DIREKTORAT PENATAAN SUMBER DAYA

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

MANAGEMENTSPEKTRUM FREKUENSI

RADIO BIDANG PENYIARAN TV DIGITAL

Amanat Undang-undang…spektrum frekuensi radio dan orbit satelit merupakan sumber daya alam

terbatas…(oleh karena itu) telekomunikasi diselenggarakan

berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan,

kemitraan, dan etika (UU No. 36/1999)

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang kerjasama teknik dan penataan alokasi

Spektrum Frekuensi Radio

Apa dan Bagaimana?

Spektrum Frekuensi

Radio

sumber daya terbatas,

sangat vital dan

merupakan aset nasional

kehati-hatian dalam

manajemen dari perencanaan s.d pendistribusian

mencegah interferensi

penggunaan maksimal

fleksibel, dinamis, adaptif

SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

0 Hz 400 GHz 3000 GHz

DIATUR DALAM

RADIO REGULATION - I T UBELUM DIATUR

SUDAH DIALOKASIKAN UNTUK 37 JENIS JASA (TERESTRIAL DAN

SATELIT)

VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF

275 GHz9 KHz

TIDAK DIALOKASI-KAN

400 GHz0

SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

SPEKTRUM FREKUENSI SINAR

30 kHz 300 kHz 3MHz 30 MHz 300MHz 3 GHz 30 GHz 300 GHz

Sonar

Infra Mera

h

Ultra Violet

X ray

Alpha Betha

Gamma

SPEKTRUM FREKUENSI RADIOSonar

Cahaya

PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SPEKTRUM FREKUENSI CAHAYASONAR

Infra Red

Ultra Violet

X ray Alpha Betha Gamma SPEKTRUM FREKUENSI RADIOSONARCahaya tam pak

cos mic

SUDAH DIALOKASIKAN UNTUK 37 JENIS JASA (TERESTRIAL DAN SATELIT)

VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF

275 GHz9 KHz

TIDAK DIALOKASI-KAN

400 GHz0

30 kHz 300 kHz 3MHz 30 MHz 300MHz 3 GHz 30 GHz 300 GHz

BROADCASTING (PENYIARAN)

MARITIM (PELAYARAN)

AERONAUTICAL (PENERBANGAN)

SATELIT

UU No. 36 / 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);

PP No. 52 / 2000 tentang Penyelenggaraan

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor:

3980);

PP No. 53 / 2000 tentang Penggunaan Spektrum

Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3981);

REGULASI

PP Nomor 53 Tahun 2000PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT

Penetapan (assignment)

pita frekuensi

radio atau kanal

frekuensi radio…

…adalah otorisasi yang diberikan oleh suatu administrasi dalam hal ini Menteri ….. yang ruang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

Pasal 1

KOORDINASI PENGGUNAAN

PP Nomor 53 Tahun 2000PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT

Pasal 3 MENTERI (yang membidangi urusan frekuensi) menjalankan fungsi….. penetapan kebijakan, pengaturan,

pengawasan dan pengendalian (spektrum frekuensi radio) yang meliputi…

PERENCANAAN PENGGUNAAN

PENENTUAN PRIORITAS

PENGGUNAAN

PENDAYA-GUNAAN

MONITORING, OBSERVASI & PENERTIBAN

1

PP Nomor 53 Tahun 2000PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT

Pasal 6Perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio meliputi :

• perencanaan penggunaan pita frekuensi radio (band plan); dan

• perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio (channeling plan)

PERENCANAAN PENGGUNAAN

1

PERENCANAAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENNSI

Mencegah Terjadinya Saling Mengganggu;

Efisien Dan Ekonomis;

Perkembangan Teknologi;

Kebutuhan Spektrum Frekuensi Radio Di Masa Depan; Dan/Atau

Mendahulukan Kepentingan Pertahanan Keamanan Negara, Keselamatan Dan Penanggulangan Keadaan Marabahaya (Safety And Distress), Pencarian Dan Pertolongan (Search And Rescue/SAR), Kesejahteraan Masyarakat Dan Kepentingan Umum.

TARGET RPJM 2014

PRINSIP DASAR TRANSISI ANALOG-DIGITAL

Jaminan penyaluran informasi melalui media penyiaran TV ke pemirsa tidak terputus

Jaminan kepada LPP dan LPS tentang tidak terganggunya kegiatan penyiaran, walau dalam

masa transisi (simulcast)

Pada masa transisi, LPP dan LPS yang sudah beroperasi memiliki prioritas awal untuk

bersiaran di digital

ISU UTAMA DALAM IMPLEMENTASI TV DIGITAL

SKEMA PENYELENGGARAAN MUX

SALAH SATU LPS EKSISTINGVs KONSORSIUM LPS EKSISTING

PENJATAHAN KANALJUMLAH KANALVsKEBUTUHAN

TEKNOLOGI KOMPRESIMPEG-2VsMPEG-4

RPM MASTER PLAN

Penggunaan pita frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terestrial pada pita frekuensi 478 - 694 MHz

yang dibagi untuk dua keperluan :

Untuk penyiaran televisi digital terestrial masa depan (future plan)

pada rentang frekuensi 478-526 MHz

Untuk penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak

berbayar (free to air) pada rentang frekuensi 526-694 MHz.

PM Masterplan (2)

Pemetaan kanal

frekuensi

• Penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) mengikuti pembagian kanal di setiap wilayah layanan yang dijamin bahwa sinyal dapat diterima dengan baik dan bebas dari gangguan atau interferensi sinyal frekuensi radio lainnya. Khusus untuk penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) di suatu daerah yang tidak tercakup oleh wilayah layanan manapun dapat menggunakan kanal 46 (670 – 678 MHz), kanal 47 (678 - 686 MHz) dan kanal 48 (686 - 694 MHz) (Gap Filler).

Penerapan teknik Single

Frequency Network

(SFN)

• Penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Free To Air) dapat menerapkan teknik Single Frequency Network (SFN) pada kondisi dimana suatu daerah di satu wilayah layanan tidak mendapatkan sinyal dengan kualitas baik (blank spot).

Kanal yang akan digunakan untuk allotment (penjatahan) penyiaran digital terkait dengan konsep distribusi frekuensi pada band IV dan V UHF pada saat masa full digital, yaitu masa ketika semua layanan analog di band – band tersebut sudah “off-air” adalah sbb :

BAND IV, V UHF• Ch. 21 : Land Mobile Services;• Ch. 22 – 27 : dicadangkan untuk Future Use of Digital TV

(HDTV, Mobile TV, dll)• Ch. 28 – 45 : DVB-T2 ; Fixed Reception Free To Air• Ch. 46 – 48 : dicadangkan untuk Gap Filler ;• Ch. 49 – 62 : Digital Dividend (IMT / International Mobile

Telecommuncation)

POLA REUSE (1)

KM76/2003

a. Kanal yang digunakan : 22 – 62 ( 41 kanal )b. Pola reuse : 1. Grup 14 kanal (genap/ganjil) 2. Grup 13 kanal (genap/ganjil) 3. Grup 7 kanal (genap/ganjil) 4. Grup <7 kanal (genap/ganjil)

Pola Reusegrup kanal

RKM Digital

a. Kanal yang digunakan : 28 – 45 ( 18 kanal )b. Pola reuse : 1. Grup A : 6 kanal 2. Grup B : 6 kanal 3. Grup C : 6 kanal

Menyesuaikan dengan Recommendation ITU-R BT 1368pola perencanaan menggunakan model segitiga dengan 3 Grup

POLA REUSE (2)

GRUP A X1 X4 X7 X10 X13 X16

GRUP B X2 X5 X8 X11 X14 X17

GRUP C X3 X6 X9 X12 X15 X18

A B C A B C A

A B C A BC

A B C A BC

A B C A B C A

A B C A BC

A B C A B C A

Pengelompokan Grup Frekuensi :

Konfigurasi Peletakan Grup :

No. Kanal

MFS = 42.6 dBµV/m

MIFS =22.6 dBµV/m

PR = 20 dB

MFS = Minimum Field Strength

PR = Protection Ratio

MIFS = Maximum Interfering Field Strength

Grup CGrup B

Grup B

Grup A

Pola Reuse (3)

Pengelolaan Frekuensi Penyiaran• Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 serta Peraturan

Pemerintah juga Peraturan (Teknis) Menteri mengamanatkan: “Terciptanya pemanfaatan spektrum frekuensi yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kemajuan teknologi serta kebutuhan untuk pembangunan nasional…”

• Undang-undang Penyiaran mengatur:“Penyelenggaraan kebutuhan frekuensi radio untuk keperluan penyiaran terestrial baik untuk penyelenggaraan Radio maupun Televisi…”

• Telah dilakukan upaya penyempurnaan Peraturan Menteri yang bermuatan revisi pengkanalan dan pemetaan serta persyaratan-persyaratan teknis yang diperlukan dalam penyelenggaraan penyiaran.

KESIMPULAN…spektrum frekuensi radio dan orbit satelit

merupakan sumber daya alam yang terbatas…(oleh karena itu) telekomunikasi

diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian

hukum, keamanan, kemitraan, dan etika (UU No. 36/1999)

Terima kasih…

Sugeng Budi PrasetyoKasi Alokasi Dinas Penyiaran

Email: sugeng@postel.go.id atau budip2011@gmail.com Subdit NDTBD, Direktorat Penataan Sumber Daya

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika