eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat

adat sebagaimana terdapat pada desa atau nama lain. Ketentuan Pasal 18B

14

Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia, Panduan dalam Memasyarakatkan

UUD,.....

24

ayat (1) tersebut mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang

bersifat khusus atau bersifat istimewa (baik di tingkat provinsi, kabupaten,

dan kota atau desa). UUD 1945 setelah perubahan tidak menggunakan

penjelasan. Oleh karena itu, Pasal 18B UUD 1945 (selain pasal 18 dan 18A)

merupakan landasan konstitusional bagi pemerintah daerah yang bersifat

khusus atau bersifat istimewa.

3. Alasan Konstitusional Pemberian Status Otonomi Khusus

Perdebatan yang muncul pada saat pembahasan perubahan Pasal 18

UUD 1945, Hatta Mustafa dari F-PG menyatakan bahwa DKI Jakarta

mendapat kekhususan karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara dan

harus diakui oleh Undang-Undang Dasar. Dalam Pasal 117 UU No. 22 Tahun

1999 jo Pasal 227 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa

kedudukan Jakarta sebagai daerah khusus karena kedudukannya sebagai

Ibukota Negara. Pasal 1 angka 6 UU No. 29 Tahun 2007 juga menyatakan

bahwa :

“...Provinsi DKI Jakata, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya

sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia”.15

Kekhususan DKI Jakarta sebagai Ibukota negara yaitu dengan

meletakan otonominya pada tingkat provinsi. Pembagian wilayah di Provinsi

DKI Jakarta ke dalam wilayah kabupaten/kota hanyalah bersifat administratif.

Kota Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang statusnya

sebagai daerah provinsi. Gubernur dan Wakil Gbernur DKI Jakarta dipilih

secara langsung melalu Peilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Pemilukada). Sedangkan Walikota/Bupati di dalam wilayah Provinsi

DKI Jakarta diangkat oleh gubernur dengan pertimbangan DPRD.16

15

Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah ,....h. 95.

16 Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah ,....h. 99.

25

Dengan demikian, alasan pemberian status khusus terhadap daerah

berbeda satu dengan lainnya. DKI Jakarta mempunyai kekhususan karena

kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.17

4. Hubungan Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dengan cabang

Hukum lainnya.

Suatu ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dan tidak mungkin

berdiri sendiri tanpa berhubungan atau dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan

lainnya, maka di bawah ini akan dipaparkan mengenai hubungan

penyelenggaraan otonomi di Indonesia dengan cabang ilmu pengetahuan

lainnya, yaitu sebagai berikut :

1. Hubungan Dengan Ilmu Negara

Negara merupakan konsep penting dalam studi ilmu kenegaraan.

Negara merupakan organisasi pokok dari kekuatan politik. Didalamnya

terdapat hubungan rakyat, penguasa, dan huum yang mengaturnya.

Negara memiliki otoritas yang besar dalam mengatur rakyat untuk

kepentingan bersama. Ilmu Negara adalah ilmu yang menyelidiki

pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari negara pada

umumnya. Ilmu Negara merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat

teoritis, sehingga tidak dapat di gunakan secara langsung.18

Hubungannya dengan penyelenggaraan Otonomi di Indonesia adalah

dalam pemamparan teori bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem

pemerintahan, dan juga sendi-sendi pemerintahan di Indonesia. Yang

mana di bagi menjadi 2 yaitu sendi wilayah dan sendi keahlian. Adapun

penyelenggaraan Negara Republik Indonesia berdasarkan sendi wilayah

diselenggarakan atas tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsesntrasi,

dan tugas pembantuan. Undang-undang yang mengatur pemerintahan

17

Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah ,....h. 97.

18 A. Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, Pokok-pokok Teori Ilmu Negara

aktualisasi dalam teori negara indonesia, (Bandung: Ragam Offset Bandung, 2013), h. 21-22.

26

daerah, setidaknya dalam UU No. 5 tahun 1974, UU No. 22 tahun 19999,

dan UU No. 32 tahun 2004 mengatur ketiga asas tersebut.19

2. Hubungan dengan Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara mempelajari hal-hal yang sifatnya

fundamental, yakni tentang dasar-dasar dari negara dan menyangkut

langsung setiap warga negara. Pada dasarnya hukum tata negara adalah

peraturan-peraturan yang mengatur organisasi negara dari tingkat atas

sampai bawah, struktur, tugas dan wewenang alat perlengkapan negara,

hubungan antar alat perlengkapan negara baik secara hirarki maupun

horizontal, wilayah negara, kedudukan warga negara serta hak asasinya.

Menurut Oppenheim, Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan

hukum yang membentuk alat perlengkapan negara dan aturan-aturan

yang memberi wewenang kepada alat-alat perlengkapan negara itu serta

membagi-bagikan tugas pekerjaan pemerintah modern antara beberapa

alat perlengkapan negara ditingkat tinggi dan ditingkat rendah, artinya

hukum tata negara itu mempersoalkan keadaan diam (berhenti).20

Dalam

Hubungannya dengan Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Hukum

Tata Negara, mengkaji organ-organ negara, fungsi dan hubungan antar

organ-organ tersebut.21

Hukum Tata Negara merupakan ilmu yang

bersifat praktis sehingga dapat diterapkan langsung, dan melengkapi ilmu

negara yang sifatnya teoritis yang tidak dapat digunakan secara

langsung.22

3. Hubungan dengan Adiministrasi Negara

19

A. Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, Pokok-pokok Teori Ilmu Negara......h.

201.

20 Mexsasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, ( Bandung : Refika Aditama,

2011), h. 6.

21 Zainal Asikin, Pangantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,

2012), h.154.

22 A. Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, Pokok-pokok Teori Ilmu Negara,.....h.

32.

27

Prof. J. Oppenheim merumuskan hukum administrasi neagra

sebagai peraturan-peraturan tentang cara bagaimana badan pemerintahan

harus menjalankan kewajibannya.23

Peranan Administrasi Negara penting

bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan stratrgi pengelolaan

pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Penentu

kebijakan perlu masukan dalam bentuk telaah staf dalam bentuk hasil

identifikasi masalah yang aktual maupun yang potensial tentang

penyelenggaraan otonomi daerah, yang akan berdampak pada

pengelolaan pemerintah. Bagi Aparat pemerintah daerah yang berfungsi

dalam pengelolaan pemerintah daerah, substansi otonomi daerah ini

sangat penting karena reformasi dalam sistem pemerintahan di daerah

tentang pembangunan ekonomi dapat dilihat dalam aspek sistem

pengaturan, politik, dan keuangan menjadi tanggung jawab pemerintah

kota dan kabupaten. Pemerintah Pusat sampai akhir Desember 2000

dalam menyongsong penyelenggaraan otonomi daerahtelah menerbitkan

beberapa perturan pemerintah dan keputusan presiden untuk

penyelenggaraan otonomi daerah. Belum semua peraturan pemerintah

yang berkaitan dengan undang-undang otonomi tersebut telah selesai,

tetapi sambil berjalan akan diterbitkan ketentuan sebagai penjabaran dari

pelaksanaanya. Berbagai masalah penyelenggaran yang muncul harus

menjadi perhatian dan dianalisis serta diantisipasi agara penyelengaran

otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, efisien, dan efektif untuk

memberikan pelayanan kepada publik. Dalam menjalnkan pengelolan

pemerintahan daerah harus disertai dengan tanggung jawab publik

sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat di daerah. Hal yang sama

juga fungsi pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dan masyarakat,

sehingga perlu transparasi dalam mengelola sumber daya pemerintahan

daerah. Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan

masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses

23

Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015),

h. 10.

28

perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam

pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya

pengelola dan meberikan pelayaan yang prima kepada pubik. Peranan

Administrasi Negara akan selalu mengandung makna pentig dalam upaya

memperoleh dan mnegembangkan wawasan, konsep, dan alternatif dalam

penyelenggaraan otonomi daerah. Makna ini menjadi dmeikian penting

dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tantangan yang dihadapai di

masa depan. Dengan demikian peranan Hukum Administrasi Negara

tidak cukup hanya dalam konsep dan teori semata, tetapi dengan

mewujudkan sebuah disiplin ilmu (ilmu administrasi) yang mampu

memecahkan masalah yang semakin kompleks dan rumit, khususnya

dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah.24

C. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu

Penelitian skripsi ini peneliti merujuk kepada beberapa judul penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan skripsi yang peneliti tulis, diantaranya:

1. Nama : Ermellia Octaviani

Institusi : Universitas Sebelas Maret

Tahun : 2010

Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2007Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara

Kesatuan Repubik Indonesia Sebagai Dasar

Pelaksanaan Otonomi Khusus.

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan otonomi khusus Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, dan

Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam penyelenggarannya, yang

berbeda pada penulisan skripsi ini, peneliti menganalisisdalam pendekatan

sejarah peraturan-peraturan yang mengatur tentang Provinsi DKI jakarta sejak

24

HAW. Widajja, Penyelenggaraan Otonomi,..... h. 4-7.

29

awal kemerdekaan hingga reformasi dan dengan tinjauan hukum mengapa

Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan yang bersifat khusus.

2. Nama : Hesti alvionita

Institusi : Universitas Bengkulu

Tahun : 2014

Judul Skripsi :Pengaturan Otonomi Khusus bagi Daerah Otonom

di Indonesia.

Dalam skripi ini, peneliti membahas secara umum tentang pengaturan

otonomi khusus bagi Daerah Otonom di Indonesia, dengan mengambil

sampel otonomi khusus di Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam. Dari

skripsi ini peneliti dapat memfokuskan tentang dinamika kehususan Provinsi

DKI Jakarta sebagai ibukota Negara, dan memaparkan perubahan dan

perkembangan Peraturan tentang Pemerintah Daerah DKI Jakarta serta

menganalisis dari segi otonomi tunggal yang dimilikinya sebagai kewenangan

khusu yang dimiliki oleh DKI Jakarta.

3. Nama : Rusdianto Sesung, SH., MH.

Institusi : Refika Aditama

Tahun : 2013

Judul Buku : Hukum Otonomi Daerah (Negara Kesatuan, Daerah

Istimewa, Daerah otonomi khusus)

Dalam buku ini, membahas mengenai sistematis sitem otonomi daerah

yang dijabarkan dalam pembahasan mengenai negara kesatuan, daerah

istimewa, dan daerah otonomi khusus, buku ini menjelaskan secara

komprehensif mengenai keistimewaan DIY Yogyakarta, dengan teori hukum

Tata Negara, dan hukum administrasi. Dan degan acuan tersebut Peneliti akan

memfokuskan kepada pegaturan khusus Daerah Khusus Ibukota, dan

pelaksanaan otonomi tunggal yang dimiliki DKI Jakarta.

4. Nama : Robert Endi Jaweng

Institusi : Analisis CSIS

Tahun : 2012

30

Judul Jurnal : Rekontruksi Kekhususan Jakarta: Tantangan Bagi

Gubernur Terpilih

Dalam jurnalnya ini, robertmembahas tentang Provinsi DKI Jakarta, ia

memberikan banyak contoh masalah yang terjadi di DKI Jakarta, dan

permasalahan kompleks yang akan dihadapi oleh gubernur terpilih. Jurnal ini

memberikan banyak acuan bagi peneliti untuk terus menganalisis tentang apa

saja yang melatar belakangi pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI

Jakarta.

31

BAB III

PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN

REPUBLIK INDONESIA

A. Sejarah Kota Jakarta

Sejarah Kota Jakarta terkait erat dengan perjuagan bangsa telah ada

sejak tanggal 22 juni 1527, yaitu pada saat Fatahillah mengalahkan armada

asing, dan kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta.

Peristiwa ini selanjutnya diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta.

Perkembangan selanjutnya Jakarta mempunyai peranan penting dalam sejarah

perjuangan bangsa. Banyak momentum penting dalam sejarah kebangkitan

nasional, kesatuan dan persatuan bangsa, serta sejarah kebangkitan Indonesia

yang terjadi di Kota Jakarta, seperti lahirnya Boedi Oetomo, Sumpah

Pemuda, Proklamasi kemerdekaan serta penetapan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Nilai-nilai sejarah tersebut sangat besar artinya bagi

usaha pembinaan bangsa dan pengebangan lebih lanjut Kota Jakarta.

UUD 1945 tidak menyebut secara spesifik mengenai pemerintahan

Jakarta. Pengaturan tentang Jakarta justru muncul di dalam Konstitusi RIS

1949 Pasal 50 ayat (1), yang antara lain menetapkan bahwa pemerintahan atas

distrik daerah-daerah yang di luar lingkungan daerah sesuatu daerah Republik

Indonesia Serikat menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan

Undang-Undang Federal. Sesuai dengan ketentuan ini Pemerintah RIS

menetapkan UU Darurat No. 20 Tahun 1950 (LN RIS 1950 Nomor 31.

Penjelasan dalam TLN No. 15) yang dinamakan Undang-Undang

Pemeritahan Jakarta Raya. UU Darurat ini mengatur hal-ikhwal pemerintahan

atas ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi RIS tersebut di

atas. Dalam UU Federal itu sekaligus diatur juga kedudukan Kota Jakarta

sebagai suatu daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri.1

1 The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia,

(Yogjakarta: Liberty, 1995), h. 14.

32

Di dalam UU Darurat No. 20 Tahun 1950 Pasal 2 ditetapkan bahwa

pemerintahan daerah dengan wilayah baru sebagaimana ditentukan dalam

keputusan presiden nomor 125 Tahun 1950 dinamakan Kotapraja Jakarta

Raya. Pemerintahannya dijalankan atas nama Pemerintahan Republik

Indonesia Serikat oleh seorang Walikota. Walikota Jakarta menjalankan tugas

pemerintahan itu dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk menteri dalam

negeri Republik Indonesia Serikat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah itu

masih tetap menurut perautan perundang-undangan desentralisasi yang

sampai saat itu masih berlaku, yaitu Stadsgemeente-ordonantie dan

Ordonantie Tijdelijke Voorzieningen Bestuur Stadsgemeenten Java. Hanya

selanjutya ditetapkan bahwa kekuasaan-kekuasaan, kewajiban-kewajiban, dan

pekerjaan-pekerjaan yang menurut peraturan perundangan yang dahulu

berada di tangan aparatur provincie West Java dan Secretaris van Staat voor

Binnenlandse Zaken (ini adalah tugas-tugas yang bersifat pengawasan) kini

semuanya dijalankan oleh menteri dalam negeri RIS. Dengan demikian

pemerintahan daerah Kotapraja Jakarta Raya berada di wilayah pengawasan

kementrian Dalam Negeri RIS. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku

pada hari diumumkan, dan berlaku surut sampai paa tanggal 31 Maret 1950.

UU Darurat ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1950 oleh Presiden

RIS Soekarno dan Perdana Menteri Moh. Hatta sera Menteri Dalam Negeri

Ide Anak Agoeng Gde Agoeng.

Perubahan struktur negara dari Repblik Indonesia Sertikat (RIS)

menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17

agustus 1950 tidak mempengaruhi status Kotaprja Jakarta Raya karena negara

kesatuan ini bukanlah suatu negara bentukan baru, melainkan merupakan

kelanjutan Negara RIS yang diubah bentuknya dari suatu federasi , menjadi

bentuk kesatuan yang meliputi seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ketika itu diatur dalam UU No.

22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang

Nomor. 22 Tahun 1948, Provinsi merupakan Daerah tingkat teratas dan

langsung berada dibawah pengawasan pemerintah pusat (Menteri Dalam

33

Negeri). Dalam Prakteknya, Pemerintah Pusat NKRI memperlakukan

Kotapraja Jakarta Raya sebagai daerah otonom yang sejajar dengan provinsi.

Demikian pula, Walikota Jakarta Raya sebagai pejabat Pamongpraja pusat

mempunyai kedudukan yang setingkat dengan para gubernur dari segenap

provinsi di seluruh Indonesia.

Dalam hubngannya dengan kota-kota lainnya yang berhak mengatur

dan mengurus rumah tangganya sediri, Kotapraja Jakarta Raya Selain

mempunyai derajat yang setigkat lebih atas daripada kota besar (dan bahkan 2

tingkat lebih atas daripada kota kecil) juga memiliki suatu kelainan tersendiri,

yaitu satu-satunya kota otonom yang memakai sebutan “Kotapraja”.2

Ketika pemerintah pada tanggal 17 Januari 1957 mengesahkan UU No.

1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (LN No. 6 Tahun

1957), pertumbuhan pemerintahan daerah Kotapraja Jakarta Raya memasuki

babak baru. Di dalam Bab VIII Peraturan Peralihan Pasal 73 ayat (3) UU No.

1 Tahun 1957 dinyatakan Kotapraja Jakarta Raya yang berhak mengurus

rumah tangganya sendiri berdasarkan UU. No 1 Tahun 1956 tidak perlu

dibentuk lagi sebagai Kotapraja menurut ketentuan dalam pasal 3 UU tentang

Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956, akan tetapi daerah tersebut, sejak

mulai berlakunya Undnag-Undang ini, menjadi Kotapraja Jakarta Raya

termaksud dalam pasal 2 undang-undang ini. Di dalam penjelasan pasal 73

ditegaskan, pembentukan daerah swatantra berdasarkan undang-undang ini

sudah barang tentu tidak dapat diadakan dengan sekaligus untuk semua

daerah di wilayah Indonesia. Begitu pula peraturan-peraturan

penyelenggaraannya menghendaki waktu yang cukup. Pada waktu mulai

berlakunya undang-undang ini ( UU No.1 Tahun 1957) di Indonesia terdapat

daerah-daerah swatantra yang berdasarkan atas berbagi jenis peraturan

perundnagan pokok, mialnya Kotaprja Jakarta Raya berdasar atas

Stadsgemeente-oronantie (SGO) dan Tijdelijke voorzieningennya junto UU

No. 1 Tahun 1956.

2 The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik ,......... h. 15.

34

B. Profil DKI Jakarta

Kota Jakarta telah berdiri sejak awal abad XVII yaitu tahun 1527.

Dimulai dengan nama “Gemeente dan Stadgemeente Batavia” atau

singkatnya Batavia. Pada masa pendudukan Jepang namanya berubah

menjadi “Jakarta Toku-betsushi”. Kemudian pada masa perjuangan hingga

Indonesia merdeka hingga sekarang lebih dikenal dengan nama Kota

Metropolitan Jakarta. Memperhatikan pentingnya peranan dan kedudukan

kota Jakarta dalam sejarah perjuangan bangsa, maka telah dikeluarkan

beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan kota

Jakarta secara khusus yaitu Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961

tentang Pemerintaha Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagai mana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Pnps Tahun 1963 tentang

Perubahan dan Tambahan Penetapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1961,

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus

Ibukota Jakarta tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan

nama Jakarta, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan

Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara. Dalam perkembangannya

perundang-undangan yang mengatur pemerintahan Jakarta tidak lagi

memenuhi tuntutan pertumbuhan dan perkembangan Jakarta. Sejalan dengan

semangat desentralisasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam

pasal 117 yang menyatakan bahwa Ibukota Negara Republik Indonesia

Jakarta, karena kedudukannya diatur tersendiri dengan Undang-Undang,

maka ditetapkanlah Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia

Jakarta. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999

disebutkan bahwa pemberian otonomi di DKI Jakarta hanya diberikan pada

lingkup Propinsi. Hal ini dilandasi alasan bahwa Jakarta sebagai ibukota

Negara Republik Indonesia adalah Daerah Propinsi yang memiliki ciri

tersendiri, berbeda dengan daerah Propinsi lainnya karena beban tugas,

35

tanggung jawab dan tantangan yang lebih kompleks. Maksud dari pemberian

otonomi pada tingkat propinsi adalah agar dapat mengembangkan Jakarta

dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian. Dengan

demikian diharapkan Jakarta akan mampu memberikan pelayanan yang cepat,

tepat, dan terpadu pada masyarakat. Kehadiran Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah membawa dampak hukum terhadap

berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999. Dampak

hukum tersebut tidak hanya dari sisi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi

DKI Jakarta sebagai daerah otonom, tetapi juga karakteristik permasalahan

yang dihadapi oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Undang-undang Nomor

34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota

Negara Republik Indonesia Jakarta dianggap telah tidak sesuai dengan

karakteristik permasalahan Jakarta, perkembangan keadaan, dan tuntutan

penyelenggaraan pemerintahan, maka terakhir ditetapkan Undang-undang

Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.3 Pada

tahun 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia.

Nama Jakarta pernah mengalami banyak perubahan, yaitu:

1. Abad ke-14 bernama Sunda Kelapa sebagai pelabuhan Kerajaan Pajajaran.

2. 22 Juni 1527 oleh Fatahilah Panglima Perang asal Gujarat (India), diganti

nama menjadi Jayakarta (tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi kota

Jakarta keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956)

3. 4 Maret 1621 oleh Gubernur Jenderal J. P. Coen untuk pertama kali bentuk

pemerintah kota bernama Stad Batavia

4. 1 April 1905 berubah nama menjadi 'Gemeente Batavia'

5. 8 Januari 1935 berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia

6. 8 Agustus 1942 oleh Jepang diubah namanya menjadi Jakarta Toko Betsu

Shi

3 Edi Sedyawati, Sejarah Kota Jakarta 1950-1980 (Jakarta: Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Invetarisasi dan Dokumentasi

Sejarah Nasional, 1987)h. 20-22.

36

7. September 1945 pemerintah kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional

Kota Jakarta

8. 20 Februari 1950 dalam masa Pemerintahan. Pre Federal berubah nama

menjadi Stad Gemeente Batavia

9. 24 Maret 1950 diganti menjadi Kota Praj'a Jakarta

10. 18 Januari 1958 kedudukan Jakarta sebagai Daerah swatantra dinamakan

Kota Praja Djakarta Raya

11. Tahun 1961 dengan PP No. 2 tahun 1961 jo UU No. 2 PNPS 1961

dibentuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya

12. 31 Agustus 1964 dengan UU No. 10 tahun 1964 dinyatakan Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik

Indonesia dengan nama Jakarta

13. Tahun 1999, melalaui UU No. 34 tahun 1999 tentang Pemerintah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta,

sebutan pemerintah daerah berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta, dengan otonominya tetap berada ditingkat provinsi dan bukan

pada wilayah kota, selain itu wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi 6 ( 5

wilayah kotamadya dan satu Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu)

14. Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700)

Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter

di atas permukaan laut, terletak pada posisi 6°12’ Lintang Selatan dan

106°48’ Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1227 Tahun

1989, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah 7.659,02 km2, terdiri dari

daratan seluas 661,52 km2, termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu, dan

lautan seluas 6.997,50 km2. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah

kotamadya dan satu kabupaten administratif, yakni: Kotamadya Jakarta Pusat

dengan luas 47,90 km2, Jakarta Utara dengan luas 142,20 km2, Jakarta Barat

37

dengan luas 126,15 km2, Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km2, dan

Kotamadya Jakarta Timur dengan luas 187,73 km2, serta Kabupaten

Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km2. Di sebelah utara

membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuaranya 13

buah sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah selatan dan timur berbatasan

dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi,

sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di

sebelah utara dengan Laut Jawa. Keadaan Kota Jakarta umumnya beriklim

panas dengan suhu udara maksimum berkisar 32,7°C - 34,°C pada siang hari,

dan suhu udara minimum berkisar 23,8°C -25,4°C pada malam hari. Rata-rata

curah hujan sepanjang tahun 237,96 mm, selama periode 2002-2006 curah

hujan terendah sebesar 122,0 mm terjadi pada tahun 2002 dan tertinggi

sebesar 267,4 mm terjadi pada tahun 2005, dengan tingkat kelembaban udara

mencapai 73,0 - 78,0 persen dan kecepatan angin rata-rata mencapai 2,2

m/detik - 2,5 m/detik. Laju pertumbuhan penduduk pada periode tahun 1980-

1990 sebesar 2,4 persen per tahun, menurun pada periode 1990-2000 dengan

laju 0,16 persen. Pada periode 2000-2005, laju pertumbuhan penduduk

sebesar 1,06 persen per tahun. Dilihat dari struktur umur, penduduk Jakarta

sudah mengarah ke ”penduduk tua”, artinya proporsi ”penduduk muda” yaitu

yang berumur 0-14 tahun sudah mulai menurun. Bila pada tahun 1990,

proporsi penduduk muda masih sebesar 31,9 persen, maka pada tahun 2006

proporsi ini menurun menjadi 23,8 persen. Sepanjang tahun 2002-2006,

proporsi penduduk umur muda tersebut relatif stabil, yaitu sekitar 23,8

persen. Sebaliknya proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) naik dari

1,5 persen pada tahun 1990, menjadi 2,2 persen pada tahun 2000. Tahun

2006, proporsi penduduk usia lanjut mengalami kenaikan menjadi 3,23

persen.4

4http://www.bpkp.go.id/dki1/konten/752/Profil-Ibukota.bpkp diakses pada 8 April 2018

http://www.bpkp.go.id/dki1/konten/752/Profil-Ibukota.bpkp

38

1. Kondisi Geografi

Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata

7 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 6o12’ Lintang Selatan

dan106o48’ Bujur Timur. Luas wilayah provinsi DKI Jakarta adalah

berupadaratan seluas 661,52 km2 dan lautan seluas 6.977,5 km2. Jakarta

terbagikedalam 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi,

denganbatas wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok, Jawa

Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kota Bekasi, Jawa Barat, sebelah

barat berbatasan dengan Kota Tanggerang, Banten dan sebelah Utara

dengan lautjawa. DKI Jakarta merupakan daerah yang terletak di 5° 19'

12" - 6° 23' 54" LS dan 106° 22' 42" - 106° 58' 18"BT. Secara geologis,

seluruh dataran terdiri dari endapan pleistocene yang terdapat pada ± 50 m

di bawah permukaan tanah. Bagian selatan terdiri atas lapisan alluvial,

sedang dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10

km. Di sebelah utara membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi

tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah selatan

dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi

dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan

Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa.

Berdasarkan administrasi wilayah, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5

wilayah Kota administrasi dan satu Kabupaten administratif, yakni Kota

administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km2, Jakarta Utara dengan

luas 142,20 km2, Jakarta Barat dengan luas 126,15 km2, Jakarta Selatan

dengan luas 145,73 km2, dan Kota administrasi Jakarta Timur dengan luas

187,73 km2, serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas

11,81 km2.Mengacu kepada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Akhir Masa Jabatan 2007 – 2012 PemProv DKI Jakarta. Provinsi DKI

Jakarta terletak pada posisi 6o 12‟ Lintang Selatan dan 106o 48” Bujur

Timur dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata + 7

meter di atas permukaan laut. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun

2007, luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta adalah

39

7.639,83 km², dengan luas daratan 662,33 km² (termasuk 110 pulau yang

tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan 6.977,5 km2.

2. Kedudukan

a. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah pusat pemerintahan

negara.

b. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan sebagai

Ibukota Neagra Kesatuan Republik Indonesia.

c. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Daerah Khusus yang

berfungsi sebagai Ibukota Neagra Kesatan Republik Indonesia dan

sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

d. Otonomi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diletakan pada

lingkup Provinsi. Yang dimaksud dengan otonomi yang diletakan pada

lingkup provinsi adalah bahwa otonomi hanya berada pada Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Otonomi sebagaimana dimaksud

dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan.

e. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban,

dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta

pusat/perwakilan lembaga international.

f. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki batas-batas :

1) Sebelah Utara dengan Laut Jawa

2) Sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi

Provinsi Jawa Barat

3) Sebelah selatan dengan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan

4) Sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang

Provinsi Banten

Batas wilayah sebagaimana dimaksud, dituangkan dalam peta yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang yang mengatur.

40

3. Pembagian Wilayah

Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan

kabupaten administrasi. Wilayah kota administrasi dan kabupaten

administrasi dibagi dalam kecamatan. Wilayah kecamatan dibagi dalam

kelurahan. Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kota

administrasi/kabupatenadministrasi ditetapkan dengan peraturan

pemerintah. Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan

kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pembentukan, pengubahan

nama, batas, dan penghapusan kelurahan ditetapkan dengan keputusan

Gubernur.

4. Kewenangan Pemerintahan

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan

menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan

kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satuorang Gubernur

dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung

41

melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yangmemperoleh suara

lebih dari 50% (lima puluhpersen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil

Gubernur terpilih, Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur danWakil

Gubernur yang memperoleh suara, diadakan pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur putarankedua yang diikuti oleh pasangan calon

yangmemperoleh suara terbanyak pertama dan keduapada putaran

pertama. Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

dilaksanakan menurut persyaratan dan tatacara yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

5. Kependudukan

Jumlah penduduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016,

dengan rincian sebagai berikut. Di Kabupaten/Kota Kepulauan Seribu

Penduduk Laki-laki sebanyak 11.720 jiwa, Perempuan sebanyak 11.620

jiwa, dengan jumlah 23.340 jiwa dan rasio jenis kelamin sebanyak 100,86.

Di Kota Jakarta Selatan Penduduk Laki-laki sebanyak 1.096.469 jiwa,

Perempuan sebanyak 1.089.242 jiwa, dengan jumlah 2.185.711 jiwa dan

rasio jenis kelamin sebanyak 100,66. Di Kota Jakarta Timur Penduduk

Laki-laki sebanyak 1.436.128 jiwa, Perempuan sebanyak 1.407.688 jiwa,

dengan jumlah 2.843.816 jiwa dan rasio jenis kelamin sebanyak 102,02.

Di Kota Jakarta Pusat Penduduk Laki-laki sebanyak 427.025 jiwa,

Perempuan sebanyak 457.157 jiwa, dengan jumlah 914.182 jiwa dan rasio

jenis kelamin sebanyak 99,97. Di Kota Jakarta Barat Penduduk Laki-laki

sebanyak 1.246.288 jiwa, Perempuan sebanyak 1.217.272 jiwa, dengan

jumlah 2.463.560 jiwa dan rasio jenis kelamin sebanyak 102,38. Dan Di

Kota Jakarta Utara Penduduk Laki-laki sebanyak 867.727 jiwa, Perempuan

sebanyak 879.588 jiwa, dengan jumlah 1.747.315 jiwa dan rasio jenis

kelamin sebanyak 98,65. Dengan keseluruhan jumlah penduduk di

Provinsi DKI Jakarta sebanyak 5.115.357 penduduk Laki-laki, 5.062.567

42

penduduk perempuan, dengan jumlah keseluruhan 10.177.924 Jiwa,

dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,4.5

Kabupaten/Kota

Jenis Kelamin (ribu) Rasio

Jenis

Kelamin Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 2 3 4 5

1 Kepulauan Seribu 11 720 11 620 23 340 100,86

2 Jakarta Selatan 1 096 469 1 089 242 2 185 711 100,66

3 Jakarta Timur 1 436 128 1 407 688 2 843 816 102,02

4 Jakarta Pusat 457 025 457 157 914 182 99,97

5 Jakarta Barat 1 246 288 1 217 272 2 463 560 102,38

6 Jakarta Utara 867 727 879 588 1 747 315 98,65

DKI Jakarta 5 115

357 5 062 567

10 177

924 101,04

6. Ekonomi

Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang

cukup pesat. Saat ini, lebih dari 70% uang negara beredar di

Jakarta.6 Perekonomian Jakarta terutama ditunjang oleh sektor

perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Beberapa

sentra perdagangan di Jakarta yang menjadi tempat perputaran uang cukup

besar adalah kawasan Tanah Abang dan Glodok. Kedua kawasan ini

masing-masing menjadi pusat perdagangan tekstil serta dengan sirkulasi

ke seluruh Indonesia. Bahkan untuk barang tekstil dari Tanah Abang,

banyak pula yang menjadi komoditi ekspor. Sedangkan untuk sektor

keuangan, yang memberikan konstribusi cukup besar terhadap

perekonomian Jakarta adalah industri perbankan dan pasar modal. Untuk

industri pasar modal, pada bulan Mei 2013 Bursa Efek Indonesia tercatat

sebagai bursa yang memberikan keuntungan terbesar, setelah Bursa Efek

Tokyo. Pada bulan yang sama, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia

5Biro Pusat Satistik DKI Jakarta

6 http://www.bappedajakarta.go.id/sekilasjktkini.asp diakses pada 12 September 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Abang

https://id.wikipedia.org/wiki/Glodok

https://id.wikipedia.org/wiki/Tekstil

https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek_Tokyo

https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek_Tokyo

http://www.bappedajakarta.go.id/sekilasjktkini.asp

43

telah mencapai USD 510,98 miliar atau nomor dua tertinggi di

kawasan ASEAN.

Pada tahun 2012, pendapatan per kapita masyarakat Jakarta sebesar Rp

110,46 juta per tahun (USD 12,270).7 Sedangkan untuk kalangan

menengah atas dengan penghasilan Rp 240,62 juta per tahun (USD

26,735), mencapai 20% dari jumlah penduduk. Di sini juga bermukim

lebih dari separuh orang-orang kaya di Indonesia dengan penghasilan

minimal USD 100,000 per tahun. Kekayaan mereka terutama ditopang

oleh kenaikan harga saham serta properti yang cukup signifikan. Saat ini

Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan harga properti

mewah yang tertinggi di dunia, yakni mencapai 38,1%. Selain hunian

mewah, pertumbuhan properti Jakarta juga ditopang oleh penjualan dan

penyewaan ruang kantor. Pada periode 2009-2012, pembangunan gedung-

gedung pencakar langit (di atas 150 meter) di Jakarta mencapai 87,5%. Hal

ini telah menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan

pertumbuhan pencakar langit tercepat di dunia. Pada tahun 2020,

diperkirakan jumlah pencakar langit di Jakarta akan mencapai 250 unit.

Dan pada saat itu Jakarta telah memiliki gedung tertinggi di Asia Tenggara

dengan ketinggian mencapai 638 meter (The Signature Tower).8

7. Kebudayaan

Betawi atau yang disebut Batavia adalah sebuah kota pelabuhan

danperdagangan yang dibangun Belanda di sebelah timur sungai Ciliwung

ketika Belanda menundukkan Jayakarta (sebutan Jakarta pada waktu itu)

pada tahun 1619. Penduduk asli Jakarta disebut sebagai orang Betawi.

Asal mula masyarakat asli Betawi diperkirakan berasal dari suku Sunda.

Tetapi karena Batavia adalah kota pelabuhan dan perdagangan, sehingga

7 bps.go.id BPS Provinsi DKI Jakarta diakses pada tanggal 12 September 2018

8 https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta#Ekonomi diakses pada

tanggal 12 September 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/ASEAN

https://id.wikipedia.org/wiki/Pencakar_langit

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Signature_Tower&action=edit&redlink=1

http://jakarta.bps.go.id/fileupload/brs/2013_02_05_12_19_14.pdf

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta#Ekonomi

44

banyak disinggahi oleh pendatang yang datang dari segala penjuru. Lama-

kelamaan, penduduk pribumi yang sudah ada di daerah sewaktu masih

bernama Jayakarta ini bercampur dengan suku-suku dari pulau lain di

Nusantara seperti Melayu Bugis, Ambon, Manado dan juga dari bangsa

lain seperti Cina, India, Arab, Portugis dan Belanda. Sehingga orang

Betawi ini adalah hasil pembauran atau asimilasi antara penduduk pribumi

Jayakarta dengan penduduk pendatang dari Nusantara dan bangsa lain.

Proses pembauran ini terjadi sejak abad XIV. Dengan demikian konsep

kebudayaan Betawi bukan berdasarkan ras, tetapi merupakan hasil

asimilasi berbagai pengaruh antara budaya lokal (Sunda, Melayu, Jawa,

Bugis, dan lain-lain) dengan budaya luar (Arab, Portugis, Cina, Arab,

Belanda). Banyak diantara penduduk Betawi bekerja pada orang-orang

Eropa dan Cina sebagai pembantu rumah tangga, sopir, kusir atau

pembantu kantor.9 Ada juga yang bekerja sendiri dengan membuka

binatu/penjahittukang kayu atau penjual buah dan ikan. Para penduduk ini

bertempat tinggal membentuk kelompok-kelompok berdasarkan asal

mereka kemudianmembentuk kampung-kampung, sehingga ada kampung

Bandan yang penduduknya berasal dari pulau Banda; Kampung Ambon

(kini Pejambon)yang penduduknya terdiri dari orang Ambon; Kampung

Makassar; Pecinan,penduduknya kebanyakan Cina dan keturunan Cina;

kampung Bugis,kampung Arab, dan lain-lain. Kampung-kampung ini

letaknya diantaradaerah-daerah pemukiman orang-orang Eropa.Selain itu,

oleh pemerintah Belanda dilakukan penyebaran pendudukyang

ditempatkan pada kebun atau lahan kosong di luar wilayah Batavia dengan

syarat mereka harus siap memberikan tenaga bantuan bila diperlukan,

menyerahkan sepersepuluh hasil-hasil tanahnya seperti padi, sayur-

sayuran, buah-buahan kepada Kompeni untuk memenuhi kebutuhan pokok

mereka. Penyebaran ini oleh pemerintah Belanda bukan hanya untuk

kepentingan pemenuhan kebutuhan sayur-sayuran atau makanan kepada

9 H. Rachmat Ruchiat, Drs. Singgih Wibisono, Drs. H. Rachmat Syamsudin, Ikhtisar

Kesenian Betawi, (Jakarta: Dinas Kebudayaan DKI Jakarta,) h, 15.

45

Belanda tetapi juga sebagai usaha untuk mengatasi kepadatan penduduk di

dalam kota serta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Menurut

garis besarnya, wilayah budaya Betawi dapat dibagi menjadi dua bagian,

yaitu: Betawi Tengah atau Betawi Kota dan Betawi Pinggiran.Yang

termasuk Betawi Tengah atau Betawi Kota dapatlah disebutkan kawasan

wilayah yang pada zaman akhir pemerintahan jajahan Belanda termasuk

wilayah Geemente Batavia (kawasan Kota-Glodok, Jakarta Barat saat ini),

kecuali beberapa tempat seperti Tanjung Priok dan sekitarnya. Sedangkan

daerah-daerah diluar kawasan tersebut, baik yang termasuk wilayah DKI

Jakarta apalagi daerah-daerah disekitarnya, merupakan wilayah Betawi

Pinggiran yang pada masa-masa yang lalu oleh orang Betawi Tengah

disebut Betawi Ora. Timbulnya dua wilayah budaya Betawi disebabkan

berbagai hal, antara lain karena perbedaan perkembangan historis,

ekonomi, sosiologis, perbedaan kadar dari unsur-unsur etnis yang menjadi

cikal bakal penduduk setempat, termasuk kadar budaya asal suku masing-

masing yangmempengaruhi kehidupan budaya mereka selanjutnya seperti

halnya pendidikan. Di wilayah Betawi Tengah sudah sejak awal abad ke-

19 terdapat prasarana pendidikan formal seperti sekolah-sekolah.

Demikian juga untuk pendidikan keagamaan. Apalagi sejak awal abad ke-

20, setelah Pemerintah Belanda melaksanakan apa yang disebut Politik

Etis, sehingga wilayah inimenjadi pusat kegiatan pemerintahan (Kota

Praja) Batavia. Berbeda dengan wilayah Betawi Tengah, wilayah Betawi

Pinggiran hampir tidak terdapat prasarana pendidikan formal.10

Hal ini

disebabkan karena hampir seluruh daerah itu pada zaman penjajahan

Belanda sampai masa pendudukan Jepang, merupakan tanah-tanah

partikelir yang dikuasai olehpara tuan tanah. Para tuan tanah itu sama

sekali tidak menaruh perhatian terhadap kemajuan penduduk yang

menggarap tanahnya. Yang terpenting bagi mereka hanya masuknya cukai

hasil pertanian yang dipungut dari parapenggarap tanah. Kemajuan

10

H. Rachmat Ruchiat, Drs. Singgih Wibisono, Drs. H. Rachmat Syamsudin, Ikhtisar

Kesenian Betawi, ............h, 14.

46

penduduk bahkan dianggap ancaman bagikedudukan dan keuntungan

mereka. Apalagi pendidikan agama, dalam hal ini agama Islam, karena

setiap perlawananan rakyat bersenjata di kawasantanah partikelir

khususnya, berlangsung atas pimpinan pemuka agama. Masyarakat Betawi

Tengah yang pada umumnya lebih maju dariyang di pinggiran, lebih

banyak menggemari cerita-cerita yang bernafaskan agama Islam yang

mendapat pengaruh budaya Timur Tengah. Sedangkan masyarakat

keturunan Cina sudah barang tentu lebih menyenangi cerita-cerita yang

berasal dari tanah leluhurnya, seperti Sam Kok atau cerita Tiga Negeri,

Pho Si Lie dan sebagainya. Di wilayah budaya Betawi Tengah tampak

keseniannya banyak menyerap seni budaya Melayu, sebagaimana terlihat

pada musik dan Tari Samrah. Hal ini disebabkan karena setelah adanya

Konvensi London tahun1824 dan Traktat Sumatra tahun 1871, banyak

orang Riau hijrah ke Batavia, sebagai pedagang. Disamping itu

masyarakatnya merupakan pendukung kesenian yang bernafaskan Islam,

seperti berbagai macam rebana, gambus dan qasidahan. Sedang di daerah

pinggiran berkembang kesenian tradisional lainnya seperti Topeng,

Wayang, Ajeng, Tanjidor dan sebagainya yang tidak terdapat dalam

masyarakat Betawi Tengah.11

11

H. Rachmat Ruchiat, Drs. Singgih Wibisono, Drs. H. Rachmat Syamsudin, Ikhtisar

Kesenian..... h, 15.

47

BAB IV

ANALISIS KEKHUSUSAN PROVINSI DKI JAKARTA

A. Perbandingan Undang-Undang Kekhususan Provinsi DKI Jakarta sejak

Awal Kemerdekaan hingga Reformasi, sebagai tolak ukur

perkembangan dan perubahan pengaturan tentang otonomi khusus

Provinsi DKI Jakarta.

1. Awal Kemerdekaan (1950-1956)

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, sempat terjadi

perubahan bentuk konstitusi. Perubahan ini terjadi ketika Indonesia

masih mengalami pergolakan pasca kemerdekaan. Perubahan ini

menjadikan Indonesia yang sebelumnya merupakan negara kesatuan,

menjadi negara federal layaknya sistem konstitusi negara Barat.

Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk pada tanggal 27 Desember

1949 sebagai kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar antara

Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO), dan

Belanda. Kesepakatan ini disaksikan oleh United Nations Commission

for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan dari PBB. RIS dikepalai oleh

Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta.

48

Tabel 4.1

Awal Kemerdekaan (1950-1956)

Faktor

Pembanding

Awal Kemerdekaan

UU Darurat Republik

Indonesia Serikat No. 20

Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Jakarta

Raya

UU RI No. 1 Tahun 1956

tentang Penetapan “UU

Darurat RIS No. 20 Tahun

1950 sebagai UU

Ketentuan

Umum

Pemerintahan

Kotapraja Jakarta yang

daerahnya ditetapkan

baru menurut

Keputusan Presiden

Republik Indonesia

Serikat No. 125 Tahun

1950 disebut

"Kotapraja Jakarta

Raya"

Dijalankan menurut

peraturan perundang-

undangan

desentralisasi yang

pada saat itu masih

berlaku, yaitu

Stadsgemeenteordona

ntie dan Ordonnantie

tijdelijke

voorzieningen

stadsgemeenten Java

Ketentuan Umum dalam UU

ini sama dengan UU Darurat

RIS No. 20 Tahun 1950

49

Bentuk &

Susunan

Pemerintahan

Pemerintahan kota

Jakarta dijalankan atas

nama Pemerintahan

Republik Indonesia

Serikat oleh seorang

Walikota

Walikota menjalankan

tugas dengan petunjuk

Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia

Serikat

Walikota Jakarta Raya

juga dibebankan

kekuasaan-kekuasaan,

kewajiban-kewajiban,

dan pekerjaan-

pekerjaan yang dahulu

dipegang oleh

Gubernur Daerah

Jakarta dan

Sekitarnya, sepanjang

tidak mengenai

kekuasaan kepolisian

dan kekuasaan militer

dan Residen Daerah

Sekitar Jakarta

tugas-tugas yang

bersifat pengawasan

kini dijalankan oleh


Perubahan mengenai

kekuasaan kepolisian,

yang dalam undang-

undang darurat belum

diserahan kepada

Walikota Kotapraja

Jakarta Raya, maka

dalam pasal 4 Undang-

Undang RI No. 1 tahun

1956 berisikan mengenai

pembebanan kekuasaan-

kekuasaan, kewajiban-

kewajiban, dan

pekerjaan-pekerjaan

kepolisian

50

RIS (dahulu dipegang

oleh Provincie West

Java

dan Secretaris van

Staat voor

Binnenlandse Zaken)

Pembiayaan

Tidak dijelaskan

Tidak dijelaskan

51

Penjelasan :

a. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20

Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya.

Dalam Pasal 50 Konstitusi RIS yang berbunyi :

(1) Pemerintahan atas daerah-daerah yang diluar lingkungan

daerah sesuatu daerah bagian, dan atasdistrik federal Jakarta dilakukan

oleh alat-alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat menurut

aturan-aturanyang akan ditetapkan dengan undang-undang federal.

(2) Daerah-daerah bagian yang masuk bilangan untuk itu, boleh

disertakan dalam pemerintahan itu dengan persetujuan pemerintahnya.

Untuk memenuhi penetapan seperti yang termaktub dalam Pasal

50 Konstitusi RIS, maka perlu diadakan undang-undang federal

tentang pemerintahan daerah Kota Jakarta, yang disesuaikan dengan

perkembangan ketatanegaraan pada masa itu.

b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1956 tentang

Penetapan “Undang-Undang darurat Republik Indonesia Serikat

No. 20 Tahun 1950 (Lembaran Negara No. 31 Tahun 1950)

tentang Pemerintahan Jakarta Raya” sebagai Undang-Undang.

Pemerintahan Republik Indonesia Serikat telah menggunakan haknya

untuk menetapkan Undang-Undang Darurat No. 20 tahun 1950

tentang Pemeritahan Jakarta Raya, bahwa peraturan-peraturan yang

termaktub dalam undang-undang tersebut perlu ditetapkan sebagai

undang-undang. Didalam undang-undang ini berisikan hal-hal yang

sama dengan Undang-Undang Darurat No. 20 tahun 1950 tentang

Pemeritahan Jakarta Raya, namun perlu diadakan perubahan didalam

peraturan undang-undang tersebut, yaitu mengenai kekuasaan

kepolisian, yang dalam undang-undang darurat belum diserahan

kepada Walikota Kotapraja Jakarta Raya, maka dalam pasal 4

Undang-Undang RI No. 1 tahun 1956 berisikan mengenai

pembebanan kekuasaan-kekuasaan, kewajiban-kewajiban, dan

52

pekerjaan-pekerjaan kepolisian. Perubahan ini dimaksudkan untuk

lebih melancarkan jalannya pemerintahan Kotapraja Jakarta Raya.

c. Peraturan Daerah

Dalam masa ini belum ada Peraturan daerah yang dikeluarkan.

2. Orde Lama (1959-1965)

Kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara menjadikan

Jakarta sebagai daerah yang kompleks, maka DKI Jakarta patut

dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan dan kota cita-cita bagi seluruh

bangsa Indonesia.

Tabel 4.2

Orde Lama (1959-1965)

Faktor Pembanding

Orde Lama

Penetapan Presiden

No. 2 Tahun 1961

tentang

Pemerintahan

Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Raya

UU RI No. 10 Tahun

1964 Tentang

Pernyataan Daerah

Khusus Ibukota

Jakarta Raya Tetap

Sebagai Ibukota

Negara RI dengan

Nama Jakarta

Ketentuan Umum Menteri Pertama,


dan Otonomi Daerah

dan Menteri

Keuangan

Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Raya

dinyatakan tetap

sebagai Ibukota

Negara Republik

Indonesia dengan

nama JAKARTA

53

Kewenangan Mengerjakan

semua tugas

pelaksanaan dan

pemerintah yang

langsung

menyangkut

kegiatan dan

kepentingan

masyarakat Jakarta

Raya yang kini

dikerjakan oleh

pemerintah pusat.

Penyerahan tugas

pelaksanaan dari

pemeritah yang

langsung

menyangkut

kegiatan dan

kepentingan

masyarakat Jakarta

Raya yang

dipegang oleh

Pemerintah Pusat

dilaksanakan

dalam waktu

sesingkat-

singkatnya oleh

Menteri Pertama.

Tidak Dijelaskan

Bentuk & Susunan Pemeritahan jakarta

54

Pemerintahan Raya yang wilayahnya

meliputi Daerah

Kotapraja Jakarta

Raya dikuasai

(langsung) oleh

Presiden Republik

Indonesia melalui

Menteri Pertama

Tidak Dijelaskan

Pembiayaan Anggaran Belanja

Jakarta Raya

dimasukan dalam

anggaran Belanja

Badan-Badan

Pemerintahan Agung

Tidak Dijelaskan

Penjelasan :

a. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi

tanggal 5 Juli 1959 pembangunan dan kegiatan-kegiatan di segala

bidang pemerintahan di daerah Jakarta Raya sangat pesat, sehingga

daerah tersebut sebagai Ibukota Negara patut dijadikan kota

indoktrinasi, kota teladan dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa

Indonesia serta sebagai Ibukota Negara, Daerah Jakarta Raya perlu

memenuhi syarat-syarat minimum dari kota internasional dalam waktu

yang sesingkat-singkatnya. Seperti diketahui, kini terdapat kesulitan-

kesulitan dalam pelaksanaannya berhubung dengan hal-hal seperti

berikut:

1) Adanya kesimpang-siuran pembagian tugas antara Pemerintah

Pusat (Departemen-departemen) dan Pemerintah Daerah Jakarta

55

Raya sehingga menimbulkan keseretan di dalam jalannya

pelaksanaan pemerintahan

2) Bahwa di daerah Jakarta Raya, Pemerintah Pusat dalam berbagai

hal menjadi pelaksana, sedang Pemerintah Daerah seolah-olah

menjadi pemegang kebijaksanaan dan yang menjalankan tugas

pengawasan

3) Adanya kemacetan dan keseretan penyaluran, penyampaian dan

pelaksanaan anggaran belanja

4) Adanya ketidak-seimbangan antara hasil pendapatan Pemerintah

Daerah Jakarta Raya dan kegiatankegiatan masyarakat Jakarta

Raya

5) Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan

pembangunan yang dalam waktu singkat harus dilaksanakan

6) Tidak adanya kemanfaatan yang langsung dapat dirasakan oleh

masyarakat daerah mengenai adanya perusahaan-perusahaan yang

ada di daerah Jakarta Raya

7) Tidak adanya persediaan khusus alat-alat-pembayaran luar negeri

(devisen) bagi Pemerintah Daerah Jakarta Raya.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut di atas maka

kepada kota tersebut sudah sewajarnya diberikan kedudukan yang

khusus yang berbeda dengan daerah-daerah swatantra Tingkat I

lainnya, ialah sebagai daerah yang dikuasai langsung oleh

Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, serta memasukkan keuangannya

ke dalam anggaran belanja Badan-badan Pemerintah Agung.

Berdasarkan kedudukan yang khusus itu, maka sebutan daerah

Swatantra Tingkat I tidak berlaku lagi untuk Jakarta Raya.Bahwa

untuk mencapai tujuan tersebut maka, kepada Jakarta Raya diberikan

kedudukan yang khusus sebagai daerah yang langsung dikuasai oleh

Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.

56

b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1964 Tentang

Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai

Ibukota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta.

Daerah khusus Ibukota Jakarta Raya dinyatakan dengan tegas tetap

sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama JAKARTA,

mengingat telah termasyhur dan dikenal, serta kedudukannya karena

merupakan kota pencetusan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pusat penggerak segala

kegiatan, serta merupakan kota pemersatu dari pada seluruh aparat,

revolusi dan penyebar ideologi Panca Sila keseluruh penjuru dunia.

Dengan dinyatakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap

menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.

c. Peraturan Daerah

Pada masa ini Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah

DKI Jakarta adalah :

1) Peraturan Daerah No. 6 tahun 1963 tentang Menetapkan

Lambang Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raja

2) Peraturan Daerah No. 9 tahun 1964 tentang Mengubah Pertama

Kalinja Peraturan Daerah Tentang Lambang Daerah Chusus Ibu

Kota Djakarta Raja tanggal 20 Djuni 1962

3. Orde Baru (1966-1998)

Pada masa Orde Baru, peraturan yang mengatur tentang Provinsi

DKI Jakarta adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 1990 tentang

Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik

Indonesia Jakarta.Alasan terbentuknya undang-undang ini adalah untuk

upaya pembangunan dan pengembangan Jakarta sebagai Ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia agar hal tersebut dapat berjalan selaras dan

serasi dengan kedudukan dan peranan Jakarta sebagai Ibukota Negara.

Peraturan Daerah yang dikeluarkan pada masa ini adalah :

57

1. Peraturan Daerah No. 9 tahun 1967 tentang Pemberian

Penghargaan Kepada Seseorang dan/ Atau Badan yang Berdjasa

Kepada Pemerintah Daerah Chusus Ibu Kota Jakarta

2. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan

Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

3. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota

Jakarta

4. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pihak Ketiga

5. Peraturan Daerah No. 12 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan

Pekan Raya Jakarta

6. Peraturan Daerah No. 7 tahun 1991 tentang Bangunan Dalam

Wilayah Khusus Ibukota Jakarta

7. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan

Anggaran Dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun

1992/1993

8. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1992 Tentang Perusahaan Daerah

Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta

9. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1992 tentang Penetapan Sisa

Perhitungan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Tahun anggaran 1991/1992

10. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Di Wilayah DKI Jakarta

11. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1992 tentang Pengusahaan

Perpasaran Swasta Di Wilayah DKI Jakarta

12. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1992 Perubahan Pertama Peraturan

Daerah DKI Jakarta No. 7 tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah

Pasar DKI Jakarta

13. Peraturan Daerah No. 6 tahun 1992 tentang Pengurusan Pasar Di

DKI Jakarta

58

14. Peraturan Daerah No. 5 tahun 1992 tentang Penampungan dan

Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas di Wilayah

DKI Jakarta

15. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1992 tentang Penggunaan Bahasa

Indonesia Pada Papan Nama, Papan Petunjuk, Kain Rentang dan

Reklame di Wilayah DKI Jakarta

16. Peraturan Daerah No. 12 tahun 1993 tentang Penetapan Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun

Anggaran 1993/1994

17. Peraturan Daerah No. 11 tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum

di Wilayah DKI Jakarta

18. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1993 tentang Pola Dasar

Pembangunan DKI Jakarta Tahun 1994/1995-1998/1999


Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah DKI

Jakarta tahun Anggaran 1992/1993

20. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 tentang Pembentukan,

Organisasi, dan Tata Kerja Perpustakaan Umum DKI Jakarta

21. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Pendidikan dan Latihan Propinsi DKI

22. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1993 tentang Pembinaan

Kesejahteraan Pramuwisma di DKI Jakarta

23. Peraturan daerah No. 5 tahun 1993 tentang Pembentukan,

Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Penerangan Jalan Umum DKI

Jakarta

24. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran

Pendapatn dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 1993/1994

25. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1993 tentang Retribusi Bidang

Ekonomi DKI Jakarta

26. Peraturan Daerah No. 2 tahun 1993 tentang Retribusi Daerah

Bidang Pemerintahan DKI Jakarta

59

27. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan

Daerah DKI Jakarta


Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah DKI Jakarta

Tahun Anggaran 1993/1994

29. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran

1994/1995

30. Peraturan Daerah No. 11 tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan

Rentan Rabies, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di

DKI Jakarta

31. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995 Penyelenggaraan Reklahasi

dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta

32. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1996 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penerangan Jalan Umum DKI

Jakarta

33. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Tabel 4.3

Orde baru (1966-1998)

Faktor Pembanding

Orde Baru

UU No. 11 Tahun 1990 tentang

Susunan Pemerintahan Daerah

Khusus Ibukota Negara

Republik Indonesia Jakarta

Ketentuan Umum

Menteri adalah Menteri Dalam

Negeri

Gubernur Kepala Daerah adalah

Gubernur Kepala Daerah

60

Khusus Ibukota Negara RI.

Kedudukan

Jakarta sebagai Ibukota Negara

merupakan tempat kedudukan

pusat pemerintahan negara

Pembagian Wilayah

Dengan batas-batas sebagai

berikut :

1) Sebelah Utara berbatasan

dengan Laut Jawa

2) Sebelah Timur berbatasan

dengan Kabupaten Daerah

Tingkat II Bekasi

3) Sebelah Selatan berbatasan


Tingkat II Bogor

4) Sebelah Barat berbatasan


Tingkat II Tangerang

Kewenangan Gubernur sebagai Kepala

Daerah juga

menyelenggarakan

pemerintahan yang bersifat

khusus disamping

menyelenggarakan hak,

wewenang dan kewajiban

yang diatur dalam undang-

undang. Pemerintahan yang

bersifat khusu ini merupakan

akibat langsung dari

kedudukan Jakarta sebagai

61

Ibukota Negara

Dalam penyelenggaraan

pemerintahan Gubernur DKI

Jakarta bertanggungjawab

kepada presiden, dan

mendapat petunjuk dan

bimbingan dari menteri Dalam

Negeri

Bentuk & susunan

Pemerintahan

Meliputi kedudukan,

pembagian wilayah,

penyelenggaraan

pemerintahan, perangkat

pemerintahan, dan

pembiayaannya, diatur dan

dilaksanakan sesuai dengan

undang-undang Nomor 5

Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan Daerah,

kecuali hal-hal yang diatur

tersendiri dalam undang-

undang ini.

Gubernur sebagai Kepala

Daerah dan dibantu oleh

Wakil Gubernur yang

jumlahnya disesuaikan dengan

kebutuhan

Untuk melaksanakan fungsi

sebagai wakil rakyat yang

bergerak dalam bidang

legislatif, Daerah Khusus

62

Ibukota Jakarta menyusun

Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tingkat 1 sesuai

dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dalam Rangka menampung

aspirasi masyarakat dan

sebagai wadah komunikasi

timbal balik pada tingkat

kotamadya, dibenyuk

Lembaga Musyawarah Kota

yang keanggotaanya terdiri

dari organisasi kekuatan sosial

politik, ABRI, dan unsur

pemerintah yang selanjutnya

diatur oleh Menteri

Pembiayaan

Dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara,

dan untuk mendukung

penyelenggaraan tugas-tugas yang

bersifat khusus maka Pemerintah

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

menyediakan biaya dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

63

4. Reformasi (1998-sekarang)

Tabel4.4

Reformasi (1998-sekarang)

Faktor

Pembanding

Reformasi

UU RI No. 34 Tahun

1999 tentang

Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus

Ibukota Negara RI

Jakarta

UU RI No. 29 Tahun

2007 Tentang

Pemeritahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Sebagai Ibukota

Negara Kesatuan RI

Ketentuan

Umum

Pemerintah adalah

Pemerintah Daerah

Jakarta merupakan

daerah khusus yang

disebut Provinsi DKI

Jakarta

Gubernur adalah

Kepala Daerah

Provinsi DKI Jakarta

Kotamadya/kabupaten

administrasi adalah

wilayah kerja

perangkat provinsi

yang terdiri atas

kecamatan dan

kelurahan

Dewan

Pemerintah

Pusat,adalah Presiden

RI

Pemerintah

DaerahProvinsi DKI

Jakarta dalah

penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh

pemerintaha daerah dan

DPRD

Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta adalah

Gubernur dan perangkat

daerah

Daerah Otonom

adalahh kesatuan

masyarakat hkum yang

64

Kotamadya/kabupaten

administrasi adalah

mitra kerja

pemerintah yang

merumuskan

kebijakan 2

operasional

pemerintahan.

Dewan Kelurahan

adalah Mitra Kerja

Pemerintah Kelurahan

dalam

penyelenggaraan dan

pemberdayaan

masyarakat

mempunyai btas

wilayah dan berwenang

mengatur dan mengurus

wilayahnya sendiri


adalah Provinsi yang

mempuyai kekhususan

dalampenyelenggaraan

pemerintahan

Deputi gubernur adalah

pejabat yang membantu

gubernur dalam

menyelenggarakan

pemerintahan

Walikota/bupati adalah

pemerintah kota

administrasi/kabupaten

adminsitrasi

Kota

adminisrasi/kabupaten

adalah wilayah kerja

walikota/bupati yang

terdiri atas kecamatan

dan kelurahan

Dewan kota/dewan

kabupaten adalah

lembaga musyawarah

pada tingkat

kota/kabupatenuntuk

peran serta masyarakat

65

dalam penyelenggaraan

pembangunan dan

peningkatan pelayanan

masyarakat.

Lembaga musyawarah

kelurahan adalah

lembaga musyawarah

pada tingkat keurahan

Peraturan daerah adalah

peraturan perundang-

undangan provinsi DKI

Jakarta

Peraruran gubernur

adalah peraturan yang

ditetapkan oleh

gubernur

Kawasan khusus adalah

kawasan didalama

wilayah provinsi DKI

Jakarta yang ditetapkan

oleh pemerintah yang

bersifat khusus demi

kepentigan nasional

Kedudukan Provinsi DKI Jakarta

adalah Pusat

Pemeintahan Negara

Otonomi Provinsi

DKI Jakarta

diletakan pada

lingkup Provinsi


berkedudukan sebagai

Ibukota NKRI


berfungsi sebagai

Ibukota Negara

sekaligus sebagai

66

(yang dilaksanakan

berdasarkan asas

desentralisasi,

dekonsentrasi, dan

tugas pembantuan)

daerah otonom yang

berada pada tingkat

provinsi


memilii kekhususan

tugas, hak dan

kewajiban dan

tanggungjawab dalam

penyelenggaraan

perwakilan negara

asing, serta

pusat/perwakilan

lembaga internasional.

Pembagian

Wilayah

Dengan batas-batas

sebagai berikut :

1) Sebelah Utara dengan

Laut Jawa

2) Sebelah Timur

dengan Kab. Bekasi dan

Kota Bekasi

3) Sebelah Selatan

dengan Kota Depok

4) Sebelah Barat dengan

Kab.Tangerang dan Kota

Tangerang.

Wilayah dibagi

menjadi Kotamadya

dan Kabupaten

administrasi, dan

dibagi lagi menjadi

Dengan batas-batas

sebagai berikut :

1) Sebelah Utara dengan

Laut Jawa

2) Sebelah Timur dengan

Kab. Bekasi dan Kota

Bekasi Provinsi Jawa

Barat

3) Sebelah Selatan dengan

Kota Depok Provinsi Jawa

Barat

4) Sebelah Barat dengan

Kab.Tangerang dan Kota

Tangerang Provinsi

Banten

67

Wilayah Kecamatan

dibagi dalam

kelurahan

DKI Jakarta terdiri

dari darat dan laut

sejauh 12 mil laut

Kewenangan Mencangkup seluruh

dalam bidang

pemerintahan,

kecuali dalam bidang

politik luar negeri,

pertahanan

keamanan, peradilan,

moneter, dan fiskal,

agama serta bidang

lain yang diatur UU.

Sebagai wilayah

adminstrasi termasuk

kewenangan dalam

bidang pemrintahan

yang dilimpahkan

kepada gubernur.

Mencangkup

kewenangan dalam

menetapkan seluruh

kebijakan pemerintah

daerah, pengawasan,

dan meneteapkan

anggaran belanja

daerah

Urusan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh

pemerintah kepada

gubernur dilaksanakan

dalam rangka

penyelenggaraan asas

dekonsentrasi

Urusan pemerintahan

yang ditugaskan oleh

pemerintah kepada

pemerintah provinsi

DKI Jakarta

dilaksanakan dalam

rangka penyelenggaraan

tugas pembantuan

68

Memberikan

kewenangan yang

luas kepada

kotamadya dan

kabupaten

administrasi dalam

rangka peningkatan

pelayanan kepada

masyarakat

(kewenangannya

mencangkup

kewenangan dalam

menetapkan

kebijakan operasional

dan pelaksanaan

masyarakat)

Kewenangan

Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta sebagai

ibukota neagra meliputu

penetapan dan

pelaksanaan dibbidang

(tata ruang, SDA,

lingkungan hidup,

pengendalian penduduk,

pemukiman,

transportasi, industri,

perdaganga, dan

pariwisata)

Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta

melestarikan dan

megembangkan budaya

masyarakat Betawi serta

melindungi berbagi

budaya masyarakat

daerah lain yang ada

didaerah DKI Jakarta

Gubernur dapat

menghadiri sidang

kabinet yang

menyangkut

kepentingan ibukta

Negara

Pemeritahan daerah

provinsi DKI Jakarta

69

mendelegasikan kepada

pemerintahan kota

administrasi/kabupaten

administrasi, kecamatan,

dan kelurahan, dalam

rangka meningkatkan

pelayanan kepada

masyarakat.

Bentuk &

Susunan

Pemerintahan

DPRD sebagai badan

Legislatif ( Pimpinan

DPRD memberikan

persetujuan terhadap

calon

Walikota/Bupati

yang diajukan

gubernur)dan

pemerintah Daerah

sebagai Badan

Eksekutif Daerah

Provinsi : Gubernur

dan perangkat daerah

(Nama-nama calon

Gubernur dan Wakil

yang telah ditetapkan

DPRD

dikonsultasikan

kepada Presiden)

Kotamadya :

Pemerintaha

Kotamadya dan

Otonomi DKI Jakarta

diletakan pada tingkat

Provinsi

Dilaksankan

berdasarkan asas

desntralisasi,

dekonsentrasi, dan

tugas pembantuan

Dipimpin oleh satu

orang gubernur dan di

bantu oleh satu orang

wakil gubernur yang

dipilih secara langsung

melalui Pilkada

DPRD Provinsi DKI

Jakarta memiliki

fungsi Legislasi,

anggaran, dan

pengawasan, yang

anggotanya berjumlah

paling banyak 125%

dari jumlah maksimal

70

Dewan Kota

Kabupaten

Administrasi :

Pemerintah

Kabupaten

Administrasi dan

Dewan Kabupaten

Kecamatan :

Pemerintah

Kecamatan

Kelurahan :

Pemerintah

Kelurahan dan

Dewan Kelurahan

untuk kategori jumlah

pendudik DKI jakarta

Dalam kedudukannya

sebagai ibukta negara,

Pemerintah DKI

Jakarta dapat

mengusulkan kepada

pemerintah

penambahan jumlah

dinas, lembaga teknis

daerah baru sesuai

dengan kebutuhan dan

kemampuan anggaran

keuangan daerah

Gubenur dalam

kedudukannya sebagai

wakil pemerintah

dibantu oleh sebanyak-

banyaknya 4 orang

deputi sesuai dengan

kebutuhan dan

kemampuan keuangan

daerah

Pembiayaan Pemerintah dapat

menetapkan pengaturan

dibidang pembiayaan

yang khusus berlaku

bagi Provinsi Jakarta

Dalam

menyelenggarakan

urusan pemerintahan

yag bersifat khusus

dalam kedudukannya

sebagai ibukota

negara maka

71

dianggarkan dalam

APBN, Dana tersebut

ditetapkan bersama

antara pemerintah dan

DPR berdasarkan

usulan pemerintah


Gubernur pada setiap

akhir tahun anggaran

wajib melaporkan

seluruh pelaksanaan

kegiatan dan

pertanggungjawaban

keuangan kepada

lembaga terkait

Kerjasama

Antar Daerah

Pemerintah provinsi

DKI Jakarta dapat

membentuk lembaga

bersama dengan

pemerintah

kota/kabupaten yang

wilayahnya berbatasan

langsung untuk

mengelola kawasan

secara terpadu

Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta

bekerjasama dengan

pemerintah Provinsi

Jawabarat dan Banten,

dengan

mengikutsertakan

pemerintah

kota/kabupaten yang

wilayahnya berbatasan

langsung untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

Pemerintah Provinsi

72

DKI Jakarta dapat

melakukan kerjasama

dengan pemerintah

provinsi lain

Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta dapat

melakukan kerjasama

dengan kota di negara

lain

Tata Ruang

dan Kawasan

Khusus

Tidak dijelaskan

Provinsi DKI jakarta

sebagai ibukota negara

memiliki rencana tata

ruang wilayah ibukota

yang mengacu pada

tata ruang wilayah

nasonal, dan

dikoordinasikan

dengan tata ruang

provinsi yang

berbatasan langsung,

yaitu merupakan hasil

kerjasama secara

terpadu dengan

provnsi jawa Barat dan

Provinsi Banten

dengan

dikoordinasinnoleh

Menteri terkait

Pemerintah dapat

membentuk atau

73

menetapkan kawasan

khusus diwilayah DKI

Jakarta untuk

menyelenggarakan

fungsi-fungsi

pemerintahan tertentu

yang bersifat khusus

bagi kepentingan

nasional

Protokoler

Tidak dijelaskan

Gubernur memiliki hak

protokoler, termasuk

mendampingi Presiden

dalam acara kenegaraan

sesuai dengan ketentuan

UU

Peraturan Daerah Yang Dikeluarkan pada masa ini adalah :

1. Peraturan Daerah No.12 Tahun 1999 tentang Perusahaan daerah Pasar Jaya

Propinsi DKI Jakarta

2. Peraturan Daerah No.9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatna

Lingkungan dan Bangunan cagar Budaya

3. Peraturan Daerah No.8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas

4. Peraturan Daerah No.5 Tahun 1999 tentang Perparkiran

5. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama atas

Peraturan Daerah-daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Tahun 1999

tentang Retribusi Daerah

6. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2000 tentang Kelurahan

7. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2001 tentang Dewan Kota/Kabupaten

8. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Ketentuan

Pidana Dalam Peraturan Daerah Yang dikeluarkan sebelum berlakunya

UU No.22 Tahun 1999

74

9. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha dan

Jasa Pertambangan Umum di Propinsi DKI Jakarta

10. Peraturan Daerah No.11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan

Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan

11. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran

12. Peraturan Daerah No.20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan dan

Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta

13. Peraturan Daerah No.17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah

14. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta

Propertindo

15. Peraturan Daerah No.9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Propinsi

DKI Jakarta

16. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pertamana Propinsi DKI Jakarta

17. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan

18. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi

19. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan

Hukum Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya DKI Jakarta dan yayasan

Wisma Jaya Raya menjadi PT Jakarta Tourisindo dan Penyertaan Modal

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta

20. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil

21. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan dan

Catatan Air Bawah tanah dan Permukaan

22. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2005 tentang Perubahan anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran

2005

23. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Propinsi DKI Jakarta

75

24. Peraturan daerah No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran

2006


Belanja Daerah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006

26. Peraturan Daerah No.9 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2007

27. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan

Keuangan Daerah

28. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatn dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

29. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah


Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008



32. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2009

33. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah

34. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar

35. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar

Jaya



37. Peraturan Daerah No.20 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan

Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah (PD) Dharma Jaya

38. Peraturan Daerah No.18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan

39. Peraturan Daerah No.17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah

76

40. Peraturan Daerah No.16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir

41. Peraturan Daerah No.15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan

42. Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

43. Peraturan Daerah No.11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel

44. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor

45. Peraturan Daerah No.9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor

46. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan daerah

47. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010 tentang Bagunan Gedung

48. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak

daerah

49. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah

Kelurahan





2009

52. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan

Daerah



54. Peraturan Daerah No.16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan

55. Peraturan Daerah No.15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha

Berdasarkan Undang-undang Gangguan

56. Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan

dan Penganggaran Terpadu



77

58. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

59. Peraturan Daerah No.11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

60. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandag

Disabilitas

61. Peraturan Daerah No.9 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

62. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan

Anak dari Tindak Kekerasan

63. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2011 tentang Sekertariat Dewan Pengurus

KORPRI Propinsi DKI Jakarta

64. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan

Kabupaten





2010

67. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk di

Pencatatan Sipil



69. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank

Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dari Perusahaan

Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

70. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan

Utalitas Umum

71. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

72. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012 tentang Perparkiran

78


Pendapatn dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

74. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah


Pelaksanaan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2011

76. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah 2030

77. Peraturan Daerah No.13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha

Milik Daerah PT Peminjaman Kredit Daerah Jakarta

78. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu

Pintu


Daerah No. 5 Tahun 1985 Tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya DKI

Jakarta


Daerah No.2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah

81. Peraturan Daerah No.9 Tahun 2013 tentang Perubaha Anggaran

Pendapatn dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

82. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perarturan

Daerah No.4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah PT MRT

Jakarta


Daerah No.3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik

Daerah PT MRT Jakarta


Daerah No. 2 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi

DKI JakartaPada PT Jakarta Propertindo



2012

79

86. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial

87. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah


Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017







2013


Daerah No. 4 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik

Daerah PT Transjakarta


Daerah No. 4 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Daerah DKI Jakarta

Pada Pembentukan PT. Pembangunan Jaya Ancol

94. Peraturan Daerah No.15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah No.1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum

Bank PembangunanDaerah DKI Jakarta Dari Perusahaan Daerah menjadi

PT. Bank Pembangunan DKI Jakarta


Daerah No.2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya


Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2004 Tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada PT. Jakarta Propertindo

97. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat

Daerah

98. Peraturan Daerah No.11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan

Pengembangan Islam Jakarta

80

99. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sistem Bus

Rapid Transit

100. Peraturan Daerah No.9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame


Peraturan Daerah No.2 Tahun 1982 Tentang Perusahaan Daerah

Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta

102. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2014 tentang Transportasi

103. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha

Milik Daerah PT. Transjakarta



105. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2014 tentang Pajak Rokok

106. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail dan Tata

Ruang dan Peraturan Zonasi

107. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan


Pelaksanaan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2014

109. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan

Betawi


Daerah No. 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan


Daerah No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor


daerah No. 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah



114. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah

81

115. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2016 tentang Perubahana Anggaran




117. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 tentang Kepemudaan

118. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016 tentang Keolahragaan





121. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah

122. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2017 tentang Hak Keauangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta

123. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Perpustakaan



2016



2017

126. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2018 tentang Perindustrian

127. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah

Pasar Jaya

128. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2018 tentang Perpasaran


Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022

B. Pengaruh Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi DKI Jakarta dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki peranan

yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara

82

Republik Indonesia, membangun masyarakat Jakarta yang sejahtera dan

mewujudkan citra bangsa Indonesia. Maka DKI Jakarta diberikan kekhususan

tugas, hak, kewajiban, dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI Jakarta

tentu memiliki dampak atau pengaruh terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah DKI Jakarta, di bawah ini akan dipaparkan pengaruh

pemberian otonomi khusus yang mencangkup kekhususan tugas, hak,

kewajiban, dan tanggungjawab Provinsi DKI Jakarta.

1. Otonomi Tunggal

Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakan pada tingkat provinsi.

Penyelenggaraannya dilaksanakan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi,

dan tugas pembantuan dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Republik

Indonesia. Pengaturan ini berbeda dengan daerah-daerah lain yang

menempatkan otonomi pada tingkat kabupaten dan kota. Sebab Provinsi

DKI Jakarta memiliki masalah yang lebih kompleks sebagai Ibukota

Negara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai tempat

kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga

internasional. Maka untuk menjawab semua tantangan tersebut, otonomi

Provinsi DKI Jakarta dibuat tunggal agar perintah dan aturan menjadi

satu komando.

2. Peran Ganda Gubernur

Undang-undang mengamanatkan bahwa gubernur memiliki peran ganda, yaitu:

a. sebagai pemangku dan pelaksana desentralisasi,

b. sebagai pemangku dan pelaksana dekonsentrasi, atau wakil dari

pemerintah pusat .Dengan memiliki peran ganda tersebut maka tugas

gubernur dalam kerangka dekonsentrasi meliputi:

1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

daerah kabupaten dan kota.

2) Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota.

83

3) Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas

pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan

melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan para bupati

dan walikota, akan tercipta mekanisme kerja sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

3. Gubernur dibantu oleh Deputi Gubernur

Dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan Kepala Daerah

Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kekhususan, maka Gubernur

Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang deputi

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Deputi

Gubernur dianggkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi

persyaratan, dan dapat diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur

dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

4. Gubernur diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan

tanggungjawab dalam kedudukan Provinsi DKI jakarta sebagai Ibukota

Negara meliputi :

a. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut

kepentingan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi

Presiden dalam acara kenegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di DKI Jakarta hanya ada di

tingkat provinsi.

DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan

pengawasan. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling

banyak 125% (seratus dua pulus lima persen) dari jumlah maksimal

untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta.

6. Pendanaan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggarkan dalam APBN.

84

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penjelasan bab-bab terdahulu dan untuk mengakhiri

pembahan dalam skripsi ini, maka peneliti memberikan kesimpuan sebagai

berikut :

1. Undang-Undang awal yang mengatur tentang kekhususan DKI Jakarta

adalah Undang-Undang Darurat RIS No. 20 Tahun 1950 dan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1956, dalam ke-2 UU tersebut merubah mengenai

kekuasaan kepolisian, yang dalam undang-undang darurat belum diserahan

kepada Walikota Kotapraja Jakarta Raya. Orde Lama, semua tugas

pelaksanaan dan pemerintah yang langsung menyangkut kegiatan dan

kepentingan masyarakat jakarta raya dikerjakan oleh pemerintah pusat,

dan Anggaran Belanja Jakarta Raya dimasukan dalam Anggaran Belanja

Badan-badan Pemerintah Agung. Orde Baru, Undang-Undang No. 11

Tahun 1990 memiliki banyak perubahan, yaitu mengganti Walikota

menjadi Gubernur sebagai Kepala Daerah Khusus Ibukota Negara

Republik Indonesia. Pada masa Reformasi, yaitu dengan adanya

Pertambahan Peraturan yang khusus diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta.

Pada Awal Kemerdekaan Hingga Reformasi ada sekitar 164 Peraturan

daerah yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah DKI Jakarta.

2. Dengan diberikannya otonomi khusus pada Provinsi DKI Jakarta, maka

peraturan yang berkembang tersebut juga memiliki pengaruh yaitu:

Otonomi Tunggal pada sisitem otonomi di DKI Jakarta, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hanya ada di tingkat

provinsi, Pendanaan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan dalam APBN, dan

Gubernur diberikan kekhususan tugas dan hak diantaranya, Gubernur

memiliki Peran Ganda, Gubernur dibantu oleh Deputi Gubernur, dan

Gubernur diberikan Hak Protokoler.

85

B. Rekomendasi

1. Perkembangan yang paling signifikan ada pada era Reformasi, yaitu

Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 pengaturan tentang otonomi khusus

Provinsi DKI Jakarta menurut peneliti sudah lengkap dan juga

mencangkup permasalahan Ibukota pada saat ini, namun alangkah lebih

baiknya peneliti berharap bahwa perarturan tersebut bukan hanya sebatas

peraturan, akan tetapi dilaksanakan dan diorganisir dengan baik oleh

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dan pada setiap masanya tentu saja

undang-undang tidak selalu berisi perubahan, adapula penambahan atau

sekedar penetapan.

2. Peneliti berharap, otonomi khusus Provinsi DKI Jakarta memberikan

dampak yang baik bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di

Provinsi DKI Jakarta. Kekhususan yang diemban DKI Jakarta sebagai

Ibukota Negara, membuat DPRD DKI Jakarta hanya ada pada tingkat

provinsi saja, maka dari itu DPRD DKI Jakarta harus selalu berhubungan

baik, dan mengkordinasikan setiap permasalahan yang menyangkut

dengan aspirasi rakyat dengan Organsasi Perangkat Daerah Provinsi dan

Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagai penyalur aspirasi

masyarakat tingkat kota/kabupaten. Agar tidak ada kesenjangan

kedudukan antara DPRD Provinsi dengan Organisasi Perangkat

Daerah,dan juga masyarakat dalam hal penyaluran aspirasi.

86

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asikin, Zainal, Pangantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo

Persada, 2012.

Asshiddiqie, Jimly, Konstiitusi dan konstitusionalisme Indonesia, Jakarta:

Sinar Grafika, 2010.

Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, Bandung:

Penerbit,Uniska, 1993.

Gie, The Liang, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik

Indonesia, Yogjakarta: Liberty, 1995.

Hadjon, Philipus M, “Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah

dalam Sistem Pemerintahan”, (FH Univ. Airlangga: Makalah seminar

Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 2004),

t.d

Hendratno, Edie Toet, Negara Kesatuan, desentralisasi, dan Federalisme,

Jakarta: Graha Ilmu, 2009.

Huda, Ni’matul, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI (Kajian terhadap

daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus),

Bandung:Nusa Media, 2014.

Huda, Ni'matul, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Penerbit Nusa

Media, 2009.

Indra, Mexsasai , Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung :

Refika Aditama, 2011.

Juanda, HukumPemerintahan Daerah, Bandung: PT Alumni, 2004.

87

Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Jakarta: Bina Aksara, 1992.

Johan, Irmawati Marwoto, Sejarah Kota Jakarta 1950-1980, Jakarta:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1986.

Kansil, C.S.T, Christine S.T Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia,

Hukum Administrasi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Leirissa, R.Z,Sunda Kelapa Sebagai Bandar Jalur Sutra, Jakarta:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.

Maggalatung , A. Salman dan Nur Rohim Yunus, Pokok-pokok Teori Ilmu

Negara aktualisasi dalam teori negara indonesia, Bandung: Ragam

Offset Bandung, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media,

2005.

MPR RI, Panduan dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekertariat Jenderal MPR RI, 2003.

Muslimin, Amrah, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung: Alumni,

1986.

Ruchiat, Rachmat, dkk, Ikhtisar Kesenian Betawi, Jakarta: Dinas

Kebudayaan DKI Jakarta, 2002.

Rudyat, Charlie, Kamus Hukum, Jakarta: Tim Pustaka Mahardika, 2010.

Sedyawati, Edi, dkk, Sejarah Kota Jakarta 1950-1980, Jakarta:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986.

88

Sesung, Rusdianto, Hukum Otonomi Daerah(Negara kesatuan, Daerah

Istimewa, Daerah Otonomi Khusus), Bandung: PT. Refika Aditama,

2013.

Sinamo, Nomensen , Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Jala Permata

Aksara, 2015.

Soejiti, Irawan, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Soehino, Ilmu Negara, Yogjakarta:Liberty, 2000.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press,

2014.

Widajja, HAW, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Jakarta:

Rajawalipers, 2005.

89

B. Peraturan Perundang-undangan

Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan

Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

PNPS Nomor 2 Tahun 1961 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Raya

Risalah Sidang Perkara Nomor 11/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara terhadap Undang-

Undang Dasar 1945, Acara Mendengarkan Keterangan Pemerintah,

saksi dan Ahli Pemohon dan Ahli dari Pemerintah (IV), Jakarta, Kamis

26 juni 2008.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 20 Tahun 1950

tentang Pemerintahan Jakarta Raya.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1956 tentang Penetapan “Undang-

Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 Tahun 1950 (LN

No. 31 Tahun 1950) tentang Pemerintahan Jakarta Raya” sebagai

Undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964 Tentang

Pernyataan DKI Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibukota NKRI dengan

Nama Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 Tentang Susunan Pemerintahan

daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Provinsi

daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

90

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota JakartaSebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

C. Jurnal

Jati, Wasisto Raharjo, “Inkonsistensi ParadigmaOtonomi Daerah di

Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi”, Universitas Gadjah

Mada FK. ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Jaweng, Robert Endi, “Rekontruksi Kekhususan Jakarta: Tantangan Bagi

Gubernur Terpilih” Analisis CSIS, Volume. 41, 2 (Juni, 2012), h. 265.

Pratama, Andhika Yudha, “Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata

Kelola Pemerintahan Daerah di Era Demokrasi”, Program Studi

Pertahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada.

Sanjaya, William, “Konstusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”,

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.

Sunaryo, Bambang, “Penyelenggaraan Pemerintahan DKI Jakarta di Mata

Warga, Masyarakatnya”, Humaniora, Volume 15, Tahun 2003.

Sutikno, “Perpindahan Ibukota Negara, Keharusan atau Wacana”, Fakultas

Geografi, Universitas Gadjah Mada, Pusat Studi Bencana, Universitas

Gadjah Mada.

Syarif, Mujar Ibnu, “Spirit Piagam jakarta dalam Undang-Undang Dasar

1945”, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta,

Volume. 4 No. 1 (2016).

91

D. Internet

www.bps.go.id diakses pada tangga 27 April 2018

www.data.jakarta.go.id diakses pada tanggal 01 mei 2018

www.jakarta.go.id diakses pada tanggal 27 april 2018

www.jdih.jakarta.go.id diakses pada tanggal 10-12 September 2018

http://www.bps.go.id/

http://www.data.jakarta.go.id/

http://www.jakarta.go.id/

http://www.jdih.jakarta.go.id/

dinamika kekhususan provinsi dki jakarta sebagai …

Documents