NAMA KELOMPOK

Ambar Bayu Setiawan ( 10209072 )Anggie Dania Putri ( 10206108 )

Astuti ( 10206149 )

Dahniar Natalia ( 10206200 )

Eta Novita ( 10206324 )

Mega Budi Anggarwati ( 10206600 )

Sigit Ariyanto ( 10206913 )

Tomi Anggoro ( 10206976 )

Vikri Haryo Seno ( 10206006 )

Virginania Aprianti ( 11206009 )

2EA01

UNIVERSITAS GUNADARMA2008

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat dan

karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah Bank dan Lembaga

Keuangan ini dengan baik. Makalah ini kami mengambil topik tentang Kesehatan Bank.

Dalam makalah ini, terdapat ulasan yang menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri bank

yang sehat dan alternatif-alternatif apa saja yang kita harus ambil dalam memilih bank

sehat. Dalam makalah ini juga dibahas tentang cara-cara memilih dan memilih bank yang

sehat.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu

dalam menyelesaikan makalah ini antara lain :

1. Dosen Mata Kuliah Bank Dan Lembaga Keuangan, Ibu Estiningsih

2. Wali Dosen 2EA01, Bapak Sriyanto

3. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-satu

Atas perhatian, bimbingan, bantuan moril dan materiil sehingga kami dapat

menyelesaikan makalah ini dengan baik. Semoga para pembaca dapat memanfaatkan

makalah ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan

yang ada dalam makalah yang kami buat ini. Untuk itu, diharapkan kritik dan saran dari

segala pihak demi penyempurnaan makalah ini.

Jakarta, 01 Januari 2008

Penyusun

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari lalu lintas pembayaran

uang, dimana industri perbankan memegang peranan yang sangat strategis dapat

dikatakan sebagai urat nadi dari sistem perekonomian. Kegiatan pokok bank

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat,

mempunyai fungsi sebagai intermediary service.

Perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin pesat, membutuhkan

modal yang cukup besar yang sebaiknya dipenuhi dari sumber dana domestik, sehingga

perlu adanya iklim penggalian sumber dana masyarakat melalui mobilisasi dana

masyarakat yang dilakukan sektor perbankan. Berbagai upaya yang telah dilakukan

pemerintah melalui Otoritas Moneter, dalam hal ini adalah Bank Indonesia sebagai Bank

Sentral, telah mengeluarkan rangkaian deregulasi di bidang keuangan, moneter dan

perbankan yang berkelanjutan, yang tujuannya untuk menciptakan iklim perbankan yang

sehat, mandiri dan efisien. Kebijakan ini pertama digulirkan pada tanggal 1 Juni 1983

(Pakjun’83), merupakan awal perkembangan industri perbankan yang berdasarkan

mekanisme pasar (interest rate regulation). Melalui Pakjun’83 bank-bank diberi

kebebasan dalam memobilisasi dana masyarakat dengan menghapus pembatasan kredit

dan plafon suku bunga serta pemabatasan kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Kebijakan selanjutnya yaitu pada tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto’88) , yang bertujuan

meningkatkan mobilisasi dana domestik dengan menurunkan hambatan masuk ke dalam

sektor perbankan, sehingga mempermudah persyaratan membuka bank baru maupun

cabang bank dan penurunan Cadangan Wajib Minimum ( Reserve Requirement/RR) dari

15% menjadi 2% . Dampak dari kedua kebijakan tersebut memberikan pengaruh yang

sangat besar terhadap perkembangan perbankan, baik jumlah bank dan jaringan kantor

bank yang diikuti oleh peningkatan volume usaha dan jenis produk yang ditawarkan.

Jumlah bank sebelum Pakto’88 hanya 63 buah bank dan 1.863 kantor bank. Secara

kumulatif pasca Pkato’88 sampai dengan 1997 jumlah bank menjadi 238 buah bank dan

7.775 buah kantor bank. Dengan struktur kelembagaan tersebut kegiatan operasional

bank mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali, hal ini tercermin dari hasil

pengerahan dana masyarakat dari Rp. 37,5 trilyun pada tahun 1987 menjadi Rp. 357

trilyun pada tahun 1997. (Sumber : Bank Indonesia). Perkembangan mobilisasi dana

masyarakat yang tinggi mununjukkan betapa besar kepercayaan masyarakat terhadap

bank, dengan kata lain banking habit masyarakat sudah tinggi. Hal ini dapat dilihat pada

tabel di bawah ini tentang perkembangan jumlah bank dan kantor bank , serta

perkembangan simpanan masyarakat, khususnya di wilayah Propinsi Jawa Barat yang

ditetapkan sebagai obyek penelitian.

Mengingat kepercayaan masyarakat merupakan modal pokok dari kegiatan usaha

bank, sementara dilain pihak bahwa bank merupakan urat nadi bagi kelancaran kegiatan

perekonomian melalui fungsinya sebagai intermediary service. Menciptakan dan

memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank, tidak hanya menjadi tanggung jawab

industri perbankan, akan tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah dengan lembaga-

lembaga terkait. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan

suatu hal yang sangat penting dalam menjaga kontinuitas usaha bank , menciptakan dan

menjaga kestabilan moneter disatu pihak dan stabilitas ekonomi dilain pihak. Untuk itu

sudah saatnya dilakukan penelitian untuk mengkaji perihal kepercayaan masyarakat pada

bank, dan penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul “Analisi Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bank”. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat

terhadap bank, dengan pembatasan masalah yang akan diteliti adalah (a) bagaimana

nasabah dapat mengetahui kriteria bank yang sehat, (b) faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank dan (c) sampai seberapa besar

faktor-faktor tersebut mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi obyek

penelitian, maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kerangka pemikiran

penelitian ini didasakan pada landasan teori yang relevan, dimana bank sebagai lembaga

kepercayaan yang merupakan bagian dari sistem moneter merupakan sarana untuk

pembentukan dana alokasi tabungan masyarakat, maka peranan kebijakan moneter dalam

suatu perekonomian sangat penting dalam menciptakan dan memelihara suatu tingkat

kestabilan ekonomi. Sesuai dengan pengertian bank menurut UU-RI No. 10/1998 tentang

Perbankan , bahwa “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak”.

Sedangkan dalam pasal 29 dikatakan bahwa “ Mengingat bank terutama bekerja

dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap

bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat

padanya” . Dari kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan

pokok bank diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Untuk dapat

meningkatkan taraf hidup rakyat, tentu diperlukan modal kepercayaan masyarakat dan

kepercayaan ini akan diberikan hanya kepada bank yang sehat. Dengan demikian tingkat

kesehatan bank sangat erat hubungannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Badudu Zain (1994:1040) mengatakan tentang kepercayaan, bahwa “Kepercayaan

adalah meletakkan kepercayaan atau memberikan kepada seseorang untuk menjaga,

memelihara, menyimpan , merahasiakan dan sebagainya”.

Masyarakat sebagai salah satu bagian dari pelaku ekonomi, dengan perkembangan

yang terjadi di masyarakat sebagai akibat perkembangan dari teknologi informasi, telah

mempengaruhi perilakunya sebagai pelaku ekonomi. Seperti halnya yang diungkapkan

oleh Soemitro Djojohadikusumo (1991:149) bahwa “..dalam proses pengambilan

keputusan para pelaku ekonomi mengandalkan pengalaman dan pengetahuannya dari

masa lalu dan masa kini, perkiraan-perkiraan yang akan terjadi di masa mendatang

ditambah dengan segenap informasi data yang sekarang tersedia” . Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa informasi yang tersedia tentang kondisi sektor perbankan,

dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil yang berkaitan dengan dengan

kepercayaannya kepada bank.

Peranan bank yang sangat strategis dalam perkembangan ekonomi, sehingga perlu

diperhatikan dan dijaga kontinuitas usahanya, dengan meningkatkan kemampuan

menggali sumber dana masyarakat. Untuk itu perlu didukung oleh instrumen yang efektif

yang dapat memotivasi masyarakat menyimpan uangnya di bank. Instrumen tersebut

diantaranya adalah (a) adanya jaminan keamanan atas simpanan masyarakat, (b) tingkat

bunga yang stabil dan kompetitif, (c) pelayanan yang baik dan (d) informasi yang

tersedia tentang perkembangan industri perbankan.

Motivasi masyarakat mempercayakan dananya di bank tentunya selain

mengharapkan mendapatkan keuntungan, juga mengharapkan adanya jaminan keamanan

atas simpanan masyarakat secara hukum. Perilaku seseorang pada saat tertentu biasanya

ditentukan oleh kebutuhan yang paling kuat, yaitu rasa aman. Kerangka kekuatan

kebutuhan manusia telah dikembangkan oleh Abraham Maslow, yang dikenal dengan

Hirarki Kebutuhan Maslow – fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan dan perwujudan

diri. Dikatakan bahwa “Kebutuhan rasa aman yang berada pada alam sadar cukup

jelas dan sangat umum diantara semua orang pada umumnya”. Sedangkan Paul

Hersey mengutip pendapat dari Soul W. Gellerman (1992:36) dikatakan bahwa “Semua

orang memiliki keinginan untuk terbebas dari bahaya yang mengancam

kehidupannya, yaitu kecelakaan, peperangan dan ketidakpastian ekonomi”. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa setiap individu maupun kelompok sangat

membutuhkan rasa aman, tanpa kecuali kebutuhan rasa aman yang diberikan oleh bank

kepada nasabahnya.

Instrumen berikutnya yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap berbagai

kondisi ekonomi yaitu tingkat bunga . Wasis (1998:94) mengatakan bahwa “Tingkat

bunga yang tinggi akan dapat menarik masyarakat untuk menyimpan uangnya di

bank, karena para pemilik dana mengharapakan keuntungan dari dana yang disimpan

di bank”. Sedangkan Budiono (1980:2) mengatakan bahwa “Tingkat bunga adalah

harga dari penggunaan uang yang dapat dipandang sebagai sewa atas penggunaan

uang untuk jangka waktu tertentu”. Dengan demikian bahwa tingkat bunga yang tinggi

masih efektif dijadikan sebagai instrumen dalam meningkatkan mobilisasi dana

masyarakat. Seperti halnya yang diungkapkan Soemitro Djojohadikusumo (1991:149)

tentang pelaku ekonomi yang memiliki perilaku rasional, yaitu “Perilaku ekonomi

(economic behaviour) pada dasarnya bersifat rasional, artinya para pelaku ekonomi

bersikap rasional di dalam mengadakan pilihan ekonomi dan mengambil keputusan

ekonomi”. Sikap ini tercermin dari perkembangan simpanan masyarakat bila

dibandingkan dengan perkembangan jumlah nasabah. Dimana pada tahun 1997 dimana

perekonomian Indonesia sedang dilanda krisis dan langkah berani dari BPPN dengan

melikuidasi 16 bank umum swasta nasional , yang dilanjutkan dengan program beku

operasi atau pengambil alihan operasional. Namun demikian minat masyarakat untuk

menyimpan uangnya di bank masih tetap tinggi, yaitu memanfaatkan tingkat bunga

deposito yang cukup tinggi (67% per bulan tahun 1997/1998), walaupun jika dilihat

jumlah orang (nasabah) mengalami penurunan. Kondisi ini membuktikan masih

berlakunya teori Keynes bahwa “ Bunga uang ditentukan oleh preferensi likuiditas,

yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif spekulasi”. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa tingkat bunga merupakan imbalan atau kontraprestasi yang diberikan

oleh bank kepada penyimpanan dana. Suku bunga yang tinggi akan mendorong

masyarakat untuk menghemat pengeluaran konsumsinya dan menyimpan bagian yang

lebih dari aktiva totalnya dalam bentuk aktiva yang memberikan penghasilan.

Kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak terlepas dari masalah kepuasan,

yang dapat dipenuhi salah satunya dari pelayanan yang prima. Sehingga pembahasan

masalah konsep kepuasaan pelanggan (nasabah) menjadi suatu hal yang vital. Persaingan

antar bank yang semakin ketat, dimana semakin banyak produsen yang terlibat dalam

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan setiap bank harus

menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Hal ini tercermin

dari banyaknya bank menyertakan konsumennya terhadap kepuasan nasabah dalam

penyertaan misinya. As. Mahmoeddin (1996:2) mengatakan bahwa “Pelayanan yang

baik merupakan salah satu syarat untuk berhasilnya bank dalam usaha pengumpulan

dana sebanyak mungkin, penjualan jasa seoptimal mungkin yang pada akhirnya

memperoleh laba semaksimal mungkin”. Sedangkan Tjiptono, yang mengutip pendapat

Engel,et.all. (1995:27) mengatakan bahwa “Kepuasaan pelanggan merupakan evaluasi

purna beli, dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui

harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil tidak memenuhi

harapan”. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang baik, ramah, cepat dan akurat

merupakan suatu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap petugas bank, yang harus

memberikan pelayanan prima kepada nasabah. Semakin baik pelayanan yang diberikan,

maka semakin tinggi tingkat kepuasan nasabah, semakin tinggi tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap bank.

Perilaku masyarakat sebagai pelaku ekonomi tentu sangat berkepentingan dengan

tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Tindakan atau pengambilan

keputusan secara rasional berdasarkan pengalaman dan informasi yang diperoleh.

Kondisi perilaku masyarakat yang semakin kritis, menuntut peranan Pemerintah dalam

hal ini Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan informasi, dapat

secara aktif mensosialisasikan setiap perubahan kebijakan tentang perbankan, sehingga

masyarakat dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan perbankan dengan baik,

khususnya tingkat kesehatan bank. Dengan demikian informasi dapat dijadikan sebagai

instrumen yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Seperti

halnya yang diungkapkan oleh Sumitro Djojohadikusumo (1991:149) tersebut diatas.

PEMBAHASAN

I. KRITERIA KESEHATAN BANK

Pada akhir tahun 2001 Bank harus memenuhi persyaratan Kesehatan Bank dari Bank

Indonesia :

CAR minimal 8 %

NPL maksimal 5 %

II. TAHAPAN PENYUSUNAN CETAK BIRU PERBANKAN

1. Langkah1

Analisa CAMEL berdasarkan peraturan Bank Indonesia untuk mengklasifikasikan

Bank sehat dan Bank tidak sehat

2. Langkah2

Klasifikasi Bank. Proses penyaringan Bank sehat menjadi Bank kuat dan Bank

lemah

Parameternya adalah sebagai berikut :

1. Kualitas SDM

Manajemen profesional

Uji kepatutan (Fit and Proper Test) pemegang saham

2. Kemampuan finansial

Tingkat permodalan

Skala ekonomi

Efisiensi dari akumulasi dana / pendanaan

Kemampuan menyalurkan kredit kepada sektor riil

3. Tingkat keunggulan kompetitif secara regional

4. Good Governance�Manajemen kredit yang prudent

3. Langkah3

Evaluasi terhadap Nilai Waralaba (Franchise Value untuk Bank yang tidak sehat.

Melakukan evaluasi terhadap Nilai Waralaba (Franchise Value dari Bank yang�

tidak sehat untuk menentukan apakah Bank tersebut diikutsertakan dalam proses

konsolidasi atau harus ditutup.

4. Langkah4

Pemetaan Perbankan Nasional. Proses pemetaan Bank yang kuat dan Bank yang

lemah untuk menentukan posisi relatif dari setiap Bank di dalam Perbankan

5. Langkah5

Proses Pengelompokan . Proses untuk menentukan Kelompok Bank dengan cara:

Penggabungan Bank-Bank (Merger Banks)

Tidak diperlukan injeksi modal

Diperlukan injeksi modal

Bank berdiri sendiri (Stand Alone Banks)

Tidak diperlukan injeksi modal

Diperlukan injeksi modal

Parameter yang digunakan pada langkah 5 :

2. Infrastruktur jaringan distribusi

Cabang

Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Jaringan pendebetan

Pelayanan perbankan on-line dan melalui telepon

Rencana pengembangan

3. Bank Konsumer (Consumer Banking)

Deposito

Produk / Portofolio Kartu Kredit

Kredit konsumsi dan produk lainnya

Pelayanan perbankan melalui internet

4. Bank Korporasi dan retail (Corporate dan Retail Banking)

Pinjaman (Loans)

Rencana usaha (Business Plan)

Manajemen resiko

5. Sumber Daya Manusia

6. Teknologi dan Operasi

Infrastruktur teknologi

Teknologi untuk manajemen resiko

7. Peraturan dan aspek legal Litigasi, kontingensi, dan aspek legal lainnya

6. Langkah6

Proses penentuan Posisi Akhir . Proses penentuan posisi akhir akan mengarahkan

Bank-Bank untuk menjadi :

o Bank Inti (Core Banks)

1. Bank Internasional

Memiliki cabang di seluruh propinsi

Memenuhi standar perbankan internasional

Kemampuan permodalan untuk operasi skala nasional

Pelayanan yang meliputi seluruh produk perbankan

Nasabah korporasi besar, menengah dan retail

2. Bank regional

Pelayanan produk perbankan terbatas sektor tertentu

Bank berdasarkan tata nilai agama (mis. Bank Syariah)

Geografi (mis. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi)

Nasabah (mis. Korporasi besar, menengah)

o Bank Non-Inti (Non-Core Banks)

Bank Khusus Menawarkan produk tertentu seperti :

Pembiayaan sektor pertanian dan agribisnis

Pembiayaan untuk usaha kecil

Bank tabungan nasional khusus untuk Kredit Pemilikan

Rumah

Pembiayaan untuk proyek-proyek nasional berskala besar

Parameter yang digunakan untuk mencapai proses akhir adalah

sebagai berikut :

Jenis usaha

Jumlah cabang

Bank devisa

Teknologi dan operasi

Budaya perusahaan

III. PEMETAAN PERBANKAN NASIONAL

1. Sesuai dengan Program Aksi Prioritas Sektor Riil yang telah disampaikan pada

Sidang Kabinet tanggal 8 Pebruari 2001 (Dokumen II), khususnya Sektor

Keuangan, Kantor Menteri Muda Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional telah

melakukan kajian Cetak Biru Perbankan Nasional

2. Cetak Biru Perbankan Nasional ini sangat diperlukan saat ini mengingat rencana

pemberlakuan peraturan Bank Indonesia pada akhir tahun 2001 di mana semua

bank diharuskan memiliki rasio kecukupan modal (CAR) minimal 8% dan tingkat

kredit bermasalah (NPL) maksimal 5%

3. Dari catatan Bank Indonesia dan data serta analisa yang kami lakukan, akan

terdapat kurang lebih 20 bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di

atas

4. Dari beberapa alternatif yang kami analisa untuk penyelesaian masalah ini, maka

penggabungan dan konsolidasi bank-bank merupakan alternatif yang terbaik

5. Kajian tersebut terlampir dalam laporan ini.

IV. ALTERNATIF PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

1. Merubah peraturan Bank Indonesia (CAR 8% dan NPL 5%)

Alternatif pertama akan menimbulkan moral hazard CAR 8% belum cukup� �

untuk mendukung Bank yang kuat dan efisien

2. Redistribusi Obligasi Pemerintah

Alternatif kedua sulit dilakukan karena tidak sesuai dengan kondisi pasar

3. Penukaran dengan Aset (Asset Swap)

Alternatif ketiga juga sulit dilakukan disebabkan terbatasnya aset yang telah

direstrukturisasi di BPPN, sulitnya penentuan harga, dan mekanisme swap

V. KONSOLIDASI DAN MERGER

Alternatif keempat, konsolidasi Bank-Bank Nasional menjadi pilihan yang paling

menguntungkan, karena: - Bank-Bank hasil konsoldasi / merger dapat mencapai skala

ekonomi yang menguntungkan. - Meningkatkan nilai Bank-Bank Nasional dan akan

menarik investor. - Pengawasan yang lebih efektif dengan berkurangnya jumlah Bank.

SESUAI dengan nature krisis yang menimpa negeri kita, perbankan memainkan

peran penting dalam pemulihan ekonomi. Ada dua generasi utama dalam krisis ekonomi,

dilihat dari faktor fundamental yang menyebabkannya. Pertama, krisis nilai tukar

(currency crisis) dan kedua, krisis sistem finansial (financial crisis). Berbeda dengan

krisis di kawasan Amerika Latin (Brasil, Meksiko, Argentina) dan Eropa Timur

(Yugoslavia, Bulgaria, Hongaria), krisis yang menimpa kawasan Asia Tenggara

(Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia) menunjukkan kausalitas yang erat

antarkeduanya (faktor moneter dan finansial).

Demikian, maka krisis di kawasan ini dinamai krisis generasi ketiga (third

generation). Jika ditelusuri lebih jauh, akar dari dua generasi krisis tersebut sebenarnya

ada pada faktor kepercayaan yang hilang. Runtuhnya perekonomian kita sangat

dipengaruhi oleh perilaku destruktif para pelaku ekonomi, sebagai refleksi atas harapan

akan realita ekonomi (fulfilling destructive prophecy). Maka tidak berlebihan jika dalam

rangka memantapkan pemulihan ekonomi, kredibilitas adalah sesuatu yang sangat

dibutuhkan dari pemerintah sekarang ini.

Kita agak tersentak dengan kejadian yang menimpa PT Bank Global Tbk serta

perusahaan reksadana Prudence International, beberapa waktu lalu. Demikian pula

dengan berita masuknya Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) di bawah pengawasan

khusus (special surveillance) Bank Indonesia. Ternyata, industri perbankan serta sektor

keuangan masih berlumur dengan persoalan yang serius. Padahal, tanpa kebangkitan

sektor perbankan serta perkembangan sektor finansial yang kuat, pemulihan ekonomi

akan tersendat. Lalu apa yang harus dilakukan? Sektor finansial Secara sederhana, tugas

utama pemerintah hanyalah dua, yaitu meredam gejolak jangka pendek serta menggali

potensi pertumbuhan dalam jangka panjang. Boleh dikatakan, pemerintahan baru sudah

tidak terlalu dibebani oleh persoalan gejolak jangka pendek. Nilai tukar sudah stabil,

inflasi terkendali, dan tingkat suku bunga juga makin bisa ditekan. Bahkan kredibilitas

pemerintahan baru di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla juga

makin bersinar. Salah satu indikatornya adalah melonjaknya Indeks Harga Saham

Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) hingga menyentuh nilai tertinggi dalam

sejarah pasar modal di Indonesia mencapai titik 1.003 poin. Berita mengenai penipuan

terhadap nasabah PT Bank Global adalah berita buruk yang turut menahan pergerakan

perdagangan saham. Demikian pun, keraguan akan kredibilitas dari tata perekonomian di

bawah pemerintahan baru mulai merebak. Keraguan tersebut bukanlah tanpa sebab.

Dalam kasus Bank Global, persoalannya terkait dengan industri reksadana yang sedang

tumbuh sangat pesat akhir-akhir ini. Hingga di penghujung 2004 ini, dana yang bergerak

di industri tersebut sudah mencapai Rp100 triliun. Padahal, di akhir 2002 baru mencapai

Rp41,6 triliun. Di seluruh dunia, industri reksadana memang sedang mengalami

booming. Majalah The Economist edisi 27 November-3 Desember 2004 mengusung

judul The capitalism's New Kings. Dalam kurun dua tahun terakhir ini, industri reksadana

(private equity) telah tumbuh sebesar 60%.

Dan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan sebesar 3.000%.

Betapa industri reksadana tengah menjadi pusat bisnis baru yang merajai sistem

kapitalisme modern, begitu The Economist menerangkan. Di Indonesia, industri

reksadana merupakan salah satu alternatif pembiayaan perusahaan yang berkembang

terutama setelah krisis. Sebagaimana kita tahu, sebelum krisis ekonomi, sumber

pembiayaan perusahaan hanya mengandalkan sistem perbankan. Bahkan hingga 2000

yang lalu, perbankan masih menguasai 90,40 persen perputaran dana di sektor finansial.

Artinya, sektor finansial yang lainnya (pasar modal, asuransi, multifinance, dan

pegadaian) belum begitu berkembang. Tidak berkembangnya pasar modal secara optimal,

sehingga pertumbuhan obligasi (obligasi pemerintah dan perusahaan) serta saham masih

di bawah pertumbuhan sektor perbankan. Akibatnya, struktur permodalan perusahaan dan

instrumen investasi masih sangat tergantung pada sektor perbankan. Kehancuran sektor

perbankan telah memberi pelajaran untuk secara berangsur mengembangkan sektor

investasi yang lain. Maka sumber pembiayaan yang berbasis pada pasar modal semakin

menjadi kebutuhan.

Dalam konteks sektor pembiayaan konsumsi (multifinance), akhir-akhir ini juga

mengalami perkembangan yang pesat. Di tengah kelesuan sektor perbankan yang

menderita akibat sektor riil yang tidak bergerak, bisnis multifinance tumbuh secara

meyakinkan. Hingga 2004 ini, penyaluran dana bank ke multifinance naik sebesar 67%

(atau Rp8,3 triliun) dibanding 2003 yang hanya mampu menyalurkan kredit sebesar

Rp4,9 triliun. Secara kuantitatif, jumlah perusahaan multifinance juga mengalami

lonjakan, hingga pertumbuhan sektor tersebut selama 2004 naik sekitar 20-30%.

Fenomena lain adalah terjadinya merger antara bank dan perusahaan multifinance,

sebagaimana terjadi antara Bank Danamon dengan Adira Finance serta Bank

Internasional Indonesia (BII) dengan Wahana Otomitra Multiarta. Selain itu,

perkembangan sektor pembiayaan juga didukung oleh kemitraan, seperti terjadi antara

Bank Mandiri dengan PT Astra Sedaya, yang menerima kucuran kredit sebesar Rp2,5

triliun. Pendek kata, selain perbankan, sekarang sektor pembiayaan dan reksadana adalah

ujung tombak dalam sektor finansial kita. Sayangnya, pemerintah nampak tidak siap

menghadapi perkembangan di sektor-sektor tersebut, selain pemulihan dunia perbankan

pun mengalami hambatan yang berarti. Kelembagaan Beralihnya pusat peredaran uang

dari perbankan ke industri pembiayaan dan industri reksadana menyisakan berbagai

persoalan kelembagaan. Sudah siapkan kelembagaan sektor finansial kita terhadap

perkembangan reksadana dan multifinance? Sektor yang lebih krusial adalah industri

reksadana, karena sangat rentan terhadap manipulasi. Sebagaimana pada awal

pertumbuhan sektor perbankan pada 1988, persoalan utamanya adalah institusi hukum

dan aturan main yang ternyata sangat lemah. Akibatnya, liberalisasi sektor perbankan

bukannya menghasilkan struktur pembiayaan yang kuat bagi sektor riil, justru sebaliknya

menyebabkan keterpurukan yang luar biasa. Inti persoalannya, sektor perbankan tidak

dikelola dengan baik, sehingga tidak memiliki daya dukung yang kuat terhadap struktur

perekonomian nasional secara umum. Sekilas, kita bisa melihat betapa liberalisasi hanya

menciptakan struktur industri perbankan yang rapuh. Sejak Paket Oktober 1988 (Pakto),

terlalu banyak bank berdiri sehingga persaingan sangat tinggi dan pada gilirannya

kualitasnya menjadi sangat buruk. Sementara itu, struktur aset dan kewajiban timpang

karena fungsi pengawasan yang lemah. Hal tersebut bisa ditunjukkan dengan besarnya

off balance sheet liabilities dari keseluruhan aset di sektor perbankan, yaitu sekitar 63%

yang tidak diungkapkan dan di-hedging secara benar. Singkatnya, liberalisasi tanpa

kerangka kelembagaan yang baik, justru berakibat sangat fatal. Zaman dengan orde

liberalisasi berulang kembali.

Sektor finansial yang dibiarkan tumbuh tanpa adanya regulasi dan kelembagaan

yang kuat, dipastikan hanya akan menjadi bumerang di kemudian hari. Sudah saatnya

otoritas di sektor keuangan, seperti Bappepam, BEJ, BI mengintegrasikan koordinasi

untuk membangun kerangka kelembagaan yang kuat bagi perkembangan sektor finansial.

Dunia perbankan yang ternyata masih menyimpan bara persoalan, harus segara

diselesaikan, baik dengan cara merger, likuidasi maupun dengan mengaktifkan seluruh

perangkat pengawasan yang sementara ini masih terlihat tidak maksimal. Tanpa

pemulihan sektor perbankan serta kesehatan sektor finansial pada umumnya, stabilitas

ekonomi makro yang sudah mulai tercipta akan terganggu kembali. Dan jika stabilitas

jangka pendek kembali terjadi (meski dalam derajat yang lebih kecil ketimbang

1997/1998 lalu) tetap saja akan mengganggu usaha menciptakan pertumbuhan dalam

jangka panjang. Sebenarnya, pemerintahan baru memiliki peluang yang sangat besar

untuk secara lebih terfokus membenahi kelembagaan di setiap sektor ekonomi, agar

tercipta struktur ekonomi yang kuat. Sayangnya, pemerintahan baru belum juga maksimal

mengarahkan kebijakan-kebijakannya dalam rangka penguatan kelembagaan. Sebaliknya

aroma yang terasa adalah usaha untuk melanggengkan kekuasaan dengan berimprovisasi

melalui penetrasi pada kekuatan-kekuatan politik. Moga-moga manuver Wakil Presiden

Jusuf Kalla mencengkeram Partai Golkar tidak berlanjut dengan manuver politik yang

lain, karena stabilitas serta pemulihan ekonomi akan menjadi taruhannya.

Sementara itu, rakyat sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi kesungguhan

pemerintah mengatasi krisis ekonomi. Tanpa kredibilitas dari pemerintah, kebijakan tidak

populis seperti menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), mencabut subsidi,

privatisasi serta liberalisasi di berbagai sektor hanya akan menggerakkan kemarahan

massa-rakyat. Kesungguhan, kredibilitas dan kerja keras harus terlebih dahulu

ditunjukkan, sebelum mengajak rakyat bersama-sama hidup lebih menderita, guna

mencapai tahap pemulihan ekonomi yang lebih tinggi.

Bank Indonesia diminta mengumumkan kesehatan bank di Indonesia demi

menjamin keselamatan uang masyarakat. Per 22 Maret 2007, rencananya pemerintah

melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya akan menjamin simpanan masyarakat

di perbankan sampai Rp 100 juta per nasabah per bank. Lantaran hal itu, masyarakat

perlu mengetahui kesehatan bank secara transparan melalui intervensi BI.

Demikian diungkapkan Pengamat Ekonomi dari Centre for Strategic and

International Studies (CSIS) Pande Radja Silalahi, Kamis (15/3) di Medan dalam sebuah

diskusi perbankan yang diselenggarakan Bank Mandiri. “Untuk mengantisipasi hal yang

tidak diinginkan, maka bank dan masyarakat harus sama-sama proaktif. Pihak perbankan

harus meyakinkan mereka,” kata Pande.

Dia menuturkan akan terjadi perang informasi bahwa masing-masing bank

mengklaim dirinya sehat. Para nasabah perlu mengetahui mana bank yang terindikasi

tidak sehat. Dia meminta agar masyarakat tidak terkelabui dengan apa yang disampaikan

pihak bank. Salah satunya adalah dengan mengetahui indikator-indikator Loan Deposit

Ratio (LDR), Capital Adequaces Ratio (CAR), dan Net Interest Margin (NIM).

“Indikator-indikator itu tidak dengan sendirinya bisa diketahui masyarakat. Namun, perlu

adanya pihak ketiga yang menginformasikan hal itu. Mereka bisa datang dari media

ataupun Bank Indonesia. Saya kira BI bisa melakukan itu,” tutur dia.

Hati-hati

“Saya memprediksi, BI akan dituntut masyarakat untuk mengumumkan kesehatan bank

ke masyarakat. Pada tahap selanjutnya, Nasabah bank yang menyimpan dana di atas Rp

100 juta harus betul-betul mencermati kesehatan dan kemampuan bank mereka,” tutur

dia.  

Berdasarkan data BI, dana pihak ketiga yang disimpan di perbankan meningkat

dari Rp 1.127 triliun di tahun 2005 menjadi Rp 1.287 triliun pada Desember 2006.

Indikator kesehatan perbankan seperti CAR, LDR, dan NIM rata-rata meningkat 2,2

persen, 1,9 persen, dan 0,6 persen.

Di kesempatan yang sama, senada dengan Pande, Direktur Penjamin dan

Manajemen Resiko Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Firdaus Djaelani mengatakan

bank harus dikelola secara profesional dan terbuka agar dapat dipercaya. Menurut dia,

nasabah harus selektif dan tidak mudah terbujuk oleh imbalan bunga tinggi.

Kepala Kantor Wilayah I Bank Mandiri Medan Wahyu Widodo mengatakan Bank

Mandiri siap dengan kebijakan baru tersebut. “Struktur permodalan yang kuat dengan

CAR 25,3 persen jauh di atas ketentuan minimum BI sebesar 8 persen. Ini adalah alasan

untuk melaksanakan ketentuan baru itu. Prioritas kenyamanan nasabah menjadi prioritas

utama bagi Bank Mandiri,” tutur dia.

VI. BI SUSUN ATURAN BANK SYARIAH

`Bank Indonesia saat ini masih menggodok peraturan mengenai kesehatan bank

syariah, menyusul aturan-aturan dasar lain yang telah dikeluarkan. Menurut Deputi

Gubernur BI Maulana Ibrahim di Jakarta, Jumat (23/1), aturan mengenai kesehatan

perbankan syariah harus dibedakan dengan sistem konvensional.

"Mengingat titik berat sistem syariah adalah proteksi pada investor atau nasabah,

menggunakan sistem bagi hasil," ujar Maulana. Maulana juga mengatakan, Arsitektur

Perbankan Indonesia (API) tetap menjamin eksistensi perbankan syariah. Dalam

kerangka dasar sistem perbankan Indonesia itu, bank syariah diakomodasi dalam

kelompok bank yang melakukan jasa khusus.

Menurut Maulana, API disusun mengacu pada peraturan perbankan yang telah

ada. "Rancangan API kan harus sesuai dengan undang-undang, dan peraturannya sudah

mengamanatkan sistem perbankan kita terdiri atas perbankan konvensional dan syariah.

Karena itu, perbankan syariah ditampung dalam kelompok bank yang melaksanakan jasa

khusus," ujarnya.

Dalam rancangan API yang disampaikan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dua

pekan lalu disebutkan, dalam 10-15 tahun ke depan bank-bank diharapkan dapat

meningkatkan permodalan untuk mencapai struktur perbankan yang optimal.

Berdasarkan besarnya modal, perbankan nasional ke depan digolongkan dalam

empat kelompok, yaitu dua hingga tiga bank dengan kapasitas dan kemampuan

beroperasi di wilayah internasional dengan modal minimum Rp 50 triliun. Kelompok

kedua, tiga sampai lima bank nasional dengan modal Rp 10 triliun-Rp 50 triliun.

Di bawahnya adalah 30-50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen

usaha tertentu sesuai dengan kompetensi masing-masing bank, dengan modal Rp 100

miliar-Rp 10 triliun. Terakhir, kelompok bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank dengan

kegiatan usaha terbatas bermodal kurang dari Rp 100 miliar.

Dirilis, Sistem Baru Penilaian Kesehatan Bank Syariah

Perkembangan perbankan Syariah saat ini dan ke depan diperkirakan akan

memiliki produk dan jasa perbankan yang semakin beragam dan kompleks, sehingga

eksposur risiko yang dihadapi juga akan meningkat.

''Perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis,

mendorong pengaturan kembali sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan

prinsip syariah, agar dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat

ini dan mendatang,'' kata Deputi Gubernur, Siti Chalimah Fadjrijah di Jakarta, pekan lalu.

Dia menjelaskan, meningkatnya eksposur risiko tersebut akan mengubah profil

risiko bank syariah yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank

tersebut. Untuk itulah Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI)

No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan

Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007.

Dalam penilaian tingkat kesehatan tersebut, bank syariah telah memasukkan

risiko yang melekat pada aktivitas bank. Ini merupakan bagian dari proses penilaian

manajemen risiko.

Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara

triwulanan, yang meliputi faktor-faktor Permodalan (capital), Kualitas aset (asset

quality),Rentabilitas (earning), Likuiditas (liquidity), Sensitivitas terhadap risiko pasar

(sensitivity to market risk), dan Manajemen (management).

Ia menambahkan, penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk

faktor financial (permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas

terhadap risiko pasar) dihitung secara kuantitatif dan kualitatif dengan

mempertimbangkan unsur judgement. (bn-59)

VII. KESEHATAN BANK NASIONAL MEMBAIK

Kondisi kesehatan perbankan nasional mengalami perbaikan, di mana rasio

kecukupan modal (CAR) rata-rata hingga saat ini mencapai 20,7 persen dengan jumlah

kredit yang disalurkan Rp 904 triliun, atau tumbuh 19,4 persen.

Demikian dikemukakan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah pada

acara Forum Strategis Bank Indonesia 2007, Rabu (29/8).

"Saya berharap hingga akhir tahun ini kredit bisa tumbuh 20 hingga 22 persen dan kredit

bermasalah (NPL) terus dijaga pada tingkat yang relatif rendah 6,36 persen (gross) atau

2,89 persen (nett)," kata Burhanuddin Abdullah. Kesehatan bank, hemat dia, kian

menjadi bekal penting guna membendung gejolak eksternal.

Burhanuddin mengemukakan gejolak eksternal dalam tiga minggu terakhir telah

memberi pelajaran penting dalam manajemen makroekonomi Indonesia di tengah rezim

devisa bebas nilai tukar yang dianut. "Setidaknya ada tiga pelajaran penting yang dapat

dipetik dari kondisi ini," kata Burhanuddin.

Pertama, perlunya Bank Indonesia berhati-hati dalam merumuskan dan mengelola

kebijakan ekonomi nasional. Kedua, pentingnya membangun fundamental ekonomi yang

kokoh. Ketiga, tetap melaksanakan proses pembangunan secara bertahap dengan tetap

menjaga keseimbangan berbagai hal terkait proses pembangunan tersebut.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan industri

perbankan nasional secara fundamental, relatif sudah jauh lebih kuat dibanding sebelum

krisis perbankan 1997.

Indikasi keberhasilannya, lanjut Presiden, bisa dilihat pada saat ini di mana pasar

finansial global sedang terjadi gonjang-ganjing sementara industri perbankan sudah

punya mekanisme dalam mengelola risiko dan juga katup-katup pengaman.

“Terbukti, gejolak pasar finansial global tidak sampai mempengaruhi industri

perbankan kita. Makroekonomi kita juga makin kokoh, yang tak luput dari kontribusi

perbankan juga,” kata Presiden.

Penjaminan Bergantung pada Kesehatan Bank

Menteri Keuangan Boediono mengatakan, premi penjaminan dalam Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS) akan didasarkan pada tingkat kesehatan bank. "Idealnya,

penetapan premi didasarkan pada tingkat kesehatan tiap-tiap bank atau risk based-nya,"

tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, kemarin.

Modal awal pendirian LPS, lanjut dia, akan bersumber pada premi penjaminan

yang ada pada saat pelaksanaan program penjaminan oleh pemerintah sampai terbentuk

LPS yang diperkirakan sekitar Rp 4 triliun. "Jumlah itu masih tetap terbuka untuk

dibahas bersama Dewan mengenai modal yang cukup bagi LPS," tambahnya.

Sementara itu, Darmin Nasution, Dirjen Lembaga Keuangan mengatakan, premi

penjaminan akan berdasarkan pada risiko kegagalan bank, sehingga makin besar risiko

bank ditutup kian besar pula preminya.

"Makin kecil risiko bank ditutup atau makin sehat banknya, kian kecil

pembayaran preminya," tegas dia.

Dalam LPS, kata dia, diusulkan pembayaran premi 0,1% dari rata-rata dana pihak

ketiga untuk satu sampai dua tahun pertama. Setelah itu berdasarkan pada risiko

kesehatan bank. Pada saat ini premi penjaminan yang ditentukan oleh BPPN 0,25% dari

rata-rata dana pihak ketiga setahun.

Dia menyebutkan, kisaran antara premi terkecil dan tertinggi yang harus

dibayarkan untuk penjaminan tidak sampai 0,5%, sehingga bank yang paling sehat

preminya bisa di bawah 0,1%.

Mengenai lingkup penjaminan simpanan, dia mengatakan, nanti hanya akan

menjamin simpanan dana pihak ketiga. Namun, pengurangan lingkup penjaminan

dilakukan dalam dua tahap.

Pertama, satu tahun setelah LPS terbentuk penjaminan hanya berlaku untuk dana

pihak ketiga dan transaksi antarbank. Kedua, enam bulan berikutnya hanya simpanan

dana pihak ketiga yang akan dijamin.

Dalam RUU LPS disebutkan, LPS merupakan lembaga independen yang

memiliki kewenangan publik dan bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak

dapat memberhentikan pemimpin LPS kecuali berdasarkan ketentuan yang ditetapkan

UU LPS.

LPS akan dipimpin oleh dewan komisioner dan kepala eksekutif yang terdiri atas

profesional yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya.

Tambah Modal

Sementara itu 55 bank yang saat ini modalnya masih di bawah Rp 100 miliar

bersedia menambah modal sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Arsitektur

Perbankan Indonesia.

"Namun untuk penambahan modal tersebut saat ini Bank Indonesia (BI) belum

memperbolehkan bank-bank tersebut melakukan lewat kredit investasi kolektif efek

beragunan aset," kata Mulyaman Hadad, Deputi Direktur Penelitian dan Pengaturan

Perbankan yang juga Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan BI di Gedung BI Jalan MH

Thamrin, Jakarta.

Keinginan bank menambah modal lewat kredit investasi kolektif efek beragunan

aset tersebut, menurut di, masih belum memungkinkan karena hingga saat ini BI belum

memiliki aturannya.

"Kami masih akan mengkaji apakah bank bisa menambah modalnya lewat kredit

tersebut. Itu nanti akan ada peraturannya. Sekarang belum, mungkin pada akhirnya bisa

karena aturannya belum ada. Tapi memang memungkinkan diatur dalam Peraturan Bank

Indonesia (PBI)," tambahnya.

Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia BI memutuskan agar bank meningkatkan

modal minimumnya menjadi di atas Rp 100 miliar pada tahun 2010. Saat ini ada 55 bank

yang modalnya masih di bawah Rp 100 miliar.

"Namun pada dasarnya ke-55 bank itu telah bersedia mengikuti koridor yang

diatur dalam Arsitektur Perbankan Indonesia. Mereka saat ini tengah bersiap-siap

menambah modal atau melakukan merger," tuturnya.

Bahkan, lanjut dia, bank-bank yang saat ini memiliki modal di atas Rp 100 miliar,

contohnya Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri tengah menggelar sejumlah program

dalam upaya meningkatkan dan memperkuat permodalan.

BI, tegas dia, tidak akan mengubah ketentuan yang berlaku dalam Arsitektur

Perbankan Indonesia. Sejauh ini belum ada yang mengajukan rencana merger mengingat

tenggang waktu untuk mencapai ketentuan modal itu masih sekitar 7 tahun lagi.

"Untuk bank syariah sejauh ini tidak ada masalah karena semua modalnya sudah

di atas Rp 100 miliar."(dtc-53e)

VIII. CARA MUDAH MEMILIH BANK SEHAT

Jangan panik menghadapi turunnya batas penjaminan yang kini hanya berlaku

untuk simpanan di bawah Rp 100 juta. Agar dana simpanan Anda aman, pilihlah bank

yang sehat dan berwatak baik. Memilih bank seperti itu tidak terlalu sulit. Berikut

beberapa tipnya.

Ini berarti, para deposan yang memiliki dana simpanan dalam jumlah besar harus

bersiap menerapkan strategi baru. Maklum, mulai hari itu, Lembaga Penjamin Simpanan

menurunkan batas penjaminan simpanan di bank, dari Rp 1 miliar menjadi hanya Rp 100

juta Kebijakan ini berlaku terhadap gabungan seluruh rekening simpananseperti deposito,

tabungan, giroatas nama seorang nasabah di sebuah bank.

Salah satu langkah paling penting dan mutlak dalam menghadapi penurunan batas

penjaminan simpanan bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan itu adalah: teliti memilih

bank. Sebab, kita sebetulnya membutuhkan talangan dari LPS hanya jika bank tempat

kita menyimpan duit itu bermasalah, bangkrut, dan akhirnya dilikuidasi oleh Bank

mdonesia Kalau banknya sehat-sehat saja, mestinya berapa pun besarnya dana simpanan

kita tak ada masalah sama sekali.

Bagaimana cara memilih bank yang sehat dan layak dipercaya? Ada dua faktor

yang bisa kita gunakan sebagai alat ukur. Yakni:

1. Faktor kuantitatif Indikator kesehatan bank secara kuantitatif bisa kita lihat dari

rasio-rasio keuangannya Ada dua rasio utama yang bisa menjadi alat ukur

kesehatan sebuah bank.

Pertama, rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR). Secara

sederhana, rasio ini mencerminkan tingkat kekuatan permodalan bank menghadapi

kemungkinan terjadinya kredit macet. Saat ini, Bank Indonesia menentukan batasan

minimal CAR adalah 8%. Jika rasio kecukupan modal sebuah bank berada di bawah 8%,

kemungkinan besar Bank Indonesia akan melikuidasi atau menutup bank tersebut.

Meskipun resminya BI masih membatasi CAR minimal sebesar 8%, namun di

pasar umumnya orang menilai sebuah bank layak dikatakan sehat jika CAR-nya tidak

lebih kecil dari 12%.

Kedua, lihat pula dari rasio kredit bermasalah alias nonperforming loan atau yang

biasa disingkat NPL. Berbalikan dengan CAR, semakin kecil rasio NPL ini semakin

aman bank tersebut. BI sendiri mematok batasan NPL ini maksimal 5%.

Jika sebuah bank menawarkan bunga yang amat tinggi atau uningiming hadiah

mewah, sementara kita lihat NPL-nya sudah melewati 5%, waspadalah! Sebab, bank itu

memenuhi persyaratan utama untuk mati.

Lantas, dulu di saat krismon, kredit macet di sektor korporasi memang menjadi

biang kerok matinya bank. Belakangan, bank-bank memang sudah mengerem penyaluran

kredit korporasi. Tapi, itu bukan berarti bahwa risiko likuidasi bank akibat

membengkaknya NPL sudah hilang. Menurut Iigwina Poerwo-Hananto,

CEO Quantum Magna Financial, saat ini risiko kredit macet bank datang dari

sektor kredit konsumsi dan kredit tanpa agunan yang jor-joran ditawarkan bank.

Di luar dua rasio utama kesehatan bank tadi, ada beberapa rasio lain yang bisa

kita perhatikan untuk memantapkan langkah kita memilih sebuah bank. Sebut saja rasio

penyaluran kredit alias loan to deposit ratio (LDR). Bank yang sehat adalah bank yang

tingkat LDR-nya tinggi, namun tingkat NPL-nya rendah. Ini berarti bank tersebut cukup

aktif menyalurkan kredit dan kredit tersebut lancar. Angka ideal LDR ini adalah sekitar

85%-90%.

Rasio lain adalah rasio bunga bersih alias net interest margin (NIM) yang

mencerminkan tingkat keuntungan sebuah bank. Semakin besar NTM-nya, semakin besar

dan semakin sehat sebuah bank.

Lalu, dari mana kita bisa memperoleh data mengenai rasio-rasio kesehatan itu?

Enggak sulit, kok. Kita tinggal memelototi publikasi laporan keuangan perbankan yang

setiap tiga bulan sekali dimuat di media massa Atau, kita juga bisa mengunjungi situs-

situs bank yang biasanya memuat data-data laporan keuangan, termasuk rasio-rasio

penting tersebut. "Masalahnya, selama ini, tidak semua orang membacanya. Yang banyak

membaca itu justru analis dan pelaku bisnis," cetus Imam T. Saptono, Sekretaris

Perusahaan Permata Bank. Nah, mulai sekarang, meskipun bukan analis saham, Anda

pun kudu rajin memelototi data-data keuangan bank.

2. Faktor kualitatif Faktor kualitatif ini bisa kita cermati dari sepak terjang alias

track record pemegang saham mayoritas sebuah bank. Secara umum, kita bisa

membedakan kepemilikan saham bank menjadi bank lokal dan bank asing.

Umumnya, orang menilai prosedur audit bank asing lebih ketat dibandingkan

dengan bank lokal. Meskipun kini, prosedur audit bank lokal juga mulai

membaik.

Kini semakin sulit memisahkan antara bank lokal dan bank asing secara saklek.

Sebab, banyak pula bank lokal yang kini mayoritas sahamnya sudah berada di tangan

investor asing. Sebut saja Bank Danamon, Permata Bank, Bank Niaga, Bank Buana,

Bank NISP, BH, dan lippo Bank.

Hal lain dalam faktor kualitatif ini adalah tim manajemennya apakah mereka

kompeten, berpengalaman, dan prudent alias menerapkan prinsip kehati-hatian. "Soal ini,

bisa kita lihat dari tata kelola yang baik atau good corporate governance. Lihat juga cara

mereka melaporkan hasil kerja mereka, transparan atau tidak," saran Roy. Tak lupa,

nasabah sebaiknya juga memperhatikan kualitas pelayanan bank. Semakin banyak

fasilitas, semakin luas jaringan, dan semakin banyak kemudahan bertransaksi yang

ditawarkan sebuah bank, tentu akan semakin menguntungkan nasabah.

"Soal ini, bisa kita lihat dari tata kelola yang baik atau good corporate governance.

Sekarang giliran Anda untuk menilai. Apakah bank tempat Anda menyimpan dana hasil

jerih payah Anda selama ini sudah memenuhi ukuran sehat tersebut, sehingga Anda

memang layak menyimpan duit di situ?

Konsep mengenai bank bermasalah berdampak sistemik yang diatur pada PBI

tentang FPD berbeda dengan konsep bank bermasalah berdampak sistemik yang diatur

dalam UU No. 24 tahun 2004 tentang LPS. Bank bermasalah disebut juga dengan bank

gagal yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bank gagal berdampak sistemik dan bank

gagal yang tidak berdampak sistemik. Suatu bank disebut sebagai bank gagal apabila:

Bank mengalami kesulitan keuangan.

Masalah keuangan yang dialami bank dapat membahayakan usahanya.

Bank tidak lagi dapat disehatkan kembali oleh Lembaga Pengawas Perbankan

(LPP).

Salah satu syarat penyaluran FPD adalah bahwa bank yang kesulitan likuiditas

dan berdampak sistemik haruslah masih dalam keadaan solven sehingga masih dapat

diselamatkan. Sementara pada UU tentang LPS, penanganan bank gagal yang berdampak

sistemik oleh LPS adalah terhadap bank yang tidak dapat diselamatkan karena dianggap

tidak solven. Masalah solven atau tidaknya suatu bank dapat dilihat dari faktor modal

yang bersifat jangka menengah dan panjang. Sedangkan masalah likuiditas dilihat dari

kebutuhan jangka pendek bank untuk memenuhi kewajibannya.

Penyelesaian yang diserahkan oleh Komite Koodinasi diperuntukkan bagi

penyelesaian bank gagal berdampak sistemik1. LPS menerima pemberitahuan dari LPP

mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan. Jika bank yang

bermasalah tersebut dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh LPP sesuai dengan

kewenangan yang dimilikinya maka bank bermasalah tersebut menjadi bank gagal. Jika

bank gagal tersebut dinyatakan berdampak sistemik oleh komite koordinasi, maka LPS

melakukan penanganan bank gagal berdampak sistemik setelah menerima penyerahan

dari komite koordinasi. Dilakukan dengan dua cara, yaitu:

Dengan penyetoran modal dari pemegang saham lama (open bank assistance).

Pemegang saham yang melakukan penyetoran modal adalah seluruh atau sebagian dari

pemegang saham lama. Salah satu cara penyetoran modal yang dapat ditempuh oleh

pemegang saham lama adalah dengan menerbitkan saham biasa (common stock).

Penanganan bank gagal berdampak sistemik dengan mengikutsertakan pemegang

saham lama dapat dilakukan apabila:

1. Pemegang saham telah menyetorkan modal sekurang-kurangnya dua puluh persen

dari perkiraan biaya penanganan2. Penyetoran modal sebagaimana dimaksud,

wajib dipenuhi oleh pemegang saham selambat-lambatnya:

Lima belas hari kalender setelah LPS menerima bank gagal sistemik dari

Komite Koordinasi, untuk bank yang yang sahamnya tidak diperdagangkan di

pasar modal.

Tiga puluh lima hari kalender setelah LPS menerima bank gagal sistemik dari

Komite Koordinasi, untuk bank yang sahamnya diperdagangkan di pasar

modal.1

2

2. Ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan

untuk:

Menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS.

Menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank.

Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS jika proses penanganan

tidak berhasil sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak penyerahan

pananganan bank gagal oleh Komite Koordinasi kepada LPS.

Pernyataan RUPS bank tersebut dituangkan dalam akta notariil. Dengan

adanya pernyataan dari RUPS tersebut maka LPS dapat:

Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik

atau yang menjadi hak-hak bank dan atau kewajiban bank.

Menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan nasabah debitur dan

atau kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah kreditur (purchase and

assumption).

Melakukan penyertaan modal sementara.

Mengalihkan menejemen bank kepada pihak lain.

Melakukan merger dan atau konsolidasi dengan bank lain.

Melakukan pengalihan kepemilikan bank.

Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah

kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS

merugikan bank.

Jika peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran dan atau pengubahan kontrak

yang dilakukan oleh LPS menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak

tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat3

yang diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan

dengan nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.

3. Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:

3

Penggunaan fasilitas pendanaan dari BI.

Data keuangan nasabah debitur.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham tiga tahun

terakhir.

Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan

permodalan bank yang dibutuhkan LPS.

Penyerahan pernyataan RUPS dan dokumen bank yang dimintakan LPS tersebut

di atas wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya satu hari kerja setelah LPS

menerima penanganan bank gagal sistemik dari Komite Koordinasi.

Keputusan dari LPS untuk melakukan penanganan dengan mengikutsertakan

pemegang saham lama adalah tiga hari kerja setelah tanggal penyetoran modal sebesar

dua puluh persen dari perkiraan biaya penanganan oleh pemegang saham. Keputusan LPS

tersebut ditetapkan dalam suatu keputusan dewan komisioner yang diberitahukan kepada

LPP dan Komite Koordinasi. LPS juga dapat mengumumkan bank gagal berdampak

sistemik yang sedang dalam penanganan pada home page LPS.

Lembaga Penjamin Simpanan menghitung dan menetapkan perkiraan biaya

penanganan bank gagal sistemik. Perkiraaan biaya dimaksud adalah jumlah perkiraan

biaya untuk menambah modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut

memenuhi ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank. Penghitungan perkiraan biaya

penanganan adalah sebesar jumlah kekurangan KPMM yang ditetapkan oleh LPP dan

dapat ditambah dengan jumlah tertentu yang dipandang perlu oleh LPS.

Sejak tanggal adanya penetapan LPS untuk melakukan penanganan bank gagal

dengan mengikutsertakan pemegang saham lama, maka:

1. Pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS

segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan atau kepentingan lain pada bank

dimaksud.

2. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang

ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau

pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Setelah pemegang saham bank melakukan penyetoran modal perlu diperhatikan

keadaan ekuitas bank, jika:

1. Ekuitas bank bernilai positif, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian

yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank. Dalam perjanjian tersebut

diatur mengenai penggunaan hasil penjualan saham bank dengan urutan sebagai

berikut:

Pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan LPS.

Pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada posisi

sesaat setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal.

Jika setelah penggunaan hasil penjualan saham bank masih ada sisa maka

akan dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama.

2. Ekuitas bank bernilai nol atau negatif, maka pemegang saham lama tidak memiliki

hak atas hasil penjualan saham bank.

Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan

bank setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal dan seluruh biaya

penanganan bank menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank. Kekurangan

biaya penanganan tersebut dapat dapat disetorkan oleh LPS secara sekaligus atau

bertahap. Jika syarat yang dari LPS belum dipenuhi oleh bank sebelum berakhirnya

jangka waktu, maka LPS dapat melakukan penyetoran pendahuluan atas kekurangan

biaya penanganan bank gagal sistemik setinggi-tingginya sebesar 80% dari perkiraan

biaya penanganan.

Lembaga Penjamin Simpanan juga berkewajiban menjual seluruh saham bank dalam

penanganan paling lama tiga tahun sejak pemegang saham dan pengurus bank

menyerahkan segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan kepentingan bank kepada LPS.

Penjualan saham tersebut harus dilakukan secara transparan dengan tetap

mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal4 bagi LPS. Jika tingkat

pengembalian optimal tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tiga tahun, maka dapat

diperpanjang sebanyak-banyaknya dua kali dengan masing-masing perpanjangan selama

satu tahun.

Jika penanganan bank gagal berdampak sistemik dengan mengikutsertakan pemegang

saham tidak dapat dilakukan, maka LPS melakukan penanganan bank gagal tanpa

mengikutsertakan pemegang saham. Adapun yang menjadi penyebab LPS tidak

mengikutsertakan pemegang saham dalam penanganan bank gagal berdampak sistemik

adalah:

1. Pemegang saham lama tidak bersedia memenuhi syarat penyetoran modal sebesar

dua puluh persen dari perkiraan biaya penanganan tanpa menunggu berakhirnya

batas waktu.

2. Bank tidak dapat memenuhi persyaratan yang diajukan oleh LPS dalam jangka

waktu yang ditentukan.

Keputusan penanganan bank gagal berdampak sistemik tanpa mengikutsertakan

pemegang saham lama ditetapkan dalam suatu keputusan dewan komisioner LPS yang

diberitahukan kepada LPP dan Komite Koordinasi. LPS dapat mengumumkan bank gagal

sistemik tersebut pada home page LPS.

Sejak LPS menetapkan untuk menangani bank gagal tanpa melibatkan pemegang

saham lama maka:

1. LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan,

dan atau kepentingan lain pada bank dimaksud. Setelah itu LPS dapat melakukan

tindakan:

Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik

atau yang menjadi hak-hak bank dan atau kewajiban bank.

Melakukan penyertaan modal sementara.

Menjual dan mengalihkan aset bank tanpa persetujuan nasabah debitur dan atau

kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah kreditur.

4

Mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain.

Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.

Melakukan pengalihan kepemilikan bank.

Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak bank

yang mengikat bank dengan pihak ketiga yang menurut LPS merugikan bank.

Jika peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran dan atau pengubahan kontrak

yang dilakukan oleh LPS menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya

dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang diperoleh dari

kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan dengan nyata dan jelas kerugian

yang dialaminya.

2. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang

ditunjuk oleh LPS jika penanganan bank gagal tidak berhasil, sepanjang LPS atau

pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Pernyataan RUPS tersebut dituangkan dalam suatu akta

notariil.

Seluruh biaya penanganan bank gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi

penyertaan modal sementara LPS pada bank. LPS berkewajiban menjual seluruh saham

bank dalam penanganan paling lama tiga tahun sejak dimulainya penanganan. Penjualan

saham tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan

tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS, yaitu paling sedikit sebesar seluruh

penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS. Jika dalam jangka waktu tiga

tahun tingkat pengembalian optimal belum dapat dicapai, maka dapat diperpanjang

sebanyak-banyaknya dua kali dengan masing-masing perpanjangan selama satu tahun.

Jika dengan perpanjangan waktu tersebut tingkat pengembalian optimal tidak dapat

dicapai, maka LPS dapat menjual saham bank dengan mengabaikan ketentuan tingkat

pengembalian optimal dalam jangka waktu satu tahun berikutnya.

Jika ekuitas bernilai positif pada saat penyerahan bank kepada LPS, maka dibuat

perjanjian mengenai penggunaan hasil penjualan saham bank dengan ketentuan:

o Pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS.

o Pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada saat

penyerahan.

o Jika masih ada sisa dari hasil penjualan saham, maka sisa tersebut akan dibagi

secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama.

Namun jika ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan bank

kepada LPS, maka pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham

bank setelah penanganan.

Saham preferen yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa (convertible

preferred stock) akan diterbitkan bank dalam rangka penyertaan sementara LPS. Saham

preferen yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa akan dijual LPS kepada pihak

lain. Saham preferen yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa adalah saham yang

memberikan hak istimewa dalam:

Perolehan pembayaran deviden tidak secara kumulatif.

Perolehan pembayaran terlebih dahulu dalam hal bank dilikuidasi.

Selama masa penananganan bank tidak diperkenankan untuk membagi deviden

dan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penjualan saham bank menjadi beban

pemegang saham. Selain itu bank gagal sistemik yang berada di dalam penanganan LPS

juga diwajibkan menyampaikan:

Laporan mengenai kinerja keuangan.

Laporan rasio-rasio keuangan termasuk rasio kewajiban KPMM.

Laporan lainnya yang diperlukan LPS.

Selama bank gagal sistemik dalam penanganan LPS, jika menurut penilaian LPP

kondisi keuangan bank menurun sehingga memerlukan tambahan modal disetor untuk

memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank, maka LPS meminta Komite Koordinasi

untuk membahas permasalahan bank serta langkah-langkah yang akan diambil untuk

penanganan bank tersebut.

Penanganan bank gagal sistemik dinyatakan berakhir apabila LPS telah menjual

seluruh saham bank. Berakhirnya penanganan bank sistemik ditetapkan dalam suatu

keputusan dewan komisioner LPS dan diberitahukan kepada LPP dan Komite

Koordinasi.

KESIMPULAN

Alternatif Penyehatan Perbankan Nasional

Ada 3 alternatif yang dapat digunakan untuk penyehatan perbankan Nasional, yaitu :

Merubah peraturan Bank Indonesia (CAR 8% dan NPL 5%)

Alternatif pertama akan menimbulkan �moral hazard� CAR 8% belum cukup

untuk mendukung Bank yang kuat dan efisien

Redistribusi Obligasi Pemerintah

Alternatif kedua sulit dilakukan karena tidak sesuai dengan kondisi pasar

Penukaran dengan Aset (Asset Swap)

Alternatif ketiga juga sulit dilakukan disebabkan terbatasnya aset yang telah

direstrukturisasi di BPPN, sulitnya penentuan harga, dan mekanisme swap.

Cara Memilih Bank Yang Sehat

Ada dua faktor yang dapat kita gunakan sebagai alat ukur yaitu :

Faktor kuantitatif Indikator kesehatan bank secara kuantitatif bisa kita lihat dari

rasio-rasio keuangannya Ada dua rasio utama yang bisa menjadi alat ukur

kesehatan sebuah bank.

Faktor kualitatif Faktor kualitatif ini bisa kita cermati dari sepak terjang alias

track record pemegang saham mayoritas sebuah bank. Secara umum, kita bisa

membedakan kepemilikan saham bank menjadi bank lokal dan bank asing.

Umumnya, orang menilai prosedur audit bank asing lebih ketat dibandingkan

dengan bank lokal. Meskipun kini, prosedur audit bank lokal juga mulai

membaik.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.bi.co.id

http://www.kompas.com

http://www.liputan6.com