disampaikan pada - dinkes.kalbarprov.go.id · bblr asfiksia tetanus sepsis kelainan bawaan lain -...
TRANSCRIPT
DISAMPAIKAN PADA:
RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2019
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Barat
Oleh:
Drg. HARY AGUNG TJAHYADI, M.KES
65,59 65,88
66,26
66,26
67,2 67,87
68,69
69,68
70,78
60
65
70
75
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Capaian Target
INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2017
Sumber:
Badan Pusat Statistik. Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Sumber : Rancangan RPJMD 2019-2023
69,66
69,76
69,87 69,90
69,92
2013 2014 2015 2016 2017
(Sumber :
Badan Pusat Statistik Provinsi
Kalimantan Barat, diolah)
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan
Kesehatan
Sumber : Rancangan RPJMD 2019-2023
S
T
R
A
T
E
G
I
1. Meningkatkan layanan gizi dan kesehatan ibu
dan anak
1. Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat pada masyarakat
2. Penyediaan data dan informasi kesehatan
3. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada
kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan
2. Perluasan kapasitas dan fasilitas kesehatan RS.
ARAH KEBIJAKAN
ARAH KEBIJAKAN
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
ANGKA KEMATIAN IBU NASIONAL DAN KALIMANTAN BARAT
menurut hasil SDKI 1994, 1997, 2002, 2007, 2012 dan
SUPAS 2015
Angka Kematian Ibu di Kalbar menurut hasil
Sensus tahun 2010 adalah 240 per 100.000 kelahiran hidup
390
334 305
228
259
359
305
403
240
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1994 1997 2002 2007 2010 2012 2015
Nasional Kalbar
ANGKA KEMATIAN IBU
AKI BERDASARKAN SURVEI/RISET
95
113
95
85
90
95
100
105
110
115
2016 2017 2018
Angka Kematian Ibu Berdasarkan Laporan Kalimantan Barat
0
50
100
150
200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
110 155
96 119 130
86 96
86
Jumlah Kasus Kematian Ibu Berdasarkan Laporan
Dari 4218 Jumlah Kasus Kematian Ibu di
Indonesia
48,23
20 1,18
7,06
0 23,53
Perdarahan HDK Infeksi Gang. Sist. Peredaran darah Gang. Metabolik Lain2
ANGKA KEMATIAN BAYI NASIONAL
DAN KALIMANATAN BARAT
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup untuk
Provinsi Kalbar
berdasarkan hasil SDKI masih diatas AKB Nasional, namun pada
tahun 2012 AKB Kalbar dibawah AKB Nasional
Sumber Data : SDKI 1994, 1997, 2002, 2007, 2012 & SUPAS
2015
97
70
47 46
27 31
22,2
0
57
46
35 34
26
32
21,8
15 0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1994 1997 2002 2007 2010 2012 2015 2017
AKB NASIONAL AKB KALBAR
6,8
7,1
7,8 7,6
7,5
8 8
7
6,2
6,4
6,6
6,8
7
7,2
7,4
7,6
7,8
8
8,2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Angka Kematian Bayi Kalbar Berdasarkan Laporan
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
588 642 706 658 692 653 692 638
Jumlah Kasus Kematian Bayi Kalimantan Barat
ANGKA KEMATIAN BAYI
41,3
18,8
10,8 13,0
24,2 30,1
39,9 43,1
19,3
11,2 12,6 15,7 16,2 14,4
22,2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Sumber: Supas 2015
24,17
29,82
0,38
6,62
9,35
29,62
0
BBLR ASFIKSIA TETANUSSEPSIS KELAINAN BAWAAN LAIN - LAIN
PROPORSI PENYEBAB KASUS KEMATIAN NEONATAL KALBAR
JAN –DESEMBER 2018
1. Terbatasnya akses (daya jangkau, waktu tempuh) atas pelayanan kesehatan terutama utk daerah terpencil
2. Masih belum optimalnya sistem rujukan yg ada di kab/kota
3. Pemberdayaan masyarakat yg masih blm optimal
4. Pemenuhan Sarpras yg masih belum sesuai standar
5. Terbatasnya jumlah puskesmas yg mampu menangani ke gawat daruratan obstetri dan neonatal
6. Jumlah, kualitas dan distribusi SDM yg blm merata
7. Masih belum optimalnya kapasitas petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan yg bermutu dan dalam penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal
8. Belum semua kab/kota dapat melaksanakan AMP secara optimal
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan
bayi baru lahir – melalui Peningkatan kapasitas tenaga
kesehatan
Penguatan sistem rujukan terintegrasi -- Akan dibuat MOU utk
sisrute dgn kab kota
Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan
buku Kia, kelas ibu, P4k, Pendampingan bumil dan
menghidupkan kembali desa siaga aktif
Peningkatan status gizi Bumil dan remaja putri
Optimalisasi pelaksanaan AMP di Kab/kota – dengan
membentuk Tim AMP tingkat provinsi
34,9 36,5
28,44
28 27,5 26
19,09
17 14,4 13,2
9,6 9,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2016 2017 2018 Target Nasional
Sumber : PSG 2016-2017 dan EPPGBM 2018
STATUS GIZI BALITA KALBAR
Stunting
Gizi Kurang + Buruk
Gizi Kurus
Kab/Kota Buruk+Krg Pendek+SP Gemuk Kurus+SK
SAMBAS 17,01 27,26 3,16 5,83 BENGKAYANG 20,59 32,69 5,31 10,26 LANDAK 23,03 34,14 5,12 13,45 MEMPAWAH 13,56 22,53 3,26 6,21 SANGGAU 18,63 33,39 7,28 8,67 KETAPANG 13,49 18,76 4,54 8,71 SINTANG 22,89 30,60 6,52 13,67 KAPUAS HULU 27,20 35,69 4,32 15,21 SEKADAU 22,53 33,06 5,15 13,64 MELAWI 25,32 33,39 4,89 13,47 KAYONG UTARA 20,63 32,84 4,56 8,90 KUBU RAYA 13,11 23,36 5,20 9,46 KOTA PONTIANAK 13,53 20,74 4,83 5,59 KOTA SINGKAWANG 11,44 17,70 4,73 3,02 PROV KALBAR 18,99 28,41 4,73 9,63
Telah terjadi peningkatan hasil status gizi tahun 2017 -2018
-Balita gizi buruk dan kurang : dari masalah berat (26% ) ke masalah sedang (18,9%)
-Balita Stunting : dari masalah sedang (36,5%) ke masalah ringan (28,4%)
-Balita kurus : dari masalah sedang (13,2%) ke masalah ringan ( 9,6%)
Strategi Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil, termasuk pemberian makanan tambahan, terutama untuk keluarga kelompok termiskin dan wilayah DTPK
Terutama untuk ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Posyandu dan Pos PAUD)
Khususnya untuk regulasi dan standar gizi, telah ditetapkan :
• Pergub No 57 Tahun 2017 tentang Rencana Akasi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG)
• Peraturan Bupati tentang Stunting di 3 Kabupaten (Sintang, Sambas, Landak)
• Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No.3 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi
rencana aksi daerah pangan dan gizi kalbar
Peningkatan Surveilens Gizi
Peningkatan akses & mutu paket pelayanan kesehatan & gizi
Peningkatan promosi perilaku masyarakat
Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi
Penguatan pelaksanaan dan pengawasan
Penguatan peran lintas sektor
PSG 2016, 2017, EPPGM 2018
Optimalisasi Pencatatan Pelaporan Di Posyandu dan Fasyankes
Promosi kesehatan tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial (TV Promkes, FB, IG, Youtube)
Penguatan komitmen dan visi pimpinan daerah – rencana nya
akan dibuat pergub ttg stunting yang diinisiasi oleh BAPPEDA
PROV.KALBAR
Kampanye berfokus pada pemahaman dan perubahan prilaku
--
Konvergensi (koordinasi dan konsolidasi nasional, daerah dan
masy)– rencananya akan diadakan rembuk stunting tingkat
prov tahun 2019
Mendorong kebijakan nutrisional food security (keamanan
pangan)- untuk mengimplementasikan RADPG Prov.Kalbar
Pemantauan dan evaluasi
90
96 93 93 93
100
74,8
82,7 81,7 82,9
88,4
78
83
86,9
61,3
67,6
77,3
57,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
HBO BCG DPT/HB/HIB3 POLIO CAMPAK IDL
CAPAIAN PROGRAM IMUNISASI
Kalbar Target Kalbar Capaian Indonesia Capaian
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0 84,8 83,7 83,3 81,7 73,7 74,1 71,4 69,0 66,1 62,7
56,7 50,4 48,3
26,9
70,5
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
100,39 97,69 97,58 96,58 96,46
93,64 93,23 91,02
71,45 70,78
62,91
36,19 35,71
24,00
77,22
PERMASALAHAN
Pencatatan dan pelaporan yang tidak sesuai standar di tk desa & puskesmas
Analisa PWS belum optimal dilakukan
Belum optimal nya pelacakan terhadap sasaran yang belum/tidak lengkap mendapatkan imunisasi
Data sasaran belum berdasarkan keadaan riil di lapangan (khususnya untuk tingkat desa)
Ketidak patuhan terhadap SOP
Menurunnya kepercayaan masyarakat akibat adanya KIPI
Advokasi pada Kepala Daerah untuk membangun komitmen
Sosialisasi pada tokoh agama/tokoh masyarakat untuk mendukung program imunisasi
Keterpaduan dengan lintas program/lintas sektor terkait
Peningkatan & Pemerataan jangkauan pelayanan
Penguatan PWS memetakan wilayah berdasarkan cakupan & analisa masalah, RTL penyelesaiannya
Tersedianya sumber daya yg dibutuhkan tenaga yg terampil, logistik (vaksin, alat suntik, safety box & cold chain terstandar), biaya & sarana pelayanan. Terjaganya kualitas & mutu pelayanan.
Pendekatan keluarga & Pemberdayaan masy kepedulian & Tanggung Jawab bersama
Pelacakan sasaran yg belum atau tidak lengkap imunisasinya (Defaulter Tracking) diikuti dgn upaya Drop Out Follow Up (DOFU) dan sweeping
NO INDIKATOR TAHUN 2018
TARGET CAPAIAN
1 Persentase kelurahan /desa yg melaksanakan kegiatan Posbindu PTM 35 % 43,11%
2 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan PTM terpadu 59 % 76,23 %
3. Persentase Kab/kota yg melaksanakan kebijakan KTR minimal 50% sekolah 35,7% 50 %
4. Persentase perempuan usia 30 – 50 tahun yg dideteksi dini kanker serviks dan
payudara 7 % 7,56 %
5. Jumlah Kab/kota yg memiliki minimal 20% Puskesmas yg menyelenggarakan
upaya kesehatan jiwa dan NAPZA 10 kab/kota 5 kab/kota
6. Persentase pelayanan kesehatan sebagai institusi Penerima Wajib Lapor
(IPWL) yg aktif 30 % 18,2 %
7. Kab/kota yg 5% Puskesmasnya melakukan penanganan gangguan indera dan
fungsional 20 % 10%
8. Persentase Puskesmas yg melakukan Deteksi Dini dan Rujukan kasus Katarak 20 % 10%
INDIKATOR PTM
28,23%
44,68%
90,70%
25,95%
41,53%
81,41%
2,37%
94,03%
80,31%
26,63%
52,87%
26,29%
100,00% 100,00%
43,11%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Persentase Desa Beposbindu
35
126
39 68
49
127
4
63
155
45 46
107
29 26
919
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Jumlah Desa Beposbindu
KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) I Tingkat Provinsi
Surat Edaran No. Gub-065/2636/or-b
Peraturan Gubernur Tentang Kawasan tanpa
Rokok di Lingkungan Perkantoran Pemprov Kalbar
tahun 2019
II Tingkat Kab/Kota
Kota Pontianak Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010
Kab. Sambas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016
Kab. Sintang Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016
Kab. Sekadau Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016
Kab. Ketapang Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2017
Kab. Landak Peraturan Bupati No. 441/192 N/HK-2007
Kab. Kapuas Hulu Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013
Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2014
Kab. Sanggau Peraturan Daerah Sedang Proses
Rekapitulasi Data Kab / Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa
Indikator Nama Kab / Kota Jumlah Seluruh PKM di kab / Kota Nama PKM di kab kota yang menyelenggarakan Upaya
Keswa
Keterangan( Tercapai / Tidak target 20 %
Jumlah kab / Kota yang Kota Pontianak 23 ( pusk. Alianyang, Pusk Siantan Hulu, Pusk Saigon,
Pusk kamp. Bali)
Tercapai
memiliki 2% Puskesmas yang Kab. Mempawah 14 ( Pusk wjok Hulu ) belum tercapai
menyelenggarakan upaya kab. Singkawang 9 ( Pusk Singkawang Timur ) Tercapai
kesehatan jiwa sesuai kriteria kab. Sambas 27 ( Pusk. Semparuk, Pusk. Matang Suri ) belum tercapai
yaitu : Kab. Bengkayang 17 ( Pusk. Bengkayang ) Belum tercapai
` Nakes terlatih Kab. Landak 16 ( Pusk. Karangan ) belum tercapai
` Promotif dan Preventif kab. Sanggau 19 ( Pusk. Teraju, Pusk Kedukul, Pusk Bonti, Pusk sosok,
Pusk Tj. Sekayam )
Tercapai
` deteksi dan tatalaksana awal Kab. Sekadau 14 ( Pusk. Rawak, Pusk sekadau ) Tercapai
Kab. Melawi 11 ( Pusk. Manding ) belum tercapai
kab. Sintang 20 Belum tercapai
Kab. Ketapang 24 belum tercapai
Kab. Kayong Utara 8 ( Pusk. Sukadana ) Tercapai
Kab. Kapuas Hulu 24 ( Pusk. Putusibau Selatan ) belum tercapai
kab. Kubu Raya 19 3 ( pusk. Kayong Utara, Pusk Kendawangan, Pusk Balai
Bekuak )
Belum tercapai
KASUS BARU ULANGAN SEMUA KASUS
6936
291
7227
PENEMUAN KASUS TB DINKES PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018
203
361
99
500
1169
804
422
660
135
287
939
627
473
257
11 2 9 46 60 36 8 0 2 10 55 35 4 13
214
363
108
546
1229
840
430
660
137
297
994
662
477
270
DISTRIBUSI ANGKA ABSOLUT PENEMUAN KASUS TB DINKES PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018
KASUS BARU ULANGAN SEMUA KASUS
85
140
97 108
193
383
75
177
67
114
187
143
239
65
144
DISTRIBUSI CNR PENEMUAN KASUS per 100 RB PENDUDUK PROGRAM TB DINKES PROINSI KALBAR TAHUN 2018
56%
92%
64% 71%
127%
252%
50%
117%
44%
75%
123%
94%
157%
43%
95%
PERSENTASE TARGET PEMDA DAN REALISASI PENEMUAN KASUS TB PER KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018
74%
1%
76% 82% 85%
88%
74%
94%
33%
88%
100% 97% 98% 97%
80%
DISTRIBUSI SUKSES RATE PROGRAM TB PER KABUPATEN KOTA TAHUN 2018
1,3%
0,4%
2,2%
2,7%
2,1%
5,4%
0,8%
2,6%
0,4%
3,5%
0,1%
1,1%
0,8%
0,0%
1,7%
DISTRIBUSI CASE FATALITY RATE (CFR) PROGRAM TB PER KABUPATEN KOTA TAHUN 2018
15 44 12 24
91
263
16 39 11 22
136
39 3
55
770
7% 12% 11% 4% 7% 31% 4% 0% 8% 7% 14% 6% 0% 20% 11%
DISTRIBUSI PENEMUAN KASUS TB ANAK PER KABUPATEN/KOTA DINKES PROVINSI KALBAR TAHUN 2018
KASUS TB ANAK PERSENTASE
TIPE PASIEN
ANAK DEWASA JUMLAH
L P L P L P T
Pasien TB yang di tes HIV atau status HIV sudah diketahui
pada saat penegakan diagnosis TB
17 22 1145 602 1162 624 1786
Pasien TB dengan HIV Positif 2 2 52 21 54 23 77
Pasien TB dengan HIV Positif yang Mendapatkan ART 1 0 15 6 16 6 22
Pasien TB dengan HIV Positif yang Mendapatkan PPK
2 0 14 5 16 5 21
Cakupan CDR TW 1-4 tahun 2018 masih ada kabupaten/kota di bawah 70%
Masalah :
Belum berjalanya kewajiban pelaporan kasus TB di seluruh fasilitas layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta
Penyisiran kasus di rumah sakit belum berjalan optimal (23 provinsi, 165 kabkota)
Belum terintegrasinya Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu (SITT) dengan Sistem Iinformasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)
Belum adanya integrasi antara penemuan kasus TB dengan kegiatan PIS-PK
Pelaksanaan penggunaan alur diagnosis baru belum optimal (pemanfaatn TCM masih rendah)
Alternatif Solusi :
Dinas kesehatan melakukan advokasi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar tersedianya regulasi wajib lapor termasuk tentang penggunaan alur diagnosis TB sesuai PMK No. 67 tahun 2016
Optimalisasi kegiatan penyisiran kasus RS di seluruh RS baik pemerintah ataupun swasta
Seluruh kabkota melakukan kerja sama dengan PT POS dalam pengiriman transport sputum
Penemuan kasus diintegrasikan dengan PIS-PK
Cakupan SR TW 1-4 Tahun 2018 masih ada kabupaten/kota di bawah 90%
Masalah:
Pelaporan RS swasta dan Dokter Praktek Mandiri (DPM) belum optimal
Tidak tersedianya PMO
Tidak dilakukannya pelacakan kasus mangkir
Belum berjalannya jejaring antar layanan dengan baik (pasien pindah tidak tercatat)
Alternatif Solusi:
Diberlakukannya Mandatory Notification TB bagi fasyankes
Pemanfaatan pemantauan minum obat melalui pendekatan PIS PK dan kader puskesmas
Optimalisasi dana BOK untuk kegiatan pelacakan kasus mangkir
Koordinasi rutin dengan mengundang layanan pemerintah dan swasta yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk optimalisasi jejaring antar layanan
Memastikan hasil akhir pengobatan TB terlaporkan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu
Capaian treatment coverage masih rendah
Masalah
Masih banyak pasien yang sudah terdiagnosis TB MDR namun belum memulai pengobatan
Belum ditindaklanjuti KMK 350/2017 tentang RS dan Balai Kesehatan Pelaksana Layanan TB RO (dari 360
yang ditunjuk, baru 138 yang aktif)
Masih ada yang menggunakan regimen pengobatan jangka panjang
Efek samping berat
Menolak pengobatan
Dukungan psikososial belum optimal
Alternatif Solusi
Seluruh fasyankes harus menggunakan obat program
Ekspansi layanan TB RO dengan memprioritaskan di RS dan sesuai KMK 350/2017
Penerapan pengoabatan TB RO jangka pendek
Desentralisasi layanan hingga ke tingkat puskesmas
Pemanfaatn dukungan pemberikan enabler kepada pasien setiap bulan
Pennangan efek samping melaliui rujukan berjenjang
Strategi Penanggulangan TB
1
2
3
Penguatan Peningkatan
kemitraan TB melalui Forum Koordinasi TB
4
5
6
kepimpinan program
TB di kabupaten/kota
Peningkatan
kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB
Peningkatan akses layanan TB
yang bermutu
Penguatan
manajemen program
Pengendalian faktor
risiko
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
KESEHATAN
SPM KESEHATAN
NO URAIAN BENGKAYANG KAPUAS
HULU
KAYONG
UTARA KETAPANG
KOTA
PONTIANAK
KOTA
SINGKAWANG KUBU RAYA LANDAK MELAWI MEMPAWAH SAMBAS SANGGAU SEKADAU SINTANG TOTAL
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) 87.06 62.13 70.04 78.14 97.77 94.33 88.38 91.66 82.42 82.18 82.33 104.66 77.13 87.58 86.77
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 85.62 56.79 72.71 39.71 99.00 90.91 88.06 90.52 67.00 79.34 86.11 88.73 68.88 86.04 80.25
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
Lahir 88.12 81.45 61.38 91.08 99.22 93.14 83.05 89.31 77.68 85.66 89.62 100.81 71.45 91.34 88.80
4 Pelayanan Kesehatan Balita 87.95 59.58 62.45 50.11 89.00 40.78 55.65 84.09 49.27 68.82 50.02 66.53 57.03 91.44 64.68
5 Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar 84.03 92.58 78.00 29.29 77.04 72.38 81.33 95.27 20.43 95.57 95.13 61.35 26.33 58.57 67.48
6 Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif 34.94 60.21 55.93 3.74 26.70 19.97 42.76 17.10 0 9.84 54.11 8.14 100 0 24.34
7 Pelayanan Kesehatan pada Usia
Lanjut 96.44 64.30 54.83 34.90 59.64 56.56 32.49 130.90 0 48.70 73.38 6.03 26.96 55.81 55.76
8 Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi 17.74 69.21 52.34 19.74 17.27 46.37 16.04 42.08 ƩDIV/0! 6.69 53.32 7.15 24.99 10.67 28.32
9 Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus (DM) 21.99 68.19 55.10 36.57 21.26 54.32 22.96 17.46 ƩDIV/0! 47.30 27.54 4.26 0.76 0.06 29.28
10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 100 67.33 98.33 53.21 100 63.40 100 100 ƩDIV/0! 31.63 62.96 381.29 100 91 102.91
11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Tuberkulosis (TB) 47.36 120.11 69.08 38.81 100 107.65 100 70.05 74.57 100 51.68 87.12 70.60 10.14 67.85
12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Risiko Terinfeksi HIV 0.77 89.29 41.17 38.41 55.76 61.85 23.26 59.55 ƩDIV/0! 68.94 47.98 21.28 100 ƩDIV/0! 44.33
a) Sebagian besar Kabupaten/Kota belum mempunyai komitmen politis (peraturan daerah & anggaran P2TB)
b) Prevalensi TB dan target yang dibebankan ke Program TB kabupaten/kota serta Provinsi Kalimantan Barat sangat tinggi
c) Notifikasi kasus TB Kalimantan Barat masih rendah yang mampu dijangkau program.
d) Pendekatan penemuan kasus masih bersifat pasif , belum mampu untuk menerapkan secara aktif
e) Rendahnya pengetahuan pengelola Program TB di Layanan/Faskes dan adanya Turn Offer SDM.
f) Sistem Pelaporan Program TB yang sangat menyulitkan Pengelola Program TB dalam penguasaannya (Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu, E-TB
Manager, E-TB12 Elektronik)
g) Masih rendahnya akses ke pelayanan TB bagi kelompok-kelompok populasi khusus yang rentan terhadap TB dan daerah yang berisiko tinggi
h) Lemahnya aspek manajemen program dalam dalam Pendanaan Program TB dengan APBD:
• Perencanaan dan evaluasi program TB
• Jejaring layanan sistem kesehatan di tingkat Puskesmas, RS dll
i) Meningkatnya penyakit TB atau disease burden akibat masalah: TBMDR,TB HIV, TB dengan Diabetes Melitus, danmeningkatnya risiko tertular TB pada
perokok
j) Banyak mitra pemain tetapi kurang terintegrasi menjadi kekuatan yang sinergis
HAMBATAN DAN KENDALA PENCAPAIAN SASARAN :
No. Sasaran Strategis IKU Target Realisasi %
1 Persentase angka Notifikasi Kasus (CNR)
dan angka keberhasilan pengobatan TB
paru BTA positif (Success Rate)
Angka Notifikasi Kasus TB (CNR) per 100.000
penduduk 152 121 79,60%
2 Presentasi Angka Kesembuhan Kasus TB (Succes
Rate) 90% 68% 75,50%
a) Melakukan analisa situasi /mapping kinerja program di wilayah ditingkat kabupaten/kota serta provinsi.
b) Mendapatkan komitmen stakeholders (organisasi profesi, NGO, CSR, dll) baik swasta maupun pemerintah .
c) Berjalannya surveilans TB serta Mandatory notification (Wajib Lapor)
d) Melakukan On the Job Training ke kabupaten/kota wilayah Kalimantan Barat.
e) Membuat MoU (Memorandum of Understanding) jejaring layanan (siapa mengerjakan apa dan bagaimana)
f) Memastikan pelayanan TB berjalan di tiap fasyankes (melakukan supervisi) :
Memastikan adanya Tim TB disetiap fasyankes
Adanya Biaya operasional Pengelolaan Program TB.
Ketersediaan SOP layanan dalam jejaring internal dan jejaring eksternal.
a) Melatih Tenaga medis, paramedis, laboratorium, rekam medis, petugas administrasi, farmasi (apotek).
b) Menyiapkan Unit Layanan TB di fasyankes, termasuk akses pelayanan laboratorium.
c) Melakukan monitoring dan evaluasi dan umpan balik
d) Penemuan aktif dan masif kasus TB di masyarakat serta Penemuan aktif di tempat khusus (daerah fokus padat penduduk)
Upaya pemecahan mengantisipasi hambatan dan kendala dalam
pencapaian sasaran :
DATA SARANA PRASARANA PROGRAM TB KALIMANTAN BARAT 2019
KABUPATEN/KOTA Puskesmas RS Pemerintah RS Swasta Klinik DPM Apotik Laboratorium
BENGKAYANG 17 1 1 2 20 3 0
KAPUAS HULU 23 3 0 6 39 17 3
KAYONG UTARA 8 1 0 1 0 2 0
KETAPANG 24 1 2 36 23 34 2
KOTA PONTIANAK 23 4 6 40 501 114 12
KOTA SINGKAWANG 10 3 4 16 33 32 1
KUBU RAYA 20 3 0 20 12 30 0
LANDAK 16 1 0 15 18 7 0
MELAWI 11 2 2 1 17 12 1
MEMPAWAH 14 1 0 0 16 0 1
SAMBAS 28 2 1 5 50 23 1
SANGGAU 19 2 2 1 26 12 0
SEKADAU 12 1 0 9 46 6 0
SINTANG 20 2 2 14 35 26 4
KALBAR 245 27 20 166 786 295 24
1. BEKERJASAMA DENGAN KABUPATEN/KOTA DALAM MENDORONG DAN
MEMPERKUAT JARINGAN PPM BAIK DENGAN FASKES PEMERINTAH DAN
SWASTA, DOKTER PRAKTIK MANDIRI UNTUK MEMBENTUK MEMORANDUM
OF UNDERSTANDING
2. MEMBUAT REGULASI PENGUATAN SURVEILAN KE KABUPATEN/KOTA
DALAM PENYISIRAN KASUS TBC DI FASKES, PENEMUAN KASUS TBC SECARA
AKTIF DAN MASIF
52
3. BIMTEK DAN SUPERVISI INTENSIFIKASI PENEMUAN KASUS TB KE KABUPATEN/KOTA DINKES PROV. KALIMANTAN BARAT (KOTA PONTIANAK, KOTA SINGKAWANG, KUBU RAYA, SEKADAU, MELAWI, KETAPANG, KKU, BENGKAYANG, SANGGAU DAN SAMBAS}
4. MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN STEAKHOLDER DALAM RANGKA PENGUATAN STRATEGI PENEMUAN KASUS DAN PENATALAKSANAAN KASUS TBC SENSITIF, TBHIV, DAN TB RESISTEN OBAT AISYIYAH, JAPETI DAN PPTI
5. MELAKUKAN WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM TUBERKULOSIS KE BEBERAPA KABUPATEN DIANTARANYA KABUPATEN SEKADAU DAN KAB. MELAWI
53
6. MELAKUKAN OPTIMALISASI PENANGANAN KASUS TB RESISTEN OBAT
DENGAN MENGOPTIMALKAN KOALISI PROFESI DALAM PENINGKATAN
PENGETAHUAN MENGIKUTI WORKSHOP BAIK DALAM WILAYAH
KALIMANTAN BARAT ATAUPUN LUAR KALIMANTAN BARAT PADA FASKES
YANG SUDAH MELAKSANAKAN LAYANAN RESISTEN OBAT
7. MELAKUKAN KERJASAMA DAN MELAKSANAKAN ASSASMEN DENGAN
FASKES YANG AKAN MENGEMBANGKAN LAYANAN TBC RESISTEN OBAT
BAIK FASKES TINGKAT PRATAMA DAN FASKES RUJUKAN TINGKAT LANJUT
8. MEMPERKUAT JEJARING DITINGKAT KABUPATEN KOTA DENGAN PROGRAM
UNGGULAN DESA BEBAS TB DI KAPUAS HULU
54
9. MELAKUKAN KERJASAMA PROGRAM TBC DAN PROGRAM HIV DI DAERAH YANG MENJADI FOKUS PENANGANAN 7 KABUPATEN YAITU KOTA PONTIANAK, MEMPAWAH , KOTA SINGKAWANG, SAMBAS, SANGGAU, SINTANG DAN KETAPANG SERTA PEMBINAAN PROGRAM PENGEMBANGAN TB HIV DI KAB. KUBU RAYA
10. MEMPERKUAT JEJARING LOGISTIK TINGKAT KABUPATEN KOTA DENGAN MELAKUKAN KOORDINASI ANTAR PENGELOLA PROGRAM UNTUK MEMPERKUAT STRATEGI DOTS
11. MEMPERCEPAT TERLAKSANANYA PENGOBATAN TB RO JANGKA PENDEK DARI 18-24 BULAN MENJADI 9-12 BULAN
12. PENEMPATAN MESIN TCM DI RS KABUPATEN
55
56
MASIH ADANYA KESENJANGAN PEMAHAMAN TENTANG ELIMINASI TB
DARI LEVEL PROVINSI, KABUPATEN DAN PUSKESMAS MAUPUN UNIT
PELAKSANA LAINNYA,
BELUM MAKSIMALNYA ADVOKASI TERHADAP STAKE HOLDER ATAU
PENGAMBIL KEBIJAKAN DI PEMERINTAH DAERAH.
PEMBIAYAAN DAERAH MASIH MINIM.
KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KALIMANTAN BARAT.
BELUM MAKSIMALNYA KERJASAMA LINTAS PROGRAM/INSTANSI DAN
PELIBATAN PERAN SERTA MASYARAKAT MAUPUN ORGANISASI PROFESI
DI DAERAH.
57
PPM berbasis Kabupaten/ Kota bekerja sama dengan koalisi profesi 1
Penemuan aktif dan masif melalui Pendekatan Keluarga 2
3 Penguatan surveilans aktif (penyisiran kasus, mandatory notification, berbasis IT)
7
5
Pengobatan TB RO jangka pendek dari 18-24 bulan menjadi 9-12 bulan
Ekspansi layanan TB RO di 360 RS dan balai di 34 provinsi (KMK RI no. HK.01.07/MENKES/350/2017) dan
desentralisasi layanan ke Puskesmas
4
6
Perluasan layanan TB melalui sinkronisasi JKN TB dan sinkronisasi laporan (bridging)
Pelacakan kontak dan kasus mangkir serta penguatan peran PMO dan keluarga dalam memastikan
kepatuhan minum obat
Peran kader (peer group dan keluarga) sebagai pendamping minum obat
8
Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 5
Penderita TB Paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
Keluarga mengikuti program KB
Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
Bayi mendapatkan ASI eksklusif
Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
INDIKATOR KELUARGA SEHAT
Anggota keluarga tidak ada yang merokok
Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat
Keluarga sudah menjadi anggota JKN
Keluarga mempunyai akses sarana air bersih
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KAB/KOTA
Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
1
2
Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
3
Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4
Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 9
Setiap warga negara Indonesia usia 15 sampai dengan 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Setiap warga negara > 60 tahun mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar.
6
7
8 Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar.
Setiap orang dengan gangguan jiwa mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.
Setiap orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan
pemeriksaan HIV sesuai standar.
Setiap terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai
standar.
MEMAKSIMALKAN PIS-PK DAN DUKUNGAN
TERHADAP SPM
10
11
12