dinas komunikasi dan informatika - … kominfo 2017 lengkap.pdf · perbedaan kualitas akses...
TRANSCRIPT
ii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Alamat : Jl. Tamtama Nomor 03 Wates, Kulon Progo, Kode Pos 55611
Telp (0274) 773 272 Fax. (0274) 773 208
website : kominfo.kulonprogokab.go.id Email : [email protected]
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media akuntabilitas yang
dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan
kinerja. Media ini sangat penting untuk dipakai sebagai umpan balik dalam
pengambilan keputusan pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003,
laporan ini dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung
jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan
instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan good governance, khususnya
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan cara menghitung nilai capaian
kinerja yaitu melalui mengukur capaian-capaian sasaran strategis Dinas dengan
pengungkapan dan penyajian data hasil pengukuran kinerja. Di akhir laporan
disajikan data mengenai berbagai permasalahan yang menyebabkan
ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran serta beberapa solusi dalam
mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Hasil pengukuran kinerja kegiatan
secara umum berjalan dengan baik, terbukti dengan tercapainya indikator kinerja
utama dan program. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja disebabkan
beberapa hal, antara lain komitmen yang baik dengan menggunakan sumberdaya
yang ada.
Dari aspek keuangan kinerja program dan kegiatan tahun 2017 berjalan
sesuai dengan target yang direncanakan. Dari total alokasi anggaran Rp.
3.228.451.850,00 terealisasi Rp. 3.022.641.600,00 atau 93,62 % dari total alokasi
anggaran. Dalam hal ini terdapat beberapa efisiensi anggaran yang disesuaikan
dengan kebutuhan riil dari masing-masing kegiatan.
Wates, 30 Januari 2018
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KULON PROGO
Drs. RUDIYATNO, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19630720 19993033 1 005
LKjIP Tahun 2017
3
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................. ii
DAFTAR ISI ..................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL .............................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN
1. Tugas Pokok dan Fungsi ...................................................... 1
2. Strutur Organisasi ................................................................. 4
3. Isu Strategis Pelayanan SKPD .............................................. 5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
1. Perencanaan Strategis ......................................................... 8
2. Perjanjian Kinerja ................................................................. 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. Capaian Kinerja Organisasi ................................................. 14
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .................................. 16
3. Realisasi Anggaran ............................................................... 21
BAB IV PENUTUP
Lampiran
LKjIP Tahun 2017
4
DAFTAR TABEL
Hal.
Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator OPD Tahun 2017 .................................... 10
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .................................................... 11
Tabel 2.3 Target Belanja Tahun 2017 ......................................................... 13
Tabel 3.1 Skala nilai peringkat kinerja ......................................................... 14
Tabel 3.2 Capaian kinerja Dinas Kominfo Tahun 2017 ............................... 15
Tabel 3.3 Capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya produktifitas
tenaga kerja Tahun 2017 ............................................................ 16
Tabel 3.4 Capaian kinerja sampai dengan capaian Renstra ....................... 17
Tabel 3.5 Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan tahun 2017 ............ 19
Tabel 3.6 Jumlah pegawai menurut golongan Tahun 2017 ......................... 20
Tabel 3.7 Sarana dan prasarana Dinas Kominfo Tahun 2017 .................... 20
Tabel 3.8 Rencana dan realisasi anggaran program Tahun 2017 ................ 22
LKjIP Tahun 2017
5
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo di
bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas
Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan
informatika, statistik dan persandian. Untuk menyelenggarakan fungsi
tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata
Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Komunikasi dan
Informatika mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan kegiatan di bidang informasi komunikasi publik dan
statistik;
2. menyelenggarakan kegiatan di bidang aplikasi dan informatika;
3. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan.
Adapun uraian tugas, pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas
Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan
kepegawaian serta perencanaan dan keuangan. Untuk menyelenggarakan
fungsi tersebut Sekretariat mempunyai tugas :
a. Melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dinas;
d. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatan; serta
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas berkaitan
dengan bidang tugasnya.
LKjIP Tahun 2017
6
2. Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai fungsi
penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta
statistik. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang Informasi
Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
b. Menyelenggarakan statistik; dan
c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala
Dinas.
3. Bidang Aplikasi Informatika
Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi penyelenggaraan sarana
dan prasarana teknologi informasi, pengembangan sistem informasi serta
keamanan informasi dan persandian. Untuk menyelenggarakan fungsi
tersebut Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi;
b. menyelenggarakan pengembangan sistem informasi;
c. menyelenggarakan keamanan informasi dan persandian; dan
d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala
Dinas.
4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan kebutuhan;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga dan
jenjang jabatan fungsional yang dikoordinir oleh tenaga fungsional
senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas;
c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dibagi atas kelompok dan sub
kelompok sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika;
d. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis
dan beban kerja;
e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional tertentu dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
LKjIP Tahun 2017
7
Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat
digambarkan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik, terdiri dari :
a. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dan
b. Seksi Statistik
4. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari :
a. Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informatika
b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi, dan
c. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian
5. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
I.2 Struktur Organisasi
Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kulon Progo sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2016
dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
LKjIP Tahun 2017
9
I.3 Isu Strategis Pelayanan SKPD
Untuk penyelenggarakan tugasnya sebagai perangkat daerah yang
bertanggung jawab terhadap pelayanan komunikasi dan informatika, Dinas
Komunikasi dan Informatika perlu menjamin bahwa teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) mampu menopang kebutuhan organisasi khususnya dalam
pelaksanaan proses bisnisnya, baik secara internal pada unsur back office
maupun unsur front office sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Dinas Komunikasi dan Informatika juga berperan bagi pembentukan
citra positif Pemerintah Kabupaten serta diseminasi informasi kepada
masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik, media internet/cyber,
media luar ruang, serta melalui pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat. Dari aspek data dan statistik daerah, Dinas Komunikasi dan
Informatika berperan dalam mengkoordinasikan tersusunnya data statistik
sebagai pedoman perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, baik
antar perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.
Dari aspek persandian, Dinas Komunikasi dan informatika berperan
dalam mewujudkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan informasi
serta bagaimana teknis pengamanan informasi beserta jaringan yang terlibat
di dalamnya. Pengamanan informasi berfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu siapa
saja yang mempunyai hak akses (confidentiality), akurasi dan konsistensi
(integrity), dan ketersediaan informasi bila dibutuhkan (availability).
Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kulon Progo yang sangat
variatif mulai dari pesisir sampai dengan pegunungan berdampak pada
perbedaan kualitas akses komunikasi, khususnya akses internet karena
terdapat beberapa titik blank spot antara lain di sebagian wilayah Girimulyo,
Samigaluh, Kalibawang dan Kokap. Di sisi lain, semakin luasnya cakupan
instansi yang harus terlayani koneksi internet yang keberadaan menyebar di
berbagai titik lokasi menuntut kesiapan infrastruktur TIK guna optimalisasi
pelayanan publik dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan
dan akuntabel.
LKjIP Tahun 2017
10
Keberadaan Bandara New Yogyakarta Airport (NIYA) yang sudah
dalam proses harus ditindaklanjuti dengan kesiapan infrastruktur guna
mewujudkan Kabupaten cerdas untuk mengimbangi pesatnya
perkembangan kawasan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan.
Dinas Komunikasi dan Informatika perlu melakukan permbenahan
pelayanan terkait dengan ketersediaan infrastruktur dan jaringan TIK. Pada
aspek sistem informasi, berbagai aplikasi yang digunakan oleh OPD
mayoritas dibangun oleh pihak ke tiga dan ada beberapa yang merupakan
aplikasi yang berasal dari pemerintah pusat maupun instansi vertikal. Secara
teknis, aplikasi tersebut telah mampu menjalankan proses bisnis organisasi
namun belum dapat terintegrasi satu sama lain.
Komitmen terhadap Kebijakan Satu Data Daerah mendorong Dinas
Komunikasi dan informatika menyiapkan infrastruktur khusus, meliputi server
dan aplikasi. Selain itu, ketersediaan SDM khusus sebagai operator Satu
data Daerah juga menjadi perhatian penting. Dengan memperhatikan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta
mempertimbangkan aspek kebijakan skala nasional maupun regional, dapat
diketahui isu-isu strategis yang berpengaruh. Analis isu-isu strategis menjadi
bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan
perencanaan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD
merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa
datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar. Dalam hubungannya dengan urusan komunikasi dan
informatika.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, beberapa isu strategis urusan
komunikasi informatika, statistik, dan persandian yang ditangani oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :
1. Keterbatasan SDM teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik
dan persandian.
2. Keterbatasan infrastruktur TIK.
3. Integrasi data dan sistem informasi antar OPD.
LKjIP Tahun 2017
11
4. Penyusunan regulasi kebijakan pengembangan e-government.
5. Diseminasi informasi yang belum optimal.
6. Penerapan Standar Keamananan Informasi sesuai SNMKI.
LKjIP Tahun 2017
12
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
II.1 Perencanaan Strategis
II.1.1 Visi dan Misi
Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah “Terwujudnya
masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter,
dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.”
Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi yang harus
dilaksanakan, meliputi :
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri,
berkarakter dan berbudaya
2. Menciptakan sistim perekonomian yang berbasis kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan
kehidupan yang aman tertib dan tenteram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan
sumber daya alam dan didukung oleh tehnologi serta infrastruktur yang
berkualitas.
Dalam kerangka visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi untuk
mewujudkan misi yang ke-3 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib, dan tenteram.
Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance berfokus
peningkatan kualitas pelayanan publik, mengedepankan transparansi,
demokrasi, dan mendorong kolaborasi serta menumbuhkan pemberdayaan
masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan.
Dalam mewujudkan misi ke-3 tersebut peran TIK menjadi unsur
vital dalam menjalankan segala proses bisnis di segenap sektor
penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa faktor yang menjadi kendala
diantaranya adalah keterbatasan sumber daya aparatur yang masih
LKjIP Tahun 2017
13
terbatas khususnya yang memiliki kompetensi teknis, keterbatasan sarana
dan prasarana kerja, keterbatasan infastruktur komunikasi dan informatika
untuk menunjang kualitas layanan, kurangnya penyelenggaraan diklat-diklat
teknis bagi aparatur, belum tersusunnya regulasi teknis untuk pelaksanaan
tugas dan fungsi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong Dinas Komunikasi dan
Informatika berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
tersebut diantaranya adalah adanya peraturan perundang-undangan
berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang menjadi payung
hukum dalam pelaksanaan ketugasan, komitmen yang tinggi dari pimpinan
dan jajaran aparatur untuk berkreasi dan berinovasi agar kegiatan dapat
berjalan dan dilaksanakan. Namun demikian, dalam pelaksanannya sering
terkendala dengan adanya keterbatasan anggaran dan peralatan, serta
jumlah aparatur teknis yang tidak sesuai dengan luas dan kompleknya
pelayanan yang harus ditangani.
Tujuan pembangunan yang hendak dicapai adalah Terwujudnya tata
kelola pemerintahan yang baik. Adapun sasaran pembangunan yang akan
dicapai adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Dengan memperhatikan
tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan
Informatika harus merespon dengan melakukan inovasi melalui program
dan kegiatan yang secara riil memberikan kontribusi nyata dalam
pencapaiannya.
II.1.2 Sasaran
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis
yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi
dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama lima tahun.
Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja
sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam
tabel 4.1 sebagai berikut :
LKjIP Tahun 2017
14
Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Perangkat Daerah Tahun 2017
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET
1 Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika
Cakupan layanan komunikasi dan informatika
% 51,82
II.1.3 Strategi dan Kebijakan
Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjabarkan
bagaimana tujuan dan sasaran akan diwujudkan, selanjutnya diuraikan
dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga mencerminkan keinginan yang
kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi pengguna layanan. Strategi dan
kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang
dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon
Progo tahun 2017-2022 sebagaimana tabel 1.3.1sebagai berikut:
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI :“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram,
berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.”
MISI III : „„Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam
lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram‟‟.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
dan pelayanan
publik yang
responsif dan
akuntabel
Meningkatnya
layanan
komunikasi
dan
informatika
1. Meningkatkan sarana
dan prasarana
(Infrastruktur jaring
bandwith,
2. Mengatur penggunaan
bandwith sesuai
kebutuhan OPD
3. Pembangunan jaringan
fiber optic
4. Pemetaan SIM yang
ada, SIM yang
dibutuhkan, dan SIM
yang wajib ada
5. Menyiapkan SDM yang
1. Mengusulkan anggaran
peningkatan sarana dan
prasarana
2. Merumuskan Regulasi
kebijakan implementasi
e-government
3. Standarisasi pengelolaan
Local Area Network
(LAN)
4. Menyusun Standart
Operating Procedure
tentang komunikasi,
informatika, statistik,
persandian, dan
LKjIP Tahun 2017
15
handal
6. Meningkatkan citra
positif
7. Mewujudkan Satu Data
sebagai rujukan/
pedoman
8. Memperluas diseminasi
informasi ke masyarakat
keamanan informasi
5. Menambah SDM teknis
(Non ASN)
6. Meningkatkan kerja
sama dengan media,
meningkatkan
pengelolaan media
center
7. Implementasi Satu Data
Daerah
8. Pemberdayaan
Kelompok Informasi
Masyarakat, Siaran
Televisi, Siaran Radio,
Advertorial, Iklan, dan
media luar ruang
II.2 Perjanjian Kinerja Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017
berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya karena adanya perubahan
indikator, yang disesuaikan dengan RPJMD tahun 2017 – 2022. Pada tahun
2017 merupakan tahun transisi, maksudnya perjanjian kinerja semula sesuai
dengan indikator tahun 2016 karena RPJMD belum ditetapkan. Setelah
RPJMD ditetapkan maka perjanjian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD
dan Renstra. Adapun perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017
Sasaran Stategis Indikator Kinerja Satuan Target
Meningkatnya layanan komunikasi dan informasi
Cakupan layanan komunikasi dan informatika
% 51,82
II.2.1 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 sebagai berikut :
1. Urusan Pemerintahan (Eks BAU)
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
2) Penyediaan Jasa Keuangan
LKjIP Tahun 2017
16
3) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
c. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
1) Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
2) Penyusunan Laporan Keuangan
3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD
1) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional lewat Angka
Kredit
2) Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
2. Urusan Persandian
Program Pengelolaan Persandian
1) Pengelolaan Persandian
3. Urusan Statistik
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1) Penyusunan Data Statistik Daerah
2) Penyusunan Database Daerah
4. Urusan Komunikasi Informatika
Program Pengmbangan Komunikasi Informatika dan Media Massa
1) Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana
komunikasi
2) Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
3) Pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan informasi
4) Penyelenggaraan Media Center Kulon Progo
5) Penyelenggaraan Forum Dialog Publik
6) Pengelolaan Jaringan Komputer, Server dan Koneksi Internet
7) Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik
8) Pengadaan Situs-situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten
9) Pengelolaan Aplikasi Sistm Informasi Manajemen Pemerintah Kabupaten
10) Penyelenggaraan Pertunjukan Rakyat
LKjIP Tahun 2017
17
II.2.2 Target Belanja
Tahun Anggaran 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan program dan kegiatan
menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebesar Rp. 3.228.451.850,00 dengan rincian belanja untuk masing-
masing urusan sebagai berikut :
Tabel 2.4
Target Belanja Tahun 2017
No. URUSAN/SKPD
JUMLAH PROGRAM/ KEGIATAN DANA (Rp.)
PROGRAM KEGIATAN
2.10 Eks BAU 4 10 616.579.750,00
1. URUSAN WAJIB
2.15 Pengelolaan Persandian
1 1 20.000.000,00
2.14 Statistik 1 2 240.653.100,00
2.10 Komunikasi dan Informatika
1 10 2.351.219.000,00
JUMLAH 7 23 3.228.451.850,00
II.2.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Anggaran belanja langsung pada Tahun 2017 yang
dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi
dan Komunikasi Kabupaten Kulon Progo dapat dijelaskan pada tabel
berikut ini :
Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
No. Sasaran Anggaran Presentase
1. Meningkatnya layanan
komunikasi dan informatika
2.469.781.550,00 76,69%
2. Belanja Program Kegiatan
Setiap OPD
750.638.900,00 23,31%
Jumlah 3.220.420.450,00 100%
LKjIP Tahun 2017
18
Tabel 2.5 menunjukkan jumlah anggaran yang dikelola
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo untuk
pencapaian sasaran strategis tahun 2017. Adapun rinciannya adalah
sebagai berikut:
1. Alokasi anggaran tahun 2017 untuk mencapai sasaran
Meningkatnya layananan komunikasi dan informatika sebesar
Rp. 2.469.781.550,00 (76,69 % dari total anggaran).
Anggaran tersebut mencakup 3 program yang terdiri atas 13
kegiatan dan terealisasi sebesar Rp. 2.407.743.757,00 (97,49 %).
Sisa anggaran disebabkan antara lain selisih harga pasar dengan
harga di SHBJ dan selisih HPS / pagu anggaran dengan harga
kontrak, dan sebagainya.
2. Belanja langsung program kegiatan setiap OPD sebesar Rp.
750.638.900,00 (23,31% dari total anggaran).
Anggaran ini mencakup 4 program 10 kegiatan, terealisasi Rp.
709.616.840,00 (94,54 %). Sisa anggaran berasal dari selisih
harga pasar dengan SHBJ, sisa pembayaran listrik dan
sebagainya.
LKjIP Tahun 2017
19
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
III.1 Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban dan dilaksanakan secara periodik. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup penilaian terhadap : a. Pencapaian sasaran organisasi.
b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang
telah dilakukan.
c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
pencapaian kinerja.
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja
sasaran. Penilaian tersebut dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal
sebagai berikut:
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
Kode
1 91 ≤ 100 Sangat Baik
2 76 ≤ 90 Tinggi
3 66 ≤ 75 Sedang
4 51 ≤ 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat Rendah
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator
kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo beserta target
capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2 berikut:
Tabel 3.2
LKjIP Tahun 2017
20
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017
No. Indikator Formula Pengukuran Sat Target Realisasi %
1. Cakupan Layanan Komunikasi dan Informatika
((Jumlah Cakupan koneksi internet pada OPD, UPT dan Ruang Publik/Jumlah OPD, UPT dan Ruang Publik x 100%) + (Jumlah Sistem Informasi Manajemen yang ada/Jumlah Sistem Informasi yang dibutuhkan x 100%) + (Jumlah PPID Pembantu yang baik/Jumlah OPD x 100%) + (Jumlah data perencanaan yang tersedia/jumlah data perencanaan yang seharusnya tersedia x 100%)+(jumlah jenis informasi yang diamankan sesuai dengan peraturan/jumlah jenis informasi yang wajib diamankan x 100%)) / 5
% 51,82
51,82 100
Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017 tidak
dapat dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya karena Dinas
Komunikasi dan Informatika baru secara resmi terbentuk pada awal Januari
2017, sehingga merupakan tahun transisi. Pada awal perencanaan
menggunakan acuan tahun sebelumnya tetapi setelah ditetapkannya
RPJMD tahun 2017 – 2022 menggunakan acuan RPJMD tersebut. Hal
tersebut tertuang pada Perjanjian Kinerja Perubahan.
III.2. Analisis Capaian Kinerja
III.2.1. Capaian Kinerja
Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran SKPD adalah
meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informatika merupakan
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika, adapun
indikatornya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.3
LKjIP Tahun 2017
21
Capaian Indikator Kinerja Utama Capaian Layanan Komunikasi dan InformatikaTahun 2017
No Indikator Target Realisasi
1. Jumlah Cakupan koneksi internet pada OD,UPT dan Ruang Publik dan Dsa
43 43
2. Jumlah Sistem Manajemen yang ada 26 26
3. Jumlah PPID Pembantu yang baik 23 23
4. Jumlah data perencanaan yang tersedia 4 4
5. Jumlah Jenis Informasi yang sudah diamankan
10 10
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja
SKPD telah tercapai target 100%. Sedangkan untuk IKU Capaian
Indikator Kinerja Program dilaksanakan melalui tiga program, yakni
Program Pengembangan Komunikasi , Informatika dan Media
Massa dengan 10 kegiatan, Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik dengan 2 kegiatan, dan Program
Pengelolaan Persandian dengan 1 kegiatan.
Capaian kinerja sampai dengan capaian renstra dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.4
Capaian Kinerja sampai dengan Capaian Renstra
No Indikator Kinerja
Formula Pengukuran
Satuan Realisasi
2017
Target Akhir
Renstra 2022
% Capaian
s.d. terhadap
target akhir 2022
LKjIP Tahun 2017
22
1. Meningkatnya
layanan komunikasi dan informatika
{(Jumlah Cakupan koneksi internet pada OPD, UPT dan Ruang Publik/Jumlah OPD, UPT dan Ruang Publik x 100%) + (Jumlah Sistem Informasi Manajemen yang ada/Jumlah Sistem Informasi yang dibutuhkan x 100%) + (Jumlah PPID Pembantu yang baik/Jumlah OPD x 100%) + (Jumlah data perencanaan yang tersedia/jumlah data perencanaan yang seharusnya tersedia x 100%)+(jumlah jenis informasi yang diamankan sesuai dengan peraturan/jumlah jenis informasi yang wajib diamankan x 100%)) / 5
% 51,82 91,51 56,63
Capaian Realisasi Kinerja IKU meningkatnya layanan komunikasi dan
informatika jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD adalah
sebesar 56,63 %.
Beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi :
Permasalahan komunikasi dan Informatika
1. Terbatasnya Infrastruktur TIK.
2. Belum adanya regulasi pengembangan e-government dan master plan IT.
3. Belum optimalnya diseminasi informasi.
Permasalahan Statistik
LKjIP Tahun 2017
23
1. Tata kelola data yang belum baik.
2. Sistem Informasi dan database belum terintregasi.
Permasalahan Persandian
1. Kurangnya SDM teknis pengamanan informasi.
2. Kurang kesadaran untuk mengamankan informasi.
3. Belum diterapkannya Standart Nasional Manajemen Keamanan Nasional.
Solusi :
1. Infrastruktur TIK menjangkau seluruh OPD sampai Kecamatan.
2. Terjalin relasi yang baik dengan media cetak maupun elektronik.
3. Pengembangan Website Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
4. Keberadaan Aplikasi / sistem Informasi diberbagai sektor layanan.
5. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dengan baik.
6. Komitmen terhadap kebijakan satu data daerah.
7. Peningkatan kompetensi SDM persandian.
8. Peningkatan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai
pembina persandian dan aktif apada kegiatan forum komunikasi sandi se-
DIY.
III.2.2 Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian kinerja sasaran Dinas sangat dipengaruhi oleh
ketersediaan sumber daya baik yang berupa aparatur, sarana
prasarana maupun anggaran. Jumlah pegawai Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Kulon Progo saat ini dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut :
LKjIP Tahun 2017
24
Tabel 3.5
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2017
No Organisasi SLTP SLTP SLTA DII/
III/Akta S 1 S 2 Jml
1. Kepala - - - - - 1 1
2. Sekretariat - 1 2 1 3 - 7 3. Bidang Informasi
Komunikasi Publik dan Statistik
- - 3 1 5 - 9
4. Bidang Aplikasi dan Informasi
- - 4 9 2 1 16
5. Non ASN - - 4 - 4 - 8
Jumlah - 1 13 11 14 2 41
Berdasarkan kualifikasi pendidikan maka pegawai Dinas
Komunikasi dan Informatika dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
kualifikasi pendidikan SLTA sebesar 41,46%, sedang 26% adalah D-
III/D-IV, S1 sebesar 24,39 % dan S2 baru ada 4,87 %.
Adapun pegawai menurut golongan didominasi oleh golongan
III, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang sebagian besar
masih didominasi oleh SLTA sampai dengan sarjana, dimana
pangkat terakhir pada golongan III, seperti terlihat dalam grafik
sebagai berikut :
Tabel 3.6 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Tahun 2017
No Organisasi Non ASN
Gol. I
Gol. II Gol. III Gol. IV
Jml
1. Kepala - - - 1 1
2. Sekretariat - 3 3 1 7
3. Bidang Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik
- 1 8 - 9
4. Bidang Aplikasi dan Informasi
- 2 13 1 16
5. Non ASN 8 - - - - 8
Jumlah 8 - 6 24 3 41
Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh terhadap
kelancaran operasional organisasi baik berupa ruang kerja, sarana
LKjIP Tahun 2017
25
mobilitas kendaraan, komputer, telepon, internet kondisinya telah
cukup memadahi. Namun untuk lebih optimalnya kinerja organisasi
memang diperlukan penambahan dan perbaikan di hampir semua
jenis sarana dan prasarana yang ada. Kondisi sarana dan prasarana
sebagai pendukung operasional Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.7
Sarana dan Prasarana Dinas KominfoTahun 2017
No Nama Barang / Prasarana Jumlah / Unit Dipakai Tidak
Dipakai
1 Gedung Kantor
Dinas 3 unit 3 unit 0
2 Komputer 34 unit 34 unit 0
3 Server 5 unit 5 unit 0
4 Printer 13 unit 13unit 0
5 Mesin Ketik 7 unit 7 unit 0
6 Laptop
Netbook
8 unit
3 unit
8unit
3unit
0
7 Kendaraan Roda 2 10 unit 10 unit 0
8 Kendaraan Roda 4 2 unit 2 unit 0
9 Telepon 2 unit 2 unit 0
10 Faximile 2unit 2unit 0
11 LCD 2 unit 2 unit 0
12 AC 17unit 17unit 0
13 Kamera 1 unit 1 unit 0
III.3 Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai
berikut:
LKjIP Tahun 2017
26
Tabel 3.8
Rencana dan Realisasi Anggaran Program Tahun 2017
Sasaran Strategis
Indikator Target Realisasi % Program Target
(Rp.)
Realisasi
(Rp.) %
Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informatika
Cakupan Layanan Komunikasi dan Informatika
51,82 51,82 100 Eks BAU 616.579.750 524.257.511 85,02
51,82 51,82 100 Program Persandian 20.000.000,00 19.665.356,00 98,33
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
240.653.100,00 224.814.486,00 93,42
Program Pengembangan Komunikasi Informatika dan Media Massa
2.351.219.000,00 2.253.904.247,00 95,86
Jumlah 3.228.451.850,00 3.022.641.600,00 93,62
LKjIP Tahun 2017
27
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dari 3 program
belum tercapai 100 %. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab dalam
penyerapan anggaran diantaranya yaitu :
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan –
kegiatan penunjang administrasi perkantoran. Sisa anggaran
disebabkan oleh adanya perbedaan harga antara SHBJ dengan harga
pasar. Sehingga ada sisa anggaran dari pembelian alat tulis kantor
serta upah tenaga kerja lainnya yaitu upah tenaga kebersihan yang
berasal dari selisih hari masuk dengan jumlah hari pada DPA.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, merupakan
selisih antara pagu anggaran dengan harga kontrak pada kegiatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan sisa dari
pembayaran listrik dan air pada kegiatan pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD,
merupakan sisa dari pembayaran pelatihan pada kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan Non Formal.
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja. Sisa
anggaran berasal dari kegiatan Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD dari rekening transportasi dan akomodasi peserta FGD
penyusunan Rencana Strategis. Uang transportasi dan akomodasi
hanya diberikan kepada peserta non PNS sedangkan peserta FGD
terdiri atas PNS dan non PNS.
- Program Persandian. Penyebab sisa anggaran adalah dari kegiatan
belanja Alat Tulis Kantor karena selisih harga toko dan sisa tagihan
sewa Frekuensi Radio.
- Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah, sisa anggaran
berasal dari kegiatan honor tim dikarenakan mengikuti diklatpim dan
penysuaian golongan, belanja Alat Tulis Kantor sesuai harga toko, serta
sisa belanja cetak buku upah tenaga kerja lainnya yaitu upah tenaga
pengentri data statistik yang berasal dari selisih hari masuk dengan
jumlah hari pada DPA.
LKjIP Tahun 2017
28
- Program Pengembangan Komunikasi Informatika dan Media Massa, sisa
anggaran berasal dari kegiatan berupa belanja Alat Tulis Kantor
sesuai harga toko dan sisa honor tim dikarenakan mengikuti diklat
pim, sisa lelang pengadaan barang/jasa, sisa upah tenaga kerja
lainnya yaitu upah tenaga pengawas menara yang berasal dari
selisih hari masuk dengan jumlah hari pada DPA.
Walaupun dari sisi anggaran tidak tercapai 100 %, tetapi pencapaian
Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan IKU Dinas mencapai
target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi
keuangan dari masing-masing sasaran ada efisiensi penggunaan
sumber daya keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten.
Efisiensi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD
Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan secara riil pada kegiatan
dimaksud, seperti adanya efisiensi dari proses pengadaan barang
dan jasa serta adanya beberapa harga barang yang menyesuaikan
harga yang ada di pasaran.
LKjIP Tahun 2017
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 merupakan akuntabilitas dalam
pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran instansi. Laporan ini diharapkan mampu
memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan
instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan yang ditetapkan.
Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara
umum capaian kinerja sasaran yang merupakan IKU Dinas sudah memenuhi
target yang ditetapkan. Hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan
bahwa dari indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas,
telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu Indikator Cakupan Layanan
Komunikasi dan Informatika dari target capaian 51,82% terrealisasi sebesar
51,82% .
Dari aspek keuangan kinerja program dan kegiatan tahun 2017 berjalan
sesuai dengan target yang direncanakan. Dari total alokasi anggaran belanja
langsung Rp. 3.228.451.850,00 terealisasi Rp. 3.022.641.600,00 atau 93,62%.
Dalam hal ini terdapat beberapa efisiensi angaran yang disesuaikan dengan
kebutuhan riil dari masing-masing kegiatan. Namun peningkatan kinerja tetap
harus dilakukan untuk meningkatan kualitas pelayanan Komunikasi dan
Informatika
Laporan ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi akuntabilitas
kinerja bagi pihak yang membutuhkan, menjadi bahan penyempurnaan
perencanaan kebijakan yang akan datang serta penyempurnaan program dan
kebijakan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika.