dokumen kebijakan spmi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 3. sebagai sarana untuk...

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul - Garut

KEBIJAKAN SPMI INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor : ...../SK/Rektor/KM/IPI/I/2018 Revisi : - Tanggal : 18 Januari 2018

Proses Penanggungjawab

Tanggal Nama Jabatan Tanda

tangan

1. Perumusan Dr. H. Asep Nurjamin, MPd

Kepala SPMI

2. Pemeriksaan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM.,MT.

Rektor

3. Persetujuan H. Suparno Ketua YGW

4. Penetapan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM.,MT.

Rektor

5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, MPd

Kepala SPMI

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan

berkualitas di Tingkat Nasional

MISI

a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Indonesia dan masyarakat Jawa Barat khususnya.

b) Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius

c) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan

membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.

d) Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan,

swasta serta lembaga sosial dan pendidikan.

Tujuan

a) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b) Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan

keguruan dan kependidikan, serta masyarakat luas.

c) Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian ilmu

pengetahuan.

d) Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja

yang tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

e) Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi

terkait.

II. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI adalah

1. Sebagai komitmen INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA untuk memelihara

dan meningkatkan mutu penyelengaraan perguruan tinggi secara

berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN

Dikti) dan penjaminan kualitas internasional (International Quality

Assurance) untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan

stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan

Institut Pendidikan Indonesia dalam menjalankan tugas pelayanan dan

fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang spmi yang berlaku di Institut Pendidikan Indonesia.

III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Luas lingkup kebijakan SPMI Institut Pendidikan Indonesia terdiri atas kebijakan

jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan Jangka panjang, meliputi aspek

Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam tahap pelaksanaannya Institut Pendidikan

Indonesia telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI kedalam 3 periode sebagai

berikut:

a. Periode 2018-2022 – Akselerasi Reputasi Regional IPI

Milestone: Pertumbuhan Jumlah publikasi penelitian reputasi regional Jawa

Barat

b. Periode 2022-2026 – Mewujudkan Institut Pendidikan Indonesia unggul pada

tingkat nasional

Milestone: IPI aktif dalam penelitian dengan mempertimbangkan peluang

nasional

c. Periode 2026-2030 – IPI Unggul dan berkualitas di Tingkat Internasional

Milestone: Institut Pendidikan Indonesia diakui secara nasional dan mencapai

pengakuan secara internasional

d. Periode 2030-2034 – IPI Unggul dan berkualitas di Tingkat Internasional

Milestone: Institut Pendidikan Indonesia diakui secara nasional dan mencapai

pengakuan secara internasional.

IV. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

Penerapan kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di

lingkungan Institut Pendidikan Indonesia. meliputi :

1. Rektorat

2. Senat

3. Lembaga

4. Fakultas

5. Program Pascasarjana

6. Program Studi

7. Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa

8. Unit-unit pendukung pelaksana lainya

V. Daftar Istilah dan definisi SPMI

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di Institut Pendidikan Indonesia harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.

VI. Uraian Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

A. Tujuan dan strategi SPMI Perguruan Tinggi

1. Tujuan:

Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan

pendidikan tinggi di Institut Pendidikan Indonesia melampaui standar

Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.

2. Strategi yang ditempuh:

a) Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan. b) Kepala Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diberi tugas dan

kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu.

c) Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi d) Melibatkan

seluruh komponen sivitas akademika

B. Asas dan prinsip:

1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia.

2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 44 tahun 2015 dan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016

3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat

4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP

C. Manajemen

Untuk menjamin pelaksanan SPMI dalam bidang akademik dan non

akademik terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI

dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar

DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan

Peningkatan standar DIKTI)

1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT) Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua SPMI Institut Pendidikan Indonesia. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi Institut Pendidikan Indonesia. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi Institut Pendidikan Indonesia. Standar mutu yang ditetapkan oleh SPMI harus mendapatkan persetujuan dari Senat Institut. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Institut Pendidikan Indonesia dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Institut (pimpinan dan jajarannya); tingkat Fakultas (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Sistem Penjaminan Mutu Internal, Lembaga, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar Institut Pendidikan Indonesia.

3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi

dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang

akademik oleh Tim SPMI yang terintegrasi dengan Fakultas, dan

Audit non akademik oleh SPMI. Fokus Audit Mutu Internal yaitu

memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap

pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI

dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan Institut

Pendidikan Indonesia. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua SPMI kepada

Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali

dalam setahun.

4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan

dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah

mencapai Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan

penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan

Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Kepala SPMI

melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tingi (P)

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan

terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT.

Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan

pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan

keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan

dilakukan secara partisipasif dan kolegial.

D. Unit atau Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI di

Institut Pendidikan Indonesia meliputi: Pemimpin di tingkat Institut,

Pemimpin di tingkat Fakultas, Pemimpin di tingkat Program studi,

Kepala Lembaga, dan unit terkait lainnya.

E. Jumlah dan nama semua standar SPMI di Institut Pendidikan Indonesia:

Standar Nasional Pendidikan meliputi:

1) Standar Kompetensi Lulusan 2) Standar Isi Pembelajaran 3) Standar Proses Pembelajaran 4) Standar Penilaian Pembelajaran 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Nasional Penelitian, meliputi:

1) Standar Hasil Penelitian 2) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 3) Standar Proses Penelitian 4) Standar Penilaian Penelitian 5) Standar Peneliti 6) Standar Sarpras Penelitian 7) Standar Pengelolaan Penelitian 8) Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian

Standar Nasional Pengamdian Kepada M asyarakat meliputi : 1) Standar Hasil PKM 2) Standar Isi PKM 3) Standar Proses PKM 4) Standar Penilaian PKM 5) Standar Pelaksana PKM 6) Standar Sarpras PKM 7) Standar Pengelolaan PKM 8) Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi meliputi :

1) Standar Kerjasama Bidang Akademik

2) Standar Kerjasama Bidang Penelitian

3) Standar Kerjasama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

4) Standar Perpustakaan

5) Standar Sistem Informasi

6) Standar Penerimaan Mahasiswa

7) Standar Penyusunan Visi Misi

8) Standar Insentif Pemberian Pesangon Pensiun

9) Standar Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik

10) Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

11) Standar Kuliah Kerja Nyata (KKN)

12) Standar Pemeringkatan Institusi

13) Standar Pengembangan Institut

F. Referensi 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaran Pendidkan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan Tinggi 6. Statuta INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA 7. Renstra INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA 8. RIP INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

1

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong

Kidul Garut Kode Pos 44151

Kode/No: 001/MN/IPI/I/2018

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal: 18 Januari 2018

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA


Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan

1. Perumusan Dr. H. Hudiana, M.Pd

Kepala PKM

2. Pemeriksaan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM.,MT

Rektor

3. Persetujuan H. Suparno Ketua YGW

4. Penetapan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM.,MT

Rektor

5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, M.Pd

Kepala SPMI

2

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI

Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di

Tingkat Nasional

MISI

a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia

dan masyarakat Jawa Barat khususnya.


c) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu

mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.

d) Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta serta

lembaga sosial dan pendidikan.

TUJUAN

a) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b) Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan

dan kependidikan, serta masyarakat luas.


pengetahuan.

d) Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang

tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

e) Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi terkait.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian

Kepada Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia (IPI).

2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar Pengelolaan Pengabdian

Kepada Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di IPI. Masa berlaku manual penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di IPI.

3

IV. Definisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Standar

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang

kedalaman dan keluasan materi penelitian.

2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

3. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi

pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi

suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

4. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau

industri

5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus

untuk kepentingan nasional.

6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip

kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

V. Langkah-langkah Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Penelitian untuk menyusun standar Pengelolaan

Pengabdian Kepada Masyarakat.

2. Ketua Lembaga Penelitian menyampaikan draf Standar Pengelolaan Pengabdian

Kepada Masyarakat kepada rapat bidang akademik yang dipimpin oleh Wakil

Rektor I Bidang Akademik untuk mendapat tanggapan.

3. Kepala Lembaga Penelitian mengajukan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada

Masyarakat hasil kerja tim ke Senat Institut Komisi A untuk dibahas dan

disempurnakan.

4. Ketua komisi A menyerahkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

yang sudah disepakati oleh komisi A kepada sidang pleno.

5. Ketua Senat menetapkan Standar isi penelitiian dalam rapat pleno Senat .

6. Ketua Senat menyerahkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

kepada Rektor untuk ditetapkan.

7. Rektor menetapkan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam

bentuk Peraturan Rektor.

4

Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana

Peraturan Rektor No. 583/UN.27/HK/2016, tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma Peraturan Rektor No. 585/UN.27/HK/2016, tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Pascasarjana.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Rektor b. Senat Institut c. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dek an dan Wakil Dekan bidang Akademik,

Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana. d. Kepala SPMI e. Kepala Lembaga Penelitian f. Dosen

VII. Catatan

Proses penyusunan manual Penetapan Standar perlu dilengkapi : a. Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template

Formulir Berita Acara. b. SOP Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Revisi manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Institut Pendidikan Indonesia.

VIII. Reference

UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor No. 582/UN.27/HK/2016, tentang Penyelenggaraan dan

1




MANUAL

PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT




1. Perumusan Dr. H. Setia

Mulyanto, MPd Kepala Lemlit

2. Pemeriksaan Dr. H. Abdul Hasim, M.Pd

Wakiil Rektor 1

3. Persetujuan H Suparno Ketua Yayasan

4. Penetapan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM. ,

Rektor

5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin,

Kepala SPMI

2



Tingkat Nasional

MISI








TUJUAN






pengetahuan.



teknologi.


II. Tujuan Manual Pelaksanaaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada

Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia (IPI).

b. Untuk memantau pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada

Masyarakat

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

3

Manual ini berlaku dalam pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia. IV. Definisi Istilah

a. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah serangkaian kegiatan

untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil

belajar mahasiswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan,

sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah proses

penilaian secara langsung dan/ atau tidak langsung yang terkait dengan

pelaksanaan pembelajaran berdasarkan aturan yang berlaku.

c. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

d. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi

pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi

suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

e. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi

pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus

untuk kepentingan nasional.

g. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip


h. LPM adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan

kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

i. Wakil Rektor I adalah pembantu pimpinan perguruan tinggi yang membidangi

Pengajaran, Pendidikan dan Penjaminan Mutu.

V. Langkah-langkah pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada

Masyarakat

1. Bagian LP2M melakukan persiapan evaluasi analisis kebutuhan program pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada RIP dan Rencana Pengembangan (road map) pengabdian kepada masyarakat.

2. Bagian LP2M menyusun rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan program pengabdian di perguruan tinggi dan kebutuhan program studi, fakultas, dan institusi.

3. Wakil Rektor I bidang akademik mensosialisasikan Rencana program pengabdian kepada masyarakat kepada pengelola program studi, seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten.

4. Bagian LP2M menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SoP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar pengelolaan kegiatan pengandian kepada masyarakat.

5. Bagian LP2M melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada

4

masyarakat dengan menggunakan Standar pengelolaan pengabdian kepada mayarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

1.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan Pengelolaan

Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor

2. Kepala Lembaga Penelitian

3. Kepala SPMI

4. Dosen yang terlibat dalam Penelitian

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Instrumen/Formulir pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Template Formulir Berita Acara Pelaksanaan Penelitian

4. Template Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

5. SOP Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

VIII. Reference

1. Standar INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA / Fakultas 2. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Kurikulum di Institut / Fakultas 4. Dokumen ISO Managemen 9001: 2015.

1




MANUAL

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT




1. Perumusan Dr. H. Hudiana, MPd Kepala Lemlit


Wakiil Rektor 1


4. Penetapan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM. , MT

Rektor

5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, M.Pd.

Kepala SPMI

2



Tingkat Nasional

MISI








TUJUAN






pengetahuan.



teknologi.


II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan

Pengabdian Kepada Masyarakat di INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI).

2. Untuk memastikan bahwa proses Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

3

Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di IPI.


1. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk

memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar

mahasiswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga

menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

2. Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah

melakukan pengukuran atas proses pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada

Masyarakat sesuai dengan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Monitoring pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

adalah peantauan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada

Masyarakat dengan melihat proses pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian

Kepada Masyarakat secara langsung dan/atau melihat dokumen yang terkait

dengan pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Pemerikasaan /Audit pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada

Masyarakat adalah pengecekan untuk mengetahui kesesuaian antara

standar dengan fakta.

5. PKM adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan

kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

6. UPT PUSDATIN adalah Unit yang bertugas melaksanakan, mengembangkan,

mengelola, dan memberi layanan teknologi informasi dan komunikasi serta

mengelola sistem informasi.

V. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Bagian PKM melakukan pengukuran secara periodik, misalnya mingguan,

bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bagian PKM mencatat atau merekam semua temuan berupa

penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan

yang tidak sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada

masyarakat.

3. Bagian PKM mencatat pula bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen

seperti prosedur kerja, instruksi kerja, dan formulir dari standar

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.

4. Bagian PKM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya

penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar pengelolaan

pengabdian masyarakat gagal dicapai.

5. Bagian PKM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua

4

hasil pengukuran di atas.

6. Bagian PKM membuat laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi Standar

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada Pimpinan.

7. Bagian SDM membuat laporan ke PUSDATIN dan laporan tahunan disertai

saran atau rekomendasi pengendalian

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan evaluasi pelaksanaan


1. Kepala Lembaga Penelitian 2. Sekretaris Lembaga Penelitian 3. Tim SPMI Institut Pendidikan Indonesia 4. Dosen dan Peneliti

VII. Catatan

Untuk melengkapi manusal ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis: 1. Standar mutu evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Instrumen/Formulir evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Template Formulir Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Template Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

VIII. Reference

Standar Institut Bunga Bakung / Fakultas Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Kurikulum di Institut / Fakultas Dokumen ISO Managemen 19001: 2015.

1




MANUAL PENGENDALIAN EVALUASI PELAKSANAAN

STANDAR ISI PENELITIAN


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT




1. Perumusan Dr. H. Setia Mulyanto, MPd

Kepala Lemlit


Wakiil Rektor 1



Rektor


Kepala SPMI



Tingkat Nasional

MISI

a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan

masyarakat Jawa Barat khususnya.






TUJUAN

a) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai

dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b) Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan dan

kependidikan, serta masyarakat luas.


pengetahuan.



teknologi.


II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaaan Pengelolaan Pengabdian Kepada

Masyarakat

Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai

pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan

Pengabdian Kepada Masyarakat di INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI).

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Pengelolaan Pengabdian Kepada

Masyarakat

Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di IPI.


1. Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah kegiatan analisis penyebab

tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi.

2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar pengelolaan penelitian adalah menemukan faktor-

faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam

penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan

manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar

pengelolaan penelitian

3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan

atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan

pengelolaan penelitian

4. PKM adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan

dan ketentuan perguruan tinggi.

.

V. Langkah-langkah Pengendalian pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian

Kepada Masyarakat

1. Bagian PKM melakukan pemeriksanaan dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang

dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya

penyimpangan dari isi pengelolaan pengabdian masyarakat, atau apabila isi standar

pengelolan pengabdian masyarakat gagal dicapai.

2. Bagian PKM mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan

ketercapaian isi Standar pengelolaan pengabdian masyarakat.

3. Bagian PKM mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang akan diambil

4. Bagian PKM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut

5. Bagian PKM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang

menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

6. Bagian PKM melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit

kerja dan pimpinan Institut Pendidikan Indonesia, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pengendalian pelaksanaan


1. Rektor 2. Kepala Lembaga SPMI 3. Tim Reviewer 4. Dosen / Peneliti

VII. Catatan


1. Standar mutu Pengendalian pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

di fakultas/prodi

2. Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada

Masyarakat

3. Laporan Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada

Masyarakat

4. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

VIII. Reference

1. Standar INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA / Fakultas


3. Kurikulum di Program Studi

4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

5. Dokumen ISO Managemen 9001: 2015.

1




MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT




1. Perumusan Dr. H. Hudiana, MPd Kepala PKM


Wakiil Rektor 1



Rektor


Kepala SPMI

1


Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di Tingkat

Nasional

MISI

a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan





d) Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta serta lembaga

sosial dan pendidikan.

TUJUAN





c) Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian ilmu pengetahuan.

d) Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang tinggi,

bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.


II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil Peningkatan standar

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

(IPI).

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada

Masyarakat

Manual ini berlaku dalam peningkatan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di IPI.

2


1. Peningkatan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah upaya memperbaiki isi

standar pengelolaan penelitian secara periodik dan berkelanjutan.

2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan pengelolaan penelitian,

perkembangan bidang ilmu dan Institut Pendidikan Indonesia, dan kebutuhan pemangku

kepentingan.

3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar pengelolaan penelitian sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan.

4. PKM adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan

perguruan tinggi.

5. Wakil Rektor I adalah pembantu pimpinan perguruan tinggi yang membidangi Pengajaran,

Pendidikan dan Penjaminan Mutu.

V. Langkah-langkah peningkatan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Wakil Rektor I bidang akademik mempelajari laporan hasil pengendalian Standar

pengelolaan pengabdian masyarakat

2. Wakil Rektor I menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil

laporan tersebut, dengan mengundang mengundang Bagian LP2M, Dekan dan Kaprodi.

3. LP2M menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan

tersebut, dengan mengundang semua dosen.

4. Bagian LP2M mengevaluasi isi standar pengelolaan pengabdian masyarakat

5. Wakil Rektor I Lakukan revisi isi Standar pengelolaan pengabdian masyarakat sehingga

menjadi Standar pengelolaan pengabdian masyarakat baru yang lebih tinggi daripada

Standar pengelolaanpengabdian masyarakat sebelumnya.

6. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar pengelolaan

pengabdian masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar pengelolaan

pengabdian masyarakat yang baru

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan peningkatan pelaksanaan penilaian

pembelajara

1. Rektor

2. Kepala Lembaga Penelitian

3. Tim Reviewer Penelitian

4. Unit terkait lainya

VII. Catatan


1. Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di fakultas/prodi

3

2. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Berita Acara Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

5. SOP Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

VIII. Reference

1. Standar INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA / Fakultas


3. Kurikulum di Program Studi

4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

5. Dokumen ISO Managemen 9001: 2015.

6. SK REKTOR 582/UN 27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan

7. Pendidikan Sarjana


9. Pendidikan Diploma


11. Pendidikan Pascasarjana

4




Dokumen level 3 :

STANDAR SPMI


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

JUDUL : Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT




1. Perumusan Dr. H. Hudiana, MPd Kepala PKM


Wakiil Rektor 1



Rektor


Kepala SPMI



Tingkat Nasional

MISI

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan


b. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius

c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu


d. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta serta


Tujuan






pengetahuan.



teknologi.


II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu diantara Tiga Matra eksistensi pendidikan tinggi disamping kegiatan pendidikan dan pengajaran, dan penlitian dan pengembangan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah aksuentasi proses akademik yang dilaksanakan oleh sivitas akademika baik mahasiswa dan dosen sebagai aplikasi dan implementasi pengetahuan dan pengalaman selama berada di bangku kuliah

2. Kegiatan pengabdian masyarakat memiliki peran dan fungsi yang kuat bagi kehidupan kampus atau pun memiliki dampak yang luas umntuk melakukan paenguatan bagi masyarakat.

3. Pelaskanaaan kegiatan pengabdian masyarakat perlu dikelola secara tesistem, dan terintegrasi antara unit kelembagan yang ada di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia sebagai institusi yang menaungi pelaksanaan program pengabdian yang

selalu berorientasi pada produk yaitu terlaksanaanya kegiatan akademik sicitas akademika Institut Pendidikan Indonesia, dan dampaknya pada kehidupan masyarakat sekitar kampus atau di luar kampus. Oleh karenanya kegiatan penganbdian masyarakat harus dikelola secara tepat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan dipublikasikan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kepala Lembaga Penelitian 2. Sekretaris Lembaga Penelitian 3. Tim SPMI Institut Pendidikan Indonesia 4. Dosen dan Peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Standar Pengelolaan

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan

materi penelitian.

2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

3. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada

luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala,

fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

4. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada

luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk

kepentingan nasional.

6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip


7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

8. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. 11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat

untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

12. PKM merupakan singkatan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. PKM merupakan salah satu lembaga yang ada pada lingkungan IPI Garut yang berfungsi untuk Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor IPI Garut memutuskan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2020.

2. Rektor IPI Garut menetapkan tugas dan wewenang LPPM sebagai berikut: a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat

sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu

internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada

masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada

masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang

berprestasi; h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada

lembaga lain melalui kerja sama; dan i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi

sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Agar tercapai kegiatan pengabdian kepada masyarakat lebih efektif dan efisien paling lambat pada tahun 2020.

3. Rektor IPI Garut menetapkan IPI Garut wajib : a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian

dari rencana strategis perguruan tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling

sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;

e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;

f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;

g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan

h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Sehingga pelaksanaan mengenai seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi lebih optimal dan berkualitas paling lambat pada tahun 2020.

.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Rektor IPI Garut melalui LPPM mendelegasikan seluruh kegiatan mengenai penelitian dan pengabdian kepada masyakarat;

2. Rektor IPI secara berkala menerima laporan dari LPPM mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

3. LPPM selalu berkoordinasi dengan pihak lembaga IPI Garut setiap ada kegiatan yang melibatkan pengabdian kepada masyarakat

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Laporan Rencana Strategis LPPM IPI Garut. 2. Laporan kegiatan mengenai pelaksanaan, pembiayaan dan penetapan pengabdian

oleh LPPM IPI Garut per tahun. 3. Laporan kepuasaan pengguna/pelaksana terhadap kinerja LPPM IPI Garut 4. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar ini dilaksanakan bersama-sama standar peralatan ruang kuliah dan standar peralatan ruang laboratorium, karena standar ini berhubungan dengan standar ruang kuliah dan standar peralatan ruang laboratorium, standar pembiayaan. Standar ini dilengkapi dengan : a. Prosedur pengadaan peralatan pendidikan b. Prosedur pemeliharaan peralatan pendidikan c. Prosedur pembaharuan peralatan pendidikan d. Anggaran belanja pengadaan dan pembaharuan peralatan pendidikan. e. Anggraran pemeliharaan peralatan pendidikan.

IX. Referensi Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun

2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.

Statuta Institut Pendidikan Indonesia

1




Dokumen level 4 :

FORMULIR SPMI


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

JUDUL : Formulir Berita Acara Evaluasi Penelitian

MANUAL

PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT




1. Perumusan Dr. H. Setia Mulyanto, MPd

Kepala Lemlit


Wakiil Rektor 1



Rektor


Kepala SPMI

YAYASAN GRIYA WINAYA GARUT

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA SK. Menristekdikti Nomor 653/KPT/I/2017

Jl. Terusan Pahlawan No. 32 Tlp. (0262) 233556, Tarogong Garut Fax (0262) 540649 Website www.institutpendidikan.ac.id email [email protected]

NO INSTITUSI SKEMA NAMA JUDUL USULAN

STATUS

YAYASAN GRIYA WINAYA GARUT

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA SK. Menristekdikti Nomor 653/KPT/I/2017

Jl. Terusan Pahlawan No. 32 Tlp. (0262) 233556, Tarogong Garut Fax (0262) 540649 Website www.institutpendidikan.ac.id email [email protected]

SURAT PERJANJIAN

Penugasan Pelaksanaan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat

Bagi Dosen Perguruan

Institut Pendidikan Indonesia

Tahun Anggaran …………….

Nomor : ………………………

Pada hari ini ………. tanggal …………. bulan ……….. tahun ………………………., kami yang

bertandatangan dibawah ini :

1. …………………………………….. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pendidikan Indonesia

yang berkedudukan di Garut, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. ...................................................... : Sebagai Ketua Penerima Hibah Institut

Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di

Garut, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan

Nasional. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan

Negara. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012,

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 7. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 52/UN27/KP/2015, tanggal 13 Januari

2015. Tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun 2015.

8. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 0094/E5.1/PE/2015 tentang Penerima Penugasan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch I tanggal 16 Januari 2015.

9. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor 051/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015 tanggal 5 Pebruari 2015.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri

dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat

diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dengan Judul ................................... pada skema penelitian .........................................

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

(3) Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; Total dana sebesar Rp. ....................... (........................................

Pasal 2

(1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. ................................. (..................................................) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat .

(2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70% X Rp. .................... = Rp. ................ (.............................)

b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 30% X Rp. ............................ = Rp. ......................... (......................................), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2015 dokumen di bawah ini:

1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian; 2. Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan; 3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan; 4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%. Dan mengunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal

……………………… dokumen di bawah ini:

5. Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian; 6. Laporan Penggunaan Keuangan 100% yang telah dilaksanakan; 7. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan; 8. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 100%.

Commented [u1]: Diisi judul penelitian

Commented [u2]: Diisi skema penelitian yang dimenangkan

Commented [u3]: Diisi jumlah dana yang disetujui Dikti

Commented [u4]: Diisi jumlah dana terbilang



Commented [u7]: Diisi sesuai dengan nilai 70% dari jumlah dana yang disetujui


Commented [u9]: Diisi sesuai dengan nilai 30% dari jumlah dana yang disetujui

(3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan Hibah Penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan.

(5) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

Pasal 3

(1) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada :

Nama Penerima Hibah : ..................................................................

Nomor Rekening : ..................................................................

Nama penerima pada rekening : ..................................................................

Nama Bank : ..................................................................

Alamat Bank : ..................................................................

Kota : ..................................................................

NPWP Peneliti : ..................................................................

Nomor KTP : ..................................................................

(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam mengisi data peneliti, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA dapat membelanjakan dana sesuai dengan kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyimpan bukti-bukti pengeluaran dana dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Hibah Penelitian dan pengelolaan keuangan Negara.

(3) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KEDUA, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan atau kaidah Program Penelitian.

Pasal 5

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Commented [u10]: Diisi nama lengkap ketua peneliti

Commented [u11]: Diisi nomor rekening

Commented [u12]: Diisi nama penerima pada rekening




Commented [u16]: Diisi nomor NPWP ketua peneliti

Commented [u17]: Diisi nomor KTP ketua peneliti

Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada PIHAK PERTAMA berupa Laporan Hasil Program Penelitian dan laporan keuangan 100% dalam format pdf dan diunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal ............................................, sedangkan hardcopy Laporan Hasil Program Penelitian diserahkan ke PIHAK PERTAMA

(2) Laporan hasil pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyaakat di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013.

(3) Softcopy laporan hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy diserahkan kepada PIHAK PERTAMA 1 eksemplar.

(4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1),(2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi di Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

(1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari tugasnya sebagai peneliti, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada ketua Tim baru yang menggantikannya.

(2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

(3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat melalui PIHAK PERTAMA.

(4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak

setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan: a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki

NPWP; b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan

Sedangkan PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak pembelian barang dan jasa berupa

PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%; serta pajak–pajak lain sesuai ketentuan yang

berlaku.

Pasal 9

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan

dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik

negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hiba dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, yang harus dilaporkan

pada masing-masing fakultas asal peneliti kepada pengelola SIMAK Fakultas.

Pasal 10

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Surakarta.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penugasan Penelitian Tahun 2015 ini dibuat rangkap 3

(tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Meterai Rp. 6000

Ttd + cap PT

…………………………………. ..........................................

NIP. NIP.

Commented [u18]: Diisi nama lengkap ketua peneliti

Commented [u19]: Diisi NIP ketua peneliti

dokumen kebijakan spmi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 3. sebagai sarana untuk...

Documents