dokumen lelang penggantian jbt. ipi

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGAULP BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VIMAKASSARKELOMPOK KERJAPENGADAAN BARANGSATUAN KERJA PELAKSANA JALAN NASIONAL III SULAWESI TENGAH

DOKUMEN PENGADAANPEKERJAAN KONSTRUKSI PASCA KUALIFIKASI

KONTRAK HARGA SATUANUNTUK KONTRAK TAHUN TUNGGAL

Tanggal: 18 Desember 2013

PAKET PEKERJAAN : PENGGANTIAN JEMBATAN IPI II

SUMBER DANA : APBN 2014

TAHUN ANGGARAN : 2014

PROPINSI : SULAWESI TENGAH

Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Metode Satu Sampul , Tipe 1

S T A N D A R D O K U M E N P E N G A D A A NP E K E R J A A N K O N S T R U K S I

( P E L E L A N G A N U M U M ) P A S C A K U A L I F I K A S IM E T O D E S A T U S A M P U L D A N E V A L U A S I

S I S T E M G U G U R K O N T R A K H A R G A S A T U A N

Tanggal: 18 Desember 2013

Pengadaan Paket :

Penggantian Jembatan Ipi II

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan:

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar

Kementerian Pekerjaan Umum

Tahun Anggaran: 2014

1

BAB IUMUM

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun2012 beserta petunjuk teknisnya.

B. Dalam dokumen ini digunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagaiberikut:

- PekerjaanKonstruksi

seluruh pekerjaan yang berhubungan denganpelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatanwujud fisik lainnya;

-KontrakHargaSatuan

kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaianseluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu,berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuksetiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasiteknis tertentu, yang volume pekerjaannya masihbersifat perkiraan sementara, sedangkanpembayarannya didasarkan pada hasil pengukuranbersama atas volume pekerjaan yang benar-benartelah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;

- HEA Harga Evaluasi Akhir adalah penyesuaian ataunormalisasi harga terhadap harga penawaran dalamproses pengadaan barang/jasa dimana unsurpreferensi harga telah diperhitungkan berdasarkancapaian TKDN dan status perusahaan;

- LDP Lembar Data Pemilihan adalah data yang memuatketentuan dan informasi yang spesifik sesuai denganjenis pekerjaan antara lain meliputi penyiapan,penyampaian, pembukaan, kriteria dan tata carapenilaian dokumen penawaran, pengumumanpemenang, sanggahan, dan sanggahan banding;

- LDK Lembar Data Kualifikasi adalah data yang memuatketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengankualifikasi yang diperlukan penyedia barang/jasaantara lain dalam menyiapkan, mengisi formulir isiankualifikasi, dan melengkapi pakta integritas;

- Panitia/PejabatPenerima HasilPekerjaan

panitia/pejabat yangditetapkan oleh PA/KPA yangbertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;

- APIP Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawasintern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIPadalah aparat yang melakukan pengawasan melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatanpengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan

2

fungsi organisasi;

- Penyedia badan usaha yangmenyediakan/melaksanakanPekerjaan Konstruksi;

- Subpenyedia penyedia yang mengadakan perjanjian kerja denganpenyedia penanggung jawab kontrak, untukmelaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);

- Kemitraan/Kerja SamaOperasi (KSO )

kerja sama usaha antar penyedia baik penyedianasional maupun penyedia asing, yang masing-masingpihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawabyang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

- Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminantertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidakbersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh BankUmum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransiyang diserahkan oleh penyediakepada PPK/Pokja ULPuntuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia;

- Kontrak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnyadisebut Kontrakadalah perjanjian tertulis antara PPKdengan penyedia yang mencakupSyarat-Syarat UmumKontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat KhususKontrak(SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagiandarikontrak;

- Nilai Kontrak total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantumdalam Kontrak;

- Hari hari kalender untuk pelaksanaan kontrak danjaminan-jaminan, sedangkan hari kerja untukpelaksanaan proses pemilihan;

- Direksilapangan

tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK,terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukandalam syarat-syarat khusus kontrak untukmengendalikan pelaksanaan pekerjaan;

- Direksi teknis tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPKuntuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan;

- Daftarkuantitas danharga

daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan danjumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagiandari penawaran;

- HargaPerkiraanSendiri (HPS)

perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusundan ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secarakeahlian berdasarkan data yang dapatdipertanggungjawabkan serta digunakan oleh PokjaULP untuk menilai kewajaran penawaran termasukrinciannya;

3

- Pekerjaanutama

jenis pekerjaan yang secara langsung menunjangterwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuaiperuntukannya yang ditetapkan sebagaimanatercantum dalam Dokumen Pengadaan;

- MataPembayaranUtama

Mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilaibobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh perseratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulaidari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesaryang ditetapkan oleh Pokja ULP dalam DokumenPengadaan;

- Harga SatuanPekerjaan (HSP)

harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuantertentu;

- Metodapelaksanaanpekerjaan

metode/cara kerja yang layak, realistik dan dapatdilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaandan diyakini menggambarkan penguasaan dalampenyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaanyang sistimatis dari awal sampai akhir dan dapatdipertanggung jawabkan secara teknis berdasarkansumber daya yang dimiliki penawar;

- Personil inti Tenaga ahli atau tenaga teknis yang akan ditempatkansecara penuh sesuai dengan persyaratan yangditetapkan sebagaimana tercantum dalam DokumenPengadaan serta posisinya dalam manajemenpelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasipelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakanpekerjaan;

- Bagianpekerjaan yangdisubkontrakan

bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama ataupekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimanatercantum dalam Dokumen Pengadaan, yangpelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dandisetujui terlebih dahulu oleh PPK;

- Tanggal mulaikerja

tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan padaSurat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkanoleh PPK;

- Tanggalpenyelesaianpekerjaan

tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai,dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertamapekerjaan yang diterbitkan oleh PPK;

- Masa Kontrak jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejaktanggal penandatanganan kontrak sampai denganmasa pemeliharaan berakhir;

- Masapemeliharaan

kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggalpenyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggalpenyerahan akhir pekerjaan;

4

- KegagalanKonstruksi

keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai denganspesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalamkontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagaiakibat kesalahan pengguna atau penyedia dalamperiode pelaksanaan kontrak;

- KegagalanBangunan

keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakanoleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahuludiperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat PenerimaHasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secarakeseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuaidengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, darisegi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja,dan/atau keselamatan umum.

- PA Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAadalah pejabat pemegang kewenangan penggunaananggaran Kementerian Pekerjaan Umum;

- KPA Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yangditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN.

- ULP Unit Layanan Pengadaan adalah unit organisasiKementerian yang berfungsi melaksanakan PengadaanBarang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdirisendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;

- Pokja ULP Kelompok Kerja ULP adalah perangkat dari UnitLayanan Pengadaan (ULP) yang berfungsi untukmelaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

- PPK Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;

- SPPBJ Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa adalah suratyang diterbitkan oleh PPK kepada penyediabarang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan;

- SPMK Surat Perintah Mulai Kerja adalah surat yangditerbitkan oleh PPK kepada penyedia barang/jasauntuk memulai melaksanakan pekerjaan, jangkawaktu penyelesaian, dan serah terima pekerjaan;

- TKDN Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah besarnyakomponen dalam negeri pada barang, jasa, dangabungan barang dan jasa.

- Pra RK3K Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Kontrak adalahdokumen pra rencana penyelenggaraanKeselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi bidangpekerjaan umum yang dibuat oleh Penyedia dalammengajukan penawaran.

5

C. Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumberpendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

D. Pelelangan Umum ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yangberbentuk badan usaha, kemitraan/KSO.

6

BAB II

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASINomor: 01/JBT-IPI/POKJA-ULP-WIL.III-SULTENG/2013

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Balai Besar PelaksanaanJalan Nasional VI Makassar akan melaksanakan pemilihan Penyedia PekerjaanKonstruksi sumber dana APBN TA 2014 dengan Sistem Full E-Procurementuntuk Paket-paket pada Satker Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah III Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Pokja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III ULP Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional VI Makassar melaksanakanpemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksidengan Sistem Full E-Procurement untuk paket pekerjaan konstruksi sebagaiberikut:

1. Paket PekerjaanNama paket pekerjaan : Penggantian Jembatan Ipi IILingkup pekerjaan : Penggantian JembatanNilai total HPS : Rp 29.979.500.000,- (Dua Puluh SembilanMilyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)termasuk PPNSumber pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2014

2. Persyaratan PesertaIjin Usaha : IUJKKlasifikasi :Bidang Sipil, Sub Bidang Jembatan LingkunganTermasuk PerawatannyaKualifikasi :Non Kecil

3. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu (jam)a. Pendaftaran dan Pengambilan

Dokumen PengadaanRabu, 18 Desember 2013

s.d 14 Januari 2014 Setiap Saat

b. Pemberian Penjelasan Senin, 30 Desember 2013 14.00 Wita s.d.selesai

c. Pemasukan Dokumen PenawaranJumat, 3 Januari 2014 s.d.

Rabu, 15 Januari 2014

Setiap saatkecuali hari

terakhird. Batas Akhir Pemasukan Dokumen

Penawaran Rabu, 15 Januari 2014 10.00 Wita

e. Pembukaan Dokumen Penawaran Rabu, 15 Januari 2014 10.30 Wita

6

BAB II

















6

BAB II

















7

4. Pelaksanaan PengadaanAlamat Pokja ULP : Jln. MT. Haryono No. 10Kota : PaluTelpon/Faximile : (0451) 422511 / (0451) 425611WebsitePokja : [email protected]

5. Pendaftaran Peserta(1) Peserta harus mendaftarkan diri melalui internet pada website

Kementerian Pekerjaan Umumhttp://www.pu.go.id, untukmendapatkan user id sebagai peserta dalam Pelelangan sesuai paketyang diminati;

(2) Pada saat mendaftar melalui internet, Peserta harus mencantumkan/mengisi Alamat/ Akun Email Perusahaan yang merupakan mediakorespondensi resmi dan Alamat/ Akun Email Pokja ULP adalah:[email protected];

(3) Semua informasi akan disampaikan melalui Email atau Facimail.(4) Dokumen pengadaan diunduh (download)melalui website Kementerian

PU http://www.pu.go.id,

6. Apabila dalam dokumen anggaran yang telah disahkan (DIPA TA 2014)dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang akan mengakibatkandilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut, makapemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan batal demi hukumdan penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentukapapun.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Palu, 18 Desember 2013

Pokja ULP

Ir. ASMAWATI, MSiKetua Pokja

8

BAB IIIINSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. Umum

1. LingkupPekerjaan

1.1 Pokja ULPmengumumkan kepadapara pesertauntuk menyampaikan penawaran atas paketpekerjaan konstruksisebagaimanatercantumdalam LDP.

1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaansebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untukmenyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktusebagaimana tercantumdalam LDP,berdasarkan syarat umum dan syarat khususkontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknisdan hargayang tercantum kontrak.

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaansebagaimanatercantum dalam LDP.

3. Peserta 3.1 Pelelangan Umum pekerjaan konstruksi initerbuka dan dapat diikuti oleh semua pesertayang berbentuk badan usaha ataukemitraan/KSO yang memenuhikualifikasi.

3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukankemitraan/KSO, baik dengan perusahaannasional maupun asing maka peserta harusmemiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasiyang memuat persentasekemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakilikemitraan/KSO tersebut.

3.3 Untuk nilai pekerjaan di bawahRp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)maka kemitraan/KSOharus terdiri dariperusahaan nasional.

3.4 Peserta kemitraan/KSO dilarang untukmengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi.

3.5 Bagi Badan Usaha Jasa KonstruksiAsing yangmengikuti pelelangan harus memiliki bukti IjinPerwakilan Jasa Konstruksi Asing danmelakukan kerja sama usaha dengan

9

perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan,subkontrak dan lain-lain, dalam hal terdapatperusahaan nasional yang memilikikemampuan dibidang yang bersangkutan.

4. LaranganKorupsi, Kolusi,dan Nepotisme(KKN),PenyalahgunaanWewenang sertaPenipuan

4.1 Peserta dan pihak yang terkait denganpengadaan ini berkewajiban untuk mematuhietika pengadaan dengan tidak melakukantindakan sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP

dalam bentuk dan cara apapun, untukmemenuhi keinginan peserta yangbertentangan dengan Dokumen Pengadaan,dan/atau peraturan perundang-undangan;

b. melakukan persekongkolan dengan pesertalain untuk mengatur hasil Pelelangan Umum,sehinggamengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan pihak lain sebagaimana diaturdalam peraturan perundang-undangan.Indikasi persekongkolan antar pesertamemenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua)indikasi di bawah ini:1) terdapat kesamaan dalam Dokumen

Penawaran, antara lain pada: metodekerja, bahan, alat, analisa pendekatanteknis, koefisien, harga satuan dasarupah, bahan dan alat, harga satuanpekerjaan, dan/ atau spesifkasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/ tipe/jenis) dan/ atau dukungan teknis;

2) seluruh penawaran dari pesertamendekati HPS;

3) adanya keikutsertaan beberapa PenyediaBarang/Jasa yang berada dalam 1 (satu)kendali;

4) adanya kesamaan/kesalahan isidokumen penawaran, antara lainkesamaan/ kesalahan pengetikan,susunan, dan format penulisan; atau

5) jaminan penawaran dikeluarkan daripenjamin yang sama dengan nomor seriyang berurutan.

c. membuat dan/atau menyampaikandokumen dan/atau keterangan lain yangtidak benar untuk memenuhi persyaratandalam Dokumen Pengadaan ini.

4.2 Peserta yang menurut penilaian Pokja ULPterbukti melakukan tindakan sebagaimanadimaksud dalam pasal 4.1 dikenakan sanksi

10

sebagai berikut:a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari

proses Pelelangan Umum atau pembatalanpenetapan pemenang;

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak

berwenang.

4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULPkepada PA/KPA.sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

5. LaranganPertentanganKepentingan

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsidan perannya,dilarang memiliki/melakukanperan ganda atau terafiliasi.

5.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud pasal 5.1antara lain meliputi:a. Seorang anggota Direksi atau Dewan

Komisaris suatu Badan Usaha merangkapsebagai anggota Direksi atau DewanKomisaris pada Badan Usaha lainnya yangmenjadi peserta pada Pelelangan yang sama;

b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagaikonsultan manajemen konstruksi berperansebagai konsultan perencana/pengawasmenjadi Penyedia Pekerjaan Konstruksi atauuntuk pekerjaan fisik yang direncanakan/diawasi.

c. Penyedia yang telah ditunjuk sebagaikonsultan perencana/ pengawas bertindaksebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yangdirencanakannya/ diawasinya, kecualidalam pelaksanaan Kontrak PengadaanPekerjaan Terintegrasi;

d. pengurus koperasi pegawai dalam suatuK/L/D/I atau anak perusahaan padaBUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaandan bersaing dengan perusahaan lainnya,merangkap sebagai anggota Pokja ULP ataupejabat yang berwenangmenetapkanpemenang Pelelangan.

5.3 Afiliasi sebagaimana dimaksud pada5.1 adalahketerkaitan hubungan, baik antar peserta,maupun antara peserta dengan PPK dan/atauanggota Pokja ULP yang antara lain meliputi:a. hubungan keluarga karena perkawinan dan

keturunan sampai dengan derajat kedua,baik secara horizontal maupun vertikal;

b. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baiklangsung maupun tidak langsung

11

mengendalikan atau menjalankanperusahaan peserta;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yangdikendalikan, baik langsung maupun tidaklangsung oleh pihak yang sama yaitu lebihdari 50% (lima puluh perseratus) pemegangsaham dan/atau salah satu pengurusnyasama.

5.4 Pegawai Kementerian/Lembaga/ PemerintahDaerah/ Institusi dilarang menjadi pesertakecuali cuti diluar tanggunganKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi.

6. PendayagunaanProduksi DalamNegeri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikanpenawaran yang mengutamakan pekerjaankonstruksi yang dilaksanakan di Indonesia olehtenaga Indonesia (produksi dalam negeri).

6.2 Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksidimungkinkan menggunakan bahan baku,tenaga ahli, dan perangkat lunak yang tidakberasal dari dalam negeri (impor) denganketentuan:a. pemilahan atau pembagian komponen harus

benar-benar mencerminkan bagian ataukomponen yang telah dapat diproduksi didalam negeri dan bagian atau komponenyang masih harus diimpor;

b. komponen berupa bahan baku belumdiproduksi di dalam negeri dan/atauspesifikasi teknis bahan baku yangdiproduksi di dalam negeri belummemenuhi persyaratan;

c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujiandan lainnya sedapat mungkin dilakukan didalam negeri;

d. semaksimal mungkin menggunakan jasapelayanan yang ada di dalam negeri, sepertijasa asuransi, angkutan, ekspedisi,perbankan, dan pemeliharaan;

e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukansemata-mata untuk mencukupi kebutuhanjenis keahlian yang belum dapat diperolehdi Indonesia, disusun berdasarkan keperluanyang nyata, dan diusahakan secaraterencana untuk semaksimal mungkinterjadinya alih pengalaman/keahlian daritenaga ahli asing tersebut ke tenagaIndonesia; dan

f. peserta diwajibkan membuat daftar Barangyang diimpor yang dilengkapi denganspesifikasi teknis, jumlah dan harga yang

12

dilampirkan pada Dokumen Penawaran.

6.3 Pemberian preferensi harga terhadappenawaran peserta atas penggunaan produksidalam negeri ditetapkan dalam LDP.

7. Satu PenawaranTiap Peserta

7.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupunsebagai anggota kemitraan/KSO hanya bolehmemasukkan satu penawaran untuk satu paketpekerjaan.

7.2 Setiap peserta yang termasuk dalamkemitraan/KSO dilarang menjadi peserta baiksecara sendiri maupun sebagai anggotakemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaanyang sama.

B. Dokumen Pengadaan

8. PengambilanDokumenPengadaan

8.1 Semua peserta wajib melakukan pendaftaransebelum mengambil Dokumen Pengadaan.

8.2 Peserta dapat mengambil Dokumen Pengadaansesuai hari, tanggal, waktu dan tempatpengambilan yang ditentukan dalampengumuman.

9. Isi DokumenPengadaan

9.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari DokumenPemilihan dan Dokumen Kualifikasi.

9.2 Dokumen Pemilihanmeliputi:a. Umumb. Pengumuman Pelelangan;c. Instruksi Kepada Peserta;d. Lembar Data Pemilihan;e. Bentuk Dokumen Penawaran:

1) Surat Penawaran;2) Surat Kuasa;3) Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama

Operasi (KSO);4) Dokumen PenawaranTeknis;5) Formulir Rekapitulasi Perhitungan

TKDN;6) Jaminan Penawaran;

f. Bentuk Rancangan Kontrak: :a. Surat Perjanjian/Pokok Perjanjian;b. Syarat-Syarat Umum Kontrak;c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

g. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar;h. Daftar Kuantitas dan Harga;

13

i. Formulir Pra RK3K; danj. Bentuk Dokumen Lain:

1) SPPBJ;2) SPMK;3) Jaminan Sanggahan Banding;4) Jaminan Pelaksanaan;5) Jaminan Uang Muka;6) Jaminan Pemeliharaan;7) Daftar Barang yang diimpor.

9.3 Isi Dokumen Kualifikasi meliputi:a. Lembar Data Kualifikasi;b. Pakta Integritas;c. Formulir Isian Kualifikasi;d. Petunjuk Pengisian Formulir Isian

Kualifikasi;e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

9.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhanisi Dokumen Pengadaan. Kelalaianmenyampaikan Dokumen Penawaran yangtidak memenuhi persyaratan yang ditetapkandalam Dokumen Pengadaansepenuhnyamerupakan risiko peserta.

9.5 Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulismengenai isi Dokumen Pengadaan kepada PokjaULP sebelum batas akhir pemasukanpenawaran.

9.6 Pokja ULP wajib menanggapi setiap permintaanpenjelasan yang diajukan peserta secara tertulis.

10. BahasaDokumenPengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensitertulis dalam proses Pengadaanmenggunakan BahasaIndonesia.

11. PemberianPenjelasan

11.1 Pemberian penjelasan dilakukan pada waktudan tempatsebagaimana tercantum dalam LDPserta dihadiri oleh peserta yang terdaftar.

11.2 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberianpenjelasan tidak dapat dijadikan dasar untukmenolak/menggugurkan penawaran.

11.3 Perwakilan peserta yang hadir pada saatpemberian penjelasan menunjukkan tandapengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.

11.4 Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULPmenjelaskan kepada peserta mengenai:a. Lingkup pekerjaan;

14

b. Metode pemilihan Pelelangan Umum;c. cara penyampaian Dokumen Penawaran;d. kelengkapan yang harus dilampirkan

bersama Dokumen Penawaran;e. jadwal batas akhir pemasukan Dokumen

Penawaran dan pembukaan DokumenPenawaran;

f. tatacara pembukaan Dokumen Penawaran;g. metode evaluasi;h. hal-hal yang menggugurkan penawaran;i. jenis kontrak yang akan digunakan;j. ketentuan dan cara evaluasi berkenaan

dengan preferensi harga atas penggunaanproduksi dalam negeri;

k. ketentuan tentang penyesuaian harga;l. risiko K3 yang mungkin timbul akibat

pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya;m. ketentuan dan cara sub kontrak sebagian

pekerjaan kepada Usaha Mikro dan UsahaKecil serta koperasi kecil; dan

n. besaran, masa berlaku dan penjamin yangdapat menerbitkan jaminan;

o. ketentuan tentang asuransi,asuransipekerjaan; dan

p. ketentuan lain yang dipersyaratkan

11.5 Apabila diperlukan, Pokja ULP dapatmemberikan penjelasan lanjutan dengan caramelakukan peninjauan lapangan. Biayapeninjauan lapangan dankeperluan pesertaditanggung masing-masing.

11.6 Pemberian penjelasan mengenai isi DokumenPengadaan, pertanyaan dari peserta, jawabandari Pokja ULP, perubahan substansi dokumen,hasil peninjauan lapangan, serta keteranganlainnya harus dituangkan dalam Berita AcaraPemberian Penjelasan (BAPP) yangditandatangani oleh anggota Pokja ULP danminimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadirdan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Dokumen Pengadaan.

11.7 Apabila tidak ada satupun peserta yang hadiratau yang bersedia menandatangani BAPP,maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggotaPokja ULP yang hadir.

11.8 Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksudpada11.6terdapat hal-hal/ketentuan baru atauperubahan penting yang perlu ditampung,maka Pokja ULP menuangkan ke dalam

15

Adendum Dokumen Pengadaanyang menjadibagian tidak terpisahkan dari DokumenPengadaan.

11.9 Apabila ketentuan baru atau perubahanpenting tersebut tidak dituangkan dalamAdendum Dokumen Pengadaan, makaketentuan baru atau perubahan tersebutdianggap tidak ada dan ketentuan yang berlakuadalah ketentuan dalam DokumenPengadaanawal.

11.10 Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untukmengambil salinan BAPP dan/atau AdendumDokumen Pengadaan (apabila ada).

11.11 Peserta dapat mengambil salinan BAPPdan/atau Adendum Dokumen Pengadaanyangdisediakan oleh Pokja ULP ataumengunduhnyamelalui websiteKementerianPekerjaan Umumsebagaimana tercantumdalam LDP.

11.12 Sangat dianjurkan kepada peserta untukmenghadiri pemberian penjelasan pekerjaan dikantor dan peninjauan lapangan agar dapatmenyiapkan penawarannya dengan baik.

12. PerubahanDokumenPengadaan

12.1 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelumbatas akhir pemasukan penawaran, Pokja ULPdapat menetapkan Adendum DokumenPengadaan, berdasarkan informasi baru yangmempengaruhi ketentuan pemilihan maupunsubstansi Dokumen Pengadaan.

12.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari DokumenPengadaan.

12.3 Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untukmengambil salinan Adendum DokumenPengadaan.

12.4 Peserta dapat mengambil salinan AdendumDokumen Pengadaan yang disediakan olehPokja ULP atau mengunduhnya melaluiwebsiteKementerian PekerjaanUmumsebagaimana tercantum dalam LDP.

13. TambahanWaktuPemasukan

Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Pokja ULP dapatmemberikan tambahan waktu untuk memasukkanDokumen Penawaran.

16

DokumenPenawaran

C. Penyiapan Dokumen Penawaran

14. Biaya dalamPenyiapanPenawaran

14.1 Peserta menanggung semua biaya dalampenyiapan dan penyampaian penawaran.

14.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab ataskerugian apapun yang ditanggung olehpeserta.

15. BahasaPenawaran

15.1 Semua Dokumen Penawaran harusmenggunakan Bahasa Indonesia.

15.2 Dokumen pendukung yang terkait denganDokumen Penawaran dapat menggunakanBahasa Indonesia atau bahasa asing.

15.3 Dokumen pendukung yang berbahasa asingperlu disertai penjelasan dalam BahasaIndonesia. Dalam hal terjadi perbedaanpenafsiran, maka yang berlaku adalahpenjelasandalam Bahasa Indonesia.

16. DokumenPenawaran

16.1. Dokumen Penawaran pokok/utama palingkurang terdiri atas:a. Penawaran Administrasi;b. Penawaran Teknis;c. Penawaran Harga; dand. Dokumen Isian Kualifikasi.

16.2. Dokumen Penawaran, meliputi:a. surat penawaran mencantumkan;

1) tanggal;2) masa berlaku penawaran;3) harga penawaran dan;4) tanda tangan:

a) direktur utama/pimpinan perusahaan;b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan

perusahaan yang nama penerima kuasanyatercantum dalam akta pendirian atauperubahannya;

c) kepala cabang perusahaan yang diangkat olehkantor pusat yang dibuktikan dengan dokumenotentik;

d) pejabat yang menurut perjanjian kerja samaberhak mewakili perusahaan yang bekerjasama;

b. surat kuasa dari direktur utama/pimpinanperusahaan kepada penerima kuasa yang namanyatercantum dalam akta pendirian atau perubahannya(apabila dikuasakan);

c. Jaminan Penawaran asli;d. daftar kuantitas dan harga;

17

e. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi(apabila bermitra);

f. dokumen penawaran teknis:1) metode pelaksanaan;2) jangka waktu pelaksanaan;3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan

(agar dicantumkan minimalsesuai dengan isiankualifikasi dan akan dilakukan penilaianberdasarkan isian tersebut);

4) spesifikasiteknis (apabila mengajukan spesifikasiyang berbeda dari yang ditetapkan);

5) daftar personil inti(agar dicantumkanminimalsesuai dengan isian kualifikasi dan akandilakukan penilaian berdasarkan isian tersebut);

6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan;(ketentuan subkontrak dipersyaratkan untuk nilaipaket di atas Rp 25.000.000.000,00);

g. Formulir Pra RK3Konstruksi;h. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;i. dokumen isian kualifikasi; danj. dokumen lain:

1) Daftar Barang yang diimpor (apabila impor)2) Analisa Harga Satuan Pekerjaan

17. HargaPenawaran

17.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalamangka dan huruf.

17.2 Peserta mencantumkan harga satuan dan hargatotal untuk setiap mata pembayaran/pekerjaandalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika hargasatuan ditulis nol atau tidak dicantumkan makapekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.

17.3 Biaya overhead termasuk untukpenyelenggaraan Keselamatan dan KesehatanKerja (K3) dan keuntungan serta semua pajak,bea, retribusi, dan pungutan lain serta biayaasuransi yang harus dibayar oleh penyediauntuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksiini telahdiperhitungkan dalam total hargapenawaran.

18. Mata UangPenawarandan CaraPembayaran

18.1 Semua harga dalam penawaran harus dalambentuk mata uang sebagaimana tercantumdalam LDP.

18.2 Pembayaran atas pelaksanaanpekerjaandilakukan sesuai dengan carasebagaimana tercantum dalam LDP dandiuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/KhususKontrak.

18

19. Masa BerlakuPenawaran

19.1 Masa berlaku penawaran sebagaimanatercantum dalam LDP.

19.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan,sebelum akhir masa berlakunya penawaran,Pokja ULP dapat meminta kepada seluruhpeserta secara tertulis untuk memperpanjangmasa berlakunya penawaran tersebut dalamjangka waktu tertentu paling kurang sampaiperkiraan penandatanganan kontrak.

19.3 Berkaitan dengan 19.2, maka peserta dapat:a. menyetujui permintaan tersebut tanpa

mengubah penawaran; ataub. menolak permintaan tersebut dan dapat

mengundurkan diri secara tertulis sertatidak dikenakan sanksi.

20. BentukDokumenPenawaran

Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua)rangkap, yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) ditandai“Asli”dan salinannya 1 (satu) ditandai“Rekaman”. Jikaterdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli denganrekamannya maka dokumen asli yang berlaku.

21. PaktaIntegritas

21.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegahdan tidak melakukan dan akan melaporkanterjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme(KKN) termasuk penyalahgunaan wewenangdalam pengadaan pekerjaan konstruksi.

21.2 Pakta Integritas dimasukkan dalam DokumenIsian Kualifikasi dan menjadi bagian DokumenPenawaran.

22. PengisianDokumenIsianKualifikasi

22.1 Peserta berkewajiban untuk melengkapi danmenandatangani Pakta IntegritassertamengisiFormulir Isian Kualifikasi.

22.2 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasiditandatangani oleh:a. direktur utama/pimpinan perusahaan;b. penerima kuasa dari direktur

utama/pimpinan perusahaan yang namapenerima kuasanya tercantum dalam aktapendirian atau perubahannya;

c. kepala cabang perusahaan yang diangkatoleh kantor pusat yang dibuktikan dengandokumen otentik; atau

d. pejabat yang menurut perjanjian kerja samaberhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

23. JaminanPenawaran

23.1 Peserta menyerahkan Jaminan Penawarandalam mata uang penawaran sebagaimana

19

tercantum dalam LDP.

23.2 Jaminan Penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut:a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan

penjaminan atau perusahaan asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian(suretyship) sebagaimana ditetapkan olehMenteri Keuangan;

b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggalterakhir pemasukan penawaran dan masaberlakunya tidak kurang dari waktusebagaimana tercantum dalam LDP;

c. nama peserta sama dengan nama yangtercantum dalam Jaminan Penawaran;

d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidakkurang dari nilai nominal sebagaimanatercantum dalam LDP;

e. besaran nilai Jaminan Penawarandicantumkan dalam angka dan huruf;

f. nama Pokja ULP yang menerima JaminanPenawaran sama dengan nama Pokja ULPyang mengadakan pelelangan;

g. paket pekerjaan yang dijamin sama denganpaket pekerjaan yang dilelangkan;

h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkantanpa syarat (unconditional) sebesar nilaiJaminan dalam waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja, setelah suratpernyataan wanprestasi dari Pokja ULPditerima oleh Penerbit Jaminan; dan

i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaankemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harusditulis atas nama perusahaankemitraan/KSO.

23.3 Jaminan Penawaran dari pemenang lelangdanpemenang cadangan akan dikembalikansetelah pemenang lelang menyerahkanJaminan Pelaksanaandan menandatanganikontrak.

23.4 Jaminan Penawaran dari peserta yang tidakditetapkan sebagai pemenang lelangdanpemenang cadangan akan dikembalikansetelah penandatanganan kontrak.

23.5 Jaminan Penawaran akan disita apabilasebagai:a. peserta terlibat KKN;b. peserta menarik kembali penawarannya

selama dilaksanakannya pelelangan;c. calon pemenang dan calon pemenang

cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambah

20

nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal hargapenawarannya di bawah 80% HPS;

d. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 setelah dilakukanevaluasi, tidak hadir dalam klarifikasidan/atau verifikasi kualifikasi denganalasan yang tidak dapat diterima;atau

e. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 mengundurkan diri ataugagal tanda tangan kontrak.

D. PenyampaianDokumen Penawaran

24. Penyampulandan PenandaanSampulPenawaran

25. CaraPenyampaianDokumenPenawaran

24.1 Penyampulan Dokumen Penawaran denganmenggunakan metode 1(satu) sampul.

24.2 Peserta memasukkan Dokumen Penawaran aslidan salinannya ke dalam 2 (dua) sampul yangmasing-masing ditandai “Asli” dan “Rekaman”,kemudian kedua sampul tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) sampul (penutup) untukmenjaga kerahasiaannya.

24.3 Dokumen Penawaran yang dimasukkan dalamsampul penutuptersebutditulis “DokumenPenawaran”, nama paket pekerjaan, nama danalamat peserta serta ditujukan kepada PokjaULP dengan alamat sebagaimana tercantumdalam LDP.

24.4 Bila sampul Dokumen Penawaran tidak direkat,dan/atau tidak mengikuti ketentuan di atasPokja ULP tidak bertanggung jawab atas risikoyang mungkin timbul terhadap DokumenPenawaran.

25.1 Peserta menyampaikan langsung DokumenPenawaran kepada Pokja ULP sesuai jadwalsebagaimana tercantum dalam LDP, dan PokjaULP memasukkan ke dalam kotak/tempatpemasukan.

25.2 Peserta dapat menyampaikan DokumenPenawaran melalui pos/jasa pengirimandengan ketentuan sudah diterima Pokja ULPsebelum batas akhir pemasukan penawaranditutup serta segala risiko keterlambatan dankerusakan dokumen menjadi risiko peserta.

25.3 Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikanmelalui pos/jasa pengiriman, maka sampulpenutup dimasukkan kedalam sampul luaryang mencantumkan nama paket pekerjaan

21

26. Batas AkhirPemasukanPenawaran

27. PenawaranTerlambat

dan alamat Pokja ULP.

25.4 Peserta boleh menarik, mengganti, mengubahatau menambah dokumen penawarannya,sebelum batas akhir waktu pemasukanDokumen Penawaran.

25.5 Penarikan, penggantian, pengubahan, ataupenambahan Dokumen Penawaran harusdisampaikan secara tertulis dan disampul sertadiberikan tanda sesuai dengan isi sampuldengan penambahan pencantuman kata“PENARIKAN”,“PENGGANTIAN”,“PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, tanpamengambil Dokumen Penawaran yang sudahdisampaikan sebelumnya.

Penawaran harus sudah diterima oleh Pokja ULP palinglambat di tempat dan pada waktu sebagaimanatercantum dalam LDP.

27.1 Setiap penawaran dan/atau sebagian tambahanDokumen Penawaran yangditerima oleh PokjaULP setelah batas akhir pemasukan penawaranditutup, akan ditolak dan dikembalikan kepadapeserta yang bersangkutan dalam keadaantertutup (sampul tidak dibuka) disertai denganbukti serah terima untuk kedua pihak.

27.2 Terhadap penawaran terlambat yangdisampaikan melalui pos/jasa pengiriman,Pokja ULPmembuka sampul luar untukmengetahui nama dan alamat peserta, sertamemberitahukan kepada peserta yangbersangkutan untuk mengambil kembalipenawaran tersebut disertai dengan bukti serahterima untuk kedua pihak.

22

E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

28. PembukaanPenawaran

28.1 Dokumen Penawaran dibuka di hadapan pesertapada waktu dan tempat sebagaimana tercantumdalam LDP yang dihadiri paling kurang 2 (dua)peserta sebagai saksi.

28.2 Perwakilan peserta yang hadir pada saatpembukaan Dokumen Penawaran menunjukkantanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.

28.3 Apabila tidak ada peserta atau hanya ada1 (satu) peserta sebagai saksi, maka Pokja ULPmenunda pembukaan Dokumen Penawaranselama 2 (dua) jam.

28.4 Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam,hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagaisaksi, maka pembukaan Dokumen Penawarantetap dilanjutkan dengan menunjuk saksitambahan di luar Pokja ULP yang ditunjuk olehPokja ULP.

28.5 Pokja ULP membuka kotak/tempat pemasukanDokumen Penawaran dihadapan para peserta.

28.6 Pokja ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukanDokumen Penawaran dan menghitung jumlahDokumen Penawaran yang masuk dihadapanpeserta.

28.7 Dinyatakan sebagai penawaran yang masukapabila dokumen penawaran sebagaimanadimaksud pada 16.1 terpenuhi. Suratpengunduran diri (misalnya) tidak termasuksebagai penawaran.

28.8 Apabila jumlah penawaran yang masuk ke dalamkotak/tempat pemasukan Dokumen Penawarankurang dari 3 (tiga) maka pelelangan dinyatakangagal.

28.9 Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda“PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”,“PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, harusdibuka dan dibaca terlebih dahulu.

28.10 Dokumen Penawaran yang telah masuk tidakdibuka apabila dokumen dimaksud telah disusulidokumen dengan sampul bertanda“PENARIKAN”.

28.11 Pokja ULP membuka sampul DokumenPenawaran dihadapan peserta.

23

28.12 Pokja ULP memeriksa dan menunjukkandihadapan para peserta mengenai kelengkapan/pemenuhan Dokumen Penawaran yang meliputi:a. surat penawaran yang didalamnya tercantum

masa berlaku penawaran danhargapenawaran;

b. surat kuasa dari direktur utama/pimpinanperusahaan kepada penerima kuasa yangnamanya tercantum dalam akta pendirian atauperubahannya (apabila dikuasakan);

c. Jaminan Penawaran asli;d. daftar kuantitas dan harga;e. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi

(apabila bermitra);f. dokumen penawaran teknis;g. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;h. formulir Pra RK3Konstruksi;i. dokumen isian kualifikasi; danj. dokumen lain yang dipersyaratkan seperti:

1) Daftar barang yang diimpor (apabilaimpor).

2) Analisa Harga Satuan Pekerjaan.

28.13 Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaranpada waktu pembukaan penawaran kecualimenolak untuk yang terlambat memasukkanpenawaran.

28.14 Salah satu anggota Pokja ULP dan saksi wakilpeserta dan/atau saksi tambahan diluar Poka ULPyang ditunjuk oleh Pokja ULP memaraf DokumenPenawaran asli dari perusahaan penawar, kecualipenawaran dari saksi wakil peserta diparaf olehwakil perusahaan penawar yang berbeda.

28.15 Pokja ULP membuat Berita Acara PembukaanPenawaran yang paling kurang memuat :a. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;b. jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap

dan tidak lengkap;c. harga penawaran masing-masing peserta;d. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam

Dokumen Penawaran (apabila ada);e. keterangan lainyang dijumpai dalam

pembukaan Dokumen Penawaran (apabilaada;

f. tanggal pembuatan Berita Acara; dang. tanda tangan anggota Pokja ULP dan wakil

peserta yang hadir atau saksi yang ditunjukoleh Pokja ULP bila tidak ada saksi dari peserta.

28.16 Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaanpenawaran, maka penyebab penundaan tersebutharus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.

24

28.17 Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acaraditandatangani oleh anggota Pokja ULP yanghadir dan 2 (dua) orang saksi.

28.18 Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran.

28.19 Salinan Berita Acara dibagikan kepada pesertayang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawarandan Pokja ULP dapat mengunggah salinantersebut melalui websiteKementerian PekerjaanUmum sebagaimana tercantum dalam LDP yangdapat diunduh oleh masing-masing peserta.

29. Klarifikasi DanKonfirmasiPenawaran

29.1 Dalammengevaluasi dokumen penawaran, PokjaULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran.Peserta harus memberikan tanggapan atasklarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubahsubstansi dan harga penawaran. Klarifikasi dantanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secaratertulis.

29.2 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitandengan dokumen penawaran, Pokja ULP dapatmelakukan konfirmasi kebenarannya termasukpeninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.

29.3 hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkanpenawaran.

30. EvaluasiPenawaran

30.1.Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur.

30.2. Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksiaritmatik dengan ketentuan:

a. volume1 pekerjaan yang tercantum dalamdaftar kuantitas dan harga disesuaikan denganyang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;

b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalianantara volume dengan harga satuan pekerjaan,maka dilakukan pembetulan, denganketentuan harga satuan pekerjaan yangditawarkan tidak boleh diubah2; dan

c. jenis pekerjaan:1) yang tidak diberi harga satuan dianggap

sudah termasuk dalam harga satuanpekerjaan yang lain dan harga satuan padadaftar kuantitas dan harga tetap dibiarkankosong.

1Volume yang dimaksud adalah perkalian antara satuan dengan kuantitas, masing-masingdilakukan pembetulan.2Harga satuan pekerjaan dilakukan pembetulan apabila terjadi kesalahan penempatan desimal.

25

2) tidak ditawarkan atau menawarkan dibawah spesifikasi yang ditentukan, makadilakukan klarifikasi, apabila hasilklarifikasi menunjukkan jenis pekerjaantersebut merupakan pekerjaan utama(major item)dan merupakanpenyimpangan yang bersifatpenting/pokok yang mempengaruhilingkup, kualitas dan hasil/kinerjapekerjaan makadinyatakan tidakmemenuhi persyaratan dan penawarantidak dilakukan evaluasi lebih lanjut.

30.3. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilaipenawaran sehingga urutan peringkat dapatmenjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutanperingkat semula.

30.4. Penawaran setelah koreksi aritmatik yangmelebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.

30.5. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULPmenyusun urutan dimulai dari nilai penawaranterendah terkoreksi.

30.6. Hasil koreksi aritmatik diumumkan melaluiwebsite sebagaimana tercantum dalam LDP.

30.7. Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugurdilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yangdimulai dari penawaran terendah setelah koreksiaritmatik.

30.8. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurangdari 3 (tiga) penawar yang menawar di bawahHPS maka proses lelang tetap dilanjutkan denganmelakukan evaluasi penawaran.

30.9. Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yangmeliputi:a. evaluasi administrasi;b. evaluasi teknis; danc. evaluasi harga.

30.10. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasisebagai berikut:a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi,

mengganti dan/ataumengubah kriteria danpersyaratan yang telah ditetapkan dalamDokumen Pengadaan;

b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarangmenambah, mengurangi, mengganti, dan/ataumengubah isi Dokumen Penawaran;

26

c. penawaran yang memenuhi syarat adalahpenawaran yang sesuai dengan ketentuanantara lain disampaikan oleh penawar yangberhak, pada waktu yang telah ditentukan,untuk paket pekerjaan yang dilelangkan,memenuhi syarat-syarat yang ditetapkanmeliputi syarat administrasi, syarat teknisdalam menyelesaikan pekerjaan sesuai denganspesifikasi teknis yang ditetapkan dalamDokumen Pengadaan dan harga yang wajardapat dipertanggung jawabkan tanpa adapenyimpangan yang bersifat penting/pokokatau penawaran bersyarat;

d. penyimpangan yang bersifat penting/pokokatau penawaran bersyarat adalah:1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan

yang mempengaruhi lingkup, kualitas danhasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2) penawaran dari peserta denganpersyaratan tambahan yang akanmenimbulkan persaingan usaha tidak sehatdan/atau tidak adil diantara peserta yangmemenuhi syarat.

e. para pihak dilarang mempengaruhi ataumelakukan intervensi kepada Pokja ULP selamaproses evaluasi;

f. apabila dalam evaluasi ditemukan buktiadanya persaingan usaha yang tidak sehatdan/atau terjadi pengaturan bersama(kolusi/persekongkolan) antara peserta, PokjaULP dan/atau PPK, dengan tujuan untukmemenangkan salah satu peserta, maka:1) peserta yang ditunjuk sebagai calon

pemenang dan peserta lain yang terlibatdimasukkan ke dalam Daftar Hitam;

2) anggota Pokja ULP dan/atau PPK yangterlibat persekongkolan diganti, dikenakansanksi administrasi dan/atau pidana

3) proses evaluasi tetap dilanjutkan denganmenetapkan peserta lainnya yang tidakterlibat (apabila ada); dan

4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimanadimaksud pada angka 2), maka pelelangandinyatakan gagal.

30.11. Evaluasi Administrasi:a. evaluasi terhadap data administrasi hanya

dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilaipada saat penilaian kualifikasi;

b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasi, apabila:1) syarat-syarat substansial yang diminta

berdasarkan Dokumen Pengadaandipenuhi/dilengkapi :

27

a). surat penawaran;b). surat kuasa dari direktur

utama/pimpinan perusahaankepada penerima kuasa yangnamanya tercantum dalam aktapendirian atau perubahannya(apabila dikuasakan);

c). jaminan penwaran asli;d). daftar kuantitas dan harga;e). surat perjanjian kemitraan/ kerja

sama operasi (apabila ada);f). formulir Pra RK3K (apabila

formulir Pra RK3K tidak diisi ataudibiarkan tetap kosong makadianggap tidak melampirkan);

g). formulir rekapitulasi perhitunganTKDN (khusus untuk pesertayang tidak menyampaikanformulir TKDN, penawarannyatidak digugurkan.dan nilai TKDN-nya dianggap nol); dan

h). dokumen lainnya (apabila diper-syaratkan, dicantumkan dalamLDP) sepert daftar barang yangdiimpor (apabila impor)

i). dokumen penawaran teknis :1). metode pelaksanaan;2). jangka waktu pelaksanaan;3). jenis, kapasitas, komposisi dan

jumlah peralatan (penilaianberdasarkan isian yang ada didalam dokumen isiankualifikasi)3;

4). spesifikasi teknis (apabilamengajukan spesifikasi yangberbeda dari yang ditetapkan);

5). daftar personil inti yang akanditempatkan secara penuh(penilaian berdasarkan isianyang ada di dalam dokumenisian kualifikasi)4;

6). daftar bagian pekerjaan yangakan disubkontrakkan(ketentuan subkontrakdipersyaratkan untuk nilai HPSpaket di atas Rp25.000.000.000,00);

3Apabila tidak melampirkan dalam dokumen penawaran teknis, maka penawaran tidak dapatdinyatakan gugur administrasi melainkan diperiksa terlebih dahulu pada isian kualifikasi.4Apabila tidak melampirkan dalam dokumen penawaran teknis, maka penawaran tidak dapatdinyatakan gugur administrasi melainkan diperiksa terlebih dahulu pada isian kualifikasi.

28

2) surat penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut:a) ditandatangani oleh:

(1) direktur utama/pimpinanperusahaan;

(2) penerima kuasa dari direkturutama/pimpinan perusahaan yangnama penerima kuasanyatercantum dalam akta pendirianatau perubahannya;

(3) kepala cabang perusahaan yangdiangkat oleh kantor pusat yangdibuktikan dengan dokumenotentik; atau

(4) pejabat yang menurut perjanjiankerja sama berhak mewakiliperusahaan yang bekerja sama.

b) jangka waktu berlakunya suratpenawaran tidak kurang dari waktusebagaimana tercantum dalam LDP,dengan ketentuan:(1) apabila ada perbedaan nilai

penulisan antara angka dan hurufmaka yang diakui adalah tulisanhuruf;

(2) apabila nilai yang tertulis dalamangka jelas sedangkan nilai dalamhuruf tidak jelas, maka nilai yangdiakui adalah nilai yang tertulisdalam angka; atau

(3) apabila nilai dalam angka dan nilaiyang tertulis dalam huruf tidakjelas, maka penawaran dinyatakangugur.

c) bertanggal;3) Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan

sebagai berikut:a) diterbitkan oleh Bank Umum,

perusahaan penjaminan atauperusahaan asuransi yang mempunyaiprogram asuransi kerugian(suretyship) sebagaimana ditetapkanoleh Menteri Keuangan;

b) Jaminan Penawaran dimulai sejaktanggal terakhir pemasukanpenawaran dan masa berlakunya tidakkurang dari waktu sebagaimanatercantum dalam LDP;

c) nama peserta sama dengan nama yangtercantum dalam Jaminan Penawaran;

d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidakkurang dari nilai sebagaimanatercantum dalam LDP;

29

e) besaran nilai Jaminan Penawarandicantumkan dalam angka dan huruf;

f) nama Pokja ULP yang menerimaJaminan Penawaran sama dengannama Pokja ULP yang mengadakanpelelangan;

g) paket pekerjaan yang dijamin samadengan paket pekerjaan yangdilelangkan;

h) Jaminan Penawaran harus dapatdicairkan tanpa syarat (unconditional)sebesar nilai Jaminan dalam waktupaling lambat 14 (empat belas) harikerja, setelah surat pernyataanwanprestasi dari Pokja ULP diterimaoleh Penerbit Jaminan;

i) Jaminan Penawaran atas namaperusahaan kemitraan (Kerja SamaOperasi/KSO) harus ditulis atas namaperusahaan kemitraan/KSO;

j) substansi dan keabsahan/keaslianJaminan Penawaran telahdiklarifikasidan dikonfirmasi terkait huruf h) diatas secara tertulis oleh Pokja ULPkepada penerbit jaminan;

4) surat kuasa (apabila dikuasakan):a) Harus ditandatangani direktur utama

/pimpinan perusahaan;b) Nama penerima kuasa harus tercantum

dalam akte pendirian atauperubahannya;

c) Dalam hal kemitraan, surat kuasaditandatangani oleh anggota kemitraanyang diwakili menurut perjanjian kerjasama.

c. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi secaratertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas danmeragukan namun tidak boleh mengubahsubstansi;

d. peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi dilanjutkan dengan evaluasiteknis;

e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) pesertayang memenuhi persyaratan administrasi,maka evaluasi tetap dilanjutkan denganevaluasi teknis;

f. apabila tidak ada peserta yang memenuhipersyaratan administrasi, maka pelelangandinyatakan gagal.

30.12. Evaluasi Teknis:a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta

yang memenuhi persyaratan administrasi;

30

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuaidengan yang ditetapkan;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugurdengan ketentuan:1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis

minimal yang harus dipenuhi denganmembandingkan pemenuhan persyaratanteknis sebagaimana tercantum dalam LDP;

2) penilaian persyaratan teknis minimaldilakukan terhadap:a) metode pelaksanaan pekerjaan yang

ditawarkan minimal realistik dantahapannya dapat dilaksanakan untukpenyelesaian pekerjaan utama secaragaris besar serta diyakinimenggambarkan penguasaan dalampenyelesaian pekerjaan. Metodapelaksanaan pekerjaan dilengkapimetode kerja untuk jenis-jenis pekerjaanutama dan pekerjaan penunjang ataupekerjaan sementara yang ikutmenentukan keberhasilan pelaksanaanpekerjaan utama. Jenis-jenis pekerjaanutama dan pekerjaan penunjang/sementara yang ikut menentukankeberhasilan pelaksanaan pekerjaanutama ditetapkan dalam LDP. Pekerjaanpenunjang / sementara dimaksud,misalnya:(1) Pembuatan saluran pengelak

(diversion channel);(2) Pengeringan tempat pekerjaan

(dewatering/unwatering) yangberat;

(3) Pembuatan konstruksi pengaman(protection construction); atau

(4) Pengaturan lalu lintas (trafficmanagement).

b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan(sampai dengan serah terimapertama/Provision Hand Over (PHO))yang ditawarkan tidak melebihi jangkawaktu sebagaimana tercantum dalamLDP;

c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlahperalatan minimal yang disediakanuntuk menghasilkan produksi alat yangdibutuhkan sebagaimana tercantumdalam Lembar Data Kualifikasi (LDK)Evaluasi dilakukan terhadap dataperalatan yang tercantum pada isiankualifikasi. ;

31

d) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan;bagi penawar yang menyampaikanspesifikasi teknis yang berbeda dari yangditetapkan dalam Dokumen Pengadaanmaka spesifikasi teknis tidak bolehkurang dari yang disyaratkan, dan bagipenawar yang tidak menyampaikanperubahan spesifikasi teknis maupuntidak menyampaikan spesifikasi teknisdianggap menyampaikan sama denganspesifikasi teknis yang dipersyaratkandalam Dokumen Pengadaan;

e) personil inti :(1) yang akan ditempatkan secara

penuh sesuai dengan persyaratansebagaimana tercantum dalamLembar Data Kualifikasi (LDK)meliputi pengalaman, keahlian/keterampilan, tingkat pendidikan,serta posisinya dalam manajemenpelaksanaan pekerjaan sesuaidengan organisasi pelaksanaanyang diajukan.(a) Tenaga ahli untuk usaha non

kecil; atau(b) Tenaga terampil/teknis untuk

usaha kecil.(2) Evaluasi dilakukan terhadap data

personil inti yang tercantum padaisian kualifikasi;

f) bagian pekerjaan yang akandisubkontrakkan sesuai denganpersyaratan sebagaimana tercantumdalam LDP;

g) Pra RK3K memenuhi persyaratanKeselamatan dan Kesehatan Kerja yangakan dilakukan pada saat pelaksanaanpekerjaan konstruksi dan dituangkandalam RK3K. Apabila terdapat hal yangmeragukan dapat dilakukan klarifikasihanya untuk menegaskan bahwa K3akan dilaksanakan. Tidak dapatmenggugurkan teknis berdasarkan PraRK3K.

3) Pokja ULP dapat meminta ujimutu/teknis/fungsi untuk bahan/alattertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;

4) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan,Pokja ULP melakukan klarifikasi dankonfirmasi dengan peserta. Dalamklarifikasi peserta tidak diperkenankanmengubah substansi penawaran. Hasil

32

klarifikasi dapat menggugurkanpenawaran;

d. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-halyang kurang jelas atau meragukan, KelompokKerja ULP melakukan klarifikasi denganpeserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkanpenawaran;

e. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknisdilanjutkan ke tahap evaluasi harga;

f. apabilahanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) pesertayang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetapdilanjutkan dengan evaluasi harga;

g. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendahsetelah koreksi aritmatik tidak ada yangmemenuhi persyaratan teknis, Pokja ULP dapatmelakukan evaluasi penawaran terhadappenawar terendah berikutnya (apabila ada);

h. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasiteknis maka pelelangan dinyatakan gagal.

30.13. Evaluasi Harga:a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-

hal yang pokok atau penting, denganketentuan :1) total harga penawaran terkoreksi

dibandingkan terhadap nilai total HPS:a) apabila total harga penawaran terkoreksi

melebihi nilai total HPS, dinyatakangugur; dan

b) apabila semua harga penawaranterkoreksi di atas nilai total HPS,pelelangan dinyatakan gagal;

2) harga satuan penawaran yang nilainyalebih besar dari 110% (seratus sepuluhperseratus) dari harga satuan yangtercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi.Apabila setelah dilakukan klarifikasiternyata harga satuan penawaran tersebuttimpang, maka harga satuan penawarantimpang hanya berlaku untuk volumesesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;

3) mata pembayaran yang harga satuannyanol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasidan kegiatan tersebut harus tetapdilaksanakan. Harganya dianggap termasukdalam harga satuan pekerjaan lainnya;

b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga denganketentuan sebagai berikut :1) Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN)berbedadibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP;

2) Dalam hal Klarifikasi kewajaran harga

33

apabila harga penawaran dibawah 80%(delapan puluh perseratus) HPS,Pokja ULPmeminta rincian/uraian Harga SatuanPekerjaan (HSP) dari Mata PembayaranUtama.Dari rincian/uraian Harga SatuanPekerjaan (HSP) tersebut, selanjutnya PokjaULP melakukan evaluasi sebagai berikutharus dilakukan dengan ketentuan:a) menilai rincian/uraian Harga Satuan

Pekerjaan (HSP) dari Mata PembayaranUtama meliputi komponen tenaga kerja,peralatan, dan bahan (materialkonstruksi) yang perlu dinilaikewajarannya untuk diteliti dan dianalisamencakup beberapa faktor :(1) Kesesuaian/Komposisi penggunaan

bahan (material konstruksi)untukmemperoleh suatu produk konstruksiyang memenuhi syaratsyarat/spesifikasi teknis (misalkomposisi agregat, semen PC danlainnya untuk menghasilkan beton K125).

(2) Kesesuaian/Komposisi penggunaantenaga kerja yang diberlakukan padapekerjaan konstruksi di lokasikegiatan pada penawaran (misalmandor, kepala tukang, tukang,pembantu tukang).

(3) Kesesuaian/Komposisi penggunaanpenggunaan peralatan yang meliputiperalatan yang tercantum dalamdaftar peralatan yang diberikandalam penawaran, komposisi,kapasitas produk, bahan penunjang,dan perhitungan biaya peralatanyang digunakan untuk menghasilkankonstruksi yang memenuhi syaratteknis (misal alat pemadatan tanah).

(4) Kesesuaian harga satuan bahan,upah, peralatan dengan hargapasaran pada saat penawaran. Hargasatuan bahantersebut dapatdibuktikan (misalharga semen, besibeton yangdicantumkan.

Apabila hasil analisa/evaluasimengindikasikan bahwa pekerjaan yangtermasuk Mata Pembayaran Utama tidakdapat dilaksanakan dengan harga yangditawarkan yang disebabkan adanyaperbedaan harga satuan komponen

34

tenaga kerja, peralatan, dan bahan(material konstruksi)yang di bawahharga pasar dan dan akibat perbedaanproduktifitas komponen pembentukharga satuan pekerjaan tersebut, makaharga penawaran yang diajukan akanmenyebabkan terjadinya kerugiandibandingkan keuntungan yang akandiperoleh serta diperkirakanmempengaruhi lingkup, kualitas, hasil/kinerja dan diyakini tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan sesuai denganpersyaratan/ ketentuan.Dengan demikian harga penawaran tidakmemenuhi syarat (tidak wajar) dandalam evaluasi penawaran harusdinyatakan gugur.Indikasi kumulasi kerugian dankeuntungan diteliti dari data yangtercantum dalam rincian/uraian HargaSatuan Pekerjaan (HSP) dari MataPembayaran Utama dan daftar kuantitasdan harga.

b) apabila harga penawaran dinyatakanwajar dan peserta tersebut ditunjuksebagai pemenang lelang, harus bersediauntuk menaikkan Jaminan Pelaksanaanmenjadi 5% (lima perseratus) dari nilaitotal HPS; dan

c) apabila peserta yang bersangkutan tidakbersedia menaikkan nilai JaminanPelaksanaan, maka penawarannyadigugurkan dan Jaminan Penawarandisita untuk negara serta dimasukkandalam Daftar Hitam.

c. Memperhitungkan preferensi harga ataspenggunaan produksi dalam negeri (apabilamemenuhi persyaratan diberlakukannyapreferensi harga) dengan ketentuanPerhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri(TKDN) yang disampaikan oleh pesertaberdasarkan penilaian sendiri (selfassessment), digunakan dalam evaluasipenawaran harga apabila pelelanganpekerjaan tersebut diberlakukan preferensiharga yaitu apabila memenuhi ketentuan:1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam

negeri diberlakukan pada PengadaanBarang/Jasa yang dibiayai rupiah murnitetapi hanya berlaku untuk PengadaanBarang/Jasa bernilai diatasRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)sampai dengan 31 Desember 2013 dan

35

mulai 1 Januari 2014 untuk PengadaanBarang/ Jasa bernilai diatasRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);dan

2) Preferensi Harga hanya diberikan kepadaBarang/Jasa dalam negeri dengan TKDNlebih besar atau sama dengan 25% (duapuluh lima perseratus).

Apabila peserta tidak menyampaikan formulirperhitungan TKDN maka peserta dianggaptidak menginginkan diberlakukan preferensiharga bagi penawarannya dan tidakmenggugurkan.Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDNmerujuk pada ketentuan yang ditetapkan olehMenteri yang membidangi urusanperindustrian dengan tetap berpedoman padatata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimanadiatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 yang terakhir diubah denganPeraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 besertapetunjuk teknisnya.3) rumus penghitungan sebagai berikut:

HEA = Harga Evaluasi Akhir.

KP = Koefisien Preferensi (TingkatKomponen Dalam Negeri (TKDN)dikali Preferensi tertinggiBarang/Jasa).

HP=Harga Penawaran (HargaPenawaran/terkoreksi

yangmemenuhipersyaratan lelangdan telah dievaluasi).

4) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebihpenawaran dengan HEA yang sama,penawar dengan TKDN terbesar adalahsebagai pemenang;

5) pemberian Preferensi Harga tidakmengubah Harga Penawaran dan hanyadigunakan oleh Pokja ULP untuk keperluanperhitungan HEA guna menetapkanperingkat pemenang.

d. Apabila terdapat 2 (dua) calon pemenangmemiliki harga penawaran yang samadalamhal tidak diperhitungkan TKDN, maka PokjaULP memilih peserta yang mempunyaikemampuan teknis lebih besar dan hal inidicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.

e. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga

HPKP

HEA

1

1

36

tidak wajar akibat terjadinya persaingan usahatidak sehat dan/atau terjadi pengaturanbersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimanaketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka pelelangan dinyatakan gagaldan peserta yang terlibat dimasukkan dalamDaftar Hitam.

30.15. Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaransebagai calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada).

31. EvaluasiKualifikasi

31.1. Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenanglelang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2(apabila ada).

31.2. Evaluasi kualifikasi dilakukan denganmenggunakan metode penilaian sistem gugur.

31.3. Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani olehpeserta sebelum pemasukan penawaranapabilatidak ditandatangani maka tidak dievaluasi lebihlanjut.

31.4. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuaidengan ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi.

31.5. Apabila tidak ada calon pemenang yang lulusevaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

32. PembuktianKualifikasi

32.1. Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yangmemenuhi persyaratan kualifikasi dilakukansetelah evaluasi kualifikasi.

32.2. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan caramelihat keaslian dokumen dari dokumen asli atausalinan dokumen yang sudah dilegalisir olehpejabat yang berwenang dan meminta salinandokumen tersebut. Dalam pembuktian kualifikasiharus dihadiri oleh penanggung jawabpenawaran atau yang menerima kuasa daridirektur utama/pimpinan perusahaan yangnama penerima kuasanya tercantum dalam aktapendirian atau perubahannya, atau kepalacabang perusahaan yang diangkat oleh kantorpusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik,ataupejabat yang menurut perjanjian kerja samaberhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

32.3. Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktiankualifikasi dan telah diberikan kesempatan sertatenggang waktu yang cukup, maka pesertadigugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam,Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan

37

dan disetorkan ke kas Negara.

32.4. Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atauverifikasi kepada penerbit dokumen, apabiladokumen yang digunakan dalam pembuktiankualifikasi masih diragukan kebenarannya.

32.5. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukandata tidak benar/pemalsuan data/tidak dapatmenunjukan dokumen asli atau salinan dokumenyang sudah dilegalisir, maka peserta digugurkan,badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkandalam Daftar Hitam, Jaminan Penawaran yangbersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kasNegara.

32.6. Apabila tidak ada calon pemenang yang luluspembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakangagal.

F. Penetapan Pemenang

33. PenetapanPemenang

33.1. Pokja ULP membuat Surat Penetapan Pemenangberdasarkan BAHP untuk nilai sampai denganRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

33.2. PA membuat Surat Penetapan Pemenang untuknilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, denganketentuan:a. usulan penetapan pemenang ditembuskan

kepada PPK dan APIP Kementerian PekerjaanUmum; dan

b. apabila PA tidak setuju dengan usulan ULP,maka PAmemerintahkan evaluasi ulang ataumenyatakan pelelangan gagal.

33.3. Dalam hal peserta mengikuti beberapa paketpekerjaan yang dilelangkan oleh Pokja ULP dalamwaktu yang bersamaan, dan dalampenawarannya peserta mengajukan personildan/atau peralatan yang sama, penawaran tidakdapat digugurkan.Apabila berdasarkan hasilevaluasi semua penawarannya terendah makaakan ditetapkan sebagai calon pemenang olehPokja ULP pada paket berdasarkan perhitungankombinasi yang menguntungkan negara.

33.4. Dalam hal peserta mengikuti beberapa paketpekerjaan yang dilelangkan oleh Pokja ULP dalamwaktu yang bersamaan, dan dalampenawarannya peserta mengajukan personil

38

dan/atau peralatan yang sama, penawaran tidakdapat digugurkan. Apabila berdasarkan hasilevaluasi semua penawarannya terendah makaakan ditetapkan sebagai calon pemenang olehPokja ULP pada paket berdasarkan perhitungankombinasi nilai penawaran yang menguntungkannegara.

33.5. Penetapan pemenang disusun sesuai denganurutannya dan harus memuat:a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;b. nama dan alamat Penyedia serta harga

penawaran atau harga penawaran terkoreksi;c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dand. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis,

harga; dane. evaluasi kualifikasi.

33.6. Data pendukung yang diperlukan untukmenetapkan pemenang adalah:a. Dokumen Pengadaanbeserta adendum

(apabila ada);b. BAPP;c. BAHP; dand. Dokumen Penawaran dari pemenang dan

pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)yang telah diparaf anggota Pokja ULP dan 2(dua) wakil peserta.

33.7. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkanpemenang dan mengakibatkan surat penawarandan Jaminan Penawaran habis masa berlakunya,dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang,calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)untuk memperpanjang masa berlaku suratpenawaran dan Jaminan Penawaran sampaidengan perkiraan jadwal penandatanganankontrak. Calon pemenang, calon pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidakbersedia memperpanjang surat penawaran danJaminan Penawaran dapat mengundurkan diritanpa dikenakan sanksi.

34. PengumumanPemenang

Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada) kepada masyarakat diwebsitesebagaimana tercantum dalam LDPdan papanpengumuman resmi yang memuat sekurang-kurangnya:a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;b. nama dan alamat penyedia;c. harga penawaran terkoreksi; dand. hasil evaluasipenawaran administrasi, teknis, harga, dan

kualifikasi untuk seluruh peserta yang dievaluasi

39

dilengkapi dengan penjelasan untuk setiap penawaranyang dinyatakan gugur.

35. Sanggahan 35.1. Peserta yang memasukkan penawaran dapatmenyampaikan sanggahan secara tertulis ataspenetapan pemenang kepada Pokja ULP disertaibukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusankepada PPK, PA/KPA dan APIP KementerianPekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalamLDP, dengan ketentuan:a. Pelelangan Umum paling lambat 5 (lima) hari

kerja setelah pengumuman pemenang; ataub. Pemilihan Langsung paling lambat 3 (tiga)

hari kerja setelah pengumuman pemenang.

35.2. Sanggahan diajukan oleh peserta yangmemasukkan penawaran baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pesertalain, ditanda tangani oleh :a. direktur utama/ pimpinan perusahaan;b. penerima kuasa dari direktur utama/

pimpinan perusahaan yang nama penerimakuasanya tercantum dalam akte pendirian atauperubahannya;

c. kepala cabang perusahaan yang diangkat olehkantor pusat yang dibuktikan dengan buktiotentik; atau

d. pejabat yang menurut perjanjian kerja samaberhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

35.3. Sanggahan diajukan apabila terjadi penyimpanganprosedur meliputi:a. penyimpangan terhadap ketentuan dan

prosedur yang diatur dalam PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010yangterakhirdiubah dengan Peraturan PresidenNo. 70 Tahun 2012beserta petunjukteknisnya dan yang telah ditetapkan dalamDokumen Pengadaan;

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangiterjadinya persaingan usaha yang sehat;dan/atau

c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULPdan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

35.4. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka PokjaULP menyatakan pelelangan gagal.

35.5. Sanggahan yang diajukan bukan dari peserta dantidak ditandatangani sebagaimana dimaksudpada 35.2. dianggap sebagai pengaduan dantetap harus ditindaklanjuti serta tidakmenghentikan proses pelelangan.

35.6. Sanggahan yang disampaikan kepada PA/KPA,

40

PPK atau disampaikan dan diterima diluar masasanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetapharus ditindaklanjuti serta tidak menghentikanproses pelelangan.

36. SanggahanBanding

36.1. PesertaPeserta sebagaimana dimaksud pada 35apabila tidak sependapat dengan jawabansanggahan dari Pokja ULP, dapat mengajukansanggahan banding secara tertulis kepadaMenteri Pekerjaan Umum, dengan tembusankepada PPK, Pokja ULP, dan APIP KementerianPekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalamLDP, dengan ketentuan:a. Pelelangan Umum, paling lambat 5 (lima)

hari kerja setelah menerima jawabansanggahan; atau

b. Pemilihan Langsung, paling lambat 3 (tiga)hari kerja setelah menerima jawabansanggahan.

36.2. Peserta yang akan melakukan sanggahan bandingharus memberikan Jaminan Sanggahan Bandingyang diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaanpenjaminan atau perusahaan asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian(suretyship) sebagaimana ditetapkan olehMenteri Keuangan dan ditujukan kepada PokjaULP sebesar 1% (satu perseratus) dari HPSsebagaimana tercantum dalam LDP dengan masaberlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggalpengajuan sanggahan banding.

36.3. Sanggahan banding menghentikan prosespelelangan.

36.4. Sanggahan banding diajukan bukan dari pesertayang tidak sependapat dengan jawabansanggahan sebagaimana dimaksud pada 36.1atau tidak ditandatangani seperti halnyasanggahan sebagaimana dimaksud pada 35.2,dianggap sebagai pengaduan dan tetap harusditindaklanjuti serta tidak menghentikan prosespelelangan.

36.5. Sanggahan banding yang disampaikan bukankepada Menteri Pekerjaan Umum ataudisampaikan dan diterima di luar masa sanggahbanding, dianggap sebagai pengaduan dan tetapharus ditindaklanjuti serta tidak menghentikanproses pelelangan.

41

G. Penunjukan Pemenang Pengadaan

37. PenunjukanPenyediaBarang/Jasa

37.1. Pokja ULP menyampaikan Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) kepada PPKdengan tembusankepada Kepala ULP sebagai dasar untukmenerbitkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ).

37.2. PPK menerbitkan SPPBJdengan ketentuanapabila:a. pernyataan peserta pada formulir isian

kualifikasi masih berlakub. tidak ada sanggahan dari peserta;c. sanggahan dan/atau sanggahan banding

terbukti tidak benar; ataud. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding

berakhir.

37.3. Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusantersebut, dengan ketentuan:a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri

dan masa penawarannya masih berlakudengan alasan yang dapat diterima secaraobyektif oleh Pokja ULP, maka JaminanPenawaran yang bersangkutan dicairkan dandisetorkan sebagaimana tercantum dalam LDP;

b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diridan masa penawarannya masih berlakudengan alasan yang tidak dapat diterima secaraobyektif oleh Pokja ULP, maka JaminanPenawaran yang bersangkutan dicairkan dandisetorkan sebagaimana tercantum dalam LDPserta dimasukkan dalam Daftar Hitam; atau

c. apabila yang bersangkutan tidak bersediaditunjuk karena masa penawarannya sudahtidak berlaku, makatidak dikenakan sanksi danJaminan Penawaran yang bersangkutan tidakboleh dicairkan.

37.4. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkandiri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukankepada pemenang cadangan sesuai dengan urutanperingkat, selama masa surat penawaran danJaminan Penawaran pemenang cadangan masihberlaku atau sudah diperpanjang masaberlakunya.

37.5. Apabila semua pemenang yang ditunjukmengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakangagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dariPPK.

37.6. SPPBJ harus diterbitkan, dengan ketentuan:a. pada Pelelangan Umum, paling lambat 6

(enam) hari kerja setelah pengumuman

42

penetapan pemenang, apabila tidak adasanggahan;

b. pada Pemilihan Langsung, paling lambat 4(empat) hari kerja setelah pengumumanpenetapan pemenang, apabila tidak adasanggahan; atau

c. Dalam hal Pelelangan Umum/PemilihanLangsung, paling lambat 2 (dua) hari kerjasetelah semua sanggahan dan sanggahanbanding dijawab.

37.7. Didalam SPPBJ disebutkan/ditegaskan/ditulisbahwa penyedia harus menyiapkan JaminanPelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.

38. KerahasiaanProses

38.1.1. Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifatrahasia dan dilaksanakan oleh pokja ULP secaraindependen.

38.1.2. Informasi yang berhubungan dengan penelitian,evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calonpemenang tidak boleh diberitahukan kepadapeserta, atau orang lain yang tidakberkepentingan sampai keputusan pemenangdiumumkan.

38.1.3. Setiap usaha peserta lelang mencampuri prosesevaluasi dokumen penawaran atau keputusanpemenang akan mengakibatkan ditolaknyapenawaran yang bersangkutan.

38.1.4. Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalamBerita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh PokjaULP bersifat rahasia sampai dengan saatpengumuman pemenang.

H. Pelelangan Gagal

39. PelelanganGagal

39.1. Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila:a. jumlah peserta yang memasukkan Dokumen

Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta;b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi

penawaran;c. dalam evaluasi penawaran ditemukan

bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;d. harga penawaran terendah terkoreksi lebih

tinggi dari HPS;e. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan

pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuanPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010yangterakhir diubah dengan Peraturan Presiden

43

No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnyadan Dokumen Pengadaan ternyata benar;

f. sanggahan dari peserta atas kesalahansubstansi Dokumen Pengadaan ternyata benar;atau

g. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasidengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasidan/atau pembuktian kualifikasi.

39.2. PA/KPAsebagaimana tercantum dalam LDPmenyatakan pelelangan gagal, apabila:a. PA/KPAsebagaimana tercantum dalam

LDPsependapat dengan PPK yang tidak bersediamenandatangani SPPBJ karena prosesPelelangan tidak sesuai dengan PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010yang terakhirdiubah dengan Peraturan Presiden No. 70Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;

b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKNyang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPKternyata benar;

c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingansehat dalam pelaksanaan Pelelangandinyatakan benar oleh pihak berwenang;

d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa ataskesalahan prosedur yang tercantum dalamDokumen Pengadaanternyata benar;

e. Dokumen Pengadaantidak sesuai denganPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010yangterakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;

f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau

g. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau

h. pelaksanaan Pelelangan melanggar PeraturanPresiden No. 54Tahun 2010 yang terakhirdiubah dengan Peraturan PresidenNo. 70Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.

39.3. Menteri/Kepala Lembaga/ PimpinanInstitusimenyatakan pelelangan gagal, apabila:a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya

pelanggaran prosedur dalam pelaksanaanpelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atauPokja ULP, ternyata benar; atau

b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKNyang melibatkan KPA, ternyata benar.

39.4. Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka PokjaULP memberitahukan kepada seluruh peserta.

44

39.5. Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal,Pokja ULP atau Pokja ULP pengganti (apabiladiganti)lainnya yang ditugaskan meneliti danmenganalisis penyebab terjadinya pelelangangagal, untuk menentukan langkah selanjutnya,yaitu melakukan:a. evaluasi ulang;b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c. pelelangan ulang; ataud. penghentian proses pelelangan.

I. Surat Jaminan Pelaksanaan

40. Surat JaminanPelaksanaan

40.1. Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuansebagai berikut:a. diterbitkan oleh Bank Umum(tidak termasuk

bank perkreditan rakyat), perusahaanpenjaminan atau perusahaan asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian(suretyship) sebagaimana yang ditetapkan olehMenteri Keuangan;

b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejaktanggal penandatanganan Kontrak sampaidengan serah terima pertama pekerjaanberdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimanatercantum dalam LDP;

c. nama penyedia sama dengan nama yangtercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;

d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidakkurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;

e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaandicantumkan dalam angka dan huruf;

f. nama PPK yang menerima JaminanPelaksanaan sama dengan nama PPK yangmenandatangani kontrak;

g. paket pekerjaan yang dijamin sama denganpaket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;

h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkantanpa syarat (unconditional) sebesar nilaijaminan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah suratpernyataan wanprestasi dari PPK diterima olehpenerbit Jaminan;

i. Jaminan Pelaksanaan atas namaKemitraan/KSO harus ditulis atas namaKemitraan/KSO; dan

j. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihakpenjamin.

40.2. Kegagalan penyedia yang ditunjuk untukmenyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaandipersamakan dengan menolak untukmenandatangani Kontrak atau tidak menerimakeputusan penunjukan sebagai penyedia

45

barang/jasa, maka akan dikenakan sanksi..

40.3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan SuratJaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-SyaratUmum Kontrak.

J. Penandatanganan Kontrak

41. Penanda-tangananKontrak

41.1. Penandatanganan Kontrak PengadaanBarang/Jasadilakukan setelah DIPA ditetapkan.

41.2. Penandatanganan kontrak dilakukan palinglambat 14 (empat belas) hari kerja setelahditerbitkan SPPBJ dan setelah penyediamenyerahkan Jaminan Pelaksanaan, denganketentuan:a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga

penawaran terkoreksi antara 80% (delapanpuluh perseratus)sampai dengan 100% (seratusperseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5%(lima perseratus) dari nilai kontrak;

b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk hargapenawaran terkoreksi dibawah 80% (delapanpuluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

41.3. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubahsubstansi Dokumen Pengadaan sampai denganpenandatanganan Kontrak, kecualimempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaandikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yangditetapkan sebelumnya akan melewati batastahun anggaran.

41.4. Dalam hal Perubahan waktu pelaksanaanpekerjaanmelewati batas tahun anggaran,penandatanganan kontrak dilakukan setelahmendapat persetujuan kontrak tahun jamak.

41.5. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsepKontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional,angka dan huruf serta membubuhkan paraf padasetiap lembar Dokumen Kontrak.

41.6. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagianDokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, denganmaksud apabila terjadi pertentangan ketentuanantara bagian satu dengan bagian yang lain, makaberlaku urutan sebagai berikut:a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);b. pokok perjanjian;c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan

harga;

46

d. syarat-syarat khusus kontrak;e. syarat-syarat umum kontrak;f. spesifikasi khusus;g. spesifikasi umum;h. gambar-gambar; dani. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan,

SPPBJ, BAHP, BAPP.

41.7. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuaikebutuhan, yaitu:a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli,

terdiri dari:1) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi

materai pada bagian yang ditandatanganioleh penyedia; dan

2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhimaterai pada bagian yang ditandatanganioleh PPK;

b. rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan)tanpa dibubuhi materai.

41.8. Penandatanganan Kontrak bernilaidiatasRp100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah) dilakukan setelahmemperoleh pendapatahli hukum Kontrak..

41.9. Pihak yang berwenang menandatangani kontrakatas nama penyedia adalah Direksi yangdisebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

41.10. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanyatidak disebutkandalam Akta Pendirian/AnggaranDasar sebagaimana dimaksud pada 41.9, dapatmenandatangani Kontrak PengadaanBarang/Jasa,sepanjang pihak tersebut adalahpengurus/karyawan perusahaanyang berstatussebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasaataupendelegasian wewenang yang sah dariDireksi atau pihak yang sahberdasarkan AktaPendirian/Anggaran Dasar untukmenandatanganiKontrak Pengadaan Barang/Jasa.

47

BAB IVLEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. LingkupPekerjaan

1.

2.

a. Pokja ULP:Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa SatuanKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IIISulawesi Tengah Unit Layanan Pengadaan (ULP)Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIMakassar

b. Alamat Pokja ULP:Jalan : Jl. MT. Haryono No. 10 PaluKota : PaluNo. Telp/Fax. : Telp. (0451) 422511 / Faks

(0451) 425611

Website: www.pu.go.id

3. a. Nama paket pekerjaan: Penggantian JembatanIpi II

b.Uraian singkat pekerjaan:- Bangunan Atas: Gelagar Pracetak- Banguan bawah: Tiang pancang beton

pracetak

4. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 300(Tigaratus) hari kalender dan Masa Pemeliharaan,selama 720 (tujuh ratus dua puluh) hari kalenderterhitung mulai sejak serah terima pertamapekerjaan (PHO).

B. Sumber Dana Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaanAPBN Tahun Anggaran 2014

C. PendayagunaanProduksi DalamNegeri

Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasadalam negeri dengan TKDN lebih besar atau samadengan 25% (dua puluh lima perseratus).

D. PemberianPenjelasanDokumenPengadaan danPeninjauanLapangan

1. Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan akandilaksanakan pada:Hari : SeninTanggal : 30 Desember 2013Pukul : 14.00 WitaTempat : Jl. MT. Haryono No. 10 Palu

:

48

2.

3.

Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada:Hari : SelasaTanggal : 31 Desember 2013Pukul : 07.00 Wita s.d. selesaiTempat : lokasi pekerjaan

Peserta dapat mengambil salinan BAPP (BeritaAcara Pemberian Penjelasan) dan atau Adendadengan cara mengunduh/downloaddiWebsite:www.pu.go.id

E. DokumenPenawaran

1.

2.

3.

Daftar Personil Inti yang diperlukan untukpelaksanaan pekerjaan yaitu:

NoJabatan dalampekerjaan yangakan diusulkan

LamaPengalaman

Kerja (tahun)

ProfesiKeahlian/

keterampilan

a GeneralSuperintendent 5 Ahli Madya

Pelaksana Jembatan

bManajer/Ahli

PelaksanaJembatan

3 Ahli Muda PelaksanaJembatan

cManajer/Petug

as KendaliMutu

2 Ahli Muda PelaksanaJembatan

Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukanuntuk pelaksanaan pekerjaan:a). Concrete Mixer, 0,3 – 0,6 m3, 4 unitb). Excavator, kapasitas 0,9 m3, 2 Unitc). Dump Truck, kapasitas 3 – 5 ton, 4 Unitd). Crane on Track, kapasitas 35 Ton, 1 Unit

Pokja ULP dapat melakukan uji mutu/teknis/fungsi(kelaikan) dari peralatan yang ditentukan dalamdokumen penawaran dengan cara pengecekanlangsung dilokasi peralatan.

Bagian Pekerjaan yang ditawarkan Penyedia untukdisubkontrakkan :

No. Jenis Pekerjaan yang dapat disubkontrakkan1. Pasangan Batu dengan Mortar2.3.dst.

Penawaran memenuhi syarat apabila:a. Penyedia yang mempunyai harga Kontrak di

atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh limamiliar rupiah) bekerja sama dengan penyediaUsaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi

49

4.

5.

6.

kecil dan koperasi, yaitu denganmensubkontrakkan sebagian pekerjaan yangbukan pekerjaan utama.

b. Penyedia tidak mensubkontrakkansebagian/seluruh pekerjaan utama.

c. Penyedia Usaha Kecil (termasuk Mikro danKoperasi Kecil) tidak mensubkontrakkanpekerjaan yang diperoleh.

Sebagai pekerjaan utama adalah:No. Jenis Pekerjaan Utama1. Beton mutu sedang fc’=30 MPa lantai jembatan2. Beton mutu sedang fc’= 25 Mpa (K-300)3. Beton mutu sedang fc’= 20 MPa4. Beton mutu rendah fc’= 15 MPa5. Beton mutu rendah fc’= 10 Mpa6. Baja Tulangan U 24 Polos7. Baja Tulangan U 32 Ulir8. Beton Diafragma fc’ 30 MPa termasuk

pekerjaan penegangan setelah pengecoran(post tension)

Sebagai pekerjaan penunjang/sementara adalah:

No. Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara1. ......2.3.

Uji mutu/teknis/fungsi dalam kondisi tertentudiperlukan untuk:a. Bahan tidak adab. Alat tidak ada

F. HargaPenawaran

G. Mata UangPenawaran danCaraPembayaran

1.

2.

Harga penawaran telah memperhitungkan kondisilapangan termasuk perkiraan lalu-lintas dan biayapemeliharaan jalan pada masa pemeliharaanberdasarkan indikator kinerja jalan sebagaimanaditetapkan dalam Syarat – Syarat Khusus Kontrak.

Mata uang yang digunakan Rupiah

Pembayaran dilakukan dengan cara bulanan(monthly certificate) berdasarkan pada hasilpengukuran bersama yang dibuat dalam beritaacara atas volume pekerjaan sesungguhnya yang

50

telah dilaksanakan.

H. MasaBerlakunyaPenawaran

Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh)hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukanpenawaran.

I. BentukPenawaran

J. JaminanPenawaran

1.

2.

Untuk pengadaan dengan sistem Full E-Procurement, dokumen penawaran disampaikansecara elektronik dalam bentuk PortableDocument Format (PDF) dan dokumen penawaranyang terdapat tanda tangan penawar harus dalambentuk scan (kecuali Jaminan Penawaran Asli) diwebsite www.pu.go.id, jika tidak dalam bentukPDF dokumen tersebut dinyatakan tidakmemenuhi syarat.Penyerahan dokumen asli (hard copy) hanyadilakukan terhadap penawaran yang akandiusulkan sebagai calon pemenang dan/atau calonpemenang cadangan.

Besarnya Jaminan Penawaran adalah:Rp.599.590.000,-(Lima ratus sembilan puluhsembilan juta lima ratus sembilan puluh ribuRupiah)

Jaminan penawaran berlaku selama 88 (delapanpuluh delapan) hari kalender.

K. PenyampaianDokumenPenawaran

1.

2.

Hari : Jumat s.d RabuTanggal : 3 Januari s.d 15 Januari 2014Pukul 00.00 s.d. 24.00 online (kecuali hari

terakhir pemasukan penawaran sampaidengan pukul 10.00 Wita)

Tempat : website kementerian PU: www.pu.go.id

Untuk pengadaan Secara Full E-Procurementpenyampaian dokumen penawarandengan cara mengunggah (upload) di website :www.pu.go.id(kecuali jaminan penawaran asli). Apabila terdapatfile elektronik yang sama, maka yang digunakanadalah file elektronik terakhir yang di-unggah(upload) dan jika terjadi kerusakan dokumenelektronik (tidak dapat dibuka/dibaca olehkomputer) dan/atau isinya tidak jelas/buramsehingga tidak dapat dibaca oleh Pokja ULP makadikonfirmasikan pada Pusdata KementerianPekerjaan Umum untuk memastikan kebenarandokumen tersebut, dinyatakan memenuhi atau tidak

51

memenuhi persyaratan.

L. Batas AkhirWaktuPemasukanPenawaran

Hari : RabuTanggal : 15 Januari 2014Pukul : 10.00 Wita

M. PembukaanPenawaran

Hari : RabuTanggal : 15 JanuariPukul : 10.30 WitaTempat : Jl. MT. Haryono No. 10 Palu

N. Evaluasi Teknis 1.2.

Evaluasi Teknis dilakukan dengan Sistem Gugur.unsur teknis yang dinilai:a. metode pelaksanaan pekerjaan yang

ditawarkan menggambarkan penguasaandalam penyelesaian pekerjaan;

b. jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak melampaui batas waktuyang telah ditetapkan;

c. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlahperalatan minimal yang disediakan, tidakkurang dari yang ditetapkan;

d. spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini;

e. personil inti yang akan ditempatkan secarapenuh serta posisinya dalam manajemenpelaksanaan pekerjaan sesuai denganorganisasi pelaksanaan yang diajukan;

f. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan(apabila disyaratkan sesuai ketentuan);

Catatan :Huruf a. metode pelaksanaan adalah tahapan dan cara

pelaksanaan sesuai lingkup pekerjaandalam kontrak, yang menggambarkanpelaksanaan pekerjaan dari awal sampaidengan akhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

huruf d. digunakan apabila mengajukan spesifikasiyang berbeda dari yang ditetapkan.”

O. PenetapanPemenang

1. Dalam hal peserta diusulkan sebagai calonpemenang pada beberapa paket sekaligus, makapenetapan pemenang dilakukan berdasarkanEvaluasi penilaian harga penawaran yangmenguntungkan negara, yaitu dengan caramenetapkan pemenang lelang pada paket-paketyang mempunyai selisih nilai penawaran terbesarjika dibandingkan dengan calon pemenang

52

2.berikutnya.Apabila terjadi keterlambatan dalam penetapanpemenang dan mengakibatkan surat penawarandan jaminan penawaran habis masa berlakunya,maka dilakukan konfirmasi kepada seluruhpeserta untuk memperpanjang surat penawarandan jaminan penawaran. Calon pemenang yangtidak bersedia memperpanjang surat penawarandan jaminan penawaran dapat mengundurkan diritanpa dikenakan sanksi.

P. Sanggahan, DanSanggahanBanding

1.

2.

3.

4.

Sanggahan ditujukan kepada :POKJA Pengadaan Barang/Jasa Satuan KerjaPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III SulawesiTengah ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIMakassarAlamat : Jl. MT. Haryono No. 10 Palu

Tembusan sanggahan ditujukan kepada :a. PPKRuas Jalan Beteleme-Bungku

Alamat : Ruas Jalan Beteleme-Bungkub. KPA/ Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan

Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi TengahAlamat : Jl. MT. Haryono No. 10 Palu

c. APIP Inspektur Jenderal KementerianPekerjaan UmumAlamat : Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan

d. Menteri Pekerjaan Umum.

Sanggahan Banding ditujukan Kepada :Menteri Pekerjaan Umum

Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada :a. PPKRuas Jalan Beteleme-Bungku

Alamat : Ruas Jalan Beteleme-Bungkub. POKJA Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja

Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III SulawesiTengah ULP Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional VI MakassarAlamat : Jl. MT. Haryono No. 10 Palu

c. Inspektorat Jenderal Kementerian PekerjaanUmumAlamat : Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan

53

Q. JaminanSanggahanBanding

1.

2.

Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada PokjaULP.

Besarnya jaminan sanggahan banding: Rp.299.795.000,- (Dua ratus sembilan puluhsembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribuRupiah)

R. JaminanPelaksanaan

1. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 314(Tiga Ratus Empat Belas) hari kalender sejakpenandatanganan kontrak.

54

BAB VLEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. LingkupKualifikasi

Nama Pokja ULP :Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satuan KerjaPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III SulawesiTengah ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVI MakassarAlamat Pokja ULP :Jl. MT. Haryono No. 10 Palu Sulawesi TengahTelp. (0451) 422511 / Faks (0451) 425611Nama Paket Pekerjaan : Penggantian Jembatan Ipi II

B. PersyaratanKualifikasi

1. Peserta Kualifikasi badan usaha harus memilikisurat ijin usaha Jasa Konstruksi;

2. Peserta Kualifikasi Badan Usaha Jasa KonstruksiAsing harus memiliki bukti Ijin Perwakilan JasaKonstruksi Asing dan melakukan kerja samausaha dengan perusahaan nasional dalam bentukkemitraan, subkontrak dan lain-lain, dalam halterdapat perusahaan nasional yang memilikikemampuan dibidang yang bersangkutan.

3. memiliki pengalaman pada sub bidang JembatanLingkungan Termasuk perawatannya denganKemampuan Dasar (KD) sebesar Rp.29.979.500.000.00,-;

4. memilikikemampuan menyediakan Personil5 yangdiperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaiberikut:

a. Tenaga Ahli6bagi usaha non kecilb. Tenaga Teknis7 bagi usaha kecil

No

TingkatPendidikan

Jabatan dalampekerjaan yangakan diusulkan

LamaPengalaman

Kerja (tahun)

ProfesiKeahlian/

keterampilana b c d e

1 S1TeknikSipil

GeneralSuperintendent 5

Ahli MadyaPelaksanaJembatan

2 S1Teknik Sipil

Manajer/AhliPelaksanaJembatan

3Ahli MudaPelaksanaJembatan

3 S1Teknik Sipil

Manajer/Petugas Kendali

Mutu2

Ahli MudaPelaksanaJembatan

5. memiliki surat keterangan dukungan keuangandari bank pemerintah/swasta sebesarRp.2.997.950.000,00 (Dua milyar sembilan ratussembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima

5Personil yang dimaksud adalah personil manajerial (ahli/terampil) pada organisasipelaksanaan pekerjaan. Untuk usaha non kecil tidak termasuk tenaga terampil dan/ataupersonil pendukung, sedangkan untuk usaha kecil cukup personil pelaksana (tenaga terampil).6Dalam hal tenaga ahli yang ditawarkan pada dokumen isian kualifikasi dan dokumenpenawaran teknis berbeda, maka pada saat evaluasi kedua dokumen tersebut saling melengkapi.7Dalam hal tenaga teknis yang ditawarkan pada dokumen isian kualifikasi dan dokumenpenawaran teknis berbeda, maka pada saat evaluasi kedua dokumen tersebut saling melengkapi.

55

puluh ribu Rupiah);6. memiliki kemampuan untuk menyediakan

peralatan utama untuk melaksanakan pekerjaankonstruksi ini, yaitu:

No. Jenis Kapasitas Jumlah1. Concrete Mixer 0,3 – 0,6 m3 4 Unit2. Excavator 0,9 m3 2 Unit3. Dump Truck 3 – 5 Ton 4 Unit4. Crane on track 35 Ton 1 Unit

7. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajibanperpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPhPasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) palingkurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahunberjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan inidengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal(SKF).SPT Tahunan yang diminta untuk tahun 2012Laporan pajak untuk 3 (tiga) bulan terakhir mulaibulan Agustus s.d. Oktober 2013.

56

BAB VIBENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARANPESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN(KSO)

CONTOH[Kop Surat Badan Usaha/Kemitraan (KSO)]

Nomor : ................, .................. 20....Lampiran :

Kepada Yth.:Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional WilayahIII Sulawesi TengahULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI MakassardiPalu

Perihal : Penawaran Pekerjaan Penggantian Jembatan Ipi II

Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilanDokumen Pengadaan nomor: 01/JBT-IPI/POKJA-ULP-WIL.III-SULTENG/2013tanggal 18 Desember 2013 dan setelah kami pelajari dengan seksamaDokumen Pengadaan danBerita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendumDokumen Pengadaan, apabila ada], dengan ini kami mengajukan penawaranuntuk pekerjaan Penggantian Jembatan Ipi II sebesar Rp..................(...............dalam huruf.....................) termasuk PPN.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yangtercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebutdi atas.

Penawaran ini berlaku selama ........ (..........dalam huruf...........)hari kalender sejak batas akhir pemasukanpenawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kamilampirkan:1. Jaminan Penawaran;2. Daftar Kuantitas dan Harga;3. [Surat Kuasa, apabila ada];4. [Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila bermitra];5. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :

a. Metoda Pelaksanaan;b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;c. Daftar Personil Inti;d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang

dibutuhkan;e. Spesifikasi teknis;

57

f. Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan.6. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri

(TKDN);7. Formulir Pra RK3K;8. Dokumen isian kualifikasi;

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakansanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalamDokumen Pengadaan serta Pokja ULP tidak terikat untuk menetapkanpenawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumenanggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalamDIPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dankami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

.

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO).........................[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

..........................Jabatan

58

B. BENTUK SURAT KUASA

CONTOH-1[Kop Surat Badan Usaha]

SURAT KUASANomor : ..................

Yang bertandatangan di bawah ini:Nama : .................. ..................Alamat Perusahaan : .................. ..................Jabatan : .....................................[Direktur Utama/Pimpinan

Perusahaan]..................[nama PT/CV/Firma]dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta PendirianNo. ........ [No. Akta Notaris] tanggal ..................[tanggal penerbitan Akta] Notaris..................[nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya(apabila ada), yangselanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa,

memberi kuasa kepada :Nama : ....................................*)Alamat : ....................................Jabatan : ....................................yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk:1. ............. [Menandatangani Surat Penawaran,]2. ............. [Menandatangani Pakta Integritas,]3. ............. [Menandatangani Surat Perjanjian,]4. ............. [Menandatangani Surat Sanggahan,]5. ............. [Menandatangani Surat Sanggahan Banding.]6. ............. [Dst. sesuai keperluan]

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

.................., ..................20.....

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

.................................. ..................................(nama dan jabatan) (nama dan jabatan)

*) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerimakuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya.

59

CONTOH-2[Kop Surat Badan Usaha KSO]

SURAT KUASANomor : ..................

Yang bertandatangan di bawah ini:Nama : ....................................Alamat Perusahaan : ....................................Jabatan : ....................................[Direktur Utama/Pimpinan

Perusahaan/Kepala Cabang/wakil kemitraan(KSO)]..................[nama PT/CV/Firma]

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [perusahaan/kemitraan (KSO)]berdasarkan [Akta Notaris No. ...... [No. Akta Notaris] tanggal .................. [tanggalpenerbitan Akta] Notaris .................. [nama Notaris penerbit Akta] besertaperubahannya (apabila ada) atau Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) No......... tanggal ..................], yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa,

memberi kuasa kepada:Nama : ....................................Alamat : ....................................yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk:1. .............. [Menandatangani Surat Penawaran,]2. ............. [Menandatangani Pakta Integritas,]3. ............. [Menandatangani Surat Perjanjian,] *)4. ............. [Menandatangani Surat Sanggahan,]5. ............. [Menandatangani Surat Sanggahan Banding.]6. ............. [Dst. sesuai keperluan]


.................., .................. 20....


.................................... ...................................(nama) (nama dan jabatan)

*) untuk penandatanganan surat perjanjian, surat kuasa ini dapat diberlakukan apabilaperjanjian KSO sudah disahkan oleh notaris.

60

C. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)

CONTOH

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan pengumuman pelelangan pekerjaan .................................. yangpembukaan penawarannya akan dilakukan di .................................. pada tanggal.................... 20....., maka kami:....................................................................[nama peserta 1]....................................................................[nama peserta 2]....................................................................[nama peserta 3]....................................................................[dan seterusnya]bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-samadalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:1. Secara bersama-sama:

a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSOadalah..................................

b. Menunjuk ..................................[nama peserta 1] sebagai perusahaan utama(leading firm) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk danatas nama kemitraan/KSO.

c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawabbaik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuaiketentuan dokumen kontrak.

2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah:............................... [nama peserta 1]sebesar……...% (……………..persen)............................... [nama peserta 2]sebesar……..% (……………..persen)............................... [nama peserta 3]sebesar……...% (……………..persen)............................... [dan seterusnya]sebesar……...% (……………..persen)

3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuaisharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugiandari kemitraan/KSO.

4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masapenawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulisterlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersamasecara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO.

5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing anggotakemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspekpelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan,perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjiansubkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.

6. Wewenang menandatangani penawaran untuk dan atas nama kemitraan/KSOdiberikan kepada ..................................[nama wakil peserta] dalam kedudukannyasebagai direktur utama/direktur pelaksana ..................................[nama peserta 1]

61

berdasarkan persetujuan tertulis (surat kuasa untuk menandatangani penawaran)dari seluruh anggota kemitraan/KSO.

7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangantidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.

9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap …… (…………) yang masing-masingmempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tandatangan di …………….. pada hari …………….. tanggal …………….. bulan…………….., tahun ……………..

[Peserta 1] [Peserta 2]

(………………....) (………………....)

[Peserta 3] [dst]

(………………....) (………………....)

Catatan:Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat diatas kertassegel

62

[Kop Surat Badan Usaha]

SURAT KUASA *)

(untuk menandatangani penawaran atas nama kemitraan)Nomor : ..................

Yang bertandatangan di bawah ini:Nama : .................. ..................Alamat Perusahaan : .................. ..................Jabatan : ..................................... [Direktur Utama/Pimpinan

Perusahaan] .................. [nama PT/CV/Firma]dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan AktaPendirian No. ........ [No. Akta Notaris] tanggal .................. [tanggal penerbitan Akta]Notaris .................. [nama Notaris penerbit Akta] untuk pendirian besertaperubahannya (apabila ada), yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa,

memberi kuasa kepada :Nama : ....................................Alamat : ....................................Jabatan : ....................................yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk menandatangani SuratPenawaran atas nama kemitraan………….. untuk pekerjaan……………


.................., .................. 20.....


.................................. ..................................(nama dan jabatan) (nama dan jabatan)

*) Surat Kuasa diberikan dari masing-masing penyedia/badan usaha anggota kemitraankepada yang mewakili kemitraan.

CONTOH

63

D. BENTUK DOKUMEN PENAWARANTEKNIS

DokumenPenawaranTeknis

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangandapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

1. metoda pelaksanaan pekerjaan [memberikan metoda pelaksanaan yang realistikdan tahapannya dapat dilaksanakan untuk penyelesaian pekerjaanutamasertadiyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan,tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dariawal sampai dengan akhir dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis];

2. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan [tidak melampaui batas waktusebagaimana tercantum dalam LDP];

3. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal [sebagaimanatercantum dalam LDK untuk penyelesaian pekerjaan yang dilelangkan];

4. spesifikasi teknis[apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dari yangditetapkan];

5. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh [untuk penyelesaianpekerjaan yang dilelangkansesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantumdalam LDK, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuaidengan organisasi pelaksanaan yang diajukan];

6. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan [sesuai dengan persyaratansebagaimana tercantum dalam LDP]; dan

7. [Hal-hal lain yang dipersyaratkan].

Catatan:Peralatan dan personil yang disampaikan dalam penawaran hanya untuk 1 (satu) paketpekerjaan yang dilelangkan, apabila memerlukan peralatandapat sewa, atauleasing/sewa beli atau milik sendiri (dengan surat bukti sewa/leasing/milik sendiri)dan personil untuk paket pekerjaan lain harus dari personil yang berbeda.

64

E. BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKATKOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Uraian Pekerjaan

NIlai Gabungan Barang dan Jasa(Rp) TKDN

KDN KLN Total Barang/Jasa Gabungan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Barang*)

I. Materiallangsung (BahanBaku)

(1A) (1B) (1C) (1D)

II. Peralatan (BarangJadi)

(2A) (2B) (2C) (2D)

A. Sub Total Barang (3A) (3B) (3C) (3D)

Jasa**)

III. ManajemenProyek danPerekayasaan

(4A) (4B) (4C) (4D)

IV. AlatKerja/FasilitasKerja

(5A) (5B) (5C) (5D)

V. Konstruksi danFabrikasi

(6A) (6B) (6C) (6D)

VI. Jasa Umum (7A) (7B) (7C) (7D)

B. Sub Total Jasa (8A) (8B) (8C) (8D)

C. Total Biasa (A+B) (9A) (9B) (9C) (9D) (9E)

Catatan:*) diambil dari daftar inventarisasi barang yang diterbitkan Kementerian Perindustrian.**)dilakukan perhitungan sendiri (self assessment)

1. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya Material Langsung(Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek danPerekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasalainnya dari dalam negeri.

2. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah biaya Material Langsung(Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek danPerekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasalainnya dari luar negeri.

65

3. Formulasi perhitungan:

% TKDN GabunganBarang & Jasa (9E) = Biaya Gabungan (9C) – Biaya Gabungan LN (9B) X 100%

Biaya Gabungan (9C)

66

F. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR*)

CONTOH

NO NAMA BARANG SPESIFIKASI SATUAN JUMLAH HARGA

TOTAL HARGA

*)diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimpor

67

G. CONTOH BENTUK PRA RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATANKERJA KONTRAK (PRA-RK3K)

……………………….

1. KEBIJAKAN K3

2. PERENCANAAN

1 2 3 4

(diisi dengan jenis /typepekerjaan)

(diisi, JENIS BAHAYA & RISIKO padapekerjaan/ kegiatan dan/atau jenis alat,jenis material, proses dan lingkungan kerjaterkait pekerjaan tersebut pada kolom no.2)

(diisi jenis-jenis pengendalian risiko K3berdasarkan hasil identifikasi BAHAYA & RISIKOK3 yang tersebut pada kolom no. 3)

1 Contoh:"Pekerjaan Tanah"Galian Tanah Biasa:- Galian Saluran L =1,5m,dT= 2 m - -dst. (silahkan diisi)

Contoh:Jenis Bahaya & Risiko:a) Tertimbun longsoran -> Luka beratb) Terjatuh ke lubang -> Luka berat

Contoh :Pengendalian Risiko K3a) Buat Turap Penahan Tanahb) Buat pagar pelindung

2 Contoh:"Pekerjaan Pondasi"Pondasi Tiang Pancang- Pancang Beton Dia 40 Cm- dst. (silahkan diisi)

Contoh :Jenis Bahaya dan Risikoa) Tertimpa crane terguling -> Lukaberat/mati (lb) Terbentur tiang pancang

Contoh :Pengendalian Risiko K3a) Pastikan crane pancang laik pakaib) Buat landasan crane yang kuat

3 dst. (silahkan diisi) dst. (silahkan diisi) dst. (silahkan diisi)

IDENTIFIKASIJENIS BAHAYA & RISIKO K3

[Logo & Nama Perusahaan ]

(Berupa pernyataan/komitmen Direktur Utama atas nama perusahaan untuk menerapkan SistemManajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam melaksanakan kegiatan konstruksi.

PENGENDALIAN RISIKO K3JENIS/TYPE PEKERJAANNO

PRA-RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK

(PRA-RK3K)

1) Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Bahaya

68

a UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerjab UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksic

d dst

3 Sasaran K3 dan Program K3

CONTOH :Sasaran K3 :a Tidak ada kecelakan kerja yang berdampak korban jiwa (Zero Fatal Accident)b Tingkat penerapan elemen SMK3 minimal 80 %c Semua pekerja wajib memakai APD yang sesuai bahaya dan risiko pekerjaannya masing-masingd dst

Program K3 :a

b Melakukan inspeksi secara rutin terhadap kondisi dan cara kerja berbahayacd dst

menyediakan petugas K3 sesuai dengan struktur organisasi yang diusulkanOrganisasi K3 :

(Sasaran dan Program K3 yang akan dilaksanakan, harus disusun berdasarkan hasil identifikasi bahayadan penetapan pengendalian Risiko. Sasaran harus terukur secara kualitatif maupun kuantitatif)

Peraturan Menteri PU No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan danKesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU

2) Pemenuhan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya

CONTOH :Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 yang wajib dipunyai dan dipenuhi dalammelaksanakan paket pekerjaan ini adalah :

(Daftar Peraturan Perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3, sesuai denganpekerjaan/kegiatan konstruksi yang akan dilaksanakan)

Melaksanakan Rencana K3 dengan menyediakan sumber daya K3 (APD, Rambu-rambu, Spanduk,Poster, pagar pengaman, jaring pengaman dsb) secara konsisten

Memastikan semua pekerja untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan

Contoh:

Penanggung Jawab K3

Emergency/kedaruratan

P3K Kebakaran

69

H. BENTUK ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

CONTOH

Jenis pekerjaan : ....................Satuan/Unit : ....................Nomor Pembayaran

No. Uraian Satuan Kuantitas/Koefisien

HargaSatuanDasar(Rp)

Harga(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)I Upah/Tenaga Kerja

--

Sub jumlah I .........II Bahan/Material

--

Sub jumlah II .........III Peralatan

--

Sub jumlah III .........Sub jumlah (I+II+III) .........

IV Lain-lain- Biaya umum- Keuntungan

.....% x Sub jumlah (I+II+III)

.....% x Sub jumlah (I+II+III)Sub Jumlah IV .........

Jumlah Harga = I+II+III+IV .........Harga satuan pekerjaan .......... (dibulatkan)

70

I. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANKsebagai

JAMINAN PENAWARANNo. ………………....

Yang bertanda tangan dibawah ini: ………………....………………....………dalam jabatan selaku ………………....……………….... dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama ………………......…....……[nama bank]berkedudukan di………………....………………....………………....[alamat]untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:Nama : ………………....………………....[PokjaULP]Alamat : ………………....………………....

selanjutnya disebut:PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp ………………....………………....(terbilang………………....………………....………………....………………....)sebagai Jaminan Penawaran dalam mengajukan penawaran untuk pelelanganpekerjaan ……..........… dengan bentuk garansi bank, apabila:

Nama : ………………....………………....[peserta pelelangan]Alamat : ………………....………………....

selanjutnya disebut:YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggalbatas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannyakepada Penerima Jaminan yaitu:a. menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau

sesudah dinyatakan sebagai pemenang;b. tidak:

1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang;2) menandatangani Kontrak; atau3) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang;

c. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaanyang diikuti oleh YangDijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

71

1. Garansi Bank berlaku selama …………… (……………….) hari kalender,dan efektif mulai dari tanggal ………………....[diisi sesuai dengan tanggalbatas akhir pemasukan penawaran]

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis denganmelampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan palinglambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempoGaransi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilaijaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) harikerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairandari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dariPenerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamincidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supayabenda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijualuntuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminankepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini,masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap diKantor Pengadilan Negeri ……………….....

Dikeluarkan di : ………………....Pada tanggal : ………………....

[Bank]

Materai Rp.6000,00

………………....[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan,pemegang Garansi Bankdisarankan untukmengkonfirmasi Garansiini ke ...........[bank]

72

J. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAANPENJAMINAN

CONTOH

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan: ………………....……… Nilai: ………………....……

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: ………………....………[nama],………………....[alamat]sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan………………....………[nama penerbit jaminan],………………....[alamat],sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggungjawab dan dengan tegas terikat pada ……………….... [nama Pokja ULP],………………....………………....…………[alamat]sebagai PelaksanaPelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp………………....(terbilang……………….................)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untukmelakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benarbilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkandalam Dokumen Pengadaan untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan………………....………...yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku apabilaTERJAMIN:a. menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya

pelelanganatau sesudah dinyatakan sebagai pemenang;b. tidak:

1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagaipemenang;

2) menandatangani Kontrak; atau3) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon

pemenang;c. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

4. Surat Jaminan ini berlaku selama ……. (………………..) hari kalender danefektif mulai tanggal ……………............[diisi sesuaidengan tanggal batas akhirpemasukan penawaran].

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilaijaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) harikerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihansecara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMAJAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN ciderajanji/wanprestasi.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembalibahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya

73

harta benda TERJAMINlebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasihutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harussudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) harikalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di ……………pada tanggal ……………...

TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

………………………… …………………………

Untuk keyakinan,pemegang Jaminandisarankan untukmengkonfirmasiJaminanini ke ....[Penerbit Jaminan]

74

K. BENTUK PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan/KSO]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……………[nama wakil sah badan usaha]

Jabatan : ……………

Bertindakuntukdan atas nama

: PT/CV/Firma/ atau lainnya……………[pilih yang sesuaidan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan ……………[isi nama paket] pada ……………….[isisesuai dengannamaPokja ULP] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);2. akan melaporkan kepada APIP ……………[isi sesuai dengan

K/L/D/I]dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalamproses pengadaan ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, danprofesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantumandalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secarapidana.

……………[tempat], ….[tanggal]……………[bulan]20….[tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],[nama lengkap]

75

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO]

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ……………[nama wakil sah badan usaha]


Bertindakuntuk danatas nama


2. Nama : ……………[nama wakil sah badan usaha]


Bertindakuntuk danatas nama


3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO]

dalam rangka pengadaan ……………[isi nama paket] pada ……………[isisesuai dengan namaPokja ULP] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. akan melaporkan kepada APIP ……………[isi sesuai dengan K/L/D/I]dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam prosespengadaan ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, danprofesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantumandalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secarapidana.

…………[tempat], ….. [tanggal]…………[bulan]20…. [tahun]

[Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia]

[tanda tangan],[tanda tangan],[tanda tangan],[nama lengkap][nama lengkap][nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan/KSO]

76

L. BENTUK FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASIUNTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : …………………………[nama wakil sah badan usaha]

Jabatan : …………….….[diisi sesuai jabatan dalam akta pendirianperusahaan dan perubahannya]

Bertindakuntukdan atas nama

: PT/CV/Firma/Koperasi ……………[pilih yang sesuai dancantumkan nama badan usaha]

Alamat : …………

No. Telepon : ...............

No. Fax : ...............

E-mail : ...............

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrakberdasarkan Akte Notaris…………………………[sesuai aktapendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dantanggal akta pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika kemitraan/KSO makadicantumkan tambahan Surat Perjanjian Kemitraan/KSO];

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedangcuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakanpegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”] ;

3. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana;4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan

dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalamproses pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidakdalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidaksedang dihentikan;

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidakmasuk dalam Daftar Hitam;

7. data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

77

A. Data Administrasi

1. Nama (PT/CV/Firma/atau lainnya) : ……………………………………………

2. Status :

3. Alamat Kantor Pusat : ……………………………………………

No. Telepon : ……………………………………………

No. Fax : ……………………………………………

E-mail : ……………………………………………

4. Alamat Kantor Cabang : ……………………………………………

No. Telepon : ……………………………………………

No. Fax : ……………………………………………

E-mail : ……………………………………………

B. Ijin Usaha

1. Surat Ijin UsahaJasa Konstruksi : a. Nomor.……………b. Tanggal ……………

2. Masa berlaku ijin usaha : …………3. Instansi pemberi ijin usaha : …………

C. Ijin Lainnya (apabila dipersyaratkan,yang sesuai dengan pekerjaan yangdilelangkan)

1. Surat Ijin......... : a. Nomor …………b. Tanggal …………

2. Masa berlaku ijin : …………

3. Instansi pemberi ijin : …………

D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/ atau lainnyaa. Nomor Akta : …………b. Tanggal : …………c. Nama Notaris : …………

2. Akta Perubahan Terakhira. Nomor Akta : …………b. Tanggal : …………c. Nama Notaris : …………

E. Pengelola Badan Usaha

1. Komisaris/Pengawas untuk Perseroan Terbatas (PT)

Pusat Cabang

78

No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan Usaha

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untukCV/Firma)

No. Nama No. KTP Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak : …………b. Bukti Laporan Pajak Tahun

terakhir : No. ………… Tanggal …………

c. Bukti Laporan Bulanan (tigabulan terakhir):1) PPh Pasal 212) PPh Pasal 23 (bla adatransaksi)3) PPh Pasal 25/Pasal294) PPN

::::

No. ……… Tanggal …………No. ……… Tanggal …………No.……… Tanggal …………No. ……… Tanggal …………

d. Surat Keterangan Fiskal*) : No. ……… Tanggal …………*)apabila digunakan oleh penyedia sebagai pengganti huruf b dan c

G. Data Personil Inti(Tenaga ahli/teknis badan usaha)

No Nama Tgl/bln/thnlahir

TingkatPendidikan

Jabatandalam

pekerjaan

PengalamanKerja (tahun)

Profesi/keahlian

TahunSertifikat/

Ijazah1 2 3 4 5 6 7 8

79

H. Data Peralatan

No. Jenis FPeralatan JumlahKapasitas

atau outputpada saat ini

Merkdantipe

Tahunpembuatan

Kondisi(%)

LokasiSekarang

StatusKepemilikan/

DukunganSewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I.1. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidangyang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No.

NamaPaket

PekerjaanSub BidangPekerjaan Lokasi

Pemberi Tugas /Pejabat Pembuat

KomitmenKontrak Tanggal Selesai

Menurut

NamaAlamat

danTelepon

Nomordan

TanggalNilai(Rp) Kontrak

BA SerahTerima(PHO)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Sub BidangJembatantermasuk

perawatannya

I.2. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dillingkungan Pemerintah maupun Swasta termasuk Pengalaman Kontrak

No.

NamaPaket

PekerjaanBidang/Sub bidang Lokasi


KomitmenKontrak Tanggal Selesai

Menurut

NamaAlamat

danTelepon

Nomordan

TanggalNilai(Rp) Kontrak

BA SerahTerima(PHO)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

80

J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan

No.NamaPaket

Pekerjaan

SubBidang

PekerjaanLokasi


KomitmenKontrak Progres Terakhir

RencanatanggalkontrakberakhirNama

Alamatdan

Telepon

Nomordan

Tanggal

Nilai(Rp)

Kontrak(rencana)

%

PrestasiKerja

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

K. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank:

Nomor : ……………………Tanggal : ……………………Nama Bank : ……………………Nilai : Rp ………………. ( .……...dalam huruf………..)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasatanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang sayasampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka saya dan badan usahayang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksiadministratif, sanksipencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporansecara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

…………[tempat], ….. [tanggal] …………[bulan] 20…. [tahun]

PT/CV/Firma/ atau lainnya…………[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)[jabatan pada badan usaha]

81

BAB VIIPETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI

A. Data Administrasi1. Diisi dengan nama badan usaha peserta.2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan e-mail badan

usaha peserta yang dapat dihubungi.4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan e-mail kantor

pusat yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Ijin Usaha1. Diisi dengan jenis surat ijin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.2. Diisi dengan masa berlaku ijin usaha.3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat ijin usaha.

C. Ijin Lainnya (apabila dipersyaratkan, yang sesuai dengan pekerjaan yangdilelangkan)1. Diisi dengan jenis surat ijin, nomor dan tanggal penerbitannya.2. Diisi dengan masa berlaku ijin.3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat ijin.

D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian

badan usaha.2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan

terakhir badan usaha, apabila ada.

E. Pengelola Badan Usaha (Pengawas/Pengurus)1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha, apabila

berbentuk Perseroan Terbatas.2. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha.

F. Data Keuangan1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan persentase kepemilikan

saham/pesero.2. Pajak:

a. Diisi dengan NPWP badan usaha.b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir

berupa SPT Tahunan.c. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan

terakhir):1) PPh pasal 21;2) PPh pasal 23;3) PPh pasal 25/pasal 29;4) PPN.

Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir denganpenyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh pesertadengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkanoleh Kantor Pelayanan Pajak.

82

G. Data Personil IntiDiisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan(SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernahdilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan SuratKeterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitansertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis sesuai denganyangdiperlukan untuk pekerjaan yang dilelangkan.

H. Data PeralatanDiisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai padasaat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi(dalam persentase),lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan peralatan dapat diisisebagaimilik sendiri/sewa beli/sewa/kontrak atau lainnya yang tidaksedang digunakan dalam pelaksanaandari masing-masingfasilitas/peralatan/perlengkapansesuai dengan yang diperlukan untukpekerjaan utama yang dilelangkansesuai ketentuan Dokumen Pengadaan.Pokja apabila diperlukan dapat membuktikan keberadaan alat dan buktistatus kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu PembuktianKualifikasi.

I.1. Data Pengalaman PerusahaanDiisi dengan nama paket-paket pekerjaan yang dipilih mulai dari nilai pakettertinggi, bidang/sub bidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempatpelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/PejabatPembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paketpekerjaan menurut kontrak, dan tanggal Berita Acara serah terima (PHO), untukmasing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

I.2. Data Pengalaman PerusahaanDiisi dengan nama paket-paket pekerjaan yang dipilih mulai dari nilai paketpekerjaan baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalamansub kontrak, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon daripemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak,tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal Berita Acara SerahTerima (PHO), untuk masing-masing paket pekerjaan selama 4 (empat) tahunterakhir.

J. Data Pekerjaan Yang Sedang DilaksanakanDiisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang pekerjaan dan lokasitempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberitugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, sertapersentaseprogres (rencana)menurut kontrak, prestasi kerja terakhir danrencana tanggal kontrak berakhir.

K. Modal KerjaDiisi dengan nomor, tanggal, dan nama bank yang mengeluarkan suratdukungan keuangan serta nilai dukungan paling kurang 10% (sepuluhperseratus) dari nilai total HPS.

L. Kemitraan/KSOUntuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing-masing anggotakemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya.

83

BAB VIIITATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratansebagai berikut:1. formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:

a. direktur utama/pimpinan perusahaan;b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang

nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atauperubahannya;

c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yangdibuktikan dengan dokumen otentikpada saat pembuktiankualifikasi;; atau

d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakiliperusahaan yang bekerja sama.

2. memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undanganseperti Ijin Usaha Jasa Konstruksi;

3. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaanyang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikandan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan,tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidakmasuk dalam Daftar Hitam;

5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahunpajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPhPasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 danPPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulanterakhir dalam tahun berjalan.Peserta dapat mengganti laporan perpajakan tersebut dengan SuratKeterangan Fiskal (SKF);

6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalamkurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkunganpemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;

7. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai/sejenisuntuk Usaha Kecilserta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yangsesuai/sejenis untuk usaha non kecil;

8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan sertapersonil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;

9. menyampaikan/mengisi daftar perolehan pekerjaan yang sedangdikerjakan;

10. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bankpemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi

84

paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS. Dalamhal kemitraan yang menyampaikan surat dukungan keuangan hanyalead firm;

11. untuk usaha non-kecil(paket di atas Rp 2.500.000.000,00), memilikiKemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dankompleksitas yang setara, dengan ketentuan:a. KD = 3 NPt

NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaanyang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;

b. dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dariperusahaan yang mewakili kemitraan/KSO;

c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;d. pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai

kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontraksebelumnya;

e. nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilaipekerjaan sekarang (present value) menggunakan perhitungansebagai berikut:

NPs = Nilai pekerjaan sekarangNpo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi

(apabila ada) saat serah terima pertamaIo = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan

serah terima pertamaIs = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi

(apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresilinier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakankomponen terbesar dari pekerjaan;

12. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:a. SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan

KP = Kemampuan menangani paket pekerjaanuntuk usaha kecil KP = 5untuk usaha non kecil KP = 6 atau KP = 1,2 N

N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapatditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu5 (lima) tahun terakhir;

b. dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP darimasing-masingperusahaan yang bermitra/KSO;

13. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO:a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama

Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO danperusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut;

b. evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 7, dan 9,dan 13 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukankemitraan/KSO. Khusus untuk angka 8 evaluasi persyaratandigabungkan sebagai evaluasi kemitraan/KSO, sedangkandukungan keuangan (angka 10) hanya atas namakemitraan/KSO;

85

B. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaiansistem gugur.Pokja ULP memeriksa dan m7embandingkan persyaratan dandata isian peserta dalam Dokumen Isian Kualifikasi dalam hal:1. kelengkapan Dokumen Isian Kualifikasi; dan2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.

C. Formulir Isian Kualifikasi yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan,peserta diminta untuk membubuhi materai senilai Rp.12.000,00 (duabelas ribu rupiah).

D. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka PokjaULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulisnamun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi termasukdapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait.

E. Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelumpemasukan penawaran..

F. Evaluasi kualifikasi (pascakualifikasi) sudah merupakan kompetisi, makadata yang kurang tidak dapat dilengkapi.

86

BAB IXBENTUKRANCANGANKONTRAK

SURAT PERJANJIANHarga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:............................................

Nomor: ........................

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut“Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ........................ pada hari ......................tanggal ….bulan ......................tahun ......................[tanggal, bulan dan tahundiisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No.…… tanggal……. dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No ……. tanggal……., antara:

Nama : ...................... [nama PPK]NIP : ...................... [NIP PPK]Jabatan : PPK............... [sesuai SK Pengangkatan]Berkedudukan di : ...................... [alamat PPK]

yang bertindak untuk dan atas nama .......................[nama satuan kerja PPK]selanjutnya disebut “PPK”, dengan:

Nama : ......................[nama wakil penyedia]Jabatan :....................... [sesuai akta notaris]Berkedudukan di : ...................... [alamat penyedia]Akta NotarisNomor :...................... [sesuai akta notaris]Tanggal :...................... [tanggal penerbitan akta]Notaris : ...................... [nama Notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama ......................[nama BadanUsaha]selanjutnya disebut “Penyedia”

Dan dengan memperhatikan :1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59Tahun 2010;

4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun2012 beserta petunjuk teknisnya ;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : ..............

CONTOH - 1

87

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai denganDokumen Pemilihan;

(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melaluisuatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakanPekerjaansebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrakyang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut“Pekerjaan Konstruksi”;

(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional,personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untukmelaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan danketentuan dalam Kontrak ini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untukmenandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan denganpenandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi olehadvokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semuafakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujuihal-hal sebagai berikut:

Pasal 1ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan maknayang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :1. ................2. ................3. Dst.

Pasal 3NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperolehberdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantumdalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp......................(.........dalam huruf............. rupiah).

88

2. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor: ............. atasnama penyedia : ...............;

Pasal 4DOKUMEN KONTRAK

1). Dokumen-dokumen berikut merupakan satukesatuan dan bagian yang tidakterpisahkan dari Kontrak ini:

a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);b. pokok perjanjian;c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;d. syarat-syarat khusus Kontrak;e. syarat-syarat umum Kontrak;f. spesifikasi khusus;g. spesifikasi umum;h. gambar-gambar; dani. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jikaterjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen denganketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuandalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ;

Pasal 5HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalamKontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan olehPenyedia;

2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaanpekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yangdibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaanpekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalamKontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyediamempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuaidengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dariPPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuanKontrak;

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam

negeri/TKDN secara periodik kepada PPK;5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

89

6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenagakerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan,dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yangdiperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikanpekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untukpemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahanpekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai sepertimenerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerjauntuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasiperusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknyaakibat kegiatan Penyedia.

[Catatan: Hak dan Kewajiban kontraktor disesuaikan dengan lingkuppekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai kontrak]

Pasal 6MASA KONTRAK

(1) Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggalpenandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;

(2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggalyang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaiankeseluruhan pekerjaan selama ......... (.......dalam huruf......) hari kalender;

(3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertamapekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama .........(.......dalam huruf......) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyediatelah bersepakat untuk menandatanganiKontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesiadandibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai,mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak,rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama ......................Penyedia

[tanda tangan dan cap (jika salinanasli ini untuk Penyedia maka rekatkan

materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap][jabatan]

Untuk dan atas nama ......................PPK

[tanda tangan dan cap (jika salinanasli ini untuk satuan kerja PPK maka

rekatkan materai Rp 6.000,- )]


90

SURAT PERJANJIANHarga Satuan

[Apabila Penyedia Berbentuk Kemitraan/KSO]

Paket Pekerjaan Konstruksi:..........................

Nomor: ........................

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut“Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ...................... pada hari ......................tanggal …. bulan ...................... tahun ......................[tanggal, bulan dan tahun diisidengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No.…… tanggal …….dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No ……. tanggal …….,antara:

Nama : ...................... [nama PPK]NIP : ...................... [NIP PPK]Jabatan : PPK............... [sesuai SK Pengangkatan]Berkedudukan di : ...................... [alamat PPK]

yang bertindak untuk dan atas nama .......................[nama satuan kerja PPK]selanjutnya disebut “PPK”, dengan kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagaiberikut :1. ......................[nama Penyedia 1];2. ......................[nama Penyedia 2];..... dstyang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dantanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak inidan telah menunjuk ......................[nama anggota kemitraan yang ditunjuk sebagaiwakil kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan yang berkedudukandi ...................... [alamat Penyedia wakil kemitraan], berdasarkan surat Perjanjiankemitraan/KSO No. ...................... tanggal ...................... selanjutnya disebut“Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan :1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59Tahun 2010;

4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun2012 beserta petunjuk teknisnya ;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : ..............

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai denganDokumen Pemilihan;

(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melaluisuatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)untuk melaksanakanPekerjaansebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak

CONTOH - 2

91

yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut“Pekerjaan Konstruksi”;

(c) Penyediatelah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional,personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untukmelaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan danketentuan dalam Kontrak ini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untukmenandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan denganpenandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi olehadvokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semuafakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujuihal-hal sebagai berikut:

Pasal 1ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan maknayang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :1. ................2. ................3. Dst.

Pasal 3NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperolehberdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantumdalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp......................(.........dalam huruf............. rupiah).

2. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor: ............. atasnama penyedia : ...............;

Pasal 4DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yangtidak terpisahkan dari Kontrak ini:

a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

92

b. pokok perjanjian;c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);d. syarat-syarat khusus Kontrak;e. syarat-syarat umum Kontrak;f. spesifikasi khusus;g. spesifikasi umum;h. gambar-gambar; dani. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jikaterjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen denganketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuandalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimanadimaksud pada ayat (1) .

Pasal 5HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrakyang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan

pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh

Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuanKontrak;

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalamKontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyediamempunyai hak dan kewajiban untuk :1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK

untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN

secara periodik kepada PPK;5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan

penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segalapekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untukpelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalamKontrak;

7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untukpemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahanpekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkanSistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungilingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguankepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

93

[Catatan: Hak dan Kewajiban kontraktor disesuaikan dengan lingkuppekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai kontrak]

Pasal 6MASA KONTRAK

(1) Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggalpenandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;

(2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggalyang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaiankeseluruhan pekerjaan selama ......... (.......dalam huruf......) hari kalender;

(3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertamapekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama .........(.......dalam huruf......) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatanganiKontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dandibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai,mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak,rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhimaterai..

Untuk dan atas nama ......................Penyedia/Kemitraan (KSO)

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli iniuntuk Penyedia maka rekatkan materai

Rp 6.000,- )]


Untuk dan atas nama....................PPK

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli iniuntuk satuan kerja PPK maka rekatkan

materai Rp 6.000,- )]


94

BAB XSYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Ketentuan Umum

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-SyaratUmum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiranseperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaanyang berhubungan dengan pelaksanaankonstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisiklainnya.

1.2 Kontrak HargaSatuan adalah kontrak pengadaanbarang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaandalam batas waktu tertentu, berdasarkan hargasatuan yang pasti dan tetap untuk setiapsatuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknistertentu, yang volume pekerjaannya masihbersifat perkiraan sementara, sedangkanpembayarannya didasarkan pada hasilpengukuran bersama atas volume pekerjaan yangbenar-benar telah dilaksanakan oleh penyediabarang/jasa.

1.3 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAadalah Menteri Pekerjaan Umum.

1.4 Kuasa Pengguna Anggaranyang selanjutnyadisebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan olehPA untuk menggunakan APBN.

1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnyadisebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan PekerjaanKonstruksi.

1.6 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalahpanitia/pejabat yang ditetapkan oleh KPA yangbertugas memeriksa dan menerima hasilpekerjaan.

1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintahataupengawas intern pada Institusi lain yangselanjutnya disebut APIP adalah aparat yangmelakukan pengawasan melalui audit, reviu,evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasanlain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsiorganisasi.

1.8 Penyediaadalah badan usaha yang menyediakan/melaksanakan Pekerjaan Konstruksi.

95

1.9 Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakanperjanjian kerja dengan penyedia penanggungjawab kontrak, untuk melaksanakan sebagianpekerjaan (subkontrak).

1.10 Kemitraan/KSO adalah kerja sama usaha antarpenyedia baik penyedia nasional maupunpenyedia asing, yang masing-masing pihakmempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawabyang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

1.11 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan,adalah jaminan tertulis yang bersifat mudahdicairkan dan tidak bersyarat (unconditional),yang dikeluarkan oleh Bank Umum/PerusahaanPenjaminan/ Perusahaan Asuransi yangdiserahkan oleh penyedia kepada PPK/Pokja ULPuntuk menjamin terpenuhinya kewajibanpenyedia.

1.12 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnyadisebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antaraPPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lainyang merupakan bagian dari kontrak.

1.13 Nilai Kontrak adalah total harga pelaksanaanpekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.

1.14 Hari adalah hari kalender.

1.15 Direksi lapangan adalah tim pendukung yangdibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1(satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalamsyarat-syarat khusus kontrak untukmengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

1.16 Direksi teknis adalah tim pendukung yangditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasipelaksanaan pekerjaan.

1.17 Daftar kuantitas dan harga adalah daftarkuantitas yang telah diisi harga satuan danjumlah biaya keseluruhannya yang merupakanbagian dari penawaran.

1.18 Harga Perkiraan Sendiri (HPS)adalahperhitungan perkiraan biaya pekerjaan yangdisusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlianberdasarkan data yang dapatdipertanggungjawabkan serta digunakan oleh

96

Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawarantermasuk rinciannya.

1.19 Pekerjaan utamaadalah jenis pekerjaan yangsecara langsung menunjang terwujudnya danberfungsinya suatu konstruksi sesuaiperuntukannya yang ditetapkan sebagaimanatercantum dalam LDP.

1.20 Mata Pembayaran Utama adalah Matapembayaran yang pokok dan penting yang nilaibobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluhper seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitungmulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnyaterbesar yang ditetapkan oleh Pokja ULP dalamDokumen Pengadaan.

1.21 Harga Satuan Pekerjaan (HSP)adalah hargasatu jenis pekerjaan tertentu per satusatuantertentu;

1.22 Metoda pelaksanaan pekerjaan adalahmetode/cara kerja yang layak, realistik dan dapatdilaksanakan untuk menyelesaikan seluruhpekerjaan dan diyakini menggambarkanpenguasaan dalam penyelesaian pekerjaandengan tahap pelaksanaan yang sistimatis dariawal sampai akhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis berdasarkan sumber dayayang dimiliki penawar;

1.23 Personil inti adalah tenagaahli atau tenaga teknisyang akan ditempatkan secara penuh sesuaidengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimanatercantum dalampenawaran serta posisinyadalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuaidengan organisasi pelaksanaan yang diajukanuntuk melaksanakan pekerjaan.

1.24 Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalahbagian pekerjaan bukan pekerjaan utama ataupekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimanatercantum dalam penawaran, yangpelaksanaannya diserahkan kepada penyedia laindan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

1.25 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunyaKontrak ini terhitung sejak tanggalpenandatanganan kontrak sampai dengan masapemeliharaan berakhir.

1.26 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerjapenyedia yang dinyatakan pada Surat PerintahMulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.

97

1.27 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggalpenyerahan pertama pekerjaan selesai,dinyatakan dalam Berita Acara penyerahanpertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

1.28 Masa Pelaksanaan (jangka waktupelaksanaan)adalahjangka waktu untukmelaksanakan pekerjaan dihitung sejak tanggalmulai kerja yang ditetapkan dalam SPMK sampaidengan serah terima pertama pekerjaan.

1.29 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrakyang ditentukan dalam syarat-syarat khususkontrak, dihitung sejak tanggal penyerahanpertama pekerjaan sampai dengan tanggalpenyerahan akhir pekerjaan.

1.30 Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasilpekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasipekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrakbaik sebagian maupun keseluruhan sebagaiakibat kesalahan pengguna atau penyedia dalamperiode pelaksanaan kontrak.

1.31 Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan,yang setelah diserahterimakan oleh penyediakepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa sertaditerima oleh Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secarakeseluruhan maupun sebagian dan/atau tidaksesuai dengan ketentuan yang tercantum dalamkontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatandan kesehatan kerja, dan/atau keselamatanumum.

2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaanPekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangandengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrakyang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki dalam SuratPerjanjian.

3. Bahasa danHukum

3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesiakecuali dalam rangka pinjaman/hibah luarnegeri menggunakan Bahasa Indonesia danbahasa nasional pemberi pinjaman/hibahtersebut dan/atau bahasa Inggris.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yangberlaku di Indonesia, kecuali dalam rangkapinjaman/hibah luar negeri menggunakan

98

hukum yang berlaku di Indonesia atau hukumyang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah(tergantung kesepakatan antara Pemerintah dannegara pemberi pinjaman/hibah).

4. LaranganKorupsi, Kolusidan Nepotisme(KKN),PenyalahgunaanWewenang sertaPenipuan

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasapemerintah, dilarang untuk:a. menawarkan, menerima atau menjanjikan

untuk memberi atau menerima hadiah atauimbalan berupa apa saja atau melakukantindakan lainnya untuk mempengaruhisiapapun yang diketahui atau patut dapatdiduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;c. membuat dan/atau menyampaikan secara

tidak benar dokumen dan/atau keteranganlain yang disyaratkan untuk penyusunan danpelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan(termasuk semua anggota Kemitraan/KSOapabilaberbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya(jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukantindakan yang dilarang di atas.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbuktimelakukan larangan-larangan di atas dapatdikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPKsebagai berikut :a. pemutusan Kontrak;b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan

disetorkan sebagaimana ditetapkan dalamSSKK;

c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia;dan

d. pengenaan daftar hitam.

4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkanoleh PPK kepada Menteri/KepalaLembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi.

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuandikenakan sanksi berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.

5. Asal Material/Bahan

5.1 Penyedia harus menyampaikan asalmaterial/bahan yang terdiri dari rinciankomponen dalam negeri dan komponen impor.

5.2 Asal material/bahan merupakan tempatmaterial/bahan diperoleh, antara lain tempatmaterial/bahan ditambang, tumbuh, ataudiproduksi.

99

6. Korespondensi 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat,e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuanpara pihak yang tercantum dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, ataupersetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuatsecara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dandianggap telah diberitahukan jika telahdisampaikan secara langsung kepada wakil sahPara Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikanmelalui surat tercatat dan/atau faksimiliditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil Sah ParaPihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkanuntuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkanatau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrakini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan ataudibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatankeuangan yang akurat dan sistematis sehubungandengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standarakuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yangbersangkutan berkewajiban untuk membayar semuapajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankanoleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini.Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telahtermasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihandan/atauSubkontrak

10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagianatau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruhKontrak hanya diperbolehkan dalam halpergantian nama Penyedia, baik sebagai akibatpeleburan (merger) maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkansebagian/seluruh pekerjaan utama dalamKontrak ini.

10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanyadiperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelahmendapat persetujuan tertulis dari PPK.Penyediatetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaanyang disubkontrakkan.

100

10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrakdiputuskan dan Penyedia dikenakan sanksisebagaimana diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadappelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yanglain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaianyang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketikamenjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuanyang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapatdibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh WakilSah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. PenyediaMandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawabpenuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada)serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/ KSO Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satuanggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untukbertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaanhak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrakini.

14. PengawasanPelaksanaanPekerjaan

14.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan,PPK jika dipandang perlu dapat mengangkatPengawas Pekerjaan yang berasal dari personilPPK atau konsultan pengawas. PengawasPekerjaan berkewajiban untuk mengawasipelaksanaan pekerjaan.

14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, PengawasPekerjaan selalu bertindak untuk kepentinganPPK. Jika tercantum dalam SSKK, PengawasPekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

15. Persetujuan AtauPernyataan TidakBerkeberatanDari PengawasPekerjaan

15.1 Semua gambar yang digunakan melaksanakanpekerjaan sesuai kontrak, untuk pekerjaanpermanen maupun pekerjaan sementara harusmendapatkan persetujuan dari PengawasPekerjaan.

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukanterlebih dahulu ada pekerjaan sementara yangtidak tercantum dalam daftar kuantitas dan hargadi dalam kontrak maka penyedia berkewajibanuntuk menyerahkan spesifikasi dan gambarusulan pekerjaan sementara tersebut untukmendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (no

101

objection) untuk dilaksanakan dari PengawasPekerjaan.Pernyataan tidak berkeberatan atas rencanapekerjaan sementara ini tidak melepaskanpenyedia dari tanggung jawabnya sesuai kontrak.

16. Perintah Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semuaperintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengankewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

17. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepadapihak yang berwenang semua penemuan benda/barangyang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaandi lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .

18. Akses ke LokasiKerja

18.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin aksesPPK, Wakil Sah PPK, Pengawas Pekerjaandan/atau pihak yang mendapat ijin dari PPK kelokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaanini sedang atau akan dilaksanakan.

18.2 Penyedia harus dianggap telah menerimakelayakan dan ketersediaan jalur akses menujulapangan. Penyedia harus berupaya menjagasetiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibatpenggunaan/lalu lintas penyedia atau akibatpersonil penyedia. Kecuali ditentukan lain maka:a. Penyedia harus bertanggung jawab atas

pemeliharaan yang mungkin diperlukanakibat pengunaan jalur akses.

b. Penyedia harus menyediakan rambu ataupetunjuk sepanjang jalur akses, danmendapatkan perizinan yang mungkindisyaratkan oleh otoritas terkait untukpenggunaan jalur, rambu, dan petunjuk.

c. Biaya karena ketidak layakan atau tidaktersedianya jalur akses untuk digunakan olehpenyedia, harus ditanggung penyedia.

d. PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yangmungkin timbul akibat penggunaan jalurakses.

e. PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yangmungkin timbul selain penggunaan jalurakses tersebut.

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak

19. JadwalPelaksanaanPekerjaan

19.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggalpenandatanganan Surat Perjanjian oleh ParaPihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalamSSKK.

102

19.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktuyang ditentukan dalam syarat-syarat khususkontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yangtercantum dalam SPMK.

19.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuaijadwal yang ditentukan dalam SSKK.

19.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karenakeadaan diluar pengendaliannya yang dapatdibuktikan demikian, dan penyedia telahmelaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengandisertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK,maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembalipelaksanaan tugas penyedia dengan membuatadendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

20. PenyerahanLokasi Kerja

20.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasikerja sesuai dengan kebutuhan penyedia yangtercantum dalam rencana kerja yang telahdisepakati oleh para pihak untuk melaksanakanpekerjaan tanpa ada hambatan kepada penyediasebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukansetelah sebelumnya dilakukan pemeriksaanlapangan bersama. Hasil pemeriksaan danpenyerahan dituangkan dalam berita acarapenyerahan lokasi kerja.

20.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersamaditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkanperubahan isi Kontrak maka perubahan tersebutharus dituangkan dalam adendum Kontrak.

20.3 Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerjasesuai kebutuhan penyedia yang tercantum dalamrencana kerja(sesuai angka 20.1 untukmelaksanakan pekerjaandan terbukti merupakansuatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkansebagai Peristiwa Kompensasi.

21. Surat PerintahMulai Kerja(SPMK)

21.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

21.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambatdimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

103

22. Program Mutu 22.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkanprogram mutu pada rapat persiapan pelaksanaankontrak untuk disetujui oleh PPK.

22.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:a. informasi mengenai pekerjaan yang akan

dilaksanakan;b. organisasi kerja penyedia;c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;e. prosedur instruksi kerja; danf. pelaksana kerja.

22.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengankondisi lokasi pekerjaan.

22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkanprogram mutu jika terjadi adendum Kontrak danPeristiwa Kompensasi.

22.5 Pemutakhiran program mutu harusmenunjukkan perkembangan kemajuan setiappekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalansisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadapurutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutuharus mendapatkan persetujuan PPK.

22.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidakmengubah kewajiban kontraktual penyedia.

104

23. ProgramKeselamatan danKesehatan Kerja(K3)

23.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkanprogram K3 pada rapat persiapan pelaksanaankontrak untuk disetujui oleh PPK.

23.2 Program K3 disusun paling sedikit berisi:a. Kebijakan K3;b. Organisasi K3;c. Jadwal Pelaksanaan Program K3;d. Pemenuhan Peraturan K3;e. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan

Pengendalian K3;f. Program Pengendalian K3;g. Prosedur dan Instruksi terkait K3.

23.3 Program K3 dapat direvisi sesuai dengan kondisilokasi pekerjaan.

23.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkanprogram K3 jika terjadi addendum kontrak danperistiwa kompensasi.

23.5 Pemutakhiran program K3 harus mendapatkanpersetujuan PPK.

23.6 Persetujuan PPK terhadap program K3 tidakmengubah kewajiban kontraktual penyedia.

24. Rapat PersiapanPelaksanaanKontrak

24.1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejakditerbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaanpekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsurperencanaan, dan unsur pengawasan, harussudah menyelenggarakan rapat persiapanpelaksanaan kontrak.

24.2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalamrapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:a. program mutu;b. rencana K3 Kontrak;c. organisasi kerja;d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti

uraian tentang metode kerja yangmemperhatikan Keselamatan dan KesehatanKerja;

f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasiperalatan dan personil;

g. penyusunan rencana dan pelaksanaanpemeriksaan lokasi pekerjaan.

25. Mobilisasi 25.1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulaidilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) harisejak diterbitkan SPMK.

105

25.2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkuppekerjaan, yaitu:a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait

yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah,

gedung laboratorium, bengkel, gudang, dansebagainya; dan/atau

c. mendatangkan personil-personil.

25.3. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukansecara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

26. PemeriksaanBersama

26.1. Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPKbersama-sama dengan penyedia melakukanpemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukanpengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasipekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran(Mutual Check 0%).

26.2. Untuk pemeriksaan bersama ini, KPA dapatmembentuk Panitia/Pejabat Peneliti PelaksanaanKontrak atas usul PPK.

26.3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalamBerita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersamamengakibatkan perubahan isi Kontrak, makaharus dituangkan dalam adendum Kontrak (BeritaAcara Mutual Check 0%).

26.4. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwaPersonil dan/atau Peralatan ternyata belummemenuhi persyaratan Kontrak maka penyediatetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syaratPersonil dan/atau Peralatan yang belummemenuhi syarat harus segera diganti dalamjangka waktu yang disepakati bersama.

27. Penggunaanproduksi dalamnegeri

27.1. Penggunaan produk dalam negeridilakukansesuai besaran komponen dalam negeripada setiapBarang/Jasa yang ditunjukkan dengannilai TingkatKomponen Dalam Negeri (TKDN)pada saat penawaran.

27.2. Penyedia wajib membuat laporan penggunaanproduksi dalam negeri secara periodik.

27.3. Apabila di dalam penggunaan produksi dalamnegeri berbeda dengan yang ditunjukkan dengannilai TKDN pada saat penawaran akan dikenakansanksi sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 yang terakhir diubah dengan PeraturanPresiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjukteknisnya, dan ditetapkan dalam SSKK.

106

B.2 Pengendalian Waktu

28. WaktuPenyelesaianPekerjaan

28.1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyediaberkewajiban untuk memulai pelaksanaanpekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, danmelaksanakan pekerjaan sesuai dengan programmutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yangditetapkan dalam SPMK.

28.2. Jika pekerjaan tidak selesai pada TanggalPenyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atauPeristiwa Kompensasi atau karena kesalahan ataukelalaian penyedia maka penyedia dikenakandenda.

28.3. Jika keterlambatan tersebut semata-matadisebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPKdikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi.Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jikaTanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihakuntuk diperpanjang.

28.4. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasalini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

29. PerpanjanganWaktu

29.1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehinggapenyelesaian pekerjaan akan melampaui TanggalPenyelesaian maka penyedia berhak untukmeminta perpanjangan Tanggal Penyelesaianberdasarkan data penunjang. PPK berdasarkanpertimbangan Pengawas Pekerjaanmemperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaansecara tertulis. Perpanjangan TanggalPenyelesaian harus dilakukan melalui AdendumKontrak.

29.2. PPK berdasarkan pertimbangan PengawasPekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknyaperpanjangan dan untuk berapa lama, dalamjangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelahpenyedia meminta perpanjangan. Jika penyedialalai untuk memberikan peringatan dini atasketerlambatan atau tidak dapat bekerja samauntuk mencegah keterlambatan sesegeramungkin, maka keterlambatan seperti ini tidakdapat dijadikan alasan untuk memperpanjangTanggal Penyelesaian.

30. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis

107

PengawasPekerjaan

penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiapperintah penundaan ini harus segera ditembuskankepada PPK.

31. RapatPemantauan

31.1. Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapatmenyelenggarakan rapat pemantauan, danmeminta satu sama lain untuk menghadiri rapattersebut. Rapat pemantauan diselenggarakanuntuk membahas perkembangan pekerjaan danperencanaaan atas sisa pekerjaan serta untukmenindaklanjuti peringatan dini.

31.2. Hasil rapat pemantauan akan dituangkan olehPengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, danrekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

31.3. Mengenai hal-hal dalam rapat yang perludiputuskan, Pengawas Pekerjaan dapatmemutuskan baik dalam rapat atau setelah rapatmelalui pernyataan tertulis kepada semua pihakyang menghadiri rapat.

32. Peringatan Dini 32.1. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkansedini mungkin Pengawas Pekerjaan atasperistiwa atau kondisi tertentu yang dapatmempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan NilaiKontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan.Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkanpenyedia untuk menyampaikan secara tertulisperkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebutdi atas terhadap Nilai Kontrak dan TanggalPenyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harussesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.

32.2. Penyedia berkewajiban untuk bekerja samadengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegahatau mengurangi dampak peristiwa atau kondisitersebut.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah TerimaPekerjaan

33.1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratusperseratus), penyedia mengajukan permintaansecara tertulis kepada PPK untuk penyerahanpekerjaan.

33.2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPKmenugaskan Panitia Penerima HasilPekerjaan.Apabila memerlukan keahlian tekniskhusus dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli untukmembantu pelaksanaan tugas Panitia Penerima

108

Hasil Pekerjaan.

33.3. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukanpenilaian terhadap hasil pekerjaan yang telahdiselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapatkekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasilpekerjaan, penyedia wajibmemperbaiki/menyelesaikannya, atas perintahPPK.

33.4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaansetelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakansesuai dengan ketentuan Kontrak dan telahditerima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

33.5. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilanpuluh lima perseratus) dari nilai kontrak,sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakanretensi selama masa pemeliharaan, ataupembayaran dilakukan sebesar 100% (seratusperseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harusmenyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5%(lima perseratus) dari nilai kontrak.

33.6. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaanselama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetapseperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

33.7. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyediamengajukan permintaan secara tertulis kepadaPPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.

33.8. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaansetelah penyedia melaksanakan semuakewajibannya selama masa pemeliharaan denganbaik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilaikontrak yang belum dibayar atau mengembalikanJaminan Pemeliharaan.

33.9. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajibanpemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPKberhak menggunakan uang retensi untukmembiayai perbaikan/pemeliharaan ataumencairkan Jaminan Pemeliharaan.

33.10. Serah terima pekerjaan dapat dilakukanperbagian pekerjaan (secara parsial) yangketentuannya ditetapkan dalam SSKK.

33.11. Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaansecara parsial, maka cara pembayaran dankewajiban pemeliharaan tersebut di atas

109

disesuaikan.

33.12. Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelahpenyerahan bagian pekerjaan tersebutdilaksanakan pertama kali.

33.13. Umur konstruksi bangunan hasil daripelaksanaan pekerjaan ditetapkan dalam SSKK.

34. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaandalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan suratketerangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

35. PedomanPengoperasiandan Perawatan/Pemeliharaan

35.1. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepadaPPK tentang pedoman pengoperasian danperawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.

35.2. Apabila penyedia tidak memberikan pedomanpengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, PPKberhak menahan uang retensi atau JaminanPemeliharaan.

B.4 Adendum

36. PerubahanKontrak

36.1. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendumkontrak.

36.2. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabiladisetujui oleh para pihak, meliputi:a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu

hal yang dilakukan oleh para pihak dalamkontrak sehingga mengubah lingkuppekerjaan dalam kontrak;

b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaanakibat adanya perubahan pekerjaan;

c. perubahan harga kontrak akibat adanyaperubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaanpekerjaan.

36.3. Untuk kepentingan perubahan kontrak, PPKmenugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

37. PerubahanLingkupPekerjaan

37.1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikanantara kondisi lokasi pekerjaan pada saatpelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yangditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPKbersama penyedia dapat melakukan perubahankontrak yang meliputi antara lain :a. menambah atau mengurangi volume

pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;b. menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar

110

pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasipekerjaan; dan/atau

d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belumtercantum dalam kontrak yang diperlukanuntuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuailingkup kontrak awal.

37.2. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkantersedianya anggaran dan paling tinggi 10%(sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

37.3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPKsecara tertulis kepada penyedia kemudiandilanjutkan dengan negosiasi teknis dan hargadengan tetap mengacu pada ketentuan yangtercantum dalam kontrak awal.

37.4. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam BeritaAcara sebagai dasar penyusunan adendumkontrak.

38. PerubahanKuantitas danHarga

39. PerubahanJadwalPelaksanaan

38.1. Harga satuan dalam daftar kuantitas dan hargadigunakan untuk membayar prestasi pekerjaan.

38.2. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yangakan dilaksanakan berubah lebih dari 10%(sepuluh perseratus) dari kuantitas awal danperubahan volume ini merubah secara langsungbiaya persatuan volume untuk satuan pekerjaantersebut lebih dari 1% (satu perseratus) dari nilaikontrak, maka pembayaran volume selanjutnyadengan menggunakan harga satuan yangdisesuaikan dengan negosiasi.

38.3. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapatharga satuan timpang, maka harga satuantimpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitaspekerjaan yang tercantum dalam DokumenPengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahandigunakan harga satuan berdasarkan hasilnegosiasi.

38.4. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, makapenyedia jasa harus menyerahkan rincian hargasatuannya kepada PPK. Penentuan harga satuanmata pembayaran baru dilakukan dengannegosiasi.

39.1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikanoleh PPKatas pertimbangan yang layak dan wajaruntuk hal-hal sebagai berikut:

111

Pekerjaan a. pekerjaan tambah;b. perubahan disain;c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia;

dan/ataue. keadaan kahar.

39.2. Waktu penyelesaian pekerjaan dapatdiperpanjang sekurang-kurangnya sama denganwaktu terhentinya kontrak akibat keadaan kaharatau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikanpekerjaan pada 39.1.

39.3. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktupelaksanaan atas kontrak setelah melakukanpenelitian terhadap usulan tertulis yang diajukanoleh penyedia.

39.4. PPK dapat menugaskan Panitia PenelitiPelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakanusulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

39.5. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaandituangkan dalam adendum kontrak.

B.5 Keadaan Kahar

40.Keadaan Kahar 40.1. suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak parapihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,sehingga kewajiban yang ditentukan dalamKontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

40.2. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:a. bencana alam;b. bencana non alam;c. bencana sosial;d. pemogokan;e. kebakaran; dan/atauf. gangguan industri lainnya sebagaimana

dinyatakan melalui keputusan bersamaMenteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

40.3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyediamemberitahukan kepada PPK paling lambat14 (empat belas) hari sejak terjadinya KeadaanKahar, dengan menyertakan pernyataan KeadaanKahar dari pejabat yang berwenang.

40.4. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrakuntuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpaKeadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu

112

terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

40.5. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibatKeadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat14 (empat belas) hari sejak terjadinya KeadaanKahar, tidak dikenakan sanksi.

40.6. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak iniakan dihentikan sementara hingga Keadaan Kaharberakhir dengan ketentuan, Penyedia berhakuntuk menerima pembayaran sesuai denganprestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaanyang telah dicapai. Jika selama masa KeadaanKahar PPK memerintahkan secara tertulis kepadaPenyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapatmungkin maka Penyedia berhak untuk menerimapembayaran sebagaimana ditentukan dalamKontrak dan mendapat penggantian biaya yangwajar sesuai dengan yang telah dikeluarkanuntuk bekerja dalam situasi demikian.Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatuadendum Kontrak.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

41. Penghentian danPemutusanKontrak

41.1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karenapekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.

41.2. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajibmembayar kepada penyedia sesuai denganprestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:a. biaya langsung pengadaan Bahan dan

Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan danPerlengkapan ini harus diserahkan olehPenyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadihak milik PPK;

b. biaya langsung pembongkaran dandemobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara danPeralatan;

c. biaya langsung demobilisasi Personil.

41.3. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihakpenyedia atau pihak PPK.

41.4. Menngesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KitabUndang-Undang Hukum Perdata,pemutusanKontrak melalui pemberitahuan tertulis dapatdilakukan apabila:a. penyedia lalai/cidera janji dalam

melaksanakan kewajibannya dan tidakmemperbaiki kelalaiannya dalam jangkawaktu yang telah ditetapkan;

113

b. penyedia tanpa persetujuan PengawasPekerjaan, tidak memulai pelaksanaanpekerjaan;

c. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28(dua puluh delapan) hari dan penghentian initidak tercantum dalam program mutu sertatanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

d. penyedia berada dalam keadaan pailit;e. penyedia selama Masa Kontrak gagal

memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktuyang ditetapkan oleh PPK;

f. penyedia tidak mempertahankan keberlakuanJaminan Pelaksanaan;

g. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaanakibat kesalahan penyedia sudah melampaui5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak danPPK menilai bahwa Penyedia tidak akansanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyediauntuk menunda pelaksanaan atau kelanjutanpekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarikselama 28 (dua puluh delapan) hari;

i. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayarantagihan angsuran sesuai dengan yangdisepakati sebagaimana tercantum dalamSSKK;

j. penyedia terbukti melakukan KKN,kecurangan dan/atau pemalsuan dalam prosesPengadaan yang diputuskan oleh instansi yangberwenang; dan/atau

k. pengaduan tentang penyimpangan prosedur,dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingansehat dalam pelaksanaan pengadaandinyatakan benar oleh instansi yangberwenang.

41.5. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karenakesalahan penyedia :a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia

atau Jaminan Uang Muka dicairkan;c. penyedia membayar denda; dand. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

41.6. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karenaPPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukanKKN dan/atau pelanggararan persaingan sehatdalam pelaksanaan pengadaan, maka PPKdikenakan sanksi berdasarkan peraturanperundang-undangan.

42. KeterlambatanPelaksanaan

42.1. Apabila penyedia terlambat melaksanakanpekerjaan sesuai jadual, maka PPK harus

114

Pekerjaan danKontrak Kritis

memberikan peringatan secara tertulis ataudikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.

42.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila :a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan

0% – 70% dari kontrak), realisasi fisikpelaksanaan terlambat lebih besar 10% darirencana;

b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan70% - 100% dari kontrak), realisasi fisikpelaksanaan terlambat lebih besar 5% darirencana.

c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% darikontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambatkurang dari 5% dari rencana dan akanmelampaui tahun anggaran berjalan.

42.3. Penanganan kontrak kritis.a. Dalam hal keterlambatan pada 42.1 dan

penanganan kontrak pada 42.2 penanganankontrak kritis dilakukan dengan Rapatpembuktian (show cause meeting/SCM)1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis

direksi pekerjaan menerbitkan suratperingatan kepada penyedia danselanjutnya menyelenggarakan SCM.

2) Dalam SCM direksi pekerjaan, direksiteknis dan penyedia membahas danmenyepakati besaran kemajuan fisikyang harus dicapai oleh penyedia dalamperiode waktu tertentu (uji cobapertama) yang dituangkan dalam beritaacara SCM tingkat Tahap I

3) Apabila penyedia gagal pada uji cobapertama, maka harus diselenggarakanSCM Tahap II yang membahas danmenyepakati besaran kemajuan fisikyang harus dicapai oleh penyedia dalamperiode waktu tertentu (uji coba kedua)yang dituangkan dalam berita acara SCMTahap I.

4) Apabila penyedia gagal pada uji cobakedua, maka harus diselenggarakan SCMTahap III yang membahas danmenyepakati besaran kemajuan fisikyang harus dicapai oleh penyedia dalamperiode waktu tertentu (uji coba ketiga)yang dituangkan dalam berita acaraSCM. Tahap III

5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPKharus menerbitkan surat peringatankepada penyedia atas keterlambatan

115

realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.b. Dalam hal keterlambatan pada 42.2 a atau

42.2 b, setelah dilakukan penanganankontrak kritis sesuai 42.3 a, PPK dapatlangsung memutuskan kontrak secarasepihak dengan mengesampingkan Pasal1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Dalam hal keterlambatan pada 42.2 c denganmengesampingkan pasal 1266 KitabUndang-Undang Hukum Perdata.PPK dapatmemutuskan Kontrak secara sepihak,apabila:1) kebutuhan barang/jasa tidak dapat

ditundamelebihi batas berakhirnyakontrak;

2) berdasarkan penelitian PPK, PenyediaBarang/Jasatidak akan mampumenyelesaikan keseluruhanpekerjaanwalaupun diberikan kesempatansampaidengan 50 (lima puluh) harikalender sejak masaberakhirnyapelaksanaan pekerjaanuntukmenyelesaikan pekerjaan;dan/atau

3) setelah diberikan kesempatanmenyelesaikanpekerjaan sampai dengan50 (lima puluh) harikalender sejak masaberakhirnyapelaksanaanpekerjaan,PenyediaBarang/Jasa tidak dapatmenyelesaikanpekerjaan, walaupun melampaui akhirtahun anggaran berjalan.

43. Peninggalan Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil PekerjaanSementara yang masih berada di lokasi kerja setelahpemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahanpenyedia,dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpakewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilankembali semua peninggalan tersebut oleh penyediahanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkankepentingan PPK.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak

44. Hak danKewajiban ParaPihak

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yangharus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalammelaksanakan kontrak, meliputi:

44.1. Hak dan kewajiban PPK :a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang

dilaksanakan oleh penyedia;b. meminta laporan-laporan secara periodik

mengenai pelaksanaan pekerjaan yang

116

dilakukan oleh penyedia;c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga

yang tercantum dalam kontrak yang telahditetapkan kepada penyedia; dan

d. memberikan fasilitas berupa sarana danprasarana yang dibutuhkan oleh penyediauntuk kelancaran pelaksanaan pekerjaansesuai ketentuan kontrak.

44.2. Hak dan kewajiban penyedia :a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan

pekerjaan sesuai dengan harga yang telahditentukan dalam kontrak;

b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalambentuk sarana dan prasarana dari PPK untukkelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuaiketentuan kontrak;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secaraperiodik kepada PPK;

d. melaporkan pelaksanaan penggunaanproduksi dalam negeri/TKDN secara periodikkepada PPK;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaansesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaanyang telah ditetapkan dalam kontrak;

f. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaansecara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja,bahan-bahan, peralatan, angkutan ke ataudari lapangan, dan segala pekerjaan permanenmaupun sementara yang diperlukan untukpelaksanaan, penyelesaian dan perbaikanpekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

g. memberikan keterangan-keterangan yangdiperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaanyang dilakukan PPK;

h. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai denganjadwal penyerahan pekerjaan yang telahditetapkan dalam kontrak; dan

i. mengambil langkah-langkah yang memadaidalam rangka memberi perlindungan kepadasetiap orang yang berada di tempat kerjamaupun masyarakat dan lingkungan sekitaryang berhubungan dengan pemindahan bahanbaku, penggunaan peralatan kerja konstruksidan proses produksi.

[Catatan: Hak dan Kewajiban kontraktordisesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang harusdilaksanakan sesuai kontrak]

45. PenggunaanDokumen-

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan danmenginformasikan dokumen kontrak atau dokumen

117

DokumenKontrak danInformasi

lainnya yang berhubungan dengan kontrak untukkepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknisdan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulisdari PPKsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

46. Hak KekayaanIntelektual

Penyedia wajib melindungiPPK dari segala tuntutan atauklaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaanatau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)oleh penyedia.

47. Penanggungandan Risiko

47.1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi,membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPKbeserta instansinya terhadap semua bentuktuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum,proses pemeriksaan hukum, dan biaya yangdikenakan terhadap PPK beserta instansinya(kecuali kerugian yang mendasari tuntutantersebut disebabkan kesalahan atau kelalaianberat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbuldari hal-hal berikut terhitung sejak TanggalMulai Kerja sampai dengan tanggalpenandatanganan berita acara penyerahan akhir :a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan

harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada),dan Personil;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan

cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

47.2. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampaidengan tanggal penandatanganan berita acarapenyerahan awal, semua risiko kehilangan ataukerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan danPerlengkapan merupakan risiko penyedia, kecualikerugian atau kerusakan tersebut diakibatkanoleh kesalahan atau kelalaian PPK.

47.3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki olehpenyedia tidak membatasi kewajibanpenanggungan dalam Pasal ini.

47.4. Kehilangan atau kerusakan terhadap HasilPekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan HasilPekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batasakhir Masa Pemeliharaan harus diganti ataudiperbaiki oleh penyedia atas tanggungannyasendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebutterjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

48. PerlindunganTenaga Kerja

48.1. Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atasbiaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnyapada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

118

(Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan.

48.2. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi danmemerintahkan Personilnya untuk mematuhiperaturan keselamatan kerja. Pada waktupelaksanaan pekerjaan, penyedia besertaPersonilnya dianggap telah membaca danmemahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

48.3. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untukmenyediakan kepada setiap Personilnya (termasukPersonil Subpenyedia, jika ada) perlengkapankeselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

48.4. Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untukmelaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yangberlaku, penyedia wajib melaporkan kepada PPKmengenai setiap kecelakaan yang timbulsehubungan dengan pelaksanaan Kontrak inidalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelahkejadian.

49. PemeliharaanLingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkunganbaik di dalam maupun di luar tempat kerja danmembatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketigadan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaanKontrak ini.

50. Asuransi 50.1. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMKsampai dengan tanggal selesainya pemeliharaanuntuk:a. semua barang dan peralatan yang mempunyai

risiko tinggi terjadinya kecelakaan,pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untukpelaksanaan pekerjaan, atas segala risikoterhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan,serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan ditempat kerjanya; dan

c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

50.2. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalampenawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

51. TindakanPenyedia yangMensyaratkanPersetujuan PPKatau Pengawas

51.1. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebihdahulu persetujuan tertulis PPK sebelummelakukan tindakan-tindakan berikut:a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam

Lampiran A SSKK;

119

Pekerjaan b. menunjuk Personil Inti yang namanya tidaktercantum dalam Lampiran A SSKK;

c. mengubah atau memutakhirkan programmutu;

d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.51.2. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih

dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaansebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam

Pasal 15 SSUK;b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

52. Laporan HasilPekerjaan

52.1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selamapelaksanaan kontrak untuk menetapkan volumepekerjaan atau kegiatan yang telahdilaksanakanguna pembayaran hasil pekerjaan.Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalamlaporan kemajuan hasil pekerjaan.

52.2. Untuk kepentingan pengendalian danpengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruhaktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaandicatat dalam buku harian sebagai bahan laporanharian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasipekerjaan harian.

52.3. Laporan harian berisi:a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di

lokasi pekerjaan;b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam

tugasnya;c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang

dilaksanakan;e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan

peristiwa alam lainnya yang berpengaruhterhadap kelancaran pekerjaan; dan

f. catatan-catatan lain yang berkenaan denganpelaksanaan.

52.4. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabiladiperlukan diperiksa oleh konsultan, dan disetujuioleh wakil PPK.

52.5. Laporan mingguan terdiri dari rangkumanlaporan harian dan berisi hasil kemajuan fisikpekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

52.6. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan

120

mingguan dan berisi hasil kemajuan fisikpekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-halpenting yang perlu ditonjolkan.

52.7. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaankonstruksi, PPK dan penyedia membuat foto-fotodokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan dilokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.

53. KepemilikanDokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan,dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yangdipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak inisepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia palinglambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrakberkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen danpiranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepadaPPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinantiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan(jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan pirantilunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalamSSKK.

54. KerjasamaAntara Penyediadan SubPenyedia

54.1. Penyedia yang mempunyai harga Kontrak di atasRp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliarrupiah) wajib bekerja sama dengan penyediaUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil,yaitu dengan mensubkontrakkan sebagianpekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

54.2. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebutharus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebihdahulu oleh PPK.

54.3. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagianpekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

54.4. Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harusmengacu kepada Kontrak serta menganut prinsipkesetaraan.

55. Usaha Mikro,Usaha Kecil danKoperasi Kecil

55.1. Apabila penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksanakonstruksi adalah penyedia Usaha Mikro, UsahaKecil dan koperasi kecil, pekerjaan tersebut harusdilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjukdan dilarang diserahkan atau disubkontrakkankepada pihak lain.

55.2. Apabila penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksanakonstruksi adalah penyedia bukan Usaha Mikro,Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka:a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil,

121

antara lain dengan mensubkontrakkansebagian pekerjaannya;

b. dalam melaksanakan kewajiban di ataspenyedia terpilih tetap bertanggungjawabpenuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;

c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuksebagian pekerjaan yang bukan pekerjaanutama; dan

d. membuat laporan periodik mengenaipelaksanaan ketetapan di atas.

55.3. Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar,maka penyedia dikenakan sanksiyang diaturdalam SSKK.

56. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama danmenggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jikadipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerjapenyedia yang lain di lokasi kerja.

57. Keselamatan danKesehatan Kerja

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dankesehatan semua pihak di lokasi kerja.Penyedia setiapsaat harus mengambil langkah-langkah yang patutdiambil untuk menjaga keselamatan dan kesehatan parapersonilnya. Penyedia harus memastikan bahwa stafkesehatan, fasilitas pertolongan pertama padakecelakaan, dan layanan ambulance dapat disediakansetiap saat di lapangan bagi personil penyedia termasuksubpenyedia maupun personil PPK dan telah dibuatperencanaan yang sesuai dengan semua persyaratankesehatan dan kebersihan untuk mencegah timbulnyawabah penyakit. Penyedia harus menunjuk petugaskeselamatan kerja yang bertanggung jawab untukmenjaga keselamatan dan mencegah terjadinyakecelakaan. Petugas yang bersangkutan harus memenuhiaturan dan persyaratan K3. Petugas K3 dipersyaratkanberdasarkan tingkat risiko pekerjaan: diperlukan Ahli K3untuk pekerjaan berisiko tinggi dan diperlukan PetugasK3 untuk pekerjaan berisiko sedang atau kecilsebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

58. PembayaranDenda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansialberupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau ciderajanji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalamKontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotongangsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia.Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawabkontraktual penyedia.

59. Jaminan 59.1. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPKselambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja

122

setelah diterbitkannya Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukanpenandatanganan kontrak dengan besaran/nilai:a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; ataub. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga

Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yanglebih kecil dari 80% (delapan puluhperseratus) HPS.

59.2. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganankontrak sampai dengan serah terima pertamapekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

59.3. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelahpekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratusperseratus) dan diganti dengan JaminanPemeliharaan atau dengan menahan uang retensisebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;

59.4. Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalamrangka pengambilan uang muka sama denganbesarnya uang muka;

59.5. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secaraproporsional sesuai dengan pencapaian prestasipekerjaan;

59.6. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberianuang muka sampai dengan tanggal penyerahanpertama pekerjaan (PHO).

59.7. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPKsetelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%(seratus perseratus).

59.8. Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukanpaling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahmasa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterimadengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak;

59.9. Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaansekurang-kurangnya sejak tanggal serah terimapertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggalpenyerahan akhir pekerjaan (Final HandOver/FHO);

D. Personil Inti dan/atau Peralatan Penyedia

60. Personil Intidan/atauPeralatan

60.1. Personil inti dan/atau peralatan yangditempatkan harus sesuai dengan yang tercantumdalam Dokumen Penawaran.

123

60.2. Penggantian personil inti dan/atau peralatantidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuantertulis PPK.

60.3. Penggantian personil inti dilakukan oleh penyediadengan mengajukan permohonan terlebih dahulukepada PPK dengan melampirkan riwayathidup/pengalaman kerja personil inti yangdiusulkan beserta alasan penggantian.

60.4. PPK dapat menilai dan menyetujuipenempatan/penggantian personil inti dan/atauperalatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

60.5. Jika PPK menilai bahwa personil inti :a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan

pekerjaan dengan baik;b. berkelakuan tidak baik; atauc. mengabaikan pekerjaan yang menjadi

tugasnya;maka penyedia berkewajiban untuk menyediakanpengganti dan menjamin personil inti tersebutmeninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh)hari sejak diminta oleh PPK.

60.6. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatanperlu dilakukan, maka penyedia berkewajibanuntuk menyediakan pengganti dengan kualifikasiyang setara atau lebih baik dari personil intidan/atau peralatan yang digantikan tanpa biayatambahan apapun.

60.7. Personil inti berkewajiban untuk menjagakerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan olehPPK, Personil inti dapat sewaktu-waktudisyaratkan untuk menjaga kerahasiaanpekerjaan di bawah sumpah.

E. Kewajiban PPK61. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan

prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yangtercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksananpekerjaan ini.

62. PeristiwaKompensasi

62.1. Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikankepada penyedia yaitu:a. PPK mengubah jadwal yang dapat

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;c. PPK tidak memberikan gambar-gambar,

spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwalyang dibutuhkan;

124

d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuaijadwal dalam kontrak;

e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyediauntuk melakukan pengujian tambahan yangsetelah dilaksanakan pengujian ternyata tidakditemukan kerusakan/ kegagalan/penyimpangan;

f. kerusakan/kegagalan/penyimpangan;g. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan

pekerjaan;h. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi

tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnyadan disebabkan oleh PPK;

i. ketentuan lain dalam SSKK.

62.2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkanpengeluaran tambahan dan/atau keterlambatanpenyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajibanuntuk membayar ganti rugi dan/ataumemberikan perpanjangan waktu penyelesaianpekerjaan.

62.3. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jikaberdasarkan data penunjang dan perhitungankompensasi yang diajukan oleh penyedia kepadaPPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibatPeristiwa Kompensasi.

62.4. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaanhanya dapat diberikan jika berdasarkan datapenunjang dan perhitungan kompensasi yangdiajukan oleh penyedia kepada PPK, dapatdibuktikan perlunya tambahan waktu akibatPeristiwa Kompensasi.

62.5. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atauperpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jikapenyedia gagal atau lalai untuk memberikanperingatan dini dalam mengantisipasi ataumengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

F. Pembayaran Kepada Penyedia

63. Harga Kontrak 63.1. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaanpekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

63.2. Harga kontrak telah memperhitungkankeuntungan, beban pajak dan biaya overheadtermasuk penyelenggaraan Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) dan semua pajak, bea,retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransiyang harus dibayar oleh penyedia untuk

125

pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi.

63.3. Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yangtercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

64. Pembayaran 64.1. Uang mukaa. uang muka dibayar untuk membiayai

mobilisasi peralatan, personil, pembayaranuang tanda jadi kepada pemasokbahan/material dan persiapan teknis lain;

b. untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikanpaling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) darinilaiKontrak Pengadaan Barang/Jasa;

c. untuk usaha non kecil, uang muka dapatdiberikan palingtinggi 20% (dua puluhperseratus) dari nilai KontrakPengadaanBarang/Jasa;

d. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapatdiberikan:a). 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak

tahunpertama; ataub). 15% (lima belas perseratus) dari nilai

Kontrak.e. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK

dan dibayar setelah penyedia menyerahkanJaminan Uang Muka senilai uang muka yangditerima;

f. penyedia harus mengajukan permohonanpengambilan uang muka secara tertulis kepadaPPK disertai dengan rencana penggunaan uangmuka untuk melaksanakan pekerjaan sesuaiKontrak;

g. PPK harus mengajukan surat permintaanpembayaran untuk permohonan tersebut padahurufc, paling lambat 7 (tujuh) hari kerjasetelah Jaminan Uang Muka diterima;

h. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bankumum, perusahaan penjaminan, atauPerusahaan Asuransi Umum yang memiliki ijinuntuk menjual produk jaminan (suretyship)yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

i. pengembalian uang muka harusdiperhitungkan berangsur-angsur secaraproporsional pada setiap pembayaran prestasipekerjaan dan paling lambat harus lunas padasaat pekerjaan mencapai prestasi 100%(seratus perseratus).

64.2. Prestasi pekerjaana. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang

disepakati dilakukan oleh PPK, denganketentuan :

126

1) penyedia telah mengajukan tagihandisertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan sistembulanan, sistem termin atau pembayaransecara sekaligus, sesuai ketentuan dalamSSKK;

3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaanyang telah terpasang, tidak termasukbahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan (material on site);

4) pembayaran harus dipotong angsuranuang muka, denda (apabila ada), pajakdan uang retensi; dan

5) untuk kontrak yang mempunyaisubkontrak, permintaan pembayaranharus dilengkapi bukti pembayarankepada seluruh sub penyedia sesuaidengan prestasi pekerjaan. Pembayarankepada sub penyedia dilakukan sesuaiprestasi pekerjaan yang selesaidilaksanakan oleh sub penyedia tanpaharus menunggu pembayaran terlebihdahulu dari PPK.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelahpekerjaan selesai 100% (seratus perseratus)dan Berita Acara Penyerahan PertamaPekerjaan diterbitkan;

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerjasetelah pengajuan permintaan pembayarandari penyedia harus sudah mengajukan suratpermintaan pembayaran kepada PejabatPenandatangan Surat Perintah Membayar(PPSPM);

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalamperhitungan angsuran, tidak akan menjadialasan untuk menunda pembayaran. PPK dapatmeminta penyedia untuk menyampaikanperhitungan prestasi sementara denganmengesampingkan hal-hal yang sedangmenjadi perselisihan.

64.3. Denda dan ganti rugia. denda merupakan sanksi finansial yang

dikenakan kepada penyedia;b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang

dikenakan kepada PPK karena terjadinyacidera janji/wanprestasi;

c. besarnya denda yang dikenakan kepadapenyedia atas keterlambatan penyelesaianpekerjaan untuk setiap hari keterlambatanadalah :1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga

bagian kontrak yang belum dikerjakan

127

(sebelum PPN), apabila bagian pekerjaanyang sudah dilaksanakan dapat berfungsi;atau

2) 1/1000 (satu perseribu) dari hargakontrak (sebelum PPN), apabila bagianpekerjaan yang sudah dilaksanakan belumberfungsi;

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas

keterlambatan pembayaran adalah sebesarbunga dari nilai tagihan yang terlambatdibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yangberlaku pada saat itu menurut ketetapan BankIndonesia, atau dapat diberikan kompensasi;

e. pembayaran denda dan/atau ganti rugidiperhitungkan dalam pembayaran prestasipekerjaan;

f. ganti rugi dan kompensasi kepada pesertadituangkan dalam adendum kontrak;

g. pembayaran ganti rugi dan kompensasidilakukan oleh PPK, apabila penyedia telahmengajukan tagihan disertai perhitungan dandata-data.

65. Hari Kerja 65.1. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dandatanya disimpan oleh penyedia. Daftarpembayaran ditandatangani oleh masing-masingpekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.

65.2. Penyedia harus membayar upah hari kerja kepadatenaga kerjanya setelah formulir upahditandatangani.

65.3. Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harusdilampirkan.

66. PerhitunganAkhir

66.1. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhirdilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratuspersen) dan berita acara penyerahan awal telahditandatangani oleh kedua belah Pihakberdasarkan Berita Acara Pekerjaan Selesai dariPanitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

66.2. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan,penyedia berkewajiban untuk menyerahkankepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungannilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPKberdasarkan hasil penelitian tagihan olehPengawas Pekerjaan berkewajiban untuk

128

menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihanangsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh)hari kerja terhitung sejak tagihan dankelengkapan dokumen penunjang diterima olehPengawas Pekerjaan.

67. Penangguhan

68. PenyesuaianHarga

67.1. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiapangsuran prestasi pekerjaan jika penyedia gagalatau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya,termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaansesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

67.2. PPK secara tertulis memberitahukan kepadapenyedia tentang penangguhan hak pembayaran,disertai alasan-alasan yang jelas mengenaipenangguhan tersebut. Penyedia diberikesempatan untuk memperbaiki dalam jangkawaktu tertentu.

67.3. Pembayaran yang ditangguhkan harusdisesuaikan dengan proporsi kegagalan ataukelalaian penyedia.

67.4. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhanpembayaran akibat keterlambatan penyerahanpekerjaan dapat dilakukan bersamaan denganpengenaan denda kepada penyedia.

68.1. Hargayang tercantum dalam kontrak dapatberubah akibat adanya penyesuaian harga sesuaidengan peraturan yang berlaku.

68.2. Penyesuaian harga diberlakukan pada KontrakTahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebihdari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulaibulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaanpekerjaan.

68.3. Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruhkegiatan/mata pembayaran, kecuali komponenkeuntungan dan biaya operasional sebagaimanatercantum dalam penawaran.

68.4. Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuaidengan jadwal pelaksanaan yang tercantumdalam kontrak awal/adendum kontrak.

68.5. Penyesuaian Harga Satuan bagi komponenpekerjaan yang berasal dari luar negeri,menggunakan indeks penyesuaian harga darinegara asal barang tersebut.

68.6. Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru

129

sebagai akibat adanya adendum kontrak dapatdiberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13(tiga belas) sejak adendum kontrak tersebutditandatangani.

68.7. Kontrak yang terlambat pelaksanaannyadisebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukanpenyesuaian harga berdasarkan indeks hargaterendah antara jadwal awal dengan jadwalrealisasi pekerjaan.

68.8. Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan denganrumus sebagai berikut:Hn=Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan

dilaksanakan;Ho = Harga Satuan pada saat harga

penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri ataskeuntungan dan overhead;Dalam hal penawaran tidakmencantumkan besaran komponenkeuntungan dan overhead maka a =0,15.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak sepertitenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;Penjumlahana+b+c+d+....dst adalah1,00.

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saatpekerjaan dilaksanakan (mulai bulanke-13 setelah penandatanganankontrak).

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulanke-12 setelah penanda-tanganankontrak.

68.9. Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alatkerja ditetapkan dalam rapat persiapanpelaksanaan kontrak.

68.10. Indeks harga yang digunakan bersumber daripenerbitan BPS.

68.11. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalampenerbitan BPS, digunakan indeks harga yangdikeluarkan oleh instansi teknis.

68.12. Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkansebagai berikut:Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst

130

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukanpenyesuaian Harga Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponenpekerjaan setelah dilakukan penyesuaianharga menggunakan rumusanpenyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaanyang dilaksanakan.

68.13. Pembayaran penyesuaian harga dilakukan olehPPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihandisertai perhitungan dan data-data;

68.14. Penyedia dapat mengajukan secara berkalaselambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]

G. Pengawasan Mutu

69. Pengawasan danPemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan danpemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yangdilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPKdapat memerintahkan kepada pihak ketiga untukmelakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semuapelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

70. PenilaianPekerjaanSementara olehPPK

70.1. PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapatmelakukan penilaian sementara atas hasilpekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

70.2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadapmutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

71. Cacat Mutu PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiapHasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secaratertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atauPengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyediauntuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu,serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPKatau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu.Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutuselama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

72. Pengujian Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkanpenyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yangtidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar,dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutumaka penyedia berkewajiban untuk menanggung biayapengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat

131

Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai PeristiwaKompensasi.

73. Perbaikan CacatMutu

73.1. PPK atau Pengawas Pekerjaan akanmenyampaikan pemberitahuan Cacat Mutukepada penyedia segera setelah ditemukan CacatMutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atascacat mutu selama Masa Pelaksanaan dan MasaPemeliharaan.

73.2. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut,penyedia berkewajiban untuk memperbaiki CacatMutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalampemberitahuan.

73.3. Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutudalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK,berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan,berhak untuk secara langsung atau melalui pihakketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukanperbaikan tersebut. Penyedia segera setelahmenerima permintaan penggantian biaya/klaimdari PPK secara tertulis berkewajiban untukmengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapatmemperoleh penggantian biaya denganmemotong pembayaran atas tagihan penyediayang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensiatau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan ataujika tidak ada maka biaya penggantian akandiperhitungkan sebagai utang penyedia kepadaPPK yang telah jatuh tempo.

73.4. PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatanuntuk setiap keterlambatan perbaikan CacatMutu,dan mengenakan sanksi daftar hitamkepada penyedia jika tidak melaksanakanperbaikan Cacat Mutu. Besaran dendaketerlambatan akibat cacat mutu ini ditentukandalam SSKK.

74. KegagalanKonstruksi danKegagalanBangunan

74.1. Apabila terjadi kegagalan konstruksi padapelaksanaan pekerjaan, maka PPK dan/ataupenyedia bertanggung jawab atas kegagalankonstruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing.

74.2. Apabila terjadi kegagalan bangunan maka PPKdan/atau penyedia terhitung sejak tanggalpenandatanganan berita acara penyerahan akhirbertanggung jawab atas kegagalan bangunansesuai dengan kesalahan masing-masing selamaumur konstruksi yang tercantum dalam SSKK

132

tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dandalam SSKK pada umur konstruksi agardicantumkan lama pertanggungan terhadapkegagalan bangunan yang ditetapkan.

74.3. Penyedia berkewajiban untuk melindungi,membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPKbeserta instansinya terhadap semua bentuktuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum,proses pemeriksaan hukum, dan biaya yangdikenakan terhadap PPK beserta instansinya(kecuali kerugian yang mendasari tuntutantersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK)sehubungan dengan klaim kehilangan ataukerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakitatau kematian pihak ketiga yang timbul darikegagalan konstruksi dan/atau kegagalanbangunan.

74.4. Pertanggungan asuransi yang dimiliki olehpenyedia tidak membatasi kewajibanpenanggungan penyedia dalam Pasal ini.

74.5. PPK maupun Penyedia berkewajiban untukmenyimpan dan memelihara semua dokumenyang digunakan dan terkait dengan pelaksanaanini selama umur konstruksi yang tercantumdalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)tahun.

H. Penyelesaian Perselisihan

75. PenyelesaianPerselisihan

75.1. Para Pihak berkewajiban untuk berupayasungguh-sungguh menyelesaikan secara damaisemua perselisihan yang timbul dari atauberhubungan dengan Kontrak ini atauinterpretasinya selama atau setelah pelaksanaanpekerjaan ini.

75.2. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antarapara pihak dalam Kontrak dapat dilakukanmelalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasiatau pengadilan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. Penyelesaianperselisihan atau sengketa yang dipilih ditetapkandalam SSKK.

76. Itikad Baik 76.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas salingpercaya yang disesuaikan dengan hak-hak yangterdapat dalam kontrak.

133

76.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjiandengan jujur tanpa menonjolkan kepentinganmasing-masing pihak. Apabila selama kontrak,salah satu pihak merasa dirugikan, makadiupayakan tindakan yang terbaik untukmengatasi keadaan tersebut.

134

BAB XISYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK:Nama: Ruas Jalan Beteeme-BungkuAlamat: Ruas Jalan Beteleme-BungkuWebsite: ....................E-mail: ....................Faksimili: ....................

Penyedia:Nama: ....................Alamat: ....................E-mail: ....................Faksimili: ....................

B. Wakil Sah ParaPihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK: Ruas Jalan Beteleme-Bungku

Untuk Penyedia: ....................

Untuk Direksi Teknis : .....................

C. Tanggal BerlakuKontrak

Kontrak mulai berlaku sejak ditetapkannya tanggalmulai kerja hingga serah terima akhir pekerjaan (FHO)atau berakhirnya masa pemeliharaan.

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan konstruksiselama 300 (Tiga Ratus) hari, terhitung sejak tanggalmulai kerja sampai dengan tanggal serah terimapekerjaan pertama (PHO) sebagaimana dicantumkanpada Berita Acara Serah Terima Pertama.

D. MasaPemeliharaan

Masa Pemeliharaan berlaku selama 720 (Tujuh RatusDua Puluh) hari terhitung sejak tanggal penyerahanpertama pekerjaan.

Selama kurun waktu masa pemeliharaan :1. Penyedia harus melaksanakan penjaminan terhadap

seluruh hasil pekerjaan yang dilaksanakannya,dengan melaksanakan penggantian atau perbaikanterhadap kehilangan atau kerusakan sebagaimanadimaksudkan pada Syarat-Syarat Umum KontrakPasal 47.4.

2. Keterlambatan penanganan dari waktu tanggapsebagaimana ditetapkan dalam SSKK pada Tabel11.1, Indikator Kinerja Jalan dan Batas WaktuTanggap, harus diartikan sebagai

135

kelalaian/wanprestasi dari Penyedia sehinggapenanganannya dapat diambilalih oleh PPK atauPihak Lain yang ditetapkan oleh PPK. Seluruh biayapenanganan tersebut harus ditanggung olehPenyedia.

3. Jika Penyedia tidak bersedia melakukanpembayaran biaya tersebut, maka penggantiannyadilakukan melalui pencairan Jaminan Pemeliharaandengan pemutusan kontrak, dan Penyediabersangkutan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam.

4. Mengacu pada Syarat-Syarat Umum Kontrak Pasal55 Penyedia harus mengizinkan PPK atau PihakLain yang ditugaskan baik untuk melaksanakanpemeliharaan rutin maupun perbaikan terhadapkerusakan selain yang dimaksud pada Syarat-SyaratUmum Kontrak Pasal 47.4.

Keharusan Penyedia sebagaimana di atas tidakmembebaskan Penyedia dari tanggung jawabpenjaminan sebagaimana disebutkan pada butir 1.

E. Perbaikan CacatMutu

F. Umur Konstruksi

Denda keterlambatan akibat cacat mutu untuk setiaphari keterlambatan adalah sebesar 1% (satu perseratus)dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktuperbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktuyang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan olehPPK

Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi:10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penanda-tangananBerita Acara penyerahan akhir.

Pertanggungan terhadap kegagalan bangunanditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggalpenyerahan akhir.

G. PedomanPengoperasiandan Perawatan/Pemeliharaan

Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasiandan perawatan/pemeliharaan harus diserahkanselambat-lambatnya: 30 (Tiga Puluh) hari kalendersetelah tanggal penandatanganan Berita Acarapenyerahan awal.

H. Kontrak Kritis Penanganan kontrak kritis dilakukan melalui tahappemberian surat peringatan, rapat pembuktian dan ujicoba kepada Penyedia dengan prosedur sebagaiberikut:a). Apabila kontrak telah memasuki kondisi kritis yaitu

realisasi fisik pelaksanaan terlambat 10% terhadaprencana saat itu (pada periode 5% – 70%) atauterlambat 5% terhadap rencana saat itu (padaperiode 70% – 100%), maka selambat-lambatnyadalam waktu 3 (tiga) hari sejak diketahuinya

136

kondisi kritis, PPK memberikan Surat PeringatanPertama kepada Penyedia dan melaporkan secaratertulis kepada Kepala Satuan Kerja selaku atasanlangsung.

b). Selambat-lambatnya sejak 7 (tujuh) hari sejakditerimanya laporan dari PPK, Kepala Satuan Kerjaharus mengadakan Rapat Pembuktia Tingkat Iuntuk membahas program percepatan yang disusunoleh Penyedia dan selanjutnya Penyedia melakukanUji Coba Tingkat I dalam waktu yang disepakatipaling lama 30 (tiga puluh) hari.

c). PPK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaanUji Coba Tingkat I dan apabila Penyedia gagal,maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga)hari setelah masa uji coba berakhir, PPK segeramemberikan Surat Peringatan Kedua kepadaPenyedia dan melaporkan hasil tersebut kepadaKepala Satuan Kerja.

d). Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerimalaporan dari PPK, Kepala Satuan Kerja mengusulkankepada Kepala Balai Pelaksanaan JalanNasional/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerjauntuk mengadakan Rapat Pembuktian Tingkat II.

e). Selambat-lambatnya sejak 7 (tujuh) hari sejakditerimanya usulan dari Kepala Satuan Kerja,Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional/AtasanLangsung Satuan Kerja mengadakan RapatPembuktia Tingkat II untuk membahas programpercepatan yang disusun oleh Penyedia danselanjutnya Penyedia melakukan Uji Coba Tingkat IIdalam waktu yang disepakati paling lama 30 (tigapuluh) hari.

f). PPK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaanUji Coba Tingkat II dan apabila Penyedia gagal,maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga)hari setelah masa uji coba berakhir, PPK segeramemberikan Surat Peringatan Ketiga kepadaPenyedia dan melaporkan kepada Kepala SatuanKerja dan Kepala Balai Pelaksanaan JalanNasional/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja.

g). Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerimalaporan dari PPK, Kepala Balai Pelaksanaan JalanNasional/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerjamelaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Margamelalui Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja.

h). Selambat-lambatnya sejak 7 (tujuh) hari sejakmenerima usulan dari Kepala Balai PelaksanaanJalan Nasional/ Atasan Langsung Satuan Kerja,Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja atas namaDirektur Jenderal Bina Marga mengadakan RapatPembuktia Tingkat III untuk membahas program

137

percepatan yang disusun oleh Penyedia danselanjutnya Penyedia melakukan Uji Coba TingkatIII dalam waktu yang disepakati paling lama 30(tiga puluh) hari.

i). PPK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaanUji Coba Tingkat III dan apabila Penyedia gagal,maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga)hari setelah masa uji coba berakhir, PPK dengandiketahui Kepala Satuan Kerja segera melaporkankepada Direktorat Jenderal Bina Marga melaluiPembantu Atasan Kepala Satuan Kerja dengantembusana Kepala Balai Pelaksanaan JalanNasional/ Atasan Langsung Kepala Satuan Kerjadan sekaligus meminta pertimbangan untukpenyelesaian kontrak kritis.

j). Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja bertindak atasnama Direktur Jenderal Bina Marga memberikanpertimbangan penyelesaian kontrak kritis dalamwaktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) harisejak menerima laporan dari PPK tentang hasil UjiCoba Tingkat III.

k). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerimapertimbangan dari Pembantu Atasan Satuan Kerjaatas nama Direktur Jenderal Bina Marga, PPKharus memberikan keputusan kepada Penyedia.PPK dapat melakukan Pemutusan Kontrak secarasepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

I. Informasi Penyedia diwajibkan memasang ”PapanInformasi/Pengaduan” bagi penggunajalan/masyarakat, setiap jarak maksimum 5 kilometeryang dimulai pada awal ruas jalan dan diakhiri padaakhir ruas jalan yang termasuk di dalamkontrak.Papan Informasi/Pengaduan tersebut harusdapat terbaca dengan jelas dan sekurang-kurangnyaberisi tentang ”Keluhan Pengguna Jalan tentangkerusakan jalan terhadap pemenuhan indikatorkinerja jalan” semua keluhan pengguna jalan dapatdisampaikan ke nomor telepon atau nomor SMS ataualamat email yang disediakan oleh Penyedia danalamat email tersebut dapat diakses oleh PPK atauDireksi Teknis.

Setiap keluhan pengguna jalan/masyarakat yangdisampaikan harus segera diverifikasi dilokasi olehPenyedia untuk ditindak lanjuti sesuai indikatorkinerjajalan yang disyaratkan didalam kontrak dandilaporkan kepada PPK atau Direksi Teknis. Untukkeperluan tersebut Penyediaharus menyiapkan seorangoperator atau penanggungjawab dalam pencatatansecara rutin untuk setiap keluhan dan disampaikan

138

kepada PPK atau Direksi Teknis.

J. PembayaranTagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitanSPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuranadalah 7(tujuh) hari terhitung sejak tagihan dankelengkapan dokumen penunjang yang tidakdiperselisihkan diterima oleh PPK.

Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitunganangsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menundapembayaran. PPK dapat meminta penyedia untukmenyampaikan perhitungan prestasi sementaradengan mengesampingkan hal-hal yang sedangmenjadi perselisihan dan dapat dibayarkan maksimal80% dari perhitungan yang diperselisihkan.

K. PencairanJaminan

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karenakesalahan Penyedia, maka Jaminan Pelaksanaandicairkan dan disetorkan pada Kas Negara.

Apabila pada masa pemeliharaan Penyedia lalaimelaksanakan kewajiban pemeliharaan jalanberdasarkan pemenuhan Tabel 11.1.(Indikator KinerjaJalan dan Batas Waktu Tanggap Penanganan), dan PPKtelah mengambil alih penanganannya baik dengansumber daya sendiri maupun menunjuk Pihak Lain,maka pencairan Jaminan Pemeliharaan dipergunakansebagai pengganti biaya penanganan dan dibayarkankepada yang melaksanakannya.

L. TindakanPenyedia yangMensyaratkanPersetujuan PPKatau PengawasPekerjaan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukanpersetujuan PPK adalah:a). Menambah dan/atau mengurangi volume

pekerjaan yang menimbulkan perubahan nilaikontrak;

b). Menambah jenis item pekerjaan baru;c). Menambah dan/atau mengurangi nilai kontrak;d). Merubah jadwal pelaksanaan pekerjaan;e). Persetujuan pembayaran prestasi pekerjaan.

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukanpersetujuan Pengawas Pekerjaan adalah:a). Merubah dan memodifikasi spesifikasi teknik;b). Metode dan ijin pelaksanaan pekerjaan;c). Pengesahan rancangan mutu kerjad). Pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan;e). Pengesahan perbaikan cacat mutu pekerjaan;f). Pengesahan hasil prestasi pekerjaan dilapangan.

M. KepemilikanDokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinandokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari

139

Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagaiberikut: -

N. Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : -O. Peristiwa

Kompensasi1. Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat

diberikan ganti rugi adalah keterlambatanpembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaanyang disebabkan jangka waktu pelaksanaan SerahTerima Pekerjaan melampaui jangka waktu 14(empat belas) hari. Jangka waktu tersebutterhitung sejak Penyedia mengajukan permohonanSerah Terima Pekerjaan setelah pekerjaankonstruksi selesai seluruhnya dan dinyatakan telahmemenuhi syarat oleh Direksi teknis. Kompensasiyang diberikan untuk peristiwa tersebut adalahperpanjangan waktu sebagaimana disebutkan padaSSUK pasal 62.4.

2. Penundaan pekerjaan dalam rangka memperingatiHari Besar Islam “Hari Raya Idul Fitri” yangdiberlakukan sejak H–7 sampai dengan H+7(dimana H = Tanggal jatuh tempo Hari Raya IdulFitri pada tahun terkait) tidak dapat dimasukkandalam peristiwa Kompensasi. Untuk penundaan iniPenyedia harus memperhitungkannya dalampenyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

P. SumberPembiayaan

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayaidari APBN Tahun Anggaran 2014

Q. Harga Kontrak

R. PembayaranUang Muka

Harga Kontrak sudah memperhitungkan BiayaPemeliharaan jalan berdasarkan indikator kinerja jalansebagaimana ditetapkan dalam lampiran SSKK.

Uang muka dapat diberikan paling tinggi sebesar 20 %(Dua Puluh Persen) dari Nilai Kontrak.

S. Keselamatan danKesehatan Kerja

T. PembayaranPrestasiPekerjaan

Personil K3 yang dipersyaratkan:Petugas K3.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan carabulanan.Dokumen penunjang yang disyaratkan untukmengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:1). berita acara prestasi hasil pekerjaan;2). perincian kuantitas hasil pekerjaan;3). laporan mutu hasil pekerjaan.Ganti Rugi yang diberikan oleh PPK kepada Penyediaatas keterlambatan pembayaran adalah kompensasiperpanjangan waktu pelaksanaan berdasarkanperhitungan yang sesuai/relevan.

140

U. Serah TerimaSebagianPekerjaan

Dalam kontrak ini tidak diberlakukanserah terimapekerjaan sebagian atau secara parsial.

V. PenyesuaianHarga

W. Denda

Untuk Paket Pekerjaan ini tidak diberlakukanPenyesuaian Harga.

a. Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatanuntuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000(satu perseribu) dari harga kontrak.

b. Sanksi finansial terhadap realisasi pelaksanaanyang tidak sesuai dengan nilai TKDN Penawarandikenakan berdasarkan perbedaan antara nilaiTKDN Penawaran dengan nilai TKDN realisasipelaksanaan dikalikan dengan Harga Penawaran,dengan perbedaan nilai TKDN maksimal sebesar15% (lima belas persen).

X. UsahaMikro,UsahaKecil danKoperasi Kecil

Sanksi kepada penyedia apabila melanggar ketentuanmengenai subkontrak:a. Apabila sebagai pelaksana konstruksi,Penyedia

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecilmensubkontrakkan pekerjaan maka akandikenakan denda senilai pekerjaan yang dikontrakkankepada pihak lain atau sesuai ketentuan peraturan yangberlaku

b. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyediabukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecilyang tidak mensubkontrakkan pekerjaan makaakan dikenakan denda pekerjaan yang akandisubkontrakkan yang dicantumkan dalam dokumenpenawaran atau sesuai ketentuan peraturan yangberlaku

c. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyediabukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecilyang mensubkontrakkan pekerjaan utama makaakan dikenakan denda pekerjaan utama yangdisubkontrakkan atau sesuai ketentuan peraturan yangberlaku, misalnya didenda senilai pekerjaan utama yangdisubkontrakkan.

Y. PenyelesaianPerselisihan

Penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dipilihagar menggunakan BANI. Jika perselisihan Para Pihakmengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikansecara damai maka Para Pihak menetapkan lembagapenyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagaiPemutus Sengketa adalah Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI).Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akandiselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) menurut peraturan-peraturanadministrasi dan peraturan-peraturan prosedurarbitrase BANI, yang keputusannya mengikat keduabelah pihak yang bersengketa sebagai keputusan

141

tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwajumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masingPihak harus menunjuk seorang arbitrator dan keduaarbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memiliharbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinanarbitrator.

142

Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus KontrakSubpenyedia, Personil Inti, dan Peralatan

- Subpenyedia yang ditunjuk: [cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikuturaian personilnya seperti uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi,dan jumlah orang bulan]

- Personil Inti yang ditugaskan: [cantumkan nama, uraian detil tanggung jawabkerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan]

- Peralatan khusus yang digunakan:[cantumkan jenis peralatan khusus yangdisyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]

143

Lampiran B – Syarat-Syarat Khusus KontrakKetentuan Indikator Kinerja Jalan dan

Batas Waktu Tanggap Penanganan

Ketentuan indikator kinerja jalan dan batas waktu tanggap penanganan sesuai KelasJalan dihitung sejak diterimanya surat peringatan/ pemberitahuan dari PPK atauDireksi Teknis sesuai kelas jalan Tabel 11.1. dibawah ini :

Tabel 11.1.a. Indikator Kinerja Jalan untuk perkerasan lentur/kaku.

No Indikator Kinerja Jalan Waktu TanggapPenanganan BerdasarkanKelas Jalan*)

1 Perkerasan Jalan Jalan Raya Jalan Sedang Jalan Kecila Lubang :

Tidak boleh ada lubang dengandiameter lebih dari 10 cm dankedalaman lebih dari 4cm padabagian jalan.

Harus selesaidiperbaiki dalamwaktu maksimum5 (lima) hari.

Harus selesaidiperbaiki dalamwaktu maksimum7 (tujuh) hari.

Harus selesaidiperbaiki dalamwaktu maksimum14 (empat belas)hari.

b Retakan :i).Tidak boleh ada retakan yang

lebih lebar dari 3 mm untukpermukaan aspal/fleksibel.

ii). Tidak boleh ada retakanyang lebih lebar dari 5 mmuntuk permukaanperkerasan kaku.

iii).Tidak boleh ada luas retakanlebih besar10% setiap 100 mpanjang jalan.

harus selesaiditutup dalamwaktu maksimum7 (tujuh) hari.

harus selesaiditutup dalamwaktu maksimum14 (empat belas)hari.

harus selesaiditutup dalamwaktu maksimum28 (dua puluhdelapan) hari.

c Amblas :Tidak boleh ada bagianyangamblas lebih dari 3Cmdengan luasan permukaan yangamblas lebih besar 5% setiap100meter jalur jalan.

harus selesaiditutup dalamwaktu maksimum5 (lima) hari.

harus selesaiditutup dalamwaktu maksimum 7(tujuh) hari.

harus selesaiditutup dalamwaktu maksimum14 (empat belas)hari.

d Pelepasan Butir :Tidak boleh ada bagianpermukaan jalan yangmengalami pelepasan butir

harus selesaiditutup dalamwaktu 7 (tujuh)hari.

harus selesaiditutup dalamwaktu 14 (empatbelas) hari.

harus selesaiditutup dalamwaktu 28 (duapuluh delapan)hari.

e Patahan (Faulting) padaperkerasan kakuTidak boleh ada bagian jalanyang mengalamipatahan(Faulting).

harusdiselesaikandalam 28 hari

harus diselesaikandalam 42 hari

harus diselesaikandalam 56 hari.

f Pumping perkerasan kakuTidak boleh ada bagian jalanyang mengalami pumping.



harus diselesaikandalam 56 hari

g Rocking pada perkerasan kakuTidak boleh ada bagian jalanyang mengalami rocking.




h Joint Sealant perkerasan kakuDalam kondisi baik, tidak bolehrusak atau hilang disemua slab

Kerusakan dankecacatan harusdiperbaiki dalam



144

joint. 14 hari. 28 hari. 42 hari.2 Bahu Jalana Lubang :

Tidak boleh ada lubang dengandiameter lebih dari 15 cm dankedalaman lebih dari 5cm.


Harus selesaidiperbaiki dalamwaktu maksimum10 (sepuluh) hari.


b Kemiringan melintang :

Kemiringan melintang Bahuharus sesuai desain/rencana.

Perbaikan harusselesai palinglambat 28 (duapuluh delapan)hari.

Perbaikan harusselesai paling lambat45(empat puluhlima) hari.

Perbaikan harusselesai palinglambat 60(enampuluh) hari.

c Elevasi / Ketinggian :

Tidak boleh ada Beda TinggiBahu Jalan dengan tepiperkerasan jalan lebih dari 5 cm



Harus selesaidiperbaiki dalamwaktu maksimum28 (dua puluhdelapan) hari.

d Amblas :

Tidak boleh ada bagian yangamblas lebih dari 5Cm denganluasan permukaan yang amblaslebih dari 5% setiap 100meterbahu jalan.

Harus selesaidiperbaiki dalamwaktumaksimum 7(tujuh) hari.

Harus selesaidiperbaiki dalamwaktu maksimum10 (sepuluh) hari.


3 Drainasea Saluran Samping dengan

Pelapisan (Line Ditch):

Tidak boleh ada kerusakanstruktur saluran.

Kerusakan harusselesai diperbaikidalam waktumaksimum 14(empat belas) haridan penyumbatan7 (tujuh)hari.

Kerusakan harusselesai diperbaikidalam waktumaksimum 28 (duapuluh delapan) haridan penyumbatan14 (empat belas)hari.

Kerusakan harusselesai diperbaikidalam waktumaksimum 45(empat puluh lima)hari danpenyumbatan 28(dua puluhdelapan) hari.

b Saluran Samping tanpaPelapisan (Unline Ditch) :

Luasan penampang basahsaluran sesuai rencana..

Pembersihan/perbaikanpenampang basahdan penyumbatanharus selesaidiperbaiki dalamwaktu maksimum7 (tujuh) hari.

Pembersihan/perbaikanpenampang basahdan penyumbatanharus selesaidiperbaiki dalamwaktu maksimum14 (empat belas)hari.

Pembersihan/perbaikanpenampang basahdan penyumbatanharus selesaidiperbaiki dalamwaktu maksimum28 (dua puluhdelapan) hari.

c Saluran Pengumpul danPembuang (Inlet dan Outlet) :

Tidak ada kerusakan strukturdan berfungsi baik.

Kerusakan harusselesai diperbaikidalam waktumaksimum14(empat belas)hari danpenyumbatan 7(tujuh) hari.

Kerusakan harusselesai diperbaikidalam waktumaksimum 28 (duapuluh delapan) haridan penyumbatan14 (empat belas)hari.

Kerusakan harusselesai diperbaikidalam waktumaksimum 45(empat puluh lima)hari danpenyumbatan 28(dua puluhdelapan) hari.

d Saluran Melintang Jalan :

Tidak ada kerusakan strukturdan berfungsi baik.

Kerusakan harusselesai diperbaikidalam waktumaksimum 14

Kerusakan harusselesai diperbaikidalam waktumaksimum 28 (dua

Kerusakan harusselesai diperbaikidalam waktumaksimum 45

145

(empat belas hari)hari danpenyumbatan 7(tujuh) hari.

puluh delapan) haridan penyumbatan14 (empat belas)hari.

(empat puluh lima)hari danpenyumbatan 28(dua puluhdelapan) hari.

e Lereng Timbunan dan Galian :i).Pada Lereng Timbunan tidak

ada deformasi dan erosi sertadapat berfungsi dengan baik.

ii).Pada Lereng Galian harusstabil dan perkuatan lerengmencukupi untuk menahanerosi dan berfungsi denganbaik.

Deformasi ataulongsoran harusselesai diperbaikiselambat –lambatnya 14(empat belas)hari.

Deformasi ataulongsoran harusselesai diperbaikiselambat –lambatnya 28 (duapuluh delapan)hari.

Deformasi ataulongsoran harusselesai diperbaikiselambat –lambatnya 45(empat puluh lima)hari.

4 Perlengkapan Jalan**)a Rambu Peringatan dan Rambu

Petunjuk :i).Terpasang dengan benar

sesuai ketentuan, secarastruktur kokoh dan tiangtidak bengkok.

ii).Dapat dilihat dengan jelaspada malam hari.

iii). Pemasangan rambusementara untuk pencegahankecelakaan lalu lintas yangdisebabkan kerusakan jalanyang belum dapat diperbaiki.

Kekurangan,Kerusakan danKecacatan harusselesai diperbaikiselambat –lambatnya 14(empat belas)hari.

Pemasanganrambu sementarapaling lambat 24(dua puluhempat) jam.

Kekurangan,Kerusakan danKecacatan harusselesai diperbaikiselambat –lambatnya 28 (duapuluh delapan)hari.

Pemasangan rambusementara palinglambat 2 hari

Kekurangan,Kerusakan danKecacatan harusselesai diperbaikiselambat –lambatnya 45(empat puluh lima)hari.

Pemasanganrambu sementarapaling lambat 3hari

b Pemisah Horizontal padaMedian atau Trotoar :i).Pemisah yang ada harus

kokoh dan berfungsi denganbaik.

ii).Permukaannya dapat dilihatdengan jelas pada malamhari.

iii).Elevasi kerb beton padamedian atau trotoar antara20-30cm diatas permukaanjalan atau bahu yangdisisinya.

Kerusakan danKecacatan harusselesai iperbaikiselambat –lambatnya 14(empat belas)hari.

Kerusakan danKecacatan harusselesai iperbaikiselambat –lambatnya 28 (duapuluh delapan)hari.

Kerusakan danKecacatan harusselesai iperbaikiselambat –lambatnya 45(empat puluh lima)hari.

c Marka Jalan :i). Harus yang ada harus

menempel dengan kuat.ii).Dapat dilihat dengan jelas

pada malam hari.

Kerusakan danKecacatan harusselesai diperbaikiselambat –lambatnya 28(dua puluhdelapan) hari.

Kerusakan danKecacatan harusselesai diperbaikiselambat –lambatnya 45(empat puluh lima)hari.

Kerusakan danKecacatan harusselesai diperbaikiselambat –lambatnya 60(enam puluh) hari.

d Guardrail :

Secara struktur kokoh, tidakkaratan dan tidak terjadikerusakan.

Kerusakan danKecacatan harusselesai diperbaikiselambat –lambatnya 28(dua puluhdelapan) hari.

Kerusakan danKecacatan harusselesai diperbaikiselambat –lambatnya 45(empat puluh lima)hari.

Kerusakan danKecacatan harusselesai diperbaikiselambat –lambatnya 60(enam puluh)hari.

e Patok Pengarah :Harus kokoh dan Cat pada

Kerusakan danKecacatan harus



146

permukaan masih jelas danterlihat pada malam hari.

selesai diperbaikiselambat –lambatnya 14(empat belas)hari.

selesai diperbaikiselambat –lambatnya 28 (duapuluh delapan)hari.

selesai diperbaikiselambat –lambatnya 45(empat puluh lima)hari.

5 Bangunan Pelengkap (jika ada dalam kontrak)a Struktur Jembatan ***)

i) Tidak ada keretakan strukturalpada bangunan utama.

ii) Tidak boleh ada korosi padaelemen baja.

Kecacatan harusselesai diperbaikiselambat –lambatnya 28(dua puluhdelapan) hari.

Kecacatan harusselesai diperbaikiselambat –lambatnya 45(empat puluh lima)hari.

Kecacatan harusselesai diperbaikiselambat –lambatnya 60(enam puluh) hari.

b Jalan Pendekat (Oprit) ***)

Tidak terjadi penurunan lebihdari 5 cm dari elevasi rencanapermukaan pendekat.

Kecacatan harusselesai diperbaikiselambat –lambatnya 14(empat belas)hari.

Kecacatan harusselesai diperbaikiselambat –lambatnya 21 (duapuluh satu) hari.

Kecacatan harusselesai diperbaikiselambat –lambatnya 28 (duapuluh) hari.

c Dinding Penahan Tanah:i).Tidak ada kerusakan struktur

dan berfungsi baik.ii).Tidak terjadi keretakan pada

dinding dan pondasi.iii).Tidak terjadi patahan

struktur bangunan yangmengakibatkan kerusakanstruktur bangunan.




d Expansion Joint (Jembatan padajalan dalam kontrak) :i).Tidak ada kerusakan yang

signifikan dan dapatberfungsi baik.

ii).Tidak karatan dan kokohserta lebar gap sesuaiketentuan.




e Pagar Jembatan :i).Tidak ada kerusakan struktur

dan berfungsi baik.ii).Pagar jembatan lengkap,

tidak karatan dan kokoh.iii).Dapat dilihat dengan jelas

pada saat malam hari.




Catatan :*) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menentukan tingkat layanan jalan

harus disesuaikan dengan Kelas Jalan dalam kontrak. Yang dimaksud KelasJalan harus berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNo.19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan KriteriaPerencanaan Teknis Jalan.

**) Kerusakan perlengkapan jalan yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas olehPengguna Jalan, tidak termasuk kewajiban Penyedia.

***) Penanganan kerusakan struktur harus dilaksanakan pada paket pekerjaanpelaksanaan jembatan (bukan pada jembatan eksisting).

147

Khusus untuk jalan lapis permukaan perkerasan yang menggunakan agregatatau tanah, maka indikator kinerja jalan sesuai tabel 11.1.b. berikut :

Tabel 11.1.b. Indikator Kinerja Jalan untuk lapis permukaan agregat/tanah.

No Indikator Kinerja Jalan Waktu Tanggap Penanganan

1 Perkerasan Jalana Lubang :

Tidak boleh ada lubang dengan diameter lebih dari 15 cmdan kedalaman lebih dari 5 cm pada bagian jalan.

Harus selesai diperbaiki dalamwaktu maksimum 5 (lima) hari.

b Kerataan :Nilai IRI rata-rata setiap satu kilometer lajur jalanmaksimum 10.

harus diperbaiki dalam waktumaksimum 14 (empat belas) hari.

C Amblas :Tidak boleh ada bagian yang amblas lebih dari 5Cmdengan luasan permukaan yang amblas lebih besar 5%setiap 100meter jalur jalan.

harus selesai ditutup dalam waktumaksimum 5 (lima) hari.

d Tebal Lapis PenutupTebal lapis penutup tidak kurang 1cm dari tebal rencana.

harus diperbaiki dalam waktumaksimum 14 (empat belas) hari.

148

BAB XIISPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

A. SPESIFIKASI TEKNIS

B. GAMBAR PERENCANAAN/DESAIN

Keterangan

Pokja ULPmenguraikan Spesifikasi Teknis yang diperlukan dalampelaksanaan pekerjaan (dapat dibuat dalam lampiran terpisah).

Spesifikasi Teknis terdiri dari :A.1`. Spesifikasi UmumA.2. Spesifikasi Khusus

Keterangan

Pokja ULPmenguraikan Gambar Desain yang diperlukan dalam pelaksanaanpekerjaan (dapat dibuat dalam lampiran terpisah).

149

BAB XIIIDAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi KepadaPeserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-SyaratKhusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.

2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkankuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimanadiukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam DaftarKuantitas dan Harga.

3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga harus diisi lengkap yang telahmencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan,perawatan,pajak, keuntungan, overhead dan yang diatur dalam Kontrak.

4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran. Jika Penyedialalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaantersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran laindalam Daftar Kuantitas dan Harga.

5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrakharus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jikamata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggaptelah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

6. Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahanpenghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka danhuruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf;

b. jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan hargasatuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuanvolume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam DokumenPengadaan dan harga satuan tidak boleh diubah; dan

c. jika terjadi jenis pekerjaan tidak ditulis dengan lengkap maka akandilakukan klarifikasi dan penilaian untuk dilanjutkan atau tidakdilanjutkan pada evaluasi penawaran.

150

Daftar 1: Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga

Paket Pekerjaan : Penggantian Jembatan IPI IINo. Paket : .........................Ruas Jalan : .........................Panjang Jalan : .......................... (dalam kontrak).Nama Penyedia : ...........................

No.Divisi Uraian Bobot (%)

Harga Per Divisi(Rp.)

1 Umum2 Drainase3 Pekerjaan Tanah4 Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan5 Pekerasan Non Aspal6 Perkerasan Aspal7 Struktur8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor9 Pekerjaan Harian

10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin

(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )(B) Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10% x (A)(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)(D) DIBULATKAN

151

Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGABAGIAN KONTRAK HARGA SATUAN

Paket Pekerjaan : Penggantian Jembatan IPI IINo. Paket : ...........................Ruas Jalan :Panjang : 60,00 mNama Penyedia : ...........................

MataPemba-yaran

Uraian Satuan PerkiraanKuantitas

HargaSatuan

(Rupiah)

JumlahHarga

(Rupiah)A B c d e f = (d x e)

DIVISI – 1 UMUM1.2 Mobilisasi LS 1,00

1.8(1) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas LS 1,001.8(2) Jembatan Sementara LS1.17 Pengamanan Lingkungan Hidup LS 1,00

Skh.1.1.18(4) Relokasi utilitas Pipa Gas yang ada M’1.20.1 Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan M1

1.20.2 Sondir Termasuk Laporan M1

1.21 Manajemen Mutu LS 1,00

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)

DIVISI 2. DRAINASE2.1(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air M3

2.2(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3

2.3 (1) Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, Dia. Dalam 35 -45 cm M1

2.3 (2) Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, Dia. 55 – 65 cm M1

2.3 (3) Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, Dia. Dalam 75-85 cm M1

2.3 (4) Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, Dia. Dalam 95-105 cm M1

2.3 (5) Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang Ton2.3 (6) Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan, Dia. Dalam 20 cm M1

2.3 (7) Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan, Dia. Dalam 25 cm M1

2.3 (8) Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan, Dia. Dalam 30 cm M1

2.3.(9) Saluran berbentuk U tipe DS 1 M1

2.3.10. Saluran berbentuk U tipe DS 2 M1

2.3.(11). Saluran berbentuk U tipe DS 3 M1

2.3.(12). Beton K 250 (fc’20) untuk struktur drainase beton minor M3

2.3.(13). Baja Tulangan untuk struktur drainase beton minor Kg2.3.(14). Pasangan batu tanpa adukan (Aanstamping) M3

2.4.(1) Bahan porous untuk bahan penyaring (Filter) M3

2.4.(2) Anyaman Filter Plastik M2

2.4.(3)Pipa berlubang banyak (perforated Pipe) untuk pekerjaanDrainase bawah permukaan M’


152

MataPemba-yaran


HargaSatuan

(Rupiah)

JumlahHarga

(Rupiah)A B c D e f = (d x e)

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH3.1.(1a) Galian Biasa M3 415,803.1.(1b) Galian Cadas Muda M3

3.1.(2) Galian Batu M3

3.1.(3) Galian Struktur dengan Kedalaman 0 – 2 meter M3 346,503.1.(4) Galian Struktur dengan Kedalaman 2 – 4 meter M3 277,203.1.(5) Galian Struktur dengan Kedalaman 4 – 6 meter M3 138,603.1.(6) Galian Perkerasan beraspal dengan Cold Milling Machine M3

3.1.(7) Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine M3

3.1.(8) Galian Perkerasan Berbutir M3

3.1. (9) Galian Perkerasan Beton M3

3.2.(1) Timbunan Biasa M3 3.770,003.2.(2) Timbunan Pilihan M3 742,503.2.(3) Timbunan Pilihan Berbutir M3

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 2.025,003.4.(1) Pembersihan dan Pengupasan Lahan M2

3.4.(2). Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 15-30 cm Buah3.4.(3) Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 30-50 cm Buah3.4.(4) Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 50-75 cm Buah3.4.(5). Pemotongan Pohon Pilihan Diameter > 75 cm Buah


DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN4.2.(1). Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3

4.2.(2a). Lapis Pondasi Agregat Kelas B M3

4.2.(2b). Lapis Pondasi Agregat Kelas S M3 174,604.2.(3). Semen untuk Lapis Pondasi Semen Tanah Ton4.2.(4). Lapis Pondasi Semen Tanah M3

4.2.(5). Agregat Penutup BURTU M2

4.2.(6). Bahan Aspal untuk Pekerjaan Pelaburan Liter4.2.(7). Lapis Resap Pengikat Liter4.2.(8). Lapis Resap Perekat Liter4.2.(9). Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar) Ton

4.2.(10) Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod) (gradasihalus/kasar) Ton

4.2.(11) Laston Lapis Pondasi (AC-Base) (gradasi halus/kasar) Ton

4.2.(12) Laston Lapis Pondasi Modifikasi (AC-Base Mod) (gradasihalus/kasar) Ton

4.2.(13) Aspal Keras Ton4.2.(14) Aspal Modifikasi Ton4.2.(15) Bahan Anti Pengelupasan Kg4.2.(16) Bahan Pengisi (Filler)Tambahan Kapur Kg4.2.(17) Bahan Pengisi (Filler) Tambahan Semen Kg

4.2.(18) Asbuton (bitumen dan mineral) sebagai bahan pengisi (filler)Tambahan Ton


DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR5.1.(1). Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 785,705.1.(2). Lapis Pondasi Agregat Kelas B M3 1.047,605.2.(1). Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal M3

5.2.(2). Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal M3

153

MataPemba-yaran


HargaSatuan

(Rupiah)Jumlah Harga

(Rupiah)a b c D e f = (d x e)

5.3.(1) Perkerasan Beton Semen M35.3.(2). Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal M35.3.(3). Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus M35.4.(1). Semen untuk Lapis Pondasi Semen Tanah Ton5.4.(2). Lapis Pondasi Semen Tanah M35.5.(1) Lapis Pondasi Atas Bersemen (Cement Treated Base (CTB)) M35.5.(2) Lapis Pondasi Bawah (Cement Treated Sub Base) (CTSB) M3

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL

6.1.(1)(a) Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair Liter 4.850,006.1.(1)(b) Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi Liter6.1.(2a) Lapis Perekat – Aspal Cair Liter 2.050,306.1.(2b) Lapis Perekat – Aspal Emulsi Liter6.1.(2c) Lapis Perekat – Aspal Emulsi Modifikasi Liter6.2.(1) Agregat Penutup BURTU M2

6.2.(2) Agregat Penutup BURDA M2

6.2.(3a) Bahan Aspal untuk Pekerjaan Pelaburan Liter6.2.(3b) Bahan Aspal Modifikasi untuk Pekerjaan Pelaburan Liter6.2.(4a) Aspal Cair untuk Precoated Liter6.2.(4b) Aspal Emulsi untuk Precoated Liter6.2.(4c) Aspal Emulsi Modifikasi untuk Precoated Liter6.2.(4d) Bahan anti Pengelupasan Kg6.3.(1) Latasir Kelas A (SS-A) Ton6.3.(2) Latasir Kelas B (SS-B) Ton6.3.(3a) Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (Gradasi senjang/semi senjang) Ton

6.3.(3b) Lataston Lapis Aus Perata (HRS-WC (L)) (Gradasi senjang/Semisenjang) Ton

6.3.(4a) Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/ semisenjang) Ton

6.3.(4b) Lataston Lapis Pondasi Perata (HRS-Base (L)) (gradasisenjang/semi senjang) Ton

6.3.(5a) Laston Lapis aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar) Ton 538,936.3.(5b) Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod) (gradasi halus/kasar) Ton6.3.(5c) Laston Lapis Aus Perata (AC-WC(L)) (gradasi halus/kasar) Ton

6.3.(5d) Laston Lapis Aus Modifikasi Perata (AC-WC(L) Mod) (gradasihalus/kasar) Ton

6.3.(6a) Laston lapis antara (AC-BC) (gradasihalus/ kasar) Ton 669,306.3.(6b) Laston lapis antara modifikasi (AC-BC Mod) (gradasi halus/kasar) Ton6.3 (6c) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC (L)) (Gradasi Halus/Kasar) Ton

6.3 (6d) Laston Lapis Antara Modifikasi Perata (AC-BC (L)Mod) Leveling(Gradasi Halus/Kasar) Ton

6.3.(7a) Laston Lapis Pondasi (AC-Base) (Gradasi Halus/Kasar) Ton

6.3.(7b) Laston Lapis Pondasi Modifikasi (AC-Base Mod) (GradasiHalus/Kasar) Ton

6.3.(7c) Laston Lapis Pondasi Perata (AC-Base (L)) (Gradasi Halus/Kasar) Ton

6.3.(7d) Laston Lapis Pondasi Modifikasi Perata (AC-Base (L)Mod)(Gradasi Halus/Kasar) Ton

6.3.(8a) Aspal Keras Ton 72,776.3.(8b) Aspal Modifikasi :6.3.(9) Aditif Anti Pengelupasan Kg 2.183,10

6.3.(10a) Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (kapur) Kg6.3.(10b) Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (semen) Kg 11.354,706.3.(10c) Asbuton (bitumen dan mineral) sebagai bahan Pengisi (filler)

Tambahan Ton

154

MataPemba-yaran


HargaSatuan

(Rupiah)

JumlahHarga


Skh.6.3.a(1a) Campuran Beraspal Panas dengan Asbuton Lapis Aus (AC-WCAsb), Tipe 15/20 (t=4 cm) M2

Skh.6.3.a(1b) Campuran Beraspal Panas dengan Asbuton Lapis Aus Perata(AC-WC Asb L), Tipe 15/20 Ton

Skh.6.3.a(2a) Campuran Beraspal Panas dengan Asbuton Lapis Antara (AC-BCAsb), Tipe 15/20 M3

Skh.6.3.a(2b) Campuran Beraspal Panas dengan Asbuton Lapis Antara (AC-BCAsb L), Tipe 15/20 Ton

Skh.6.3.a(3a) Campuran Beraspal Panas dengan Asbuton Lapis Pondasi (AC-Base Asb), Tipe 15/20 M3

Skh.6.3.a(3b) Campuran Beraspal Panas dengan Asbuton Lapis Pondasi (AC-Base Asb L), Tipe 15/20 Ton

6.5.(1) Campuran Aspal Dingin untuk Pelapisan M3

6.6.(1) Lapis Permukaan Penetrasi Macadam M3

6.6.(2) Lapis Pondasi atau Perata Penetrasi Macadam M3


DIVISI 7. STRUKTUR7.1 (1) Beton Mutu Tinggi fc’=50 Mpa M3

7.1 (2) Beton Mutu Tinggi fc’=45 Mpa M3

7.1 (3a) Beton Mutu Tinggi, fc’=40 Mpa dengan traveler M3

7.1 (3b) Beton Mutu Tinggi fc’=40 Mpa perancah M3

7.1 (4) Beton Mutu Sedang dengan fc’=35 Mpa M3

7.1 (5)a Beton Mutu Sedang, fc’=30 Mpa lantai jembatan M3 246,677.1 (5)b Beton Mutu Sedang, fc’=30 Mpa untuk ……….. M3

7.1 (6) Beton Mutu Sedang, fc’=25 Mpa M3 54,417.1 (7)a Beton Mutu Sedang, fc’=20 Mpa M3 776,707.1 (7)b Beton Mutu Sedang fc’=20 Mpa yang dilaksanakan di air M3

7.1 (8) Beton Mutu Rendah, fc’=15 Mpa M3 28,647.1 (9) Beton Siklop fc’=15 Mpa M3

7.1 (10) Beton Mutu Rendah, fc’=10 Mpa M3 35,957.2 (1)a Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 16 m Buah7.2 (1)b Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 25 m Buah7.2 (1)c Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 35,8 m Buah 16,007.2.(2)a Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 16 m Buah7.2.(2)b Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 25 m Buah7.2.(2)c Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 35,8 m Buah 16,007.2 (3)a Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U bentang 16 m Buah7.2 (3)b Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U bentang ...... m Buah7.2 (4)a Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U bentang 16 m Buah7.2 (4)b Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U bentang ..... m Buah

7.2.(5) Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Box bentang ........... mlebar.........m Buah

7.2 (6) Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Box bentang ......... mlebar..........m Buah

7.2 (7) Baja Prategang Kg

7.2 (8) Penyediaan Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang ......m Buah

7.2 (9) Pemasangan Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang...... m Buah

7.2 (10) Beton Diafragma fc’30 Mpa termasuk pekerjaan penegangansetelah pengecoran (Post-Tension) M3 63,38

7.3. (1) Baja Tulangan U 24 Polos Kg 19.357,407.3. (2) Baja Tulangan U 32 Polos Kg7.3.(3) Baja Tulangan U 32Ulir Kg 139.898,007.3.(4) Baja Tulangan U 39Ulir Kg7.3.(5) Baja Tulangan U 48Ulir Kg7.3.(6) Anyaman Kawat yang dilas (welded wire mesh) Kg7.4.(1)a Penyediaan Baja Struktural BJ 34 (titik leleh 210 Mpa) Kg7.4.(1)b Penyediaan Baja Struktural BJ 37 (titik leleh 240 Mpa) Kg7.4.(1)c Penyediaan Baja Struktural BJ …. (titik leleh …. Mpa) Kg

155

MataPemba-yaran


HargaSatuan

(Rupiah)

JumlahHarga


7.4.(2)a Pemasangan Baja Struktural BJ 34 (titik leleh 210 Mpa) Kg7.4.(2)b Pemasangan Baja Struktural BJ 37 (titik leleh 240 Mpa) Kg7.4.(2)c Pemasangan Baja Struktural BJ …. (titik leleh …. Mpa) Kg

7.4.(3)a Pengadaan Struktur Jembatan Rangka Baja StandarPanjang 40 m, lebar 9 m Buah

7.4.(3)b Pengadaan Struktur Jembatan Rangka Baja StandarPanjang 50 m, lebar 9 m Buah

7.4.(3)c Pengadaan Struktur Jembatan Rangka Baja StandarPanjang 60 m, lebar 9 m Buah

7.4.(3)d Pengadaan Struktur Jembatan Rangka BajaPanjang ……. m, lebar …… m Buah

7.4.(4) Pemasangan jembatan Baja Buah7.4.(5) Pengangkutan bahan jembatan Baja Buah7.5.(1) Pemasangan Jembatan Rangka Baja Kg7.5.(2) Pengangkutan Bahan Jembatan Kg7.6.(1) Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan pemancangan Cerucuk M1

7.6.(2) Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan M1

7.6.(3) Dinding Turap Kayu dengan Pengawetan M1

7.6.(4) Dinding Turap Baja M1

7.6.(5) Dinding Turap Beton M1

7.6.(6) Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa PengawetanUkuran ……..mm M1

7.6.(7) Penyediaan Tiang Pancang Kayu Dengan PengawetanUkuran ……..mm

M1

7.6.(8)a Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mmTebal 10 mm M1

7.6.(8)b Penyediaan Tiang Pancang Baja Dia 500 mm Tebal …….. mm M1

7.6.(8)c Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter ……. mmTebal …….. mm M1

7.6.(9)a Penyediaan Tiang Pancang Baja H BeamUkuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm M1

7.6.(9)b Penyediaan Tiang Pancang Baja H BeamUkuran …. mm x …. mm x …. mm x …. mm M1

7.6.(10)a Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang PracetakUkuran 350 mm x 350 mm M1

7.6.(10)b Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang PracetakUkuran 150 mm x 150 mm M1

7.6.(11)a Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan PracetakUkuran 400 mm x 400 mm M1

7.6.(11)b Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan PracetakUkuran …. mm x …. mm M1

7.6.(12)a Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan PracetakDiameter 450 mm M1

7.6.(12)b Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan PracetakUkuran600 mm M1 615,60

7.6.(13) Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran……. mm M1

7.6.(14)a Pemancangan Tiang Pancang Baja diameter 500 mm M1

7.6.(14)b Pemancangan Tiang Pancang Baja diameter …… mm M1

7.6.(15)a Pemancangan Tiang Pancang Baja H BeamUkuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm

M1

7.6.(15)b Pemancangan Tiang Pancang Baja H BeamUkuran …. mm x …. mm x …. mm x …. mm

M1

7.6.(16)a Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang PracetakUkuran 350 mm x 350 mm

M1

7.6.(16)b Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang PracetakUkuran 150 mm x 150 mm

M1

7.6.(17)a Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan PracetakUkuran 400 mm x 400 mm M1

7.6.(17)b Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan PracetakUkuran …. mm x …. mm M1

7.6.(18)a Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan PracetakDiameter 450 mm M1

156

MataPemba-yaran


HargaSatuan

(Rupiah)

JumlahHarga

(Rupiah)a b c d e f = (d x e)

7.6.(18)b Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan PracetakUkuran 600 mm M1 615,60

7.6.(19)a Tiang Bor Beton, Diameter 800 mm M1

7.6.(19)b Tiang Bor Beton, Diameter ….. mm M1

7.6.(20) Tambahan Biaya untuk No. Mata Pembayaran 7.6.(13) s/d 7.6(18)bila Tiang Pancang dikerjakan di Tempat Yang Berair M1

7.6.(21) Tambahan Biaya untuk No. Mata Pembayaran 7.6.(19) bila TiangBor Beton dikerjakan di Tempat Yang Berair M1

7.6.(22) Pengujian Pembebanan pada Tiang dengan Diameter sampai600 mm Buah

7.6.(23) Pengujian Pembebanan pada Tiang dengan Diameter diatas 600mm Buah

7.6.(24) Tiang Uji Jenis …… ukuran …… M1

7.6.(25)a Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Ukuran / Diameter ……dengan beban hidrolik Cara Beban Siklik Buah

7.6.(25)b Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Ukuran / Diameter ……dengan beban hidrolik Cara Beban Bertahap Buah

7.6.(26)a Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Ukuran / Diameter ……dengan meja beban statis Cara Beban Siklik Buah

7.6.(26)b Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Ukuran / Diameter ……dengan meja beban statis Cara Beban Bertahap Buah

7.6.(27)a Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDA (Pile DynamicAnalysis) pada Tiang Ukuran / Diameter …… Buah

7.6.(27)b Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDLT (Pile Dynamic LoadTesting) pada Tiang Ukuran / Diameter …… Buah

7.6.(28) Pengujian Keutuhan Tiang cara Pile Integrated Test Buah7.6.(29) Cofferdam dan Pekerjaan Dewatering Ls7.7.(1) Dinding Sumuran Silinder terpasang diameter 350 cm M1

7.9.(1) Pasangan Batu M3 620,007.10.(1) Pasangan Batu Kosong yang diisi Adukan M3

7.10.(2) Pasangan Batu Kosong M3

7.10.(3)a Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis M3 1.100,007.10.(3)b Bronjong dengan kawat yang dilapisi PVC M3

7.10.(3)c Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis M3

7.11.(1)a Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug Tipe Fixed M’ 116,007.11.(1)b Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug Tipe Movable M3

7.11.(2) Expansion Joint Tipe Rubber 1 (celah 21 - 41 mm) M’7.11.(3) Expansion Joint Tipe Rubber 2 (celah 32 - 62 mm) M’7.11.(4) Expansion Joint Tipe Rubber 3 (celah 42 - 82 mm) M7.11.(5) Join Filler untuk sambungan konstruksi M1 116,007.11.(6) Expansion Joint tipe baja bersudut M’7.11.(7) Expansion Joint Tipe Modular lebar ……. M’

7.12.(1)a Perletakan Logam Tipe Fixed 150 Ton Buah7.12.(1)b Perletakan Logam Tipe Moveable 150 Ton Buah7.12.(1)c Perletakan Logam Tipe …… Buah7.12(2) Perletakan Elastomerik Alam Ukuran …mm x… mm x…. mm Buah

7.12.(3) Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 300 mm x 350 mm x 36mm Buah 32

7.12.(4) Perletakan Strip M1

7.13.(1) Sandaran (Railling) M1 288,007.14.(1) Papan Nama Jembatan Buah 2,007.15.(1) Pembongkaran Pasangan Batu M3

7.15.(2) Pembongkaran Beton M3 200,007.15.(3) Pembongkaran beton pratekan M3

7.15.(4) Pembongkaran bangunan gedung M2

7.15.(5) Pembongkaran Rangka baja M2 200,007.15.(6) Pembongkaran balok baja (steel Stringers) M1

7.15.(7) Pembongkaran lantai jembatan kayu M2

7.15.(8) Pembongkaran jembatan kayu M2

7.15.(9) Pengangkutan hasil bongkaran yang melebihi 5 Km M3/Km

157

MataPemba-yaran


HargaSatuan

(Rupiah)

JumlahHarga


7.16.(1) Deck drain Unit7.16.(2)a Pipa Drainase Baja diameter 75 mm M1

7.16.(2)b Pipa Drainase Baja diameter 100 mm M1 60,007.16.(3)a Pipa Drainase PVC diameter 75 mm M1

7.16.(3)b Pipa Drainase PVC diameter ……. mm M1

7.16.(4) Pipa Penyalur PVC M1


DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR8.1 (1) Lapis Pondasi agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor M3

8.1 (2) Lapis Pondasi agregat Kelas B untuk Pekerjaan Minor M3

8.1 (3) Agregat untuk Perkerasan tanpa penutup aspal untuk pekerjaanminor

M3

(Vol gembur)

8.1 (4) Waterbound Macadam untuk Pekerjaan Minor M3

8.1 (5) Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor M3

8.1 (6) Lasbutag atau Latasbusir untuk Pekerjaan Minor M3

8.1 (7) Penetrasi Macadam untuk Pekerjaan Minor M3

8.1 (8) Campuran Aspal Dingin untuk Pekerjaan Minor M3

8.1 (9) Residu Bitumen untuk Pekerjaan Minor Liter8.2 (1) Galian untuk Bahu Jalan dan Pekerjaan Minor Lainnya M3

8.3 (1a) Stabilisasi dengan Tanaman M2

8.3 (1b) Stabilisasi dengan Tanaman VS M1

8.3 (2) Semak/Perdu jenis …….. M2

8.3 (3) Pohon jenis …….. Buah8.4 (1) Marka Jalan Thermoplastic M2 248,328.4 (2) Marka Jalan Bukan Thermoplastic M2

8.4 (3a) Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul EngineerGrade Buah

8.4 (3b) Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul EngineerGrade Buah

8.4.(4a) Rambu Jalan Tunggal dengan permukaan Pemantul HighIntensity Grade Buah

8.4.(4b) Rambu Jalan Ganda dengan permukaan Pemantul High IntensityGrade Buah

8.4.(5) Patok Pengarah Buah 120,008.4 (6a) Patok Kilometer Buah8.4 (6b) Patok Hektometer Buah8.4 (7) Rel Pengaman M1

8.4 (8) Paku Jalan Buah8.4 (9) Mata Kucing Buah

8.4 (10a) Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi / Mountable) M1

8.4 (10b) Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang / Barrier) M1 288,008.4 (10c) Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit / Gutter) M1

8.4 (10d) Kerb Pracetak Jenis 4 (Penghalang Berparit / Barrier Gutter) T =20 cm M1

8.4 (10e) Kerb Pracetak Jenis 5 (Penghalang Berparit / Barrier Gutter) T =30 cm M1 776,00

8.4 (10f) Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan bukaan) Buah8.4 (10g) Kerb Pracetak Jenis 7a (Kerb pada Pelandaian Trotoar) Buah8.4 (10h) Kerb Pracetak Jenis 7b (Kerb pada Pelandaian Trotoar) Buah8.4 (10i) Kerb Pracetak Jenis 7c (Kerb pada Pelandaian Trotoar) Buah8.4 (11) Kerb Yang Digunakan Kembali M’8.4 (12) Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median M2

8.4 (13) Beton Pemisah Jalur (Concrette Barier) M2

8.4 (14) Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, tipe LED Buah8.4 (15) Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, tipe LED Buah

8.4 (16) Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, tipe Merkuri 250Watt Buah

158

MataPemba-yaran


HargaSatuan

(Rupiah)

JumlahHarga


8.4 (17) Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, tipe Merkuri 250Watt Buah

8.4 (18) Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, tipe Merkuri 400Watt Buah

8.4 (19) Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, tipe Merkuri 400Watt Buah

8.4 (20) Pagar pemisah pedestrian carbon steel M1

8.4 (21) Pagar pemisah pedestrian Galvanized M1

8.4 (22) Pagar pemisah pedestrian carbon steel M1

8.4 (23) Pagar pemisah pedestrian Galvanisasi M1

8.5 (1) Pengembalian Kondisi Lantai Jembatan Beton M2

8.5 (2) Pengembalian Kondisi Lantai Jembatan Kayu M2

8.5 (3) Pengembalian Kondisi Pelapisan Permukaan Baja Struktur M2


DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN9.1.(1) Mandor Jam9.1.(2) Pekerja Biasa Jam9.1.(3) Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb Jam

9.1.(4a) Dump Truck Kapasitas 3 - 4 M3 Jam9.1.(4b) Dump Truck Kapasitas 6 – 8 M3 Jam9.1.(5a) Truk bak Datar 3 – 4 M3 Jam9.1.(5b) Truk Bak Datar 6 – 8 M3 Jam9.1.(6) Tangki Air 3000 - 4500 Liter Jam9.1.(7) Bulldozer 100 – 150 PK Jam9.1.(8) Motor Grader min 100 PK Jam9.1.(9) Loader roda karet 1.0 - 1.6 M3 Jam

9.1.(10) Loader roda berantai 75 - 100 PK Jam9.1.(11) Alat penggali (Excavator) 80 – 140 PK Jam9.1.(12) Crane 10 - 15 Ton Jam9.1.(13) Penggilas Roda Besi 6 - 9 Ton Jam9.1.(14) Penggilas Bervibrasi 5 - 8 Ton Jam9.1.(15) Pemadat Bervibrasi 1.5 - 3.0 PK Jam9.1.(16) Penggilas Roda Karet 8 - 10 Ton Jam9.1.(17) Kompresor 4000 - 6500 liter/menit Jam9.1.(18) Mesin Pengaduk Beton (molen) 0.3 - 0.6 M3 Jam9.1.(19) Pompa Air 70 – 100 MM Jam9.1.(20) Jack Hammer Jam


DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN

10.1 (1) Pemeliharaan Rutin Perkerasan LS

10.1 (2) Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan LS

10.1 (3) Pemeliharaan Rutin Selokan, Saluran Air, Galian & Timbunan LS

10.1 (4) Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan LS

10.1 (5) Pemeliharaan Rutin Jembatan LS 1,00Skh-1.10.1 Pengecetan Elemen Beton Jembatan M2


159

Daftar 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: ....................1

No. Uraian Pekerjaan SatuanUkuran

Kuantitas HargaSatuan

TotalHarga2

7.2.(1c) Penyediaan Unit pracetak gelagartipe I bentang 35,8 meter

7.2(3) Baja tulangan U 32 ulir7.2.(2c) Pemasangan Unit pracetak gelagar

tipe I bentang 35,8 meter7.1.(7a) Beton mutu sedang fc’=20 MPa6.3(8a) Aspal keras7.6.(12b) Penyediaan tiang pancang beton

pratekan pracetak ukutan 600 mm

Total Daftar 3

1Cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket PekerjaanKonstruksi ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain.

2 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN(Pajak Pertambahan Nilai).

160

BAB XIVBENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat satuan kerjaPejabat Pembuat Komitmen]

Nomor : .................... ...................., …..................... 20....Lampiran : ....................

Kepada Yth.:....................di ....................

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan........................................ .................... .................... .................... .................... .. ..............

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor ....................tanggal .................... perihal .................... dengan penawaran terkoreksi sebesarRp.................... (.........dalam huruf...........)telah ditetapkan oleh PokjaULP/Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi berdasarkan suratpenetapan nomor .................... tanggal .................... dan kami menyatakan menerimahasil penetapan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) iniSaudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan danmenandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerjasetelah diterbitkannya SPPBJ. Penunjukan inidiberikan berdasarkan hasil evaluasiterhadap penawaran Saudara tersebut diatas, apabila Saudara tidak bersedia menerimapenunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang terakhir diubah denganPeraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja ....................Pejabat Pembuat Komitmen....................

[nama lengkap][jabatan]NIP. ....................

Tembusan Yth. :1. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi2. APIP K/L/D/I3. Unit Eselon 14. Unit Eselon 2………./Kepala Satuan kerja………..5. ....................[Pokja ULP]......... dst

161

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: ....................Paket Pekerjaan: ....................

Yang bertanda tangan di bawah ini:

........................................ [nama Pejabat Pembuat Komitmen]

........................................ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]

........................................[alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian .................... nomor .................... tanggal...................., bersama ini memerintahkan:

........................................[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]

........................................[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]yang dalam hal ini diwakili oleh : ....................

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikanketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup pekerjaan : ....................;

2. Tanggal mulai kerja : .................... (hari/bulan/tahun);

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama …… (.........dalam huruf...........) hari kalenderdan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal ....................(hari/bulan/tahun)

162

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyediaakan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dariNilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuaidengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

...................., …. .................... 20.....

Untuk dan atas nama ....................Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap][jabatan]NIP: ....................

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama ....................

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha][jabatan]

163

C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Sanggahan Banding dari Bank


GARANSI BANKsebagai

JAMINAN SANGGAHAN BANDINGNo. ........................................

Yang bertanda tangan dibawah ini: ........................................................................dalam jabatan selaku ....................................................... dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama .................................................. [nama bank]berkedudukan di....................................................... [alamat]

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:Nama : .......................................................[Pokja ULP]Alamat : .......................................................

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp .......................................................(terbilang ............................................................................ .............................)sebagai Jaminan Sanggahan Banding dalam mengajukan sanggahan bandinghasil pelelangan pekerjaan ……..........… dengan bentuk garansi bank, apabila:

Nama : ....................................................... [peserta pelelangan]Alamat : .......................................................

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata Sanggahan Banding yang diajukan tidak benar.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:1. Garansi Bank berlaku selama .................. (........dalam huruf..........) hari

kalender, dari tanggal .................. s.d. ..................(masa laku jaminansanggahan banding 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan sanggahanbanding)

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis denganmelampirkan Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dariPenerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelahtanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilaijaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) harikerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari PenerimaJaminan berdasar Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari

164

Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yangdiajukan Yang Dijamin tidak benar.



6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini,masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap diKantor Pengadilan Negeri ...................

Dikeluarkan di : ..................Pada tanggal : ..................

[Bank]

Materai Rp.6000,00

......................................[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan,pemegang Garansi Bankdisarankan untukmengkonfirmasi Garansi inike ……….[bank]

165

Jaminan Sanggahan Banding dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan


JAMINAN SANGGAHAN BANDING

Nomor Jaminan : …………………… Nilai : ……………………

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: …………………… [nama],……………………[alamat]sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN,dan …………………… [nama penerbit jaminan],……………………[alamat]sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagaiPENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada…………………… [nama Pokja ULP], ……………………[alamat] sebagaiPelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uangsejumlah Rp …………………… (terbilang……………………)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untukmelakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benarberkaitan dengan sanggahan banding terhadap hasil pelelangan pekerjaan................. yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama ……. (……dalam huruf………) harikalender dan efektif mulai dari tanggal …………………… sampai dengantanggal……………………[masa laku jaminan sanggahan banding 15 hari kerjasejak pengajuan sanggahan banding]

4. Jaminan ini berlaku apabila:Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN dinyatakan tidak benar.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilaijaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) harikerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dariPENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenaipengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMINtidak benar.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembalibahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supayaharta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasihutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.


Dikeluarkan di ……………………pada tanggal ……………………...

TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

...................................... ......................................

166

Jaminan Pelaksanaan dari Bank


GARANSI BANKsebagai

JAMINAN PELAKSANAANNo. ........................................

Yang bertanda tangan dibawah ini : ...................................................................dalam jabatan selaku ................................................. dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama ...............................................[nama bank]berkedudukan di................................................. [alamat]


dengan ini menyatakan akan membayar kepada:Nama : .................................................[nama PPK]Alamat : .................................................


sejumlah uang Rp .................................................(terbilang ..............................................dalam huruf..................................................)sebagai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan ............ dalam bentuk garansibank, apabila:

Nama : ................................................. [nama penyedia]Alamat : .................................................


ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggalbatas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannyakepada Penerima Jaminan berupa:a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan

baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihanyang diikuti oleh YangDijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:1. Garansi Bank berlaku selama ................. (........dalam huruf.........)

hari kalender, dari tanggal .................................. s.d. ..................................2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan

melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan palinglambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempoGaransi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

167

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilaijaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) harikerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari PenerimaJaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminanmengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidakmemenuhi kewajibannya.



6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini,masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap diKantor Pengadilan Negeri .....................

Dikeluarkan di : .....................Pada tanggal : .....................

[Bank]

Materai Rp.6000,00

......................................[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan,pemegang Garansi Bankdisarankan untukmengkonfirmasi Garansiini ke ……..[bank]

168

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan


JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : ................................... Nilai : ...................................

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: ...................................[nama],................................... [alamat]sebagai Penyedia, selanjutnya disebutTERJAMIN, dan ...................................[nama penerbit jaminan],................................... [alamat]sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagaiPENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada...................................[nama PPK], ...................................... [alamat] sebagaiPemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uangsejumlah Rp ................................... (terbilang ...................................)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untukmelakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benarbilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakanpekerjaan ................. yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar SuratPenunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINANNo. ................................... tanggal ...................................

3. Surat Jaminan ini berlaku selama …….. (……dalam huruf………) harikalender dan efektif mulai dari tanggal …………… sampai dengantanggal……………

4. Jaminan ini berlaku apabila :

a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunyadengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;

b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilaijaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) harikerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dariPENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenaipengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.


169


Dikeluarkan di ……………pada tanggal ……………

TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

………………………… …………………………

Untuk keyakinan,pemegang Jaminandisarankan untukmengkonfirmasiJaminan inike …… [Penerbit Jaminan]

170

Jaminan Uang Muka dari Bank


GARANSI BANKsebagai

JAMINAN UANG MUKANo. ........................................

Yang bertanda tangan dibawah ini: ..........................................................................dalam jabatan selaku ........................................................ dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama ........................................ [nama bank]berkedudukan di........................................ [alamat]


dengan ini menyatakan akan membayar kepada:Nama : ........................................[nama PPK]Alamat : ........................................


sejumlah uang Rp ................................................................................(terbilang ................................................................................ ................................. ..)sebagai Jaminan Uang Muka untuk pekerjaan ........... dalam bentuk garansibank, apabila:

Nama : ........................................ [nama penyedia]Alamat : ........................................


ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggalbatas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannyakepada Penerima Jaminan berupa:Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembaliUang Muka yang sudah diterima Yang Dijamin kepada Penerima Jaminansebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:1. Garansi Bank berlaku selama …………. (…….…dalam huruf……....)

hari kalender, dari tanggal …………. s.d. ………….2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan


171

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilaijaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikanYang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerjatanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminanberdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenaipengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhikewajibannya.



6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini,masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap diKantor Pengadilan Negeri …………..

Dikeluarkan di : ………….Pada tanggal : ………….

[Bank]

Materai Rp.6000,00

......................................[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan,pemegang Garansi Bankdisarankan untukmengkonfirmasi Garansiini ke ……..[bank]

172

Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan


JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : ........................................ Nilai : ..................................

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: ........................................ [nama],........................................[alamat]sebagai Penyedia, selanjutnya disebutTERJAMIN, dan ........................................ [nama penerbit jaminan],........................................[alamat]sebagai Penjamin, selanjutnya disebutsebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada......................................[nama PPK], ........................................[alamat]sebagaiPemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uangsejumlah Rp .................................................................. (terbilang................................. )

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untukmelakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benarbilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakanpekerjaan .................. yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar SuratPenunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No.................... tanggal .................................

3. Surat Jaminan ini berlaku selama …….. (............dalam huruf.................)hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ................... sampai dengantanggal........................................

4. Jaminan ini berlaku apabila :TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembalikepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayarmenurut Dokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilaijaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikanTERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpasyarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMAJAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaansanksi akibat TERJAMIN cidera janji.


173


Dikeluarkan di ..........................pada tanggal .............................

TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

...................................... ......................................

Untuk keyakinan, pemegangJaminan disarankan untukmengkonfirmasiJaminan ini ke………[Penerbit Jaminan]

174

Jaminan Pemeliharaan dari Bank


GARANSI BANKsebagai

JAMINAN PEMELIHARAANNo. ........................................

Yang bertanda tangan dibawah ini: ..........................................................................dalam jabatan selaku ................................................. dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama ........................................ [nama bank]berkedudukan di........................................ [alamat]


dengan ini menyatakan akan membayar kepada:Nama : ........................................ [nama PPK]Alamat : ........................................


sejumlah uang Rp ................................................................................(terbilang .........................................................................................................)sebagai Jaminan Pemeliharaan untuk pekerjaan ................ dalam bentuk garansibank, apabila:

Nama : ........................................ [nama penyedia]Alamat : ........................................


ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggalbatas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannyakepada Penerima Jaminan berupa:Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaansebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:1. Garansi Bank berlaku selama ….. (……dalam huruf……) hari kalender, -

dari tanggal ........................................ s.d. ........................................2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan


175

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilaijaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) harikerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari PenerimaJaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminanmengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidakmemenuhi kewajibannya.



6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini,masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap diKantor Pengadilan Negeri ..................

Dikeluarkan di : ..........................Pada tanggal : ..........................

[Bank]

Materai Rp.6000,00

......................................[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan,pemegang Garansi Bankdisarankan untukmengkonfirmasi Garansiini ke …….[bank]

176

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan


JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : ........................................ Nilai : ..............................

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: ........................................ [nama],........................................[alamat]sebagai Penyedia, selanjutnya disebutTERJAMIN, dan ........................................ [nama penerbit jaminan],........................................[alamat]sebagai Penjamin, selanjutnya disebutsebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada........................................ [nama PPK], ........................................[alamat]sebagaiPemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uangsejumlah Rp ....................................................... (terbilang........................................)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untukmelakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benarbilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakanpekerjaan ....................... yang telah dipercayakan kepadanya atas dasarSurat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMAJAMINAN No. ......................... tanggal .............................

3. Surat Jaminan ini berlaku selama …….. (........dalam huruf.........)hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ......................... sampai dengantanggal..........................

4. Jaminan ini berlaku apabila :

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaansebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilaijaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) harikerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dariPENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenaipengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.


177


Dikeluarkan di ..........................pada tanggal .............................

TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

...................................... ......................................

Untuk keyakinan, pemegangJaminan disarankan untukmengkonfirmasiJaminan inike …….[Penerbit Jaminan]

178

D. BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK

Surat Keterangan Dukungan Keuangan

[Kop Bank Penerbit Dukungan Keuangan]

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGANNo. ........................................

Yang bertanda tangan dibawah ini: ........................................................................dalam jabatan selaku ....................................................... dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama .................................................. [nama bank]berkedudukan di....................................................... [alamat]

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualifikasi pengadaanpekerjaan................................... pada ......................................dengan ini menerangkan kesediaan memberikan dukungan keuangan kepada:

Nama Perusahaan : .......................................................Alamat : .......................................................Nomor Rekening : .......................................................Nama Penanggung Jawab : .......................................................

Apabila Perusahaan tersebut diatas dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagaiPemenang, maka Bank .................. bersedia mendukung pelaksanaan pekerjaandengan dana paling kurang Rp. .................. (terbilang ..................).

Demikian Surat Keterangan Dukungan Keuangan diberikan untuk pergunakandipergunakan semestinya.

Dikeluarkan di : ..................Pada tanggal : ..................

[Bank]

Materai Rp.6000,00

......................................[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan,pemegang DukunganKeuangan Dari Bankdisarankan untukmengkonfirmasi ke……….[bank]

i

DAFTAR ISI

BAB IUMUM ....................................................................................................................... 1

BAB IIPENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI ................. 6

BAB IIIINSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) ........................................................................ 8

A. UMUM........................................................................................................................... 81. LINGKUP PEKERJAAN ...................................................................................................... 82. SUMBER DANA .............................................................................................................. 83. PESERTA......................................................................................................................... 84. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN WEWENANG

SERTA PENIPUAN ............................................................................................................ 95. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN ................................................................... 106. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI .............................................................. 117. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA.................................................................................. 12

B. DOKUMEN PENGADAAN ........................................................................................... 128. PENGAMBILAN DOKUMEN PENGADAAN........................................................................ 129. ISI DOKUMEN PENGADAAN .......................................................................................... 1210. BAHASA DOKUMEN PENGADAAN ................................................................................. 1311. PEMBERIANPENJELASAN................................................................................................ 1312. PERUBAHAN DOKUMEN PENGADAAN ........................................................................... 1513. TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN........................................... 15

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN ...................................................................... 1614. BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN ....................................................................... 1615. BAHASA PENAWARAN .................................................................................................. 1616. DOKUMEN PENAWARAN .............................................................................................. 1617. HARGA PENAWARAN.................................................................................................... 1718. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN .................................................... 1719. MASA BERLAKU PENAWARAN....................................................................................... 1820. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN ................................................................................. 1821. PAKTA INTEGRITAS ....................................................................................................... 1822. PENGISIAN DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI ..................................................................... 1823. JAMINAN PENAWARAN................................................................................................. 18

D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN ................................................................ 2024. PENYAMPULAN DAN PENANDAAN SAMPUL PENAWARAN ............................................... 2025. CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN.............................................................. 2026. BATAS AKHIR PEMASUKAN PENAWARAN....................................................................... 2127. PENAWARAN TERLAMBAT............................................................................................. 21

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN ............................................................. 2228. PEMBUKAAN PENAWARAN............................................................................................ 2229. KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN ................................................................ 2430. EVALUASI PENAWARAN ................................................................................................ 2431. EVALUASI KUALIFIKASI ................................................................................................. 3632. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI............................................................................................ 36

F. PENETAPAN PEMENANG............................................................................................. 3733. PENETAPAN PEMENANG................................................................................................ 37

ii

34. PENGUMUMAN PEMENANG .......................................................................................... 3835. SANGGAHAN................................................................................................................ 3936. SANGGAHAN BANDING ................................................................................................ 40

G. PENUNJUKAN PEMENANG PENGADAAN .................................................................. 4137. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA ........................................................................ 4138. KERAHASIAAN PROSES .................................................................................................. 42

H. PELELANGAN GAGAL .................................................................................................. 4239. PELELANGAN GAGAL .................................................................................................... 42

I. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN ............................................................................... 4440. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN .................................................................................... 44

J. PENANDATANGANAN KONTRAK .............................................................................. 4541. PENANDA-TANGANAN KONTRAK.................................................................................. 45

BAB IVLEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) ....................................................................... 47A. LINGKUP PEKERJAAN .................................................................................................... 47B. SUMBER DANA ............................................................................................................ 47C. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI .............................................................. 47D. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN DAN PENINJAUAN LAPANGAN ............ 47E. DOKUMEN PENAWARAN .............................................................................................. 48F. HARGA PENAWARAN.................................................................................................... 49G. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN .................................................... 49H. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN................................................................................. 50I. BENTUK PENAWARAN .................................................................................................. 50J. JAMINAN PENAWARAN................................................................................................. 50K. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN ....................................................................... 50L. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN.......................................................... 51M. PEMBUKAAN PENAWARAN............................................................................................ 51N. EVALUASI TEKNIS ......................................................................................................... 51O. PENETAPAN PEMENANG................................................................................................ 51P. SANGGAHAN, DAN SANGGAHAN BANDING................................................................... 52Q. JAMINAN SANGGAHAN BANDING ................................................................................. 53R. JAMINAN PELAKSANAAN............................................................................................... 53

BAB VLEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) ...................................................................... 54A. LINGKUP KUALIFIKASI .................................................................................................. 54B. PERSYARATAN KUALIFIKASI........................................................................................... 54

BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN..................................................................... 56A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO)..56B. BENTUK SURAT KUASA ........................................................................................... 58C. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)...................... 60D. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS .......................................................... 63E. BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN

DALAM NEGERI (TKDN) ......................................................................................... 64F. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR*) ....................................................... 66G. CONTOH BENTUK PRA RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KONTRAK (PRA-RK3K)............................................................................................ 67H. BENTUK ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN .................................................. 69I. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK...................................................... 70

iii

J. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN................................................................................................................................... 72

K. BENTUK PAKTA INTEGRITAS .................................................................................. 74L. BENTUK FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI ............................................................... 76

BAB VIIPETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI ............................................... 81A. DATA ADMINISTRASI ................................................................................................... 81B. IJIN USAHA .................................................................................................................. 81C. IJIN LAINNYA (APABILA DIPERSYARATKAN, YANG SESUAI DENGAN PEKERJAAN YANG

DILELANGKAN) ............................................................................................................ 81D. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA ............................................................ 81E. PENGELOLA BADAN USAHA (PENGAWAS/PENGURUS)................................................... 81F. DATA KEUANGAN ........................................................................................................ 81G. DATA PERSONIL INTI.................................................................................................... 82H. DATA PERALATAN ........................................................................................................ 82I. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN ............................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.J. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN......................................................... 82K. MODAL KERJA ............................................................................................................. 82L. KEMITRAAN/KSO........................................................................................................ 82

BAB VIIITATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI ................................................................. 83

BAB IXBENTUKRANCANGAN KONTRAK......................................................................... 86

BAB XSYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)......................................................... 94

A. KETENTUAN UMUM ................................................................................................... 941. DEFINISI ...................................................................................................................... 942. PENERAPAN.................................................................................................................. 973. BAHASA DAN HUKUM .................................................................................................. 974. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN WEWENANG

SERTA PENIPUAN .......................................................................................................... 985. ASAL MATERIAL/ BAHAN ............................................................................................. 986. KORESPONDENSI .......................................................................................................... 997. WAKIL SAH PARA PIHAK .............................................................................................. 998. PEMBUKUAN................................................................................................................ 999. PERPAJAKAN................................................................................................................. 9910. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK ........................................................................ 9911. PENGABAIAN..............................................................................................................10012. PENYEDIA MANDIRI...................................................................................................10013. KEMITRAAN/ KSO.....................................................................................................10014. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN....................................................................10015. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN TIDAK BERKEBERATAN DARI PENGAWAS PEKERJAAN 10016. PERINTAH ..................................................................................................................10117. PENEMUAN-PENEMUAN .............................................................................................10118. AKSES KE LOKASI KERJA..............................................................................................101

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK ......... 10119. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN.............................................................................101

B.1 PELAKSANAAN PEKERJAAN ............................................................................... 10220. PENYERAHAN LOKASI KERJA .......................................................................................10221. SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) ....................................................................10222. PROGRAM MUTU.......................................................................................................10323. PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) ..............................................10424. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK ................................................................104

iv

25. MOBILISASI ...............................................................................................................10426. PEMERIKSAAN BERSAMA.............................................................................................10527 PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI ....................................................................105

B.2 PENGENDALIAN WAKTU .................................................................................. 10628. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN .............................................................................10629. PERPANJANGAN WAKTU.............................................................................................10630. PENUNDAAN OLEH PENGAWAS PEKERJAAN .................................................................10631. RAPAT PEMANTAUAN .................................................................................................10732. PERINGATAN DINI......................................................................................................107

B.3 PENYELESAIAN KONTRAK................................................................................. 10733. SERAH TERIMA PEKERJAAN .........................................................................................10734. PENGAMBILALIHAN .......................................................................................................10935. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN/ PEMELIHARAAN..................................109

B.4 ADENDUM......................................................................................................... 10936. PERUBAHAN KONTRAK ...............................................................................................10937. PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN ...............................................................................10938. PERUBAHAN KUANTITAS DAN HARGA .........................................................................11039. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN .........................................................110

B.5 KEADAAN KAHAR.............................................................................................. 11140.KEADAAN KAHAR...........................................................................................................111

B.6 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK ................................................. 11241. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK ................................................................11242. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KONTRAK KRITIS .............................11343. PENINGGALAN ...........................................................................................................115

C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK ........................................................................ 11544. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK ............................................................................11545. PENGGUNAAN DOKUMEN-DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI ..............................11646. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ....................................................................................11747. PENANGGUNGAN DAN RISIKO ....................................................................................11748. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ..................................................................................11749. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN ....................................................................................11850. ASURANSI ..................................................................................................................11851. TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAWAS

PEKERJAAN.................................................................................................................11852. LAPORAN HASIL PEKERJAAN........................................................................................11953. KEPEMILIKAN DOKUMEN ...........................................................................................12054. KERJASAMA ANTARA PENYEDIA DAN SUB PENYEDIA....................................................12055. USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI KECIL ...................................................12056. PENYEDIA LAIN ..........................................................................................................12157. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA .......................................................................12158. PEMBAYARAN DENDA ................................................................................................12159. JAMINAN ...................................................................................................................121

D. PERSONIL INTI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA ............................................... 12260. PERSONIL INTI DAN/ATAU PERALATAN .......................................................................122

E. KEWAJIBAN PPK ........................................................................................................ 12361. FASILITAS...................................................................................................................123

v

62. PERISTIWA KOMPENSASI ............................................................................................123

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA .......................................................................... 12463. HARGA KONTRAK ......................................................................................................12464. PEMBAYARAN ............................................................................................................12565. HARI KERJA................................................................................................................12766. PERHITUNGAN AKHIR.................................................................................................12767. PENANGGUHAN .........................................................................................................12868. PENYESUAIAN HARGA ................................................................................................128

G. PENGAWASAN MUTU............................................................................................... 13069. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ..............................................................................13070. PENILAIAN PEKERJAAN SEMENTARA OLEH PPK.............................................................13071. CACAT MUTU............................................................................................................13072. PENGUJIAN ................................................................................................................13073. PERBAIKAN CACAT MUTU ..........................................................................................13174. KEGAGALAN KONSTRUKSI DAN KEGAGALAN BANGUNAN ............................................131

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN.................................................................................. 13275. PENYELESAIAN PERSELISIHAN ......................................................................................13276. ITIKAD BAIK ..............................................................................................................132

BAB XISYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) .................................................... 134A. KORESPONDENSI ........................................................................................................134B. WAKIL SAH PARA PIHAK ............................................................................................134C. TANGGAL BERLAKU KONTRAK ....................................................................................134D. MASA PEMELIHARAAN ...............................................................................................134E. PERBAIKAN CACAT MUTU ..........................................................................................135F. UMUR KONSTRUKSI ...................................................................................................135G. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN/PEMELIHARAAN ..................................135H. KONTRAK KRITIS........................................................................................................135I. INFORMASI ................................................................................................................137J. PEMBAYARAN TAGIHAN .............................................................................................138K. PENCAIRAN JAMINAN .................................................................................................138L. TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAWAS

PEKERJAAN.................................................................................................................138M. KEPEMILIKAN DOKUMEN ...........................................................................................138N. FASILITAS...................................................................................................................139O. PERISTIWA KOMPENSASI ............................................................................................139P. SUMBER PEMBIAYAAN................................................................................................139Q. HARGA KONTRAK ......................................................................................................139R. PEMBAYARAN UANG MUKA .......................................................................................139S. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA .......................................................................139T. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN.............................................................................139U. SERAH TERIMA SEBAGIAN PEKERJAAN .........................................................................140V. PENYESUAIAN HARGA ...............................................................................................140W. DENDA......................................................................................................................140X. USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI KECIL ...................................................140Y. PENYELESAIAN PERSELISIHAN ......................................................................................140LAMPIRAN A – SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK..............................................................142LAMPIRAN B – SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK ..............................................................143

BAB XIISPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR .................................................................. 148

BAB XIIIDAFTAR KUANTITAS DAN HARGA .................................................................. 149

vi

BAB XIVBENTUK DOKUMEN LAIN................................................................................ 160A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)...................160B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) .............................................161C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN .......................................................................163D. BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK............178

dokumen lelang penggantian jbt. ipi

Documents