disampaikan oleh : drs. s.kuspriyomurdono, m.si
DESCRIPTION
PE NGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL. Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si. Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 20 13. File : Pengembangan Karier Jabatan Fungsional - Kem KP-22 Agust 20 13. 4.467.982 orang. PENDAHULUAN. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/1.jpg)
1
Disampaikan oleh :Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si.
Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara
Jakarta, 2013File : Pengembangan Karier Jabatan Fungsional-Kem KP-22 Agust 2013
![Page 2: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/2.jpg)
PENDAHULUAN
4.467.982 orang
Jumlah Pejabat Fungsional Umum dengan tingkat pendidikan mulai dari SD s/d Pasca Sarjana = 1.977.430 (44,26%)
•Struktural •Fungsional Tertentu•Fungsional Umum
= 238.462 ( 5,34%)
= 2.252.090 (50,40%)
= 1.977.430 (44,26%)
Jumlah Pejabat Fungsional Umum dengan tingkat pendidikan mulai dari SLTA s/d Pasca Sarjana = 1.798.551 (40,25%) yang dapat diangkat dalam jabatan Fungsional
Tertentu
A. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (kondisi 1 Jan 2013)
![Page 3: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/3.jpg)
B.B. PNS YANG MENDUDUKI JFU PNS YANG MENDUDUKI JFU UNTUK DAPAT DIANGKAT UNTUK DAPAT DIANGKAT
KE DALAM JFTKE DALAM JFT
SLTA Diploma Sarjana
Pasca Sarjana
![Page 4: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/4.jpg)
4
( Pasal 17 Ayat 2 UU No. 43 Tahun 1999 )
PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat
Pengangkatan dlm jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, sesuai :
* Kompetensi
* Prestasi kerja
* Jenjang pangkat
* Syarat obyektif lainnya
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
![Page 5: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/5.jpg)
5
PNSdiangkat dalam jabatan dan pangkat
Jabatan strukturalJabatan fungsional
![Page 6: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/6.jpg)
66
•Manajerial•Fasilitatif
PP. No. 100 Th 1999PP. No. 13 Th. 2002
Perampingan Struktural
•Mandiri•Teknis•Subtantif
PP. No. 16 Th 1994 jo.
PP. No. 40 Th 2010Keppres No. 87 Th. 1999
Pemerkayaan/Pengembangan
fungsi
120 Jab Fung
PP. No.41 Th. 2007
JF Umum
JF Tertentu
staf
KEBIJAKAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
PengangkatanDalamjabatan
PNSProfesional
struktural
![Page 7: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/7.jpg)
77
Catatan : Jabatan fungsional umum (non angka kredit)
JABATAN FUNGSIONAL :keahlian dan/atau keterampilanspesialistik dan mandiri serta mempunyai kode etik
JABATAN STRUKTURAL :kepemimpinan dan manajerialserta mempunyai kode etik
KOMPETENSI INTIJABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
![Page 8: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/8.jpg)
MEKANISME POLA KARIER PNSMEKANISME POLA KARIER PNS
a. Perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional dan dari jabatan fungsional ke struktural baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal serta perpindahan wilayah kerja;
b. Perpindahan jabatan secara horizontal adalah perpin-dahan jabatan pada tingkat eselon dan pangkat jabatan yang sama;
c. Perpindahan jabatan secara vertikal adalah perpin-dahan yang bersifat kenaikan jabatan (promosi);
d. Perpindahan jabatan secara diagonal adalah perpin-dahan dari jabatan struktural ke fungsional.
![Page 9: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/9.jpg)
9
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
1. Kedudukan dalam organisasi jelas
2. Tugas terstruktur dan berjenjang
3. Kemandirian dalam tugas diakui
4. Pengembangan sistem kompensasi
5. Pembentukan nilai melalui etika profesi
6. Kepangkatan tidak terbatas pada jenjang pendidikan seperti halnya jabatan fungsional umum
7. Untuk kenaikan pangkat bisa melampaui pangkat atasan langsung
8. Tidak perlu ujian dinas untuk setiap kenaikan golongan
9. Sepanjang terpenuhi AK yang dipersyaratkan bisa naik pangkat setiap 2 tahun
10.Memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan JFU
![Page 10: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/10.jpg)
10
PERMASALAHAN JABATAN FUNGSIONAL
1. PNS kurang tertarik menduduki jabatan fungsional;
2. Tunjangan jabatan fungsional dirasakan kurang memadai dibanding dengan jabatan struktural;
3. Kewenangan yang ada pada jabatan struktural di-anggap cukup besar dan memiliki prestise dibanding jabatan fungsional;
4. Diklat penjenjangan jabatan fungsional belum jelas;
5. Masih dipandang sbg jabatan alternatif;
6. Dinamika sekedar utk memperpanjang BUP;
7. Belum kuatnya komitmen pimpinan dalam mengembangkan jabatan fungsional.
![Page 11: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/11.jpg)
11
TUJUAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL
1. Peningkatan Produktivitas Kerja PNS
2. Peningkatan Produktivitas Unit kerja
3. Peningkatan Karier PNS
4. Peningkatan Profesionalisme PNS
![Page 12: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/12.jpg)
12
1. Mempunyai Metodologi
2. Memiliki Etika Profesi
3. Dapat disusun dlm jenjang jabatan
4. Bersifat Mandiri
5. JF tsb diperlukan dalam tupoksi Organisasi
PRINSIP DASAR PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL
![Page 13: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/13.jpg)
13
KONSEKUENSI PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
Organisasi Menjadi Datar ( flat ) dan
mengedepankan peran jabatan fungsional ( kelompok JF )
![Page 14: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Utama
Madya
Muda
Pertama
Penyelia
Pelaksana L
Pelaksana
Pelaksana P
* * ( JS )( JS )( 4 th )
( 4 th )
POLA KARIER DALAM JABATAN FUNGSIONAL
![Page 15: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/15.jpg)
15
PENGANGKATAN DALAMJABATAN FUNGSIONAL
impassing / penyesuaian mengisi formasi yang lowong ( cpns )
perpindahan diagonal dr jabstruk/jabfung lain
![Page 16: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/16.jpg)
16
1. Menyusun Naskah Akademik2. Menyusun Matrik Butir-Butir Kegiatan3. Melakukan Uji Petik dengan penyebaran kuesioner dan
wawancara4. Tabulasi hasil uji petik5. Validasi penentuan tarif/bobot Angka Kredit6. Penuangan kedalam Rancangan Peraturan Menpan7. Pertimbangan teknis Kepala BKN8. Penetapan Jabatan Fungsional dgn Peraturan Menpan 9. Penetapan Peraturan Bersama Instansi Pembina Jabat-an
Fungsional dan Kepala BKN (Petunjuk Pelaksanaan) 10. Penetapan Petunjuk Teknis oleh Instansi Pembina Jabatan
Fungsional
TAHAPAN DALAM PENYUSUNANJABATAN FUNGSIONAL
![Page 17: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/17.jpg)
17
1. Menetapkan formasi2. Menetapkan standar kompetensi3. Pengusulan tunjangan4. Melakukan sosialisasi5. Penyusunan kurikulum Diklat6. Penyelenggaraan Diklat7. Pengembangan sistem informasi8. Fasilitasi pelaksanaan9. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi10.Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi11.Melakukan monitoring dan evaluasi
UPAYA PEMBINAAN PROFESIONALISMEJABATAN FUNGSIONAL
![Page 18: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/18.jpg)
18
1. Keseimbangan antara beban kerja dan jumlah pegawai
2. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan formasi:
- Kualifikasi pendidikan
- Tingkat pendidikan :
≥ Sarjana untuk jenjang keahlian
≤ Diploma III untuk jenjang keterampilan
- Sifat / jenis pekerjaan
PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
![Page 19: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/19.jpg)
19
Kompetensi yang diperlukan, terdiri dari :
1. Kompetensi dasar (based competency)
2. Kompetensi bidang
PNS yang menduduki jabfung paling tidak memiliki kompetensi minimal yang diperlukan
untuk jabfung yang bersangkutan
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSIJABATAN FUNGSIONAL
![Page 20: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/20.jpg)
20
1. Berdasarkan data lapangan, Instansi Pembina belum optimal melakukan sosialisasi, sehingga belum semua
jabfung diterapkan didaerah
2. Sosialisasi dilakukan pada setiap Instansi yang mene-rapkan jabatan fungsional tersebut (Instansi pusat
dan/atau daerah)
3. Materi sosialisasi
a. Manajeman kepegawaian
b. Substansi/tugas pokok jabfung
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL
![Page 21: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/21.jpg)
21
1. Kurikulum/modul disusun dengan menggunakan metode/media yang sesuai dengan jabfung ybs
2. Disusun berdasarkan tingkat/jenjang jabatan
3. Komponen kurikulum :
a. Tujuan
b. Bahan pembelajaran
c. Proses pembelajaran
d. Penilaian
KURIKULUM / MODUL DIKLATJABATAN FUNGSIONAL
![Page 22: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/22.jpg)
22
Diklat terdiri dari :
a. Diklat pengangkatan dalam jabatan b. Diklat kenaikan jabatan
Sertifikasi Diklat >>> bekerjasama dgn LAN
DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL
![Page 23: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/23.jpg)
23
Sistem informasi jabatan fungsional perlu dibangun,
untuk akses informasi yang diperlukan stakeholder
yang berkaitan dengan :
a. Penyusunan Formasi Jabatan Fungsionalb. Pembinaan Karier Jabatan Fungsional
c. Penyelenggaraan Diklatd. Peningkatan Kesejahteraan
e. dll
SISTEM INFORMASIJABATAN FUNGSIONAL
![Page 24: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/24.jpg)
24
Sebagai wadah untuk berkumpul/menyatukan pen-dapat/menyampaikan ide-ide untuk pengembangan
jabatan fungsional tersebut
Perlu disusun kode etik profesi
Saat ini baru ada beberapa jabatan fungsional yang telah dibentuk organisasi profesi, antara lain :
1. IDI Dokter
2. PGRI Guru
3. Forum Komunikasi Auditor Auditor
PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESIJABATAN FUNGSIONAL
![Page 25: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/25.jpg)
25
Tunjangan jabatan fungsional diusulkan oleh instansi pembina dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden
Pertimbangan pemberian tunjangan :
1. Faktor resiko
2. Faktor kelangkaan
3. Sifat/jenis pekerjaan
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
![Page 26: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/26.jpg)
26
1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan jabatan fungsional dilapangan
2. Apabila terjadi permasalahan perlu dilakukan revisi/ perubahan
3. Respon monev adalah pejabat fungsional dan pejabat pengelola kepegawaian
4. Quesioner/daftar pertanyaan terdiri dari manajemen kepegawaian dan tugas pokok
MONITORING DAN EVALUASI
![Page 27: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/27.jpg)
27
1. Pembinaan karier pejabat fungsional menuju puncak jabatan dan pangkat tertinggi.
2. Pembinaan profesi dengan meningkatkan kompetensi demi terwujudnya sosok pejabat fungsional yang profesional dan mandiri.
3. Pembinaan budaya kerja agar kinerja pejabat fungsional menjadi lebih efektif dan efisien.
4. Pembinaan kode etik jabatan fungsional dalam rangka membentuk perilaku yang profesional dan bermartabat.
5. Pembinaan disiplin pejabat fungsional untuk meningkatkan produktifitas kerja dan efisiensi waktu.
6. Pembinaan sistem administrasi, guna menciptakan tertib admi-nistrasi dalam pembinaan dan pengembangan karier jabatan fungsional.
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
![Page 28: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/28.jpg)
28
PENGEMBANGANJABATAN
FUNGSIONAL
2. POLA KARIER PNS, dapat dilakukan melalui pengembangan jabatan struktural dan jabatan fungsional, namun mendasarkan diri pada prinsip “ramping struktur dan kaya fungsi” maka dengan melalui pengem-bangan jabatan akan mengarah pada re-strukturisasi, simplifikasi dan otomatisasi, sebagai bagian dari reformasi birokrasi
3. PENGEMBANGAN POLA KARIER MELALUI JABATAN FUNGSIONAL, jabatan fungsional menjadi salah satu alternatif bagi pening-katan profesionalisme PNS menuju pada SDM PNS yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi
1. PROFESIONAL & DISIPLIN, untuk menang-gapi tuntutan masyarakat akan pelayanan dan kinerja PNS yang baik sebagaimana tujuan dari reformasi birokrasi
![Page 29: Disampaikan oleh : Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062520/568159f3550346895dc73d24/html5/thumbnails/29.jpg)
29
Terima kasih