disajikan oleh - diklatpimlan.files.wordpress.com · perubahan situasi politik pemerintahan...

DISAJIKAN OLEH ; JOHANES BASUKI

E_mail ; [email protected]

Prof. Dr. Drs. J. Basuki, M.Psi.

Riwayat Jabatan;

PNS LAN RI sejak 1973 sd sekarang

Guru Besar Tetap (IV/e) pada STIA-LAN Jakarta dg tugas sbg

Ketua STIA-LANRI Jakarta (2007 sd sekarang)

Direktur Bina Widyaiswara LAN RI

Direktur Pengembangan SDM-BAPEDAL/MENLH

Kepala Pusat LITBANG LANRI

Sekretaris Eksekutif Duta Besar APEC

Sekretaris Badan Pelaksana Kerjasama Ekonomi

Asia Pasifik

Wakil Rektor III Univ. Prof. DR. Mustopo (B) Jakarta

Direktur AKADEMI SEKRETARI TARAKANITA

Dosen S1, S2, dan S3, beberapa Perguruan Tinggi Negeri &

PTS

LATAR BELAKANG “GG”PERUBAHAN SITUASI POLITIK PEMERINTAHAN OTORITER

MENJADI PEMERINTAHAN YG DEMOKRATIS;

PEREKONOMIAN GLOBAL POSISI PEMERINTAH PD SEKTOR

EKONOMI MENJADI REGULATOR DAN OPERATOR MINIMALIS

PRIVATISASI

BERKEMBANGNYA KERJASAMA REGIONAL BAIK SEKTOR

PEMERINTAHAN MAUPUN EKONOMI PD BERBAGAI KAWASAN DUNIA

ASEAN, AFTA, NAFTA DSB.

OTONOMI DAERAH PERGESERAN DR SENTRALISASI KE

DESENTRALISASI, PARTISIPASI MASYARAKAT

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN SEGALA

BENTUK KORUPSI

HASIL PENELITIAN TERHADAP 212 NEGARA

YANG MENERAPKAN GOOD GOVERNANCE

SUARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN;

STABILITAS POLITIK DAN TIDAK ADANYA

KEKERASAN/TERORISME

EFEKTIVITAS PEMERINTAH;

KUALITAS PERATURAN;

PENEGAKAN HUKUM;

PENGENDALIAN KORUPSI

Sumber; Worldwide Governance Indicator, proquest, maret 2010

TANTANGAN ABAD 21 PERSPEKTIF

ADMINISTRASI PUBLIK DAN BISNIS

ADMINISTRASI PUBLIKTANTANGAN POLITIK (KONFLIK HORIZONTAL, DSB)

TANTANGAN HUKUM (KEADILAN, MAFIA HKM)

TANTANGAN EKONOMI (KEMISKINAN, PENGANGGURAN, DSB)

TANTANGAN SOSIAL (PENDIDIKAN, SOSIAL KEMASYARAKATAN)

TANTANGAN BUDAYA (EROSI NILAI-NILAI KEBANGSAAN, DSB)

ADMINISTRASI BISNIS

MEGAKOMPETISI

REGULASI

INKOSISTENSI

KEBIJAKAN

PERUBAHAN YG

CEPAT

KUALITAS SDM

EKONOMI PASAR

PERMODALAN

AKSES INFORMASI

21 TANTANGAN GOOD GOVERNANCE

PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK

• GLOBALISASI EKONOMI• PENDIDIKAN• PENGANGGURAN• TANGGUNGJAWAB SOSIAL• PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP• PENINGKATAN KUALITAS HIDUP• PENERAPAN NORMA-NORMA MORAL

DAN ETIKA• KEANEKARAGAMAN TENAGA KERJA• PERGESERAN KONFIGURASI

DEMOGRAFI• PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN

IPTEK

• TANTANGAN BIDANG

POLITIK

• MANAJEMEN BENCANA

(DISASTER MANAGEMENT)

• PEMANASAN GLOBAL

• KESENJANGAN SOSIAL

• MANAJEMEN

MULTIKULTURAL

• KOMPETISI GLOBAL

• PAPERLESS BUREAUCRACY

• MASALAH PELAYAN PUBLIK

• KNOWLEDGE BASE

ECONOMY

• TIME TO MARKET

• KUALITAS KEPEMIMPINAN

13

Characteristics 20th

Century 21st

centuryOrganization The Pyramid The Web or network

Focus Internal External

Style Structured Flexible

Source of Strength Stability Change

Structure Self-Sufficiency Interdependencies

Resource Atoms-Physical Assets Bits-Information

Operations Vertical Integration Virtual Integration

Products Mass Production Mass Customization

Reach Domestic Global

Financials Quarterly Real-Time

Inventories Months Hours

Strategies Top-Down Bottom-Up

Leadership Dogmatic Inspirational

Workers Employees Employees/Free Agents

Job Expectations Security Personal growth

Motivation To Compete To Build up

Improvements Incremental RevolutionaryQuality Affordable Best No Compromise

Perspektif Administrasi Bisnis

BEBERAPA INSIDEN KRITIKAL MANUSIA INDONESIA(HASIL PENELITIAN FAK. PSIKOLOGI-UI, 1999 S.D. 2007)

1. DI BERBAGAI KOTA BESAR MUNCUL PERILAKU TERTENTU SEPERTI : KETIDAK ACUHAN,KESIBUKAN URUSAN PRIBADI, KETIDAKPEDULIAN THD SESAMA MANUSIA RASAKESETIAKAWANAN CENDERUNG MELUNTUR;

2. MUNCULNYA POLA PERILAKU PEGAWAI YG MENYIMPANG, A.L. JALAN PINTAS, JADWALWAKTU YG TDK DIPENUHI, UNJUK KERJA SEADANYA, TUNTUTAN FASILITASBERLEBIHANMENURUNNYA ETOS KERJA;

3. MUNCUL PERILAKU MAU MENANG SENDIRI, KURANG PATUH PADA HUKUM, DANPELANGGARAN-2 THD TATA TERTIB YG BERLAKU KECENDERUNGAN MENURUNNYADISIPLIN PRIBADI;

4. MUNCUL PERILAKU KEKERASAN, PENGRUSAKAN, PERAMPOKAN, PEMBUNUHAN

MENINGKATNYA AGRESIVITAS MANUSIA INDONESIA;

5. KESENANGAN YG BERLEBIH THD BARANG2 SIMBOL TEKNOLOGI CANGGIH DAN HIDUPNYAMAN TANPA MEMPERHATIKAN KONDISI LINGKUNGANPENDEWAAN THDTEKNOLOGI;

6. MENINGKATNYA FREKUENSI DAN INTENSITAS PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK ANAK2,REMAJA, NAHASISWA DAN ORANG DEWASA KECENDERUNGAN KURANGNYAKEMAMPUAN MENALAR, KOMUNIKASI DAN PENYELESAIAN MASALAH MELALUI DIALOGDIANTARA PELAKU;

7. MOBILITAS KEGIATAN PRIBADI YANG SANGAT TINGGI SEHINGGA SERING MELUPAKANFUNGSINYA DALAM KELUARGA KECENDERUNGAN MELUNTURNYA FUNGSI UTAMAKELUARGA

TIGA PENYAKIT NEGARA YANG

MELANDA INDONESIA

Pertama, Politik multi partai tidak didukungoleh sistem merit politik yg baik shg tidakberfungsinya mesin partai politik;

Kedua, Hukum dibuat tetapi tidak adakepastian dan jaminan perlindungan hukum.

Ketiga, Birokrasi masih berorientasikekuasaan bukan pelayanan

DAMPAK DARI KETIGA PENYAKITDAMPAK ketiga penyakit tsb terjadinya political corruption, bureaucraticcorruption, dan judicial corruption.

DAMPAK JANGKA PANJANG, implikasi negatif dpt dilihat perubahan polaperilaku, sbb;

1. Pola konsumsi dan produksi yg menguras sumber daya alam lebihcepat dari upaya konservasi /daur ulang;

2. Pola pembangunan yg merusak/mencemari lingkungan hidup lebihbanyak dibandingkan tata pemerintahan untuk memulihkannya kembali;

3. Pola konsumsi energi berlebihan, kurang disertai pengembangan energiterbarukan dan ramah lingkungan;

4. Pola pembangunan yg masih kurang menghargai keanekaragamanhayati dan budaya;

5. Lahirnya kemiskinan baru yg menimbulkan keterpaksaan perusakanlingkungan tanpa kemampuan pengendalian dan perlindungan

KESIMPULAN: TUNTUTANNYA KEMAMPUAN MELAKUKANANALISIS KRITIS THD PRAKTEK PENYELENGGARAANMANAJEMEN PEM.

SASARAN KHUSUS ”GG”1. BERKURANGNYA SECARA NYATA PRAKTEK KORUPSI DI BIROKRASI,

DARI TATARAN PEJABAT PALING ATAS;

2. TERCIPTANYA SISTEM KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN,

PROFESIOANL DAN AKUNTABEL;

3. TERHAPUSNYA ATURAN, PERATURAN DAN PRAKTEK YANG BERSIFAT

DISKRIMINATIF THD WN, KELOMPOK ATAU GOLONGAN MASY.;

4. MENINGKATNYA PARTISIPASI MASY. DLM PENGAMBILAN KEBIJAKAN

PUBLIK;

5. TERJAMINNYA KONSISTENSI SELURUH PERATURAN PUSAT DAN

DAERAH, DAN TIDK BERTENTANGAN DG PERATURAN

DANPERUNDANGAN DI ATASNYA.

KOMITMEN INDONESIA MENERAPKAN

GOOD GOVERNANCELANDASAN YURIDIS; TAP MPR NO. XI/MPR/1999 TENTANG

PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN;

UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG

PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN;

UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN

DAERAH; PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH;

SASARAN UMUM “TERCIPTANYA TATA

PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA,

PROFESIONAL, DAN BERTANGGUNGJAWAB, YANG

DIWUJUDKAN DENGAN SOSOK DAN PERILAKU

BIROKRASI YANG EFISIEN DAN EFEKTIF SERTA DAPAT

MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA

MASYARAKAT”

PRINSIP-PRINSIP GG YG DOMINAN

DITERAPKAN

DI INDONESIA HASIL KAJIAN LAN-2007)

KEPENTINGAN UMUM

PARTISIPASI MASYARAKAT

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI

DESENTRALISASI

BEBERAPA HAMBATAN

KESEJAHTERAAN APARATUR

PROFESIONALISME

BUDAYA KERJA

KKN

No. Negara Jumlah Kementerian

1. Myanmar 33

2. Singapura 15

3. Philipina 21

4. Thailand 15

5. Malaysia 27

6. Vietnam 12

7. Brunei Darussalam 15

8. Kamboja 25

9. Laos 15

10. Amerika Serikat 15

11. Inggris 15

12. Perancis 16

13. Australia 18

14. Indonesia 34

JUMLAH KEMENTERIAN DI BEBERAPA NEGARA

PERBANDINGAN KEMUDAHAN BERBISNIS

DI ASEAN

NO. NEGARA 2006 2009

1. SINGAPURA 1 1

2. THAILAND 18 12

3. MALAYSIA 25 23

4. VIETNAM 104 83

5. INDONESIA 135 126

6. PHILIPINA 128 128

7. KAMBOJA 143 145

SUMBER: DOING BUSINESS 2010 (WORLD BANK)

PELAYANAN PUBLIK

No. NegaraJumlah

Prosedur

Jumlah

Hari

1. Indonesia 11 76

2. Malaysia 9 13

3. Fillipina 15 52

4. Thailand 8 33

5. Vietnam 11 50

7. China 14 40

8. Kamboja 9 85

9. India 13 30

10. Singapura 4 4Sumber : Laporan Bank Dunia 2005 (Kompas, 21-2-2006)

24Source: The World Bank, Doing Business, 2009

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

SIN MAL KOR THA CHN PLP VIE INA

1996

2002

2008

Source: The World Bank

Birokrasi tidak efektif

Gov

ernm

ent e

ffect

iven

ess

Masalah-masalah Birokrasi Indonesia

Birokrasi tidak efisien

Akuntabilitas Birokrasi Rendah

Tahun Indeks

Persepsi

Korupsi

Rank

(Negara)

2000 1,7 85 (90)

2001 1.9 84 (91)

2002 1,9 96 (102)

2003 1,9 122 (133)

2004 2,0 133 (145)

2005 2,2 137 (159)

2008 2,6 126/(180)

Country Democracy

Rank (2006)

Democracy

Rank (2008)

Korea, South 34 33

Thailand 50 86

Philippines 59 88

Indonesia 77 70

Singapore 83 74

Malaysia 94 82

China 128 120

Vietnam 138 126

Keterangan: * dari 150 negara (2006), 180 negara (2008)

Sumber: World Audit (2008); http:/www.worldaudit.org

* Corruption Perception Index;

0 = terburuk; 10 = terbaik

Sumber: Transparancy International

No Tingkat PendidikanJenis Kelamin

Jumlah %Pria % Wanita %

1 Sekolah Dasar 103.182 94,7 5.784 5,3 108.966 2,7

2 SLTP 112.536 87,6 15.949 12,4 128.485 3,2

3 SLTA 871.269 57,3 649.668 42,7 1.520.937 37,4

4 Diploma I 28.163 36,6 48.738 63,4 76.901 1,9

5 Diploma II 258.259 40,6 378.565 59,4 636.824 15,7

6 Diploma III/Sarjana Muda 167.043 49,3 171.729 50,7 338.772 8,3

7 Diploma IV 6.577 71,3 2.653 28,7 9.230 0,2

8 S-1/Sarjana 669.590 58,5 474.384 41,5 1.143.974 28,1

9 S-2/Magister 69.205 73,0 25.572 27,0 94.777 2,3

10 S-3/Doktor 6.731 80,8 1.604 19,2 8.335 0,2

Jumlah 2.292.555 56,4 1.774.646 43,6 4.067.201 100,0

JUMLAH PNS MENURUT

TINGKAT PENDIDIKAN UMUMKEADAAN 31 DESEMBER 2007

Catatan:

1. Pendidikan SD, SLTP, SLTA = 43.3% 3. D IV & S1 = 28.3%

2. Pendidikan D I, D II, D III/Sarmud = 25.9% 4. S2 (Magister) = 2.3%

5. S3 (Doktor) = 0.2%

Beberapa indikator penting 2008

No. Negara Capacity

of

innovation

Regulatory

quality

Rule of

law

Control of

corruption

1. Singapura 18 1.92 1.73 2.34

2. Korsel 15 0.73 0.79 0.45

3. Malaysia 25 0.27 0.49 0.14

4. China 22 -0.22 -0.33 -0.44

5. Thailand 59 0.26 -0.03 -0.38

7. Vietnam 33 -0.53 -0.43 -0.78

8. Indonesia 44 -0.27 -0.66 -0.64

9. Philippines 70 -0.05 -0.49 -0.75

Source: The World Bank, 2009, Keterangan:Capacity of innovation adalah ranking

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,360,39 0,40 0,40 0,40 0,41 0,42

0,45 0,46

0,51

PROPINSI

INDEKS KUALITAS TATA PEMERINTAHAN MENURUT PROPINSI (Agus Dwiyanto, 2007)

Peringkat Daya Saing Negara

Versi World Competitiveness Report 2009

Negara 2008 2006 2005 2004 2002 2000 1998

USA 2 1 1 1 1 1 1

Singapura 3 3 3 2 8 2 2

Malaysia 24 23 28 16 24 26 12

Korea 19 38 29 35 29 29 36

Jepang 8 17 21 23 27 21 20

Cina 29 19 31 24 28 24 21

Thailand 36 32 27 29 31 31 41

Indonesia 54 60 59 58 47 43 40

Argentina 85 55 58 59 48 42 -

Venezuela 113 61 60 60 46 46 -

Jumlah negara (n) (n=133) (n= 61) (n = 60) (n = 60) (n = 49) (n = 49) (n = 49)

KPKTAHUN PENGADU

AN

PENYE

LIDIKAN

PENYIDIK

AN

PENUN

TUTAN

PUTUS

AN TK-I

UANG NEG. YG.

DISELEMATKAN

RP. MIL.

2006 6879 36 28 10 14 27.750.075.426

2007 22000 68 20 24 21 119.976.472.962

2008 - 70 53 43 25 407.890.880.490

TOTAL 28879 174 101 77 60 555.617.428.878

SUMBER; DIOLAH DARI DATA KPK, 2009

URUTAN IPK (INDEK PERSEPSI KORUPSI)

NEGARA-NEGARA DI DUNIA

NO. URUT NAMA NEGARA

7 AUSTRALIA

18 USA

47 MALAYSIA

72 CHINA

80 THAILAND

85 INDIA

121 VIETNAM

126 INDONESIA

141 FILIPINA

151 LAOS

166 KAMBOJA

158 ANGOLA

178 MYAMAR

Hasil Kinerja Provinsi, Kabupaten/Kota

TAHUN1999-2009

Ranking

Tk.

Daerah

Sangat

Tinggi

Tinggi Rendah Tidk

Melapor

Provinsi - 20 3 10

Kabupate

n9 133 54 202

Kota 2 42 10 39

Keterangan: Provinsi 33 (7 Prov hsl pemekaran); Kabupaten 398 (164

pemekaran),

Kota, 93 (34 hsl pemekaran)

HASIL PEMEKARAN DAERAH(Sumber; POKJA-OTDA, 2008)

TAHUN PROVINSI KABUPATEN KOTA KAB/KOTA

SEB. 1999 26 234 59 293

1999 1 34 9 43

2000 3 - - 0

2001 - - 12 12

2002 1 33 4 37

2003 1 47 2 49

2004 1 - - 0

2005 - - - 0

2006 - - - 0

2007 - 21 4 25

2008 - 28 2 30

1999-2008 7 163 33 196

JML 33 397 92 489

EVALUASI PERDA OLEH DEP. KEU & DEP. DAGRI(PERDA YG DIBATALKAN YI. PERDA YG TDK KONDUSIF)

INSTANSI JUMLAH PERDA KETERANGAN

DEP. KEUANGAN 2431 REKOMENDASI

MENKEU UNTUK

DIBATALKAN

DEP. DALAM

NEGERI

980 DIBATALKAN

MENDAGRI

Sumber; Pokja OTDA, 2009

PERDA YG DIBATALKAN

TAHUN JUMLAH %

2002 19 2%

2003 105 11%

2004 236 24%

2005 136 14%

2006 114 12%

2007 150 15%

2008 220 22%

SUMBER; POKJA OTDA, 2008,2009)

RANGKING KETERSEDIAAN INFRASTUKTUR

2008-2009Argen

tina

Indon

esia

Philip

phbin

es

Brazil Korea China Vietna

m

Thaila

nd

Malay

sia

Infrastr

uctiure

89 96 94 98 18 58 97 35 19

Roads 89 105 94 110 13 51 102 32 17

Railroa

d

76 58 85 86 7 28 66 48 17

Port 92 104 100 123 29 54 112 48 16

Air

Trans

123 75 89 101 26 74 92 28 20

Electri

city

102 82 82 58 21 68 104 43 71

Teleph

one

57 100 105 62 17 47 37 86 31

Sumber: Global Competitiveness Report 2008-2009, World Ec. Forum

MASALAH KEMISKINAN

BPS VS BANK DUNIA

„96 „98 „99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

BPS

JML 24.1 49.5 47.9 38.7 37.9 38.4 37.3 36.1 35.1 39.3 37.2 35.0

% 17.5 24.2 19.1 18.4 18.2 17.4 17.4 16.7 16.0 17.8 16.6 15.4

BANK DUNIA

JML 99.6 NA 135 125.

3

125.

2

115.

6

110 109.

1

102.

1

113.

8

105.

3

100.

7

% 50.5 NA 65.1 59.5 58.7 53.5 50.1 49 45.2 49.6 45.2 42.6

Sumber: BPS dan Bank Dunia, 2008-2009

LEVEL ANALITIKAL

Analytical Impaired

Analytical Company

Analytical Competitors

Localized

Analytical

Analytical

Aspirations

Sumber; Thomas Davenport; dlm Hardi, 2010

PENJELASAN RINGKAS 5 LEVEL ANALITIKAL

LEVEL ANALITIKAL PENJELASAN RINGKAS

Analytically Impaired

Level analisis yang paling lemah para manajer

hanya bertanya apa yg terjadi, bagaimana

pemasaran ? Dan tdk mendalam

Localized Analytics

Organisasi sdh mulai memiliki data di masing

departemen & digunakan untuk mem berpperbaiki

dep.nya, tetapi masih berpikir sektoral

Analytical Aspirations

Data dr berbagai sektor mulai dintegrasikan,rsaing

sdh melihat masa depan dg data masa lalu, sdh

memiliki tenaga profesional untk memprediksi yad

Analytical Company

Kemampuan analisi untuk membuat inovasi dan

menciptakan keunggulan bersaing pd , namun

titik berat masih kualitas produk, dsitribusi dsb

Analytical Competitors

Level tertinggi, dimana org. menempatkan

kemampuan analisis menjadi driver utamanya;

berbasis teori, database, policy & diarahkan untk

kepuasan pelanggan, membangun image yg kuat,

dan memiliki daya saing tinggi

ANALISIS PERBANDINGAN BAD

GOVERNMENT DG GOOD GOVERNANCE

Bad Government

Lamban dan reaktif

Arogan

Korup

Birokratisme

Boros

Bekerja seadanya

Enggan berubah

Kurang berorientasi pada

publik

Good Governance

Proaktif

Ramah dan Persuasif

Transparan

Mengutamakan kualitas dan

produk

Proporsional dan profesional

Bekerja secara sistemik

Pembelajaran sepanjang hayat

Menempatkan publik ditempat

utama

PARADIGMA

GOOD GOVERNANCE

GOOD PUBLIC GOVERNANCE ATAU GOOD

GOVERNANCE MENUNJUK PADA PENGERTIAN;

1. BAHWA KEKUASAAN TIDAK LAGI SEMATA-MATA DIMILIKI ATAU

MENJADI URUSAN PEMERINTAH.

2. GOVERNANCE MENEKANKAN PADA PELAKSANAAN FUNGSI

GOVERNING SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PEMERINTAH DAN

INSTITUSI LAIN,YAITU LSM, PERUSAHAAN SWASTA MAUPUN WARGA

NEGARA.

3. BAHKAN INSTITUSI NON PEMERINTAH INI DAPAT SAJA MEMEGANG

PERAN DOMINAN DALAM GOVERNANCE TERSEBUT, ATAU BAHKAN

LEBIH DARI ITU PEMERINTAH TIDAK MENGAMBIL PERAN APAPUN

“GOVERNANCE WITHOUT GOVERNMENT”

Konsepsi Good dalam GG

Pertama, Nilai-nilai yang menjujung tinggi

keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai

yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat

yang dalam pencapaian tujuan (nasional)

kemandirian, pembangunan berkelanjutan

dan keadilan sosial;

Kedua, Aspek-aspek fungsional dari

pemerintahan yang efektif dan efisien dalam

pelaksanaan tugasnya untuk mencapai

tujuan-tujuan tersebut.

Hakikat Governance

1. Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan

sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non

pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.

2. Governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam

melaksanakan penyediaan public goods dan services. Dari segi aspek

fungsional, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah

berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang

telah digariskan atau sebaliknya.

3. Governance sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan

administratif untuk mengelola urusan-urusan bangsa. Governance

adalah suatu institusi, mekanisme, proses, dan hubungan yang komplek

melalui warga negara dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan

kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya dan menengahi

atau memfasilitasi perbedaan-perbedaan di antara mereka.

PRASYARAT GOOD GOVERNANCESumber, Hasil Kajian LAN, 2007

SISTEM POLITIK, YG MEMUNGKINKAN PARTISIPASI MASY. DLM

PENGAMBILAN KEPUTUSAN SECARA LEBIH EFEKTIF;

SISTEM HUKUM, YG MAMPU MENEGAKKAN KEADILAN, MENJAMIN HAK

DAN KEWAJIBAN WN, DAN KETENANGAN

SISTEM EKONOMI, YG MAMPU MENGHASILKAN PENDAPATAN DAN

PENG. TEKNIS DG BASIS KEMANDIRIAN DAN KEBERLANJUTAN;

SISTEM SOSIAL & BUDAYA, YG MEMBERIKAN SOLUSI BAGI

KETEGANGAN OLEH PROSES PEMB. YG MENGABAIKAN KEADILAN DAN

KESELARASAN SOSIAL;

SISTEM PRODUKSI YG MENGHARGAI KEWAJIBAN MELINDUNGI

SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI PEMBANGUNAN;

SISTEM TEKNOLOGI YANG MAMPU TERUS MELAKUKAN PENELITIAN

DAN MENEMUKAN SOLUSI BARU;

SISTEM HUBUNGAN INTERNASIONAL YG MENDUKUNG POLA

PERDAGANGAN DAN KEUANGAN YANG BERKELANJUTAN; DAN

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA, YANG BERKEMAMPUAN MELAKUKAN

KOORDINASI ANTAR SEKTOR PEMBANGUNAN SERTA

MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI PELAYANAN PUBLIK

Orientasi Good Governance1. Orientasi ideal negara yang mengacu pada demokratisasi dalam

kehidupan bernegara (legitimacy, akuntabel, dsb);

2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif, efisien

dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasionalnya.

3. Memperbaiki manajemen pembangunan di negara-negara penerima

bantuan, yakni manajemen pembangunan yang sehat , efisien dan

efektif)1) Public Sector, 2). Accountability, 3). The legal frame

work for development, 4). Information, 5). Transparancy.

4. Kewajiban pemerintah melakukan pengungkapan (disclosure)

secara akurat, tepat waktu, transparan, akuntabel, dan dapat

dipertanggungjawabkan semua kinerja pemerintah terhadap

masyarakat.

TIGA DOMAIN GOVERNANCE

NEGARA/

PEMERINTAH

DUNIA USAHAMASYARAKAT

PILAR-PILAR GGNEGARA; menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yg

stabil; membuat peraturan yg efektif dan berkeadilan; menyediakan

pelayanan publik yg efektif dan akuntabel; menegakkan HAM;

melindungi lingkungan hidup; mengurus standar kesehatan dan

standar pelayanan publik;

SEKTOR SWASTA; menjalankan industri; menciptakan lapangan

kerja; menyediakan insentif bagi karyawan; meningkatkan standar

hidup masyarakat; memelihara lingkungan hidup; mentaati

peraturan; transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada

masyarakat; menyediakan kredit bagi pengembangan UKM;

MASYARAKAT MADANI; menjaga agar hak-hak masyarakat

terlindungi; mempengaruhi kebijakan publik; sarana checks and

balances pemerintah; mengawasi penyalahgunaan wewenang

sosial pemerintah; mengembangkan sdm, sarana komunikasi antar

masyarakatSumber; http://www.transparansi.or.id, 2008

Pemerintah

• Berfungsi untuk memediasi kepentingan-kepentingan yang

berkenan dengan public good.

• Menjamin suatu lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan.

• Memelihara hukum, ketertiban, dan keamanan.

• Menciptakan suatu visi dan identitas nasional.

• Mengembangkan kebijakan dan program publik.

• Menghasilkan pendapatan untuk membiayai infra struktur dan

pelayanan publik.

• Mengembangkan anggaran dan implementasinya.

• Menyediakan peraturan dan insentif bagi pasar.

Dunia Usaha Swasta

Berfungsi dalam pasar untuk

menghasilkan barang-barang.

Memberikan pelayanan.

Menciptakan pekerjaan bagi

warganegara.

Memperkuat perusahaan swasta.

Masyarakat Sipil

Menggerakkan kelompok warganegara

untuk berpartisipasi dalam aktivitas

ekonomi, sosial, dan politik.

Menyumbangkan berbagai perspektif

yang dinamis dan multi-tingkat.

Manfaat Good Governance

1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.

2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan

pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan,

profesional dan akuntabel.

3. Terhapusnya peraturan per-UU-an dan tindakan yang bersifat

diskriminatif terhadap warganegara, kelompok, atau golongan

masyarakat.

4. Meningkatkannya partisipasi masyarakat dalam pengambilan

kebijakan publik.

5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan

perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Prinsip-prinsip

Good Governance

Prinsip-prinsip Good Governance

1. Wawasan ke Depan (Visionary)

2. Keterbukaan & Transparansi

(Openness & Transparency)

3. Partisipasi Masyarakat

(Participation)

4. Tanggung Gugat

(Accountability)

5. Supremasi Hukum (Rule of

Law)

6. Demokrasi (Democracy)

7. Profesionalisme & Kompetensi

(Professionalism &

Competency)

8. Daya Tanggap

(Responsiveness)

9. Keefisienan & Keefektifan

(Efficiency & Effectiveness)

10. Desentralisasi

(Decentralization)

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha

Swasta dan Masyarakat (Private

Sector & Civil Society

Partnership)

12. Komitmen pada Pengurangan

Kesenjangan (Commitment to

Reduce Inequality)

13. Komitmen pada Perlindungan

Lingkungan Hidup

(Commitment to Environmental

Protection)

14. Komitmen pada Pasar yang Fair

(Commitment to Fair Market)

INDIKATOR GG1. VISI, MISI, DAN STRATEGI YG JELAS,

DUKUNGAN UNTUK

MEWUJUDKANNYA;

2. TERSEDIANYA INFORMASI YG

AKURAT DAN TEPAT WAKTU;

3. PEMBERDAYAAN MASY. DAN

KEIKUTSERTAAN DLM PROSES

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

4. KESESUAIN ANTARA

PELAKSANAAN DG STANDAR DAN

PROSEDUR;

5. ADANYA KEPASTIAN & PENEGAKAN

HUKUM, KEPATUHAN;

6. KEBEBASAN MENYAMPAIKAN

ASPIRASI DAN BERORGANISASI,

KESEMPATAN YG SAMA

7. AHLI, KINERJA TINGGI, TAAT AZAS,

KREATIF, INOVATIF, ETIKA.

8. TERSEDIANYA MODEL PELAYANAN

YG MUDAH DIPAHAMI MASY.,

KECEPATAN DLM TINDAK LANJUT

9. NILAI GUNA TINGGI, WAKTU YG

TEPAT, EKONOMIS

10. ADANYA KEJELASAN TUGAS DAN

WEWENANG DLM BERBAGAI

TINGKATAN

11. PEMBERDAYAAN DUNIA USAHA &

MASY. DLM LAYANAN UMUM

12. LANGKAH2 KEBIJAKAN PEMEMUHAN

KEBUTUHAN MASY.

13. PENEGAKAN PD PRINSIP2

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

14. TIDAK ADA MONOPOLI,

BERKEMBANGNYA EKONOMI

KERAKYATAN

1. Wawasan ke Depan (Visionary)

Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator

Adanya kejelasan setiap tujuan

kebijakan dan program;

Adanya dukungan dari pelaku

untuk mewujudkan visi.

Perangkat/kebijakan yang

memberikan kekuatan hukum

pada perencanaan yang berisi visi

dan strategi (dalam bentuk

Keputusan menteri/Pimpinan,

Keputusan Pimpinan Daerah.

Peraturan Menteri atau Peraturan

Daerah;

Adanya peraturan yang memuat

dokumen perencanaan yang

terukur;

Proses penentuan visi dan

strategi secara partisipatif.

2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &

transparency)


Tersedianya informasi yang

memadai pada setia proses

penyusunan dan implementasi

kebijakan publik;

Adanya akses pada informasi yang

siap, mudah dijangkau, bebas

diperoleh, dan tepat waktu.

Peraturan yang menjamin hak untuk

mendapatkan informasi;

Pusat/balai informasi;

Website (e-government, e-

procurement, dsb);

Iklan layanan masyarakat;

Media cetak dan elektronik;

Papan pengumuman;

Pameran pembangunan.

59

3 Partisipasi Masyarakat (Participation)


Adanya pemahaman penyelenggara

negara tentang proses/metode

partisipatif;

Adanya pengambilan keputusan yang

didasarkan konsensus bersama.

Pedoman pelaksanaan proses

partisipatif;

Mekanisme/peraturan untuk

mengakomodasi kepentingan yang

beragam;

Forum konsultasi dan temu publik,

termasuk forum stakeholders;

Media massa nasional maupun media

lokal sebagai sarana penyaluran

aspirasi masyarakat.

4 Tanggung Gugat (Accountability)


Adanya kesesuaian antara

pelaksanaan dengan standar

prosedur pelaksanaan;

Adanya sanksi yang ditetapkan atas

kesalahan atau kelalaian dalam

pelaksanaan kegiatan;

Adanya output dan outcome yang

terukur.

Adanya Standard Operating

Procedure (SOP) dalam

penyelenggaraan urusan

pemerintahan atau dalam

penyelenggaraan

kewenangan/pelaksanaan kebijakan;

Mekanisme pertanggungjawaban

Laporan tahunan;

Laporan pertanggungjawaban;

Sistem pemantauan kinerja

penyelenggara negara;

Sistem pengawasan;

Mekanisme reward and punishment.

5. Supremasi Hukum (Rule of Law)


Adanya peraturan perundang-

undangan yang tegas dan

konsisten;

Adanya penegakan hukum yang

adil dan tidak diskriminatif;

Adanya penindakan terhadap

setiap pelanggar hukum;

Adanya kesadaran dan kepatuhan

kepada hukum.

Peraturan perundang-undangan;

Sistem peradilan pidana yang

terpadu/terintegrasi (kepolisian,

kejaksaan, pengadilan);

Reward and punishment yang

jelas bagi aparat penegak hukum

(kepolisian, kehakiman,

kejaksaan);

Sistem pemantauan dan

pengawasan terhadap lembaga

penegak hukum yang dilakukan

secara obyektif, independen, dan

mudah diakses publik;

Sosialisasi peraturan perundang-

undangan.

62

6. Demokrasi (Democracy)


Adanya hak-hak dasar rakyat

seperti hak berkumpul, berserikat,

dan mengeluarkan pendapat;

Adanya kesamaan di depan

hukum;

Adanya kesempatan yang sama

untuk turut serta dalam

pengambilan keputusan kebijakan

publik;


untuk memperoleh berbagai

informasi publik;


untuk berusaha dan berprestasi


untuk berinovasi, berkreasi dan

berproduktifitas.

Peraturan yang menjamin adanya

hak dan kewajiban yang sama bagi

anggota masyarakat untuk turut

serta dalam pengambilan

keputusan kebijakan publik.

63

7. Profesionalisme & Kompetisi

(Profesionalism & Competency)


Berkinerja tinggi;

Taat asas;

Kreatif dan inovatif;

Memiliki kualifikasi di

bidangnya.

Standar kompetensi yang

sesuai dengan fungsinya;

Kode etik profesi;

Sistem reward and

punishment yang jelas;

Sistem pengembangan

sumberdaya manusia (SDM);

Standar dan indikator kinerja.

8. Daya Tanggap (Responsiveness)


Tersedianya layanan pengaduan,

baik berupa crisis center, Unit

Pelayanan Masyarakat (UPM),

kotak saran, dan surat pembaca

yang mudah diakses masyarakat;

Adanya standar dan prosedur

dalam menindaklanjuti laporan dan

pengaduan.

Standar pelayanan minimal;

Prosedur dan layanan pengaduan

hotline;

Fasilitas akses informasi yang

bebas biaya.

65

9. Efisiensi & Efektivitas (Efficiency &

Effectiveness)


Terlaksananya administrasi

penyelenggaraan negara yang

berkualitas dan tepat sasaran

dengan penggunaan sumberdaya

yang optimal;

Melakukan monitoring dan evaluasi

untuk perbaikan;

Berkurangnya tumpang tindih

penyelenggaraan fungsi

organisasi/unit kerja.

Standar dan indikator kinerja untuk

menilai efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan;

Survei-survei kepuasan

stakeholders;

Peraturan organisasi dan tata

laksana penyelenggaraan negara

yang efektif dan efisien;

Program kerja yang tidak tumpang

tindih.

66

10. Desentralisasi (Decentralization)


Adanya kejelasan pembagian

tugas dan wewenang antar tingkat

pemerintahan dan antar tingkatan

jabatan di daerah sesuai dengan

PP Pembagian Urusan Pemerintah

sebagai revisi PP No. 25 tahun

2000;

Adanya kejelasan standar dalam

pemberian dukungan terhadap

pelayanan masyarakat (Standar

Pelayanan Minimal).

UU No. 32 Tahun 2004 mengenai

Pemerintahan Daerah;

UU No. 33 Tahun 2004 mengenai

Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

Rancangan PP tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemprov, dan Pemda Kabupaten/Kota

sebagai revisi dari PP No. 24 Tahun 2000;

Rancangan PP mengenai Penataan

Kelembagaan Pemda sesuai dengan revisi

PP No. 8 Tahun 2003;

Perda mengenai Urusan Wajib Pemerintah

Daerah;

Perda mengenai Struktur Organisasi

Daerah;

Peraturan pendanaan dan standar operasi

yang mendukung aparat (pemerintah dan

pemda) dapat melakukan pelayanan

sesuai dengan standar yang ada.67

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta &

Masyarakat (Private Sector & Civil Society

Partnership)


Adanya pemahaman aparat

pemerintah tentang pola-pola

kemitraan;

Adanya lingkungan yang kondusif

bagi masyarakat kurang mampu

(powerless) untuk berkarya;

Terbukanya kesempatan bagi

masyarakat/dunia usaha swasta

untuk turut berperan dalam

penyediaan pelayanan umum;

Adanya pemberdayaan institusi

ekonomi lokal/usaha mikro, kecil,

dan menengah.

Peraturan-peraturan dan

pedoman yang mendorong

kemitraan pemerintah - dunia

usaha swasta - masyarakat;

Peraturan-peraturan yang

berpihak pada masyarakat kurang

mampu;

Program-program pemberdayaan.

12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan

(Commitment to Reduce Inequality)


Adanya kebijakan yang

berorientasi pada pemenuhan

kebutuhan dasar bagi masyarakat

secara seimbang (subsidi silang

affirmative action);

Tersedianya layanan-layanan/

fasilitas-fasilitas khusus bagi

masyarakat tidak mampu;

Adanya kesetaraan dan keadilan

gender;

Adanya pemberdayaan kawasan

tertinggal.

Peraturan-peraturan yang berpihak pada

pengurangan kesenjangan secara

regional, ekonomi, hukum, dan

kebijakan mengenai penanggulangan

kemiskinan, pemberdayaan gender,

masyarakat kurang mampu, dan

kawasan tertinggal;

Program-program kebijakan moneter

dan fiskal, sistem hukum yang

transparan, pembangunan regional,

pemberdayaan gender, masyarakat

kurang mampu, dan kawasan tertinggal;

Pelaksanaan sistem pemantauan dan

evaluasi yang mendukung pelaksanaan

strategi dan kebijakan yang terkait

dengan pengurangan kesenjangan dan

berbagai bidang pembangunan.

69

13. Komitmen pada Lingkungan Hidup

(Commitment to Environment Protection)


Menurunnya tingkat pencemaran

dan kerusakan lingkungan;

Adanya keikutsertaan masyarakat

dalam melestarikan lingkungan

hidup.

Peraturan dan kebijakan yang

menjamin perlindungan dan

pelestarian sumberdaya alam dan

lingkungan hidup;

Forum kegiatan peduli

lingkungan;

Ketentuan insentif dan disinsentif

dalam pemanfaatan sumberdaya

alam dan perlindungan lingkungan

hidup.

70

14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to

Fair Market)


Berkembangnya ekonomi

masyarakat;

Terjaminnya iklim kompetisi yang

sehat.

Berbagai peraturan dan kebijakan

mengenai persaingan usaha yang:

Menjamin iklim kompetisi yang

sehat;

Mengendalikan dan mengarahkan

investasi pemerintah, investasi

swasta yang mendorong

peningkatan kesempatan

berusaha;

Adanya affirmative action dari

pemerintah untuk mendorong

kesempatan berusaha bagi

pengusaha kecil dan menengah.

71

AGENDA GOOD GOVERNANCE

AGENDA POLITIK

AGENDA ADMINISTRASI *)

AGENDA EKONOMI

AGENDA SOSIAL

AGENDA HUKUM

CATATAN: *) REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA

HAKIKAT REFORMASI

Jeremy Benthan (filsuf kelahiran Inggris), 250tahun yang lalu, mengingatkan , bahwaberbagai penyelewengan sangat mungkinterjadi pada lembaga yang tidak terbuka.Hanya dengan reformasi birokrasi,keterbukaan publikasi yang proporsionaltermasuk di lembaga peradilan, pengawasandan keadilan yang diarahkan padakesejahtaeraan masyarakat itu bisa terwujud.

REFORMASI

ADMINISTRASI NEGARA

Administrative

Governance

Reformasi Administrasi

ADMINISTRATIVE GOVERNANCE Terciptanya

birokrasi yang bersih, profesional, dan netral, melalui:

Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat

dan daerah yang mampu mendukung pembangunan

nasional.

Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan HAM

yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, serta

tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan

kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.

Reformasi AdministrasiPOLITICAL GOVERNANCE Terwujudnya Indonesia yang

demokratis, melalui:

Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan

demokrasi.

Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan

politik.

Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitik beratkan

pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan.

Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan

politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan

hukum, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi

yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional.


ECONOMIC GOVERNANCE Terwujudnya bangsa yang

berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur

dan sejahtera, melalui :

Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesi-nambungan

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan

dalam pembangunan.

Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif di berbagai wilayah Indonesia.

Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam

untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan

nasional.


SOCIETAL & CULTURAL GOVERNANCE

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak

mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab

Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan

berkeadilan

Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari

TUNTUTAN KUALITAS PROFESIONALISME

APARATUR PEMERINTAH

ENTREPRENEURIAL PROFESSIONALISM kemampuan

memanfaatkan peluang-peluang untk pertumbuhan ekonomi,

keberanian mengambil resiko, dan kemampuan menggeser alokasi

sumber dari kegiatan yg berproduktivitas rendah ke yg tinggi

MISSION DRIVEN PROFESSIONALISM mengambil keputusan yg

mengacu pd misi yg ingin dicapai

ENVIRONMENTAL SCANNING PROF kemampuan mengindentifikasi

berbagai potensi dan input bagi proses pembangunanmobilisasi

sumber secara optimal.

EMPOWERING PROFESSIONALISM kemampuan menfasilitasi

masyarakat agar tumbuh & berkembang dg kekuatan sendiri.

AWAS … !!

Negara-negara ini Sulit untuk Maju

1. Yang pernah menjadi negara jajahan bangsa lain

(Taylor dan Hudson, 1972, Bertocchi, 1996, Mauro

1997, Todaro, 2002).

2. Yang memiliki Sumber Daya Alam melimpah (Sachs

dan Warner, 2001, Hodler, 2004).

3. Yang memiliki banyak etnis (Shleifer dan Vishny 1993,

Mauro 1994, Todaro, 2002).

4. Yang tengah mengalami masa transisi dari

pemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi

pasar (Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin, dan Moises

Naim,1999).

KESIMPULAN PENERAPAN GG DI INDONESIA• 1. SECARA UMUM PELAKSANAAN GG CUKUP BAIK (LAKIP, PENYELENGGARA NEGARA MENJADI

TERSANGKA KORUPSI, DSB)

• 2. BEBERAPA FAKTOR PENDORONG GG CUKUP BAIK; REFORMASI BIROKRASI, ANGGARAN

BERBASIS KINERJA, EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEG/DAERAH, PERAN SERTA MASY.,

AGENDAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KEDISIPLINAN PEMIMPIN, KOMITMEN PARA PIMPINAN,

KETEGASAN PIMPINAN DLM MENERAPKAN HUKUMAN & HADIAH;

• 3. HAMBATAN; KESEJAHTERAAN PEGAWAI, TDK ADA KESATUAN KONSEP PEM.PUSAT

(BAPPENAS-DDN – MENPAN) SHG PRINSIP2 GG SULIT DITERAPKAN, PERILAKU BIROKRASI,

RENDAHNYA KUALITAS BUDAYA KERJA, POLA KARIR TDK JELAS, INKONSISTENSI KEBIJAKAN,

DSB

• 4. DUNIA USAHA MASIH MERASAKAN PELAYANAN YG TERKENDALA DG BIROKRATISME

• 5. KALANGAN LSM DAN PERGURUAN TINGGI MERUPAKAN PIHAK YG SKEPTIS DAN PESIMIS

TERHADAP PENERAPAN GG

• 6. MEDIA MASA BELUM SEPENUHNYA MENDUKUNG PELAKSANAAN GG (LEBIH BANYAK MENCACI

DARI PADA MEMBERIKAN SOLUSI)

• 7. NAMUN TERDAPAT KESAMAAN PENDANGAN DARI BERBAGAI KALANGAN TTG PENTINGNYA

NILAI-NILAI LOKAL (LOCAL WISDOM) DLM MENDORONG GG.

SARAN MENUJU GOOD GOVERNANCE

1. SAMAKAN PLATFORM/PERSEPSI, TUJUAN, SASARAN,RENCANA TINDAK;

2. TERAPKAN 4 C (CONCEPT YG JELAS, PRAGMATIS,KOMPREHENSIF DAN INOVATIF; COMPETENCE,CONNECTIONS, COMMITMENT;

3. LAKSANAKAN 4W (WELL PLANNED, WELL ORGANIZED,WELL ARRANGED, AND WELL CONTROLLED)

4. BERSAMA 4C DAN 4W, TEGAKKAN 2K, YAITUKONSISTEN DAN KESERIUSAN, DAN UBAHLAH MIND-SET DAN CULTURE-SET, MENUJU BUDAYA KERJAPRODUKTIF, INOVATIF, EFISIEN DAN EFEKTIF.

BEBERAPA CATATAN AKHIR1. Dalam kolaborasi yg dibangun, negara/pemerintah tetap bermain sebagai figur kunci

namun tidak mendominasi, serta memiliki kapasitas mengkoordinasi (bukan

memobilisasi) untuk mencapai tujuan-tujuan publik;

2. Transformasi kekuasaan dari “kekuasaan atas” menjadi “kekuasaan untuk”

menyelenggarakan kepentingan, memenuhi kebutuhan, dan menyelesaikan masalah

publik;

3. Negara, NGO, swasta, dan masyarakat lokal merupakan aktor-aktor yh memiliki

posisi dan peran yg saling menyeimbangkan /setara

4. Mendisain ulang struktur dan kultur organisasinya agar siap dan mampu menjadi

katalisator bagi institusi lainnya untuk menjalin sebuah kemitraan yang kokoh,

otonom dan dinamis;

5. Melibatkan semua pilar masyarakat dalam proses kebijakan mulai dari formulasi,

implementasi, dan evaluasi kebijakan serta penyelenggaraan layanan publik;

6. Negara harus mampu meningkatkan kualitas responsivitas, adaptasi, dan

akuntabilitas publik dalam menyelenggarakan kepentingan, pemenuhan kebutuhan,

dan penyelesaian masalah publik.

disajikan oleh - diklatpimlan.files.wordpress.com · perubahan situasi politik pemerintahan...

Documents