dokumen pengukuran kinerja pejabat eselon ii dan iii

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

PEJABAT ESELON II DAN III

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

TAHUN 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas

dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang

kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk berikut tugas pokok dan fungsi serta

struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk :

1. TUGAS POKOK

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian.

2. F U N G S I

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian ;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang

kepegawaian;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kepegawaian

d. Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian Daerah

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk adalah

sebagai berikut :

Kepala Badan :

1. Sekretariat terdiri dari

1) Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan

2) Subbagian Umum

2. Bidang Pengadaan dan Mutasi terdiri dari

1) Subbidang Mutasi

2) Subbidang Pengadaan dan Pensiun

3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari

1) Subbidang Diklat Kepemimpinan/Kader

2) Subbidang Diklat Teknik Fungsional

4. Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pegawai terdiri dari

1) Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

2) Subbidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai

2

5. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Nganjuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk terdiri dari 13

Jabatan Struktural dan 2 jabatan fungsional yakni :

1. Eselon II = 1 orang

2. Eselon III = 4 orang

3. Eselon IV = 8 orang

4. Jabatan fungsional analis kepegawaian = 2 orang

5. Jabatan fungsional umum = 22 orang

3

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah suatu kesepakatan yang terukur antara pimpinan

dan bawahan. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan

atas kegiatan tahun yang bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja

Pejabat Eselon II Badan Kepegawaian Daerah berisi kesepakatan antara Kepala

Badan Kepegawaian Daerah dengan Bupati Nganjuk dalam mewujudkan visi dan

misi. Adapun isi perjanjian Kinerja tersebut antara lain :

B. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target

dengan realisasi masing-masing indicator sasaran. Setelah dilakukan

penghitungan akan diketahui selisih kinerja tersebut. Selanjutnya berdasarkan

selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang

tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Adapun tabel pengukuran kinerja disajikan sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

No. Sasaran Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1. Meningkatnya pelayanan

kepegawaian yang prima

Nilai SKM (76,61-88,30)

Baik

2. Meningkatnya ASN yang

professional dan kompeten.

- Persentase pegawai

yang telah mengikuti

Diklat

- Persentase

penempatan pegawai

yang sesuai

kompetensi

90,00%

90,00%

3. Meningkatnya integritas dan

perilaku aparatur yang baik.

Persentase PNS yang

mempunyai integritas tinggi

99,82%

Program Anggaran Keterangan

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Rp. 334.473.000,00 APBD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Rp. 217.599.000,00 APBD

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 20.000.000,00 APBD

4. Program Pendidikan Kedinasan Rp. 5.305.350.000,00 APBD

a. Kegiatan Pengiriman dan Fasilitasi Diklat

Teknis Fungsional Rp. 301.159.000,00 APBD

b. Pengiriman Diklat Kepemimpinan Rp. 110.000.000,00 APBD

c. Diklat Kepemimpinan Tk. III Rp. 720.000.000,00 APBD

4

d. Bimtek Penyusunan Indeks Profesional ASN Rp. 185.000.000,00 APBD

e. Diklat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Rp, 720.000.000,00 APBD

f. Diklat Latiha Dasar bagi CPNS (Latsar) Rp. 4.225.350.000,00 APBD

g. Pendidikan Akhlaq Qur’ani Rp. 75.000.000,00 APBD

5. Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur Rp. 3.512.808.000,00 APBD

a. Pembinaan Karier ASN Rp. 1.550.000.000,00 APBD

b. Seleksi Penerimaan Calon ASN Rp. 650.000.000,00 APBD

c. Penataan Sistem Kenaikan Pangkat dan

Pensiun ASN Rp. 280.000.000,00 APBD

d. Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah Rp. 437.438.000,00 APBD

e. Pemberian Penghargaan Satya Lencana

bagi ASN Rp. 30.000.000,00 APBD

f. Penyelesaian Administrasi dan Pembekalan

Calon ASN Rp. 100.000.000,00 APBD

g. Pembinaan Disiplin ASN Rp. 415.370.000,00 APBD

h. Penyusunan Formasi ASN Rp. 50.000.000,00 APBD

Pencapaian Kinerja Tahun 2019

No SASARAN INDIKATOR SASARAN

KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1.

Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang professional dan kompeten

Persentase pegawai yang telah mengikuti Diklat

90% 95,06% 105,63%

Persentase penempatan pegawai yang sesuai kompetensi

90% 89,68% 89,65%

2.

Meningkatnya pelayanan kepegawaian yang prima

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

(76,61-

88,30 (Baik)

76,95

(Baik) Baik

3.

Meningkatnya integritas dan Perilaku Aparatur yang baik

Persentase PNS yang mempunyai integritas tinggi

99,82

%

99,65% 99,83%

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran

tahun 2019 dapat dijelaskkan sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang professional dan

kompeten

Dari hasil tersebut diatas dapat digambarkan bahwa untuk

indikator persentase pegawai yang telah mengikuti Diklat

realisasi melampui target yang telah ditetapkan dengan capaian

kinerja sebesar 105,63%. Dari jumlah PNS pada tahun 2019

sebanyak 9.243 orang sejumlah 8787 telah mengikuti Diklat

teknis, fungsional dan diklat kepemimpinan, sedangkan 456

orang belum ikut diklat teknis fungsional maupun kepemimpinan

karena status kepegawaiannya masih CPNS. Untuk mendukung

indikator tersebut diatas Badan Kepegawaian Daerah melalui

5

program Pendidikan Kedinasan melaksanakan kegiatan-kegiatan

antara lain :

Kegiatan Pengiriman dan Fasilitasi Diklat Teknis Fungsional,

melalui kegiatan ini telah mengirimkan ASN untuk mengikuti

diklat teknis fungsional pada tahun 2019 sebanyak 36 orang.

Kegiatan Pengiriman Diklat Kepemimpinan, melalui kegiatan

ini telah mengirim 3 orang pejabat struktural eselon III untuk

mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III di Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Jawa Timur di

Surabaya.

Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III, dengan pola

kemitraan Pemerintah Kabupaten Nganjuk bekerjasama

dengan BPSDM Prop. Jatim menyelenggarakan Diklat

Kepemimpinan Tingkat III di Kabupaten Nganjuk dengan

tempat diklat di Hotel Wisata Karya Sawahan dengan jumlah

peserta 30 orang pejabat struktural eselon III.

Kegiatan Bimtek Penyusunan Indeks Profesionalisme ASN,

kegiatan ini untuk memberi bimbingan kepada pengelola

kepegawaian Perangkat Daerah sebanyak 55 orang dalam

menghitung indeks professionalisme ASN

Kegiatan Diklat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa,

kegiatan ini untuk memberikan peningkatan kapasitas bagi

kepala desa se Kabupaten Nganjuk sebanyak 246 orang.

Kegiatan Diklat Latihan Dasar bagi CPNS (Latsar), kegiatan

ini untuk memberikan bekal Pendidikan Dasar sebagai Calon

PNS sebanyak 316 orang dan sebagai persyaratan CPNS

untuk diangkat menjadi PNS. Diklat dilaksanakan di BPSDM

Prop. Jawa Timur, PPSDM Kemendagri di Yogyakarta,

Pusdiklatkebtke.esdm Ciracas Jakarta.

Kegiatan Pendidikan Akhlaq Qur’ani, kegiatan ini bertujuan

untuk membentuk karakter dan akhlaq qur’ani seorang

muslim bagi ASN muslim Pemkab Nganjuk yang diikuti oleh

50 orang ASN

Indikator Persentase penempatan pegawai yang sesuai

kompetensi untuk memberi gambaran bahwa penempatan

pegawai pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah sesuai

dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk mengetahui apakah ASN

tersebut penempatannya sudah sesuai dengan kompetensi

jabatannya maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Nganjuk bekerja sama dengan Kanreg II BKN, dan BKD Prop.

Jatim Surabaya mengadakan uji kompetensi. Dari 9.243 PNS

Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 sebanyak

6

6.974 orang merupakan PNS dengan jabatan fungsional dimana

penempatan PNS tersebut sudah sesuai dengan kompetensi

pendidikan yang dimiliki sedangkan 2.269 orang merupakan

PNS jabatan struktural yang penempatannya ada sebagian

belum sesuai dengan kompetensi pendidikan yang dimilikinya

sehingga perlu diadakan uji kompetensi untuk mengetahui

kompetesi masing-masing. Dari 2269 orang jabatan struktural

yang sudah mengikuti uji komptensi 484 orang dengan rincian

sebagai berikut :

NO. JENJANG JABATAN JUMLAH PEJABAT

STRUKTURAL

JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL YANG TELAH

IKUT UJI KOMPETENSI

1

Pejabat Struktural Eselon II

33 33

2

Pejabat Struktural Eselon III

174 168

3

Pejabat Struktural Eselon IV

505 84

4

Staf

1.557

199

Jumlah

2.269

484

Sehingga penghitungan indikator persentase penempatan

pegawai yang sesuai kompetensi adalah jumlah ASN yang

ditempatkan sesuai kompetensi dibagi jumlah ASN dikali 100%

adalah : 6974+484 = 7458 dibagi 9.243 x 100% = 80,68%

Uji kompetensi dilaksanakkan melalui kegiatan Pembinaan Karier

ASN.

Sasaran II : Meningkatnya pelayanan kepegawaian yang prima

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah

terdiri dari :

1. Kenaikan pangkat reguler;

2. Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS jabatan struktural;

3. Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS dalam jabatan

fungsional tertentu;

4. Kenaikan gaji berkala;

5. Pensiun mencapai batas usia pensiun;

6. Ijin belajar;

7. Tugas belajar;

8. Kartu pegawai;

7

9. Kartu istri/ kartu suami;

10. Kartu peserta taspen;

11. Satya Lencana Karya Satya;

12. Cuti tahunan;

13. Cuti besar;

14. Cuti sakit;

15. Cuti bersalin;

16. Cuti karena alasan penting;

17. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah;

18. Pendidikan dan Pelatihan;

19. Pemberian Reward and Punishment.

Dari hasil survey yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah

terhadap pelayanan kepegawaian pada Tahun 2019 mendapat

Nilai SKM 76,95 dan.berada dalam katagori Mutu Pelayanan B

dan kinerja pelayanan Baik.

Jumlah responden dalam survey kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian

Daerah sebanyak 100 orang. Unsur pelayanan yang masih

mempunyai nilai paling rendah yaitu unsur ketepatan dan

kecepatan pelayanan, dimana kecepatan waktu penyelesaian

dalam memberikan pelayanan masih dinyatakan kurang tepat

waktu. Rencana tindak lanjut Badan Kepegawaian akan

meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN BKD

dalam memberikan pelayanan sehingga dapat tepat waktu dan

sesuai prosedur.

Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran yang didukung oleh kegiatan-kegiatan

:

1. Kegiatan Jasa Surat Menyurat

2. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Sasaran III : Meningkatnya kedisiplinan dan Perilaku Aparatur

Sasaran diatas untuk menggambarkan jumlah PNS yang

mempunyai integritas tinggi dihitung dari seluruh PNS yang

tidak melanggar PP 53 Tahun 2010 dan memenuhi kewajiban

yang tertuang dalam PP 53 Tahun 2010 dan mencapai

sasaran kinerja PNS. Dari seluruh jumlah PNS yang ada

sejumah 9.243 orang pada Tahun 2019 sejumlah 9.210 orang

tidak melanggar dan memenuhi kewajiban dalam PP 53

8

Tahun 2010 dan 33 orang dinyatakan melanggar dan dijatuhi

hukuman disiplin dari tingkat ringan, sedang dan berat.

Sasaran ini dicapai melalui kegiatan : Pembinaan Disiplin PNS

dan pada tahun 2019 dilaksanakan pembinaan mental spiritual

(ESQ) dengan motivator Bapak Ary Ginanjar untuk

memberikan motivasi dan pembinaan disiplin, mental spiritual

kepada ASN agar menjadi ASN yang lebih baik.

C. REALISASI ANGGARAN

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk melaksanakan

kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) program, dengan

jumlah anggaran sebesar Rp.10.421.389.000,00 dan realisasi sebesar

Rp.7.807.294.529,00 atau sebesar 74,92 %.

diperinci sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini menyerap dana sebesar Rp. 314.701.234,00 atau 94,09%

dari Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.334.473.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini menyerap dana sebesar Rp. 196.379.929,- atau 90,25% dari

Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 217.599.000,-.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program ini menyerap dana sebesar Rp. 19.498.000,- atau 97,49% dari

Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 20.000.000,-.

Program Pendidikan Kedinasan

Program ini menyerap dana sebesar Rp.4.853.782.367,- atau 76,60% dari

Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.6.336.509.000,-.

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini menyerap dana sebesar Rp.2.422.932.999,- atau 69,97% dari

Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.3.512.808.000,-.

Scanned by CamScanner

1

BAB I

PENDAHULUAN



penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap

tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah

dibuat dan disepakati.



Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk berikut tugas pokok dan fungsi

serta struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk :

1. TUGAS KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan

tuggas di Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

2. F U N G S I

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

di bidang pendidikan dan pelatihan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan

pelatihan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Kepegawaian Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2

BAB II



Perjanjian Kinerja adalah suatu kesepakatan yang terukur antara

pimpinan dan bawahan. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja

yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan tetapi termasuk

kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun tahun

sebelumnya. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III Badan Kepegawaian

Daerah berisi kesepakatan antara Kepala Bidang Diklat Badan Kepegawaian

Daerah dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dalam mewujudkan

sasaran yang dicapai dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah.

Adapun isi perjanjian Kinerja tersebut antara lain :


KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


(1) (2) (3) (4)

1. Pendidikan Kedinasan Persentase PNS yang lulus Diklat

Struktural,

Diklat Teknis dan Diklat Fungsional

100%

Program Anggaran

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 5.005.000.000,-

B. CAPAIAN KINERJA



penghitungan akan diketahui selisih kinerja tersebut. Selanjutnya

berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna

mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang

akan datang.

3


SASARAN INDIKATOR SASARAN

KINERJA

TARGET % 2019

REALISASI % 2019

CAPAIAN %

Pendidikan

Kedinasan Persentase PNS yang

lulus Diklat

Struktural,

Diklat Teknis dan

Diklat Fungsional

100%

100%

100%


Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran

tahun 2019 dengan satu sasaran Pendidikan Kedinasan. Untuk mengukur

capaian kinerja pada sasaran tersebut, maka dilakukan pengukuran

kinerja menggunakan indikator kinerja Persentase PNS yang lulus Diklat

Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.

Dari diklat yang telah dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk

maupun peserta yang dikirim antara lain :

Pengiriman dan Fasilitasi Diklat Teknis Fungsional sebanyak 36 orang

dan peserta dinyatakan lulus semua.

Pengiriman Diklat Kepemimpinan sebanyak 3 orang dan peserta

dinyatakan lulus semua.

Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan peserta sebanyak 30 orang

dan semua peserta dinyatakan lulus semua.

Diklat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dengan peserta sebanyak

264 orang dan dinyatakan lulus semua.

Diklat Latihan Dasar bagi CPNS (Latsar) dengan peserta sebanyak

316 orang dan dinyatakan lulus semua.

Pendidikan Akhlaq Qur’ani dengan peserta sebanyak 50 orang dan

dinyatakan lulus semua,

C. CAPAIAN ANGGARAN :

Dari anggaran yang direncanakan untuk mencapai sasaran tersebut

sebesar Rp. 6.336.509.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.853.782.367,00

4

dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.482,726,633,00 yang merupakan

anggaran untuk pelaksanaan Diklat Latsar sebanyak 140 orang yang tidak

dapat terlaksana pada Tahun 2019.

1

BAB I

PENDAHULUAN











1. TUGAS POKOK KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN


penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, dan melaksanakan

tugas di bidang pengendalian dan pembinaan pegawai.

2. F U N G S I

Penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian

dan pembinaan pegawai serta data dan informasi kepegawaian;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang pengendalian dan pembinaan pegawai serta data dan informasi

kepegawaian;

penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan system

informasi pegawai;

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dan

pembinaan pegawai

pemberian izin : perkawinan dan perceraian pegawai, dan ijin pegawai

mencalonkan menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Kepala

Desa / Perangkat Desa;

merumuskan kebijakan pemberhentian sementara pegawai dari jabatan

negeri / organik, pemberhentian pegawai akibat tindak pidana;

2

pemberian pertimbangan pernyataan tewas dan uang duka tewas dan

tunjangan cacat;

pemberian pertimbangan pemeriksaan ulang kesehatan PNS;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan


3

BAB II








Daerah berisi kesepakatan antara Kepala Bidang Pengendalian dan

Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah dengan Kepala Badan

Kepegawaian Daerah dalam mewujudkan sasaran yang dicapai dalam

rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah. Adapun isi perjanjian Kinerja

tersebut antara lain :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN


(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya integritas dan perilaku aparatur yang baik

a) Persentase akurasi data ASN

b) Persentase kasus pelanggaran disiplin ASN tertangani selesai

100%

100%

No PROGRAM TARGET

1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rp. 882.808.000,-

B. CAPAIAN KINERJA




berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan

strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

4



KINERJA

TARGET % 2019

REALISASI % 2019

CAPAIAN %

Meningkatnya integritas dan perilaku aparatur yang baik

c) Persentase akurasi data ASN

d) Persentase kasus pelanggaran disiplin ASN tertangani selesai

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun

2019 dengan sasaran meningkatnya integritas dan perilaku aparatur yang baik

untuk indicator persentase akurasi data ASN pada akhir tahun 2019 tingkat

akurasi data ASN dari jumlah ASN pada awal tahun sebanyak 9.551 orang

pada akhir tahun akurasi data sebanyak 9.243 orang sedangkan selisih data

akhir tahun dikarenakan PNS yang pensiun dan mutasi.

Sedangkan untuk indicator persentase kasus pelanggaran disiplin ASN

yang tertangani selesai dari 12 kasus pelanggaran disiplin pada tahun 2019

semua sudah diproses dan mendapat surat keputusan.



sebesar Rp.882.802.000,- terealisasi sebesar Rp. 691,272.891,- 78,30% atau

sebesar 79,59%

1

BAB I

PENDAHULUAN











1. TUGAS POKOK KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI


penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, dan melaksanakan

tugas di bidang pengadaan dan mutasi.

2. F U N G S I

perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan dan mutasi;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang pengadaan dan mutasi;

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengadaan dan mutasi;

pelaksanaan koordinasi dan pertimbangan dengan TIM PAK tenaga

fungsional dalam rangka penetapan angka kredit tenaga fungsional

dalam rangka penetapan angka kredit tenaga fungsional;

pelaksanaan penyaringan calon Praja IPDN;

penyelenggaraan ujian dinas;

pelaksanaan dan pemberian pelayanan administrasi kegiatan orientasi

tugas, prajabatan CPNSD dan pengembangan SDM aparatur lainnya;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan


2

BAB II








Daerah berisi kesepakatan antara Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi

Badan Kepegawaian Daerah dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah

dalam mewujudkan sasaran yang dicapai dalam rencana strategis Badan

Kepegawaian Daerah. Adapun isi perjanjian Kinerja tersebut antara lain :


KEPALA SUB BIDANG MUTASI

No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1

Pembinaan Karier ASN

Jumlah peserta ujian dinas,

peserta pelantikan jabatan,

peserta assessment

pengisian jabatan dan

pemetaan jabatan

552 orang

2

Penataan sistem kenaikan

pangkat dan pensiun ASN

Jumlah PNS yang usul

kenaikan pangkat,

kenaikan gaji berkala

5000 orang

No PROGRAM TARGET

1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rp. 2.530.000.000,00

B. CAPAIAN KINERJA




berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna

3

mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang

akan datang.



KINERJA

TARGET % 2019

REALISASI % 2019

CAPAIAN %

Pembinaan Karier

ASN

Jumlah peserta ujian

dinas, peserta

pelantikan jabatan,

peserta assessment

pengisian jabatan

dan pemetaan

jabatan

552 orang 1.006 orang

182,24%

Penataan sistem

kenaikan pangkat

dan pensiun ASN

Jumlah PNS yang

usul kenaikan

pangkat, kenaikan

gaji berkala

5000

orang 3.890 orang

77,80%


Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun

2019 dengan sasaran Pembinaan Karier ASN dan indikator sasaran jumlah

peserta ujian dinas, peserta pelantikan jabatan, peserta assessment

pengisian jabatan dan pemetaan jabatan dengan capaian 182,24% melebihi

target yang telah ditetapkan sedangkan sasaran penataan system kenaikan

pangkat dan pensiun ASN dengan indicator jumlah PNS yang usul kenaikan,

kenaikan gaji berkala realisasi belum sesuai dengan target yang telah

ditetapkan atau tercapai 77,80% tapi secara keseluruhan sasaran ini telah

terlaksana 100%.



sebesar Rp. 2.530.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.705.397.558,- atau

sebesar 67,40%, anggaran yang tidak terserap yaitu anggaran seleksi CPNS

karena pada tahun 2019 hanya pelaksanaan pendaftaran dan kegiatan

pembekalan CPNS karena pada tahun 2019 penyelesaian PPPK menunggu

instruksi dari Pemerintah Pusat.

dokumen pengukuran kinerja pejabat eselon ii dan iii

Documents