dinas perumahan, kawasan permukiman & pertanahan …
TRANSCRIPT
z
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LKj Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
i
KATA PENGANTAR
Sebagai ungkapan rasa syukur maka patutlah senantiasa kita panjatkan
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia dan hidayah-Nya lah sehingga
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dapat kami selesaikan. LKj ini disusun
berdasarkan sitematika Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami berusaha semaksimal mungkin untuk
memperbaiki segala kekurangan dan penyelesaiannya namun kami sadari bahwa
laporan ini masih jauh dari kesempurnaan.
Dalam penyusunan LKj ini, kami telah banyak memperoleh sumbang
saran pemikiran, dan koreksi dari berbagai pihak yang pada kesempatan ini tidak
dapat kami sebutkan semua. Kepada mereka kami ucapkan terima kasih, kami
sungguh mengharapkan pandangan, tanggapan dan kritik serta saran dari dari
semua pihak khususnya dalam perbaikan dan penyempurnaan isi laporan ini
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah merupakan perwujudan Instansi
Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dan juga sekilas tentang penyelenggaraan APBN sebagai penunjang
kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sejalan dengan
Inpres Nomor 7 tahun 1999 yang mengatur tentang AKIP, yang memberikan
tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan dan membuat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus
akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga melalui pendekatan sesuai surat
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara, Nomor:239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan.
Esensi dari sistem AKIP bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan adalah Sistem pengendalian pelaksanaan
kegiatan kinerja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis dapat dipenuhi dengan
melihat bukti-bukti program dan kegiatannya. Pada setiap akhir periode pelaksanaan
program/kegiatan, capaian kinerja yang diperoleh itu dikomunikasikan kepada para
stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja (LKj).
LKj Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
ii
Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama yaitu :
Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan untuk
menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi
Selatan.
Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian
kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai upaya
untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKj tersebut
merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj
oleh setiap instansi pemerintah.
Demikian kata Pengantar kami, Semoga bermanfaat dalam rangka pelaksanaan
tugas – tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kedepan.
Sekali lagi Tim menyampaikan terima kasih.
Makassar, 2020
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan,
Ir. H. A. Bakti Haruni, CES. Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19650531 199111 1 001
LKj Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
iii
D A F T A R I S I
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………........ i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………..... iii
Bab I PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang............................................................................ 1
1.1. Struktur Organisasi ……………………………………………………...…. 3
1.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan …..……………....….. 5
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi...................................................... 7
2. Maksud dan Tujuan LKj................................................................ 25
3. Sistematika LKj…......................................................................... 28
4. Strategic Issued (Permasalahan Utama)........................................ 30
Bab II PERENCANAAN KINERJA 31
1. Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Prov. Sulsel ………...................................................................... 32
A. Visi....................................................................................... 32
B. Misi....................................................................................... 33
C. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan……………………………………....…… 33
2. Rencana Kinerja Tahun 2019......................................................... 37
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA 40
A. Capaian Kinerja………...................................................................... 40
1. Analisis Capaian Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2018.. 42
2. Analisis Capaian Realisasi Kinerja Terhadap Tahun Sebelumnnya
dan Beberapa Tahun Terakhir……………………………………………….. 59
3. Analisis Capaian Realisasi Kinerja terhadap Renstra................... 65
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi
yang telah dilakukan .............................................................. 73
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya............................. 75
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Pencapaian Kinerja................................................................. 76
B. Realisasi Anggaran..................................................................... 79
Bab IV. PENUTUP 82
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
1
BAB I
P E N D A H U L U A N
1. Latar Belakang
Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan
prasyarat bagi setiap pemerintahan dan merupakan impian bagi seluruh lapisan
masyarakat saat ini, namun untuk mewujudkannya impian tersebut dibutuhkan
suatu pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat,
jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
dapatberlangsungsecaraberdayaguna, berhasilguna, bersih dan berfungsi baik
serta bebas dari penyakitKorupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah dan Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. Salah satu Penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan
berdasarkan Asas Akuntabilitas adalah Asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara, harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat.
Untuk mempertegas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, maka pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan
keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang mewajibkan setiap instansi
pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk
mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan
sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang masing-masing
ditetapkan oleh setiap instansi yang ada.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pelaksanaan akuntabilitas
kinerjaInstansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
2
misi dan tujuan instansi pemerintah, serta mewujudkan prinsip Good Governance,
telah dikembangkan. Pertanggungjawaban LaporanKinerja (LKj) melalui Keputusan
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN)Nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang
Pedoman Penyusunan LAKIP yang disempurnakan melalui Keputusan Kepala
LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Seiringberjalannya system pelaporantersebut di atas,maka Pemerintah
mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor :53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja,
pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.
Terkait dengan hal tersebut tak terkecuali pada Organisasi Pemerintah
Lingkup Pemerintah Daerah termasuk DinasPerumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk memperlihatkan
keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan
akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi
secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan
(Stakeholders), oleh karena itu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja terhadap
pelaksanaan kegiatan–kegiatan program tahunan, yang tertuang di dalam
RencanaStrategi 2019 – 2023 dengan maksud untuk memberikan informasi agar
tidak terjadi kesenjangan. Selain itu secara teknis bertanggung jawab atas
pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pada urusan Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan juga sangat mendukung pelaksanaan akuntabilitas
kinerja pegawai dengan menerapkan segala aturan demi terciptanya kinerja yang
lebih optimal. Laporan Kinerja Pada DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
3
Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bahan masukan atau bagian dari
sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
1.1. Struktur Organisasi
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah
unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, Struktur
Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
PertanahanSulawesi Selatan dipimpin oleh seorang pejabat eselon II(Kepala
Dinas) yang dibantu6 (enam) orang pejabat setingkat eselon III yang terdiri
dari (1 (satu) orang Sekretaris, 5(lima) orang Kepala Bidang) serta 20 orang
Pejabat setingkat eselon IV yang terdiri dari (4(empat) orang Kepala Sub
Bagian, 15(dua belas) orang Kepala Seksi, dan 1 (satu) orang Kepala UPTD)
denganrincian sebagai berikut :
1. Sekretaris, meliputi :
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Program
2. Bidang Perumahan
Seksi Pembiayaan Perumahan
Seksi Penyediaan Perumahan
Seksi Pengelolaan Rumah Negara
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
4
3. Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
Seksi Air Bersih
Seksi Jalan Permukiman
Seksi Faslitias Umum dan Pertamanan
4. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
Seksi Drainase dan Air Limbah
Seksi Persampahan
Seksi Revitalisasi Kawasan Permukiman
5. Bidang Verifikasi dan Sertifikasi
Seksi Standarisasi dan Informasi
Seksi Bina Teknik dan Verifikasi
Seksi Registrasi dan Sertifikasi
6. Bidang Pertanahan
Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah
Seksi Penatausahaan Tanah
Seksi Penyelesaian Sengketa
7. UPTD Pengelolaan Rumah Susun
Sub Bagian Tata Usaha
Adapun kualifikasiseperti pada table berikut ini :
Tabel : Jumlah Jabatan Struktural Berdasarkan Eselonisasi
JABATAN LAKI-LAKI
(Orang) PEREMPUAN
(Orang) JUMLAH (Orang)
Eselon II 1 - 1
Eselon III 5 1 6
Eselon IV 12 8 20
Total 18 9
27
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
5
Jumlah jabatan struktural yang terisi defenitif sampai dengan akhir 2019
sebanyak 27 orang, dan saat ini seluruh jabatan struktural telah mempunyai
pejabat yang defenitif dengan perbandingan status gender (laki-laki 66,67% dan
perempuan 33,33%). Adapun Bagan Struktur Organisasi yang telah
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dapat dilihat
pada daftar lampiran.
Struktur tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No. 74 Tahun 2016tanggal
28Desember 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan. Seiring pemberlakuan peraturan tersebut,
penetapan para pejabat struktural secaraberangsur-angsurtelahmengacupada
struktur organisasi tersebut yang akhirnya telah memenuhi amanat sesuai
Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016.
1.2. SusunanKepegawaian dan Perlengkapan (Asset) SKPD
Pada akhirtahun 2019 jumlahpegawai pada DinasPerumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tercatat berjumlah 132
orang yang terbagi atas urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
ebanyak118 orang dan Urusan Pertanahan sebanyak 14 orang. Beberapa
kualifikasi tersebut diuraikan berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan
serta Pejabat Struktural dan Fungsional, yang penjabarannya sebagaimana
tersebut di bawah ini :
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
6
a) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Kualifikasi Pendididikan
Urusan Perumahan
dan Permukiman
(Org)
Urusan Pertanahan(
org) Total (Org)
Strata Tiga (S.3)
Strata Dua (S.2)
Strata Satu (S.1)/
DIV
Diploma/SarjanaMuda
SLTA / Sederajat
SLTP
SD
-
33
53
-
8
21
-
3
-
6
2
-
1
5
-
-
-
39
55
-
9
26
-
3
Jumlah 118 14 132
b) Berdasarkan Kualifikasi Kepangkatan
Kualifikasi Kepangkatan
Urusan Perumahan
dan Permukiman
(Org)
Urusan Pertanahan
(org) Total (Org)
Golongan IV
Golongan III
Golongan II
Golongan I
21
85
9
3
4
7
3
-
25
92
12
3
Jumlah 118 14
132
c) Berdasarkan Kualifikasi Pejabat Struktural
Kualifikasi Pejabat Struktural
Urusan Perumahan
dan Permukiman
(Org)
Urusan Pertanahan
(org) Total (Org)
Eselon II
Eselon III
1
5
-
1
1
6
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
7
Eselon IV 17 3 20
Jumlah 23 4 27
Berdasarkan kondisi SDM sebagaimana tersebut di atas, maka secara
kuantitas jumlah pegawai PNS tingkat sarjana(S1) lebih dominan dengan masa
kerja yang cukup bervariasi. Disamping itu dengan dukungan ruang, peralatan
maupun perlengkapan kantor mengindikasikan bahwa tugas Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan pada masa
yang akan datang, dalam mewujudkan peningkatan akses layanan infrastruktur
kawasan permukiman dan perumahan yang layak dan berkelanjutan, serta
reformasi birokrasi dapat dilaksanakan .
Di samping itu pula sarana dan prasarana penunjang sangat
menentukan kinerja SKPD dengan peralatan dan asset keseluruhan tercatat
sejumlah Rp. 364.531.928.987,39,- dengan berbagai jenis, seperti Tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, asset
tetaplainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan asset tak berwujud dan asset
lainnya. Adapun Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan saat ini menempati Gedung Perkantoran seluas 600
M2 yang termasuk dalam penguasaan asset seluas 31.275 M2 dengan
didukung oleh sejumlah peralatan dan perlengkapandan asset kantor yang
cukup.
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2016,
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Perumahan termasuk
Kawasan Permukiman dan Pertanahanberdasarkan asas desentralisasi,
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
8
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok
tersebut, maka Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahanmempunyai
fungsi yaitu :
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
(1) Kepala Dinas Mempunyai tugas membantu Gubernur
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat,
kawasan permukiman, dan pertanahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah
Daerah.
(2) Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan
Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan;
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
9
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapatsesuai dengan bidang tugasnya;
f. Merencanakan dan merumuskan, kebijakan teknis bidang
perumahan, peningkatan dan pengembangan kawasan
permukiman, penyehatan lingkungan permukiman, verifikasi dan
sertifikasi, serta pertanahan;
g. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang
perumahan, peningkatan dan pengembangan kawasan
permukiman verifikasi dan sertifikasi, serta pertanahan;
h. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang
perumahan, peningkatan dan pengembangan kawasan
permukiman verifikasi dan sertifikasi, serta pertanahan;
i. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan
perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan
izin bidang pertanahan berdasarkan kewenangan Pemerintah
Daerah;
j. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan izin bidang pertanahan berdasarkan kewenangan
Pemerintah Daerah;
k. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program,
keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup
dinas;
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
10
l. Merumuskan sasaran pembangunan bidang perumahan,
peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman,
penyehatan lingkungan permukiman, verifikasi dan sertifikasi, serta
pertanahan;
m. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan
penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perumahan, peningkatan
dan pengembangan kawasan permukiman, penyehatan
lingkungan permukiman, verifikasi dan sertifikasi, serta
pertanahan;
n. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka
penyelenggaraan urusan bidang perumahan, kawasan
permukiman dan pertanahan;
o. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan
q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam mengorganisasikan kegiatan, memberikan
pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan,
umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Sekretaris
mempunyai fungsi :
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
11
a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menadatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
pelaksanaan kegiatan;
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan
keuangan dinas;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi
umum dan kepegawaian;
i. mengoordinasikandan melaksanakan pelayanan administrasi,
pengkajian, dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
12
oleh masing masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup
Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
j. mengoordinasikan dan melaksanakanpelayanan ketatausahaan;
k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga
Dinas;
l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi
keuangan;
m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan
tatalaksana;
n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
o. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan
keprotokolan;
p. Mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang;
q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan,
penyajian data dan informasi serta memfasilitasi pelayanan
informasi;
r. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah atau lembaga non pemerintah dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
s. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan,
perumusan kebijakan; dan
u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
13
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Perumahan
(1) Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan,
dan melaksanakan kebijakan teknis perumahan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala
Bidang Perumahan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan;
d. Pelaksanaan administrasi bidang perumahan;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan bidang perumahan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perumahan
meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan
pengelolaan rumah negara;
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
14
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang
perumahan meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan
perumahan, dan pengelolaan rumah negara;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang
perumahan meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan
perumahan, dan pengelolaan rumah negara;
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi
rumah korban bencana provinsi;
j. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah
bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah
Daerah;
k. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan instansi terkait
lainnya dalam hal pembiayaan perumahan, penyediaan
perumahan, dan pengelolaan rumah negara;
l. Mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan dan
pembangunan peremajaan kota, rumah negara, rumah susun,
rumah khusus, rumah umum, rumah komersil, rumah
PNS/TNI/POLRI, swasta dan swadaya;
m. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyuluhan, pelatihan,
sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyebarluasan informasi dan
standarisasi perumahan dan kawasan permukiman;
n. Mengoordinasikan dan melaksanakan penerapan standar
pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan;
o. Mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan sasaran
menurut skala prioritas tugas-tugas bidang perumahan;
p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perumahan
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
15
meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan
pengelolaan rumah negara;
q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi;
r. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang
perumahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Peningkatan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman
(1) Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan,
dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan dan pengembangan
kawasan permukiman.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala
Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kawasan
Permukimanmempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Peningkatan dan
Pengembangan kawasan Permukiman;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Peningkatan dan
Pengembangan kawasan Permukiman;
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
16
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Peningkatan dan
Pengembangan kawasan Permukiman;
d. Pelaksanaan administrasi bidang peningkatan dan
pengembangan kawasan permukiman;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatanbidang Peningkatan dan
Pengembangan kawasan Permukiman sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan bidang Peningkatan dan Pengembangan
kawasan Permukiman untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang
peningkatandan pengembangan kawasan permukiman meliputi
air bersih, jalan permukiman, serta fasilitas umum dan
pertamanan;
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang
peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman meliputi
air berish, jalan permukiman , serta fasilitas umum dan
pertamanan;
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
17
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang
Peningkatan dan Pengembangan kawasan Permukiman meliputi
air bersih, jalan permukiman, serta fasilitas umum dan
pertamanan;
i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya tekait dengan
pengembangan peningkatan dan pengembangan kawasan
permukiman regional;
j. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan
pengembangan dan peningkatan kawasan permukiman;
k. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan
pengembangan kemampuan sumber daya manusia tekait
peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman;
l. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan
kualitas permukiman melalui penyuluhan, pelatihan dan
penyebarluasan standarisasi pembangunan;
m. Melaksanakan penyesuaian sasaran menurut skala prioritas
tugas-tugas peningkatan dan pengembangan kawasan
permukiman;
n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang Peningkatan
dan Pengembangan kawasan Permukiman meliputi air bersih,
jalan permukiman, serta fasilitas umum dan pertamanan;
o. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi;
p. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan
peraturan perundag-undangan;
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
18
q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala bidang
Peningkatan dan Pengembangan kawasan Permukiman dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;
r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai bidang tugasnya.
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Penyehatan
Lingkungan Permukiman
(1) Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dipimpin oleh Kepala
Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis
penyehatan lingkungan permukiman.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala
Bidang penyehatan lingkungan permukimanmempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang penyehatan lingkungan
permukiman;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyehatan lingkungan
permukiman;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penyehatan
lingkungan permukiman;
d. Pelaksanaan administrasi bidang penyehatan lingkungan
permukiman;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan bidang penyehatan lingkungan
permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
19
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan bidang penyehatan lingkungan permukiman
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang
penyehatan lingkungan permukiman meliputi drainase dan air
limbah, persampahan, dan revitalisasi kawasan permukiman;
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang
penyehatan lingkungan permukiman meliputi drainase dan air
limbah, persampahan, dan revitalisasi kawasan permukiman;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang
penyehatan lingkungan permukiman meliputi drainase dan air
limbah, persampahan, dan revitalisasi kawasan permukiman;
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyesuaian sasaran
menurut skala prioritas tugas – tugas penyehatan lingkungan
permukiman;
j. Mengoordinasikan dan melaksanakanpembinaan teknis
peningkatan kualitas permukiman melalui penyuluhan, pelatihan
dan penyebarluasan standarisasi pembangunan;
k. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis bidang penyehatan lingkungan permukiman
meliputi drainase dan air limbah, persampahan, dan revitalisasi
kawasan permukiman;
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
20
l. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi;
m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan
peraturan perundag-undangan;
n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala bidang
penyehatan lingkungan permukiman dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai bidang tugasnya.
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Verifikasi dan
Sertifikasi
(1) Bidang Verifikasi dan Sertifikasi dipimpin oleh Kepala Bidang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan,
merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis verifikasi dan
sertifikasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala
Bidang Verifikasi dan Sertifikasi mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang verifikasi dan sertifikasi;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang verifikasi dan sertifikasi;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang verifikasi dan
sertifikasi;
d. Pelaksanaan administrasi bidang verifikasi dan sertifikasi;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
21
(3) Tugas pokok dan fungsisebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan bidang Verifikasi dan Sertifikasi
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan bidang Verifikasi dan Sertifikasi untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Verifikasi
dan Sertifikasi meliputi standarisasi dan informasi, bina teknik dan
verifikasi, serta registrasi dan sertifikasi;
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang
Verifikasi dan Sertifikasi meliputi standarisasi dan informasi, bina
teknik dan verifikasi, serta registrasi dan sertifikasi;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang
Verifikasi dan Sertifikasi meliputi standarisasi dan informasi, bina
teknik dan verifikasi, serta registrasi dan sertifikasi;
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan sertifikasi dan registrasi
bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan
dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana,
dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan menengah;
j. Mengoordinasikan dan melaksanakanperumusan sasaran
menurut skala prioritas tugas – tugas bidang Verifikasi dan
Sertifikasi sesuai situasi dan kondisi;
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
22
k. Melaksanakan perencanaan bantuan teknis, perencanaan
bangunan gedung – gedung negara dan rumah dinas serta
bangunan umum lainnya;
l. Memberikan bantuan teknis terkait bidang verifikasi dan sertifikasi;
m. Melakukan pendampingan teknis terkait bidang verifikasi dan
sertifikasi;
n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Verifikasi dan
sertifikasi meliputi standarisasi dan informasi, bina teknik dan
verifikasi, serta registrasi dan sertifikasi;
o. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka
pelaksanaan tuas dan fungsi;
p. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan
peraturan perundag-undangan;
q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala bidang
verifikasi dan sertifikasi dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai bidang tugasnya.
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Pertanahan
(1) Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan,
dan melaksanakan kebijakan teknis bdaing pertanahan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala
Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
23
a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pertanahan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pertanahan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan;
d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pertanahan;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
(3) Tugas pokok dan fungsisebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dirincisebagaiberikut :
a. Menyusun rencana kegiatan bidang Pertanahan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan bidang Pertanahan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pertanahan
meliputi penatausahaan tanah, pengadaaan tanah, dan
penyelesaian sengketa tanah;
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang
Pertanahan meliputi penatausahaan tanah, pengadaaan tanah,
dan penyelesaian sengketa tanah;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang
Pertanahanmeliputi penatausahaan tanah, pengadaaan tanah,
dan penyelesaian sengketa tanah;
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan
perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
24
izin bidang pertanahan berdasarkan kewenangan pemerintah
daerah provinsi;
j. Mengoordinasikandan melaksanakanpemantauan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pertanahan berdasarkan
kewenangan pemerintah daerah provinsi;
k. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana penggunaan tanah
yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (Satu)
daerah provinsi;
l. Melaksanakan pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (Satu) daerah provinsi;
m. Mengoordinasikan dan menetapkan tanah ulayat yang lokasinya
lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi;
n. Mengoordinasikan dan menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk
kepentingan umum provinsi;
o. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian masalah ganti
kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi;
p. Mengoordinasikan dan menetapkan subyek dan obyek redistribusi
tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah
absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(Satu) daerah
provinsi;
q. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian sengketa
tanah garapanlintas daerah kabupaten/kota dalam 1(Satu) daerah
provinsi;
r. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian masalah
tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(Satu) daerah
provinsi;
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
25
s. Mengoordinasikan dan melaksanakan inventarisasi dan
pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam
1(Satu) daerah provinsi;
t. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan
teknis bidang pertanahan meliputi penatausahaan tanah,
pengadaaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah;
u. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi;
v. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan
peraturan perundag-undangan;
w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala bidang
pertanahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;
x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai bidang tugasnya.
2. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA
Laporan Kinerja(LKj) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
kemudianterakhirmengikutiPeraturan Menteri PendayagunaanAparatur
Negara Nomor : 53 Tahun 2014tentangPetunjuk teknis perjanjian kinerja,
pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi
pemerintah.Regulasiini memberikan tuntunan kepada semua instansi
pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
26
siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Esensi dari sistem AKIP bagi Dinas Perumahan Kawasan
Permukimandan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah perwujudan
dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem
pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan
Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis dapat
dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan)
yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan
penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan
tujuan/sasaran StrategisDinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
PertanahanProvinsi Sulawesi Selatan. Secara selaras setiap tahunnya
ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka
pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis tersebut. Sistem
pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana
capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode
pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu
dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja (LKJ).
Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama,
laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Gubernur, DPRD
dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana
evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai upaya untuk memperbaiki
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
27
kinerja di masa yang akan datang. Dua fungsi utama LKj tersebut merupakan
cerminan darimaksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKJ oleh
setiap instansi pemerintah.
Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian
LKj Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan PertanahanProvinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2019 mencakup hal-hal berikut ini:
Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi,
menjadikan LKj 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan PertanahanProvinsi Sulawesi
Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2019.
Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh
mana visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis telah dicapai selama tahun
2019.
Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi,
menjadikan LKj 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh
manajemen Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Akuntabilitas
Kinerja
Manajemen
Kinerja
LKj
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
28
PertanahanProvinsi Sulawesi Selatan bagi upaya perbaikan kinerja di
masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan PertanahanProvinsi
Sulawesi Selatan dapat merumuskan strategi pemecahan
masalahnyasehingga capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan PertanahanProvinsi Sulawesi Selatan dapat
ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. SISTEMATIKA LKj
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan
pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
PertanahanProvinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2019. Capaian kinerja
(performance results) 2019 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja
(performance plan) 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan
kinerja di masa datang.
Ikhtisar Eksekutif, Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah
mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut,serta kendala-kendalayang
dihadapidalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah
dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk
menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan dan
menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj serta
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
29
sistematika penulisan LKj 2019 ini dan juga aspek strategis organisasi serta isu
strategis yang sedang dihadapi.
Bab II – Rencana Strategis, pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai
rencana strategis dan rencana kinerja.Pada awal bab ini disajikan gambaran
secara singkat sasaran yang ingin diraih pada tahun 2019 serta keterkaitan
dengan visi misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan.
Rencana Strategisberisikan uraian singkat rencana strategis Instansi mulai dari
visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang kemudian menjadi
dasar penetapan tujuan, sasaran, serta kebijakan dan Program pada Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan
Rencana Kinerja berisikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan,
terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai
program pada tahun tersebut, dan indikator keberhasilan capaiannya.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja, pada bagian ini diuraikan hasil pengukuran
kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya
menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala serta
permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan menyajikan alokasi dan
realisasi anggaran.
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulawesi
Selatan tahun 2019 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi
perbaikan kinerja di masa datang.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
30
4. ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED)
1. Besarnya kesenjangan akan pemenuhan Rumah layak Huni.
2. Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Provinsi Sulawesi
Selatan dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman nyaman dan
sehat di Sulawesi Selatan.
3. Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman
seperti Penanganan Permukiman Kumuh, penanganan
Persampahan/sanitasi dan tingkat kebutuhan air minum/bersih.
4. Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran
masyarakat dalam perizinan dan pensertifikatan tanah.
Rencana Strategis
Rencana Kinerja
2019
Capaian Kinerja
2019
Analisis Capaian
Kinerja 2019
Penutup
Bab 2
Bab 3
Bab 4
Referensi Bab 2
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
31
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi
pemerintah. Perencanaan Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi
antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu
memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan
organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat
penting dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses),
peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis
terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi
perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.
Dengan perkataan lain, rencana Strategis yang disusun oleh suatu instansi
pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang
realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam
mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur
untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan
visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah
akan dapat menyelaraskan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi.
Perencanaan Strategis bersama pengukuran, penilaian, danevaluasi kinerja serta
pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Perencanaan Strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan
(3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
32
eksternal, para perencana Strategis mendefinisikan misi organisasi untuk
menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk
menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dan misi
dituangkan dalam tujuan dan sasaran Strategis organisasi, yang merupakan
kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi didalam memenuhi visi dan
misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju ke sana” dijawab dengan
merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan
program yang harus dilaksanakan oleh organisasi.
Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal
didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah pernyataan visi dan misi,
penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian
tujuan/sasaran berupa program.
1. RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan akuntabilitas mempunyai rencana
strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5
(lima) tahun di tambah setahun transisi, yaitu untuk Tahun Anggaran 2018 – 2023
dengan memperhitungkan potensi, Peluang dan kendala yang ada atau mungkin
timbul.
A. V I S I
Pada hakekatnya, membentuk visi adalah bagian dari perencanaan
stratejik dan mewujudkan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu
organisasi. Visi adalah gambaran bersama masa depan, dengan demikian visi
harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
33
Oleh karenanya visi yang jelas dan tepat akan mampu menjadi ekselator
kegiatan, termasuk perancangan Rencana Strategik secara keseluruhan.
Dalam hal penetapan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan, tentunya mengacu pada VisiPemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:
”Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”
B. M I S I
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka
diperlukan langkah-langkah yang harus dilaksaanakan agar tujuan organisasi
dapat tercapai yang merupakan misi organisasi.
Adapun Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai
berikut:
Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif;
Mewujudkan insfrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;
Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif;
Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter;
dan
Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam
yang berkelanjutan.
C. TUJUAN, SASARAN DANKEBIJAKAN
Tujuan
a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, berkeadilan
dan berdaya saing;
b. Pencapaian SPM bidang perumahan;
c. Mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
34
d. Mewujudkan kawasan ekonomi baru sebagai pemicu pembangunan
daerah.
Sasaran
1. Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan serta
mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan
pembangunan daerah;
2. Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi
program pemerintah provinsi;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan
keuangan perangkat daerah;
4. Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan
kawasan layak huni;
5. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi kawasan;
6. Meningkatnya daya dukung infrastruktur kawasan strategis.
Kebijakan
1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas jasa konsultasi dan produk
perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman;
2. Memfasilitasi Ketersediaan lahan untuk kepentingan umum dan konflik
lahan masyarakat;
3. Memfasilitasi penyediaan prototype rumah instan sederhana sehat
dan penunjangnya untuk mengantisipasi bencana skala provinsi serta
relokasi program pemerintah provinsi;
4. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pelayanan perkantoran,
penguatan tata laksana perencanaan serta pengendalian kinerja dan
keuangan OPD;
5. Memfasilitasi system penyediaan air minum di kawasan pesisir dan
kepulauan serta daerah rawan air;
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
35
6. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan pendidikan
yang menjadi kewenangan provinsi;
7. Penguatan peran pemerintah kabupaten/kota dalam pencapaian
sasaran air minum dan sanitasi;
8. Memfasilittasi penanganan kawasan kumuh perkotaan dan
penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan
berpenghasilan rendah;
9. Meningkatkan koordinasi dan kompetensi pelaku penyelenggara
ekonomi di daerah melalui keterlibatan asosiasi UMKM daerah
setempat;
10. Meningkatkan fasilitas, kapasitas dan pengendalian operasional di rest
area;
Untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan PertanahanProvinsi Sulawesi Selatan
telah menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai. Sasaran Strategis
yang ingin dicapai beserta serta program dan kegiatan yang mendukungnya
dapat diuraikan sebagai berikut:
SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan serta mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan pembangunan daerah
Program : Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi
Perbatasan Antar Daerah Provinsi
Kegiatan : Fasilitasi Pengadaan Tanah
Program : Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan : Sertifikasi Tenaga Ahli Perancangan Dan Perencanaan
Perumahan Permukiman
Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan
Program : Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban
Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Daerah
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
36
relokasi program pemerintah provinsi
Kegiatan: Identifikasi Daerah Rawan Bencana Kawasan
Permukiman Sulawesi Selatan
Kegiatan: Fasiltasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Kegiatan: Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan: Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Kegiatan: Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan
Penggadaan
Kegiatan: Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kegiatan: Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan: Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran
Kegiatan: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah
Program :Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor/Asrama
Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/berkala dan Penggantian Suku
Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas
Kegiatan: Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem
Informasi/aplikasi/website
Program : Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan
Evaluasi Kinerja
Kegiatan: Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Kegiatan: Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD
Meningkatnya
dukungan
ketersediaan
infrastruktur
permukiman dan
kawasan layak
huni
Program : Penyediaan Air Bersih
Kegiatan: Penyusunan Dokumen Pemetaan Air Bersih Rain
Waterharvesting di Kawasan Pesisir dan Kepulauan
Kegiatan: Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Air
Minum Kawasan Permukiman
Program : Penyehatan Lingkungan Permukiman
Kegiatan: Pembangunan Sarana Dan Prasarana Drainase Dan Air
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
37
Limbah
Kegiatan: Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan se
Sulawesi Selatan
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
penunjang
ekonomi
kawasan
Program : Pengembangan Dan Penataan Fasilitas Umum
Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Rest Area
Sulawesi Selatan
Kegiatan: Penyusunan Dokumen UKL/UPL Rest Area Sulawesi
Selatan
Kegiatan: Pembangunan Fasum Kawasan Permukiman
Meningkatnya
daya dukung
infrastruktur
kawasan
strategis
Program : Pengembangan Dan Penataan Fasilitas Umum
Kegiatan: Penataan Pedestrian Kawasan Wisata Toraja
Kegiatan: Pembangunan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pucak
Rincian lebih lanjut tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan PertanahanProvinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat terlampir.
2. RENCANA KINERJA TAHUN 2019
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023
disusun suatu Rencana Kinerja ( Performance Plan ) setiap tahunnya. Rencana
kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu
tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat
pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat
kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan
organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.
Rencana kinerja Tahunan(RKT) merupakan komitmen seluruh anggota
organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari
upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan
dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
38
dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan
sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahunan2019 ini.
Sasaran strategis tahun 2019, indikator dan target kinerja dapat disajikan
pada tabel RencanaKinerjaTahunanberikutini:
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1 2 3 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan serta mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan pembangunan daerah
Banyaknya persil lahan yang difasilitasi dan dimanfaatkan untuk pembangunan sesuai kewenangan provinsi
3 Kawasan
Jumlah pengadaan tanah 1 Kawasan
Dokumen harga satuan bangunan gedung 1 Dokumen
Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat perancangan dan perencanaan rumah dan PSU tingkat kemampuan menengah
60 Org
Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi
Presentase layanan SPM Perumahan 100%
Jumlah dokumen identifikasi daerah rawan bencana pada kawasan permukiman
1 Dok
Jumlah lokasi identifikasi dan pendataan rumah korban bencana provinsi
0 Kab/Kota
Jumlah Rumah Instan Sederhana Sehat yang terbangun akibat bencana
2 Unit
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
Jumlah biaya tagihan telepon , air dan listrik 12 Bulan
Jumlah pajak kendaraan dinas / operasional roda 2 yang terbayarkan
12 Unit
Jumlah pajak kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang terbayarkan
15 Unit
Jumlah jasa tenaga non PNS 99 Org
Jumlah ATK yang tersedia 99 Jenis ATK
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
25 Unit
Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia
20 Jenis
Jumlah keikutsertaan dalam pameran 1 Pameran
Jumlah perjalanan dinas 225 Kali
Jumlah unit gedung kantor/asrama yang dipelihara
1 Unit
Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara
27 Unit
Jumlah sistem informasi/aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan
5 Sistem Informasi/Aplikasi
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
39
Jumlah berita/informasi yang diposting di website
5 Berita/ Informasi
Jumlah peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah
200 Org
Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan
3 Laporan
Jumlah data dan informasi yang terpublikasi 3 Jenis
Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan kawasan layak huni
Prensentase rumah tangga pengguna air bersih/cakupan air bersih penduduk
100%
Presentase rumah tangga bersanitasi 40%
Presentase kawasan kumuh 100%
Rasio rumah layak huni 1,19 per satuan penduduk
Jumlah dokumen pemetaan air bersih 1 Dok
Jumlah system pengelolaan/jaringan SPAM kawasan SMA/SMK se Sulsel
9 Kawasan
Jumlah dokumen perencanaan air bersih SMA/SMK Kab. Bone, Soppeng dan Wajo
1 Dok
Jumlah system penyediaan air minum (SPAM) pada kawasan pesisir dan kepulauan yang terbangun
0 Kawasan
Jumlah dokumen perencanaan air bersih SMA/SMK Kab. Enrenkang, Tana Toraja, Toraja Utara
1 Dok
Pembayaran Silpa pekerjaan drainase SMA 6 Enrekang
1 Kawasan
Jumlah sarana dan prasarana drainase dan air limbag yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulawesi Selatan
14 Kawasan SMA/SMK
Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulsel
10 Kawasan
Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi kawasan
Presentase ketersediaan rest area dan ruang publik masyarakat
20%
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan rest area
4 Dok
Jumlah dokumen UKL/UPL pembangunan rest area
3 Dok
Jumlah fasum (RTH, area parker dan lapangan upacara) yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulsel
12 Kawasan
Meningkatnya daya dukung infrastruktur kawasan strategis
Jumlah dokumen perencanaan kawasan wisata
1 Dokumen
Jumlah panjang pedestrian yang terbangun pada kawasan wisata Toraja
36.000 Meter
Jumlah panjang jalan lingkungan pada kawasan Pucak
167 Meter
Jumlah dokumen perencanaan jalan lingkungan pada kawasan Pucak
1 Dok
Rincian lebih lanjut tentang rencana kinerja tahun 2019 dapat dilihat terlampir
(Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan PenetapanKinerja (PK)Tahun 2019).
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
40
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Berdasarkan Instruksi Presiden No.7 /1999 tanggal 15 Juni 1999 dan
Keputusan Kepala LAN Nomor 239 /IX/6/8/2003 tentang PerbaikanPedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan
penyempurnaan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 yang ditindaklanjuti dengan PERMENPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk teknis perjanjian kinerja,pelaporan kinerja, dan tata cara reviuwatas laporan
kinerja instansi pemerintahmaka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk mempertanggung
jawabkan Akuntabilitas Kinerja atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja diimplementasikan melalui pengukuran
kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2019.
A. CAPAIAN KINERJA
METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA 2019
Pengukuran pencapaian kinerja tahun 2019 meliputi pengukuran kinerja
kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan
menggunakan indikator kinerja input (masukan), output (keluaran), outcome
(hasil), sedangkan pengukuran kinerja sasaran menggunakan indikator makro
yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan yang mengacu dari Renstra Provinsi Sulawesi Selatan.Namun
demikian untuk pengukuran indikator outcome masih menggunakan metode
pengukuran estimasi karena belum adanyastandar pelayanan Minimal terkait
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
41
kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sulawesi Selatan
Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat capaian kinerja
kegiatan dan sasaran di atas adalah dengan menggunakan perbandingan
sederhana antara target dan realisasi dalam tahun yang bersangkutan. Untuk
menghitung tingkat capaian kinerja sasaran, bobot yang diberikan adalah sama
besar yang berarti diasumsikannya bahwa setiap indikator sasaran dari suatu
sasaran memiliki pengaruh yang sama terhadap sasaran yang bersangkutan.
Sementara itu, untuk analisis capaian masing-masing sasaranmenggunakan
analisis kasual tingkat capaian indikator masing-masing sasaran dengan
menganalisis faktor-faktor substansi yang menjadi penyebab ketidaktercapainnya
kinerja.
Berdasarkan penghitungan tingkat capain kinerja untuk masing-masing
sasaran tersebut di atas, selanjutnya dihitung tingkat capaian kinerja secara
keseluruhan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana. Dari hasil
penghitungan tersebut ditetapkan tingkat capain kinerja dengan menggunakan
rentang penilaian sebagai berikut:
Urutan RentangCapaian KategoriCapaian
I Lebihbesardari 85% SangatBaik
II 70% sampaidengan 85% Baik
III 55% sampai 70% Cukup
IV Kurangdari 55% Kurang
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
42
1. ANALISIS ATAS REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET TAHUN 2019
Secara umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
PertanahanProvinsi Sulawesi Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama
yang menjadi tanggung jawab organisasi.Dari 6 (enam) sasaran yang telah
ditetapkan, pada umumnya telah mencapai kinerja yang diharapkan dengan
kategori sangat baik. Rata-Rata tingkat capaian kinerja sasarannya untuk
tahun 2019 mencapai nilai 100%bahkanterdapatcapaian di atas 100%.Namun
dari sekian capaian tersebut masih terdapat beberapa diantaranya yang masih
dibawah 50% bahkan tidak ada capaian. Hal ini umumnya disebabkan
keterbatasan dan ketersediaan lahan/ lokasi maupun kendala teknis dan non
teknis yang telah dilakukan baik saat survey, perencanaan maupun
pelaksanaan di lapangan, selain itu juga tidak luput dari keterbatasan
pengalokasian anggaran dan juga peraturan peraturan yang mengikat.
Adapun rincian analisis capaian masing - masing sasaran dapat
diuraikan sebagai berikut:
1.1 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan serta mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan pembangunan daerah
Tingkat capaian kinerja sasaran ini terhadap target untuk tahun
2019 secara keseluruhan mencapairata-rata 100% yang termasuk dalam
kategori baik.Pada sasaran ini terdapat 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama
yaitu : Banyaknya persil lahan yang difasilitasi dan dimanfaatkan
untuk pembangunan sesuai kewenangan Provinsi. Target dan realisasi
indikator keberhasilan tercapainya sasaran ini didukung oleh 2 (dua)
program yaitu :Program Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi
Perbatasan antar Daerah/Provinsi dan Program Sertfikasi, Kualifikasi,
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
43
Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kedua program ini masing-masing memiliki 1 (satu) kegiatan.
Sasaran Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan
serta mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan
pembangunan daerahpada Program Penataan Keagrariaan dan
Penataan Administrasi Perbatasan antar Daerah/Provinsi terlihat
bahwajumlah pengadan tanah dapat dilaksanakan sesuai dengan target
yang diharapkan yaitu 1 kawasan dengan presentase keberhasilan 100%,
pengadaan ini merupakan pengadaan tanah untuk pembangunan RS
Regional Bone seluas kurang lebih 4,7 Ha yang terletak di Desa
Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Selain itu telah
dilakukan pula fasilitasi tahapan-tahapan justifikasi objek pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui penetapan SK
Gubernur tentang Penetapan Lokasi pada Tahun 2019, baik penetapan
lokasi untuk objek baru maupun perpanjangan dan pembaruan untuk
objek yang lama sebanyak 9 (sembilan) objek/jenis pengadaan tanah,
yaitu:
- Pembangunan Normalisasi Sungai Tallo di Kota Makassar dan
Kabupaten Gowa Prov. Sulsel seluas + 20,00 Ha (SK Nomor
207/I/Tahun 2019 Tanggal 21 Januari 2019) yang dilaksanakan oleh
Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Dirjen Sumber
Daya Air.
- Pembangunan Stasiun, Depo, Balaiyasa dan Siding Track Jalur
Kereta Api Makassar-Parepare seluas + 209,00 Ha (SK. No.
2094/XI/Tahun 2019 tanggal 25 November 2019) yang dilaksanakan
Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian Balai Teknik
Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
44
- Pembangunan Bendungan Jenelata Kabupaten Gowa seluas +
1.722,28 Ha (SK No. 2229/XII/Tahun 2019 tanggal 20 Desember
2019) yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai
Pompengan Jeneberang Dirjen Sumber Daya Air
- Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Bulukumba seluas +78,35
Ha (SK No. 2255/XII/Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019) yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba
- Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan
Pamukkulu di Kabupaten Takalar Prov. Sulsel seluas + 593 Ha (SK
No. 317/II/Tahun2019 Tanggal 4 Februari 2019)
- Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan
Pamakkulu di Desa Batumalanro Kecamatan Biringbulu Kabupaten
Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Seluas + 47 Ha (SK Nomor
1894/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017)
- Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Baliase
Kabuaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Seluas + 382,44 Ha
(SK No. 549/III/Tahun 2019 tanggal 8 Maret 2019)
- Perpanjangan Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare
Tahap III di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan + 40,5 Km
dan Kabupaten Maros sepanjang + 22,5 Km (SK No. 1180/VII/Tahun
2019 Tanggal 2 Juli 2019) dengan luas sekitar + 6,30 Ha
- Perpanjangan Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare
seluas ± 25,9 Ha di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan (SK
No. 1600/IX/Tahun 2019 Tanggal 5 September 2019)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah melakukan fasilitasi
terhadap sengketa lahan terhadap 7 kasus sengketa yaitu:
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
45
- Mediasi sengketa tanah antara pihak ahli waris Alm. H. Tengnga Bin
Mallepo dengan Pemerintah Daerah Kab. Wajo Yakni Tanah yang
ditempati oleh bangunan Rumah Jabatan Bupati Wajo
- Permohonan Keberatan atas permasalahan tanah milik Raside di Kab.
Maros yang ditujukan kepada Direktur Bina Administrasi Kewilayahan
Kemendagri RI
- Keberatan atas peerbitan sertifikat kepada an. Misidin yang terletak di
kel. Panaikan Kec. Binamu Kab. Jeneponto
- Permohonan Keberatan serta peninjauan kembali atas tindakan
Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan Kab. Bone atas
rencana pembangunan Puskesmas tanpa ahli waris ex. Pasar Uloe
- Permohonan pembatalan sertifikat HGB No. 212641/2004, SU. No.
00673/2001 an. PT. Gowa Makassar Tourism Development (PT.
GMTD. Tbk) oleh Legiun Veteran RI Cabang Kab. Gowa.
- Permohonan mediasi menyangkut status kepemilikan tanah di
gaddong Kec. Bontoala yang saat ini dipakai oleh SMA Negeri 1
Makassar
- Permohonan Pengembalian Tanah empang milik H. Thamrin Lala
(Alm) di Kab. Bilon (Tallo) Kec. Tallo Makassar Luas 6,97 Ha Persil 35
DV
Pada sasaran ini terdapat pula Program Sertfikasi, Kualifikasi,
Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukimandengan capaian 100% yaitu tercapainya tenaga ahli yang
bersertifikat perancangan dan perencanaan rumah dan PSU tingkat
kemampuan menengah dengan jumlah 60 (enam puluh) orang tenaga
ahli.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
46
Untuk lebih jelasnya capaian kinerja program dan kegiatan
terhadap target rencana yang mendukungsasarantersebut di atas
adalahsebagaiberikut :
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TAHUN 2019
TARGET CAPAIAN PERSENTASE
(%)
1 2 3 4 5 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan serta mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan pembangunan daerah
1
.
Banyaknya persil lahan yang difasilitasi dan dimanfaatkan untuk pembangunan sesuai kewenangan provinsi
Kws 3 1 33,33
2
.
Jumlah pengadaan tanah
Kws 1 1 100
3
.
Dokumen harga satuan bangunan gedung
Dok 1 - -
4
.
Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat perancangan dan perencanaan rumah dan PSU tingkat kemampuan menengah
Org 60 37
61,67
1.2 Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi
Rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran ini terhadap target untuk tahun 2019
secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. Pada sasaran ini terdapat Indikator
Kinerja Utama yaitu : Presentase layanan SPM Perumahan.Target dan realisasi
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
47
indikator keberhasilan tercapainya sasaran ini didukung Program Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Daerah
yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu tersedianya Dokumen Identifikasi Daerah
Rawan Bencana pada kawasan permukiman di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1
(satu) dokumen. Selain itu, telah dilakukan pula pengadaan Rumah Instan Sederhana
Sehat (RIHSA) dengan type 18 sebanyak 2 (dua) unit yang diperuntukkan untuk
masayarakat yang terkena dampak bencana di Baddoka Makassar.
Untuk lebih jelasnya capaian kinerja program dan kegiatan terhadap target
rencana yang mendukungsasarantersebut di atasadalahsebagaiberikut :
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TAHUN 2019
TARGET CAPAIAN PERSENTASE (%)
1 2 3 4 5 Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi
1. Presentase layanan SPM Perumahan
% 100
2. Jumlah dokumen identifikasi daerah rawan bencana pada kawasan permukiman
Dok 1 1 100
3. Jumlah lokasi identifikasi dan pendataan rumah korban bencana provinsi
Kab/Kota 0 - -
4. Jumlah Rumah Instan Sederhana Sehat yang terbangun akibat bencana
Unit 2 2 100
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
48
1.3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
Capaian kinerja sasaran ini untuk tahun 2019 secara keseluruhan mencapai
rata-rata 100% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Target dan realisasi
indikator keberhasilan tercapainya sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program yaitu
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan, dengan 8 (delapan)
kegiatan pendukung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 3 (tiga) kegiatan
pendukung; dan
3. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan
2 (dua) kegiatan pendukung.
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan
pengelolaan keuangan perangkat daerah yangtelah terealisasi melalui program
yang pertama, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan capaian
ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dengan baik dan cukup berupa
terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik; pajak kendaraan
dinas operasional yang terdiri dari 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua dan 9
(Sembilan) unit kendaraan roda empat yang terbayarkan; tersedianya jasa tenaga
non PNS sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) orang yang terdiri dari 52 (lima
puluh dua) orang Pegawai Honorer Tidak Tetap, 38 (tiga puluh delapan) orang
tenaga jasa kebersihan,1 (satu) orang tenaga ahli Non PNS, dan 9 (Sembilan) orang
tenaga jasa sopir; tersedianya alat tulis kantor serta penggandaan; tersedianya
komponen alat listrik dan elektronik; tersedianya makanan dan minuman rapat untuk
kebutuhan rapat-rapat yang dilakukan baik itu rapat internal maupun rapat dengan
instansi-instansi luar serta tersedianya makanan dan minuman untuk menjamu tamu
yang berkunjung ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
terlaksananya keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan Sulsel Expo 2019 yang
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
49
digelar di Celebes Convention Center (CCC) yang diharapkan dapat menjadi media
penyebarluasan informasi pembangunan lingkup perumahan, kawasana permukiman
dan pertanahan bagi masyarakat pengunjung pameran; terlaksananya perjalanan
dinas dalam daerah berupa koordinasi, identifikasi, survey pelaksanaan pekerjaan
dan pemeriksaan akhir pekerjaan, monitoring dan evaluasi, pendampingan dan
penilaian kegiatan, serta sosialisasi yang dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Selatan, dan terlaksananya perjalanan dinas luar daerah berupa konsultasi
ke Pemerintah Pusat.
Capaian pada program yang kedua pada sasaran ini, yaitu Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, secara umum mendukung opersional
pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Proviinsi Sulawesi
Selatan melalui ketersediaan peralatan kebersihan dan pemeliharaan gedung kantor
berupa pengecatan gedung kantor; terpeliharanya kendaraan dinas yang dilakukan
dalam bentuk pemeliharaan berkala, penggantian suku cadang dan ketersediaan
bahan bakar minyak/gas dan pelumas bagi kendaraan dinas yang tercatat sebagai
asset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi
Selatan. Selain itu kebutuhan data informasi melalui jaringan internet dalam rangka
pelaksanaan tugas kedinasan juga terfasilitasi dalam program ini.
Program yang ketiga, yaitu Program Peningkatan Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan capaian terselenggaranya Forum
Perangkat Daerah sebagai media untuk sinkronisasi program priorias pembangunan
pemerintah daerah yang merupakan bagian dari rangkaian penyusunan dokumen
perencanaan daerah yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja
OPD.Dalam program ini telah dilaksanakan pula Kegiatan Forum Koordinasi dan
Evaluasi Penerapan SPM Bidang PUPR sebagai upaya koordinasi antar pemerintah
pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) agar terwujud sinergitas dan
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
50
kolaborasi yang baik dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Perumahan Rakyat.
Selain itu, ketersediaan informasi public juga dilaksanakan pada salah satu
kegiatan pendukung program ini. Kegiatan yang terpublikasi melalui media cetak
yaitu Forum Koordinasi dan Evaluasi Penerapan SPM Bidang PUPR sesuai
Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Permen PUPR
No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM PUPR serta kegiatan Hari Bakti PU
yang rangkaiannya dimulai dengan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni yang
dilaksanakan di Taman Pakui Sayang dan diikuti oleh seluruh ASN yang bekerja di
sektor PU hingga pelaksanaan upacara Hari Bakti PU ke 74 yang dipimpin oleh
Gubernur Sulawesi Selatan.
Secara singkat, capaian target pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas
kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah, dapat dilihat
pada tabel di bawah.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TAHUN 2019
TARGET CAPAIAN PERSEN
TASE (%)
1 2 3 4 5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
1 Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik
Bulan 12 12 100
2 Jumlah pajak kendaraan dinas / operasional roda 2 yang terbayarkan
Unit 12 10 83,33
3 Jumlah pajak kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang terbayarkan
Unit 15 9 60
4 Jumlah jasa tenaga non
Org 99 99 100
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
51
PNS 5 Jumlah ATK
yang tersedia Jenis 99 67 67,68
6 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
Unit 25 14 56
7 Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia
Jenis 20 20 100
8 Jumlah keikutsertaan dalam pameran
Pameran 1 1 100
9 Jumlah perjalanan dinas
Kali 225 309 137,33
10 Jumlah unit gedung kantor/asrama yang dipelihara
Unit 1 1 100
11 Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara
Unit 27 20 74,07
12 Jumlah sistem informasi/aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan
Sistem Informasi/ aplikasi
5 5 100
13 Jumlah berita/informasi yang diposting di website
Berita/ informasi
5 5 100
14 Jumlah peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah
Org 200 200 100
15 Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan
Lap 3 3 100
16
.
Jumlah data dan informasi yang terpublikasi
Jenis 3 3 100
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
52
1.4 Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan kawasan layak huni
Capaian kinerja sasaran ini terhadap target untuk tahun 2019 secara
keseluruhan mencapairata-rata 100% yang termasuk dalam kategori baik.Pada
sasaran ini terdapat 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama yaitu :presentase rumah
tangga pengguna air bersih/cakupan air bersih penduduk, presentase rumah
tangga bersanitasi, dan rasio rumah layak huni. Target dan realisasi indikator
keberhasilan tercapainya sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu : Program
Penyediaan Air Bersih dan Program Penyehatan Lingkungan Permukiman yang
masing-masing memiliki 2 (dua) kegiatan pendukung.
Pada sasaran Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman
dan kawasan layak huni melalui Program Penyediaan Air Bersih telah terealisasi
ketersediaan dokumen Pemetaan Air Bersih Rain Waterharvesting di Kawasan Pesisir
dan Kepulauan sebanyak 1 (satu) dokumen. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan
dalam bentuk survey, pengumpulan data, analisis, pembuatan gambar
rencana/predesign, serta perkiraan biaya untuk sistem pemanenan air hujan pada 10
(sepuluh) lokasi di Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng,
Bulukumba, Sinjai, Pinrang, Pangkep, Barru, Bone dan Kota Makassar. Selain itu,
telah dilakukan pula kegiatan pelayanan air bersih pada 9 kawasan SMA/SMK se
Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Maros (SMA Negeri 3 dan SMK Negeri 1), Kota
Pare-pare (SMA Negeri 4, SMA Negeri 3 dan SMK Negeri 1), Kabupaten Sidrap (SMA
Negeri 2 dan SMK Negeri 1), Kabupaten Sinjai (SMK Negeri 1 dan SMA Negeri 3).
Capaian pada Program Penyehatan Lingkungan Permukiman dilakukan dengan
penanganan air limbah melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
drainase dan air limbah. Kegiatan ini melampaui target sebesar 128,57%, yang
awalnya ditargetkan pada 14 kawasan SMA/SMK Kabupaten/Kota se Sulawesi
Selatan namun realisasinya mencapai 18 (delapan belas) kawasan SMA/SMK
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
53
Kabupaten/Kota se Selawesi Selatan , yaitu Kabupaten Bantaeng (SMA Negeri 6),
Kabupaten Takalar (SMA Negeri 1 Polombangkeng dan SMA Negeri 9), Kabupaten
Gowa (SMA Negeri 19), Kabupaten Sidrap (SMK Negeri 5 dan SMA Negeri 3),
Kabupaten Enrekang (SMK Negeri 5, SMA Negeri 8, SMA Negeri 11, SMA Negeri 4
dan SMA Negeri 9), Kabupaten Luwu (SMK Negeri 11, SMAN 1 Lamasi, SMAN 15
dan SMK Negeri 13), Kabupaten Luwu Utara (SMK Negeri 1 dan SMA Negeri
Sidobinangun), Kota Makassar (SMK Negeri 3). Selain pembangunan drainase, juga
dilakukan pembiayaan pembangunan drainase yang diilaksanakan Tahun 2017
(pembayaran SILPA) di SMA Negeri 6 Kabupaten Enrekang.Selain itu dilakukan pula
penyusunan perencanaan sarana dan prasarana drainase Tahun 2020 yang
menghasilkan 8 (delapan) dokumen DED untuk SMA/SMK pada 8 (delapan)
Kabupaten/Kota, yaitu KabupatenTana Toraja, Pinrang, Barru, Takalar, Jeneponto,
Toraja Utara, Wajo dan Kota Makassar.
Kegiatan lain yang menjadi pendukung terlaksananya Program Penyehatan
Lingkungan yaitu penyediaan sarana dan prasarana persampahan se sulawesi
selatan. Kegiatan ini dilakukan pada 10 (sepuluh) kawasan SMA/SMK di Sulawesi
Selatan, yaitu Kabupaten Pangkep (SMA Negeri 1), Kota Pare-pare (SMA Negeri 1
dan SMK Negeri 1), Kabupaten Soppeng (SMK Negeri 4), Kabupaten Enrekang (SMA
Negeri 2 dan SMK Negeri 1), Kabupaten Tana Toraja (SMA Negeri 1), Kabupaten
Toraja Utara (SMK Negeri 1) dan Kota Makassar (SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 4).
Selain itu, perencanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana
persampahan juga dilakukan dan menghasilkan 5 (lima) dokumen DED persampahan
untuk 5 (lima) wilayah, yang terdiri dari Wilayah I ( SMAN 3 Maros, SMAN 8 Maros,
SMAN 9 Maros, SMAN 3 Pare-pare, SMAN 4 Pare-pare, SMAN 11 Bone, SMAN 19
Bone, SMAN 22 Bone, SMAN 11 Pangkep dan SMKN 2 Pangkep), Wilayah II (SMAN
2 Barru, SMKN 2 Barru, SMKN 3 Barru, SMAN 2 Selayar, SMKN 5 Selayar, SMAN 3
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
54
Sinjai, SMAN 9 Sinjai, SMAN 11 Sinjai, SMAN 8 Bulukumba, SMAN 9 Bulukumba dan
SMAN 10 Bulukumba), Wlayah III (SMAN 2 Gowa, SMAN 5 Jeneponto, SMAN 9
Jeneponto, SMAN 14 Gowa, SMAN 21 Makassar, SMKN 1 Bantaeng, SMKN 1
Takalar, SMKN 2 Makassar, SMKN 3 Bantaeng, SMKN 4 Makassar, SMKN 5
Bantaeng, SMKN 7 Takalar), Wilayah IV (SMAN 2 Wajo, SMAN 3 Enrekang, SMAN 3
Sidrap, SMAN 6 Sidrap, SMAN 6 Wajo, SMAN7 Pinrang, SMKN 1 Pinrang, SMKN 2
Wajo dan SMKN 4 Enrekang) dan Wilayah V (SMAN 2 Luwu, SMAN 3 Luwu Utara,
SMAN 4 Palopo, SMAN 5 Luwu, SMAN 5 Luwu Utara, SMAN 5 Palopo, SMAN 7 Luwu
Utara, SMKN 3 Luwu, SMKN 4 Palopo, SMKN 12 Luwu).
Secara lebih rinci, capaian atas target pada sasaran Meningkatnya dukungan
ketersediaan infrastruktur permukiman dan kawasan layak hunidapat dilihat dari
tabel berikut ini.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TAHUN 2019
TARGE
T
CAPAI
AN PERSENTA
SE (%)
1 2 3 4 5 Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan kawasan layak huni
1 Prensentase rumah tangga pengguna air bersih/cakupan air bersih penduduk
% 100 87,81 87,81
2 Presentase rumah tangga bersanitasi
% 100 89,77 89,77
3 Presentase kawasan kumuh
% 40 0,148 0,37
4 Rasio rumah layak huni
per satuan
penduduk
0,19 0,200 105,26
5 Jumlah dokumen pemetaan air bersih
Dok 1 1 100
6 Jumlah system pengelolaan/jaringan SPAM kawasan SMA/SMK se
Kws 9 9 100
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
55
Sulsel 7 Jumlah dokumen
perencanaan air bersih SMA/SMK Kab. Bone, Soppeng dan Wajo
Dok 1 - -
8 Jumlah system penyediaan air minum (SPAM) pada kawasan pesisir dan kepulauan yang terbangun
Kws - - -
9 Jumlah dokumen perencanaan air bersih SMA/SMK Kab. Enrenkang, Tana Toraja, Toraja Utara
Dok 1 - -
10 Pembayaran Silpa pekerjaan drainase SMA 6 Enrekang
Kws 1 1 100
11 Jumlah sarana dan prasarana drainase dan air limbah yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulawesi Selatan
Kws 14 18 128,57
12 Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulsel
Kws 10 10 100
1.5 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi kawasan
Capaian kinerja sasaran ini terhadap target untuk tahun 2019 secara
keseluruhan mencapairata-rata 100% yang termasuk dalam kategori baik.Terdapat 1
(satu) indicator kinerja utama pada sasaran ini, yaitu Presentrase ketersediaan rest
area dan ruang public masyarakat. Target dan realisasi indikator keberhasilan
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
56
tercapainya sasaran ini didukung Program Pengembangan dan Penataan Fasilitas
Umum yang memiliki 3 (tiga) kegiatan pendukung.
Pada sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi
kawasanmelalui Program Pengembangan dan Penataan Fasilitas Umum Untuk
mendukung pembangunan rest area di Provinsi Sulawesi Selatan, telah direalisasikan
kegiatan-kegiatan yang mendukung terbangunnya rest area yang rencananya akan
dilakukan pada 10 lokasi yang tersebar di Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan
yang mana merupakan salah satu program prioritas gubernur. Melalui program ini juga
telah dilaksanakan penyusunan dokumen ukl/upl rest area sulawesi selatan sebagai
bagian dari tanggungjawab terhadap lingkungan. Kegiatan ini menghasilkan 4 (empat)
dokumen UKL/UPL Rest Area untuk Kabupaten Jeneponto, Barru, Sidrap dan Luwu
Utara. Capaian ini melampaui target sebanyak 3 (tiga) dokumen UKL/UPL yang telah
ditentukan sebelumnya. Selain itu, terdapat pula Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Rest Area Sulawesi Selatan yang menghasilkan 4 (empat) dokumen
DED untuk Kabupaten Jeneponto, Barru, Sidrap dan Luwu Utara. Kegiatan pendukung
untuk pembangunan rest area pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan telah dilakukan berdasarkan hasil feasibility study pada akhir tahun 2018,
namun untuk pembangunan rest area untuk tahap pertama yang akan dilaksanakan
pada Tahun 2019 tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya kendala proses
penyiapan lahan oleh pihak pemerintah daerah/kabupaten yang menjadi lokasi
pembangunan rest area.
Dalam program ini, penyediaan sarana dan prasarana permukiman juga
dilakukan berupa pembangunan fasilitas umum berupa Ruang Terbuka non Hijau
(area parkir dan lapangan upacara) pada 13 (tiga belas) kawasan SMA/SMK di 10
Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan, yaitu Kota Palopo (SMA Negeri 1), Kab. Luwu (
SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2), Kab. Bulukumba (SMA Negeri 3), Kab. Wajo (SMK
Negeri 7), Kab. Tana Toraja (SMA Negeri 6), Kab. Toraja Utara (SMA Negeri 1 Kesu),
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
57
Kab. Pinrang (SMA Negeri 7), Kab. Gowa (SMA Negeri 10), Kab. Luwu Utara (SMA
Negeri 3) dan Kab. Sinjai (SMK Negeri 1 dan SMA Negeri 3). Tahap pengawasanpun
telah dilakukan untuk pekerjaan pembangunan fasilitas umum tersebut. Selain
pembangunan fasilitas umum, pada kegiatan ini dilakukan pula penyusunan DED
Ruang Terbuka Non Hijau SMA/SMK Negeri se Sulawesi Selatan bagi SMA/SMK
yang belum terfasilitasi sebelumnya melalui proses survey yang dilakukan dan
pengajuan proposal oleh SMA/SMK terkait yang ditujukan kepada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Pemeliharaan
fasilitas umum pun dilakukan untuk taman Pakui Sayang berupa pengecatan tribun
dan jogging track serta pemeliharaan alat penerangan taman berupa pemasangan
solar cell.
Secara lebih rinci, capaian atas target pada sasaran Meningkatnya sarana
dan prasarana penunjang ekonomi kawasan dapat dilihat dari tabel berikut ini.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUA
N
TAHUN 2019
TARGE
T
CAPAIA
N PERSENTAS
E (%)
1 2 3 4 5 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi kawasan
1 Presentase ketersediaan rest area dan ruang publik masyarakat
% 20
2 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan rest area
Dok 4 4 100
3 Jumlah dokumen UKL/UPL pembangunan rest area
Dok 3 4 133,3%
4 Jumlah fasum (RTH, area parkr dan
Kws 12 13 108,33
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
58
lapangan upacara) yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulsel
1.6 Meningkatnya daya dukung infrastruktur kawasan strategis
Capaian kinerja sasaran ini terhadap target untuk tahun 2019 secara
keseluruhan mencapairata-rata 100% yang termasuk dalam kategori baik.Target dan
realisasi indikator keberhasilan tercapainya sasaran ini didukung Program
Pengembangan dan Penataan Fasilitas Umum yang memiliki 2 (dua) kegiatan
pendukung.
Pada sasaran ini, capaian realisasi atas target dilakukan melalui Program
Pengembangan dan Penataan Fasilitas Umum, dengan pelaksanaan sosialisasi
kepada calon penerima manfaat pedestrian kawasan wisata Toraja-Toraja Utara.
Selain itu juga telah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk pekerjaan
kontstruksi Penataan Pedestrian Kawasan Wisata Toraja. Pekerjaan konstruksinya
sendiri telah dianggarkan pada tahun anggaran yang sama namun tidak dapat
dilaksanakan karena terkendala keterbatasan waktu.
Kegiatan lain yang mendukung program ini adalah pembangunan jalan
lingkungan pada Kawasan Pucak, yang mana telah dibangun jalan dengan panjang
171 m. Tahapan perencanaan untuk kegiatan ini juga telah dilakukan dengan
menghasilkan dokumen DED sebanyak 1 (satu) dokumen dan juga telah dilakukan
tahap pengawasan setelah pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan output 1 (satu)
dokumen.
Secara lebih rinci, capaian atas target pada sasaran Meningkatnya daya
dukung infrastruktur kawasan strategis dapat dilihat dari tabel berikut ini.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
59
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TAHUN 2019
TARGET CAPAIAN PERSENTASE (%)
1 2 3 4 5 Meningkatnya daya dukung infrastruktur kawasan strategis
1 Jumlah dokumen perencanaan kawasan wisata
Dok 1 1 100
2 Jumlah panjang pedestrian yang terbangun pada kawasan wisata Toraja
Meter 36000 - -
3 Jumlah panjang jalan lingkungan pada kawasan Pucak
Meter 167 171 102,4
4 Jumlah dokumen perencanaan jalan lingkungan pada kawasan Pucak
Dok 1 1 100
2. ANALISIS ATAS REALISASI KINERJA TAHUN 2019 TERHADAP DUA
TAHUN TERKAHIR
Secara umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi
tanggung jawab organisasi. Dari 6 (enam) sasaran yang telah ditetapkan, pada
umumnya telah mencapai kinerja yang diharapkan dengan kategori sangat baik. Rata-
Rata tingkat capaian kinerja sasarannya untuk tahun 2019 terhadap tahun sebelumnya
mengalami peningkatan secara umum, Namun dari sekian capaian tersebut masih
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
60
terdapat beberapa diantaranya yang tidak mengalami peningkatan. Hal ini umumnya
disebabkan keterbatasan dan alokasi anggaran yang tersedia dan juga Peraturan –
Peraturan yang mengikat seperti PERMENDAGRI 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraaan Hibah Daerah melalui Dana APBD.
Adapun rincian analisis capaian masing - masing sasaran dapat diuraikan
sebagai berikut:
2.1.
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan serta
mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan
pembangunan daerah
Sasaran
Uraian Indikator Satuan 2017 2018 2019
1 2 3 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan serta mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan pembangunan daerah
1 Banyaknya persil lahan yang difasilitasi dan dimanfaatkan untuk pembangunan sesuai kewenangan provinsi
Kws - - 1
2 Jumlah pengadaan tanah Kws - 3 1
3 Dokumen harga satuan bangunan gedung Dok - - -
4 Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat perancangan dan perencanaan rumah dan PSU tingkat kemampuan menengah
Org - - 37
Pada sasaran Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan serta
mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan pembangunan daerah,
jika dilakukan perbandingan dengan capaian 2 (dua) tahun terakhir hanya terdapat 1
(satu) indicator yang dapat dibandingkan yaitu jumlah pengadaan tanah yang
mengalami peningkatan capaian, dimana pada Tahun 2019 realisasi jumlah
pengadaan tanah tercapai 100% dari target yang ditentukan, sementara Pada Tahun
2018 realisasi jumlah pengadaan tanah tercapai sebesar 75% dari target awal yang
telah ditentukan. Sementara untuk indicator lainnya tidak dapat dilakukan
perbandingan dikarenakan tidak terdapat pada indicator sasaran 2 (dua) tahun
sebelumnya.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
61
2.2 Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi
Sasaran
Uraian Indikator Satuan 2017 2018 2019
1 2 3 Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi
1 Presentase layanan SPM Perumahan % - -
2 Jumlah dokumen identifikasi daerah rawan bencana pada kawasan permukiman
Dok - - 1
3 Jumlah lokasi identifikasi dan pendataan rumah korban bencana provinsi
Kab/Kota - - -
4 Jumlah Rumah Instan Sederhana Sehat yang terbangun akibat bencana
Unit - - 2
Pada sasaran Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi
program pemerintah provinsi sesuai dengan table di atas, tidak terdapat indicator yang
dapat dianalisa perkembangannya dari beberapa tahun sebelumnya. Hal ini
dikarenakan sasaran ini tidak terdapat pada Renstra sebelumnya yang menjadi acuan
dari indicator pada sasaran 2 (dua) tahun sebelumnya.
2.3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
Sasaran
Uraian Indikator Satuan 2017 2018 2019
1 2 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
1 Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik Bulan - - 12
2 Jumlah pajak kendaraan dinas / operasional roda 2 yang terbayarkan
Unit - - 10
3 Jumlah pajak kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang terbayarkan
Unit - - 9
4 Jumlah jasa tenaga non PNS Org - - 99
5 Jumlah ATK yang tersedia Jenis - - 67
6 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
Unit - - 14
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
62
7 Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia
Jenis - - 20
8 Jumlah keikutsertaan dalam pameran Pameran - - 1
9 Jumlah perjalanan dinas Kali - - 309
10 Jumlah unit gedung kantor/asrama yang dipelihara
Unit - - 1
11 Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara
Unit - - 20
12 Jumlah sistem informasi/aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan
Sistem Informasi/ aplikasi
- - 5
13 Jumlah berita/informasi yang diposting di website
Berita/ informasi
- - 5
14 Jumlah peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah
Org - - 200
15 Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan
Lap - - 1
16 Jumlah data dan informasi yang terpublikasi Jenis - - 3
Pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan
pengelolaan keuangan perangkat daerah jika dilihat dari table di atas, maka indicator
pada sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini karena
sasaran pada tahun ini mengacu pada Renstra 2018-2023 yang tidak terdapat pada
Renstra sebelumnya. Namun pada hakikatnya, sebagian besar indicator pada sasaran
ini merupakan kegiatan operasional yang juga dilaksanakan pada tahun-tahun
sebelumnya.
2.4 Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan kawasan layak huni
Sasaran
Uraian Indikator Satuan 2017 2018 2019
1 2 3
Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan kawasan
1 Prensentase rumah tangga pengguna air bersih/cakupan air bersih penduduk
% - 87,50 87,81
2 Presentase rumah tangga bersanitasi % 84,41 84,41 89,77
3 Presentase kawasan kumuh % 0,082 0,049 0,148
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
63
layak huni 4
Rasio rumah layak huni per satuan
penduduk
0,194 0,195 0,200
5 Jumlah dokumen pemetaan air bersih Dok - - 1
6 Jumlah system pengelolaan/jaringan SPAM kawasan SMA/SMK se Sulsel
Kws - - 9
7 Jumlah dokumen perencanaan air bersih SMA/SMK Kab. Bone, Soppeng dan Wajo
Dok - - -
8 Jumlah system penyediaan air minum (SPAM) pada kawasan pesisir dan kepulauan yang terbangun
Kws - - -
9 Jumlah dokumen perencanaan air bersih SMA/SMK Kab. Enrenkang, Tana Toraja, Toraja Utara
Dok - - -
10 Pembayaran Silpa pekerjaan drainase SMA 6 Enrekang
Kws - - 1
11 Jumlah sarana dan prasarana drainase dan air limbah yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulawesi Selatan
Kws 22 22 18
12 Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulsel
Kws 20 28 10
Pada sasaran Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman
dan kawasan layak huni, sebagian besar indicator tidak ada pada tahun sebelumnya
sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan. Namun ada beberapa indicator yang
tetap ada diantaranya indicator Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun pada
kawasan SMA/SMK se Sulsel, yang dalam table di atas mengalami penurunan
realisasi jumlah kawasan yang terfasilitasi jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, akan tetapi capaian pada Tahun 2019 mencapai realisasi 100% dari
target yang telah ditentukan di awal. Selain itu, indicator Jumlah sarana dan prasarana
drainase dan air limbah yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulawesi
Selatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga mengalami penurunan
jumlah kawasan terfasilitasi sarana dan prasarana drainase dan air limbah, namun
realisasi yang dicapai di tahun 2019 melampaui target capaian yaitu sebesar 128,57%
dengan capaian 18 kawasan dari target 14 kawasan.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
64
2.5 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi kawasan
Sasaran
Uraian Indikator Satuan 2017 2018 2019
1 2 3 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi kawasan
1 Presentase ketersediaan rest area dan ruang publik masyarakat
% - - -
2 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan rest area
Dok - - 4
3 Jumlah dokumen UKL/UPL pembangunan rest area
Dok - - 4
4 Jumlah fasum (RTH, area parkir dan lapangan upacara) yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulsel
Kws 16 46 13
Pada sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi
kawasan, juga ada beberapa indicator yang tidak ada pada tahun-tahun sebelumnya
sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan. Indicator yang ada yaitu Jumlah fasum
(RTH, area parkir dan lapangan upacara) yang terbangun pada kawasan SMA/SMK
se Sulsel, dilihat dari table di atas mengalami penuruan jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya, namun capaian realisasi pada tahun 2019 melebihi target yaitu
sebesar 108,33% dengan capaian jumlah fasum yang terbangun sebanyak 13
kawasan dari target sebanyak12 kawasan.
Sasaran
Uraian Indikator Satuan 2017 2018 2019
1 2 3 Meningkatnya daya dukung infrastruktur kawasan strategis
1 Jumlah dokumen perencanaan kawasan wisata
Dok - - 1
2 Jumlah panjang pedestrian yang terbangun pada kawasan wisata Toraja
Meter - - -
3 Jumlah panjang jalan lingkungan pada kawasan Pucak
Meter - 262 171
4 Jumlah dokumen perencanaan jalan lingkungan pada kawasan Pucak
Dok - - 1
2.6 Meningkatnya daya dukung infrastruktur kawasan strategis
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
65
Pada sasaran Meningkatnya daya dukung infrastruktur kawasan strategis, pada
indicator Jumlah panjang jalan lingkungan yang berhasil dibangun pada kawasan
pucak pada tahun 2019 berhasil melampaui target sebesar 102,4% dengan realisasi
panjang jalan 171m dari target sepanjang 162m, dan pada tahun 2018 sepanjang
262m sehingga total panjang jalan lingkungan yang terbangun sampai dengan Tahun
2019 sepanjang 433m. Selain itu, capaian indicator lainnya pada sasaran ini tidak
dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tidak terdapat pada Renstra
2013-2018.
3. ANALISIS ATAS REALISASI KINERJA TAHUN 2019 TERHADAP RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA)
3.1 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan serta mendukung
kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan pembangunan daerah
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
RENSTRA
REALISASI
TAHUN 2019
PERSENTASE
(%)
CAPAIAN S/D TAHUN 2019
VOLU
ME
%
1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan serta mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan pembangunan daerah
1. Banyaknya persil lahan yang difasilitasi dan dimanfaatkan untuk pembangunan sesuai kewenangan provinsi
Kws 3 1 33,33 1 33,33
2. Jumlah pengadaan tanah
Kws 1 1 100 4
400
3. Dokumen harga satuan bangunan gedung
Dok 0 - - - -
4. Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat
Org 60 37 61,66 37 61,66
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
66
perancangan dan perencanaan rumah dan PSU tingkat kemampuan menengah
Dari tabel di atas terlihat bahwa Sasaran Meningkatnya fasilitasi
penyelenggaraan pertanahan serta mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi
dalam pelayanan pembangunan daerah dapat dilihat bahwa pada indicator jumlah
pengadaan tanah terealisasi 100% sesuai dengan target yang ada pada Renstra,
sementara pada tahun 2018, pengadaan tanah yang telah terfasilitasi sebanyak 3
kawasan sehingga jumlah pengadaan tanah yang telah terealisasi sampai dengan
Tahun 2019 sebanyak 4 kawasan. Pada indicator jumlah tenag ahli yang bersertifikat
perancangan dan perencanaan rumah dan PSU tingkat kemampuan menengah hanya
terealisasi sebesar 61,66% dari target yang ada pada Resntra.
3.2 Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
RENSTRA
REALISASI
TAHUN 2019
PERSENTASE
(%)
CAPAIAN S/D TAHUN 2019
VOLU
ME
%
1 2 3 4 5 6 7 8 Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi
1. Presentase layanan SPM Perumahan
% 100 -
2. Jumlah dokumen identifikasi daerah rawan bencana pada kawasan permukiman
Dok 1 1 100 1
100
3. Jumlah lokasi identifikasi dan pendataan rumah korban bencana provinsi
Kab/
Kota
0 - - - -
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
67
4. Jumlah Rumah Instan Sederhana Sehat yang terbangun akibat bencana
Unit 2 2 100 2 100
Dari tabel di atas terlihat bahwa Sasaran Menyediakan rumah layak huni bagi
korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi dapat dilihat bahwa
indicator yang ada pada sasaran ini terealisasi 100% sesuai dengan target Renstra.
pada sasaran ini telah dilaksanakan penyusunan Dokumen Identifikasi Daerah Rawan
Bencana pada kawasan permukiman di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 (satu)
dokumen. Selain itu, telah dilakukan pula pengadaan Rumah Instan Sederhana Sehat
(RIHSA) dengan type 18 sebanyak 2 (dua) unit yang diperuntukkan untuk
masayarakat yang terkena dampak bencana yang berlokasi di Baddoka Makassar.
3.3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
RENSTRA
REALISASI
TAHUN 2019
PERSENTASE
(%)
CAPAIAN S/D TAHUN 2019
VOLU
ME
%
1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
1. Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik
Bulan
12 12 100 12 100
2. Jumlah pajak kendaraan dinas / operasional roda 2 yang terbayarkan
Unit 12 10 83,33 10 83,33
3 Jumlah pajak kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang terbayarkan
Unit 20 9 45 9 45
4 Jumlah jasa tenaga non PNS
Org 62 99 159,68 99 159,68
5 Jumlah ATK yang tersedia
Jenis
90 67 67,68 67 67,68
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
68
6 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
Unit 25 14 56 14 56
7 Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia
Jenis
20 20 100 20 100
8 Jumlah keikutsertaan dalam pameran
Pameran
1 1 100 1 100
9 Jumlah perjalanan dinas
Kali 120 309 257,5 309 257,5
10 Jumlah unit gedung kantor/asrama yang dipelihara
Unit 1 1 100 1 100
11 Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara
Unit 29 20 68,97 20 68,97
12 Jumlah sistem informasi/aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan
Sistem
Informas
i/ aplikasi
5 5 100 5 100
13 Jumlah berita/informasi yang diposting di website
Berita/
informas
i
5 5 100 5 100
14 Jumlah peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah
Org 50 200 400 200 400
15 Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan
Lap 3 1 33,33 1 33,33
16 Jumlah data dan informasi yang terpublikasi
Jenis
3 3 100 3 100
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
69
Pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan
pengelolaan keuangan perangkat daerah dapat dilihat bahwa pada ke 16 (enam
belas) indicator yang ada telah menghasilkan capaian kinerja yang bervariasi terhadap
target kinerja Renstra, beberapa indicator terealisasi di bawah 50% namun tidak
sedikit pula yang melebihi capaian target 100%.
3.4 Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan kawasan layak huni
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
RENSTRA
REALISASI
TAHUN 2019
PERSENTASE
(%)
CAPAIAN S/D TAHUN 2019
VOLU
ME
%
1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan kawasan layak huni
1. Prensentase rumah tangga pengguna air bersih/cakupan air bersih penduduk
% - 87,81 87,81
2. Presentase rumah tangga bersanitasi
% 89,77 89,77 89,77
3 Presentase kawasan kumuh
% 0,148 0,148 0,148
4 Rasio rumah layak huni
per satuan penduduk
0 0,200 0,200 0,200
5 Jumlah dokumen pemetaan air bersih
Dok 1 1 100 1 100
6 Jumlah system pengelolaan/jaringan SPAM kawasan SMA/SMK se Sulsel
Kws 9 9 100 9 100
7 Jumlah dokumen perencanaan air bersih SMA/SMK Kab.
Dok 0 - - - -
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
70
Bone, Soppeng dan Wajo
8 Jumlah system penyediaan air minum (SPAM) pada kawasan pesisir dan kepulauan yang terbangun
Kws 0 - - - -
9 Jumlah dokumen perencanaan air bersih SMA/SMK Kab. Enrenkang, Tana Toraja, Toraja Utara
Dok 0 - - - -
10 Pembayaran Silpa pekerjaan drainase SMA 6 Enrekang
Kws 0 1 1
11 Jumlah sarana dan prasarana drainase dan air limbah yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulawesi Selatan
Kws 14 18 128,57 40 285,72
12 Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulsel
Kws 10 10 100 38 380
Pada table di atas, terlihat bahwa indicator kinerja pada sasaran Meningkatnya
dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan kawasan layak huni mengalami
peningkatan capaian kinerja yang signifikan bahkan ada beberapa indicator yang
menghasilkan capaian lebih dari 100% terhadap target kinerja Renstra. Pada indicator
Jumlah sarana dan prasarana drainase dan air limbah yang terbangun pada kawasan
SMA/SMK se Sulawesi Selatan di Tahun 2019, realisasi kinerja mencapai 128,57%
dari target Renstra dan keseluruhan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2019
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
71
mencapai 285,72%, hal ini merupakan akumulasi dari capaian Tahun 2018 sebanyak
22 kawasan dan 18 kawasan pada Tahun 2019, sehingga sampai dengan Tahun 2019
sarana dan prasarana drainase dan air limbah yang terbangun pada kawasan
SMA/SMK se Sulawesi Selatan mencapai 40 kawasan.
Pada indicator Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun pada kawasan
SMA/SMK se Sulsel mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dari target Renstra dan
capaian kinerja sampai dengan Tahun 2019 sebesar 380%. Jumlah ini merupakan
akumulasi realisasi capaian pada Tahun 2018 sebanyak 28 kawasan dan 10 kawasan
di Tahun 2019, sehingga capaian kinerja sampai dengan Tahun 2019 mencapai 38
kawasan.
3.5 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi kawasan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
RENSTRA
REALISASI
TAHUN 2019
PERSENTASE
(%)
CAPAIAN S/D TAHUN 2019
VOLU
ME
%
1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi kawasan
1. Presentase ketersediaan rest area dan ruang publik masyarakat
% 2 - - - -
2. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan rest area
Dok 5 4 80 4 80
3 Jumlah dokumen UKL/UPL pembangunan rest area
Dok 3 4 133,33 4 133,33
4 Jumlah fasum (RTH, area parkir dan lapangan upacara) yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulsel
Kws 12 13 108,33 59 491,66
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
72
Pada sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi
kawasan sesuai dengan table di atas, terlihat bahwa beberapa capaian indicator
kinerja terhadap target Renstra berada di atas 100%. Pada indikator Jumlah fasum
(RTH, area parkir dan lapangan upacara) yang terbangun pada kawasan SMA/SMK
se Sulsel mencapai realisasi kinerja sebesar 108,33% dari target Renstra, sementara
capaian kinerja sampai dengan Tahun 2019 mencapai 491,66% dengan realisasi 46
(empat puluh enam) kawasan pada Tahun 2018 dan 13 (tiga belas) kawasan pada
Tahun 2019, sehingga akumulasi capaian kinerja untuk pembangunan fasum pada
kawasan SMA/SMK se Sulsel mencapai 59 (lima puluh sembilan) kawasan.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
RENSTRA
REALISASI
TAHUN 2019
PERSENTASE
(%)
CAPAIAN S/D TAHUN 2019
VOLU
ME
%
1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya daya dukung infrastruktur kawasan strategis
1. Jumlah dokumen perencanaan kawasan wisata
Dok 1 1 100 1 100
2. Jumlah panjang pedestrian yang terbangun pada kawasan wisata Toraja
Meter
18000
- - - -
3 Jumlah panjang jalan lingkungan pada kawasan Pucak
Meter
167 171 102,39 433 259,28
4 Jumlah dokumen perencanaan jalan lingkungan pada kawasan Pucak
Dok 1 1 100 1 100
3.6 Meningkatnya daya dukung infrastruktur kawasan strategis
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
73
Pada sasaran Meningkatnya daya dukung infrastruktur kawasan strategis
perangkat daerah dapat dilihat bahwa pada beberapa indicator yang ada telah
menghasilkan capaian kinerja yang bervariasi terhadap target kinerja Renstra,
beberapa indicator terealisasi sampai 100% bahkan melampaui, namun ada pula
indicator yang tidak terlaksana. Pada indicator Jumlah panjang pedestrian yang
terbangun pada kawasan wisata Toraja, telah dijelaskan pada sub Bab sebelumnya
bahwa pekerjaan konstruksinya tidak dapat dilaksanakan karena terkendala
keterbatasan waktu, namun telah dilaksanakan sosialisasi kepada calon penerima
manfaat pedestrian kawasan wisata Toraja-Toraja Utara. Selain itu juga telah
dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk pekerjaan kontstruksi Penataan
Pedestrian Kawasan Wisata Toraja sebanyak 1 (satu) dokumen. Pada indicator
Jumlah panjang jalan lingkungan pada kawasan Pucak realisasi kinerja mencapai
102,39% untuk Tahun 2019, dan untuk realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019
mencapai 259,28% terhadap Renstra, hal ini merupakan akumulasi dari pekerjaan
jalan lingkungan pada kawasan Pucak pada Tahun 2018 sepanjang 262m dan Tahun
2019 sepanjang 171m sehingga capaian kinerja sampai dengan Tahun 2019
mencapai 433m.
4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF
SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
4.1 KENDALA
Adapun kendala yang dihadapi secara umum selama tahun 2019,
antara lain :
(1) Kurangnya sumber daya aparatur yang menunjang teknologi bidang
pertanahan. Selain itu pelaksanaan kebijakan pada level provinsi maupun
kab/kota masih kurang mendapat supporting penerapan regulasi yang
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
74
dibutuhkan dalam rangka pengembangan pelaksanaan program dan
kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi.
(2) Tidak tersedianya data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam
menyusun perencanaan bidang pertanahan baik yang sesuai kewenangan
provinsi maupun yang sifatnya koordinasi dan fasilitasi program nasional
dan daerah kab/kota.
(3) Penyediaan ruang publik melalui pembangunan rest area yang
rencananya akan dibangun pada 2 lokasi untuk tahap pertama, yaitu
Kabupaten Jeneponto dan Barru, tidak dapat dilaksanakan pada tahun
2019 dikarenakan ketidaksiapan lahan yang merupakan tanggung jawab
pemerintah kabupaten
(4) Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan pedestrian
kawasan wisata toraja sesuai yang telah ditentukan pada dokumen
perencanaan.
(5) Kegiatan yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
hanya dapat dilakukan secara terbatas melalui pendataan rumah yang
terdampak bencana.
4.2 ALTERNATIF SOLUSI
Adapun Alternatif solusi kedepannya sebagai strategi pemecahan
masalah yang dihadapi selama tahun 2019, antara lain :
(1) Perlunya dilaksanakan Bimbingan Teknis ataupun Sosialisasi terkait
regulasi pertanahan dan dukungan ketersediaan peralatan dalam
pelaksanaan kegiatan terkait urusan pertanahan.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
75
(2) Perlunya penguatan dalam bentuk koordinasi serta monitoring dan
evaluasi dalam upaya peningkatan fungsi-fungsi pembinaan, pelaksanaan,
dan pengendalian dalam urusan pertanahan.
(3) Lahan untuk pembangunan rest area sebaiknya dipersiapkan setahun
sebelum kegiatan fisik dilaksanakan. Akan lebih bagus apabila ada lahan
Pemprov di Kabupaten untuk menjadi lokasi pembangunan rest area
(4) Diharapkan perencanaan (DED) untuk pembangunan pedestrian Kawasan
Wisata Toraja disusun satu tahun sebelum pelaksanaan pembangunan.
(5) Hasil pendataan terkait kebutuhan rumah bagi korban bencana
diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan penanganan perbaikan atau
rehabilitasi di tahun 2020.
5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah senantiasa dituntut
untuk terus meningkatkan kinerja terutama dalam urusan Perumahan dan
Kawasan Permukiman serta Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan dalam mencapai sasaran terdiri dari dua, yaitu
sumber daya Manusia (Aparatur) yang dalam hal ini merupakan kinerja yang
telah dicapai maupun sumber dana (anggaran) yang telah ditetapkan dalam
APBD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019.
Dari pemaparan realisasi kinerja sebelumnya dan disandingkan dengan
realisasi anggaran Tahun 2019, maka berkut ini table efisiensi penggunaan
sumber daya pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
76
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
No Sasaran % Capaian
Kinerja
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pertanahan serta Mendukung Kinerja Sertifikasi dan Verifikasi dalam Pelayanan Pembangunan Daerah
80,83 97.27 (16,44)
2 Menyediakan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Provinsi
100.00 83.89 16,11
3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
93,72 86.77 6,95
4 Meningkatnya Dukungan Ketersediaan Infrastruktur Permukiman dan Kawasan Layak Huni
107,14 95.93 11,21
5 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi Kawasan
113,87 88.68 25,19
6 Meningkatnya Daya Dukung Infrastuktur Kawasan Strategis
100,6 96.55 4,05
6. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG
KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tupoksinya dalam rangka mewujudkan
Visi dan Misi melalui pencapaian sasaran-sasaran pada Rencana Strategis
dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan, sebagai berikut :
1. Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pertanahan serta
Mendukung Kinerja Sertifikasi dan Verifikasi dalam Pelayanan
Pembangunan Daerah diwujudkan melalui dua program yaitu
Program Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi Perbatasan
antar Daerah Provinsi dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :
Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Tanah
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
77
Program Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kegiatan Sertifikasi Tenaga Ahli Perancangan dan Perencanaan
Perumahan Permukiman.
2. Sasaran Menyediakan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan
Relokasi Program Pemerintah Provinsi diwujudkan melalui Program
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi
Program Pemerintah Daerah dengan 2 (Dua) kegiatan yaitu :
Kegiatan Identifikasi Daerah Rawan Bencana Kawasan Permukiman
Sulawesi Selatan
Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana.
3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan
Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, yang diwujudkan melalui 3
(Tiga) Program yaitu :
Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 8 (Delapan) kegiatan
yaitu :
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan
Penggandaan.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor.
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
78
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 3 (tiga)
kegiatan, yaitu:
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Asrama
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala dan Penggantian Suku Cadang
Kendaraan Jabatan/Dinas
Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem
Informasi/Aplikasi/Website
Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
dengan 2 (dua) kegiatan:
Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Kegiatan Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD
4. Sasaran Meningkatnya Dukungan Ketersediaan Infrastruktur
Permukiman dan Kawasan Layak Huni, yang diwujudkan melalui 2 (dua)
program, yaitu:
Program Penyediaan Air Bersih, dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu:
Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemetaan Air Bersih Rain
Waterharvesting di Kawasan Pesisir dan Kepulauan
Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum
Kawasan Permukiman
Program Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan 2 (dua) kegiatan,
yaitu:
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase dan Air Limbah
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan se Sulawesi
Selatan
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
79
5. Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi
Kawasan, yang diwujudkan melalui Program Pengembangan dan Penataan
Fasilitas Umum dengan 3 (tiga) kegiatan pendukung yaitu:
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Rest Area Sulawesi
Selatan
Kegiatan Penyusunan Dokumen UKL/UPL Rest Area Sulawesi Selatan
Kegiatan Pembangunan Fasum Kawasan Permukiman
6. Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Infrastuktur Kawasan Strategis,
yang diwujudkan melalui Program Pengembangan dan Penataan Fasilitas
Umum dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu
Kegiatan Penataan Pedestrian Kawasan Wisata Toraja
Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan pada Kawasan Pucak
REALISASI ANGGARAN
Realisasi Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.37.751.301.250,- atau
88,92 % dari total anggaran sebesar Rp. 37.751.301.250,-. Adapun rinciannya
yaitu Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Rp. 17.508.216.186,- terealisasi
sebesar Rp. 14.967.472.298,- (85,49%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.
24.947.196.588,-terealisasi sebesar Rp. 22.783.828.952,-(91,33%).
Adapun penggunaan anggaran terhadap keenam sasaran Strategis yang
ingin dicapai pada tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut:
No Sasaran/Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Persentase
1 Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pertanahan serta Mendukung Kinerja Sertifikasi dan Verifikasi dalam Pelayanan Pembangunan Daerah
Rp 2,700,000,000.00 Rp 2,626,162,100.00 97.27
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
80
Program Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi Perbatasan antar Daerah Provinsi
- Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Tanah Rp 2,500,000,000.00 Rp 2,451,338,100.00 98.05
Program Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Kegiatan Sertifikasi Tenaga Ahli Perancangan dan Perencanaan Perumahan Permukiman
Rp 200,000,000.00 Rp 174,824,000.00 87.41
2 Menyediakan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Provinsi
Rp 199,150,000.00 Rp 167,064,200.00 83.89
Program Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Daerah
- Kegiatan Identifikasi Daerah Rawan Bencana Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan
Rp 99,400,000.00 Rp 98,900,000.00 99.50
- Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana
Rp 99,750,000.00 Rp 68,164,200.00 68.34
3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
Rp 8,170,803,588.00 Rp 7,089,818,289.00 86.77
Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rp 500,000,000.00 Rp 257,914,924.00 51.58
- Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rp 50,000,000.00 Rp 18,867,240.00
37.73
- Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non
PNS Rp 3,405,180,000.00 Rp 3,364,874,824.00 98.82
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan
Rp 331,610,000.00 Rp 257,301,700.00 77.59
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Rp 25,000,000.00 Rp 24,996,000.00 99.98
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman Rp 133,900,000.00 Rp 133,722,900.00 99.87
- Kegiatan Pelaksanaan dan
Keikutsertaan Pameran Rp 200,000,000.00 Rp 198,550,000.00 99.28
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Rp 2,501,013,588.00 Rp 1,950,050,555.00 77.97
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Asrama Rp 234,600,000.00 Rp 231,977,400.00
98.88
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas
Rp 402,000,000.00 Rp 390,604,850.00 97.17
- Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website Rp 67,500,000.00 Rp 42,807,396.00
63.42
Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
- Kegiatan Pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah Rp 300,000,000.00 Rp 198,150,500.00 66.05
- Kegiatan Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD
Rp 20,000,000.00 Rp 20,000,000.00 100.00
4 Meningkatnya Dukungan Ketersediaan Infrastruktur Permukiman dan Kawasan Layak Huni
Rp 7,329,917,200.00 Rp 7,031,918,963.00 95.93
Program Penyediaan Air Bersih
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
81
- Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemetaan Air Bersih Rain Waterharvesting di Kawasan Pesisir dan Kepulauan
Rp 500,000,000.00 Rp 482,603,000.00 96.52
- Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum Kawasan Permukiman
Rp 1,626,000,000.00 Rp 1,421,165,000.00 87.40
Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
- Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Drainase dan Air Limbah Rp 3,245,917,200.00 Rp 3,236,848,904.00 99.72
-
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan se Sulawesi Selatan
Rp 1,958,000,000.00 Rp 1,891,302,059.00 96.59
5 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi Kawasan
Rp 5,750,000,000.00 Rp 5,099,086,400.00 88.68
Program Pengembangan dan Penataan Fasilitas Umum
-
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Rest Area Sulawesi Selatan
Rp 2,550,000,000.00 Rp 1,969,939,400.00 77.25
- Kegiatan Penyusunan Dokumen
UKL/UPL Rest Area Sulawesi Selatan Rp 400,000,000.00 Rp 396,000,000.00 99.00
- Kegiatan Pembangunan Fasum
Kawasan Permukiman Rp 2,800,000,000.00 Rp 2,733,147,000.00 97.61
6
Meningkatnya Daya Dukung Infrastuktur Kawasan Strategis
Rp 797,325,800.00 Rp 769,779,000.00 96.55
Program Pengembangan dan Penataan Fasilitas Umum
- Kegiatan Penataan Pedestrian
Kawasan Wisata Toraja Rp 597,325,800.00
Rp 571,091,000.00
95.61
- Kegiatan Pembangunan Jalan
Lingkungan pada Kawasan Pucak Rp 200,000,000.00
Rp 198,688,000.00
99.34
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
82
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 tentang capaian kinerja baik makro maupun
mikro di bidang Perumahan Kawasan Permukiman merupakan wujud transparansi dan
akuntabilitas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam
melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan.
Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dan dapat disimpulkan bahwa secara umum telah
dapat memenuhi sasaran strategik yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Hal ini ditunjukkan dengan
tingkat pencapaian 6 (enam) sasaran dari 9 (sembilan) Program dan 26 (dua puluh
enam) kegiatan pada APBD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan.
Capaian kinerja sasaran program dan kegiatan rata-rata mencapai nilai sangat
baik bahkan terdapat capaian di atas 100%. Seluruh capaian kinerja yang telah
dicapai, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan
pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Oleh
sebab itu, sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2019, dirumuskan
beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan
masukan atau bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja yang akan
datang sebagai berikut :
a. Lebih meningkatkan koordinasi antar bidang / UPTD dan Sekretariat di lingkungan
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi
Selatan maupun dengan unit kerja/instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan
tugas pokok yang sehubungan dengan kegiatan, program, dan kebijakan
pemerintah.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
83
b. Mengoptimalkan potensi yang ada baik berupa SDM, Anggaran maupun kegiatan
yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut dapat lebih efektif dan
efisien mewujudkan tujuan dan sasaran strategik yang telah ditetapkan.
c. Lebih memperhatikan aspek keserasian, keselarasan, keseimbangan sesuai pola
stratejik, dalam implementasi rencana kinerja ke depan sehingga terdapat
keseimbangan yang wajar atas pencapaian dari masing-masing tujuan stratejik.
Hal ini penting guna mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan
yang diharapkan.
d. Segera mengevaluasi kekurangan baik kekurangan operasional di lapangan
maupun human error yang disebabkan pengelolaan SDM yang belum maksimal
dalam pencapaian sasaran kinerja tahun sebelumnya, tahun sekarang untuk
nantinya dapat lebih diperbaiki di tahun mendatang.
Laporan Kinerja (LKj) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi
penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada LKj ini sudah
digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara
deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan
masukkan terhadap kesempurnaan laporan ini. Dengan demikian, laporan
akuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan
permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan
untuk proses perencanaan selanjutnya.
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. SULSEL,
Ir. H. A. BAKTI HARUNI, CES
Pangkat : Pembina Utama Madya NIP. : 19650531 199111 1 001
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi
SelatanTahun 2019
84
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ)
Tahun 2018
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ)
Tahun 2019
2019
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN JL. A.P. PETTARANI NO. 90 MAKASSAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN JL. A.P. PETTARANI NO. 90 MAKASSAR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHANTAHUN : 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan serta mendukung kinerja sertifikasi dan
verifikasi dalam pelayanan pembangunan daerah
Banyaknya persil lahan yang difasilitasi dan dimanfaatkan untuk pembangunan sesuai kewenangan provinsi 3 kawasan
Jumlah pengadaan tanah 1 kawasan
Dokumen harga satuan bangunan gedung 1 dokumen
Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat perancangan dan perencanaan rumah dan PSU tingkat kemampuan menengah
60 orang
Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program
pemerintah provinsi
Presentase layanan SPM Perumahan 100%
Jumlah dokumen identifikasi daerah rawan bencana pada kawasan permukiman
1 dokumen
Jumlah lokasi identifikasi dan pendataan rumah korban bencana provinsi
0 Kab/Kota
Jumlah Rumah Instan Sederhana Sehat yang terbangun akibat bencana
2 unit
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik 12 bulan
Jumlah pajak kendaraan dinas / operasional roda 2 yang terbayarkan
12 unit
Jumlah pajak kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang terbayarkan
15 unit
Jumlah jasa tenaga non PNS 99 orang
Jumlah ATK yang tersedia 99 jenis
RENCANA KINERJA TAHUNANTINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
25 unit
Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia 20 jenis
Jumlah keikutsertaan dalam pameran 1 pameran
Jumlah perjalanan dinas 225 kali
Jumlah unit gedung kantor/asrama yang dipelihara 1 unit
Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara 27 unit
Jumlah sistem informasi/aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan
5 sistem informasi/aplikasi
Jumlah berita/informasi yang diposting di website 5 berita/informasi
Jumlah peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah
200 orang
Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan 3 laporan
Jumlah data dan informasi yang terpublikasi 3 jenis
Prensentase rumah tangga pengguna air bersih/cakupan air bersih penduduk 100%
Presentase rumah tangga bersanitasi 100%
Presentase kawasan kumuh 40%
Rasio rumah layak huni 0,19 per satuan penduduk
Jumlah dokumen pemetaan air bersih 1 dokumen
Jumlah system pengelolaan/jaringan SPAM kawasan SMA/SMK se Sulsel
9 kawasan
Jumlah dokumen perencanaan air bersih SMA/SMK Kab. Bone, Soppeng dan Wajo
1 dokumen
Jumlah system penyediaan air minum (SPAM) pada kawasan pesisir dan kepulauan yang terbangun
o kawasan
Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan kawasan
layak huni
Jumlah dokumen perencanaan air bersih SMA/SMK Kab. Enrekang, Tana Toraja dan Toraja Utara
1 dokumen
Pembayaran Silpa pekerjaan drainase SMA 6 Enrekang 1 kawasan
Jumlah sarana dan prasarana drainase dan air limbah yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulawesi Selatan
14 kawasan
Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulsel
10 kawasan
Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi kawasan
Presentase ketersediaan rest area dan ruang publik masyarakat
20%
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan rest area
4 dokumen
Jumlah dokumen UKL/UPL pembangunan rest area 3 dokumen
Jumlah fasum (RTH, area parkr dan lapangan upacara) yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulsel
12 kawasan
Meningkatnya daya dukung infrastruktur kawasan strategis
Jumlah dokumen perencanaan kawasan wisata 1 dokumen
Jumlah panjang pedestrian yang terbangun pada kawasan wisata Toraja
36000 meter
Jumlah panjang jalan lingkungan pada kawasan Pucak 167 meter
Jumlah dokumen perencanaan jalan lingkungan pada kawasan Pucak
1 dokumen
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATANTAHUN : 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE (%)
1 2 3 4 5
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan serta mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan pembangunan daerah
Banyaknya persil lahan yang difasilitasi dan dimanfaatkan untuk pembangunan sesuai kewenangan provinsi
3 kawasan 1 kawasan 33,33%
Jumlah pengadaan tanah 1 kawasan 1 kawasan 100%
Dokumen harga satuan bangunan gedung 1 dokumen 0 dokumen 0%
Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat perancangan dan perencanaan rumah dan PSU tingkat kemampuan menengah
60 orang 37 orang 61,67%
Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program
pemerintah provinsi
Presentase layanan SPM Perumahan 100%1 dokumen
Jumlah dokumen identifikasi daerah rawan bencana pada kawasan permukiman
1 dokumen 1 dokumen 100%
Jumlah lokasi identifikasi dan pendataan rumah korban bencana provinsi
0 Kab/Kota 0 Kab/kota -
Jumlah Rumah Instan Sederhana Sehat yang terbangun akibat bencana
2 unit 2 unit 100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik 12 bulan 12 bulan 100%
Jumlah pajak kendaraan dinas / operasional roda 2 yang terbayarkan
12 unit1o unit
83,33%
Jumlah pajak kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang terbayarkan
15 unit9 unit
60%
Jumlah jasa tenaga non PNS 99 orang99 orang
100%
Jumlah ATK yang tersedia 99 jenis67 jenis
67,68%
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
25 unit14 unit
56%
Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia
20 jenis20 jenis
100%
Jumlah keikutsertaan dalam pameran 1 pameran1 pameran
100%
Jumlah perjalanan dinas 225 kali309 kali
137,33%
Jumlah unit gedung kantor/asrama yang dipelihara
1 unit1 unit
100%
Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara
27 unit20 unit
74,07%
Jumlah sistem informasi/aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan
5 sistem informasi/aplikasi 5 sistem informasi/aplikasi 100%
PENGUKURAN KINERJATINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
Jumlah berita/informasi yang diposting di website
5 berita/informasi 5 berita/informasi 100%
Jumlah peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah
200 orang 200 orang 100%
Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan
3 laporan 3 laporan 100%
Jumlah data dan informasi yang terpublikasi 3 jenis 3 jenis 100%
Prensentase rumah tangga pengguna air bersih/cakupan air bersih penduduk 100% 87,81% 87,81%
Presentase rumah tangga bersanitasi 100%89,77% 89,77%
Presentase kawasan kumuh 40%0,148% 0,37%
Rasio rumah layak huni 0,19 per satuan penduduk0,200 per satuan penduduk 105,26%
Jumlah dokumen pemetaan air bersih 1 dokumen 1 dokumen 100%
Jumlah system pengelolaan/jaringan SPAM kawasan SMA/SMK se Sulsel
9 kawasan 9 kawasan 100#%
Jumlah dokumen perencanaan air bersih SMA/SMK Kab. Bone, Soppeng dan Wajo
1 dokumen - -
Jumlah system penyediaan air minum (SPAM) pada kawasan pesisir dan kepulauan yang terbangun
o kawasan - -
Jumlah dokumen perencanaan air bersih SMA/SMK Kab. Enrekang, Tana Toraja dan Toraja Utara
1 dokumen - -
Pembayaran Silpa pekerjaan drainase SMA 6 Enrekang
1 kawasan 1 kawasan 100%
Jumlah sarana dan prasarana drainase dan air limbah yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulawesi Selatan
14 kawasan 18 kawasan 128,57%
Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulsel
10 kawasan 10 kawasan 100%
Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi kawasan
Presentase ketersediaan rest area dan ruang publik masyarakat
20%
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan rest area
4 dokumen 4 dokumen 100%
Jumlah dokumen UKL/UPL pembangunan rest area
3 dokumen 4 dokumen 133,3%
Jumlah fasum (RTH, area parkr dan lapangan upacara) yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulsel
12 kawasan 13 kawasan 108,33%
Meningkatnya daya dukung infrastruktur kawasan strategis
Jumlah dokumen perencanaan kawasan wisata
1 dokumen 1 dokumen 100%
Jumlah panjang pedestrian yang terbangun pada kawasan wisata Toraja
36000 meter - -
Jumlah panjang jalan lingkungan pada kawasan Pucak
167 meter 171 meter 102,4%
Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan kawasan
layak huni
Jumlah dokumen perencanaan jalan lingkungan pada kawasan Pucak
1 dokumen 1 dokumen 100%
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN Jln. A. Pangerang Pettarani No. 90 Kotak Pos 552 Telepon (0411) 458489
MAKASSAR 90232
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 26 Tahun 2019
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS ERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan;
Mengingat : 1. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang – undang No. 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58,
Tanbahan Lembaran Negara RI Nomor 5679) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
9.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Selatan Nomor 269);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019
tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sulawesi Selatan.
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
:
:
:
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan OPD
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja
Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja,
menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
Keputusan ini mulai berlaku surut sejak Januari 2019 dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Makassar Pada tanggal : 22 juli 2019
KEPALA DINAS
IR. H. A. BAKTI HARUNI, CES Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19650531 199111 1 001
Tembusan: 1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar; 2. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 3. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Prov. Sulsel di Makassar;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan; 5. Pertinggal
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR :26 Tahun 2019
TANGGAL :22 Juli 2019
1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi
dan tugas pembantuan
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut,
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi mempunyai fungsi
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan
pemerintahan bidang Perumahan Rakyat,
kawasan Permukiman dan pertanahan
b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang Perumahan Rakyat,
kawasan Permukiman dan pertanahan
c. Merencanakan, merumuskan dan
mengkoordinasikan kebijakan teknis bidang
perumahan, peningkatan dan pengembangan
kawasan permukiman, penyehatan lingkungan
permukiman, verifikasi dan registrasi serta
pertanahan.
d. Merumuskan sasaran pembangunan bidang
perumahan, peningkatan dan pengembangan
kawasan permukiman, penyehatan lingkungan
permukiman, verifikasi dan registrasi serta
pertanahan.
e. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan
pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis
bidang perumahan, peningkatan dan
pengembangan kawasan permukiman,
penyehatan lingkungan permukiman, verifikasi
dan registrasi serta pertanahan.
4. Indikator Kinerja Utama
SASARAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA SATUAN
FORMULASI
PENGUKURAN
SUMBER
DATA
Meningkatnya
dukungan
ketersediaan
infrastruktur
permukiman dan
kawasan layak
huni
Persentase rumah
tangga pengguna
air bersih /
Cakupan air bersih
penduduk
Persen
(%)
Jumlah Rumah
Tangga Berakses Air
Bersih Terlindungi
/ Jumlah Penduduk
Kab-kota x 100 %
Susenas Prov.
Sulsel- Data
Olah Dinas
Perkimtan
Persentase rumah
tangga bersanitasi
Persen
(%)
Jumlah Rumah
Tangga Berakses
Sanitasi
/ Jumlah Penduduk
Kab-kota x 100 %
Susenas Prov.
Sulsel- Data
Olah Dinas
Perkimtan
Persentase kawasan
kumuh
Persen
(%)
Luas Kawasan
Kumuh Perkotaan
/ Luas kawasan
Perkotaan Kab-Kota
x 100%
Satker PKP
dan Dinas
Perkimtan
Prov. Sulsel
Rasio rumah layak
huni
Persatuan
Penduduk
Jumlah Rumah
Layak Huni /
Jumlah Penduduk
Satker
Perumahan
dan Dinas
Perkimtan
Prov. Sulsel
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana
Penunjang
Ekonomi
Kawasan
Persentase
Ketersediaan Rest
Area dan Ruang
Publik Masyarakat
Persen
(%)
Jumlah Ketersediaan
Rest Area / Jumlah
Ketersediaan
Keseluruhan Rest
Area X100 %
Dinas
Perkimtan
Prov. Sulsel
Meningkatnya
Fasilitasi
Penyelenggaraan
pertanahan dan
mendukung
kinerja sertifikasi
dan verisikasi
dalam pelayanan
pembangunan
ddaerah
Banyaknya persil
lahan yang
difasilitasi dan
dimanfaatkan
untuk
pembangunan
sesuai kewenangan
Provinsi
Kawasan
Banyaknya persil
lahan yang difasilitasi
dan dimanfaatkan
untuk pembangunan
sesuai kewenangan
Provinsi
Dinas
Perkimtan
Prov. Sulsel
Menyediakan
Rumah Layak
Huni bagi Korban
bencana dan
relokasi program
Pemerintah
Persentase Layanan
SPM Perumahan
Persentase
Jumlah RT bagi
korban bencana /
Jum.RT pada Kurun
Tertentu X 100 %
Dinas
Perkimtan
Prov. Sulsel
KEPALA DINAS,
IR. H. A. BAKTI HARUNI, CES Pangkat : Pembina Utama Muda NIP: 19650531 199111 1 001
No.
Indikator
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
RPJMD Tahun 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Persentase rumah tangga pengguna air bersih
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Persentase rumah tangga bersanitasi
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Persentase Layanan SPM Perumahan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Persentase Luasan Permukiman kawasan kumuh
40% 45% 50% 55% 60% 60%
5
Rasio rumah layak huni 0,19 persatuan
penduduk 0,20 persatuan
penduduk 0,20 persatuan
penduduk 0,20 persatuan
penduduk 0,20 persatuan
penduduk 0,20
persatuan penduduk
6
Persentase ketersediaan Rest Area dan ruang public masyarakat
20%
40%
60%
80%
100%
100%
7
Banyaknya persil lahan yang difasilitasi dan dimanfaatkan untuk
pembangunan sesuai
kewenangan provinsi
3 Kws
3 Kws
3 Kws
3 Kws
3 Kws
3 Kws
KEPALA DINAS,
IR. H. A. BAKTI HARUNI, CES Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP: 19650531 199111 1 001
SKPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATANTAHUN : 2019
VOLUME %1 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan serta mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan pembangunan daerah
1 Banyaknya persil lahan yang difasilitasi dan dimanfaatkan untuk pembangunan sesuai kewenangan provinsi
15 kawasan 3 kawasan 1 kawasan 31,33% 31,33% 31,33%
2 Jumlah pengadaan tanah5 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 100.00% 4 kawasan 400.00%
3 Dokumen harga satuan bangunan gedung
0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen - - -
4 Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat perancangan dan perencanaan rumah dan PSU tingkat kemampuan menengah
300 orang 60 orang 37 orang 61,67% 37 orang 61,67%
Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program
pemerintah provinsi
1 Presentase layanan SPM Perumahan100% 100% - - - -
2 Jumlah dokumen identifikasi daerah rawan bencana pada kawasan permukiman
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 1 dokumen 100.00%
3 Jumlah lokasi identifikasi dan pendataan rumah korban bencana provinsi
24 kab/kota 0 kab/kota - - - -
4 Jumlah Rumah Instan Sederhana Sehat yang terbangun akibat bencana 18 unit 2 unit 2 unit 100.00% 2 unit 100.00%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan
perangkat daerah
1 Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan 100.00%
2 Jumlah pajak kendaraan dinas / operasional roda 2 yang terbayarkan
3 Jumlah pajak kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang terbayarkan 100 unit 20 unit 10 unit 83,33% 10 unit 83,33%
4 Jumlah jasa tenaga non PNS310 orang 62 orang 99 orang 159,68% 99 orang 159,68%
2
DATA CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2018-2023 SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2019TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
SASARAN STRATEGISTARGET TAHUN 2018-
2023
TARGET TAHUN
2019
REALISASI TAHUN
2019
PERSENTASE TAHUN 2019
(%)
CAPAIAN S.D TH. 2019INDIKATOR KINERJA
5 Jumlah ATK yang tersedia489 jenis 90 jenis 67 jenis 67,68% 67 jenis 67,68%
6 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
125 unit 25 unit 14 unit 56.00% 14 unit 56.00%
7 Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia 20 jenis 20 jenis 20 jenis 100.00% 20 jenis 100.00%
8 Jumlah keikutsertaan dalam pameran9 pameran 1 pameran 1 pameran 100.00% 1 pameran 100.00%
9 Jumlah perjalanan dinas700 kali 120 kali 309 kali 257,5% 309 kali 257,5%
10 Jumlah unit gedung kantor/asrama yang dipelihara 1 unit 1 unit 1 unit 100.00% 1 unit 100.00%
11 Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara 145 unit 29 unit 20 unit 68,96% 20 unit 68,96%
12 Jumlah sistem informasi/aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan 25 sistem
informasi/aplikasi
5 sistem informasi/aplikas
i
5 sistem informasi/aplikas
i100.00%
5 sistem informasi/aplik
asi100.00%
13 Jumlah berita/informasi yang diposting di website 25 sistem
berita/informasi5 sistem
berita/informasi5 sistem
berita/informasi 100.00% 5 sistem berita/informasi 100.00%
14 Jumlah peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah 250 orang 50 orang 200 orang 400.00% 200 orang 400.00%
15 Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan 15 laporan 3 laporan 3 laporan 100.00% 3 laporan 100.00%
16 Jumlah data dan informasi yang terpublikasi 15 jenis 3 jenis 3 jenis 100.00% 3 jenis 100.00%
1 Prensentase rumah tangga pengguna air bersih/cakupan air bersih penduduk
2 Presentase rumah tangga bersanitasi
3 Presentase kawasan kumuh
Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur
permukiman dan kawasan layak huni
4 Rasio rumah layak huni3,75% 0
5 Jumlah dokumen pemetaan air bersih1dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 1 dokumen 100.00%
6 Jumlah system pengelolaan/jaringan SPAM kawasan SMA/SMK se Sulsel 42 kawasan 9 kawasan 9 kawasan 100.00% 9 kawasan 100.00%
7 Jumlah dokumen perencanaan air bersih SMA/SMK Kab. Bone, Soppeng dan Wajo
0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen - 0 dokumen -
8 Jumlah system penyediaan air minum (SPAM) pada kawasan pesisir dan kepulauan yang terbangun
20 kawasan o kawasan o kawasan - o kawasan -
9 Jumlah dokumen perencanaan air bersih SMA/SMK Kab. Enrekang, Tana Toraja dan Toraja Utara
0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen - 0 dokumen -
10 Pembayaran Silpa pekerjaan drainase SMA 6 Enrekang 0 kawasan 0 kawasan 1 kawasan 1 kawasan
11 Jumlah sarana dan prasarana drainase dan air limbah yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulawesi Selatan
50 kawasan 14 kawasan 18 kawasan 128,57% 40 kawasan 285,72%
12 Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulsel
48 kawasan 10 kawasan 10 kawasan 100.00% 38 kawasan 380.00%
Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi kawasan
1 Presentase ketersediaan rest area dan ruang publik masyarakat 10 lokasi 2 lokasi - - - -
2 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan rest area 10 dokumen 5 dokumen 4 dokumen 80.00% 4 dokumen 80.00%
3 Jumlah dokumen UKL/UPL pembangunan rest area 10 dokumen 3 dokumen 4 dokumen 133,33% 4 dokumen 133,33%
4 Jumlah fasum (RTH, area parkr dan lapangan upacara) yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulsel
46 kawasan 12 kawasan 13 kawasan 108,33% 59 kawasan 491,66%
Meningkatnya daya dukung infrastruktur kawasan strategis
1Jumlah dokumen perencanaan kawasan wisata
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 1 dokumen 100.00%
2 Jumlah panjang pedestrian yang terbangun pada kawasan wisata Toraja
18000 meter 18000 meter - - - -
3 Jumlah panjang jalan lingkungan pada kawasan Pucak 1583 meter 167 meter 171 meter 102,4% 433 meter 259,28%
4 Jumlah dokumen perencanaan jalan lingkungan pada kawasan Pucak 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 1 dokumen 100.00%
INSTANSI : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
MISI : 1. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif 2. Mewujudkan insfrastruktur yang berkualitas dan aksesibel 3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif 4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter 5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan
KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN1 3 4 5
Program : Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi Perbatasan antar Daerah Provinsi
Kegiatan : Fasilitasi Pengadaan Tanah
Program : Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan : Sertifikasi Tenaga Terampil Perumahan Permukiman
Kegiatan : Sertifikasi Tenaga Ahli Perancangan dan Perencanaan Perumahan Permukiman
Program : Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Daerah
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Tanggap Darurat Kawasan Permukiman
Kegiatan : Identifikasi Daerah Rawan Bencana Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan
Kegiatan : Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah
2
RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN 2018-2023
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJACARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
2. Pencapaian SPM Bidang Perumahan
Persentase Layanan SPM PerumahanMenyediakan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan Relokasi Program pemerintah Provinsi
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan yang berkualitas, berkeadilan dan berdaya saing
1. Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan serta mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan Pembangunan Daerah.
Memfasilitasi ketersediaan lahan untuk kepentingan umum dan konflik lahan masyarakat
Cakupan persil lahan yang difasilitasi dan dimanfaatkan untuk pembangunan sesuai kewenangan provinsi
Meningkatkanya kapasitas dan kualitas jasa konsultansi dan produk perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman
Persentase jasa tenaga ahli konsultansi bidang perumahan tingkat kemampuan menengah yang besertifikat.
2. Memfasilitasi penyediaan prototipe rumah instan sederhana sehat dan penunjangnya untuk mengantisipasi bencana skala provinsi serta relokasi program pemerintah provinsi
Kegiatan : Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan : Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan : Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran
Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : Pembangunan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas
Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor/Asrama
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
3.3. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah.
Nilai Sakip OPD Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat DaerahPersentase ASN Nilai SKP Kategori Baik
Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pelayanan perkantoran, penguatan tata laksana perencanaan serta pengendalian kinerja dan keuangan OPD
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Asrama
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas
Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website
Program : Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Kegiatan : Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
Kegiatan : Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK
Kegiatan : Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD
Kegiatan : Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Program : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengakapannya
Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Program : Penyediaan Air Bersih
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Pemetaan Air Bersih Rainwaterharvesting di Kawasan Pesisir dan Kepulauan
Kegiatan : Perencanaan Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum Kawasan Permukiman
Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum Kawasan Permukiman
Kegiatan : Pembinaan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Air Minum
Program : Penataan Permukiman
Kegiatan : Penataan Kawasan Kumuh
Memfasilitasi penyediaan sistem penyediaan air minum di kawasan pesisir dan kepulauan serta daerah rawan air
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada kawasan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan yang tertangani
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Rasio Rumah Layak Huni
4. Mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
1. Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan kawasan
layak huni
Program : Penyehatan Lingkungan Permukiman
Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase dan Air Limbah
Kegiatan : Perencanaan Sarana dan Prasarana Drainase dan Air Limbah
Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana persampahan se Sulawesi Selatan
Kegiatan : Perencanaan Sarana dan Prasarana persampahan se Sulawesi Selatan
Kegiatan : Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan se Sulawesi Selatan
Program : Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Miskin dan MBR
Kegiatan : Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat Miskin
Kegiatan : Pendataan dan Verifikasi Bidang Perumahan
Kegiatan : Penataan dan Pengelolaan Rumah Susun
Program : Pengembangan dan Penataan Fasilitas Umum
Kegiatan : Pembangunan Rest Area Sulawesi Selatan
Kegiatan : Penyusunan Dokumen UKL/UPL Rest Area Sulawesi Selatan
Penguatan peran pemerintah kabupaten/kota dalam pencapaian sasaran air minum dan sanitasi
Memfasilitasi penanganan kawasan kumuh perkotaan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah
Meningkatkan fasilitas, kapasitas dan pengendalian operasional di rest area
5. Mewujudkan Kawasan ekonomi baru sebagai pemicu pembangunan daerah.
Persentase ketersediaan kawasan rest area dan ruang publik masyarakat
Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi kawasan
1.
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Rest Area Sulawesi Selatan
Kegiatan : Pembangunan Fasum Kawasan Permukiman
Kegiatan : Pembangunan RTH Sulawesi Selatan
Program : Pengembangan dan Penataan Fasilitas Umum
Kegiatan : Penataan Pedestrian Kawasan Benteng Somba Opu
Kegiatan : Penataan Pedestrian Kawasan Wisata Toraja
Kegiatan : Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Pucak
Kegiatan : Penataan Pedestrian Kawasan Wisata Bulukumba
Meningkatkan koordinasi dan kompetensi pelaku penyelenggara ekonomi daerah melalui keterlibatan asosiasi UMKM daerah setempat.
Cakupan ketersediaan fasilitas pendukung kawasan pariwisata
Meningkatnya daya dukung infrastruktur kawasan strategis
2.