dinas kinerja kesehatan - kemkes.go.id · 2020. 3. 18. · reviu atas laporan kinerja instansi...
TRANSCRIPT
TAHUN 2019
DINAS
KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page i
KATA PENGANTAR
Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu unit pelaksana Program di
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kewajiban untuk melaksanakan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu komponen SAKIP
adalah membuat Laporan Kinerja yang menggambarkan kinerja yang dicapai atas
pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan APBN.
Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Permenpan) Nomor 53 tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan
informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan
seharusnya dicapai. Dalam laporan kinerja ini juga menyertakan berbagai upaya
perbaikan berkesinambungan yang telah dilakukan dalam lingkup Bidang Kesehatan
Masyarakat, untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.
Secara garis besar laporan berisi informasi tentang tugas dan fungsi organisasi;
rencana kinerja dan capaian kinerja sesuai Indikator Prioritas Nasional dan Rencana
Stategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, disertai dengan faktor
pendukung dan penghambat capaian, serta upaya tindak lanjut yang dilakukan.
Peningkatan kualitas laporan kinerja ini menjadi perhatian kami, masukan dan
saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan
penyusunan laporan di tahun yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi
kita semua dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan
program di masa mendatang.
Kendari, Februari 2020
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Hj. Usnia, SKM
NIP. 19730107 199203 2 005
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam
Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokasi dan dalam PermenPAN Nomor 53 tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, maka Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah
dilakukan pada tahun 2019.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia
Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat
melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan
perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan program dan
kegiatan di lingkup Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi tahun
2019 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yang
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015
yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinkes Prov Sultra. Untuk
mencapai tujuan tersebut, dilakukan berbagai kegiatan yang dilaksanakan
masing¬masing unit eselon IV di lingkup Bidang Bina Kesehatan Masyarakat. Upaya
tersebut dilaksanakan di tiap jenjang pemerintahan mulai dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah (melalui dana dekonsentrasi) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Laporan kinerja disusun berdasarkan capaian kinerja tahun 2019 sebagaimana
yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari Indikator
Kerja Utama (IKU) yang telah ditentutkan Oleh Direktorat Jendaral Kesehatan
Masyarakat pusat. Sumber data dalam laporan ini diperoleh dari unit pelayanan di
lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota tahun
2018.
Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2019 antara Menteri Kesehatan dengan
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
memiliki 6 sasaran program/kegiatan dan 28 item Indikator Kinerja, yang akan di
paparkan secara jelas dan terperinci dalam laporan ini.
Realisasi anggaran dilingkup Bidang Bina Kesehatan Masyarakat meliputi
anggaran dekonsentrasi, sebesar 98 %, bersumber dari dana Dekonsentrasi
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page iii
Keseluruhan indikator kinerja utama program kesehatan masyarakat
dilaksanakan di tingkat Puskesmas. Oleh karena itu alokasi anggaran tersebut
bertujuan untuk memastikan indikator tersebut berjalan sebagaimana mestinya mulai
dari level kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi.
Perbaikan ke depan perlu koordinasi lebih baik antar unit pelaksana program
dalam penyusunan rencana operasional kegiatan terutama dengan melibatkan lintas
sektoral sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1: Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat
makanan tambahan pada tahun 2018 berdasarkan Kab/Kota : ............. 13
Tabel 2 : Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD pada tahun
2019 berdasarkan Kab/Kota : ............................................................. 16
Tabel 3 : Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif pada tahun
2019 berdasarkan Kab/Kota : ............................................................ 20
Tabel 4 : Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada tahun
2019 berdasarkan Kab/Kota : ............................................................ 25
Tabel 5 : Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan pada tahun
2019 berdasarkan Kab/Kota : ............................................................ 29
Tabel 6 : Persentase remaja puteri yang mendapat tablet tambah darah (TTD) pada
tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota: ................................................... 33
Tabel 7 : Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) pada tahun 2019
berdasarkan Kab/Kota : .................................................................... 38
Tabel 8 : Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)
pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota : ........................................... 42
Tabel 9 : Persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk
peserta didik kelas 1 pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota : ........... 45
Tabel10 :Persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk
peserta didik kelas 7 dan 10 pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota : 50
Tabel11 :Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Kesehatan Remaja
pada Tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota : .......................................... 53
Tabel12 :Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil pada tahun 2018
pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota : .......................................... 57
Tabel13 :Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan
persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) pada tahun 2019 berdasarkan
Kab/Kota : ....................................................................................... 61
Tabel14 :Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar pada
tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota : .................................................. 66
Tabel15 :Jumlah Pos Ukk Yang Terbentuk Di Daerah PPI / TPI pada tahun 2019
berdasarkan Kab/Kota : .................................................................... 69
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page v
Tabel16 :Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada
kelompok masyarakat di wilayah kerjanya pada tahun 2019 berdasarkan
Kab/Kota : ....................................................................................... 74
Tabel17 :Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat) pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota : ...................... 79
Tabel18 :Persentase Sarana Air Minum Yang Dilakukan Pengawasan pada tahun 2019
berdasarkan Kab/Kota : .................................................................... 82
Tabel19 :Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan
pada tahun 2018 berdasarkan Kab/Kota : ........................................... 86
Tabel20 :Persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai
standar pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota : .............................. 90
Tabel21 :Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat
kesehatan pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota : ......................... 94
Tabel22 :Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat pada
tahun 2018 berdasarkan Kab/Kota : ................................................. 98
Tabel23 :Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS pada tahun 2019
berdasarkan Kab/Kota : .................................................................. 102
Tabel24 :Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM pada pada
tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota : ............................................... 107
Tabel25 :Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan
pada pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota : ............................... 109
Tabel26 :Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Memanfaatkan Sumber Dayanya
Untuk Mendukung Kesehatan pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota : 113
Tabel27 :Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya : .................................................................... 117
Tabel28 :Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program berdasarkan Seksi Penanggung
Jawab Program : ............................................................................. 120
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page vi
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 : Persentase Cakupan Ibu Hamil KEK yang Mendapat PMT Tahun 2019
berdasarkan Kab/Kota. .................................................................. 14
Grafik 2 : Tren Capaian Persentase Ibu Hamil Kek Yang Mendapat PMT Tahun 2018-
2019. ........................................................................................... 15
Grafik 3 : Persentase Ibu Hamil Yang Mendapat TTD Minimla 90 Tablet tahun 2019
.................................................................................................. 17
Grafik 4 : Tren Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah 90
Tablet Selama Kehamilan Dari Tahun 2018-2019 ........................... 18
Grafik 5 : Persentase Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Ekslusif Tahun
2019 berdasarkan Kab/Kota. ......................................................... 22
Grafik 6 : Tren Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif
Tahun 2018-2019 .......................................................................... 23
Grafik 7 : tren Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada
tahun 2019 .................................................................................. 27
Grafik 8 : Tren Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini (Imd) Dari
Tahun 2018-2019 ......................................................................... 28
Grafik 9 : tren Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan pada tahun
2019 berdasarkan Kab/Kota ........................................................... 31
Grafik 10 : Tren Persentase Balita Kurus Yang Mendapat Makanan Tambahan Tahun
2018-2019 ................................................................................... 32
Grafik 11 : tren Persentase remaja puteri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)
pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota ......................................... 34
Grafik 12 : Persentase Remaja Puteri Yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)
Tahun 2018-2019 .......................................................................... 35
Grafik 13 : tren Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) pada tahun 2019 Grafik
14 : Tren Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Pada Tahun
Tahun 2018-2019 ......................................................................... 41
Grafik 15 : Tren Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke
empat (k4) pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota ....................... 43
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page vii
Grafik 16 : Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)
Pada Tahun Tahun 2018-2019 ...................................................... 44
Grafik 17 : tren Persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan
untuk peserta didik kelas 1 pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota . 47
Grafik 18 : Tren Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Penjaringan Kesehatan
Untuk Peserta Didik Kelas 1 Pada Tahun Tahun 2018-2019 .............. 48
Grafik 19 : Tren Persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan
untuk peserta didik kelas 7&10 pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota
.................................................................................................... 51
Grafik 20 : Tren Capaian capaian puskesmas yang melaksanakan penjaringan
kesehatan untuk peserta didik kelas 7 & 10 dari tahun 2018-2019 ... 52
Grafik 21 : Tren capaian puskesmas yang Melaksanakan Program PKPR pada Tahun
2019 berdasarkan Kab/Kota ........................................................... 55
Grafik 22: Tren puskesmas yang Melaksanakan Program PKPR dari tahun 2018-2019
.................................................................................................... 56
Grafik 23: tren Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil pada tahun
2019 berdasarkan Kab/Kota ........................................................... 59
Grafik 24 : Tren Cakupan Puskesmas Yang Melaksanakan Kelas Ibu Hamil Dari Tahun
2018-2019 .................................................................................... 60
Grafik 25 : tren Persentase puskesmas yang melaksanakan P4K pada tahun 2019
berdasarkan Kab/Kota ................................................................... 63
Grafik 26 : Tren Capaian Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan
Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dari tahun 2018-2019 63
Grafik 27: tren Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar pada tahun
2019 berdasarkan Kab/Kota ........................................................... 67
Grafik 28 : Tren Cakupan Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar
Dari Tahun 2018-2019 ................................................................... 68
Grafik 29 : tren Jumlah Pos Ukk Yang Terbentuk Di wilayah kerja Puskesmas pada
tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota ................................................. 71
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page viii
Grafik 30: Tren Jumlah Pos Ukk Yang Terbentuk Di wilayah kerja Puskesmas l Dari
Tahun 2018-2019 .......................................................................... 72
Grafik 31: tren Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada
kelompok masyarakat di wilayah kerjanya pada tahun 2019 ........... 75
Grafik 33 : Tren Cakupan Puskesmas Puskesmas yang melaksanakan kegiatan
kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Dari
Tahun 2018-2019 .......................................................................... 76
Grafik 34 : tren Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (sanitasi total
berbasis masyarakat) pada tahun 2019 .......................................... 80
Grafik 35 : Tren Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM Dari Tahun 2018-
2019............................................................................................. 81
Grafik 36 : tren Persentase Persentase Sarana Air Minum Yang Dilakukan Pengawasan
pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota ......................................... 84
Grafik 37 : Tren Cakupan Persentase Sarana Air Minum Yang Dilakukan Pengawasan
Dari Tahun 2018-2019 ................................................................... 85
Grafik 38 : tren Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat
kesehatan pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota ......................... 88
Grafik 39 : Tren Cakupan Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi
Syarat Kesehatan Dari Tahun 2018-2019 ........................................ 89
Grafik 40 : Tren Persentase Rumah Sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis
sesuai standar pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota ................... 92
Grafik 41 : Tren Cakupan Puskesmas Rumah Sakit yang melakukan pengelolaan limbah
medis sesuai standar Dari Tahun 2018-2019 ................................... 93
Grafik 42 : Tren Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi
syarat kesehatan pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota ............... 96
Grafik 43 : Tren Tempat Pengelolaan Makanan (Tpm) Yang Memenuhi Syarat
Kesehatan Dari Tahun 2018-2019 ................................................ 97
Grafik 44 : Tren Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan
sehat pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota ................................ 99
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page ix
Grafik 45 : Tren Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan
Sehat Dari Tahun 2018-2019 ...................................................... 100
Grafik 46: tren Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS pada tahun 2019
berdasarkan Kab/Kota ................................................................. 103
Grafik 47 : Tren Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Kebijakan PHBS Dari Tahun 2018-
2019........................................................................................... 104
Grafik 48 : tren Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM
pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota ....................................... 107
Grafik 49 : Tren Cakupan Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa 10% Untuk
UKBM Dari Tahun 2018-2019 ....................................................... 108
Grafik 50 : tren Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program
kesehatan pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota ....................... 110
Grafik 51 : Tren Jumlah Dunia Usaha Yang Memanfaatkan CSR Nya Untuk Program
Kesehatan Dari Tahun 2018-2019 ................................................ 111
Grafik 52 : tren Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Memanfaatkan Sumber
Dayanya Untuk Mendukung Kesehatan pada tahun 2019 berdasarkan
Kab/Kota .................................................................................... 114
Grafik 53 : Tren Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Memanfaatkan Sumber
Dayanya Untuk Mendukung Kesehatan Dari Tahun 2018-2019 ....... 115
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page x
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................... ii
DAFTAR TABEL .............................................................................................. iv
DAFTAR GRAFIK ............................................................................................ vi
BAB I ............................................................................................................. 1
A. LATAR BELAKANG ....................................................................................... 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................ 2
C. VISI, MISI DAN STRATEGI ORGANISASI ...................................................... 3
BAB III PERENCANAAN KINERJA ...................................................................... 6
A. PERJANJIAN KINERJA ................................................................................. 6
B. INDIKATOR KINERJA PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT .......................... 6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................. 10
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ................................................................ 10
1.1 PROGRAM PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT ............................................... 10
1.2 INDIKATOR PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN KELUARGA ..................... 36
1.3 INDIKATOR PROGRAM PEMBINAAN PEMBINAAN UPAYA
KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA ........................................................ 64
1.4 PENYEHATAN LINGKUNGAN .................................................................... 77
1.5 PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT .................... 101
1.6 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA PADA PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT .......... 116
BAB IV KESIMPULAN ................................................................................... 121
LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, senantiasa membangun akuntabilitas yang dilakukan melalui
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas
dan terukur. Diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
kesehatan dapat berlangsung dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif,
dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana
dimaksud dalam Undang¬Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status
kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3)
meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya
cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan
kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga
kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem
kesehatan. Berakhirnya pelaksanaan tugas tahun 2016 yang merupakan awal
tahun implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun
2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor HK 02.02/ Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan, yang mempunyai visi “Masyarakat Sehat yang Mandiri
dan Berkeadilan”. Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah
Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan
status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 2
masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan
pelayanan kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu
paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan
nasional: 1) pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan
kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan
pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan
dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem
rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan
pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko. Direktorat
Jenderal Kesehatan Masyarakat merupakan unit yang sangat berperan dalam
mewujudkan pilar pertama dalam “Program Indonesia Sehat”.
Pertanggung jawaban pelaksanaan kebijakan dan kewenangan dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus dapat dipertanggung
jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk
penyusunan laporan kinerja.
Laporan kinerja ini akan memberikan gambaran pencapaian kinerja Bidang Bina
Kesehatan Masyarakat dalam satu tahun anggaran beserta dengan hasil
capaian indikator kinerja dari masing-masing unit satuan kerja yang ada di
lingkungan Bidang Bina Kesehatan Masyarakat di tahun 2018.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan laporan kinerja Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Prov.Sultra merupakan bentuk pertanggung jawaban
kinerja pada tahun 2019 dalam mencapai target dan sasaran program seperti
yang tertuang dalam rencana strategis, dan Indikator Prioritas Nasional
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 3
2018.
C. VISI , MISI DAN STRATEGI ORGANIASI
maka visi pembangunan Sulawesi Tenggara yang hendak dicapai periode 2018-
2023, yaitu:
“TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA YANG AMAN, MAJU,
SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”
Penjelasan visi di atas adalah sebagai berikut:
SulawesiTenggara : merupakan salah satu provinsi yang terdiri atas jazirah
dan kepulauan dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah baik
sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewableresources) di sektor
kelautan, kehutanan, pertanian dalam arti luas serta sumberdaya yang tidak
dapat diperbaharui (unrenewableresources), seperti pertambangan.
Aman : menunjuk pada kondisi dinamis keamanan teritorial dan tertib sosial
dimana masyarakat terbebas dari kejahatan, kekerasan dan situasi-situasi
kritis yang berasal dari sumber eksternal maupun internal, serta dapat
menggunakan pilihan-pilihannya dengan bebas dan bertanggung jawab.
Kondisi aman mempunyai tujuh pilar: (1) aman-ekonomi, yakni aman dari
kemiskinan dan pengangguran yang berkepanjangan; (2) aman-pangan,
yakni aman dari kelaparan; (3) aman-kesehatan, yakni terbebas dari
penyakit menular yang mematikan, makanan yang tidak aman, kekurangan
gizi, dan kekurangan akses terhadap perawatan kesehatan dasar; (4) aman-
lingkungan, yakni amanberkurangnya sumber daya alam, bencana alam,
dan polusi; (5) aman-pribadi, yakni aman dari kekerasan fisik, kejahatan,
terorisme, kekerasan dalam rumah tangga, dan pekerja anak; (6) aman-
komunitas, yakni aman dari ketegangan berbasis antar etnis, agama dan
identitas lainnya; dan (7) aman-politik, yakni aman dari penindasan politik
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 4
dan pelanggaran hak asasi manusia.
Maju : menunjuk pada pola pengelolaan pemerintahan di dalam melaksanakan
pembangunan, memberikan pelayanan masyarakat dan mendorong
pemberdayaan masyarakat tidak lagi bersifat komplementer akan tetapi
mengedepankan pola manajemen inovasi sektor publik sesuai prinsip-prinsip
good governance. Beberapa indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih
maju adalah adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien,
efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan
dengan kabupaten/kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan
budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, serta
mengembangkan pola-pola kemitraan diantara sumber daya pembangunan.
Sejahtera : menunjuk pada ketersediaan sumber-sumberdaya dan kondisi-
kondisi untuk kehidupan rakyat yang berkecukupan. Sejahtera bertumpu
pada pilar fisik-material seperti lapangan kerja dan pendapatan; ekonomi
lokal yang kuat; transport publik; akses terhadap sumber daya alam terbuka;
terpenuhi kebutuhan dasar; terkendalinya kemiskinan dan ketimpangan; dan
bebas dari kemelaratan, kebodohan, dan kemalasan; dan bebas dari
penyakit yang mematikan. Sejahtera juga bertumpu pada pilar sosial berupa
integrasi dan koherensi sosial, kontribusi sosial, penyembuhan sosial,
perlindungan sosial dan pemberdayaan
Bermartabat : selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tolak
ukur utama. Selain itu, dalam pembangunan tidak hanya menitikberatkan
pada infrastruktur fisik sebagai penyediaan sarana dan prasarana, namun
juga pengembangan pratata sosial untuk menempatkan manusia sebagai
aktor utama dalam pembangunan.
Adapun misi yang dilakukan yaitu :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 5
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat agar dapat berdaulat dan aman
dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan politik
serta iman dan takwa
Adapun agenda Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
adalah :
• Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat
di Provinsi Sulawesi Tenggara”. Melalui Program SULTRA SEHAT
Sultra Sehat bukan sebuah program tapi Strategi untuk meningkatkan
akses layanan kesehatan kepada masyarakat secara terintegrasi :
❑ Meningkatkan kesehatan masyarakat melalaui upaya promotif dan
preventif
❑ Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan;
❑ Meningkatkan ketersediaan sumber daya kesehatan termasuk perluasan
jaminan kesehatan nasional melalui jaminan kesehatan Kartu Sultra Sehat
terintegrasi
Strategi pembangunan kesehatan masyarakat tahun 2015-2019 meliputi:
a. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan
Lanjut Usia yang Berkualitas.
b. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat.
c. Meningkatkan Penyehatan Lingkungan.
d. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Sasaran Ditjen Kesehatan Masyarakat
Sasaran Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, adalah meningkatnya
ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi
seluruh masyarakat.
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 6
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Standar acuan capaian program Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Pro.Sultra tahun 2019 diselaraskan dengan Perjanjian kinerja
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan
kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target
kinerja tertentu dengan didukung sumber daya yang tersedia.
Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi
kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan
sebagai upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada
masyarakat Indonesia. Perjanjian penetapan kinerja tahun 2019 yang telah
ditandatangani bersama oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dan
Menteri Kesehatan berisi Indikator.
B.INDIKATOR KINERJA PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT
Adapun perjanjian kinerja Bidang Kesmas tahun 2019 adalah sebagai
berikut :
No
.
Sasaran
Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Target Target
provinsi
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Pembinaan Gizi
Masyarakat
1.
2.
Persentase ibu hamil Kurang
Energi Kronik yang mendapat
makanan tambahan
Persentase ibu hamil yang
95%
98%
85%
80%
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 7
3.
4.
5.
6.
mendapat Tablet Tambah
Darah (TTD)
Persentase bayi usia kurang
dari 6 bulan yang mendapat
ASI eksklusif
Persentase bayi baru lahir
mendapat Inisiasi Menyusu
Dini (IMD)
Persentase balita kurus yang
mendapat makanan tambahan
Persentase remaja puteri yang
mendapat Tablet Tambah
Darah (TTD)
50%
47%
50%
30%
50%
75%
90%
50%
2. Pembinaan
Kesehatan
Keluarga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Persentase kunjungan
neonatal pertama (KN1)
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan
antenatal ke empat (K4)
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan penjaringan
kesehatan untuk peserta didik
kelas 1
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan penjaringan
kesehatan untuk peserta didik
kelas 7 dan 10
Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan kegiatan
kesehatan remaja
Persentase Puskesmas yang
90%
80%
70%
60%
45%
90%
85%
74%
95%
89%
25%
85%
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 8
7.
melaksanakan kelas ibu hamil
Persentase Puskesmas yang
melakukan Orientasi Program
Perencanaan Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi (P4K)
100%
95%
3. Pembinaan Upaya
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
1.
2.
3.
4.
Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan kesehatan
kerja dasar
Jumlah pos UKK yang
terbentuk di daerah PPI/TPI
Persentase fasiltas
pemeriksaan kesehatan TKI
yang memenuhi standar
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kegiatan
kesehatan olahraga pada
kelompok masyarakat di
wilayah kerjanya
80%
730
100%
60%
75%
-
-
65%
4. Penyehatan
Lingkungan
1.
2.
3.
4.
5.
Jumlah desa/kelurahan yang
melaksanakan STBM (Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat)
Persentase Sarana air minum
yang dilakukan pengawasan
Persentase Tempat-tempat
umum (TTU) yang memenuhi
syarat kesehatan
Persentase RS yang
melakukan pengelolaan limbah
medis sesuai standar
Persentase Tempat
45.000
50%
58%
36%
32%
2.247
50%
58%
36%
32%
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 9
6.
Pengelolaan Makanan (TPM)
yang memenuhi syarat
kesehatan
Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan tatanan
kawasan sehat
386
4
5. Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
1.
2.
3.
4.
Persentase Kab/Kota yang
memiliki Kebijakan PHBS
Persentase desa yang
memanfaatkan dana desa
10% untuk UKBM
Jumlah dunia usaha yang
memanfaatkan CSRnya untuk
program kesehatan
Jumlah organisasi
kemasyarakatan yang
memanfaatkan sumber
dayanya untuk mendukung
kesehatan
80%
50%
20
15
70%
40%
20
15
6. Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
pada Program
Pembinaan
Kesehatan
Masyarakat
1. Persentase realisasi kegiatan
administrasi dukungan
manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya Program
Kesehatan Masyarakat
94% 95%
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 10
BAB III
AKUNTABILITAS KINEJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak
cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan
dengan efisien. Diperlukan instrumen baru, pemerintahan yang baik (good
governance) untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik.
Selain itu, budaya organisasi turut mempengaruhi penerapan pemerintahan
yang baik di Indonesia. Pengukuran kinerja dalam penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja
sebagaimana telah ditetapkan dalam penetapan kinerja pada awal tahun
anggaran dengan realisasi kinerja yang telah dicapai pada akhir tahun
anggaran.
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan
(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1.1 PROGRAM PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT
Capaian Program Pembinaan Gizi masyarakat adalah sebagai berikut :
No
.
Sasaran
Program/Ke
giatan
Indikator Kinerja Target Target
provin
si
capaian
Progra
m
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pembinaan 1. Persentase ibu hamil 95% 85% 87,1%
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 11
Gizi
Masyarakat
2.
3.
4.
5.
6.
Kurang Energi Kronik
yang mendapat makanan
tambahan
Persentase ibu hamil yang
mendapat Tablet Tambah
Darah (TTD)
Persentase bayi usia
kurang dari 6 bulan yang
mendapat ASI eksklusif
Persentase bayi baru lahir
mendapat Inisiasi
Menyusu Dini (IMD)
Persentase balita kurus
yang mendapat makanan
tambahan
Persentase remaja puteri
yang mendapat Tablet
Tambah Darah (TTD)
98%
50%
47%
50%
30%
80%
50%
75%
90%
50%
73,1%
67%
95%
82%
71%
1.1.2 HASIL CAPAIAN PROGRAM GIZI
A. PERSENTASE IBU HAMIL KURANG ENERGI KRONIK YANG
MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN
Menurut Depkes RI (2002) dalam Program Perbaikan Gizi Makro
menyatakan bahwa Kurang Energi Kronis merupakan keadaan dimana ibu
penderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun (kronis) yang
mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu. KEK dapat terjadi
pada wanita usia subur (WUS) dan pada ibu hamil (bumil). Pada ibu hamil
lingkar lengan atas digunakan untuk memprediksi kemungkinan bayi yang
dilahirkan memiliki berat badan lahir rendah. Ibu hamil diketahui menderita KEK
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 12
dilihat dari pengukuran LILA, adapun ambang batas LILA WUS (ibu hamil)
dengan resiko KEK di Indonesia adalah 23,5 cm. Apabila ukuran LILA kurang
dari 23,5 cm atau di bagian merah pita LILA, artinya wanita tersebut
mempunyai resiko KEK dan diperkirakan akan melahirkan berat bayi lebih
rendah (BBLR). BBLR mempunyai resiko kematian, gizi kurang, gangguan
pertumbuhan dan gangguan perkembangan anak.
Lingkar lengan atas merupakan indicator status gizi yang digunakan
terutama untuk mendeteksi kurang energi protein pada anak-anak dan
merupakan alat yang baik untuk mendeteksi wanita usia subur dan ibu hamil
dengan resiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Hal ini sesuai
dengan Depkes RI (1994) yang dikutip oleh Supariasa, bahwa pengukuran LILA
pada kelompok wanita usia subur (WUS) adalah salah satu cara deteksi dini
yang mudah dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat awam, untuk
mengetahui kelompok beresiko kekurangan energi kronis (KEK). Pengukuran
LILA tidak dapat digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam
jangka pendek. Pengukuran LILA digunakan karena pengukurannya sangat
mudah dan cepat. Hasil Pengukuran LILA ada dua kemungkinan yaitu kurang
dari 23,5 cm dan diatas atau sama dengan 23,5 cm. Apabila hasil pengukuran
<> 23,5 cm berarti tidak berisiko KEK.
Makanan pada ibu hamil sangat penting, karena makanan merupakan
sumber gizi yang dibutuhkan ibu hamil untuk perkembangan janin dan
tubuhnya sendiri. Namun makanan yang dimakan oleh seorang ibu bukan satu-
satinya factor yang mempengaruhi status gizi ibu hamil. Adapun faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi status gizi ibu hamil diantaranya adalah faktor
sosial ekonomi, faktor Biologis, faktor pola Konsumsi dan Faktor perilaku ibu.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan
tambahan pada tahun 2019 adalah 87,1 % dengan distribusi berdasarkan
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 13
Kab/Kota :
tabel 1 : Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan
tambahan pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota :
KAB/KOTA
Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat
PMT
Sasaran Absolut capaian
Buton 589 440 74,7
Muna 287 285 99,3
Konawe 1.131 941 83,2
Kolaka 556 504 90,6
Konsel 1.375 1.357 98,7
Bombana 996 951 95,5
Wakatobi 592 555 93,8
Kolaka Utara 304 302 99,3
Buton Utara 482 443 91,9
Konawe Utara 552 437 79,2
Kolaka Timur 409 373 91,2
Konawe
Kepulauan 394 259 65,7
Muna Barat 564 441 78,2
Buton Tengah 458 381 83,2
Buton selatan 714 505 70,7
Kota Kendari 1.410 1.266 89,8
Kota Bau - Bau 495 412 83,2
Provinsi 11.308 9.852 87,1
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 14
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019.
Grafik 1 : Persentase Cakupan Ibu Hamil KEK yang Mendapat PMT Tahun 2019
berdasarkan Kab/Kota
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019.
Berdasarkan grafi diatas maka dapat dilihat bahwa cakupan tertinggi
adalah di Kab.Muna yaitu 99,3% dan yang terendah adalah Kab.Konawe
Kepulauan dengan cakupan 65,7%. Dari target Pusat sebesar 95% dan target
Provinsi sebesar 85% , cakupan yang di dapatkan adalah 87,1 %, dimana hal
ini sudah mencapai target yang di janjikan pada tahun 2019. Kabupaten/Kota
yang pencapaiannya sudah diatas target provinsi (85%) yaitu Kabupaten Muna,
Wakatobi, Konawe Selatan,Kolaka Utara, Bombana, Buton Utara, Kota Kendari,
Kolaka dan Kolaka Timur, sedangkan yang mencapai target nasional (95%)
adalah Kab.Muna, Kab.Konawe Selatan, Bombana, dan Kolaka Utara
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 15
Tren perbandingan cakupan tahun 2018-2019 dapat dilihat pada grafik berikut
:
Grafik 2 : Tren Capaian Persentase Ibu Hamil Kek Yang Mendapat PMT Tahun
2018-2019
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019.
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan capaian program
Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat PMT dari tahun 2018 sebesar 74,4%
menjadi 87,1% persen pada tahun 2019. Keberhasilan program ini tidak lepas
dari beberapa faktor pendukung, antara lain koordinasi yang baik antara
petugas TPG dan Bidan di Lapangan, serta partisipasi aktif dari masyarakat
untuk mengkonsumsi PMT yang diberikan.
B. PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENDAPAT TABLET TAMBAH
DARAH (TTD)
Untuk mencegah anemia saat hamil, Anda dapat mengonsumsi tablet
besi atau tablet tambah darah. Walaupun ada banyak cara untuk mendapatkan
zat besi dari makanan, tetapi ada baiknya Anda juga mengonsumsi tambahan
zat besi yang bisa Anda dapatkan dari tablet tambah darah.
74
74.4
2018 2019
TREN PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET TAMBAH DARAH 90 TABLET SELAMA KEHAMILAN
DARI TAHUN 2018-2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 16
Di Indonesia, pemerintah merekomendasikan konsumsi tablet tambah
darah (TTD)/ tablet besi untuk ibu hamil sebanyak 90 tablet atau lebih selama
kehamilan guna mencegah anemia defisiensi besi saat hamil. Anda bisa
mendapatkan TTD secara gratis di puskesmas atau Anda bisa membeli TTD
komersial di apotek terdekat.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD pada
tahun 2019 adalah 73,1 % dengan distibusi capaian per Kab/Kota sebagai
berikut :
Tabel 2 : Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD
pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota :
KAB/KOTA
Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan
Tablet Tambah Darah 90 tablet selama
kehamilan
Sasaran Absolut capaian
Buton 2.094 1.923 91,8
Muna 5.112 1.999 39,1
Konawe 6.481 4.567 70,5
Kolaka 4.760 3.622 76,1
Konsel 6.650 4.163 62,6
Bombana 4.798 3.254 67,8
Wakatobi 2.198 1.978 90,0
Kolaka Utara 3.650 2.713 74,3
Buton Utara 1.493 1.425 95,4
Konawe Utara 1.734 1.407 81,1
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 17
Kolaka Timur 4.190 1.704 40,7
Konawe kepulauan 821 558 68,0
Muna Barat 1.747 1.089 62,3
Buton Tengah 2.241 1.843 82,2
Buton selatan 1.898 1.567 82,6
Kota Kendari 9.655 9.655 100,0
Kota Bau - Bau 4.178 3.066 73,4
Provinsi 63.700 46.533 73,1
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019.
Tren cakupan dapat dilihat pada grafik berikut ini :
Grafik 3 : Persentase Ibu Hamil Yang Mendapat TTD Minimla 90 Tablet tahun
2019
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019.
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 18
Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa cakupan tertinggi
adalah di Kota Kendari yaitu 100% dan yang terendah adalah Kab.Konawe
Selatan dan Kab. Muna Barat dengan cakupan 62%. Dari target Pusat sebesar
98% dan target Provinsi sebesar 80% , cakupan yang di dapatkan adalah 73,1
%, dimana hal ini belum mencapai target yang di janjikan pada tahun 2019 di
tingkat Pusat namun sudah mencapai target di Provinsi.
Tren cakupan dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 4 : Tren Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah
90 Tablet Selama Kehamilan Dari Tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019.
Dari grafik diatas dapat dilihat terjadi penurunan terkait program
tersebut dimana pada tahun 2018 capaiannya sebesar 74,0% dan capaian
tahun 2019 sebesar 73,1%.
Faktor yang menghambat capaian program ini antara lain
• kurangnya koordinasi antara petugas dilapangan terkait definisi
operasional dari pemeberian tablet tambah darah pada ibu hamil
74
73.1
2018 2019
TREN PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET TAMBAH DARAH 90 TABLET SELAMA KEHAMILAN
DARI TAHUN 2018-2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 19
• Penggunaan sasaran proyeksi yang terlalu besar sehingga menjadikan
cakupan tidak maksimal
• Tidak ada kerjasama lintas sektor terkait ibu hamil yang mendapatkan
pemberian TTD di Klinik Swasta
• Feedback pencatatan dan pelaporan belum maksimal hingga level
puskesmas
solusi dari permasalahan tersebut antara lain :
✓ Peningkatan Koordinasi antara petugas yang ada dilapangan baik TPG
maupu Bidan di desa
✓ Penentuan sasaran yang lebih mendekati kondisi teraktual dilapangan
sehingga tidak akan terjadi kesenjagan pada saat perhitungan capaian
✓ Kerjasama lintas sektor
✓ Melakukan penguatan indikator melalui pertemuan diprovinsi terutama
saat pertemuan evaluasi program
✓ Melakukan pendampingan dan monev berjenjang kekab/kota dan
puskesmas.
✓ Melakukan sosialisasi pencatatan pelaporan program
✓ Melakukan advokasi ke kab/kota untuk melakukan penguatan sistem
pencatatan pelaporan ke petugas di fasyankes.
C. PERSENTASE BAYI USIA KURANG DARI 6 BULAN YANG MENDAPAT
ASI EKSKLUSIF
ASI eksklusif memiliki manfaat yang sangat besar, maka sangat
disayangkan bahwa pada kenyataan penggunaan ASI eksklusif belum seperti
yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena ibu sibuk bekerja dan hanya diberi
cuti melahirkan selama 3 bulan, serta masih banyak ibu yang masih
beranggapan salah sehingga ibu tidak menyusui bayinya secara eksklusif. Selain
itu ibu takut menyusui karena akan merubah bentuk payudara ibu menjadi jelek
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 20
dan ibu takut ditinggal suami, takut badan tetap gemuk. Serta masih adanya
mitos atau anggapan bahwa bayi yang tidak diberi ASI tetap berhasil menjadi
orang, sedangkan bayi yang diberi ASI bayinya akan tumbuh menjadi anak
yang tidak mandiri dan manja. Dan alasan lain ibu memberikan makanan
pendamping ASI karena ibu merasa ASI nya tidak mencukupi kebutuhan nutrisi
bayinya sehingga ibu memilih susu formula karena lebih praktis.
Pemberian makanan pendamping ASI yang terlalu dini dalam waktu
jangka panjang akan mengakibatkan anak kurang gizi sehingga dapat
mempengaruhi perkembangan otak (Balita Anda Indoglobal Online, 2007).
Selain mengalami gangguan di atas, dapat timbul efek samping lain, yaitu
berupa kenaikan berat badan yang terlalu cepat hingga menjurus ke obesitas
dan dapat mengalami alergi dari salah satu zat gizi yang terdapat dalam
makanan pendamping tersebut sehingga dapat menimbulkan diare.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif
pada tahun 2019 adalah 67 % dengan distibusi capaian per Kab/Kota sebagai
berikut :
Tabel 3 : Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif
pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota :
KAB/KOTA
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan
mendapat ASI Eksklusif
Sasaran Absolut capaian
Buton 375 235 63
Muna 1.662 734 44
Konawe 2.071 1.383 67
Kolaka 2.441 1.493 61
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 21
Konsel 7.448 7.448 100
Bombana 1.089 731 67
Wakatobi 279 110 39
Kolaka Utara 2.031 1.220 60
Buton Utara 118 101 86
Konawe Utara 763 477 63
Kolaka Timur 1.126 781 69
Konawe kepualauan 295 230 78
Muna Barat 2.769 1.487 54
Buton Tengah 847 461 54
Buton selatan 1.108 393 35
Kota Kendari 5.865 3.665 62
Kota Bau - Bau 1.743 450 26
Provinsi 32.030 21.399 67
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019.
Tren capaian program dapat dilihat pada grafik berikut ini :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 22
Grafik 5 : Persentase Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Ekslusif
Tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019.
Dari grafik diatas dapat dilihat capaian tertinggi terdapat di Kab.Konawe
Selatan dengan capaian 100% dan yang terendah adalah Kota Baubau dengan
capaian 26%.
Dari target Pusat sebesar 50% dan target Provinsi sebesar 50%,
cakupan yang di dapatkan adalah 67,7 %, dimana hal sudah mencapai target
yang di janjikan pada tahun 2019 di tingkat Pusat dan Provinsi.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat pada grafik berikut :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 23
Grafik 6 : Tren Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Mendapat Asi
Eksklusif Tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019.
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat terjadi kenaikan yang cukup
signifikan capaian program , dimana pada tahun 2018 sebesar 53,5% menjadi
67,0% pada tahun 2019. Keberhasilan Program ini tidak lepas dari peran serta
dari petugas yang secara aktif melaksanakan program tersebut. cakupan ASI
esklusif disebabkan 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi ketercapaian Asi
eksklusif yaitu: usia ibu, tingkat pendidikan ibu dan umur ibu. Usia ibu yang
ideal dapat mengakibatkan kandungan ASI baik, tingkat pendidikan dan
pengetahuan ibu terkait pentingnya ASI Esklusif serta kepercayaan Masyarakat
untuk memberikan makanan selain ASI pada bayi baru lahir juga menjadi
faktor yang cukup signifikan.
D. PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU
DINI (IMD)
Inisiasi menyusu dini adalah program yang sedang dianjurkan
pemerintah pada bayi baru lahir, untuk segera menyusu sendiri pada ibunya
dengan cara meletakkan bayi pada dada ibu, dan biarkan merayap untuk
mencari puting susunya sendiri. Untuk melakukan program ini, harus dilakukan
langsung setelah lahir, tidak boleh ditunda dengan kegiatan menimbang atau
53.567.0
2018 2019
TREN PERSENTASE BAYI USIA KURANG DARI 6 BULAN MENDAPAT ASI EKSKLUSIF TAHUN
2018-2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 24
mengukur bayi.
Prinsip menyusu/pemberian ASI adalah dimulai sedini mungkin dan
secara eksklusif. Segera setelah bayi lahir, setelah tali pusat dipotong, letakkan
bayi tengkurap di dada ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu, biarkan
kontak kulit ke kulit ini menetap selama setidaknya 1 jam bahkan lebih, sampai
bayi dapat menyusui sendiri. Apabila ruang bersalin dingin, bayi diberi topi dan
Protokol evidence based baru yang telah diperbaharui oleh WHO dan UNICEF
mengenai asuhan bayi baru lahir untuk satu jam pertama menyatakan sebagai
berikut :
1. Bayi harus mendapatkan kontak kulit dengan kulit dengan ibunya segera
setelah lahir selama paling sedikit satu jam.
2. Bayi harus dibiarkan untuk melakukan inisiasi menyusu dan ibu dapat
mengenali bahwa bayinya siap untuk menyusu, serta memberi bantuan jika
diperlukan.
3. Menunda semua prosedur lainnya yang harus dilakukan kepada bayi baru
lahir hingga inisiasi menyusu selesai dilakukan, prosedur tersebut seperti:
memandikan, menimbang, pemberian vitamin K, obat tetes mata, dan lain-lain.
Faktor-Faktor Yang Menghambat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Pada
Persalinan Normal
Beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan program IMD pada
pasien dengan persalinan normal tersebut, antara lain :
a. Kondisi ibu yang masih lemah (bagi ibu post partum normal, dalam kondisi
kelemahan ini, ibu tidak mampu untuk melakukan program IMD).
b. Ibu lebih cenderung suka untuk beristirahat saja dari pada harus kesulitan
membantu membimbing anaknya untuk berhasil melakukan program IMD.
Akibat Kegagalan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
1. Kegagalan inisiasi menyusu dini tersebut akan berpengaruh pada produksi
ASI ibu.
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 25
2. Hal ini disebabkan karena hormon oksitosin yang berpengaruh pada produksi
ASI ibu akan dilepaskan jika dipacu dengan isapan bayi pada puting ibu saat
menyusui.
3.Sementara itu, bayi tetap membutuhkan ASI sebagai nutrisi dan juga
menigkatkan imunitas tubuhnya.
4. Jika tida tejadi keseimbangan antara produksi ASI ibu denag kebutuhan ASI
yang diperlukan oleh bayi, maka akan berakibat kegagalan program ASI
eksklusif 6 bulan pada bayi.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)pada
tahun 2019 adalah 95 % dengan distibusi capaian per Kab/Kota sebagai berikut
:
Tabel 4 : Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota :
KAB/KOTA
Persentase Bayi Baru Lahir mendapat Inisiasi
Menyusui Dini (IMD)
Sasaran Absolut capaian
Buton 2.139 1.920 90
Muna 2.490 2.391 96
Konawe 4.382 4.182 95
Kolaka 4.263 4.100 96
Konsel 4.343 4.181 96
Bombana 3.413 2.943 86
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 26
Wakatobi 1.945 1.850 95
Kolaka Utara 2.723 2.690 99
Buton Utara 1.430 1.376 96
Konawe Utara 1.401 1.359 97
Kolaka Timur 1.721 1.566 91
Konawe Kepulauan 515 485 94
Muna Barat 1.234 1.095 89
Buton Tengah 2.084 2.045 98
Buton selatan 1.907 1.865 98
Kota Kendari 8.811 8.485 96
Kota Bau - Bau 3.066 2.900 95
Provinsi 47.867 45.433 95
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019.
Tren cakupan dapat dilihat pada grafik berikut :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 27
Grafik 7 : tren Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
pada tahun 2019
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019.
Dari grafik diatas dapat dilihat persentase tertinggi terdapat di Kab.
Kolaka Utara dengan capaian sebesar 99% dan yang terendah adalah Kab.
Bombana dengan capaian 86%. Dari target pusat sebesar 47% dan target
provinsi sebesar 75%, maka capaian Provinsi Sulawesi Tenggara sudah
mencapai target yaitu 95%.
Tren Capaian Program dari tahun 2018-2019 dapat dilihat sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 28
Grafik 8 : Tren Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini
(Imd) Dari Tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019.
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat terjadi kenaikan yang cukup
signifikan dari capaian program , dimana pada tahun 2018 sebesar 86,1%
menjadi 95,0% pada tahun 2019.
Keberhasilan dari Program bayi baru lahir mendapat IMD tidak lepas dari
peran serta program gizi kab/kota maupun lintas sektor, baik tenaga bidan,
perawat, mapun tokoh masyarakat untuk mensukseskan program yang
mendukung kegiatan IMD tersebut. Salah satu contohnya adalah persalinan
oleh tenaga kesehatan, atau persalinan harus di fasilitas pelayanan kesehatan
yang sesuai standar.
E. PERSENTASE BALITA KURUS YANG MENDAPAT MAKANAN
TAMBAHAN
Balita membutuhkan menu berimbang yang kaya lemak dengan
kandungan serat cenderung rendah. Ibu dapat memenuhi kebutuhan seratnya
86.1
95.0
2018 2019
TREN PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD)
DARI TAHUN 2018-2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 29
dari sayuran dan buah. Konsumsi cukup serat dapat membantu memperlancar
sistem pencernaan.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan pada tahun
2019 adalah 82 % dengan distibusi capaian per Kab/Kota sebagai berikut :
Tabel 5 : Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan pada
tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota :
KAB/KOTA
Persentase Balita Kurus yang
mendapat PMT
Sasaran Absolut capaian
Buton
258
258
100
Muna
1.378
1.226
89
Konawe
1.124
1.001
89
Kolaka
620
611
99
Konsel
3.010
2.958
98
Bombana
1.674
1.241
74
Wakatobi
936
832
89
Kolaka Utara
230
228
99
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 30
Buton Utara
710
687
97
Konawe Utara
728
578
79
Kolaka Timur
720
650
90
Konawe kepulauan
680
431
63
Muna Barat
833
768
92
Buton Tengah
1.002
682
68
Buton selatan
1.946
964
50
Kota Kendari
1.667
1.286
77
Kota Bau - Bau
565
485
86
Provinsi 18.081 14.886 82
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019
Tren cakupan dapat dilihat pada grafik berikut :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 31
Grafik 9 : tren Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan
pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019
Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa cakupan tertinggi
adalah di Kab.Buton yaitu 100% dan yang terendah adalah Kab.Buton Selatan
dengan cakupan 50%. Dari target Pusat sebesar 50% dan target Provinsi
sebesar 90% , cakupan yang di dapatkan adalah 82 %, dimana hal ini sudah
mencapai target pusat yang di janjikan pada tahun 2019, namun belum
mencapai target Provinsi.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 32
Grafik 10 : Tren Persentase Balita Kurus Yang Mendapat Makanan Tambahan
Tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang cukup
signifikan terkait pencapaian program balita kurus mendapatkan makanan
tambahan tahun 2018 sebesar 92 % menjadi 82% pada tahun 2019.
F. PERSENTASE REMAJA PUTERI YANG MENDAPAT TABLET TAMBAH
DARAH (TTD)
Remaja putri memiliki risiko tinggi untuk anemia dan kekurangan gizi
Kebutuhan zat besi pada remaja putri meningkat karena mengalami
pertumbuhan yang pesat pada masa pubertas. Anemia pada remaja putri dapat
menurunkan daya tahan tubuh, kebugaran, dan prestasi belajar. Selain itu,
tidak hanya memengaruhi kehidupannya dalam jangka pendek, namun
berpengaruh pada jangka panjang yaitu kehamilan nantinya. Remaja putri
merupakan calon ibu yang dapat meningkatkan risiko Pertumbuhan Janin
Terhambat (PJT), prematur, BBLR, stunting dan gangguan neurokognitif .
Program pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri
oleh Kementerian Kesehatan dimasukkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra)
2015-2019 dengan target pemberian TTD pada remaja putri sebesar 30%. Pada
92
82
2018 2019
TREN PERSENTASE BALITA KURUS YANG MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN TAHUN 2018-2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 33
pedoman program pencegahan dan penanggulangan anemia diharapkan
nantinya pada remaja putri dapat tumbuh dan berkembang menjadi calon ibu
yang sehat serta melahirkan bayi sehat. Pemberian TTD pada remaja putri
mengandung minimal 60 mg zat besi dan 400 mcg asam folat. Untuk remaja
putri TTD diminum dalam waktu seminggu satu kali dan saat menstruasi
sepuluh hari beturut-turut.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Persentase remaja puteri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)
pada tahun 2019 adalah 81 % dengan distibusi capaian per Kab/Kota sebagai
berikut :
Tabel 6 : Persentase remaja puteri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)
pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota :
KAB/KOTA
Persentase Remaja Putri yang
mendapatkan Tablet Tambah Darah
(TTD)
Sasaran Absolut capaian
Buton 6.434 4.217 66
Muna 1.004 1.000 100
Konawe 12.527 9.448 75
Kolaka 11.070 9.326 84
Konsel 14.710 12.487 85
Bombana 2.004 1.987 99
Wakatobi 5.865 4.903 84
Kolaka Utara 7.112 4.135 58
Buton Utara 2.119 719 34
Konawe Utara 3.153 2.661 84
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 34
Kolaka Timur 4.909 4.659 95
Konawe Kepulauan 1.655 335 20
Muna Barat 2.409 1.025 43
Buton Tengah 4.090 4.089 100
Buton selatan 4.966 3.733 75
Kota Kendari 15.772 15.597 99
Kota Bau - Bau 6.975 5.871 84
Provinsi 106.774 86.192 81
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019
Tren cakupan dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 11 : tren Persentase remaja puteri yang mendapat tablet tambah darah
(TTD) pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019
66
100
75 84 85
99 84
58
34
84 95
20
43
100
75
99 84 81
PERSENTASE CAKUPAN REMAJA PUTRI YANG MENDAPAT TABLET TAMBAH DARAH 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 35
Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa cakupan tertinggi
adalah di Kab. Muna dan Kab.Buton Tengah yaitu 100% dan yang terendah
adalah Kab.Konawe Kepulauan dengan cakupan 20%. Dari target Pusat sebesar
30% dan target Provinsi sebesar 50% , cakupan yang di dapatkan adalah 81
%, dimana hal ini sudah mencapai target yang di janjikan pada tahun 2019 baik
dari target pusat maupun target provinsi.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 12 : Persentase Remaja Puteri Yang Mendapat Tablet Tambah Darah
(TTD) Tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019
Dari grafik ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup
signifikan terkait program ini, dimana terjadi peningkatan capaian program dari
tahun 2018 sebesar 60,4 % menjadi 81% pada tahun 2019.
Hal ini dikarenakan telah dilakukan peningkatan KIE (Komunikasi,
Informasi , dan Edukasi ) khusunya di sekolah-sekolah terkait pentingna
pemberian tablet TTD bagi Rematri. Kepatuhan konsumsi TTD pada remaja
putri dapat ditingkatkan melalui sosialisasi kepada remaja putri di sekolah,
60.4
81
2018 2019
TREN PERSENTASE REMAJA PUTERI YANG MENDAPAT TABLET TAMBAH DARAH (TTD)
TAHUN 2018-2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 36
orang tua, dan guru. Setelah dilakukan sosialisasi, untuk melihat tingkat
kepatuhan konsumsi TTD dilakukan pemantauan yang dilakukan orang tua dan
guru di sekolah dengan melakukan pencatatan. Sehingga, dapat tercapai tujuan
program pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri untuk
menurunkan prevalensi anemia di Indonesia.
1.2 INDIKATOR PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN KELUARGA
Capaian Program Pembinaan Kesehatan Keluarga adalah sebagai berikut :
No
.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Target Target
provin
si
Capaian
Progra
m
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pembinaan
Kesehatan
Keluarga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Persentase kunjungan neonatal
pertama (KN1)
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan
antenatal ke empat (K4)
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan penjaringan
kesehatan untuk peserta didik
kelas 1
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan penjaringan
kesehatan untuk peserta didik
kelas 7 dan 10
Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan kegiatan
kesehatan remaja
Persentase Puskesmas yang
90%
80%
70%
60%
45%
90%
85%
74%
95%
89%
25%
85%
90,8%
77,7%
88,5%
86,1%
37,3%
90%
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 37
7.
melaksanakan kelas ibu hamil
Persentase Puskesmas yang
melakukan Orientasi Program
Perencanaan Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi (P4K)
100%
95%
100
1.2.1 HASIL CAPAIAN PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN
KELUARGA
A. PERSENTASE KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1)
Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai
standart yang di berikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada
neonatus sedikitnya 3 kali,selama periode 0 sampai 28 hari setelah lahir,baik di
fasilitas maupun melalui kunjungan rumah.
Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standart
yang di berikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 kali,selama
periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah bayi lahir.
Pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatus adalah sebagai berikut:
▪ Kunjungan Neonatal ke-1 (KN 1) dilakukan dalam kurun waktu 6-48 jam
setelah bayi lahir.
▪ Kunjungan Neonatal ke-2 (KN 2) dilakukan pada kurun waktu hari ke-3
sampai dengan hari ke 7 setelah bayi lahir.
▪ Kunjungan Neonatal ke-3 (KN-3) dilakukan pada kurun waktu hari ke-8
sampai dengan hari ke-28 setelah lahir.
Pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi:
▪ Kunjungan bayi 1 kali pada umur 29 hari – 2 bulan
▪ Kunjungan bayi 1 kali pada umur 3-5 bulan
▪ Kunjungan bayi 1 kali pada umur 6-8 bulan
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 38
▪ Kunjungan bayi 1 kali pada umur 9-11 bulan
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) tahun 2019 adalah 90,87
% dengan distibusi capaian per Kab/Kota sebagai berikut :
Tabel 7 : Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) pada tahun 2019
berdasarkan Kab/Kota :
NO KAB
PERSENTASE KUNJUNGAN NEONATAL
PERTAMA (KN1)
SASARAN ABSOLUT CAPAIAN
1 Buton 2082 2.187 105
2 Muna 4645 4.054 87,28
3 Konawe 5913 4.382 74,11
4 Kolaka 4345 4.290 98,73
5 Konsel 6516 5.918 90,82
6 Bombana 4363 3.564 81,69
7 Wakatobi 1906 1.699 89,14
8 Kolaka Utara 3359 2.709 80,65
9 Buton Utara 1284 1.477 115
10 Konawe Utara 1582 1.228 77,62
11 Kolaka Timur 2175 2.035 93,56
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 39
12
Konawe
Kepulauan 828 705 85,14
13 Muna Barat 1607 1425 88,67
14 Buton Tengah 2017 2093 103,8
15 Buton selatan 1709 2003 117,2
16 Kota Kendari 8777 8876 101,1
17 Kota Bau - Bau 3798 3066 80,73
Provinsi 56.906 51.711 90,87
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Tren cakupan dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 13 : tren Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) pada tahun
2019 berdasarkan Kab/Kota :
90.9117 115 105 104 101 99 94 91 90 89 89 87 85 82 81 81 78
CAKUPAN PELAYANAN NEONATAL PERTAMA (KN 1 ) TH 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 40
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa cakupan tertinggi
adalah di Kab. Buton Selatan,Buton Utara,Buton,Buton Tengah,dan Kota
Kendari yaitu >100% dan yang terendah adalah Kab.Konawe utara dengan
cakupan 78%. Dari target Pusat sebesar 90% dan target Provinsi sebesar 85%
, cakupan yang di dapatkan adalah 90,87 %, dimana hal ini sudah mencapai
target yang di janjikan pada tahun 2019.
Pada grafik dapat dilihat bahwa terdapat beberap Kab/Kota yang
mendapatkan capaian diatas 100%, hal ini di dasari karena penentuan target
kelahiran hidup menggunakan sasaran proyeksi sehingga dapat terjadi hal
tersebut. Penentuan sasaran proyeksi pada awal tahun yang terlalu kecil dapat
menjadi alasana mengapa capaian dapat dapt lebih dari 100% pada akhir
tahun.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 14 : Tren Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Pada Tahun
Tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
88
91
2018 2019
TREN PERSENTASE KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) PADA TAHUN TAHUN 2018-
2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 41
2019
Dari grafik ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup
signifikan terkait program ini, dimana terjadi peningkatan capaian program dari
tahun 2018 sebesar 88 % menjadi 90,8% pada tahun 2019. Keberhasilan
pogram ini di dasarkan kerena semakin baiknya peran tenaga kesehatan di
daerah untuk lebih memperhatikan pertolongan pada bayi baru lahir. Persalinan
di tenaga kesehatan sekalipun masih banyak yang ditolong bukan di fasilias
pelayanan kesehatan juga cukup menunjang tercapainya program ini. Terakhir
adalah partispasi aktif khususnya dari ibu hamil dan keluarga untuk
mempercayakan pelayanan kesehatan diri dan bayinya ke fasilitas pelayanan
kesehatan.
B. PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN PELAYANAN
ANTENATAL KE EMPAT (K4)
Kunjungan ibu hamil adalah kontak ibu hamil dengan tenaga profesional
untuk mendapatkan pelayanan ANC sesuai standart yang ditetapkan. Istilah
kunjungan disini tidak hanya mengandung arti bahwa ibu hamil yang
berkunjung kefasilitas pelayanan, tetapi adalah setiap kontak tenaga kesehatan
baik di posyandu, pondok bersalin di desa, kunjungan rumah dengan ibu hamil
tidak memberikan pelayanan ANC sesuai dengan standart dapat dianggap
sebagai kunjungan ibu hamil.
K4 Adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang ke empat
atau lebih untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar,
dengan syarat :
1. Minimal satu kali kontak pada trimester I
2. Minimal satu kali kontak pada trimester II
3. Minimal dua kali kontak pada trimester III
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 42
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat
(k4) Pada tahun 2019 adalah 77,7 % dengan distibusi capaian per Kab/Kota
sebagai berikut :
Tabel 8 : Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke
empat (K4) pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota :
NO KAB PERSENTASE IBU HAMIL YANG
MENDAPATKAN PELAYANAN
ANTENATAL KE EMPAT (K4)
SASARAN ABSOLUT CAPAIAN
1 Buton 2.094 1.700 81,18
2 Muna 5.114 3.574 69,89
3 Konawe 6.482 3.984 61,46
4 Kolaka 4.947 4.032 81,50
5 Konawe Selatan 6.650 5.029 75,62
6 Bombana 4.756 3.506 73,72
7 Wakatobi 2.234 1.825 81,69
8 Kolaka Utara 3.678 2.833 77,03
9 Buton Utara 1.425 1.072 75,23
10 Konawe Utara 1.728 1.167 67,53
11 Kolaka Timur 3.042 1.976 64,95
12 Konawe
Kepulauan
911 588 64,54
13 Muna Barat 9.020 8.747 96,97
14 Buton Tengah 3.528 2.889 81,89
15 Buton Selatan 2.273 1.871 82,31
16 Kota Kendari 1.899 1.660 87,43
17 Kota Bau-Bau 1.760 1.162 66,02
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 43
Provinsi 61.541 47.615 77,37
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Tren cakupan dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 15 : Tren Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal
ke empat (k4) pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa cakupan tertinggi
adalah di Kota Kendari yaitu 96.4% dan yang terendah adalah Kab.Konawe
dengan cakupan 60,3%. Dari target Pusat sebesar 80% dan target Provinsi
sebesar 74% , cakupan yang di dapatkan adalah 77,7 %, dimana hal ini belum
mencapai target pusat namun sudah mencapai target provinsi yang di janjikan
pada tahun 2019.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 16 : Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke
empat (K4) Pada Tahun Tahun 2018-2019
77.796.4 92.8 90.5 87.5 87.2 85.2 80.0 79.0 75.5 75.0 73.5 72.4 71.8 70.2 67.8 65.0 60.3
CAKUPAN PELAYANAN K4 TAHUN 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 44
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Dari grafik ini dapat dilihat bahwa tidak terjadi peningkatan yang cukup
signifikan terkait program ini, dimana capaian program dari tahun 2018 sebesar
77,37 % menjadi 77,7% pada tahun 2019.
Hal ini di dasarkan pada terjadinya peningkatan peran aktif tenaga
kesehatan di Puskesmas dan di desa untuk memberikan Informasi dan edukasi
kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan rutin kesehatan di tenaga
kesehatan khususnya bagi ibu hamil. Sweeping ibu hamil oleh tenaga
kesehatan puskesmas juga cukup banyak membantu dalam program ini.
Pelaksanaan kelas ibu hamil juga memudahkan petugas untuk berinteraksi dan
memberikan penyuluhan kepada ibu hamil.
C. PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN
KESEHATAN UNTUK PESERTA DIDIK KELAS 1
Puskesmas dikatakan melaksanakan penjaringan kesehatan pada peserta
didik kelas 1 jika puskesmas melakukan penjaringan kesehatan kepada peserta
didik kelas 1 di wilayah kerja puskesmas dengan minimal melakukan lima
kegiatan yaitu pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, gigi, tajam
77.37
77.7
2018 2019
TREN PERSENTASE KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) PADA TAHUN TAHUN 2018-2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 45
penglihatan, dan tajam pendengaran dengan semua SD/ MI telah di lakukan
penjaringan anak usia sekolah. Artinya 100% sekolah telah dilakukan
penjaringan anak usia sekolah si wilayah kerjanya.
Kegiatan yang dilakukan dalam penjaringan peserta didik kelas 1 adalah
pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, tajam pendengaran,
pemeriksaan gigi dan mulut, tajam penglihatan, riwayat kesehatan anak,
riwayat kesehatan keluarga, kesehatan mental emosional, kesehatan
intelegensia, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan kebersihan diri, pemakaian
alat bantu dan pemeriksaan kebugaran jasmani. Dalam konteks ini, yang
dimaksud alat bantu disini misalnya tongkat, alat bantu dengar, tidak termasuk
kacamata.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk
peserta didik kelas 1 Pada tahun 2019 adalah 88,5 % dengan distibusi capaian
per Kab/Kota sebagai berikut :
Tabel 9 : Persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan
untuk peserta didik kelas 1 pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota :
NO KAB PERSENTASE PUSKESMAS YANGG
MELAKSANAKAN PENJARINGAN
KESEHATAN UNTUK PESERTA
DIDIK KELAS 1
SASARAN ABSOLUT CAPAIAN
1 Buton 14 14 100
2 Muna 28 18 64,3
3 Konawe 27 27 100
4 Kolaka 14 14 100
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 46
5 Konawe Selatan 24 24 100
6 Bombana 22 22 100
7 Wakatobi 20 13 65
8 Kolaka Utara 16 16 100
9 Buton Utara 10 10 100
10 Konawe Utara 22 22 100
11 Kolaka Timur 12 10 83,3
12 Konawe Kepulauan 8 7 87,5
13 Muna Barat 15 3 20
14 Buton Tengah 14 14 100
15 Buton Selatan 9 9 100
16 Kota Kendari 15 15 100
17 Kota Bau-Bau 17 16 94,1
PROVINSI 287 254 88,5
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Tren cakupan dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 17 : tren Persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan
kesehatan untuk peserta didik kelas 1 pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 47
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa cakupan tertinggi
adalah di 11 Kab/Kota yaitu Kab.Buton, Kab.Konawe ,Kab.Kolaka, Kab,Konawe
Selatan, Kab.Bombana, Kab. Kolaka Utara, Kab.Buton Tengah, Kab.Buton
Utara, Kab.Konawe Utara, Kab.Buton Selatan dan Kota Kendari yaitu 100 %
dan yang terendah adalah Kab.Muna Barat dengan cakupan 20%. Dari target
Pusat sebesar 70% dan target Provinsi sebesar 95% , cakupan yang di
dapatkan adalah 88,5 %, dimana hal ini sudah sangat mencapai target pusat
yang di janjikan pada tahun 2019, namun belum mencapai target provinsi.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
88.50100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 94 88 83
65 64
20
PERSENTASE PUSKESMAS YANGG MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN UNTUK PESERTA DIDIK KELAS 1 TAHUN 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 48
Grafik 18 : Tren Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Penjaringan
Kesehatan Untuk Peserta Didik Kelas 1 Pada Tahun Tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Dari grafik ini dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang cukup
signifikan terkait program ini, dimana capaian program dari tahun 2018 sebesar
95,3 % menjadi 88,5% pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena terdapat
keterlambatan pihak puskesmas untuk menginput lapora hasil penjaringan di
daerahnya hingga batas deadline waktu yang ditentukan yaitu tanggal 27
Januari 2020.
Keberhasilan programan ini didasarkan pada peran serta pemerintah
daerah serta kerja sama lintas sektoral dengan dinas pendidikan daerah yang
membantu dalam proses perizinan kegiatan di dalam gedung sekolah. Alokasi
anggaran juga diberikan untuk pelaksanaan kegiatan penjaringan sehingga
lebih menunjang mobilitas petugas di lapangan dalam meberikan pemeriksaan.
D. PERSENTASE PUSEKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN
KESEHATAN UNTUK PESERTA DIDIK KELAS 7 & 10
Sama halnya dengan kegiatan penjaringan di kelas 1, penjaringan di
lakukan untuk peserta didik kelas 7 ( SMP/MTs) dan kelas 10 ( SMA/MA) di
95.3
88.5
2018 2019
TREN PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN UNTUK PESERTA DIDIK KELAS 1 PADA TAHUN TAHUN 2018-
2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 49
kab/kota harus mencakup 100% jumlah sekolah yang ada di wilayah kerja
puskesmas tersebut. Sasaran kegiatan penjaringan kesehatan adalah seluruh
peserta didik baru pada tahun ajaran baru kelas 1, 7 dan 10 di
sekolah/madrasah, baik negeri atau swasta termasuk Sekolah Luar Biasa
(SLB).Sasaran kegiatan pemeriksaan Berkala adalah peserta didik selain kelas
1, 7 dan 10 (kelas 2-6 di SD/MI, kelas 8 dan 9 di SMP/MTs serta kelas 11 dan
12 di SMA/SMK/MA) termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB)
Tempat penjaringan kesehatan/ permeriksaan berkala dilaksanakan di
sekolah. Pelaksanaan di luar sekolah adalah di Puskesmas, yang mungkin
dilakukan bila disepakati dengan sekolah untuk peserta didik yang tidak hadir
pada waktu pelaksanaan penjaringan kesehatan/ pemeriksaan berkala di
sekolah. Waktu pelaksanaan penjaringan kesehatan yang terbaik adalah pada
tahun ajaran baru yaitu antara bulan Juli sampai Desember, tetapi dalam
menghadapi keterbatasan tenaga kesehatan di puskesmas maka diberikan
kesempatan sepanjang satu tahun ajaran untuk menjangkau seluruh SD/MI,
SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Tahun ajaran dalam pelaksanaan penjaringan
kesehatan yang dimaksud yaitu dapat dilakukan sepanjang satu tahun ajaran
(Juli sampai dengan Juni) : Bulan Juli sampai dengan Desember untuk peserta
didik baru kelas 1, 7, dan 10 Bulan Januari sampai dengan Juni untuk peserta
didik baru kelas 1, 7, dan 10 yang belum dilakukan penjaringan pada tahun
sebelumnya Pemeriksaan berkala dilakukan 1 kali dalam setahun bagi peserta
didik, yang waktu pelaksanaannya dapat dilakukan sepanjang satu tahun ajaran
( Juli sampai dengan Juni).
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk
peserta didik kelas 7 dan 10 Pada tahun 2018 adalah 86,06 % dengan distibusi
capaian per Kab/Kota sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 50
Tabel 10 : Persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan
untuk peserta didik kelas 7 dan 10 pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota :
NO KAB PERSENTASE PUSKESMAS YANGG
MELAKSANAKAN PENJARINGAN
KESEHATAN UNTUK PESERTA DIDIK
KELAS 7 DAN 10
SASARAN ABSOLUT CAPAIAN
1 Buton 14 14 100
2 Muna 28 17 60,7
3 Konawe 27 26 96,3
4 Kolaka 14 14 100
5 Konawe Selatan 24 24 100
6 Bombana 22 22 100
7 Wakatobi 20 18 90
8 Kolaka Utara 16 16 100
9 Buton Utara 10 10 100
10 Konawe Utara 22 22 100
11 Kolaka Timur 12 10 83,3
12 Konawe
Kepulauan 8 6 75
13 Kota Muna Barat 15 3 20
14 Kota Buton
Tengah 14 12 86
15 Kota Buton
Selatan 9 9 100
16 Kota Kendari 15 14 93,3
17 Kota Bau-Bau 17 10 58,8
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 51
PROVINSI 287 247 86,06
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Tren cakupan berdasarkan Kab/Kota dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 19 : Tren Persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan
kesehatan untuk peserta didik kelas 7&10 pada tahun 2019 berdasarkan
Kab/Kota
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa beberapa Kab/Kota telah mencapai
target Pusat sebesar 60% dan target Provinsi sebesar 89 % antara lain, Kab.
Buton, Kab.Konawe, Kab. Kolaka, Kab.Konawe Selatan, Kab. Bombana,
Kab.Kolaka Utara, Kab.Buton Utara, Kab. Konawe Utara, Kab.Buton Tengah,
Kab.Buton Selatan, Kota Kendari, dengan capain tertinggi ditempati oleh 8
Kab/kota dan yang terendah adalah Kab.Muna Barat dengan capaian 20%.
Khsusu untuk target pusat hanya dua kab/kota yang tidak mencapai terget
yaitu Kab.Muna Barat dan Kota Baubau.
88.50100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 94 88 83
65 64
20
PERSENTASE PUSKESMAS YANGG MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN UNTUK PESERTA DIDIK KELAS 1 TAHUN 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 52
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 20 : Tren Capaian capaian puskesmas yang melaksanakan penjaringan
kesehatan untuk peserta didik kelas 7 & 10 dari tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Dari grafk diatas dapat dilihat terjadi penurunuan capaian puskesmas
yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7&10 dari
tahun 2018 sebesar 88,97% menjadi 86,06% pada tahun 2019, dengan
penurunan sebesar 2,91%. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain
kurangnya kepatuhan dari puskesmas untuk melaporkan data hasil penjaringan
kesehatannya tepat waktu sehingga pada saat dilakukan perekapan oleh
provinsi masih banyak puskesmas yang belum merampungkan data
penjaringannya.
Penjaringan kesehatan peserta didik kelas 7 adalah salah satu
penyumbang capaian SPM kab/kota bidang kesehatan kab/kota untuk usia
sekolah (kelas 1-9 untuk dalam sekolah) atau usia 7 thn-15 thn untuk anak
diluar sekolah.
88.97 86.06
2017-2018 2018-2019
TREN PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN UNTUK PESERTA DIDIK KELAS 7 & 10
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 53
E. Persentase Pusekesmas Yang Menyelenggarakan Kegiatan
Kesehatan Remaja
Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja adalah Pelayanan
kesehatan yang ditujukan dan dapat dijangkau oleh remaja, menyenangkan,
menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai remaja, menjaga
kerahasiaan, peka akan kebutuhan terkait dengan kesehatannya, serta efektif
dan efisien dalam memenuhi kebutuhan tersebut.Singkatnya, PKPR adalah
pelayanan kesehatan kepada remaja yang mengakses semua golongan remaja,
dapat diterima, sesuai, komprehensif, efektif dan efisien
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan
remaja pada tahun 2019 adalah 37,28% dengan distibusi capaian per Kab/Kota
sebagai berikut :
Tabel 11 : Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Kesehatan
Remaja pada Tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota
NO KAB
PERSENTASE PUSKESMAS YANG
MENYELENGGARAKAN KEGIATAN
KESEHATAN REMAJA
SASARAN ABSOLUT CAPAIAN
1 Buton 14 7 50
2 Muna 28 7 25,0
3 Konawe 27 7 25,9
4 Kolaka 14 7 50
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 54
5 Konawe Selatan 24 12 50
6 Bombana 22 7 31,82
7 Wakatobi 20 4 20
8 Kolaka Utara 16 6 37,5
9 Buton Utara 10 4 40
10 Konawe Utara 22 5 22,73
11 Kolaka Timur 12 6 50,0
12 Konawe Kepulauan 8 4 50
13 Kota Muna Barat 15 4 27
14 Kota Buton Tengah 14 7 50
15 Kota Buton Selatan 9 4 44,44
16 Kota Kendari 15 9 60,0
17 Kota Bau-Bau 17 7 41,2
PROVINSI 287 107 37,28
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Tren cakupan berdasarkan Kab/Kota dapat dilihat pada grafik berikut :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 55
Grafik 21 : Tren capaian puskesmas yang Melaksanakan Program PKPR pada
Tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian tertinggi ditempati Kota
Kendari dengan cakupa sebesar 60% dan yang terendah Kab.Wakatobi sebesar
20%. Dari target pusat sebesar 45% dan target provinsi sebesar 25% maka
capaian yang diperoleh adalah 37% dimana belum mencapai target pusat
namun telah mencapai target provinsi yang dijanjikan pada tahun 2019.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
37
60
50 50 50 50 50 5044 41 40 38
3227 26 25 23 20
CAKUPAN PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PKPR TH 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 56
Grafik 22: Tren puskesmas yang Melaksanakan Program PKPR dari tahun
2018-2019
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan capaian
Puskesmas yang melaksanakan Kegiatan Kesehatan Remaja dari tahun 2018
sebesar 21,48% menjadi 37,28% dengan kenaikan sebesar 15, 80%.
Peningkatan capaian PKPR terjadi karena telah dilaksanakan pelatihan PKPR
pada tahun 2019. Namun, capaian ini masih belum mencapai target nasional
yaitu 45%, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian yaitu
dengan mengusulkan pelatihan PKPR di tahun 2020 dan melakukan advokasi ke
kab/kota untuk melaksanakan pelatihan dari dana APBD II, selain itu dilakukan
on the job training, pendampingan dan monev berjenjang. Penekanan lain
adalah perluasan cakupan sasaran remaja dengan pembentukan posyandu
remaja.
21.48
37.28
2018 2019
TREN PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN KESEHATAN REMAJA TAHUN 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 57
F. PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KELAS IBU
HAMIL
Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan umur
kehamilan antara 20 minggu s/d 32 minggu dengan jumlah peserta maksimal
10 orang. Di kelas ini ibu hamil akan belajar bersama, diskusi dan tukar
pengalaman tentang kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh dan sistematis
serta dapat dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan.
Pertemuan kelas ibu hamil dilakukan 3 kali pertemuan selama hamil.
Pada setiap pertemuan materi kelas ibu hamil yang akan disampaikan
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ibu hamil. Pada setiap akhir
pertemuan dilakukan senam hamil. Senam hamil ini merupakan kegiatan/materi
ekstra di kelas ibu hamil, diharapkan dapat dipraktekan setelah sampai di
rumah. Waktu pertemuan disesuaikan dengan kesiapan ibu-ibu, bisa dilakukan
pada pagi atau sore hari dengan lama waktu pertemuan 120 menit termasuk
senam hamil 15-20 menit.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil pada tahun
2019 adalah 90% dengan distibusi capaian per Kab/Kota sebagai berikut :
Tabel 12 : Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Kelas Ibu Hamil pada
tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota :
NO KAB PERSENTASE PUSKESMAS YANG
MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL
PADA TAHUN 2018
SASARAN ABSOLUT CAPAIAN
1 Buton 14 12 86
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 58
2 Muna 28 28 100
3 Konawe 27 20 74
4 Kolaka 14 13 93
5 Konawe Selatan 24 23 96
6 Bombana 22 20 91
7 Wakatobi 20 18 90
8 Kolaka Utara 16 15 94
9 Buton Utara 10 10 100
10 Konawe Utara 22 15 68
11 Kolaka Timur 12 12 100
12 Konawe Kepulauan 8 8 100
13 Muna Barat 15 15 100
14 Buton Tengah 14 9 64
15 Buton Selatan 9 8 89
16 Kota Kendari 15 15 100
17 Kota Bau-Bau 17 17 100
PROVINSI 287 258 90
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Tren cakupan berdasarkan Kab/Kota dapat dilihat pada grafik berikut :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 59
Grafik 23: tren Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil pada
tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa cakupan tertinggi
ditempati oleh 7 Kab/Kota yaitu Kab.Muna, Kab. Buton Utara, Kab. Kolaka
Timur, Kab. Konawe Kepulalaun, Kab.Muna Barat, Kota Kendari, dan Kota
Baubau yaitu 100% dan yang terendah adalah Kab.Buton Tengah dengan
cakupan 64%. Dari target Pusat sebesar 90% dan target Provinsi sebesar 85%
, cakupan yang di dapatkan adalah 90 %, dimana hal ini sudah mencapai target
pusat dan target provinsi yang di janjikan pada tahun 2019.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
90100 100 100 100 100 100 100 96 94 93 91 90 89 85.7
74 68 64
CAKUPAN PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL TH 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 60
Grafik 24 : Tren Cakupan Puskesmas Yang Melaksanakan Kelas Ibu Hamil Dari
Tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Dari grafik diatas dapat dilihat terjadi kenaikan capaian puskesmas yang
melaksankan kelas ibu hamil tahun 2018 sebesar 82, 17% menjadi 90 % pada
tahun 2019.
Peningkatan ini dapat terlaksana antara lain Pencapaian Program
Pelaksanaan Kelas ibu Hamil ditunjang dengan peran aktif dari bidan didesa
dan masyarakat khususnya bagi ibu hamil dan keluarganya untuk berperan aktif
mengikuti kelas ibu hamil yang di buat oleh pihak puskesmas dan dilaskanakan
oleh bidan yang ada di desa. Hal yang mempengaruhi cakupan pelaksanaan
program adalah berubahnya indikator pelaksanaan dimana puskesmas akan
tercatat sebagai puskesmas yang melakasanakan Kelas Ibu Hamil jika sudah
50% telah melaksanakan kelas ibu hamil di wilayahnya sehingga membuat
presentase cakupan program pada saat proses penginputan data menjadi
berkurang. Perubahan Definisi operasional ini belum tersosialisasi sampai ke
tingkat Puskesmas.
82.17
90.0
2018 2019
TREN CAKUPAN PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL DARI TAHUN 2018-2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 61
G. Persentase Puskesmas Yang Melakukan Orientasi Program
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
merupakan upaya pemerintah dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di
Indonesia.
Kegiatan pendataan ibu hamil dilakukan oleh bidan dan kader kesehatan.
Bidan desa melakukan konseling tentang P4K pada ibu hamil . sebagai legalitas
jika ibu hamil telah terdata dan diberi konseling P4K rumah ibu hamil ditempel
dengan stiker P4K. Kegiatan pendataan ibu hamil dapat terlaksana dengan baik
(100%), notifikasi stiker P4K terlaksana dengan baik, penempelan stiker
dilakukan oleh kader, ibu hamil, dan bidan desa.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan
persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) pada tahun 2019 adalah 100%
dengan distibusi capaian per Kab/Kota sebagai berikut :
Tabel 13 :Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi program
perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) pada tahun 2019
berdasarkan Kab/Kota :
NO KAB PUSKESMAS YANG MELAKUKAN
ORIENTASI PROGRAM
PERENCANAAN PERSALINAN DAN
PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K)
SASARAN ABSOLUT CAPAIAN
1 Buton 14 14 100
2 Muna 28 28 100
3 Konawe 27 27 100
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 62
4 Kolaka 14 14 100
5 Konawe Selatan 24 24 100
6 Bombana 22 22 100
7 Wakatobi 20 20 100
8 Kolaka Utara 16 16 100
9 Buton Utara 10 10 100
10 Konawe Utara 22 22 100
11 Kolaka Timur 12 12 100
12 Konawe Kepulauan 8 8 100
13 Muna Barat 15 15 100
14 Buton Tengah 14 14 100
15 Buton Selatan 9 9 100
16 Kota Kendari 15 15 100
17 Kota Bau-Bau 17 17 100
PROVINSI 287 287 100
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Tren cakupan berdasarkan Kab/Kota dapat dilihat pada grafik berikut :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 63
Grafik 25 : tren Persentase puskesmas yang melaksanakan P4K pada tahun
2019 berdasarkan Kab/Kota
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Capaian Persentase Puskesmas
yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan
komplikasi (P4K) pada tahun 2019 adalah 100% untuk di semua Kab/Kota.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 26 : Tren Capaian Puskesmas yang melakukan Orientasi Program
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dari tahun 2018-
2019
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
CAKUPAN PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN P4 K TH 2019
100 100
2018 2019
PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKUKAN ORIENTASI P4K TAHUN 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 64
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Dari grafik diatas capat dilihat bahwa tren capaian Persentase
Puskesmas yang melakukan orientasi P4K dari tahun 2018-2019 tetap 100%
atau telah dilaksanakan di setiap puskesmas yang ada di 17 Kab/Kota di
Provinsi Sulawesi Tenggara. Dimana proses pelaksanaan mulai dari orientasi,
penempelan stiker hingga proses pemantauan dan konseling kepada ibu hamil
dan keluarga mulai dari masa kehmilan, bersalin, hingga nifas. Orientasi kepada
masyarakat khususnya pemerintah setempat dilakukan untuk menunjang
keberhasilan program P4K untuk menekan angka kasus kematian ibu baik pada
saat hamil, bersalin, hingga nifas. Namun demikian , terdapat beberapa
hambatan Dalam pelaksanaan P4K, sehingga belum bisa dikatakan terlaksanan
secara optimal. Sumber pendanaan pelaksanaan P4K yaitu dari dana APBD dan
dana BOK serta pemberdayaan masyarakat, namun kondisi dilapangan
dihadapkan pada kurang proaktifnya masyarakat.
Berdasarkan hasl monev rutin, pemahaman kab/kota dan Puskesmas
tentang indikator Puskesmas yang melaksanakan Orientasi P4K, sehingga
kualitas pelaksanaan belum sesuai standar, hal ini menjadi masukan bagi
pengelola program kesga propinsi untuk tetap melakukan sosialisasi indikator
P4K, melakukan advokasi untuk pemenuhan fasilitas yang mendukung P4K
1.3 INDIKATOR PROGRAM PEMBINAAN PEMBINAAN UPAYA
KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
Capaian Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga adalah
sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 65
No
.
Sasaran
Program
/Kegiata
n
Indikator Kinerja Targe
t
Targe
t
provin
si
Capai
an
Progr
am
(1
)
(2) (3) (4) (5) (6)
1. Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
1.
2.
3.
4.
Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan kesehatan
kerja dasar
Jumlah pos UKK yang
terbentuk di daerah PPI/TPI
Persentase fasiltas
pemeriksaan kesehatan TKI
yang memenuhi standar
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kegiatan
kesehatan olahraga pada
kelompok masyarakat di
wilayah kerjanya
80%
730
100%
60%
75%
-
-
65%
89%
36
-
91%
1.3.1 HASIL CAPAIAN PROGRAM PEMBINAAN PEMBINAAN UPAYA
KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
A. PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN KESEHATAN
KERJA DASAR
Pelayanan kesehatan kerja dasar adalah upaya pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat pekerja secara minimal dan paripurna meliputi upaya
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 66
peningkatan kesehatan kerja, pencegahan, penyembuhan serta pemulihan PAK
dan PAHK oleh institusi pelayanan kesehatan kerja dasar.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar
pada tahun 2019 adalah 89% dengan distibusi capaian per Kab/Kota sebagai
berikut :
tabel 14 : Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja
Dasar pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota :
No Kab./Kota Persentase Puskesmas yg
melaksanakan Kesehatan Kerja
Dasar
Sasaran Absolut capaian
1 Buton 14 14 100
2 Muna 28 25 89
3 Konawe 27 21 78
4 Kolaka 14 14 100
5 Konawe Selatan 24 20 83
6 Bombana 22 15 68
7 Wakatobi 20 20 100
8 Kolaka Utara 16 16 100
9 Buton Utara 10 10 100
10 Konawe Utara 22 20 91
11 Kolaka Timur 12 12 100
12 Konawe Kepulauan 8 6 75
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 67
13 Muna Barat 15 10 67
14 Buton Tengah 14 10 71
15 Buton Selatan 9 9 100
16 Kota Kendari 15 15 100
17 Kota Bau-Bau 17 17 100
provinsi 287 254 89
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019
Tren cakupan berdasarkan Kab/Kota dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 27: tren Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar
pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019
Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa cakupan tertinggi
ditempati oleh 9 Kab/Kota yaitu Kab.Buton, Kab. Kolaka, Kab.wakatobi, Kab,
Kolaka Utara, Kab.Buton Utara,Kab.Kolaka Timur, Kab.Buton Selatan, Kota
Kendari, Kota Baubau yaitu 100% dan yang terendah adalah Kab.Muna Barat
dengan cakupan 67%. Dari target Pusat sebesar 80% dan target Provinsi
89100
8978
10083
68
100 100 10091
100
7567 71
100 100 100
Persentase Puskesmas yg melaksanakan Kesehatan Kerja Dasar TH 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 68
sebesar 75% , cakupan yang di dapatkan adalah 89%, dimana hal ini sudah
mencapai target pusat dan target provinsi yang di janjikan pada tahun 2019.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 28 : Tren Cakupan Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja
Dasar Dari Tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019
Dari grafik diatas dapat dilihat terjadi kenaikan capaian puskesmas yang
menyelenggarakan kesehatan kerja dasar tahun 2018 sebesar 74, 5% menjadi
89 % pada tahun 2019.
Keberhasilan pencapaian program ini didukung karena sudah meratanya
informasi serta sosialisasi terkait program kesehatan kerja dasar pada setiap
instansi maupun perusahaan yang tersebar di semua wilayah kab/kota. Hal ini
dapat dilihat bahwa dengan adanya kampanye GERMAS (Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat ) maka hampir disemua instansi dan perusahaan menggalakan
aktivitas fisiki seperti perengan di sela-sela waktu kerjanya. Hal ini sanga
berpengaruh pada kesehatan para pekerja terutama yang bekerja dengan
tingkat stress yang tinggi.
74.5
89
2018 2019
Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja Dasar
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 69
B.JUMLAH POS UKK YANG TERBENTUK DI DAERAH PPI / TPI
Sesuai dengan definisi operasional, jumlah Pos UKK yang terbentuk di
daerah PPI / TPI adalah jumlah pos UKK yang dibentuk dan dibina masyarakat
yang difasilitasi oleh Puskesmas. Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
belum ada fasilitas yang di tunjuk sehingga kegiatan ini belum
dilaksanakan.Namun untuk pelaksanaan Pos UKK diwilayah Kerja Puskesmas
telah dilaksanakan
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Jumlah Pos Ukk Yang Terbentuk di wilayah kerja puskesmas pada tahun
2019 adalah 36 pos UKK dengan distibusi capaian per Kab/Kota sebagai berikut
:
Tabel 15 : Jumlah Pos Ukk Yang Terbentuk Di wilayah kerja Puskesmas pada
tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota :
No Kab./Kota
Jumlah Pos Ukk Yang Terbentuk
Di wilayah kerja Puskesmas
Sasaran Absolut
1 Buton 6 2
2 Muna 9 1
3 Konawe 7
4 Kolaka 9 6
5 Konawe Selatan 7
6 Bombana 6
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 70
7 Wakatobi 6 13
8 Kolaka Utara 9 7
9 Buton Utara 6
10 Konawe Utara 6
11 Kolaka Timur 6
12 Konawe Kepulauan 6
13 Muna Barat 6
14 Buton Tengah 6
15 Buton Selatan 6
16 Kota Kendari 9 3
17 Kota Bau-Bau 9 4
Provinsi 119 36
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019
Tren cakupan berdasarkan Kab/Kota dapat dilihat pada grafik berikut :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 71
Grafik 29 : tren Jumlah Pos Ukk Yang Terbentuk Di wilayah kerja Puskesmas
pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019
Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa cakupan tertinggi
adalah di Kota Kab. Wakatobi yaitu 13 Pos UKK dan yang terendah sebanyak 10
Kabupaten yaitu Kab.Konawe, Kab.Konawe Selatan, Kab.Bombana, Kab.Buton
Utara, Kab.Konawe Utara, Kab.Kolaka Timur, Kab.Konawe Kepulauan,
Kab.Muna Barat, Kab. Buton tengah, Kab.Buton Selatan dengan dengan tidak
adanya pos UKK yang terbentuk. Dari target Pusat sebesar 730 Pos UKK dan
target Provinsi sebesar - Pos UKK , cakupan yang di dapatkan adalah 36 Pos
UKK, dimana hal ini belum mencapai target pusat dan target Provinsi pada
tahun 2019.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
36
2 1 0
6
0 0
13
7
0 0 0 0 0 0 03 4
Persentase Terbentuknya Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas TH 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 72
Grafik 30: Tren Jumlah Pos Ukk Yang Terbentuk Di wilayah kerja Puskesmas l
Dari Tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019
Dari grafik diatas dapat dilihat terjadi penurunan capaian jumlah pos
UKK yang terbentuk diwilayah kerja puskesmas tahun 2018 sebesar 48
menjadi 36 pada tahun 2019.
Masalah yang di hadapi dalam pelaksanaan Pembentukan Pos UKK
antara lain Para kader Pos UKK kurang mendapatkan pelatihan dan bimbingan
tentang peran dan fungsi kader Pos UKK. Masalah keuangan dimana Pos UKK
tersebut tidak mempunyai uang kas untuk melakukan suatu kegiatan
.Partisipasi anggota pekerja dalam pelaksanaan kegiatan di Pos UKK. Dalam
penelitian ini informan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
dikarenakan kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang baik tentang
peran dan fungsi kader.
C. PERSENTASE FASILTAS PEMERIKSAAN KESEHATAN TKI YANG
MEMENUHI STANDAR
Sesuai dengan definisi operasional, persentase fasilitas pemeriksaan
kesehatan TKI yang memenuhi standar adalah Rumah Sakit atau klinik utama
48
36
2018 2019
Jumlah Pos UKK Yang Tebentuk Di Wilayah Kerja Puskesmas
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 73
yang ditetapkan Menteri Kesehatan RI dan telah dibina oleh Kementerian
Kesehatan RI yang dapat menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan calon TKI
sesuai standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan
RI. Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara belum ada fasilitas yang di tunjuk
sehingga kegiatan ini belum dilaksanakan.
D. PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
KESEHATAN OLAHRAGA PADA KELOMPOK MASYARAKAT DI WILAYAH
KERJANYA
Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga
pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya menurut definisi operasionalnya
adalah Puskemas yang menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga melalui
pembinaan kelompok olahraga dan atau pelayanan kesehatan olahraga di
wilayah kerjanya.
Kegiatan pembinaan Puskesmas diawali dengan pelatihan tenaga
kesehatan, bimbingan teknis dan manajemen kesehatan olahraga berjenjang
yang melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait. Peran dinas Kesehatan
di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam membina Puskesmas yang
menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga
pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya pada tahun 2019 adalah 91%
dengan distibusi capaian per Kab/Kota sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 74
Tabel 16 : Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan
olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya pada tahun 2019
berdasarkan Kab/Kota :
No Kab./Kota
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kegiatan kesehatan
olahraga pada kelompok masyarakat di
wilayah kerjanya
Sasaran Absolut %
1 Buton 14 14 100
2 Muna 28 28 100
3 Konawe 27 21 77,8
4 Kolaka 14 14 100
5 Konawe Selatan 24 22 91,7
6 Bombana 22 20 90,9
7 Wakatobi 20 20 100
8 Kolaka Utara 16 16 100
9 Buton Utara 10 10 100
10 Konawe Utara 22 15 68,2
11 Kolaka Timur 12 12 100
12 Konawe Kepulauan 8 7 86
13 Muna Barat 15 10 66,7
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 75
14 Buton Tengah 14 10 71,4
15 Buton Selatan 9 9 100
16 Kota Kendari 15 15 100
17 Kota Bau-Bau 17 17 100
Provinsi 287 259 91
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019
Tren cakupan berdasarkan Kab/Kota dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 31: tren Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga
pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya pada tahun 2019
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Gizi Kesjaor Tahun 2019
Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa cakupan tertinggi
adalah di 10 Kabupaten/ Kota yaitu Kab.Buton, Kab.Muna, Kab. Kolaka,
91100 100
78
10092 91
100 100 100
68
10086
67 71
100 100 100
Persentase Puskesmas yg melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga pd masyarakat di Wilayah kerjanya TH 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 76
Kab.Wakatobi, Kab.Kolaka UtaraKab.Buton Utara, Kab.Kolaka Timur, Kab.Buton
Selatan, Kota Kendari, Kota Baubau yaitu 100% dan yang terendah adalah Kab.
Muna Barat dengan cakupan 67%. Dari target Pusat sebesar 60% dan target
Provinsi sebesar 65% , cakupan yang di dapatkan adalah 91 %, dimana hal ini
sudah mencapai target pusat dan target Provinsi yang di janjikan pada tahun
2019.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 33 : Tren Cakupan Puskesmas Puskesmas yang melaksanakan kegiatan
kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Dari Tahun
2018-2019
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Dari grafik diatas dapat dilihat terjadi kenaikan yang cukup signifikan
terkait capaian puskesmas Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan
olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya tahun 2018 sebesar
75% menjadi 91 % pada tahun 2019.
75
91
2018 2019
Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 77
Penunjang keberhasilan program ini dapat terlaksana berkat kerjasama
dan peran aktif dari masyarakat dan pihak puskesmas untuk membentuk dan
mengadvokasi terbentuknya kelompok-kelompok olahraga yang aktif
melaksanakan kegiatan di masyarakat. Senam pagi setiap akhir minggu sudah
hampir menjadi kebiasaan rutin bagi masyarakat di wilayah sulawesi tenggara,
khusunya di daerah akses dan mobilatasi penduduk yang padat seperti Kota
Kendari dan Kota Baubau serta Kab.Koalaka dan beberapa Kab.Lainnya.
Progrma GERMAS sangat berperan penting untuk peningkatan capaian program
ini di tahun 2019.
1.4 PENYEHATAN LINGKUNGAN
Capaian program Penyehatan Lingkungan tahun 2019 adalah sebagai berikut :
No
.
Sasaran
Program/K
egiatan
Indikator Kinerja Target Target
provin
si
Capaian
Program
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Penyehatan
Lingkungan
1.
2.
3.
4.
5.
Jumlah desa/kelurahan yang
melaksanakan STBM
(Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat)
Persentase Sarana air minum
yang dilakukan pengawasan
Persentase Tempat-tempat
umum (TTU) yang
memenuhi syarat kesehatan
Persentase RS yang
melakukan pengelolaan
limbah medis sesuai standar
Persentase Tempat
45.000
50%
58%
36%
32%
2247
50%
58%
36%
32%
1199
desa/Kel.
26,47 %
57,99 %
19,35 %
38,56 %
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 78
6.
Pengelolaan Makanan (TPM)
yang memenuhi syarat
kesehatan
Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan tatanan
kawasan sehat
386
4
4 kab/kota
1.4.1 HASIL CAPAIAN PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN
A. JUMLAH DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN STBM
(SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT)
Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM) dilakukan dengan
upaya pendekatan Sanitasi Total yang dikenal dengan Community Led Total
Sanitation ( CLTS ) . Pada gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (
STBM) ini terdapat 5 (lima ) pilar yaitu :
1. Perilaku buang air besar di jamban atau stop buang air besar sembarangan
2. Cuci tangan pakai sabun
3. Pengelolaan air minum skala rumah tangga
4. Pengamanan air limbah skala rumah tangga
5. Pengamanan sampah skala rumah tangga
Pendekatan STBM ini secara sederhana mengabstraksi prinsip-prinsip
antara lain menghandalkan partisipasi masyarakat secara aktif tanpa subsidi
dari luar , solidaritas sosial dan kebanggaan masyarakat sebagai elemen
motivasi.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (sanitasi total berbasis
masyarakat) pada tahun 2019 adalah 1199 desa/Kelurahan dengan distibusi
capaian per Kab/Kota sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 79
Tabel 17 : Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (sanitasi total
berbasis masyarakat) pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota :
No Kab./Kota
Jumlah Kab/Kota
yang
menyelenggarakan
tatanan Kawasan
Sehat
Absolut
1 BUTON 79
2 MUNA 94
3 KONAWE 59
4 KOLAKA 135
5 KONAWE SELATAN 165
6 BOMBANA 120
7 WAKATOBI 62
8 KOLAKA UTARA 118
9 BUTON UTARA 67
10 KONAWE UTARA 19
11 KOLAKA TIMUR 86
12 KONAWE KEPULAUAN 12
13 MUNA BARAT 23
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 80
14 BUTON TENGAH 15
15 BUTON SELATAN 41
16 KOTA KENDARI 64
17 KOTA BAUBAU 40
PROVINSI 1199
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Tren cakupan berdasarkan Kab/Kota dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 34 : tren Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (sanitasi total
berbasis masyarakat) pada tahun 2019
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa cakupan tertinggi
ditempati oleh Kab. Konawe Selatan yaitu 165 desa yang terendah adalah
Kab.Konawe Kepulauan dengan cakupan 12 desa. Dari target Pusat sebesar
1199
79 94 59 135 165 120 62 118 67 19 86 12 23 15 41 64 40
CAPAIAN JUMLAH DESA YANG MELAKSANAKAN STBM TW2 TH 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 81
45000 desa dikonversi ke target Provinsi sebesar 2247 desa/Kelurahan,
cakupan yang di dapatkan adalah 1199 atau 53% dari total sasaran yang di
targetkan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini belum mencapai target pusat
dan target provinsi yang di janjikan pada tahun 2019.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 35 : Tren Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM Dari Tahun
2018-2019
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Dari grafik diatas dapat dilihat terjadi kenaikan yang cukup signifikan
capaian desa /kelurahan yang melaksanakan STBM tahun 2018 sebesar 1045
menjadi 1199 pada tahun 2019.
Permasalahan umum yang di dapatkan adalah masih sulitnya merubah
pola prilaku masyarakat serta masih kurangya parsipasi aktif dari pemerintah
setempat yang terkadang kurang memberikan perhatian pada permasalahan-
permasalahan lingkungan. Solusi alternative adalah advokasi kepada
masyarakat melalui promosi kesehatan menggunakan media-media yang
mudah untuk di akses masyarakat seperti media online, media cetak, leaflet,
poster , dll.
1045
1199
2018 2019
TREN JUMLAH DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN STBM DARI TAHUN 2018-2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 82
B. PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN
PENGAWASAN
Pengawasan kualitas air merupakan kegiatan pengamatan terhadap air
yang dikonsumsi oleh masyarakat baik yang berasal dari jaringan perpipaan
maupun yang bukan dari jaringan perpipaan dengan tujuan agar apabila
terjadi penyimpangan terhadap kualitas airnya baik dari segi bakteriologis, fisik
maupun kimia akan dilakukan perbaikan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 736
tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan kualitas air bahwa kegiatan
pengawasan kualitas air minum meliputi 1) Inspeksi kesehatan lingkungan
dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor
risikonya, 2) pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil
inspeksi kesehatan lingkungan, 3) pengujian kualitas air minum dilakukan
dilaboratorium yang terakreditasi, 4) analisis hasil pengujian laboratorium, 5)
rekomendasi untuk pelaksanaan tindaklanjut.
ANALISIS CAPAIAN PROGRAM
Persentase Sarana Air Minum Yang Dilakukan Pengawasan pada tahun 2019
adalah 26,47% dengan distibusi capaian per Kab/Kota sebagai berikut :
Tabel 18 : Persentase Sarana Air Minum Yang Dilakukan Pengawasan pada
tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota :
No Kab./Kota
Persentase Sarana Air Minum
Yang Dilakukan Pengawasan
Sasaran Absolut %
1 BUTON 1 0 0,00
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 83
2 MUNA 12 0 0,00
3 KONAWE 2 1 50,00
4 KOLAKA 77 0 0
5 KONAWE SELATAN 32 0 0
6 BOMBANA 14 0 0
7 WAKATOBI 1 0 0
8 KOLAKA UTARA 1 1 100,00
9 BUTON UTARA 36 0 0
10 KONAWE UTARA 1 0 0
11 KOLAKA TIMUR 19 1 5,26
12 KONAWE KEPULAUAN 9 0 -
13 MUNA BARAT 2 0 0,00
14 BUTON TENGAH 31 0 0
15 BUTON SELATAN 48 0 0,00
16 KOTA KENDARI 163 142 87,1166
17 KOTA BAUBAU 129 8 0
provinsi 578 153 26,47
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Tren cakupan berdasarkan Kab/Kota dapat dilihat pada grafik berikut :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 84
Grafik 36 : tren Persentase Persentase Sarana Air Minum Yang Dilakukan
Pengawasan pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa cakupan tertinggi
ditempati oleh Kabupaten yaitu Kab.Kolaka Utara yaitu 100% dan yang
terendah adalah di 13 Kabupaten yaitu Kab.Buton, Kab.Muna, Kab.Kolaka,
Kab.Konawe Selatan, Kab.Bombana, Kab.Wakatobi, Kab.Buton Utara,
Kab.Konawe Utara, Kab.Konawe Kepulauan, Kab.Muna Barat, Kab.Buton
Tengah, Kab.Buton Selatan, Kota Baubau dengan cakupan 0%. Dari target
Pusat sebesar 50% dan target Provinsi sebesar 50% , cakupan yang di
dapatkan adalah 26,47 %, dimana hal ini belum mencapai target pusat dan
target provinsi yang di janjikan pada tahun 2019.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
26.47
0 0
50
0 0 0 0
100
0 0 5 0 0 0 0
87
0
CAPAIAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM TH 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 85
Grafik 37 : Tren Cakupan Persentase Sarana Air Minum Yang Dilakukan
Pengawasan Dari Tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Dari grafik diatas dapat dilihat terjadi kenaikan capaian sarana air minum
yang dilakukan pengawasan tahun 2018 sebesar 25,69% menjadi 26,47 %
pada tahun 2019.
Hal ini didasarkan masih kurangya partispasi dari tempat-tempat
penyedia pelayanan air bersih untuk berperan aktif memeriksakan kualitas air
minumnya. Pada daerah perkotaan sudah menjamur banyak jasa penyedia air
minum isi ulang dalam bentuk galon, sehingga sangat perlu dilakukan
pengawasan karena hampir semua masyarakat menggunakan air bersih untuk
minum dengan melakukan pengisian pada penyedia air bersih isi ulang.
C. PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) YANG MEMENUHI
SYARAT KESEHATAN
Tempat-Tempat Umum juga dapat menimbulkan dampak yang buruk
bagi kesehatan apabila tidak dikelola dengan baik, oleh sebab itu menjadi tugas
dari petugas kesehatan lingkungan (sanitarian) untuk melakukan pemantauan
dan pengawasan secara berkala.
25.69
26.47
2018 2019
TREN CAKUPAN PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN PENGAWASAN DARI TAHUN 2018-2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 86
Melakukan pengawasan dan memeriksa item-item yang berkaitan
dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan pada umumnya. fasilitas sanitasi
yang diawasi seperti (airbersih/minum, pembuangan kotoran, limbah, sarana
pengumpulan dan pembuangan sampah). titik berat kegiatan pada pengadaan
fasilitas sanitas, penggunaan fasilitas serta pemeliharan fasilitas sanitasi yang
ada.
ANALISIS CAPAIAN PROGRAM
Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan pada
tahun 2019 adalah 457,99% dengan distibusi capaian per Kab/Kota sebagai
berikut :
Tabel 19 : Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat
kesehatan pada tahun 2019
No Kab./Kota
Persentase tempat-tempat
umum (TTU) yang memenuhi
syarat kesehatan
Sasaran Absolut %
1 BUTON 244 140 57,38
2 MUNA 715 367 51,33
3 KONAWE 936 504 53,85
4 KOLAKA 660 408 61,82
5 KONAWE SELATAN 460 229 49,78
6 BOMBANA 556 286 51,44
7 WAKATOBI 208 105 50,481
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 87
8 KOLAKA UTARA 427 265 62,06
9 BUTON UTARA 222 127 57,21
10 KONAWE UTARA 173 93 53,76
11 KOLAKA TIMUR 527 297 56,36
12 KONAWE KEPULAUAN 157 95 60,51
13 MUNA BARAT 136 75 55,15
14 BUTON TENGAH 344 216 62,79
15 BUTON SELATAN 238 119 50,00
16 KOTA KENDARI 631 506 80,19
17 KOTA BAUBAU 297 187 62,96
provinsi 6931 4019 57,99
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Tren cakupan berdasarkan Kab/Kota dapat dilihat pada grafik berikut :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 88
Grafik 38 : tren Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat
kesehatan pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa cakupan tertinggi
ditempati oleh Kota Kendari yaitu 80% dan yang terendah adalah Kab.Buton
Selatan dan Kab. Konawe Selatan serta Wakatobi dengan capaian 50%Dari
target Pusat sebesar 58% dan target Provinsi sebesar 58% , cakupan yang di
dapatkan adalah 58 %, dimana hal ini sudah mencapai target pusat dan target
provinsi yang di janjikan pada tahun 2019.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
58 57 51 5462
50 51 5062 57 54 56 61 55
6350
80
63
CAPAIAN TTU YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN TH 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 89
Grafik 39 : Tren Cakupan Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) Yang
Memenuhi Syarat Kesehatan Dari Tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Rutin Seksi bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun
2019
Dari grafik diatas dapat dilihat terjadi kenaikan yang cukup signifikan
tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2018
sebesar 51% menjadi 58% pada tahun 2019.
Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan program antara lain :
Dari sisi Pelaku Usaha :
1. Belum adanya pengertian dari para pengusaha mengenai peraturab per
undang-undangn yang menyangkut usha STTU dan kaitannya dengan usaha
kesehtan masyarakat
2. Belum mengetahui / kesadaran mengenai pentingnya usaha STTU untuk
menghindari terjadinya kecelakaan atau penularan penyakit
3. Adanya sikap keberata dari pengusaha untuk memenuhi persyaratan-
persyaratan karena memerlukan biaya ekstra
4. Adanya sikap apatis dari masyarakat tenang adanya peraturan/persyaratan
dari STTU
Dari sisi Pemerintah :
51
58
2018 2019
TREN CAKUPAN PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN DARI TAHUN
2018-2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 90
1. Belum semua peralatan dimiliki oleh tenaga pengawas pada tingkat II dan
kecamatan
2. Masih terbatasnya pengetahan petugas dalam melaksanakan pengawasan
3. Masih minimnya dana yang dialokasikan untuk pengawasan STTU
4. Belum semua kecamatan /tingkat II memiliki sarana transportasi untuk
melakukan kegiatan pengawasan.
D. PERSENTASE R UMAH SAKIT YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN
LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR
Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan
rumah sakit dalam bentuk padat, cair dan gas. Limbah medis masuk kedalam
kategori limbah bahan berbaahaya dan beracun sehingga penanganan dan
pengelolaannya harus dilakukan secara spesifik mulai dari sumber hingga
pemusnahan akhir.
ANALISIS CAPAIAN PROGRAM
Persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis
sesuai standar pada tahun 2019 adalah 17,14% dengan distibusi capaian per
Kab/Kota sebagai berikut :
tabel 20 : Persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis
sesuai standar pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota :
No Kab./Kota Persentase RS yang
melakukan Pengelolaan
Limbah Medis sesuai standar
Sasaran Absolut %
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 91
1 BUTON 1 0 0
2 MUNA 1 0 0
3 KONAWE 1 0 0
4 KOLAKA 2 0 0
5 KONAWE SELATAN 1 1 100
6 BOMBANA 1 0 0
7 WAKATOBI 1 0 0
8 KOLAKA UTARA 1 0 0
9 BUTON UTARA 1 0 0
10 KONAWE UTARA 1 0 0
11 KOLAKA TIMUR 1 0 0
12 KONAWE KEPULAUAN 1 0 0
13 MUNA BARAT 1 0 0
14 BUTON TENGAH 1 0 0
15 BUTON SELATAN 1 0 0
16 KOTA KENDARI 13 4 30,77
17 KOTA BAUBAU 2 1 50
Provinsi 31 6 19,35
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Tren cakupan berdasarkan Kab/Kota dapat dilihat pada grafik berikut :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 92
Grafik 40 : Tren Persentase Rumah Sakit yang melakukan pengelolaan limbah
medis sesuai standar pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa cakupan tertinggi
ditempati oleh Kab.Konawe Selatan yaitu 100% dan yang terendah adalah
ditempati oleh 14 Kab/Kota yang terdapat RS yang mengelola Limbah sesuai
Standar Dari target Pusat sebesar 36% dan target Provinsi sebesar 36% ,
cakupan yang di dapatkan adalah 19,35%, dimana hal ini belum mencapai
target pusat dan target provinsi yang di janjikan pada tahun 2019.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
19.35
0 0 0 0
100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.77
50
CAPAIAN RS MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS TH 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 93
Grafik 41 : Tren Cakupan Puskesmas Rumah Sakit yang melakukan
pengelolaan limbah medis sesuai standar Dari Tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Dari grafik diatas dapat dilihat terjadi kenaikan yang cukup signifikan
capaian tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan dari
tahun 2018 sebesar 17,14 17% menjadi 19,35 % pada tahun 2019.
Hal ini secara umum didasarkan karena permasalahan sarana dan
prasarana yang kurang memadai yang dimiliki oleh Rumah Sakit Untuk
mengatasi masalah pengelolan limbahnya. Alat inserator merupakan alat yang
cukup memerlukan biaya besar dan tak jarang hanya bisa disediakan oleh
rumah sakit besar dengan jumlah dana yang banyak. Kegiatan rumah sakit
yang sangat kompleks tidak saja memberikan dampak positif bagi masyarakat
sekitarnya tetapi juga mungkin dampak negatif itu berupa cemaran akibat
proses kegiatan maupun limbah yang dibuang tanpa pengelolaan yang benar.
Pengelolaan limbah rumah sakit yang tidak baik akan memicu resiko
terjadinya kecelakaan kerja dan penularan penyakit dari pasien ke pasien yang
lain maupun dari dan kepada masyarakat pengunjung rumah sakit. Oleh kerna
itu untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang
lain yang berada dilingkungan rumah sakit dan sekitarnya perlu kebijakan
sesuai manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan melaksanakan
17.14
19.35
2018 2019
TREN CAKUPAN PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN DARI TAHUN
2018-2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 94
kegiatan pengelolaan dan monitoring limbah rumah sakit sebagai salah satu
indikator penting yang perlu diperhatikan.
E. PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) YANG
MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
PPeennggaawwaassaann tteemmppaatt ppeennggoollaahhaann mmaakkaannaann,, ssaannggaatt ppeennttiinngg ddiillaakkssaannaakkaann
aaggaarr mmaassyyaarraakkaatt tteerrhhiinnddaarr ddaarrii ppeennuullaarraann ppeennyyaakkiitt mmeellaalluuii mmaakkaannaann ddaann
mmiinnuummaann.. PPeennggaawwaassaann yyaanngg ddiimmaakkssuuddkkaann aaddaallaahh ppeennggaawwaassaann ssaanniittaassii ddaassaarr
ddaann tteemmppaatt ppeennggoollaahhaann mmaauuppuunn tteemmppaatt ppeennyyiimmppaannaann mmaakkaannaann.. PPeennggaawwaassaann
tteerrhhaaddaapp tteemmppaatt ppeennggoollaahhaann mmaakkaannaann tteerruuttaammaa ddiiaarraahhkkaann ppaaddaa
hhootteell//rreessttoorraann,, jjaassaa bbooggaa,, ppeennggrraajjiinn mmaakkaannaann ppeeddaaggaanngg mmaakkaannaann jjaajjaannaann,,
llookkaassii mmaakkaannaann jjaajjaannaann,, iinndduussttrrii mmaakkaannaann,, TTPPMM iinndduussttrrii kkhhuussuuss,, ttookkoo mmaakkaannaann,,
ddeessaa ppeennggrraajjiinn ddaann TTPPMM llaaiinnnnyyaa..
ANALISIS CAPAIAN PROGRAM
Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat
kesehatan pada tahun 2019 adalah 38,56% dengan distibusi capaian per
Kab/Kota sebagai berikut :
Tabel 21 : Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi
syarat kesehatan pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota :
No Kab./Kota Persentase Tempat
Pengelolaan Makanan
(TPM) yg memenuhi
syarat kesehatan
Sasaran Absolut %
1 BUTON 20 1 5,00
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 95
2 MUNA 60 0 0,00
3 KONAWE 92 17 18,48
4 KOLAKA 570 183 32,11
5 KONAWE SELATAN 189 12 6,35
6 BOMBANA 50 2 4,00
7 WAKATOBI 68 13 19,12
8 KOLAKA UTARA 119 31 26,05
9 BUTON UTARA 142 42 29,58
10 KONAWE UTARA 17 1 5,88
11 KOLAKA TIMUR 85 15 17,65
12 KONAWE KEPULAUAN 20 0 0,00
13 MUNA BARAT 21 0 0,00
14 BUTON TENGAH 52 0 0,00
15 BUTON SELATAN 33 12 36,36
16 KOTA KENDARI 654 398 60,86
17 KOTA BAUBAU 754 409 54,24
Provinsi
2946 1136
38,56
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Tren cakupan berdasarkan Kab/Kota dapat dilihat pada grafik berikut :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 96
Grafik 42 : Tren Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang
memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa cakupan tertinggi
ditempati oleh Kota Kendari yaitu 60,86% dan yang terendah adalah 5
Kabupaten yaitu Kab. Muna, Kab.Bombana, Kab. Konawe Kepulauan, Kab.Muna
Barat, Kab.Buton Tengah dengan cakupan 0%. Dari target Pusat sebesar 32%
dan target Provinsi sebesar 32% , cakupan yang di dapatkan adalah 38,56 %,
dimana hal ini sudah mencapai target pusat dan target provinsi yang di
janjikan pada tahun 2019.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
38.56
5.000.00
18.48
32.11
6.35 4.00
19.1226.0529.58
5.8817.65
0.00 0.00 0.00
36.36
60.8654.24
CAPAIAN TPM YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN TH 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 97
Grafik 43 : Tren Tempat Pengelolaan Makanan (Tpm) Yang Memenuhi Syarat
Kesehatan Dari Tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Dari grafik diatas dapat dilihat terjadi kenaikan yang cukup signifikan
capaian tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
dari tahun 2018 sebesar 31,2% menjadi 38,56 % pada tahun 2019.
Pencapaian ini didukung dengan kerjasama antara pihak pemerintah
dan pihak tempat pengolahan makanan. Pengawasan dilakukan di setiap
tempat pengolahan makanan makanan terutama diarahkan pada
hotel/restoran, jasa boga, pengrajin makanan pedagang makanan jajanan,
lokasi makanan jajanan, industri makanan, TPM industri khusus, toko
makanan, desa pengrajin dan TPM lainnya.
F. JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN TATANAN
KAWASAN SEHAT
KKeeggiiaattaann KKaabbuuppaatteenn//KKoottaa sseehhaatt mmeerruuppaakkaann ssttrraatteeggii ddii eerraa ddeesseennttrraalliissaassii
uunnttuukk mmeennddoorroonngg ppootteennssii mmaassyyaarraakkaatt ddaann dduunniiaa uussaahhaa ddii ppeerrkkoottaaaann ddaann
wwiillaayyaahh kkaabbuuppaatteenn ddaallaamm mmeenniinnggkkaattkkaann kkuuaalliittaass lliinnggkkuunnggaann wwiillaayyaahhnnyyaa,,
sseehhiinnggggaa mmaammppuu mmeennggaattaassii bbeerrbbaaggaaii mmaassaallaahh lliinnggkkuunnggaann ssppeessiiffiikk yyaanngg aaddaa ddii
kkoottaa ddaann kkaabbuuppaatteenn..
31.2
38.56
2018 2019
TREN TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN DARI TAHUN 2018-2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 98
TTuujjuuaann ddaarrii pprrooggrraamm kkaabbuuppaatteenn//kkoottaa sseehhaatt aaddaallaahh tteerrccaappaaiinnyyaa ssuuaattuu
kkoonnddiissii KKaabbuuppaatteenn//KKoottaa yyaanngg bbeerrssiihh,, nnyyaammaann,, aammaann ddaann sseehhaatt uunnttuukk ddii hhuunnii
ddaann bbeekkeerrjjaa bbaaggii wwaarrggaannyyaa ddeennggaann tteerrllaakkssaannaannyyaa ppeemmbbaanngguunnaann ddii bbeerrbbaaggaaii
bbiiddaanngg..
ANALISIS CAPAIAN PROGRAM
Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat pada
tahun 2019 adalah 4 Kab/Kota dengan distibusi capaian per Kab/Kota sebagai
berikut :
Tabel 22 : Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan
sehat pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota :
No Kab./Kota Jumlah Kab/Kota yang
menyelenggarakan
tatanan Kawasan Sehat
Absolut
1 BUTON 0
2 MUNA 1
3 KONAWE 0
4 KOLAKA 0
5 KONAWE SELATAN 0
6 BOMBANA 0
7 WAKATOBI 1
8 KOLAKA UTARA 0
9 BUTON UTARA 0
10 KONAWE UTARA 0
11 KOLAKA TIMUR 1
12 KONAWE KEPULAUAN 1
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 99
13 MUNA BARAT 0
14 BUTON TENGAH 0
15 BUTON SELATAN 0
16 KOTA KENDARI 0
17 KOTA BAUBAU 0
Provinsi 4
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Tren cakupan berdasarkan Kab/Kota dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 44 : Tren Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan tatanan
kawasan sehat pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Berdasarkan data diatas bahwa hanya 4 Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan tatanan kawasan sehat tahun 2019 yaitu Kab.Muna, Kab.
Wakatobi, Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe Kepulalaun sedangkan 13
Kabupaten lainnya masih belum menyelenggarakan kegiatan tersebut. Hal ini
4
0
1
0 0 0 0
1
0 0 0
1 1
0 0 0 0 0
CAPAIAN JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN TATANAN KAWASAN SEHAT TH
2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 100
masih jauh dari harapan jika di lihat target provinsi yang dijanjikan yaitu 17
Kab/Kota se Sulawesi Tenggara.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 45 : Tren Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Tatanan
Kawasan Sehat Dari Tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Dari grafik diatas dapat dilihat tidak terjadi kenaikan Jumlah
Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat tahun 2018 -
2019 sebesar 4 Kabupaten.
Susahnya proses penerapan terkait aturan kawasan sehat pada masing-
masing kab/kota menjadi kendala dimana outputnya adalah adanya peraturan
daerah terkait tatanan kawasan sehat. Solusi alternatif yang dapat dilakukan
adalah advokasi ke pemerintah daerah agar mau membuat regulasi terkait
kawasan sehat sehingga dapat meningkatkan capaian program.
4
4
2018 2019
TREN JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN TATANAN KAWASAN SEHAT DARI
TAHUN 2018-2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 101
1.5 PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Capaian Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
tahun 2019 adalah sebagai berikut :
No
.
Sasaran
Program/K
egiatan
Indikator Kinerja Target Targe
t
provi
nsi
Capaia
n
Progra
m
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Promosi
Kesehatan
dan
Pemberdayaa
n Masyarakat
1.
2.
3.
4.
Persentase Kab/Kota yang memiliki
Kebijakan PHBS
Persentase desa yang
memanfaatkan dana desa 10%
untuk UKBM
Jumlah dunia usaha yang
memanfaatkan CSRnya untuk
program kesehatan
Jumlah organisasi kemasyarakatan
yang memanfaatkan sumber
dayanya untuk mendukung
kesehatan
80%
50%
20
15
70%
40%
20
15
71%
70,4%
5
17
1.5.1 HASIL CAPAIAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
AA.. PPEERRSSEENNTTAASSEE KKAABB//KKOOTTAA YYAANNGG MMEEMMIILLIIKKII KKEEBBIIJJAAKKAANN PPHHBBSS
PPeemmbbiinnaaaann PPHHBBSS ddii rruummaahh ttaannggggaa jjuuggaa ddiittuujjuukkaann uunnttuukk mmeemmppeerrcceeppaatt
tteerrwwuujjuuddnnyyaa RRuummaahh TTaannggggaa bbeerr –– PPHHBBSS sseebbaaggaaii ssaallaahh ssaattuu iinnddiikkaattoorr DDeessaa
SSeehhaatt,, KKeeccaammaattaann SSeehhaatt,, KKaabbuuppaatteenn//KKoottaa SSeehhaatt,, PPrroovviinnssii SSeehhaatt ddaann IInnddoonneessiiaa
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 102
SSeehhaatt.. OOlleehh kkaarreennaa iittuu bbeerrbbaaggaaii uuppaayyaa ppeemmbbeerrddaayyaaaann,, bbiinnaa ssuuaassaannaa,, aaddvvookkaassii
ddaann ppeennggggaallaannggaann kkeemmiittrraaaann ddiillaakkuukkaann uunnttuukk mmeemmppeerrcceeppaatt tteerrccaappaaiinnyyaa RRuummaahh
TTaannggggaa BBeerr--PPHHBBSS TTaahhuunn 22001188 PPrroovviinnssii SSuullaawweessii TTeennggggaarraa ddiittaarrggeettkkaann 5500 %%..
PPHHBBSS ddii RRuummaahh TTaannggggaa tteellaahh mmeennjjaaddii ssaallaahh ssaattuu kkeewweennaannggaann wwaajjiibb
ssttaannddaarr PPeellaayyaannaann MMiinniimmaall bbiiddaanngg KKeesseehhaattaann bbaaggii PPeemmeerriinnttaahh KKaabbuuppaatteenn//KKoottaa
sseessuuaaii PPeerraattuurraann PPeemmeerriinnttaahh NNoommoorr 6655 TTaahhuunn 22000055.. PPeemmbbiinnaaaann PPHHBBSS ddii
RRuummaahh TTaannggggaa jjuuggaa tteellaahh mmeennjjaaddii bbaaggiiaann ddaarrii KKeessaattuuaann GGeerraakk PPKKKK -- KKBB --
KKeesseehhaattaann sseejjaakk TTaahhuunn 22000055..
ANALISIS CAPAIAN PROGRAM
Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS pada tahun 2019
adalah 70,6% Kab/Kota dengan distibusi capaian per Kab/Kota sebagai berikut
:
Tabel 23 : Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS pada tahun 2019
berdasarkan Kab/Kota :
No Kab./Kota Persentase KAB/KOTA
Yang Memiliki Kebijakan
PHBS
Jumlah
Kebijakan
%
1 BUTON 4 100
2 MUNA 1 100
3 KONAWE 1 100
4 KOLAKA 1 100
5 KONAWE SELATAN 2 100
6 BOMBANA 1 100
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 103
7 WAKATOBI 0 0,00
8 KOLAKA UTARA 1 100
9 BUTON UTARA 3 100
10 KONAWE UTARA 0 0,00
11 KOLAKA TIMUR 2 100
12 KONAWE
KEPULAUAN
1 100
13 MUNA BARAT 0 0,00
14 BUTON TENGAH 0 0,00
15 BUTON SELATAN 0 0,00
16 KOTA KENDARI 1 100
17 KOTA BAUBAU 11 100
Provinsi 29 70,6
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Tren cakupan berdasarkan Kab/Kota dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 46: tren Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS pada tahun
2019 berdasarkan Kab/Kota
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 104
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Adapun Kabupaten yang memiliki kebijakan PHBS terbanyak yaitu dari
Kota Bau-Bau yaitu sebanyak 11 Kebijakan yang diterbitkan selama tahun 2019.
Tapi adapula Kabupaten yang sama sekali tidak menerbitkan kebijakan pada
tahun 2019 yaitu Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten
Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan. Dari
target Pusat sebesar 80% dan target Provinsi sebesar 70% , cakupan yang di
dapatkan adalah 70,6 %, dimana hal ini sudah mencapai target pusat dan
target provinsi yang di janjikan pada tahun 2019.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 47 : Tren Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Kebijakan PHBS Dari
Tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Dari grafik diatas dapat dilihat tidak terjadi kenaikan capaian Persentase
Kab/Kota Yang Memiliki Kebijakan PHBS tahun 2018 sampai tahun 2019
sebesar 71%.
Kendala yang diamalami pada program ini dikarenakan masih kurangnya
koordinasi antara para programmer dengan para pejabat yang membuat
kebijakan. Komitmen dari pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan
71
71
2018 2019
TREN PERSENTASE KAB/KOTA YANG MEMILIKI KEBIJAKAN PHBS DARI TAHUN 2018-2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 105
perlu mendapat apresiasi karena dengan adanya kebijakan terkait Program
PHBS maka dengan demikian secara langsung pemerintah turut mensukseskan
Program PHBS di wilayahnya. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut
maka masyarakat secara sadar akan menerapkan PHBS dilingkuangannya
sendiri.
B. PERSENTASE DESA YANG MEMANFAATKAN DANA DESA 10%
UNTUK UKBM
Dana Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah
dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan
pemberdayaan masyarakat desa. ADD dialokasikan sebesar 30% untuk
pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan
masyarakat dan publik. ADD nantinya diharapkan dapat membantu desa untuk
memiliki peluang dalam meningkatkan pembangunan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes), pemberdayaan masyarakat dan dapat membiayai segala urusan
pemerintahan.
Pemanfaatan dana desa untuk UKBM diharapkan agar dana desa yang
dikeluarkan oleh pemerintah tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik
saja tapi juga untuk bidang kesehatan. Baik itu berupa fisik berupa
pembangunan fasilitas kesehatan ataupun non fisik berupa honor untuk para
kader kesehatan dan yang lainnya diluar sarana fisik.
ANALISIS CAPAIAN PROGRAM
Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM pada tahun
2019 adalah 70,4% dengan distibusi capaian per Kab/Kota sebagai berikut :
tabel 24 : Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM
pada pada tahun 2018 berdasarkan Kab/Kota :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 106
No Kab./Kota Persentase Desa Yang
Memanfaatkan Dana Desa
10% Untuk UKBM
Sasaran Absolut %
1 BUTON 94 83 88,3
2 MUNA 152 86 56,6
3 KONAWE 358 67 18,7
4 KOLAKA 100 100 100,0
5 KONAWE SELATAN 361 361 100,0
6 BOMBANA 121 67 55,4
7 WAKATOBI 75 73 97,3
8 KOLAKA UTARA 127 124 97,6
9 BUTON UTARA 80 79 98,8
10 KONAWE UTARA 133 69 51,9
11 KOLAKA TIMUR 131 126 96,2
12 KONAWE KEPULAUAN 89 38 42,7
13 MUNA BARAT 81 38 46,9
14 BUTON TENGAH 67 62 92,5
15 BUTON SELATAN 70 62 88,6
16 KOTA KENDARI 0 0 0
17 KOTA BAUBAU 0 0 0
provinsi 2039 1435 70,4%
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Tren cakupan berdasarkan Kab/Kota dapat dilihat pada grafik berikut :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 107
Grafik 48 : tren Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk
UKBM pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa cakupan tertinggi
ditempati oleh 2 Kab/Kota yaitu Kab.Kolaka dan Kab. Konawe Selatan yaitu
100% dan yang terendah adalah Kab.Konawe dengan cakupan 18,7%. Untuk
Kota Kendari dan Kota Baubau memang daerah perkotaan sehingga tidak
memiliki dana desa. Dari target Pusat sebesar 50% dan target Provinsi sebesar
40% , cakupan yang di dapatkan adalah 70,4 %, dimana hal ini sudah
mencapai target pusat dan target provinsi yang di janjikan pada tahun 2019.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
17
1 1
Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa 10% Untuk UKBM tahun 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 108
Grafik 49 : Tren Cakupan Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa
10% Untuk UKBM Dari Tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Dari grafik diatas dapat dilihat terjadi kenaikan yang sangat signifikan
capaian Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa 10% Untuk UKBM tahun 2018
sebesar 12,6% menjadi 70,4 % pada tahun 2019.
Hal ini didasarkan bahwa masih sudah baiknya proses advokasi kepada
kepala desa maupun pemerintah setempat terkait penggunaan dan desa untuk
peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Karena jika menilik aturan, maka
wajib 10% dari dana desa dialokasikan untuk peningkatan derajat kesehatan
masyarakat diwilayahnya, dalam bentuk UKBM, POSBINDU, POSYANDU, dll
yang pada hakekatnya menggalakkan pemberdayaan bagi masyarakat di
wiliyahnya untuk mampu dan paham dalam meningkatka derajat kesehatannya.
Keberhasilan program ini tidak lepas dari peran aktif para petugas di
Kabupaten untuk advokasi secara intensif ke pemerintah desa dan memberikan
pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya penggalakkan program
pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah pedesaan.
12.6
70.4
2018 2019
TREN CAKUPAN PERSENTASE DESA YANG MEMANFAATKAN DANA DESA 10% UNTUK UKBM DARI
TAHUN 2018-2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 109
C. JUMLAH DUNIA USAHA YANG MEMANFAATKAN CSRNYA UNTUK
PROGRAM KESEHATAN
Kegiatan Penggalangan Ormas dan Dunia Usaha untuk mendukung
Kesehatan di Provinsi merupakan kegiatan untuk menggalang Ormas dan Dunia
Usaha untuk Menggunakan Sumber Daya dan Sumber Dananya untuk Program
Kesehatan sangat penting, dimana perlu peranan dunia usaha untuk ikut serta
berperan aktif dalam peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat.
ANALISIS CAPAIAN PROGRAM
Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan
pada tahun 2019 adalah 20 Dunia usaha dengan distibusi capaian per Kab/Kota
sebagai berikut :
tabel 25 : Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program
kesehatan pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota :
No Kab./Kota Jumlah dunia usaha yang
memanfaatkan CSR nya untuk
program kesehatan
Absolut
1 BUTON 0
2 MUNA 0
3 KONAWE 0
4 KOLAKA 0
5 KONAWE SELATAN 0
6 BOMBANA 0
7 WAKATOBI 0
8 KOLAKA UTARA 0
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 110
9 BUTON UTARA 0
10 KONAWE UTARA 0
11 KOLAKA TIMUR 0
12 KONAWE
KEPULAUAN
0
13 MUNA BARAT 0
14 BUTON TENGAH 0
15 BUTON SELATAN 0
16 KOTA KENDARI 0
17 KOTA BAUBAU 0
Provinsi 5
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Tren cakupan berdasarkan Kab/Kota dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 50 : tren Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk
program kesehatan pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 111
Dari data yang ada bahwa dari 17 Kabupaten/Kota tidak ada yang
membuat kerjasama/MOU dengan Dunia Usaha yang memanfaatkan CSRnya
untuk program kesehatan. Yang ada hanya MOU yang dibuat oleh Pemerintah
Provinsi yaitu sebanyak 5 (lima) yang dilakukan pada tahun 2015 yang masa
berlakunya sampai tahun 2020. Dari target Pusat sebesar 20 dan target Provinsi
sebesar 20, cakupan yang di dapatkan adalah 5 dimana hal ini masih jauh dari
target pusat dan target provinsi yang di janjikan pada tahun 2019.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 51 : Tren Jumlah Dunia Usaha Yang Memanfaatkan CSR Nya Untuk
Program Kesehatan Dari Tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Dari grafik diatas dapat dilihat terjadi penurunan capaian Jumlah Dunia
Usaha Yang Memanfaatkan CSR Nya Untuk Program Kesehatan tahun 2018
sebesar 20 Dunia usaha menjadi 5 pada tahun 2019.
Hal ini dikarenakan sudah kebanyakan MOU yang telah dibuat telah
mencapai akhir tahun perjanjian pada desember 2018 dan tidak dilakukan
perpanjangan untuk tahun 2019. Sulitnya advokasi ke dunia usaha yang
merupakan perusahaan mandiri membuat terjadinya penurunan capaian pada
program ini. Langkah strategis yang dapat diambil antaral lain kembali
20
5.0
2018 2019
TREN JUMLAH DUNIA USAHA YANG MEMANFAATKAN CSR NYA UNTUK PROGRAM KESEHATAN DARI TAHUN
2018-2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 112
menggalakkan advokasi kepada para pelaku dunia usaha agar mengerti tentang
pentinggnya peningkatan partisipasi dari dunia usha untuk meningkatkan
derajat kesehatan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Secara tidak disadari, dengan perusahaan melakukan aktivitas CSR,
perusahaan tersebut sudah memperkuat brand dengan sendirinya. Meskipun
CSR yang dilakukan berupa dana sosial dan sebagainya, biasanya perusahaan
pun ikut memberikan merchandise ataupun produknya secara gratis. Dengan
begitu, pangsa pasar yang dituju menjadi lebih terbuka dan menyasar orang
baru. Masyarakat yang disasar pun merasa senang dan dengan sukarela
menggunakan produk tersebut dan bahkan menceritakan kepada rekan-
rekannya tentang manfaat yang telah diperolehnya.
D. JUMLAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MEMANFAATKAN
SUMBER DAYANYA UNTUK MENDUKUNG KESEHATAN
Ormas atau Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan
dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,
kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi
dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Beberapa kegiatan telah dilakukan guna
menggalang komitmen dengan Ormas untuk ikut serta berpartisipasi dalam
peningkatan derajat kesehatan Masyarakat.
Kemitraan merupakan upaya melibatkan berbagai komponen baik
kelompok, masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah untuk
bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip
dan peran masing-masing
ANALISIS CAPAIAN PROGRAM
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 113
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Memanfaatkan Sumber Dayanya
Untuk Mendukung Kesehatan pada tahun 2019 adalah 17 Ormas dengan
distibusi capaian per Kab/Kota sebagai berikut :
Tabel 26 : Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Memanfaatkan Sumber
Dayanya Untuk Mendukung Kesehatan pada tahun 2019 berdasarkan Kab/Kota
:
No Kab./Kota Jumlah Organisasi
Kemasyarakatan Yang
Memanfaatkan Sumber
Dayanya Untuk Mendukung
Kesehatan
Absolut
1 BUTON 1
2 MUNA 0
3 KONAWE 0
4 KOLAKA 0
5 KONAWE SELATAN 0
6 BOMBANA 0
7 WAKATOBI 0
8 KOLAKA UTARA 1
9 BUTON UTARA 0
10 KONAWE UTARA 0
11 KOLAKA TIMUR 0
12 KONAWE KEPULAUAN 0
13 MUNA BARAT 0
14 BUTON TENGAH 0
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 114
15 BUTON SELATAN 0
16 KOTA KENDARI 1
17 KOTA BAUBAU 0
18 Provinsi Sulawesi
Tenggara
14
Total Provinsi 17
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Tren cakupan berdasarkan Kab/Kota dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik 52 : tren Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Memanfaatkan
Sumber Dayanya Untuk Mendukung Kesehatan pada tahun 2019 berdasarkan
Kab/Kota
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Dari grafik diatas dapat dilihat bahawa capaian jumlah Ormas yang
memanfaatka sumber dayanya untu mendukung kesehatan pada tahun 2019
adalah 17 Organisasi Masyarakat (Ormas) dengan distribusi 1 Ormas di
17
1 1 1
14
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Memanfaatkan Sumber Dayanya Untuk Mendukung Kesehatan pada tahun 2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 115
Kab.Buton, Kab.Kolaka Utara, dan Kota Kendari, serta 14 Ormas berada di
Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari target pusat dan Provinsi sebanyak 15 Ormas,
cakupan yang di dapatkan adalah 17 Ormas dimana sudah mencapai target
yang dijanjikan pada tahun 2019.
Tren cakupan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 53 : Tren Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Memanfaatkan
Sumber Dayanya Untuk Mendukung Kesehatan Dari Tahun 2018-2019
Sumber : Laporan Tahunan Promkes & Kesling Tahun 2019
Dari grafik diatas dapat dilihat terjadi kenaikan yang cukup signifikan
capaian Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Memanfaatkan Sumber
Dayanya Untuk Mendukung Kesehatan tahun 2018 sebesar 12 Ormas menjadi
17 ormas pada tahun 2019.
Penggalangan Program ini memerlukan advokasi yang baik antara
pemerintah dan pihak Organisasi Masyarakat untuk berperan aktif dalam
mendukung Kesehatan. Bentuk Programnya antara lain ikut serta memeriahkan
kegiatan kesehatan yang diadakan, baik dalam bentuk promosi maupun
sumbangan dana pada setiap kegiatan.
12
17
2018 2019
TREN JUMLAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MEMANFAATKAN SUMBER DAYANYA UNTUK
MENDUKUNG KESEHATAN DARI TAHUN 2018-2019
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 116
1.6 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA PADA PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT
Sumber daya anggaran merupakan unsur utama selain SDM dalam
menunjang pencapaian indikator kinerja. Peranan pembiayaan sangat
berpengaruh terhadap penentuan arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan
yang berhubungan dengan upaya pembangunan Program Kesehatan
Masyarakat.
1.6.1 Persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Kesehatan
Masyarakat
No
.
Sasaran
Program/K
egiatan
Indikator Kinerja Target Targ
et
provi
nsi
capai
an
Progr
am
(1
)
(2) (3) (4) (5) (6)
6. Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya pada
Program
Pembinaan
Kesehatan
Masyarakat
1. Persentase realisasi
kegiatan administrasi
dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya Program
Kesehatan Masyarakat
94% 95% 99,2%
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 117
ANALISIS CAPAIAN PROGRAM
Anggaran yang diberikan pada Program Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan
Masyarakat adalah Rp. 918.002.000 dengan realisasi pengelolaan keuangan
sebesar Rp. 910.624.400 atau dengan capaian 99,20% .
Tabel 27 : Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya tahun 2019
KODE KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI
KEUANGAN FISI
K
Rp. % %
2085
Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan
Tugas Tekhnis Lainnya
Pada Program
Pembinaan Kesehatan
Masyarakat
918.002.000 910.624.400 99,20 100
2085.
950
Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I 918.002.000
061 Mengelola Keuangan
dan BMN 249.254.000
249.014.000 99,90 100
071 Menyusun Rencana
Program
78.300.000 78.300.000 100 100
072 Menyusun Rencana
Anggaran
44.128.000 44.128.000 100,00 100
073 Mengelola Data, 106.572.800 99,41 100
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 118
Informasi dan
Menyusun Evaluasi
Program
110.540.000
091
Melakukan Pembinaan
Kepada Provinsi dan
Kabupaten Dalam
Bidang Kesehatan
Masyarakat
75.180.000
75.180.000 100,00 100
092
Menggerakkan
Propinsi dan
Kabupaten dalam
Pelaksanaan Program
kesehatan Masyarakat
360.600.000 357.429.600 99,12 100
Sumber : Laporan Keuangan Satker 03 Dinas Kesehatan Prov. Sultra
B. REALISASI ANGGARAN
Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tenggara membawahi dari 3 Sub. Seksi Pelaksana Program dengan distribusi
realiasi anggaran Dekonsetrasi sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 119
Tabel 28 : Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program berdasarkan Seksi
Penanggung Jawab Program tahun 2019
KOD
E
SEKSI
PENANGG
UNG
JAWAB
PROGRAM
KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
KEUANGAN FISI
K
Rp. % %
1 2 3 4 5 6 7
2080 Seksi
Bimdal Gizi
Kesehatan
Kerja Dan
Olahraga
Pembinaan Gizi
Masyarakat
2.200.178.000 2.180.543.930 99,11
100
2089
Pembinaan
Upaya
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
629.701.000 623.724.000 98,98
100
5832
Seksi
Bimdal
Yankes
Keluarga
Pembinaan
Kesehatan
Keluarga
1.633.500.000 1.599.707.500 95,48
100
5833
Seksi
Bimdal
Promosi
Kesehatan
dan
Kesehatan
Lingkungan
Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
2.901.417.000 2.893.222.001 99,72
100
5834 Penyehatan
Lingkungan 752.616.000 744.271.200 98,89
100
2085
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Tekhnis
918.002.000 910.624.400 99,20
100
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 120
Lainnya Pada
Program
Pembinaan
Kesehatan
Masyarakat
JUMLAH 9.035.414.000 8.911.643.031
98,6
3 100
Sumber : Laporan Keuangan Satker 03 Dinas Kesehatan Prov. Sultra
Distribusi pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran yang diberikan
dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan satker 03 Dinas Kesehatan
Prov.Sultra.
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 121
BAB IV
KESIMPULAN
A. HASIL CAPAIAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA
Indikator Perjanjian Kinerja Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas beberapa indikator, yaitu:
No
.
Sasaran
Program/Ke
giatan
Indikator Kinerja Target Tar
get
pro
vins
i
capaian
Progra
m
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pembinaan
Gizi
Masyarakat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Persentase ibu hamil Kurang
Energi Kronik yang mendapat
makanan tambahan
Persentase ibu hamil yang
mendapat Tablet Tambah Darah
(TTD)
Persentase bayi usia kurang dari
6 bulan yang mendapat ASI
eksklusif
Persentase bayi baru lahir
mendapat Inisiasi Menyusu Dini
(IMD)
Persentase balita kurus yang
mendapat makanan tambahan
Persentase remaja puteri yang
mendapat Tablet Tambah Darah
(TTD)
95%
98%
50%
47%
50%
30%
85%
80%
50%
75%
90%
50%
87,1%
73,1%
67%
95%
82%
71%
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 122
2. Pembinaan
Kesehatan
Keluarga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Persentase kunjungan neonatal
pertama (KN1)
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan
antenatal ke empat (K4)
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan penjaringan
kesehatan untuk peserta didik
kelas 1
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan penjaringan
kesehatan untuk peserta didik
kelas 7 dan 10
Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan kegiatan
kesehatan remaja
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kelas ibu hamil
Persentase Puskesmas yang
melakukan Orientasi Program
Perencanaan Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi (P4K)
90%
80%
70%
60%
45%
90%
100%
85%
74%
95%
89%
25%
85%
95%
90,8%
77,7%
88,5%
86,1%
37,3%
90%
100
3. Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
1.
2.
3.
Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan kesehatan
kerja dasar
Jumlah pos UKK yang terbentuk
di daerah PPI/TPI
Persentase fasiltas pemeriksaan
kesehatan TKI yang memenuhi
standar
80%
730
100%
75%
-
-
89%
36
-
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 123
4.
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kegiatan
kesehatan olahraga pada
kelompok masyarakat di wilayah
kerjanya
60% 65% 91%
4. Penyehatan
Lingkungan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jumlah desa/kelurahan yang
melaksanakan STBM (Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat)
Persentase Sarana air minum
yang dilakukan pengawasan
Persentase Tempat-tempat
umum (TTU) yang memenuhi
syarat kesehatan
Persentase RS yang melakukan
pengelolaan limbah medis sesuai
standar
Persentase Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) yang memenuhi
syarat kesehatan
Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan tatanan
kawasan sehat
45.000
50%
58%
36%
32%
386
2247
50%
58%
36%
32%
4
1199
desa/Kel.
26,47 %
57,99 %
19,35 %
38,56 %
4
kab/kota
5. Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
1.
2.
3.
Persentase Kab/Kota yang
memiliki Kebijakan PHBS
Persentase desa yang
memanfaatkan dana desa 10%
untuk UKBM
Jumlah dunia usaha yang
80%
50%
20
70%
40%
20
71%
70,4%
5
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 124
4.
memanfaatkan CSRnya untuk
program kesehatan
Jumlah organisasi
kemasyarakatan yang
memanfaatkan sumber dayanya
untuk mendukung kesehatan
15
15
17
6. Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya pada
Program
Pembinaan
Kesehatan
Masyarakat
1. Persentase realisasi kegiatan
administrasi dukungan
manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya Program
Kesehatan Masyarakat
94% 95% 99,2%
B. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PROGAM
1. Pembinaan Kesehatan Keluarga
1. Jumlah/penyebaran dan Kualitas SDM
Disparitas kualitas SDM terjadi terutama dikab/kota. Hal ini membuat
pelaksanaan program-program kesga tidak optimal dibeberapa kab/kota.
Selain itu ada masalah mutasi penanggungjawab kesga dikab/kota yang
cukup cepat sehingga eksekusi program mengalami hambatan.
Jumlah programer dikab/kota bervariasi dan sebagian besar kab/kota
memiliki staf dengan jumlah yang tidak mencukupi, demikina juga petigas
puskesmas. Beberapa kab/kota memiliki tenaga yang cukup untuk
dipuskesmas, namun penyebaran tidak merata, ada puskesmas dengan
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 125
jumlah SDM berlebih namun ada juga Puskesmas dengan SDM sangat
terbatas
2. Dukungan Penganggaran
Dukungan penganggaran di propinsi bersumber dari dana dekosentrasi
APBN dan DAK dengan jumlah yang terbatas untuk mengintervensi semua
puskesmas, sehingga diharapkan kab/kota memiliki anggaran untuk
menindaklanjuti kegiatan-kegiatan program yang telah diinisiasi oleh
propinsi dan kemenkes serta menyediakan sapras pendukung untuk
pelaksanaan program kesga. Dukungan dana di kab/kota diharapkan juga
untuk pendampingan dan monev rutin.
3. Sosialisasi Definisi Operasional program tidak sampai ke layanan
Ada gap penyebaran informasi terkait DO dan eksekusi program
sehingga pada saat petugas propinsi melakukan monev ke puskesmas
seringkali puskesmas belum mendapatkan infomrasi yang tepat.
4. Pencatatan pelaporan belum baik
Kepatuhan puskesmas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belum
baik. Sasaran yang mendapatkan pelayanan diluar puskesmas dan
jaringannya belum tercatat dan terlapor dengan baik. Programer kab/kota
belum memiliki strategi untuk meningkatkan kualitas penacatatan dan
pelaporan.
2. Pembinaan Program Promosi Kesehatan dan Penyehatan
Lingkungan
1) Kurangnya komitment dan dukungan lintas program dan lintas sektor
dalam mendukung pencapaian rumah tangga ber-PHBS
2) Kurangnya kapasitas tenaga promkes di Kab/Kota dan Puskesmas untuk
melakukan pembinaan Rumah Tangga Ber-PHBS
3) Minimnya anggaran di Kab/Kota dan Puskesmas untuk melakukan
survey/pencatatan dan pelaporan Rumah Tangga Ber-PHBS
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 126
4) Kurangnya kemampuan Kader dalam mengembangkan Psosyandu yang
menjadi UKBM untuk meningkatkan PHBS di masyarakat
5) Banyak desa siaga aktif masih berada pada tahap pratama dan madya
6) Belum semua desa memiliki Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
7) Kurangnya tenaga bidan sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar di
Poskesdes dan koordinator pemberdayaan masyarakat diwilayahnya.
8) Kurangnya anggaran daerah untuk membangun Poskesdes sebagai
UKBM yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan melakukan
pemberdayaan masyarakat.
Adapun permasalahan dalam Program Kesehatan Lingkungan yaitu :
1. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan progran
kesehatan lingkungan, pengawasan kualitas air minum dan sanitasi
dasar di Kab/Kota dan Puskesmas serta adanya mutasi tenaga-tenaga
yang telah dilatih.
2. Keterbatasan sumber daya manusian atau tenaga terlatih dalam
pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kesehatan
lingkungan dan pengawasan kualitas air minum dilapangan
4. Kurangnya dukungan peraturan daerah dalam pelaksanaan
kegiatan kesehatan lingkungan, pengawasan kualitas air dan sanitasi
dasar serta pelaksanaan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM)
5. Belum semua Puskesmas melaksanakan kegiatan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat ( STBM)
6. Keterbatasan dana pendukung operasional pelaksanaan kegiatan
kesling pengawasan dan perbaikan kualitas air, sanitasi dasar dan
kegiata STBM di desa/kelurahan
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 127
3. Pembinaan Program gizi Kesehatan Kerja dan Olahraga
4. Jumlah/penyebaran dan Kualitas SDM
Disparitas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan kerja
dan olahraga baik di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas masih
sangat terbatas sehingga menghambat pelaksanaan program baik di
Provinsi, Kabupaten/Kota maupun puskesmas
5. Penganggaran Program
Dukungan penganggaran di propinsi bersumber dari dana dekosentrasi
APBN dan DAK masih sangat terbatas sehingga pelaksanaan program baik di
Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Puskesmas belum maksimal.
6. Definisi Operasional Program
Definis Operasinal Program Kesehatan Kerjadan Olahraga masih perlu
disosialisakan dengan baik di Kabupaten/Kota maupun tingkat puskesmas
7. Pencatatan danPelaporan
Belum optimalnya pelaksanaan sistim pencatatan dan pelaporan program
kesehatan kerja dan olahraga baik di Kabupaten/Kota maupun Puskesmas
sehingga masih sering terjadinya keterlambatan pengiriman laporan dari
Puskesmas, Kabupaten/Kota dan Provinsi maupun ke Pusat
C. UPAYA PEMECAHAN MASALAH
• Program Kesehatan Keluarga
1. Untuk programer kesga propinsi dilakukan pembagian tugas memegang
program tertentu. Apabila programer belum pernah pelatihan maka akan
dikirim untuk mengikuti pelatihan di kemenkes atau mengikuti pelatihan
dipropinsi. Selain itu dilakukan penyebaran informasi mengenai program
dan indikator secara rutin kepada programer kesga propinsi oleh kepala
seksi kesga propinsi dan programer terlatih.
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 128
2. Melakukan advokasi ke kab/kota mengenai penambahan jumlah dan
penyebaran petugas kesehatan secara proporsional.
3. Mengadakan pelatihan dan orientasi program dimana pesertanya adalah
programer kab/kota dan pusesmas terpilih.
4. Mengadakan on the job training atau penyebaran infomasi tentang program
kesga pada saat melakukan supervisi atau monitoring evaluasi.
5. Untuk propinsi, program kesga mengusulkan kegiatan berdasarkan prioritas
dan sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan baik dalam
Dekosentrasi APBN maupun DAK.
6. Melakukan advokasi ke kab/kota untuk menganggarkan kegiatan dan
logistik program kesga dari dana APBD II atau DAK
7. Melakukan penguatan indikator melalui pertemuan diprovinsi terutama saat
pertemuan evaluasi program kesmas dan kesga
8. Melakukan pendampingan dan monev berjenjang kekab/kota dan
puskesmas.
9. Melakukan sosialisasi pencatatan pelaporan program kesga melalui drop
box
10. Melakukan update pencatatan pelaporan kesga melalui drop box
11. Melakukan advokasi ke kab/kota untuk melakukan penguatan sistem
pencatatan pelaporan ke petugas di fasyankes.
Berkoordinasi dengan seksi data untuk sinkronisasi
• Pembinaan Program Promosi Kesehatan dan Penyehatan
Lingkungan
1. Perlu dilakukan Advokasi dan koordinasi dengan pemerintah Kab/Kota
untuk dapat mendukung peningkatan kapasitas promosi kesehatan
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 129
2. Perlu adanya dukungan pembiayaan dalam melaksanakan tindak lanjut
Program Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat di Kab/Kota, Puskesmas
dan Desa.
3. Perlu adanya pelatihan bagi petugas Promosi Kesehatan di Puskesmas.
4. Perlu adanya pembiayaan dalam melakukan survey PHBS di Rumah Tangga
melalui dana BOK.
5. Perlu adanya singkronisasi,baik struktur organisasi maupun pembiayaan
program antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Penguatan Sumber daya manusia dalam kegiatan kesehatan lingkungan,
pengawasan kualitas air dan sanitasi dasar di Kabupaten/Kota maupun
tenaga sanitarian di Puskesmas
7. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kesehatan
lingkungan,pengawasan kualitas air dan sanitasi dasar dilapangan
8. Sosialisai dan advokasi peraturan yang mendukung dalam pelaksanaan
kegiatan kesehatan lingkungan, pengawasan kualitas air, sanitasi dasar dan
kegiatan STBM
9. Peningkatan kerja sama lintas sektor terkait dan mitra kerja dalam
mempercepat program kesehatanlingkungan, akses air minum berkualitas,
sanitasi dasar dan STBM
10. Meningkatkan pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor
terkait dlm pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan pengawasan
kualitas air, sanitasi dasar dan STBM baik tingkat Provinsi maupun di
Kab/Kota
• Pembinaan Program gizi Kesehatan Kerja dan Olahraga
1. Jumlah/penyebaran dan Kualitas SDM
Disparitas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan kerja
dan olahraga baik di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas masih
LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2019 Page 130
sangat terbatas sehingga menghambat pelaksanaan program baik di
Provinsi, Kabupaten/Kota maupun puskesmas
2. Penganggaran Program
Dukungan penganggaran di propinsi bersumber dari dana dekosentrasi
APBN dan DAK masih sangat terbatas sehingga pelaksanaan program baik
di Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Puskesmas belum maksimal.
3. Definisi Operasional Program
Definis Operasinal Program Kesehatan Kerjadan Olahraga masih perlu
disosialisakan dengan baik di Kabupaten/Kota maupun tingkat puskesmas
4. Pencatatan dan Pelaporan
Belum optimalnya pelaksanaan sistim pencatatan dan pelaporan program
kesehatan kerja dan olahraga baik di Kabupaten/Kota maupun Puskesmas
sehingga masih sering terjadinya keterlambatan pengiriman laporan dari
Puskesmas, Kabupaten/Kota dan Provinsi maupun ke Pusat