DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

DIREKTORAT BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI

Tahun 2020

Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi kerja sama antar daerah.

Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi kerjasama antar daerah.

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi kerjasama antar daerah.

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi kerjasama antar daerah.

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi kerjasama antar daerah.

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi kerjasama antar daerah.

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi.

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal

Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi terdiri atas: a. Subdirektorat Identifikasi Dan Informasi Potensi Kawasan b. Subdirektorat Advokasi Kawasan c. Subdirektorat Perencanaan Kawasan d. Subdirektorat Fasilitasi Penetapan Kawasan e. Subdirektorat Mediasi Kerjasama Antar Daerah f. Subbagian Tata Usaha

KONSEP BISNIS PROSES BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI

CAPAIAN PEMBANGUNAN KETRANSMIGRASIAN

1.336

Permukiman Transmigrasi

Menjadi Desa Definitif

Pembentukan Desa Baru

Pembentukan IbuKota Baru

2 Tingkat Provinsi

104 Tingkat Kabupaten

399 Tingkat Kecamatan

Ketahanan Pangan Nasional

3.360.000 Ha Tanaman Pangan

8.400.00 Ton/Tahun GKG

50 Kawasan Sentra Produksi CPO

10.328 Wirausaha Baru

495 Pasar

812 Bumdes

10.668 Kelompok Tani

1.135 Koperasi

MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL

50 KWS CENTRA

PRODUKSI CPO

KAKAO 200,214 Ha

1 Jt Ton/Thn

KOPI 57,204 Ha

44 Rb Ton/Thn

495 PASAR KARET 429,030 Ha

1,4 Jt Ton/Thn

LADA 14,301 Ha

8,6 Rb Ton/Thn

JAGUNG 310,332 Ha

6,8 Jt Ton/Thn

SAWIT 1,144,080 Ha

4,7 Jt Ton/Thn

10.688

KELOMPOK

TANI

(POKTAN)

1.135 UNIT

KOPERASI

812 UNIT

BUMDes

PADI 1,001,070 Ha

7,5 Jt Ton/Thn

TUJUAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI

PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN

PEMERATAAN PERTUMBUHAN EKONOMI

PEMERATAAN INVESTASI DAERAH

MENGATASI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN

MENINGKATKAN LAPANGAN PEKERJAAN DI KAWASAN TRANS

KETAHANAN PANGAN

KETAHANAN NASIONAL

Tujuan, mendukung

MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT TRANSMIGRAN DAN

MASYARAKAT SEKITARNYA

MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI

Sasaran, kontribusi

PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN

PEMERATAAN INVESTASI DAERAH

KETAHANAN PANGAN

• No. 12 Tahun 2014 Tentang Pelatihan Calon Transmigran dan Masyarakat Transmigrasi

• No. 13 Tahun 2014 Tentang Pengurusan Hak Atas Transmigran

• No. 25 Tahun 2016 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi

• No. 6 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

• No. 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

• No. 12 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemda

• No. 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemda dan atau Pemda Kepada Transmigran

• No. 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi • Permen No. 4 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tugas,

Fungsi Hubungan dan Tata Kerja, Serta Pelaporan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi tingkat Nasional, Provinsi dan Kab/Kota

• Perpres 12/2015 Tentang Kementerian

Desa, PDT, dan Transmigrasi • Perpres 50/2018 Tentang Koordinasi dan

Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi

• PP 3/2014 Tentang Pelaksanaan UU

15/1997 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU 29/2009

• UU 29/2009 Tentang Perubahan Atas UU

15/1996 Tentang Ketransmigrasian • UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah

DASAR PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

Undang-Undang

Peraturan Pemerintan

Peraturan Presiden

Peraturan Menteri

INDEKS PERKEMBANGAN

KAWASAN TRANSMIGRASI

STATUS BERKEMBANG MANDIRI BERDAYA SAING

IPKTRANS IPKTRANS < 50 50 ≤ IPKTRANS < 75 IPKTRANS ≥ 75

STATUS KAWASAN TRANSMIGRASI

BERKEMBANG MANDIRI BERDAYA

SAING

2019

Target 52 RPJMN Kawasan Transmigrasi Tahun 2020 - 2024

Daftar 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional

No. Nama Kawasan Kabupaten Provinsi

1 Batu Betumpang Bangka Selatan Bangka Belitung

2 Rasau Jaya Kubu Raya Kalimantan Barat

3 Tobadak Mamuju Tengah Sulawesi Barat

4 Cahaya Baru Barito Kuala Kalimantan Selatan

5 Telang Banyuasin Sumatera Selatan

6 Lunang Silaut Pesisir Selatan Sumatera Barat

7 Lagita Bengkulu Utara Bengkulu

No. Nama Kawasan Kabupaten Provinsi 1 Pulubala Gorontalo Gorontalo 2 Air Terang Buol Sulawesi Tengah 3 Maloy Kaliorang Kutai Timur Kalimantan Timur 4 Labangka Sumbawa NTB 5 Salor Merauke Papua 6 Sarudu Baras Mamuju Utara Sulawesi Barat 7 Pawonsari Boalemo Gorontalo 8 Bekkae/ Gilireng Wajo Sulawesi Selatan 9 Parit Rambutan Ogan Ilir Sumatera Selatan

10 Samar Kilang Bener Meriah Aceh 11 Ketapang Nusantara Aceh Tengah Aceh 12 Mahalona Luwu Timur Sulawesi Selatan 13 Bungku Morowali Sulawesi Tengah 14 Wakorumba-Maligano/Mutiara Muna Sulawesi Tenggara 15 Selaut Simeulue Aceh 16 Mesuji Mesuji Lampung 17 Subah Sambas Kalimantan Barat 18 Seimenggaris Nunukan Kalimantan Utara 19 Sumalata Gorontalo Utara Gorontalo 20 Salim Batu Bulungan Kalimantan Utara 21 Palolo Sigi Sulawesi Tengah 22 Gerbang Mas Perkasa Sambas Kalimantan Barat 23 Rawa Pitu Tulang Bawang Lampung 24 Asinua-Routa Konawe Sulawesi Tenggara 25 Bomberay-Tomage Fak-Fak Papua Barat 26 Paguyaman Pantai Boalemo Gorontalo 27 Tambora Bima NTB 28 Bahari Tomini Raya Parigi Moutong Sulawesi Tengah 29 Tampolore-Pamona Poso Sulawesi Tengah 30 Kikim Lahat Sumatera Selatan 31 Tinanggea Konawe Selatan Sulawesi Tenggara 32 Ponu Timor Tengah Utara NTT 33 Pulau Morotai Morotai Maluku Utara

No. Nama Kawasan Kabupaten Provinsi

1 Kobalima Timur/ Tanyu Manu Malaka NTT

2 Padauloyo Tojo Una-una Sulawesi Tengah

3 Kerang Paser Kalimantan Timur

4 Kobisonta Maluku Tengah Maluku

5 Melolo Sumba Timur NTT

6 Masamba Luwu Utara Sulawesi Selatan

7 Bathin III Ulu Bungo Jambi

8 Muting/Jagebob Merauke Papua

9 Belantikan Raya Lamandau Kalimantan Tengah

10 Senggi Keerom Papua

11 Werianggi Werabur Teluk Wondama Papua Barat

12 Mangole Kepulauan Sula Maluku Utara

Berdaya Saing

Berkembang

Mandiri

PERUBAHAN PARADIGMA PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI

Peran Pemerintah Pusat Sangat Besar

Pembinaan Masyarakat Transmigrasi

Pembinaan Lingkungan Permukiman Transmigrasi

Koordinasi dan Integrasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Serta Masyarakat

Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Lama

UU No. 15 Tahun 1997

Baru

UU No. 29 Tahun 2009

TUNTUTAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI

Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Perpres 50/2018

Pendampingan Permendes 3/2015

Reforma Agraria Perpres 86/2018

Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Perpres 88/2017

Industri 4.0

STRATEGI

1. Peningkatan Konektivitas Kawasan Dengan Perkotaan Terdekat 2. Pembangunan Industri Pasca Panen Dengan Pendekatan Prukades 3. Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Transmigrasi 4. Mendorong Digitalisasi Kawasan Transmigrasi

REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI

KEUNGGULAN DIREKTORAT BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI

Sipukat ?

Sipukat merupakan Sistem Informasi yang memuat data Kawasan Transmigrasi dalam bentuk informasi spasial dan informasi atribut berbasis WebGIS (Geographic Information System) dan Mobile Application yang terintegrasi dengan database Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi

Sipukat merupakan suatu aplikasi dengan basis data spasial yang berfungsi sebagai data dasar bidang transmigrasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas pemanfaatan data spasial

Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi

sipukat.kemendesa.go.id

PERMASALAHAN

• Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor dari pusat,

provinsi dan kabupaten dalam membangun kawasan

transmigrasi, karena belum fungsionalnya Perpres No.

50 Tahun 2018

• Pelaksanaan KSAD belum dapat dilaksanakan dengan

optimal karena peraturan yang menjadi acuan untuk

melaksanakan KSAD masih perlu diharmonisasikan

kembali

• Pembangunan Kawasan Transmigrasi belum optimal

dilakukan karena pejabat yang membidangi

ketransmigrasian di provinsi, kabupaten/ kota tidak

sesuai kompetensinya dan seringnya mutasi pejabat.

| SCAN QRCODE |

TERIMA KASIH