DIRGANTARA INDONESIA WDONESIAN AEROSPACE (1Ae|

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)

DENGAN

SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA

TENTANG

PEMBERDAYAAN PENERBANG

SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA

SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN UJI TERBANG

DI PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)

No: PTD/P^VOOO1 / d t oooo /o i/2-C49

No: HK .2P\/\/z/S>T?\-M>\9

Pada hari ini Kamis, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu sembilan belas

(10-01-2019) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

Jabatan

Alamat

2. Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Alamat

GITA AM PERIA WAN

Direktur Teknologi dan Pengembangan PT DIRGANTARA

INDONESIA (PERSERO), diangkat berdasarkan Akta Notaris Kristi

Andana Yulianes S.H. No. 02 tanggal 09 Agustus 2017

Jalan Pajajaran No. 154, Bandung 40174

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

CAPT. NOVYANTO WIDADI, SAP, MM.

19681123 201611 1 001

Pembina Utama Muda (IV/c)

Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, diangkat

berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No : SK. 1467

tahun 2016 tanggal 2 November 2016

Jalan PLP Curug - Tangerang 15820

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Halaman 1 dari 9 PIHAK PERTAMA:PIHAK KEDUA :

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

selanjutnya masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA

PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) PIHAK PERTAMA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam

industri kedirgantaraan dan memiliki kemampuan dalam bidang rancang bangun,

pengujian, produksi, perawatan, perbaikan dan modifikasi pesawat terbang,

yang dalam kegiatannya membutuhkan tenaga penerbang untuk melakukan

pengujian pesawat terbang.

(2) PIHAK KEDUA adalah sebuah Institusi Pelatihan Penerbangan di bawah

Kementerian Perhubungan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan,

pelatihan serta pengabdian kepada masyarakat di bidang penerbangan, memiliki

tenaga instruktur penerbang yang memiliki kualifikasi untuk diberdayakan

sebagai penerbang pada PIHAK PERTAMA.

(3) Bahwa PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk melakukan pengujian

terhadap semua produksi pesawat terbang dalam memenuhi standar

keselamatan dan keamanan penerbangan.

(4) Bahwa tenaga instruktur penerbang PIHAK KEDUA, perlu untuk menambah

pengalaman terbang dengan menerbangkan berbagai jenis pesawat.

(5) Bahwa PIHAK KEDUA bersedia membantu PIHAK PERTAMA untuk

mempekerjakan paruh waktu tenaga instruktur penerbang sebagai tenaga uji

terbang, selama tidak mengganggu tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan

menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberdayaan Penerbang PIHAK

KEDUA Sebaga Tenaga Pendukung Kegiatan Uji Terbang di PIHAK PERTAMA

(selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan persyaratan sebagai

berikut:

Halaman 2 dari 9 PIHAK P E R T A M A :^ ^ * * ^PIHAK KEDUA : Q/

Pasal 1DASAR HUKUM

(1) Undang-undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

(2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

(3) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 31 tahun 2017 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia.

(4) MOU No.

Pasal 2RUANG LINGKUP

Pemanfaatan tenaga Penerbang PIHAK KEDUA, untuk mendukung pelaksanaan tugas

sebagai tenaga penerbang pendukung pengujian terbang untuk PIHAK PERTAMA, dan

PIHAK PERTAMA akan memanfaatkan tenaga Penerbang PIHAK KEDUA untuk

mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas.

Pasal 3MINIMUM KUALIFIKASI

Tenaga Penerbang PIHAK KEDUA, untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagai

tenaga penerbang pendukung pengujian terbang untuk PIHAK PERTAMA, memiliki

minimum kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki CPL Holder, Instrument Rating, M ulti Engine,

2. Memiliki minimum 1000 (seribu) jam terbang;

4. Memiliki pengalaman sebagai Instruktur Terbang;

5. Memiliki Medica! Record yang masih berlaku.

Halaman 3 dari 9 PIHAK PERTAMA: J jl-vv*-''PIHAK KEDUA : € 2

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani, dan dapat

diperpanjang bila diperlukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 5HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:

a. Memberdayakan keahlian terbang, yang dimiliki oleh peserta PIHAK KEDUA

sesuai dengan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.

b. Mengajukan jadwal terbang kepada PIHAK KEDUA, minimal seminggu

sebelum kegiatan pengujian terbang dilaksanakan.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

a. Membayarkan hak-hak yang diterima oleh peserta PIHAK KEDUA.

b. Melaksanakan pelatihan Type Rating Kodiak 100 kepada peserta dari PIHAK

KEDUA.

c. Memberikan kesempatan kepada peserta PIHAK KEDUA untuk melakukan

pelatihan terhadap jenis pesawat yang di produksi oleh PIHAK PERTAMA

dalam rangka pemenuhan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

d. Memberikan pelatihan dan kesempatan kepada peserta PIHAK KEDUA untuk

menjadi Penerbang Pengujian Pesawat oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka

pemenuhan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

e. Menanggung asuransi terbang dan asuransi kesehatan peserta PIHAK KEDUA,

sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

f. Menyediakan fasilitas akomodasi dan transportasi lokal dari fasilitas

penginapan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA ke base operasi PIHAK

PERTAMA pulang pergi, selama ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA.

Halaman 4 dari 9 PIHAK P E R T A M A j^ ^ v v ^PIHAK KEDUA :

g. Menyediakan fasilitas keselamatan penerbangan untuk PIHAK KEDUA, sesuai

peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK

PERTAMA.

h. Memberikan biaya perjalanan dinas apabila ditugaskan di luar base operasi

PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

a. Mendapatkan biaya transportasi sebesar R p l.000.000,00 (satu juta rupiah)

pulang pergi per kedatangan ke Bandung, maksimum sebanyak 2 (dua) kali

pulang pergi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

b. Mendapatkan uang harian sebesar:

- Pilot : Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari.

c. Mendapatkan honor terbang sebesar:

- Pilot : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/jam.

d. Mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan terhadap jenis pesawat

yang di produksi oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka pemenuhan kebutuhan

PIHAK PERTAMA.

e. Mendapatkan kesempatan untuk menjadi Penerbang Pengujian Pesawat

PIHAK PERTAMA dalam rangka pemenuhan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

f. Mendapatkan fasilitas asuransi terbang dan asuransi kesehatan sesuai

ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

g. Mendapatkan fasilitas akomodasi dan transportasi lokal dari fasilitas

penginapan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA ke fasilitas operasi PIHAK

PERTAMA pulang pergi selama penempatan di fasilitas PIHAK PERTAMA.

h. Mendapatkan fasilitas keselamatan penerbangan, sesuai peraturan

perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

Halaman 5 dari 9 PIHAK PERTAMA: < d o r 'V r ~PIHAK KEDUA :

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

a. Memenuhi jadwal terbang yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dengan

menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Peserta, dengan tetap

memperhatikan kegiatan utama pada PIHAK KEDUA.

b. Mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA secara langsung kepada Peserta PIHAK

KEDUA, dengan cara transfer ke rekening yang disampaikan secara tertulis dari

peserta PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 PAJAK

Setiap Pajak atas pembayaran honor dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

akan diberlakukan sesuai ketentuan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 8FORCE MAJEURE

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau

kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam PERJANJIAN ini

yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK

yang digolongkan sebagai force majeure.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure meliputi bencana alam (gempa

bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi,

huru-hara, ketetapan pemerintah, dan kekacauan ekonomi/moneter yang

berpengaruh pada pelaksanaan PERJANJIAN ini.

Halaman 6 dari 9 PIHAK PERTAMA:PIHAK KEDUA OP

(3) Apabila terjadi force majeure maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib

memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

kalender setelah berhentinya force majeure untuk diselesaikan secara

musyawarah.

(4) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak

menghapuskan PERJANJIAN ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK,

maka PARA PIHAK dapat melanjutkan PERJANJIAN ini sebagaimana mestinya.

Pasal 9PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini terdapat perselisihan atau ketidak

sesuaian pendapat di antara PARA PIHAK maka akan diselesaikan secara

musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional

Indonesia.

Pasal 10PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat atau pemberitahuan yang dikirim oleh masing-masing PIHAK

kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/ atau yang berkaitan dengan PERJANJIAN

ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai

berikut:

PIHAK PERTAMA:

PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)

Alamat : Jalan Pajajaran No. 154, Bandung 40174

Telepon/Fax : (022)6054278/ 6310708

Email : yustinus@indonesian-aerospace.com

u.p : Kepala Divisi Pusat Uji Terbang

Halaman 7 dari 9

Jawa Barat

PIHAK P E R T A M A > ^ tv ^ /PIHAK KEDUA : W -

PIHAK KEDUA:

SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA

Alamat : Jalan Raya PLP Curug, Serdang Wetan, Legok, Suka Bakti,

Curug, Tangerang 15820 - Banten

Telepon/ Fax

Email

u.p.

(021) 5982204/ 5982205

stpi@stpicurug.ac.id

Ketua Jurusan Penerbang

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera

diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan mulai berlaku sejak

diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima atas

pemberitahuan dimaksud.

Pasal 11 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini atau segala perubahan terhadap

PERJANJIAN ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis dengan persetujuan dari

PARA PIHAK dan diatur dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

Halaman 8 dari 9 PIHAK PERTAMA: PIHAK KEDUA :

Demikian PERJANJIAN ini ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal sesuai

tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan

mempunyai isi dan kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap asli

untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 12PENUTUP

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN

INDONESIA

PT DIRGANTARA INDONESIA

(PERSERO)

Halaman 9 dari 9 PIHAK PERTAMAPIHAK KEDUA : <fjp

Pasal 12PENUTUP

Demikian PERJANJIAN ini ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal sesuai

tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan

mempunyai isi dan kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap asli

untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN

INDONESIA

PIHAK PERTAMA,

PT DIRGANTARA INDONESIA

(PERSERO)

GITA AM PERIA WAN Direktur Teknologi dan Pengembangan

Halaman 9 dari 9 PIHAK PERTAMA:PIHAK KEDUA :