dinas cipta karya kabupaten badung - … 2018_274456.pdf · menyusun peta potensi inventasi...

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG 2019

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab, serta sejalan dengan upaya mewujudkan

pemerintahan yang baik (good governance), terpercaya serta berorientasi

pada hasil (result oriented governance) telah diterbitkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Terbitnya Peraturan Presiden tersebut merupakan

pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate

diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara bertdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung

jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka lebih lanjut

penyusunan laporan kinerja didasarkan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai perwujudan ketaatan terhadap kewajiban sesuai Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, sekaligus

pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memenuhi salah satu

instrumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat

daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Badung adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah, Dinas Penanaman

Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempertanggungjawabkan

hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah

ditetapkan.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

Tahun 2018 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53

Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten

Badung Tahun 2016-2021.

6. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Badung.

7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Evaluasi

Internal Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.



8. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

9. Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas

Dinas Daerah.

10. Peraturan Bupati Badung Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2018 adalah untuk memberikan

kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan

kinerja (performance, improvement) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan

alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung sekaligus sebagai sarana

pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran pelaksanaan

program/kegiatan pada Tahun 2018.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2018 adalah untuk menilai dan

mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran (rencana kerja). Dari hasil

evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan untuk menjadi masukan dalam

menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga diharapkan dapat

meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Badung.

1.4. GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN BADUNG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20



Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

a. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang penanaman modal

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Merumuskan kebijakan teknis bidang penanaman modal, perizinan dan non

perizinan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;

c. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan;

d. Menyelenggarakan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal,

perizinan dan non perizinan;

e. Menyusun peta potensi inventasi Kabupaten Badung;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas maka

ditetapkan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Badung sesuai dengan Gambar sebagai berikut:



Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 84 tahun 2016 Tentang Uraian

Tugas Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah, membawahi Sekretaris dan 8 bidang dengan

uraian struktur sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

a. Seksi Verifikasi Perizinan Pemerintah dan Pembangunan

b. Seksi Penerbitan Perizinan Pemerintah dan Perizinan

4. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi

a. Seksi Verifikasi Perizinan Ekonomi

b. Seksi Penerbitan Perizinan Ekonomi

c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Ekonomi

5. Bidang Pelayanan PerzinanKesejahteraan

a. Seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat Dan Non Perizinan

b. Seksi Penerbitan Perizinan Kesejahteraan Rakyat Dan Non Perizinan

c. Seksi Evaluasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat Dan Non Perizinan

6. Bidang Pengaduan dan Pelaporan

a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

b. Seksi Kebijakan dan Advokasi layanan

c. Seksi Peningkatan dan Pelaporan Layanan

7. Bidang Program dan Informasi

a. Seksi Pendataan dan Perencanaan

b. Seksi Pelaporan dan Evaluasi

c. Seksi Sistem Informasi Manajemen

8. Bidang Pengembangan Penanaman Modal

a. Seksi Analisa Potensi

b. Seksi Deregulasi

c. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah



9. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan

b. Seksi Pembinaan

c. Seksi Analisa Dampak Penanaman Modal

Sebagaimana struktur organisasi diatas, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan tugasnya didukung oleh 134

pegawai dari berbagai keahlian. Struktur organisasinya terdiri dari pejabat

eselon II b 1 (satu) orang, eselon III b 8 (delapan) orang, eselon IV a 24 (dua

puluh empat) orang dan 101 (seratus satu) orang staf. Komposisi yang

berimbang pada tingkat pendidikan merupakan dukungan terhadap pencapain

Kinerja Tahun 2018 (data pegawai terlampir).

Proporsi jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal adalah Pasca

Sarjana/S2 16 (enam belas) orang, Sarjana/S1 77 (tujuh puluh tujuh) orang,

diploma 1 (satu), SMA/SLTA 39 (tiga puluh sembilan) orang, SMP 1 (satu)

orang, sesuai gambar berikut.

Gambar 1.2.

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan



Selanjutnya menyangkut barang milik daerah/inventaris dalam

pengelolaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Badung sampai akhir Tahun 2018 meliputi:

1. Bangunan dan Gedung

Bangunan Gedung 3 (tiga) lantai untuk Gedung Kantor Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari Ruang Pelayanan,

Ruang Kadis, Ruang Rapat Kadis, Ruang Rapat, Sekretariat, 8 (delapan)

Ruang Bidang, Ruang Arsip, Pantry dan 6 (enam) lokal toilet, keseluruhan

dalam kondisi baik.

2. Peralatan dan Mesin

a. Kendaraan

Sampai saat ini kendaraan bermotor dinas yang berada di bawah

tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Badung sebanyak 42 buah yang terdiri dari:

Mobil Dinas : 13 Unit

Sepeda Motor Dinas : 28 Unit

Bus : 1 unit

b. Mesin yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:

Komputer : 85 Unit

Laptop : 87 Unit

Printer : 123 Unit

Scanner : 6 Unit

Overhead Projektor : 5 Unit

UPS : 4 Unit

Telepon Mosi : 16 Unit

Facsimile : 2 Unit

Alat Penghacur Kertas : 2 Unit

Kios Pedestal Information : 2 Unit

Mesin Antrian : 2 Unit

Mesin Foto Copy : 1 Unit



c. Perlengkapan kantor yang menjadi tanggugjawab Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:

AC : 20 Unit

AC Floor Standing : 4 Unit

TV : 6 Unit

Camera : 10 Unit

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan latar belakang yang berisikan

gambaran umum, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber

daya yang ada dan sistematika penulisan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Tujuan

dan Sasaran strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini menjelaskan tentang Evaluasi Kinerja, Analisis

pencapaian Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang

keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama serta

strategi pemecahan masalah.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pada hakekatnya penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai upaya

menyelaraskan visi dan misi pemerintah daerah dengan potensi, peluang dan

kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja

melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak

dicapai.

Terhitung sejak 1 Januari 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu terbentuk berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan lingkup tugas

yang lebih luas yaitu mengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman

Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah

yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Badung guna mendukung pencapaian

Visi pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yaitu

“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana

Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera.”



Untuk mewujudkan visi tersebut disusun 9 (Sembilan) misi yang harus

dilaksanakan. Sesuai dengan tujuan RPJMD Kabupaten Badung, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama-sama

Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik lain mengampu misi kedua

yaitu:

“Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan

teknologi informasi dan komunikasi.”

Dalam upaya mencapai tujuan dari misi kedua RPJMD yang berupa

pemantapan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi

dan komunikasi diuraikan dalam sasaran dan indikator kinerja di bawah ini:

Tabel 2.1. Tujuan Misi kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021

Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Sasaran/Utama

Target Kinerja Sasaran/Utama

Th

2016

Th

2017

Th

2018

Th

2019

Th

2020

Th

2021

1

Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Meningkatnya hasil survey kepuasan masyarakat

Interpretasi hasil survey kepuasan masyarakat

baik baik baik baik Baik sangat

baik

Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah

Persentase penyelenggara pelayanan publik berkategori baik 44 % 50 % 59 % 68 % 77 % 86 %

Sebagaimana Tabel 2.1 diatas diuraikan salah satu tujuan dari Misi

kedua RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021 yang diampu oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dijadikan pedoman

dalam menyusun Rencana Strategis pelaksanaan program dan kegiatan

melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan.



Untuk mewujudkan Misi yang diuraikan diatas, maka disusun 3 (tiga)

sasaran strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti tabel berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

I Meningkatnya Pertumbuhan

Investasi

1. Persentase Realisasi Investasi

2. Persentase permasalahan

PMA/PMDN yang difasilitasi

II Meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan publik di bidang

perizinan dan non perizinan

3. Persentase izin dan non izin yang

terbit tepat waktu

4. Persentase layanan perizinan dan

non perizinan yang berbasis

teknologi informasi komunikasi

III Meningkatkan kapasitas dan

integritas aparatur dalam

penyelenggaran pelayanan

prima

5. Persentase penerapan sistem

manajemen mutu pelayanan

prima

6. Persentase aparatur yang

berkompeten

7. Persentase pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti

Hubungan antara Tujuan, Sasaran Jangka Menengah dan Target

Pencapaian Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:



Tabel 2.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021

1 Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dalam bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan

1. Meningkatnya pertumbuhan investasi

1. Persentase realisasi investasi

82% 85% 87% 90% 95%

2. Persentase permasalahan PMA/PMDN yang difasilitasi

100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan

3. Persentase izin dan non izin yang terbit tepat waktu

91% 92% 94% 96% 98%

4. Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi komunikasi

33% 55% 66% 77% 88%

3. Meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan prima

5. Persentase penerapan sistem manajemen mutu pelayanan prima

20% 47% 55% 65% 77%

6. Persentase aparatur yang berkompeten

45% 60% 75% 80% 95%

7. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100%

Sesuai dengan perubahan nomenklatur kelembagaan, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak hanya fokus pada sasaran

peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan melainkan lebiuh

luas pada bidang urusan penanaman modal. Ketiga sasaran yang diupayakan

terwujud pada dasarnya adalah saling terkait, bersinergi dalam mewujudkan

tujuan. Ketiga sasaran tersebut merupakan aspek perencanaan, aspek proses,

dan aspek sumber daya manusia.



Pemetaan target kinerja sasaran per tahun secara bertahap dan

berkelanjutan diyakini mempu meningkatkan kualitas Pelayanan Publik secara

signifikan dan berpengaruh langsung terhadap pencapaian indikator kinerja misi

kedua RPJMD Kabupaten Badung.

2.2. RENCANA KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU TAHUN 2018

Tabel 2.4

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2018

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

TAHUN 2018

1 Meningkatnya pertumbuhan investasi

1. Persentase realisasi investasi 85%

2. Persentase permasalahan PMA/PMDN yang difasilitasi

100%

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan

3. Persentase izin dan non izin yang terbit tepat waktu

92%

4. Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi komunikasi

55%

Meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan prima

5. Persentase penerapan sistem manajemen mutu pelayanan prima

47%

6. Persentase aparatur yang berkompeten

60%

7. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

2.2.1. Alokasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam Rencana

Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 11 Program yang

terdiri dari 61 Kegiatan. Yang merupakan Program Utama dan Prioritas adalah

7 Program dengan 35 Kegiatan. Keseluruhan program dan kegiatan

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 40.759.215.615,00 yang terdiri atas Belanja



Tidak Langsung sebesar Rp. 27.747.933.772,00 dan Belanja Langsung sebesar

Rp. 13.011.281.843,00 seperti diuraikan pada Tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5

Alokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018


No Uraian Anggaran

I PENDAPATAN Rp. 36.175.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah 1. Hasil Retribusi Daerah 2. Lain-lainPendapatan Asli Daerah yang

sah

Rp. 36.175.000.000,00 Rp. 36.150.000.000,00 Rp. 25.000.000,00

II BELANJA Rp. 40.759.215.615,00

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal

Rp. 27.747.933.772,00 Rp. 13.011.281.843,00 Rp. 1.007.072.000,00 Rp. 7.085.158.413,00 Rp. 4.919.051.430,00

2.3. PENETAPAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun Tahun

2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004

tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah

pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai

kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara

Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati, sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan



tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian

reward atau penghargaan dan sanksi.


Badung telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2018 sesuai dengan

kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok

ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Penetapan Kinerja


tahun 2018 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja tahun 2018 yang

telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, maka

telah direncanakan kinerja program dan kegiatan untuk pencapaian target dan

sasaran seperti di bawah ini:

a. Untuk pencapaian Sasaran Strategis 1:

Mewujudkan Pertumbuhan Investasi, dilaksanakan dengan cakupan

kegiatan meliputi:

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman

Modal di Kabupaten Badung;

Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten

Badung;

Analisa Dampak Atas Pemantauan Penanaman Modal di

Kabupaten Badung;

Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal;

Penyusunan Kajian Teknis Dampak Promosi Penanaman Modal;

Penyusunan Informasi Penanaman Modal;

Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal;

Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

Penyusunan Rencana Pekan Investasi Daerah;

Penyusunan Kajian Kebijakan Penanaman Modal Lingkup Daerah

Berdasarkan Sektor Usaha Daerah;



Penyusunan Potensi Investasi Unggulan Sebagai Skala Prioritas

Daerah;

Penyusunan Naskah Akademis dan RANPERDA Penanaman Modal;

Pemberdayaan Usaha Daerah, Penciptaan Peluang Pasar Melalui

Kemitraan Usaha Bagi Pelaku UMKM.

b. Untuk pencapaian Sasaran Stategis 2:

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di

Bidang Perizinan dan Non Perizinan, dilaksanakan dengan cakupan

kegiatan meliputi:

Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan

Pembangunan;

Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan

dan Pembangunan;

Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan

Pemerintah dan Pembangunan;

Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi;

Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi;

Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan

Ekonomi;

Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan

Perizinan Kesra dan Non Perizinan;

Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan

Perizinan Kesra dan Non perizinan;

Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang

Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan;

Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



Fasilitasi Integrasi Penyelenggaraan Perizinan dengan OSS (Online

Single Submission);

Pembangunan Sistem Informasi Pengendalian Internal;

Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten

Badung;

Pemutakhiran Data Website Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Pameran Festival Budaya Pertanian;

Pemutakhiran Data Base Perizinan Kabupaten Badung;

Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten

Badung.

c. Untuk pencapaian Sasaran Stategis 3:

Meningkatkan Kapasitas dan Integritas Aparatur Dalam

Penyelenggaraan Pelayanan Prima , dilaksanakan dengan cakupan

kegiatan meliputi:

Penyusunan Data Base dan Peta Potensi Investasi di Kabupaten

Badung;

Pendampingan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, ISO

9001:2015;

Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung;

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di

Kabupaten Badung.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan

dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun

2016 – 2021. Upaya dimaksud dilaksanakan melalui tiga sasaran strategis dan tujuh

indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan melalui perbandingan antara

target kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tersebut dibandingkan

dengan realisasi yang dicapai. Perbandingan target dan realisasi tersebut

ditabulasikan sehingga diperoleh persentase capaian kinerja dari Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2018

Sasaran Strategis I

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

No. Indikator Target Realisasi capaian

1 2

Persentase Realisasi Investasi Persentase permasalahan PMA/PMDN yang difasilitasi

85 %

100 %

71,45 %

100 %

84 %

100 %



Sasaran Strategis II

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Bidang Perizinan dan Non Perizinan


1 2

Persentase izin dan non izin yang terbit tepat waktu Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi

92 %

55 %

98,07 %

55 %

106,59 %

100 %

Sasaran Strategis III

Meningkatkan Kapasitas dan Integritas Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Prima


1 2 3

Persentase penerapan sistem manajemen mutu pelayanan prima Persentase aparatur yang berkompeten Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

47 %

60 %

100 %

50 %

61,94 %

100 %

106,38 %

103,23 %

100 %

3.1.1 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama

tahun 2018, sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Pencapaian target kinerja atas sasaran 1 dengan 2 indikator capaian seperti berikut :

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi



Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis I

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


1 2

Persentase Realisasi Investasi Persentase Permasalahan PMA/PMDN yang difasilitasi

85 %

100 %

71,45 %

100 %

84 %

100 %

Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1:

1. Persentase Realisasi Investasi

Pengertian dari Realisasi Investasi adalah jumlah nilai investasi yang terealisasi,

dibagi nilai rencana investasi yang direncanakan pada tahun bersangkutan untuk

mendapatkan persentase dikalikan 100%.

Nilai investasi yang terealisasi diperoleh dari laporan TDP, TDUP, IUT (Izin

Operasional) yang merepresentasikan terealisasinya investasi. Sedangkan nilai

rencana investasi diperoleh dari total nilai investasi PMA/PMDN dipresentasikan

dari total nilai investasi pada izin prinsip yang diterbitkan.

Pada tahun 2018 target capaian adalah 85%. Maksudnya, nilai realisasi investasi

(dari nilai izin operasional) dibagi nilai rencana investasi (dari nilai izin prinsip)

dikalikan 100% adalah sebesar 85 %.

Realisasi dari indikator Persentase Realisasi Investasi pada tahun 2018 adalah

sebesar 71,45 % diuraikan sebagai berikut:

Nilai Rencana Investasi yang masuk pada tahun 2018:

PMDN : Rp. 3.399.871.900.000

PMA : Rp. 2.557.288.500.000

Total nilai rencana investasi : Rp. 5.957.160.400.000



Sedangkan nilai realisasi investasi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Nilai realisasi Investasi PMDN tahun 2018 : Rp. 342.187.895.138

Nilai realisasi Investasi PMA tahun 2018 : Rp. 3.914.280.000.000

Total nilai realisasi investasi : Rp. 4.256.467.895.138

4.256.467.895.138 N = x 100%

5.957.160.400.000

N = 71,45%

Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD terkait dengan target

realisasi investasi 2018 sebesar 85%, telah mencapai 84% dari rencana yang

ditetapkan. Dapat disimpulkan capaian realisasi terhadap target cukup baik, bila

dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, meningkat sebesar Rp. 1,5

milyar lebih.

Realisasi Investasi di Kabupaten Badung pada Tahun 2018 belum mencapai

target, hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan

disebabkan oleh banyak faktor diantaranya situasi politik yang belum kondusif

yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, serta adanya bencana alam yang

terjadi di beberapa daerah termasuk erupsi Gunung Agung. Sehingga pasar lebih

berhati-hati dalam berinvestasi, atau masih menunggu paket-paket kebijakan

ekonomi baru. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi investasi pada Tahun

2017 yaitu sebesar Rp. 2.712.665.770.645,- sedangkan realisasi pada tahun 2018

sebesar Rp. 4.256.467.895.138,- sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp.

1.543.802.124.493,00 yang dipengaruhi oleh peningkatan investasi PMA yang

melampaui angka rencana pada Tahun 2018 sehingga memberikan pengaruh

positif yang cukup baik terhadap keseluruhan angka investasi.

2. Persentase Permasalahan PMA/PMDN Yang Difasilitasi

Permasalahan PMA/PMDN yang difasilitasi maksudnya adalah permasalahan

yang dihadapi oleh penanam modal yang ditemukan dilapangan saat



pemantauan khususnya di bidang perizinan dan selanjutnya difasilitasi

penyelesaian masalahnya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu.

Persentase permasalahan PMA/PMDN diuraikan dengan formula, permasalahan

PMA/PMDN yang difasilitasi dibagi jumlah keseluruhan PMA/PMDN yang

bermasalah dari hasil pemantauan dikalikan 100 %.

Pada Tahun 2018 target capaian dari Indikator ini adalah sebesar 100 %.

Maksudnya 100 % dari keseluruhan permasalahan PMA/PMDN hasil

pemantauan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dapat difasilitasi.

Hasil capaian dari Indikator ini adalah sebanyak 150 PMA/PMDN dapat dipantau

dan telah mendapat fasilitasi keseluruhan. Jadi 100 % dari Permasalahan

Penanaman Modal dapat difasilitasi.

Realisasi dari Indikator Persentase permasalahan PMA/PMDN yang difasilitasi

pada Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap 170 penanam

modal dari 150 penanam modal yang ditargetkan pada tahun 2018.

2. Dari hasil pemantauan diketahui 150 perusahaan yang memiliki

permasalahan telah ditindaklanjuti seluruhnya.

3. Terhadap 150 perusahaan tersebut juga diberikan workshop tentang

penanaman modal dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman mengenai prosedur dan mekanisme pengurusan tenaga kerja

asing, kewajiban melakukan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Pencapaian target kinerja atas sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

terhadap Pelayanan Publik di Bidang Perizinan dan Non Perizinan diukur dengan 2

(dua) indikator, adapun capaiannya diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Bidang Perizinan dan Non Perizinan



Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 2



1 2

Persentase Izin dan Non Izin yang terbit tepat waktu Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang berbasis teknologi informasi komunikasi

92 %

55 %

98,07 %

55 %

106,59 %

100 %


1. Persentase Izin dan Non Izin Yang Terbit Tepat Waktu

Pengertian dari izin dan non izin yang terbit tepat waktu adalah jumlah izin yang

terbit tepat waktu sesuai Standar Pelayanan yaitu maksimal 7 hari kerja.

Persentase ini didapat dari jumlah izin dan non izin yang terbit tepat waktu

dibagi jumlah izin dan non izin yang terbit dikalikan 100 %.

Pada tahun 2018 target dari indikator ini adalah sebesar 92 %. Maksudnya 92 %

dari jumlah izin dan non izin yang diterbitkan diproses dalam jangka waktu

kurang dari 7 hari kerja.

Capaian dari Indikator Persentase Izin dan Non Izin yang terbit tepat waktu pada

tahun 2018 adalah sebesar 98,07 %.

Jadi hasil capaian target indikator ini adalah sebesar 106,59 % yang diperoleh

dari perbandingan target terhadap capaian, hal ini dapat diuraikan pada table

sebagai berikut:



Tabel 3.4

Persentase Izin Terbit Tepat Waktu per Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018

No Bidang Izin Terbit

Tepat Waktu Izin Terbit S

1 Bidang Pelayanan Perizinan

Kesra dan Non Perizinan

2.313 2.336 99,01 %


Pemerintahan Pembangunan

1.034 1.074 96,27 %


Ekonomi

3.030 3.092 98,00 %

Total 6.377 6.502 98,07 %

2. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Teknologi

Informasi Komunikasi

Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi

Komunikasi maksudnya adalah aplikasi yang dibangun berkaitan dengan

penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, secara sistematis dan

terukur mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan. Dalam

rancangan awal akan dibangun 9 aplikasi yang terintegrasi dalam 1 portal dan

Sistem Informasi Manajemen.

Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Teknologi

Informasi Komunikasi didapat dari Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan

(aplikasi) berbasis teknologi Informasi yang telah terbangun dibagi Jumlah

rencana keseluruhan layanan perizinan dan non perizinan (9 aplikasi) berbasis

teknologi informasi dikalikan 100 %.

Pada tahun 2018 target indikator ini adalah sebesar 55 %. Maksudnya 55 % dari

keseluruhan jumlah layanan perizinan dan non perizinan (aplikasi) berbasis



teknologi informasi terbangun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

Target 55 % dari Indikator ini adalah sebanyak 55 % dari 9 aplikasi yang

direncanakan yaitu sebanyak 5 aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan

dapat dibangun dan diterapkan.

Adapun aplikasi yang dibangun dan diterapkan meliputi:

1. Laperon adalah pelayanan perizinan online yang dikembangkan dari aplikasi

SIM existing yang telah dipergunakan pada Tahun 2018.

2. Antrian online, aplikasi yang dikembangkan pada tahun 2018 ini adalah

sistem antrean yang memudahkan pemohon perizinan dan non perizinan

dalam menjadwalkan kedatangan dan mengefektifkan waktu saat antri

mengurus perizinan dan non perizinan.

3. SIAP-LAPOR (Sistem Informasi Advokasi Pengaduan dan Pelaporan), aplikasi

ini dikembangkan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan

pengaduan dan pelaporan yang di akses melalui aplikasi berbasis Web,

sehingga memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan

pengaduan dan pelaporan kepada Pemerintah Kabupaten Badung sebagai

feedback atas penyelenggaran pelayanan, tanpa harus datang langsung

cukup melalui aplikasi yang dapat diakses melalui telepon seluler atau

gadget dari mana dan kapan saja.

4. Aplikasi Pengendalian Internal Berbasis web, digunakan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

untuk mengirimkan SK Penerbitan/Penolakan/Pencabutan izin kepada

Perangkat Daerah yang bersangkutan.

5. Aplikasi Antar Jemput Dokumen Berbasis Android, untuk mengoptimalkan

pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen-dokumen izin

melalui perangkat android.

Realisasi dari indikator jumlah layanan perizinan dan non perizinan (aplikasi)

berbasis teknologi informasi pada tahun 2018 adalah telah terbangun dan

diterapkan 5 aplikasi dari keseluruhan 9 aplikasi yang direncanakan sampai



dengan tahun 2021. Jadi capaian untuk Tahun 2018 adalah sebesar 55 %, maka

secara persentase indikator jumlah layanan perizinan dan non perizinan berbasis

teknologi informasi komunikasi pada Tahun 2018 sebesar 100 %.

Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis 3 Meningkatkan Kapasitas dan

Integritas Aparatur dalam Penyelenggaraan Pelayanan Prima diukur dengan 3 (tiga)

indikator, adapun capaiannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Sasaran Strategis 3



1 2 3

Persentase Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Prima Persentase Aparatur yang berkompeten Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

47 %

60 %

100 %

50 %

61,94 %

100 %

106,38 %

103,23 %

100 %


1. Persentase Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Prima

Pengertian dari penerapan sistem manajemen mutu pelayann prima adalah

cakupan ruang lingkup pelayanan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu

Pelayanan Prima (ISO 9001:2015), dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Badung

pada tahun 2017 telah mengawali dengan pendampingan penerapan Sistem

Manajemen Mutu sesuai ISO 9001:2015.

Target capaian persentase Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan

Prima pada Tahun 2018 adalah 47 % yang diperoleh dari perbandingan cakupan

Sasaran Strategis 3

Meningkatkan Kapasitas dan Integritas Aparatur dalam Penyelenggaraan Pelayanan Prima



ruang lingkup dengan keseluruhan lingkup pelayanan pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pencapaian pada tahun 2018 dari indikator penerapan SMM Pelayanan Prima

sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu adalah sebesar 50 % dihitung dari ruang lingkup Penerapan Sistem

Manajemen Mutu meliputi urusan penanaman modal, pelayanan perizinan,

kepegawaian, keuangan perangkat daerah, pengelolaan barang milik

daerah/aset, kearsipan, perencanaan program dan anggaran, pelaporan dan

pertanggungjawaban, pengendalian internal dan melaksanakan tugas kedinasan

lainnya yang diberikan atasan.

Hasil capaian dari indikator Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan

Prima adalah sebesar 106,38 % yang diperoleh dari perbandingan realisasi

terhadap target.

2. Persentase Aparatur Yang Berkompeten

Pengertian dari Aparatur Yang Berkompeten adalah jumlah pegawai Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan terkait bidang tugas dalam bidang urusan penanaman

modal dan PTSP. Sehingga memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai

untuk menangani tugas dan kewajiban yang dibebankan.

Adapun target capaian pada tahun 2018 adalah sebesar 60 % dihitung dengan

formula berikut : jumlah pegawai yang pernah mengikuti pendidikan pelatihan

sesuai bidang tugas dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pegawai DPM

PTSP dikalikan 100 %.

Realisasi capaian dari indikator persentase aparatur yang berkompeten adalah

sebesar 103,23 % disajikan pada table berikut:



Tabel 3.6

Daftar Jumlah Peserta Diklat DPMPTSP Kabupaten Badung Tahun 2018

No Jenis Diklat/Workshop Jumlah Peserta Persentase

1 Bimtek Si Cantik Cloud 2 orang

2 Bimtek Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan

20 orang

3 Bimtek Pengelolaan Informasi Publik 2018 1 orang

4 Bimtek Implementasi Perda Bangunan 2 orang

5 Bimtek Kehumasan 1 orang

6 Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2018

1 orang

7 Bimtek Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal terkait Implementasi

1 orang

8 Bimtek Online Single Submission (OSS) 30 orang

9 Bimtek Pengenalan dan Perencanaan SMM 9001:2015

25 orang

Total 83 orang 61,94 %

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan adalah 83 orang dari

keseluruhan 134 pegawai, dapat disimpulkan bahwa 61,94 % aparatur memiliki

kompetensi pada bidang tugasnya. Jika dibandingkan dengan target sebesar 60 %

maka diperoleh capaian 103,23 %. Nilai capaian diatas 100 % dari target merupakan

gambaran terhadap telah terpenuhinya pendidikan dan pelatihan yang sesuai atau

dapat diikuti oleh Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dalam melaksanakan tugas yang dibebankan.

Dalam upaya meningkatkan integritas pegawai dalam memberikan layanan, seluruh

pejabat telah menandatangani pakta integritas dan terpasang pada ruang pelayanan.

Hal ini merupakan salah satu upaya dalam menjaga integritas dan meningkatkan

profesionalitas petugas pelayanan.

3. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti

Pengertian dari Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti adalah dapat

ditindaklanjutinya pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten



Badung sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan serta dapat memenuhi

rasa keadilan dari masyarakat denga target capaian 100 %.

Pencapaian dari indikator persentase Pengaduan Masyarakat yang

Ditindaklanjuti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Persentase Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2018

No BULAN PENGADUAN PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI

PERSENTASE

1 JANUARI 2 2 100 %

2 PEBRUARI - - -

3 MARET 6 6 100 %

4 APRIL 3 3 100 %

5 MEI 1 1 100 %

6 JUNI - - -

7 JULI 1 1 100 %

8 AGUSTUS - - -

9 SEPTEMBER 2 2 100 %

10 OKTOBER 2 2 100 %

11 NOPEMBER - - -

12 DESEMBER - - -

TOTAL 17 17 100 %

Pada tahun 2018 Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti tercapai 100 %

dari target 100 %. Jumlah pengaduan yang masuk tahun 2018 sebanyak 17

pengaduan dan seluruhnya sudah dapat ditindaklanjuti (100 %).

Capaian terhadap indikator Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti pada

Tahun 2018 adalah 100 % diperoleh dari perbandingan realisasi terhadap target.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran dan kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Badung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 40.759.215.615,00

dengan rincian :



ANGGARAN BELANJA Rp. 40.759.216.615,00

Belanja Tidak Langsung Rp. 27.747.933.772,00

Belanja langsung : Rp. 13.011.281.843,00

a. Belanja Pegawai Rp. 1.007.072.000,00

b. Belanja barang/ jasa Rp. 7.085.158.413,00

c. Belanja Modal Rp. 4.919.051.430,00

2. Realisasi anggaran per 31 Desember 2018 adalah sebesar

Rp.34.432.260.357,50 dengan rincian:

REALISASI BELANJA Rp. 34.432.260.357,50

Belanja Tidak Langsung Rp. 23.437.054.820,50

Belanja langsung : Rp. 10.995.205.537,00

a. Belanja Pegawai Rp. 888.913.500,00

b. Belanja barang & jasa Rp. 5.905.318.937,00

c. Belanja Modal Rp. 4.201.783.100,00

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018

Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

Uraian Anggaran Realisasi %

Belanja

1.Belanja Tidak Langsung

2.Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

b.Belanja barang dan jasa

c.Belanja Modal

Rp. 40.759.216.615,00

Rp. 27.747.933.772,00

Rp. 13.011.281.843,00

Rp. 1.007.072.000,00

Rp. 7.085.158.413,00

Rp. 4.919.051.430,00

Rp. 34.432.260.357,50

Rp. 23.437.054.820,50

Rp. 10.995.205.537,00

Rp. 888.913.500,00

Rp. 5.905.318.937,00

Rp. 4.201.783.100,00

84,48

84,46

84,50

88,27

83,35

85,45

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tersebut diatas,

ditunjang dengan jumlah dana yang dianggarkan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2018 (termasuk Belanja

Tidak Langsung dan Belanja Langsung) sebesar Rp. 40.759.216.615,00 dan Realisasi

Belanja sebesar Rp. 34.432.260.357,50 dengan capaian sebesar 84,48 %.



Penyerapan anggaran tidak mencapai 100%, sehingga terjadi efisiensi

penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.326.956.257,50 yaitu mencapai 15,52 %

(untuk seluruh belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Badung).

Distribusi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Badung untuk belanja langsung diperuntukkan untuk 11 Program

yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018. Dari 11 program tersebut terdapat

7 Program serta terdapat 35 Kegiatan Prioritas untuk mendukung tercapainya 3

sasaran strategis Perangkat Daerah. Rincian anggaran per program sebagai

berikut:

Tabel 3.9 Distribusi Anggaran dan Realisasi Program

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018

No PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.502.160.313,00 2.026.521.581,00 80,99

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.342.176.430,00 4.537.405.876,00 84,94

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

400.841.500,00 348.389.500,00 86,91

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)

9.992.900,00 9.968.200,00 99,75

5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

474.939.200,00 437.838.700,00 92,19

6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

265.148.700,00 249635.200,00 94,15

7. Program Pengembangan Data dan Informasi

359.545.500,00 322.076.600,00 89,58

8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM

28.296.800,00 28.289.200,00 99,97

9. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik

3.084.990.060,00 2.555.366.060,00 82,83

10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

24.660.500,00 20.533.600,00 83,27

11. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

518.530.240,00 459.991.020,00 88,71

TOTAL 13.011.281.843,00 10.996.015.537,00 84,51



Dari 11 Program terdapat 7 Program Prioritas penunjang tercapainya

sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan setiap

indikator kinerja terdapat kegiatan prioritas penunjang seperti tabel berikut:

Tabel 3.10

Anggaran Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INVESTASI

Persentase Realisasi Investasi

Penyusunan Informasi Penanaman Modal

31.527.100,00 31.527.100,00 100

Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal

42.073.000,00 42.054.900,00 99,96

Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah

349.131.800,00 312.199.400,00 89,42

Penyusunan Rencana Pekan Investasi Daerah

52.207.300,00 52.057.300,00 99,71

Persentase Permasalahan PMA/PMDN yang Difasilitasi

Pembinaan dan Fasiitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal di Kabupaten Badung

33.067.400,00 27.697.800,00 83,76

Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung

87.666.000,00 87.653.600,00 99,99

Analisa Dampak Atas Pemantauan Penanaman Modal di Kabupaten Badung

23.000.900,00 18.635.300,00 81,02

Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal

48.050.800,00 45.163.000,00 93,99

Penyusunan Kajian Teknis Dampak Promosi Penanaman Modal

73.363.600,00 70.485.500,00 96,08

MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Persentase Izin dan Non Izin yang Terbit Tepat Waktu

Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

161.237.940,00 148.862.940,00 92,33

Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan

267.918.840,00 219.210.840,00 81,82



Pemerintahan dan Pembangunan

Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintah dan Pembangunan

17.702.700,00 15.677.700,00 88,56

Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi

153.659.840,00 142.184.800,00 92,53

Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi

255.285.140,00 201.046.600,00 78,75

Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi

40.446.000,00 37.185.600,00 91,94

Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan

178.679.000,00 177.329.000,00 99,24

Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan

148.319.000,00 133.916.600,00 90,29

Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan

22.088.500,00 22.041.700,00 99,79

Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

260.733.900,00 260.433.900,00 99,88

Fasilitasi Integrasi Penyelenggaraan Perizinan Dengan OSS (Online Single Submission)

140.634.200,00 107.713.096,00 76,59

Pembangunan Sistem Informasi Pengendalian Internal

49.040.200,00 47.543.700,00 96,95



Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi

Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung

176.041.500,00 170.218.620,00 96,69

Pemutakhiran Data Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

15.200.100,00 15.032.600,00 98,90

Pameran Festival Budaya Pertanian

22.525.800,00 22.100.800,00 98,11

Pemutakhiran Data Base Perizinan Kabupaten Badung

105.763.320,00 73.337.400,00 69,34

Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung

198.999.520,00 179.301.600,00 90,10

MENINGKATKAN KAPASITAS DAN INTEGRITAS APARATUR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PRIMA

Persentase Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Prima

Pendampingan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, ISO 9001:2015

484.138.900,00 358.934.784,00 74,14

Persentase Aparatur yang Berkompeten

Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP

905.105.900,00 683.284.800,00 75,49

Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung

9.558.400,00 6.211.500,00 64,98

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung

15.102.100,00 14.322.100,00 94,84

Dalam pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu secara umum telah berhasil mencapai target kinerja seperti yang

diharapkan pada Indikator Kinerja Utama, namun demikian masih terdapat

beberapa catatan, yang menyebabkan tidak tercapainya target rencana, tidak

terlepas dari hambatan /kendala yang dihadapi, sebagaimana diuraikan di bawah

ini:



Hambatan-Kendala :

- Proporsi jumlah pegawai dibandingkan jumlah perizinan yang ditangani tidak

seimbang. Jumlah keseluruhan pegawai 134 orang dan harus menangani 29

jenis perizinan dan 14 jenis non perizinan dalam lingkup besar atau 38 jenis

izin dan 98 non izin sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan tidak

dapat dilaksanakan maksimal.

- Pengaruh erupsi gunung agung juga berimbas terhadap pertumbuhan

ekonomi Bali khususnya pada triwulan IV yang tumbuh melambat dibanding

triwulan sebelumnya. Hal ini secara langsung memiliki dampak signifikan

terhadap pertumbuhan investasi yang melemah di Kabupaten Badung

khususnya realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Para

penanam modal masih menunggu kondisi membaik, sehingga berpengaruh

terhadap capaian realisasi investasi di Kabupaten Badung.

-

Permasalahan yang dihadapi :

- Sumber Daya Manusia di bidang pemeliharaan perangkat keras dan jaringan

komputer yang mendukung sistem informasi perizinan online kurang

memadai;

- Sistem Informasi Manajemen / SIM Perizinan belum berjalan maksimal karena

masih dalam tahap pengembangan;

- Peraturan Perundang – Undangan sebagai payung hukum pelaksanaan

Perizinan dan non Perizinan belum lengkap.

3.3. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dalam kurun waktu tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung telah dapat menunjukkan

prestasi dengan memperoleh penghargaan sebagai berikut :



1. Piagam Penghargaan Gerakan Revolusi Mental Atas Komitmen dan Karya

Nyata Membentuk Mal Pelayanan Publik Badung dari Menteri Koordinator

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Puan

Maharani) diterima di Manado pada tanggal 26 Oktober 2018.

2. Piagam Penghargaan Nasional sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik

Sangat Baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, diterima di Jakarta pada tanggal 27

Nopember 2018.

3. Mangupura Award Tahun 2018 oleh Bupati Badung, diterima pada tanggal

20 Desember 2018.

4. Piagam Penghargaan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun

2018 Peringkat ll pada Kategori Badan Publik Bidang Penanaman Modal

Perizinan dan Pelayanan Terpadu oleh Komisi Informasi Provinsi Bali 2018.

Selain capaian dan penghargaan diatas, Kabupaten Badung melalui

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memperoleh

Sertipikat ISO 9001-2015 Sistem Managemen Mutu (SMM). Dengan

pendekatan 7 prinsip SMM ISO antara lain : fokus pada pelanggan (customer

focus), kepemimpinan (leadership), keterlibatan orang (engagement of

people), pendekatan proses (process approach), pengembangan sistem

(improvement), pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence) dan

manajemen hubungan dengan berbagai pihak (relationship management)



BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung menyajikan

hasil dari berbagai capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian

indikator kinerja utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan

dan sasaran.

b. Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap 3 sasaran strategis

menunjukkan hasil sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pertumbuhan Investasi, terdiri dari 2

(dua) Indikator Sasaran dengan capaian kinerja meliputi :

1. Persentase Realisasi Investasi sebesar 84%.

2. Persentase Permasalahan PMA/PMDN Yang Difasilitasi sebesar

100%.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap

Pelayanan Publik di Bidang Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari 2

(dua) Indikator Sasaran dengan capaian kinerja meliputi:

1. Persentase Izin dan Non Izin yang Terbit Tepat Waktu sebesar

106,59%.

2. Persentase Layanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi

Komunikasi sebesar 100%.

Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Kapasitas dan Integritas Aparatur

dalam Penyelenggaraan Pelayanan Prima, terdiri dari 3 (tiga) Indikator

Sasaran dengan capaian kinerja meliputi:



1. Persentase Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Prima

sebesar 106,38 %.

2. Persentase Aparatur yang Berkompeten dengan capaian sebesar

103,23 %.

3. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti dengan

capaian sebesar 100%.

c. Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tersebut diatas,

ditunjang dengan jumlah dana yang dianggarkan pada Perangkat Daerah


Badung Tahun 2018 (termasuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung) sebesar Rp. 40.759.215.615,00 dan Realisasi pengeluaran

sebesar Rp. 34.432.260.357,50 mencapai 84,48 %.

d. Penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100%, sehingga ada sisa

anggaran sebesar Rp. 6.326.956.257,50 yaitu mencapai 15,52 %. Dapat

disimpulkan terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

4.2 Saran

a. Perlunya peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat, bimtek,

workshop agar pelayanan pada bidang urusan penanaman modal

khususnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat diselenggarakan

maksimal.

b. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan

pelayanan kepada masyarakat, baik dalam fungsi sebagai PTSP maupun

dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.



c. Untuk dapat berinovasi dibutuhkan peningkatan wawasan kepada semua

jajaran atas kemajuan teknologi dan metode pelaksanaan yang mengarah

kepada pelayanan prima.

Akhirnya dengan disusun LkjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung ini, diharapkan dapat menjadi media

evaluasi internal untuk melakukan perbaikan pada tahun mendatang.

MANGUPURA, 06 PEBRUARI 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BADUNG

I MADE AGUS ARYAWAN, ST, MT PEMBINA TK l

NIP. 19720828 199803 1 018

dinas cipta karya kabupaten badung - … 2018_274456.pdf · menyusun peta potensi inventasi...

Documents