disampaikan oleh: direktur perencanaan kawasan...
TRANSCRIPT
disampaikan oleh:Direktur Perencanaan Kawasan Kehutanan
Kementerian KehutananJakarta, 29 Juli 2011
Hutan : suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumber daya alam
hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang
satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan
(Pasal 1 angka 2 UU No. 41 Tahun 1999)
Kawasan hutan : wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan olehpemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap(Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999)
Pengertian Hutan = Kawasan Hutan
1980 - 1992 1992 - 1999 1999 - 2005< 1980
UU No.
41/1999
UU No.
24/1992
UU No.
5/1967
Hutan register
Penunjukan
partialTGHK
Paduserasi
RTRWP -
TGHK
Usulan Perubahan
Kawasan Hutan dalam
Review RTRWP/K
dan Pemekaran
Penunjukan
Kawasan
Hutan
UU No.
5/1990
UU No. 32/2004
UU No. 26/2007
2004 - 2007
LUAS KAWASAN DAN KONDISI PENUTUPAN HUTAN INDONESIA
Fungsi Luas (Jt Ha)
HHK 23.523.472
HL 31.595.082
HP 36.736.370
HPT22.343.819
HPK 22.744.932
Total 136.943.675
Tutupan Lahan Luas (Jt Ha)
Primer 45.574.936
Sekunder 43.304.426
Tanaman 3.603.728
Non Hutan 44.460.584
Total 136.943.675
RTRW
STRUKTUR RUANG
POLA RUANG
1. Sistem perkotaan
2. Sistem transportasi
3. Sistem energi
4. Sistem telekomunikasi
5. Sistem sumber daya air.
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya
1. Perlindungan Kawasan bawahannya:
– Kawasan hutan lindung
– Kawasan Bergambut
– Kawasan resapan air
2. perlindungan setempat
3. KSA/KPA, dan cagar budaya
4. Rawan bencana alam
5. Kawasan lindung geologi, dan lainnya
1. Kawasan hutan produksi
2. Kawasan hutan rakyat
3. Kawasan pertanian
4. Kawasan perikanan
5. Kawasan pertambangan
6. Kawasan industri
7. Kawasan pariwisata
8. Kawasan pemukiman dan atau
9. Kawasan lainnya
POSISI KAWASAN HUTAN DI DALAM RTRW
Ranperda RTRW
UU 26/2007
Tidak ada Peruba-han Kawasan htn.
Ada Perubahan Kawasan
UU 41/1999
Menteri Kehutanan
DPR RI
Menteri Kehutanan
Persetujuan Substansi
Kehutanan
Persetujuan
Hasil Peneli-tian Terpadu
Gubernur
Tim Terpadu
Selesai Proses DPR Proses Timdu dan PersiapanPenelitan Terpadu
(13 Provinsi) (3 Provinsi) (17 Provinsi)
Ada Perubahan:1. Kalsel2. GorontaloTdk Ada Perubahan:3. Lampung4. Jateng5. DIY6. Bali7. NTB8. Sulsel9. Jabar10. Banten11. Jatim12. NTT13. DKI
1. Kalteng2. Sumbar3. Sultra
1. Kaltim2. Kalbar3. Riau4. Kepri5. Bengkulu6. Jambi7. Babel8. Papua9. Aceh10. Sumut11. Sulut12. Sulteng13. Sulbar14. Maluku15. Papua Barat16. Sumsel17. Malut
• Sebagian besar revisi RTRW berimplikasi perubahanperuntukan/status maupun fungsi kawasan hutan >>> dampak thdkepastian usaha
• Perubahan kawasan hutan yang diusulkan berskala besar
• Usulan tidak dilengkapi hasil kajian teknis dan data spasial rencanaserta realisasi pemanfaatan ruang
• Konflik kepentingan antar lembaga (tumpang tindih perizinan, izinpenggunaan tanpa melalui prosedur pelepasan, dsb)
• Pemekaran desa & wilayah administrasi yg mendesak kawasanhutan
UPAYA TINDAK LANJUT
1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mempercepat prosespengusulan Review RTRWP dan Updating Data KH;
2. Mengkomunikasikan perlunya proses multi pihak dalam review RTRWP kehutanan termasuk proses kajian oleh Timdu;
PERMASALAHAN TATA RUANG KAWASAN HUTAN
PERENCANAAN KAWASAN HUTAN
(RKTN 2011-2030)
TINDAK LANJUT PENATAAN RUANG
KAWASAN HUTAN
Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan
Kawasan Hutan
KAWASAN HUTAN
INDONESIA
IUPHHK-HA
(24.877.255 Ha) IUPHHK-RE
(185.005 Ha)
HTR
(631.628 Ha)
IUPHHBK-HT
(21.620 Ha)
IPPKH
(623.287 Ha)
PelepasanKebun dan
Transmigrasi(5.929.448 Ha)
Hutan Desa
(3.399 Ha )
HKM
(43.387 Ha)
IUPHHK-HT
(9.393.535 Ha)
PETA MORFOLOGI DAS
PETA KAWASAN HUTAN
PETA DASAR
TEMATIK
KEHUTANAN (PDTK)
Peta Dasar
ARAHAN SPASIAL
1
2
3
4
Peta Tematik (21
tema)
PETA PENUTUPAN LAHAN
LAHAN
PETA SEBARAN GAMBUT
5
PETA PEMANFAATAN
6
PETA PENGGUNAAN
DAN PELEPASAN KH
PETA LAHAN KRITIS
KRITERIA
Kawasan Untuk Konservasi
Kawasan Untuk Hutan Alam danLahan Gambut
Kawasan Untuk Rehabilitasi
Kawasan Untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar
Kawasan Untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil
Kawasan untuk Non Kehutanan
1
2
3
4
5
6
2
1
Analisis Kawasan Dalam Rangka
Penentuan Arahan Pemanfaatan Kawasan
No. Arahan Pemanfaatan
1Kawasan untuk
Konservasi
Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk konservasi sumber daya
hutan. Dalam pengelolaannya tetap mempertimbangkan aspek ekonomi,
sosial dan lingkungan dan mempertimbangkan aspek pemanfaatan,
perlindungan dan pengawetan
2
Kawasan untuk
Perlindungan Hutan
Alam dan Lahan
Gambut
Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk melindungi ekosistem
hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Pemanfaatan kedepan
dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya. Skema-
skema perdagangan karbon dapat diarahkan melalui pemanfatan
kawasan ini.
3Kawasan untuk
Rehabilitasi
Kawasan hutan ini penekanannya diarahkan untuk percepatan rehabilitasi
karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas
pertambangan. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat
dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya.
4
Kawasan untuk
Pengusahaan Hutan
Skala Besar
Kawasan hutan ini tujuan utamanya diarahkan untuk pengusahaan hutan
skala besar (korporasi) dengan berbagai skema, antara lain IUPHHK-
HA/HT/RE.
5
Kawasan untuk
Pengusahaan Hutan
Skala Kecil
Kawasan Hutan ini tujuan utamnya diarahkan untuk pengusahaan hutan
skala kecil (masyarakat) dengan berbagai skema (HTR, HKm, HD). Pada
kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap
sumber daya hutan menjadi terbuka.
6Kawasan untuk Non
Kehutanan
Kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk hutan rakyat dan
untuk memenuhi kebutuhan sektor non kehutanan. Prosesnya tetap
melalui prosedur perundangan yang berlaku.
Hasil Analisis Kondisi eksisting Kawasan (Per Fungsi)
Skenario Optimis: Luas kawasan hutan dapat dipertahankan dan konflik dapat diselesaikan.
Skenario Rasional:Kepastian luas kawasan hutan yang secara efektif dapatdimanfaatkan sekitar 80% dengan konflik yang minimal
SKENARIO KEBUTUHAN RUANG
Analisis empiris proses review tata ruang yang sudah dan
sedang berjalan, dukungan untuk sektor lain serta
penyelesaian konflik masyarakat di dalam dan sekitar
hutan berpotensi mengurangi 20% dari luas kawasan
hutan.
ARAHAN/RENCANA
FUNGSI KAWASAN (juta Ha)Rasionalisasi
Kawasan HK HLHP
TETAP TERBATAS KONVERSI
Kawasan Konservasi 23,20 - - - -
Kawasan Hutan
Alam dan Lahan
Gambut
- 22,91 1,45 0,61 3,42
Kawasan untuk
Rehabilitasi 3,62 4,14 2,78 2,23 0,75 20% dari luas
rehabilitasi dan
pemanfaatan di
HL dan HP
** 14.28 juta ha
Kawasan
Pengusahaan Hutan
Skala Besar
- - 26,18 20,17 8,18
Kawasan
Pengusahaan Hutan
Skala Kecil
- 1,81 2,19 1,45 1,53
Kawasan untuk Non
Kehutanan - - - - 4,06
Jumlah 26,82 28,86 32,60 24,46 17,94 18.34
Analisis Luas Efektif/Rasionalisasi Kawasan Hutan s/d 2030
Perubahan peruntukan di dalam kawasan HL dan HP dilakukan untuk permukiman dan resolusikonflik lahan dan diarahkan pada areal non produktif melalui perubahan tata ruang dan perubahanparsial
** Bandingkan pengurangan 20% dari luas kawasan (14,28 jt ha) dengan luas usulan perubahankawasan hutan dalam RTRWP seluas 15,49 jt ha)
• Pertumbuhan penduduk dan pembangunan nasional berdampak pada
meningkatnya kebutuhan akan lahan. salah satu pilihannya adalah berasal dari kawasan hutan melalui perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.
• Dalam rangka menunjang pembangunan di luar kehutanan, Kementerian Kehutanan telah mencadangkan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) untuk pembangunan non kehutanan antara lain untuk
perkebunan, peternakan, pertanian, permukiman transmigrasi, pembangunan infrastruktur, waduk, pengembangan wilayah, dll.
• Perubahan peruntukan (pelepasan) kawasan hutan yang sinifikan antara lain
diperuntukan bagi pengembangan usaha perkebunan dan permukiman transmigrasi.
• Pelepasan kawasan hutan tersebut dimulai dengan pemberian persetujuan
prinsip yang kemudian diikuti dengan keputusan (SK) pelepasan kawasan hutan.
ARAHAN INDIKATIF RKTN 2011-2030 – PULAU SUMATERA
Arahan/Rencana Fungsi Kawasan
Total HK HL HP HPT HPK
Kawasan Konservasi 4.494.315 - - - - 4.494.315
Kawasan Hutan Alam dan Lahan Gambut
- 3.435.652 495.538 223.847 241.956 4.396.993
Kawasan Untuk Rehabilitasi 962.789 1.925.771 1.059.832 1.046.487 128.639 5.123.518
Kawasan Pengusahaan Hutan Skala Besar (Hutan Alam/Hutan Tanaman)
- - 4.857.055 2.076.588 369.978 7.303.621
Kawasan Pengusahaan Hutan Skala Kecil (Masyarakat)
- 261.582 840.855 484.287 104.704 1.691.428
Kawasan Untuk Non Kehutanan - - - - 2.900.562 2.900.562
TOTAL 5.457.103 5.623.006 7.253.280 3.831.209 3.745.838 25.910.437
Hasil Analisis Kondisi Eksisting Kawasan (Per Fungsi)
PULAU SUMATERA
Kawasan
Konservasi
17%
Kawasan Hutan
Alam dan Lahan
Gambut
17%
Kawasan Untuk
Rehabilitasi
20%
Kawasan
Pengusahaan
Hutan Skala
Besar (Hutan
Alam/Hutan
Tanaman)
28%
Kawasan
Pengusahaan
Hutan Skala
Kecil
(Masyarakat)
7%
Kawasan Untuk
Non Kehutanan
11%
ARAHAN INDIKATIF PEMANFAATAN KAWASAN
HUTAN DI PULAU SUMATERA
Pada Ekosistem Rimba
sebagian besar
pemanfaatannya adalah
untuk konservasi dan
sebagian untuk fungsi
perlindungan serta
budidaya.
Keberhasilan
pengelolaan ekosistem
rimba sangat tergantung
pada partisipasi
kabupaten yang arealnya
masuk dalam kawasan
tersebut.
Kontribusi sektor kehutanan tidak hanya berupa log/kayu
Hutan sebagai “life supporting system” (sistem penyangga kehidupan) hutan sebagai prasyarat berkembangnya seluruh sektor belum diperhitungkan konsep PDB/PDRB Hijau
Banyak produk kehutanan yang tidak diperhitungkan sebagai kontribusi sektor kehutanan dalam perhitungan PDB Nasional ekowisata, pulp, furniture, kertas dll.
Direktorat Perencanaan Kawasan HutanDirektorat Jenderal Planologi KehutananKementerian KehutananGedung Manggala Wanabakti, Blok I, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270Telp. 021-5720295 – Fax. 021-5720216
terima kasih