LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Konsep dasar dan Implementasinya)
Koordinator : Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari
Desain Sampul : Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari
Penata Letak : Erlangga
Editor :
Ir. Agus Imanto
Agus Irwanti, S.Pd.
Hikmah Nur Azza, S.E., M.E.
Erlangga
Diterbitkan Oleh : Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari
Jl. Gorda No. 14A RT. 010 RW. 006 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur
Kode Pos : 13810
Telp. (021) 87784090
Fax. (021) 87783997
Email : [email protected]
Twitter : @abdullahfaton8
Instagram : Fatoni Ridwan
FB : Fathoni Doktor
ISBN : ........................................
Dicetak oleh Penerbit :
Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari
Cetakan I : 5 Oktober 2020
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohiim...
Segala Puji bagi Allah SWT, dengan mengucapkan “Alhamdulillah”, akhirnya
buku dengan judul “Lembaga Keuangan Syariah” (Konsep dasar dan Implementasinya)
berhasil dirampungkan ditengah Pandemi Covid-19 dan PSNN. Hadirnya buku ini
merupakan konsekuensi logis bagi Penulis yang ditunjuk oleh pihak Universitas
Krisnadwipayana sebagai Dosen Pengampu untuk Mata Kuliah Lembaga Keuangan
Syariah.
Tidak ada gading yang tak retak, artinya Penulis sangat menyadari adanya
kekurangan, baik pada sisi format penulisan, pemilihan kata, cara merangkai kata dan
isi dari materi buku. Untuk itu, besar harapan kami kritik dan saran guna perbaikan.
Akhirnya hanya kepada Allah SWT, Penulis berserah diri dengan harapan semoga
buku ini menjadi amal jariyah.
Jakarta, 5 Oktober 2020
Penulis
Ttd
Dr. Abdullah Fathoni, S.E., M.M.
ABSTRAKSI
Kajian komprehensif buku Lembaga Keuangan Syariah (Konsep Dasar dan
Implementasinya) dengan latar belakang niat untuk mencari ridho Allah SWT semata
melalui konsep “Rahmatan Lil Alamin” dengan harapan semoga buku ini bermanfaat
bagi para pembaca terutama mahasiswa pada Strata Sarjana dan Pasca Sarjana serta para
pengambil kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tahapan
penulisannya adalah; Pertama, melakukan riset lapangan di berbagai lembaga keuangan
syariah untuk menangkap segala problematika usaha pada sektorsyariah; Kedua, hasil
riset di lapangan dijadikan bahan diskusi di kampus guna mencari aspirasi mahasiswa di
kelas Strata Sarjana dan Pasca Sarjana; Ketiga, kemudian daftar permasalahan untuk
dicarikan solusinya; Keempat, mengumpulkan buku-buku referensi yang berkaitan
dengan pokok masalah; Kelima, membuat draft atau konsepsi kajian solusi
komprehensif; Keenam, konsepsi solusi dikaji ulang di kampus; Ketujuh, dilakukan
penulisan.
Kesimpulan besar dari penulisan buku ini adalah bahwa masih terbuka lebar
pangsa pasar atau market share ekonomi syariah, baik pada skala nasional dan
internasional. Untuk itu penguatan SDM, penguatan permodalan dan penguatan jaringan
pasar serta dukungan regulasi dari pemerintah sangat diharapkan. Dengan demikian
dapat diprediksikan bahwa ekonomi syariah yang mengedepankan kontrol kejujuran,
tolong-menolong dan demokrasi ekonomi yang bersesuaian dengan semangat Pasal 33
UUD 1945, serta terbebas dari unsur riba, gharar, maisyir, eksploitasi dan monopoli
yang merugikan masyarakat akan dapat duduk bersanding dengan konsep ekonomi
konvensional.
PUISI : LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Ketika lembayung mulai melengkung
Pertanda buah ada di kandung
Tidak ada lagi yang merudung
Tidak ada lagi yang merenung
Laksana…
Gadis belia menutup kerudung
Agar kaki tidak tersandung
Inilah ujaran mega dan mendung
Seperti terbuka lebar atap payung
Lembaga keuangan syariah menjadi penghubung
Harta yang menggunung
Kekayaan yang terselubung
Riba yang terkandung
Semua menjadi terbuka
Iinvestasi terbuka
Sukuk dan pasar modal terbuka
Lembaga keuangan syariah menjadi pembuka
Pintu kemakmuran terbuka
Baldatun…
Toyyibatun…
Wa rabbun...
Ghofur…
Aamiin… Aamiin… ya rabbal ‘Alamin
iv v
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Abstraksi ii
Puisi Lembaga Keuangan Syariah iii
Daftar Isi iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. UMUM 2
B. KELEMBAGAAN 19
C. SINTESA LEMBAGA KEUANGAN 21
BAB II SINKRONISASI ANTARA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN
EKONOMI PANCASILA 24
A. PENDAHULUAN 24
B. DASAR ARGUMENTASI 26
C. EKONOMI PANCASILA (MENGGAGAS KOMPROMI RASIONALITAS
EKONOMI INDONESIA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH) 36
D. TINJAUAN HISTORIS DAN FILOSOFIS 82
E. PERDEBATAN ALIRAN KONSEP EKONOMI 161
F. GLOBALISASI EKONOMI 186
BAB III TATA KELOLA KEUANGAN SYARIAH 230
A. UMUM 230
B. DIMENSI KELEMBAGAAN 236
C. PERSPEKTIF TATA KELOLA KEUANGAN SYARIAH 239
D. TINJAUAN HISTORIS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 244
E. PERSPEKTIF KELEMBAGAAN 255
F. TRANSAKSI YANG DILARANG PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 267
BAB IV SISTEM KEUANGAN PADA KELEMBAGAAN SYARIAH 271
A. PENDAHULUAN 272
B. ETIKA KELEMBAGAAN 276
C. PRINSIP ETIKA BISNIS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 282
D. KEUANGAN 286
E. TINJAUAN HISTORIS 292
F. CORPORATE CULTURE 294
v
i
BAB V KONSEP DASAR TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 307
A. PENDAHULUAN 308
B. MUDHARABAH 309
C. MURABAHAH 316
D. MUSYARAKAH 322
E. WADIAH 330
F. IJARAH 335
G. RAHN (GADAI) 338
H. AL-QIRADH-QARDH 342
I. WAKALAH 345
J. KAFALAH 349
BAB VI PRODUK KELEMBAGAAN 351
A. PENDAHULUAN 352
B. PASAR MODAL SYARIAH 356
C. PEGADAIAN SYARIAH 372
D. KOPERASI SYARIAH 378
E. ASURANSI SYARIAH 390
F. BAITUL MAL - WA TAMWIL 403
G. BANK SYARIAH 417
DAFTAR PUSTAKA 439
Gambar 1 : Sinergisitas 2
Gambar 2 : Histori Kelembagaan 22
Gambar 3 : Sifat Kelembagaan 25
Gambar 4 223
Gambar 5 : Ketahanan dan Kewaspadaan Sektor Pendidikan 228
Gambar 6 : Lembaga Keuangan Syariah 256
Gambar 7 : Pendekatan Regulasi 259
Gambar 8 : Etika Kelembagaan 278
Gambar 9 : Etika Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syariah 284
Gambar 10 : Fungsi Uang pada Lembaga Keuangan Syariah 288
Gambar 11 : Corporate Culture LKS (Lembaga Keuangan Syariah) 295
Gambar 12 : Sruktur Koordinasi Kegiatan Perkoperasian 390
vi
i
Lampiran 1 : Dokumentasi Karya Tulis
Lampiran 2 : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Koperasi Jasa keuangan Syariah
Lampiran 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
BAB I
PENDAHULUAN
Kesadaran para pendiri bangsa atau bapak bangsa atau “The Founding Fathers”
aspek ekonomi tercermin pada makna tersirat dan tersurat Pasal 33 UUD 1945 yang
mengandung pengertian; Pertama, Asas kekeluargaan pada kegiatan ekonomi; Kedua,
Kekuasaan negara pada cabang produksi yang vital atau menguasai hajat hidup
mayoritas; Ketiga, Negara menguasai semua kekayaan sumber daya alam; Keempat,
Orientasi semua kegiatan ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan arti
tersiratnya adalah pembangunan ekonomi berorientasi pada kemakmuran bersama,
artinya “Final Goal” semua kegiatan ekonomi bermuara pada rakyat. Dengan demikian
negara harus terlibat yang secara terstruktur melindungi kepentingan rakyat, negara
tidak boleh membiarkan rakyat dalam keadaan miskin dan tidak berdaya dalam
menghadapi kekejaman ekonomi pasar global. Sehingga semua regulasi memberikan
ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi nasional yang
diantaranya adalah pembangunan Lembaga Keuangan Syariah1.
A. UMUM.
“Civil Society”2 atau masyarakat Madani dapat diartikan sebagai bentuk
keseimbangan kehidupan yang harmonis antara pemerintah, kelompok masyarakat dan
individu, dengan demikian secara proporsional peran dan fungsi antara pemerintah,
kelompok masyarakat dan individu harus diatur sehingga tidak terjadi benturan satu
dengan yang lain, atau bahkan saling bersinergi pada hubungan mutualisma.
1 Salah satu unsur dari ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan
bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara yang
diantaranya melalui kegiatan ekonomi. Mubyarto, Ekonomi Pancasila (Yogyakarta:
LP3ES, 1987), 49
2 Masyarakat harus menjadi aktor utama untuk meningkatkan kesejahteraan
bersama. Windhu Putra, Perekonomian Indonesia, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada,
2018), 35.
Gambar 1
Sinergisitas
Keterangan Gambar 1 :
Sinergitas antara pemerintah, kelompok masyarakat dan individu harus dibangun
secara harmonis dan terstruktur, sehingga secara empiris membuka peluang
kemandirian dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bentuk hubungan tersebut dalam
Gambar 1 tercermin sebagai berikut :
a. Kesepahaman antara pemerintah dan kelompok masyarakat tercermin pada
penghormatan hukum adat dan kearifan lokal.
b. Bentuk keharmonisan antara pemerintah dan individu tercermin pada
perlindungan hak pribadi dan hak individu untuk mengembangkan diri serta hak
pemerintah untuk memungut pajak retribusi dan lain-lain.
c. Kegiatan gotong royong atau acara adat dan ritual keagamaan adalah salah
satu bentuk kerjasama harmonis antara individu dan kelompok masyarakat3.
d. Peringatan HUT Kemerdekaan 17 Agustus dan atau kegiatan
penanggulangan bencana alam adalah salah satu contoh harmonisasi kesadaran
antara pemerintah, kelompok masyarakat dan individu.
3 Hasil-hasil pembangunan ekonomi masyarakat selaras dengan prinsip-prinsip bank
syariah dan etika bisnis syariah seperti prinsip kesetaraan (equality), keadilan (fairness)
dan keterbukaan (transparency) kemitraan yang saling menguntungkan dengan
meninggalkan praktik riba, gharar, maisyir dan hal-hal yang haram lainnya. Abdullah
Fathoni, Etika Bisnis Syariah (Jakarta : yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari, 2018),
19.
Pemerintah Kelompok
Masyarakat
Individu
A
B C D
Dengan demikian harus dibuat regulasi dalam bentuk undang-undang sebagai
konsensus bersama yang merupakan refleksi kepentingan antara pemerintah, kelompok
masyarakat dan individu.
Pemahaman “Civil Society” pada negara Republik maka memposisikan rakyat
sebagai pemegang kedaulatan, sehingga negara dalam hal ini pejabat pemerintah dan
masyarakat harus memahami hal-hal sebagai berikut :
a. Negara adalah kelompok otonom masyarakat yang menjaga dan mengatur
untuk terlaksananya konstitusi dengan baik pada teritorial tertentu untuk mencapai
tujuan bersama yang telah disepakati sebelumnya dan secara harmonis dapat
terlaksana4.
b. Negara menjamin kebebasan masyarakat untuk saling berinteraksi dan
berorientasi serta terhindarkan diri dari praktik kekerasan dan pemaksaaan,
sehingga setiap perbedaan dapat diselesaikan atas dasar pendekatan kesadaran
persuasif, harmonis dan mencerdaskan.
c. Negara harus menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dengan
berdasarakan prinsip keadilan sosial.
d. Negara wajib :
1. Memberikan perlindungan lahir dan batin kepada semua warga negara.
2. Menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan lainnya.
3. Menjaga keteraturan komunikasi sosial.
4. Menjamin kebebasan beragama, berkeyakinan serta kebebasan berkreasi
dan mengeluarkan pendapat sejauh tidak melanggar etika moral dan tidak
melanggar kebebasan orang lain.
5. Menjamin kesejahteraan sosial dengan sistem pendistribusian yang adil.
6. Menjaga dan menjamin ketiadaan ketimpangan sosial.
4 Kebijakan untuk mencapai sasaran atau target tertentu yang di antaranya adalah
kesejahteraan merupakan rangkaian tindakan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan
oleh berbagai pihak, baik secara individu, sekelompok individu, masyarakat atau
pemerintah untuk menghadapi tantangan atau menggunakan peluang pada kondisi
tertentu. Purnomo Yusgiantoro, Ekonomi Pertahanan, (Jakarta : Gramdia Pustaka
Utama, 2014), 275.
e. Negara dapat melakukan pemaksaan secara hukum apabila pendekatan
dengan jalan musyawarah gagal dilakukan.
f. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Institutional Ekonomics atau ekonomi kelembagaan secara umum dapat difahami
bahwa kegiatan ekonomi masyarakat tidak bekerja di ruang hampa yang hanya
berdasarkan variabel untung dan rugi tetapi dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu
aspek sosial, budaya, hukum, politik, teritorial, lingkungan dan lain sebagainya.
Informasi asimetris adalah salah satu alasan penting lembaga keuangan berperan aktif
untuk melakukan sosialisasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter kepada masyarakat
secara luas dan masif, sehingga terjadi keseimbangan informasi pada semua pelaku
pasar, akan tetapi yang menjadi kendala adalah perbedaan tingkat intelektual dan
kecerdasan antar pelaku ekonomi. Pada posisi inilah pentingnya peran pemerintah untuk
melindungi semua lapisan masyarakat, sehingga terhindar adanya praktik negatif, yaitu
yang kaya modal dapat memperdayakan yang miskin atau yang pintar mengalahkan
pihak yang tidak pintar atau yang mayoritas mengalahkan yang minoritas. Peran
ekonomi kelembagaan dapat mengatur keseimbangan pasar serta dapat menjaga
stabilitas ekonomi pada tingkat equilibrium yang dinamis tetapi juga harmonis5.
Meskipun untuk mencapai kondisi equilibrium seperti ini tidak gampang akan
tetapi paling tidak ada upaya mitigasi risiko6.
5 Diperlukan non pasar untuk melindungi agar pasar kita terjebak dalam kegagalan
yang tidak berujung dengan cara melakukan tata kelola kelembagaan secara baik, pada
tataran makro (institutional environment). Fungsi kelembagaan merupakan seperangkat
aturan politik, sosial dan legal. Adapun pada tataran mikro (institutions of governance)
yang mengatur tata kelola antar unit ekonomi. Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Kelembagaan, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), xi – Kata Pengantar.
6 Titik keseimbangan atau equilibrium adalah sebuah keniscayaan apabila seseorang
mampu menjaga antara kepentingan jasmani dan rohani, orientasi dunia dan akhirat.
Ekonomi Islam dibangun atas dasar ajaran Islam yang bersandarkan pada Al-Qur’an
dan Hadist. Islam adalah sistem kehidupan atau “way of life” yang diantaranya
mengatur tentang ekonomi. Kerjasama bank Indonesia dan UII Yogyakarta, Ekonomi
Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 13.
Transaction Cost Economics atau ekonomi biaya transaksi untuk mengukur tingkat
efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat. Analisis empiris akademis memposisikan biaya
transaksi tersebut bersifat temporer atau konsuitis, akan tetapi riset kajian tersebut
sangat penting sebagai acuan sementara atau paling tidak ada gambaran bagi para
akademisi dan praktisi yang terkait biaya-biaya sebagai bahan kajian kelembagaan
terhadap transaksi ekonomi secara komprehensif. Adapun variabelnya antara lain terdiri
dari :
1. Opportunity Cost.
2. Information Cost.
3. Entertainment Cost.
4. Lobby atau Approach Cost.
5. Family Cost.
6. Communication atau Decision Making Cost.
7. Pajak preman.
8. Pungutan daerah.
9. Biaya administrasi.
10. Biaya pencairan per termin.
11. Aparat daerah.
12. Biaya di jalan-perjalanan.
13. LSM.
14. Kontribusi acara tertentu (acara adat, ulang tahun daerah, kegiatan agama,
dan lain-lain).
15. THR, Natal dan Tahun Baru.
16. Biaya pertemuan.
17. Kontribusi bencana alam.
18. Dana Komando.
Total biaya transaksi diperkirakan antara 23% sampai dengan 60% dari nilai
proyek. Cara berfikir para pelaku bisnis adalah semua biaya transaksi akan dibebankan
pada kualitas proyek, sehingga cukup beralasan kualitas proyek akan menurun. Hal ini
menjadi umum karena tidak ada proses tender proyek itu gratisan atau dengan logika
sederhana “semua pihak perlu makan”7.
Ad.1. Opportunity Cost. Secara umum dapat dimaknai sebagai kesempatan atau
peluang yang sebagai akibat dari satu pilihan yang lain. Opsi pilihan tersebut ada karena
sumber daya ekonomi bersifat terbatas, sehingga pilihannya pada skala prioritas.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pimpinan perusahaan atau pihak pengambil
keputusan memilih proyek yang menguntungkan atau impas karena berharap untuk
mendapatkan menang tender pada proyek yang akan datang, sehingga secara
kelembagaan cara berfikir yang digunakan adalah cara berfikir kumulatif pada rentang
waktu tertentu. Risiko pilihan secara ekonomi dapat difahami sebagai suatu hal
kewajaran apabila mengandung unsur; nilai harga yang wajar atau reasonable,
berpontensi menguntungkan atau profitable dan tidak ada kesepakatan negatif atau
curang, Dengan demikian semua transaksi bisnis harus terhindar dari praktik riba,
gharar dan maisyir.
Ad.2. Information Cost. Adalah akumulasi dari semua biaya untuk memperoleh
semua informasi termasuk semua dokumen yang diperlukan agar menang tender.
Informasi asimetris sering menjadi penyebab gagal tender, untuk itu para pelaku
ekonomi berusaha dengan cara apapun dan tidak jarang menggunakan agen rahasia
untuk memperoleh informasi yang diperlukan, Perjalanan panjang untuk mendapatkan
informasi adalah perjalanan biaya tersebut dibebankan pada biaya proyek. Pada
umumnya pemenang tender adalah pihak yang menguasai informasi dengan baik dan
mereka yang memperoleh bocoran informasi tersebut adalah mereka yang mempunyai
jalur komunikasi khusus pada para pejabat atau staf pejabat ynag memiliki kewenangan
7 Ekonomi biaya tinggi adalah suatu bentuk kegagalan institusi politik-ekonomi
suatu negara. Episode sejarah atau bangsa ibarat sebilah pedang bermata dua yang dapat
berdampak positif atau negatif pada tingkat perekonomian yang membawa pada
kemakmuran atau sebaliknya. Pemahaman terhadap alur sejarah maka akan membuka
mata untuk menyusun teori yang komprehensif tentang kesenjangan. Daron Acemoglu –
James A. Robinson, Mengapa Negara Gagal, (Jakarta : PT. Alex Media Komputindo,
2015), 109.
pada proyek tersebut, terutama pada proyek pemerintah, sehingga lembaga keuangan
pembiayaan harus cerdas dalam menganalisis nilai proyek yang wajar8.
Ad.3. Entertainment Cost. Adalah biaya yang timbul akibat kegiatan
penghiburan yang bersifat subyektif. Kegiatan penghiburan ini biasanya dilakukan
antara para pejabat dan staf yang mempunyai ikatan langsung dalam pengambilan
keputusan pemenang tender dan para kandidat atau kontraktor calon pemenang tender.
Kegiatan tersebut meliputi kegiatan penghibuan di cafe, tempat karaoke, musik, olah
raga, perjalanan wisata, salon, bahkan sampai pada tempat-tempat hiburan kemaksiatan
atau gratifikasi lawan jenis. Kegiatan ini sangat menguras tenaga, waktu dan uang guna
menyenangkan para pengambil keputusan proyek, bahkan pada fungsi kontrol kualitas
proyek atau kegiatan pengawasan keirjenan para pejabat yang turun langsung ke
lapangan mendapatkan layanan entertainment secara penuh dengan harapan agar
pengerjaan atau pelaksanaan proyek berjalan lancar tanpa teguran. Padahal secara
agama kegiatan ini sangat dilarang, sebagaimana Firman Allah SWT dala Al-Qur’an
Surat Al-Hadiid (57) Ayat 20 :
د كمثل غيث ثر في ٱلمو وتكاكم بين ٱعلموا أنما ٱلحيوة ٱلدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر ۥ ثم ل وٱلول أعجب ٱلكفار نباته
ا وفي ٱلخرة عذاب شديد ما ثم يكون حط ور م غفرة وم يهيج فترىه مصفر ن وما ٱلحيوة ن ٱلل ع ٱلدني ضو ا إل مت
٢٠ٱلغرور
Artinya : 20. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah
permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu
serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-
tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan
kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab
8 Salam tempel atau komisi amplop pada waktu tertentu untuk memperoleh
informasi proyek adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh pelaku ekonomi, kondisi
ini hampir menjadi kebiasaan atau tradisi atau sudah menjadi budaya bisnis, sehingga
dapat dikatakan bahwa akulturasi dan asimilasi budaya merupakan suatu keniscayaan.
Amin Abdullah pada Ensiklopedi Dunia Islam, Pemikiran dan Peradaban, (Jakarta :
PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 15.
yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak
lain hanyalah kesenangan yang menipu.
Ad.4. Lobby atau Approach Cost. Adalah kgiatan pendekatan pada para pejabat
pengambil keputusan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara
materi. Kegiatan ini sengaja dilakukan oleh pelaku bisnis dalam mengantisipasi para
pesaing9. Pendekatan para pembisnis kepada para pejabat pengabil keputusan sangat
dimungkinkan dan wajar dilakukan apabila dalam konteks persahabatan dan
silahturahmi, akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan
pendekatan tersebut dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan, sehingga para
pejabat yang berhubungan langsung dengan proyek berperilaku tidak objektif dan tidak
adil dalam menentukan pihak pemenang tender atau pihak pelaksana pekerjaan. Kondisi
ini sangat bertentangan dengan ajaran agama, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam
Surat Al-Maa’idah (5) Ayat 8 :
شهداء بٱلقسط مين لل أيها ٱلذين ءامنوا كونوا قو ان ق كم شن جرمن ي ل و ي تعدلوا ٱعدلوا هو أقرب للتقوى وم على أل
خبير بما تعملون إن ٱلل ٨وٱتقوا ٱلل
Artinya : 8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak
adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
A.d.5. Family Cost. Tidak jarang kegiatan bisnis birokrasi para pejabat
pengambil keputusan melibatkan anggota keluarganya, yaitu istri, anak, saudara dan
lain sebagianya. Praktik seperti ini hanya sebagai alibi agar tidak kelihatan menyolok
kasat mata dan sembunyi dari pantauan masyarakat, media dan dari jeratan hukum.
9 The cross-parry atau tangkisan silang dapat digunakan oleh pelaku bisnis dalam
rangka memenangkan persaingan. Strategi bersaing ini sering digunakan oleh
perusahaan yang mempunyai lini produk yang bervariasi dan antar daerah. Dengan
demikian harus mempunyai variasi SDM yang unggul serta didukung oleh teknologi
jaringan informasi yang kuat. Michael E. Porter – Agus Maulana, Strategi Bersaing,
(Jakarta : Erlangga, 1980), 75.
Komunikasi tidak langsung antar kepentingan melalui keluarga terkadang sangat efektif
dengan tidak melibatkan secara langsung pejabat tertentu.Pemberian upeti atau uang
suap dapat berupa hadiah ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, acara
syukuran atau acara lain yang diciptakan untuk memperoleh akses bisnis. Gratifikasi
tersembunyi dibalik kepentingan keluarga sangat sering terjadi pada aparat birokrasi
pemerintah dengan para pengusaha dengan harapan untuk memperlancar bisnis.
Terkadang dari sisi pejabat yang bersih anti suap dan tidak dapat didekati oleh
pengusaha sehingga para penguasa mencari jalan pintas mendekati keluarga dari pejabat
tersebut. Dinamika bisnis seperti ini menjadi budaya yang sangat susah dihilangkan
karena alasan kepentingan. Hal ini menjadi tantangan berat bagi para pelaku bisnis
syariah10.
A.d.6. Communication atau Decision Making Cost. Adalah kegiatan komunikasi
langsung antara pejabat pengambil keputusan dan pengusaha yang biasanya dilakukan
di Hotel Bintang Lima dengan acara makan malam bersama atau acara lain yang
disepakati. Kegiatan ini cukup menguras dana perusahaan, tetapi bagi pengusaha, hal ini
tidak ada pilihan demi untuk mendapatkan pekerjaan dan demi kelangsungan hidup
perusahaan dan anehnya kegiatan ini dilakukan hanya sekedar pendekatan dan belum
ada jaminan menang tender. Komunikasi rutin antara pengusaha dan decision maker
adalah budaya organisasi yang sudah berlangsung lama sejak adanya proyek itu
sendiri11. Artinya tidak ada proyek tanpa adanya fee pejabat dalam bentuk apapun.
10 Idealnya “family cost” berubah menjadi “family business”. Di beberapa negara
perusahaan keluarga mempunyai kontribusi yang signifikan bagi pendapatan negara. Di
Amerika Serikat saat ini terdapat 24 juta perusahaan keluarga, 90% dari 15 juta
perusahaan besar adalah keluarga. Sepertiga dari 500 perusahaan kaya di Amerika Serikat dikendalikan oleh perusahaan keluarga, 40% dari GNP dan 59% dari GDP USA
diperoleh dari perusahaan keluarga. A.B. Susanto, dkk., Family Business, (Jakarta :
Divisi penerbitan The Jakarta Consulting Group, 2008), 3. 11 Seluruh kegiatan proyek yang dimulai dengan mekanisme dan prosedur, baik yang
formal dan non formal adalah kegiatan yang berkorelasi dengan biaya yang seharusnya
mempunyai standar atau estimasi biaya yang akurat. Sehingga nantinya antara
pendapatan dan biaya mempunyai selisih positif, artinya perusahaan secara akumulasi
Meskipun banyak terjadi OTT atau Operasi Tangkap Tangan oleh KPK atau Komisi
Pemberantasan Korupsi tetapi praktik risalah atau suap tidak berhenti bahkan bertambah
meriah dengan banyak ASN atau Aparat Sipil Negara yang terlibat baik dari unsur
eksekutif, legislatif dan yudikatif.
A.d.7. Pajak Preman. Penurunan tingkat pendapatan masyarakat dan penurunan
lowongan kesempatan lapangan pekerjaan serta bertambahnya PHK dan bertambahnya
angka kemiskinan maka akan melahirkan angka pengangguran di berbagai daerah.
Risidu tenaga kerja di usia muda inilah yang melahirkan “Pajak Preman”. Artinya status
preman adalah dampak dari kegagalan sistem dan struktur ekonomi yang berimbas pada
beban para pengusaha. Pungutan liar di lokasi proyek dan di lokasi pertambangan resmi
akan menjadi proyek preman guna memeras para pengusaha dengan dalih perawatan
lingkungan atau dengan alasan apapun. Alasan dan latar belakang serta jenis gangguan
dan ancaman para preman di berbagai daerah sangat berbeda dan beragam. Akan tetapi
apapun alasannya akan menjadi tambahan biaya atau cost dari kegiatan bisnis. Pajak
preman ini sering bersifat liar dan tidak standar, sehingga sangat membingungkan
apabila diangarkan tersendiri atau unpredictable. Dan semestinya sebagai negara hukum
maka pajak preman ini harus dapat ditiadakana oleh aparat di daerah tersebut.
A.d.8. Pungutan Daerah. Adalah bentuk biaya retribusi resmi daerah yang diatur
oleh Perda dan pungutan daerah tidak resmi oleh aparat daerah akan menjadi beban para
pelaku ekonomi, terutama pada teritorial yang rawan atau di daerah operasi. Praktik
pungutan daerah yang tidak resmi sangat susah untuk dihilangkan karena para
pelakunya adalah aparat itu sendiri atau para pemuda kampung yang di-back up oleh
aparat setempat. Pungutan seperti ini akan menjadi “benalu” pada pembangunan daerah
yang menghambat laju pembangunan daerah apapun alasannya harus ada upaya untuk
meminimalis praktik pungutan liar di daerah12.
untung. Hamdan Dimyati – Kadar Nurjaman, Manajemen Proyek, (Bandung : CV.
Pustaka Setio, 2014), 5. 12 Secara regulasi seharusnya tata kelola keuangan sudah diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
A.d.9. Biaya Administrasi. Adalah biaya semua komponen kelengkapan
administrasi perijinan mulai dari persiapan lelang pekerjaan sampai pada tahap
pelaksanaan proyek merupakan pekerjaan yang menyita perhatian dan menyita waktu
yang melelahkan, terkadang prosedur birokrasi yang berbelit, tumpang tindih dan amat
sulit untuk bertemu dengan petugas yang berwenang dan tidak jarang berujung pada
pengeluaran dana birokrasi yang tidak jelas jumlahnya.
A.d.10. Biaya Pencairan-per termin. Komponen biaya ini termasuk biaya teknis
pada saat pencairan dana yang terkadang dipersulit oleh petugas staf yang menjalankan
prosedur pencairan dana yang menjadi hak pelaksana proyek. Pada pos pembiayaan ini
sering disebut “Uang Pelicin”. Kondisi seperti ini sering terjadi pada proyek
pemerintah, dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada perbankan syariah.
A.d.11. Aparat Daerah. Nuansa otonomi daerah mengundang berdirinya raja-raja
kecil di daerah yang didominasi oleh aparat daerah. Kekuasaan mereka seperti bayangan
yang tidak termonitor oleh aparat di Pusat. Kekuasaan para pengusaha Pusat yang
bermain di daerah akan bersentuhan dengan aparat daerah laksana raja. Sehingga demi
pertimbangan kelancaran pelaksanaan proyek di lapangan, maka pengusaha atau
kontraktor pelaksana proyek di daerah mengeluarkan tambahan biaya akomodasi aparat
daerah tersebut13.
A.d.12. Biaya di Jalan-Perjalanan. Oknum aparat nakal di jalan arteri atau jalan
Tol menjadi penghambat sarana transportasi dan mobilitas arus barang keluar-masuk
Pusat Dan Pemerintah Daerah pada Pasal 2 dikatakan bahwa perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang
menyeluruh dalam rangka pendnaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi
dan tugas pembantuan. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia), 11 13 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
dikatakan bahwa daerah dibentuk berdasarkan potensi pertimbangan kemampuan
ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk dan luas
daerah. Hubungan antar daerah bukan berdasarkan hierarki, sehingga antar daerah
berdiri sendiri. Dengan demikian tidak selayaknya jika ada pungutan di daerah melebihi
dari yang ditetapkan melalui regulasi yang sudah ada. (Jakarta : CV. Tamita Utama,
1999), 5.
proyek, sehingga untuk memperlancar kegiatan transportasi, pengusaha harus
mengeluarkan dana guna meredam oknum aparat nakal dan preman jalanan. Besaran
biaya di jalan-perjalanan tidak terukur, apalagi bila dihitung dengan biaya
keterlambatan pengiriman barang sehingga dapat berakibat keterlambatan waktu
penyelesaian proyek yang berdampak pada “Denda Keterlambatan” penyelesaian
proyek. Para pengusaha transportasi tidak berdaya melawan kekuasaan oknum aparat
nakal di jalan dan preman jalanan. Kondisi inilah yang menyebabkan “Ekonomi biaya
tinggi” atau ekonomi tidak efisien. Persoalan yang utama adalah kondisi mental dan
karakter oknum aparat yang tidak baik. Pada titik inilah secara akademis dapat difahami
bahwa permasalahan mental, karakter dan etika dapat langsung bersentuhan dengan
peristiwa ekonomi dengan dapat dikatakan bahwa “Budaya Bangsa” dan mencerdaskan
kehidupan bangsa adalah proses yang belum selesai dan menjadi tanggung jawab
bersama.
A.d.13. Biaya LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Terkadang ada
kerjasama antara LSM di daerah dengan aparat daerah. LSM peliharaan aparat membuat
surat resmi dan terkadang surat kaleng kepada aparat daerah berupa surat pengaduan
atau surat keberatan atas tertanggungnya masyarakat karena pelaksanaan proyek,
kemudian aparat daerah membuat surat teguran pada kontraktor pelaksana proyek
bahkan aparat tersebut dapat menghentikan sementara pekerjaan proyek yang berujung
pada “Uang Damai”. LSM semacam ini sengaja dipelihara oleh aparat daerah sebagai
alat tekan pada pengusaha. Kerjasama harmonis antara LSM daerah dan aparat daerah
akan menjadi beban para pengusaha, hal ini akan berdampak pada meningkatnya biaya
atau “Operational Cost”. Kondisi seperti ini bisa berujung pada permasalahan hukum
yang harus diselesaikan lewat jalur pengadilan dan sudah menjadi rahasia umum bahwa
tidak ada mekanisme jalur hukum itu yang gratisan. Artinya semua prosedur hukum
mengandung biaya. Ada pertanyaan besar yang timbul, darimana sumber biaya tersebut
dibebankan? Maka jawabnya adalah dari biaya proyek secara akumulatif14.
14 Dampak negatif dari otonomi daerah adalah menciptakan raja-raja kecil di daerah
serta membuka ruang gerak yang luas bagi oknum aparat atau LSM yang nakal.
A.d.14. Kontribusi Acara Tertentu (Acara Adat, Ulang Tahun daerah, Kegiatan
Agama, dan lain-lain). Kontraktor pelaksana proyek atau pengusaha daerah akan
mendapat beban biaya tambahan berupa kontribusi finansial pada acara adat di daerah
atau acara ulang tahun daerah atau acara kegiatan agama tertentu atau bahkan pada
acara ulang tahun satuan-satuan organik di daerah. Para pelaku ekonomi di daerah tidak
mampu menghindar dari kontribusi biaya acara tersebut dengan alasan biaya sosial atau
biaya pengalangan opini atau apapun namanya tetapi yang jelas ada biaya tambahan.
Biaya kontribusi tergolong biaya tidak resmi karena pajak daerah harus juga dibayarkan.
Maka akan terjadi perdebatan pemikiran tentang kualitas proyek, apabila biaya tak
terduga melonjak tinggi kemudian akan timbul pertanyaan, pihak mana yang dirugikan
apabila bangunan atau proyek tersebut adalah bangunan rumah susun atau bangunan
gedung sekolah atau proyek infra struktur? Maka jawabannya adalah Cuma satu, yang
dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Kondisi ini tidak disadari oleh aparat di daerah.
A.d.15. Biaya THR, Natal dan Tahun Baru. Perusahaan daerah dan para
pengusaha di daerah sangat maklum adanya biaya THR, Natal dan Tahun Baru.
Meskipun biaya tersebut besarannya tidak menentu dengan catatan masih dalam batas
kewajaran yang dapat ditoleransi. Akan tetapi bila biaya tersebut sangat besar, maka
akan menjadi beban yang memberatkan. Pos pengeluaran ini biasanya sudah diantisipasi
oleh para pelaku ekonomi di daearah karena pengalaman empiris yang berulang setiap
tahun.
A.d.16. Biaya Pertemanan. Adalah bentuk biaya sebagai akibat pergaulan antara
pengusaha dan aparat di daerah, meskipun aparat tersebut tidak ada hubungan langsung
dengan proyek dan tidak berkorelasi dengan proses pengambilan keputusan. Biaya
pertemanan ini bersifat tidak mengikat dan sangat tergantung dengan pribadi pengusaha
atau pelaku ekonomi itu sendiri. Akan tetapi apapun kondisinya dan apapun alasannya
Pemikiran idealnya dalam tataran yang aplikatif, desentralisasi fiskal dapat mewujudkan
pemberian transfer dana langsung dari pemerintah pusat sehingga akan berdampak
positif permintaan uang di daerah. Mardiasmo (Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan), Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi 2005-2008 pada judul
buku Era Baru Kebijakan Fiskal, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2009), 566.
dan apapun kegiatannya tetap menjadi beban biaya proyek. Sehingga para pengusaha
dapat melakukan pertimbangan secara subyektif tentang berapa biaya pertemanan yang
harus dikeluarkan15.
A.d.17. Kontribusi Bencana Alam. Adalah biaya sosial diluar dugaan, akan tetapi
jenis biaya ini tetap dikeluarkan dalam batas tertentu. Terkadang biaya ini digolongkan
pada biaya “Force Majeure”. Apapun jenis biaya ini tetap menjadi beban perusahaan
terkecuali apabila secara pribadi pengusaha atau para pelaku bisnis mengeluarkan dana
tersebut dari kekayaan pribadi. Kepedulian perusahaan atau secara pribadi terhadap
korban musibah bencana alam akan menjadi catatan tersendiri di hati masyarakat.
Sehingga pada kondisi tertentu masyarakan akan menjadi pagar hidup atau pelindung
bagi perusahaan, karena setiap perbuatan baik itu pasti berbuah manis. Sebagaimana
Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Israa’ (17) Ayat 7 :
وا و س ة لي ٱلخر عد إن أحسنتم أحسنتم لنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء و ل جوهكم وليدخلوا ٱلمسجد كما دخلوه أو
ة وليتب روا ما علوا تتبيرا ٧مر
Artinya : 7. Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan
jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang
saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk
menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana
musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-
habisnya apa saja yang mereka kuasai.
A.d.18. Dana Komando16. Konon pada saat Orde baru, dana komando pada
proyek pemerintah diseputaran 23% atau lebih. Penggunaan dana komando tersebut
15 Komunikasi sosial antara pelaku bisnis dan para pejabat LSM di lokasi proyek
adalah bagian integral dari sejenis kontrak sosial sebagai konsekuensi logis. Kontrak sosial adalah segala atribut yang melekat pada figur dan status seseorang yang secara
tertulis dan tidak berdampak pada biaya pertemanan yang dikemas dengan bahasa
halusnya adalah “silaturrahmi”. The Ford Foundation, Filantropi Islam dan Keadilan
Sosial, (Jakarta : CSRC, 2006), 23. 16 Jika kontribusi pelaku ekonomi kepada pejabat tertentu merupakan dana komando
dapat digolongkan pada jenis gratifikasi, maka akan termasuk pada Pasal 12.B Undang-
Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang
tergantung kebijakan atau perintah komando dari pimpinan tertinggi organisasi tertentu,
kemudian disinyalir banyak tumpangan kepentingan dari satuan bawah. Sehingga
besaran dana komando tersebut bisa melonjak sampai dengan 60% dari total biaya
proyek, sehingga berdampak pada penurunan kualitas pekerjaan dan berdampak pada
meningkatnya kecelakaan kerja. Dampak negatif tersebut secara bertahap menurut
perjalanan waktu disadari oleh pengambil keputusan, sehingga dikurangi seminimal
mungkin, bahkan pada organisasi tertentu dihilangkan sama sekali. Akan tetapi hingga
saat ini side efek dari adanya dana komando tersebut sangat dirasakan dampakya
sehingga berpengaruh terhadap kualitas barang atau kualitas proyek yang telah
dianggarkan. Naik turunnya jumlah dana komando sangat ditentukan oleh pejabat pucuk
pimpinan pada organisasi induk atau unit organisasi tingkat pelaksana. Akan tetapi
kondisi ini tidak bersifat permanen, pasang surut tergantung kebijakan komando atas
dan untuk saat ini cenderung menurun bahkan ditiadakan.
B. KELEMBAGAAN17.
Secara umum pemahaman tentang kelembagaan dapat dimaknai menjadi 3 bidang
pembahasan, yaitu :
1. Lembaga sebagai tempat atau wadah yang menampung segala kegiatan dan
mengikat secara hukum dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Lembaga sebagai pusat kegiatan antar kepentingan dan menyatukannya pada
satu tujuan tertentu dengan proseur atau tahapan kegiatan yang diatur oleh
peraturan perundang-undangan.
mengatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Komisi Pemberantasan Korupsi-KPK, Memahami Untuk
Membasmi, (Jakarta : KPK, 2006), 79. 17 Corporate Culture merupakan salah satu ilar utama pada kelembagaan lembaga
keuangan syariah yang berakar pada budaya perilaku dan etika bisnis dengan baik.
Dengan demikian terdapat korelasi timbal balik yang saling menguntungkan antara
lembaga keuangan syariah dan masyarakat pada umumnya. Abdullah Fathoni, Serat
Sejatining Urip 1, (Jakarta : Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari, 2014), 120.
3. Lembaga sebagai regulasi dengan perangkat aturan yang mengikat semua dan
dapat memberikan sanksi hukum dan atau sanksi administratif.
Adapun pada pengertian lembaga keuangan maka objek lembaga fokus pada
permasalahan dan transaksi keuangan dengan berbagai mekanisme dan dinamisasi
organisasi, kemudian bila dikaitkan dengan syariah, maka landasan berfikirnya
berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.
Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa’ (4) Ayat
59 :
سول وأولي وأطيعوا ٱلر أيها ٱلذين ءامنوا أطيعوا ٱلل سول إن إلىزعتم في شيء فردوه كم فإن تن مر منٱل ي وٱلر ٱلل
لك خير وأحسن تأويل وٱليوم ٱلخر ذ ٥٩ كنتم تؤمنون بٱلل
Artinya : 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Lembaga keuangan operasional di bidang perbankan adalah Bank Sentral, Bank
Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian ditunjang secara operasional oleh
lembaga keuangan lainnya, antara lain lembaga pembiayaan ekspor dan impor, lembaga
keuangan yang khusus bergerak di bidang kegiatan pasar uang dan pasar modal,
lembaga keuangan yang bergerak dan operasional berdasarkan kontrak, yaitu asuransi
dana pensiun. Ruang lingkup asuransi meliputi Asuransi Jiwa, Asuransi Kebakaran,
Asuransi Kecelakaan, Asuransi Kredit. Demikian juga lembaga pembiayaan yang
meliputi leasing kartu kredit, modal ventura, factoring dan penggadaian. Akan tetapi
bila dikaitkan dengan syariah, maka semua operasional lembaga keuangan tersebut
terhindar dari unsur riba, gharar dan maisyir18.
18 Kegiatan lembaga keuangan syariah merupakan salah satu bentuk fungsi “Khlifah
Fil Ard”, yaitu membangun dan memakmurkan bumi atau disebut dengan istilah “Al-
Isti’mar”, yang berarti juga menggunakan dan memanfaatkan semua kemudahan alam
Secara umum pengertian bank dalam sistem lembaga keuangan adalah lembaga
intermediasi yang memberikan fasilitas kegiatan antara pihak defisit dan surplus di
bidang keuangan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998
menegaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat.
Aspek kelembagaan Bank Umum yaitu : setiap usaha yang melakukan kegiatan
menghimpun dana dari masyarakat harus memperoleh ijin usaha dari pejabat yang
berwenang yang dalam hal ini pimpinan Bank Indonesia. Dengan demikian tidak ada
satupun kegiatan lembaga keuangan bank konvensional dan syariah yang terlepas
kontrol dari Bank Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dan
sekaligus dapat mengontrol tingkat inflasi. Dengan demikian kegiatan dan transaksi
lembaga keuangan dapat berjalan dengan baik “On The Track”.
C. SINTESA LEMBAGA KEUANGAN.
lembaga keuangan syariah adalah bagian dari institusi yang berada dalam wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga merupakan satu kesatuan
regulasi dan institusi atau lembaga adalah salah satu hasil sintesa dari perjalanan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu secara akademis mempelajari proses
perjalanan sejarah dari kehidupan sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu
berdiri dan jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan di Nusantara penting dilakukan guna
memahami secara luas latar belakang tentang berdirinya lembaga keuangan syariah.
Dengan dasar argumen bahwa lembaga keuangan syariah akan terus berkembang
dengan segala bentuk jenis dan ragamnya tetapi latar belakang pemikiran yang
mendasarinya tidak berubah.
yang diciptakan Allah SWT. Muhammad Sholah Muhammad Ash-Shawi, Problematika
Investasi Pada Bank Islam, Solusi Ekonomi Islam, (Jakarta : Migunani, 2008), 234.
Gambar 2
Histori Kelembagaan
Keterangan Gambar 2 :
History kelembagaan adalah bagian dari proses perjalanan sejarah berbangsa dan
bernegara yang ditopang dua unsur, yaitu budaya bangsa dan latar belakang berdirinya
kerajaan-kerajaan nusantara yang merupakan alur dari kesadaran dan kearifan lokal
tentang pentingnya lembaga atau institusi ekonomi yang mempunyai manfaat ganda,
yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bagi instansi pemerintahan-kerajaan
BUDAYA
BANGSA
PERJALANAN SEJARAH
BERBANGSA DAN
BERNEGARA
EKONOMI
SYARIAH
EKONOMI
KONVENSIO
NAL
SINTESA LEMBAGA
INSTITUSI
KERAJAAN
NUSANTAR
A
MASYARAK
AT
KELEMBAGAAN
EKONOMI
mempunyai manfaat untuk memobilisasi dan distribusi dalam masyarakat. Artinya
sintesa lembaga institusi adalah hasil dari perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan
bernegara. Lembaga keuangan syariah adalah salah satu bentuk kesadaran masyarakat
untuk mengimplementasikan syariat agama ke dalam aplikasi nyata, yaitu akad-akad
syariah pada kegiatan ekonomi. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan
ekonomi konvensional hingga saat ini masih mempunyai ruang gerak secara
proposional di tengah-tengah masyarakat.
BAB II
SINKRONISASI ANTARA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DAN EKONOMI PANCASILA
A. PENDAHULUAN.
Titik temu antara lembaga keuangan syariah dan konsep dasar ekonomi Pancasila
harus berdampingan secara harmonis dengan dasar argumen bahwa “tidak mungkin ikan
dapat hidup apabila dipisahkan dengan air”. Artinya kajian operasional lembaga
keuangan syariah harus sinkron dengan ekonomi Pancasila. Konsep dasarnya adalah :
1. Antara lembaga keuangan syariah dan konsep dasar ekonomi Pancasila tidak
boleh saling meniadakan.
2. Antara lembaga keuangan syariah dan ekonomi Pancasila harus seiring-
sejalan, saling melengkapi.
3. Tititk temu antara lembaga keuangan syariah dan ekonomi Pancasila terletak
pada upaya mensejahterahkan dan memakmurkan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD 1945 yang
dalam lembaga keuangan syariah dapat difahami sebagai konsep ekonomi :
”Rahmatan Lil Alamin”
Gambar 3
Sifat Kelembagaan
Keterangan Gambar 3 :
Secara umum sifat dari kelembagaan sosial adalah bagian integral dari suatu
sistem tata kelola pada nilai-nilai sosial yang melahirkan kesadaran berfikir, berperilaku
dan berucap sesuai dengan kearifan lokal, adat istiadat yang seiring dan sejalan dengan
sejarah kehidupan bangsa pada aspek IPOLEKSOSBUDHANKAM yang bermuara
pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga fokus kajian selanjutnya
pada aspek ekonomi. Secara empiris kontemporer perkembangan ekonomi pada
KELEMBAGAAN
SOSIAL
KEARIFAN
LOKAL:
ADAT
ISTIADAT
PERJALANAN
SEJARAH
KEBANGSAA
N
ASPEK :
IPOLEKSOSBUDHA
NKAM
ASPEK
EKONOMI
KONVENSIO
NAL SYARIAH
INSTIT
USI
lembaga keuangan terdapat dua jalur, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.
Tata kelola lembaga keuangan syariah berpedoman pada dua pilar, yaitu fikih
muamalah dan regulasi kelembagaan yang sudah ada. Dengan demikian terjadi
sinkronisasi dan harmonisasi antara ekonomi syariah dan demokrasi ekonomi yang
dicita-citakan pada konsep ekonomi Pancasila yang secara tersirat tertuang pada
Pembukaan UUD 1945 serta terurai pada Pasal 33 UUD 1945.
B. DASAR ARGUMENTASI.
Dasar pemikiran untuk mempertemukan antara lembaga keuangan syariah dan
ekonomi Pancasila adalah karena keduanya mempunyai tujuan yang sama sesuai dengan
tujuan pembangunan Nasional19 yang berorientasi untuk mewujudkan masyarakat adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Objek operasional lembaga keuangan syariah adalah peredaran dan mobilisasi
mata uang guna melakukan kegiatan ekonomi yang implementasinya melibatkan
masyarakat secara luas. Adapun lembaga yang berwenang untuk mengatur peredaran
mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran resmi sesuai dengan UD 1945 adalah Bank
Indonesia. Dengan demikian konsep dasar ekonomi Pancasila dan implementasi
lembaga keuangan syariah harus berjaan harmonis dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia20.
19 Agen pembangunan adalah bukti tawar masyarakat yang strategis untuk mencapai
tujuan pembangunan Nasional. Bargaining power menjadi syarat untuk memposisikan
negara pada pergaulan masyarakat Internasional, artinya partisipasi masyarakat untuk
membangun dan tegak berdirinya lembaga keuangan syariah merupakan bukti nyata
ikut sertanya partisipasi aktif untuk tujuan Nasional, yaitu kesejahteraan dan distribusi
hasil pembangunan secara adil. M. Heru Basuki, Civic Education, (Jakarta : Fidie Press, 2022), 1.
20 Masalah dan persoalan ekonomi secara komprehensif harus dilihat secara
keseluruhan, hal ini terutama pada tinjauan ekonomi Islam yang menggunakan dan
hipotesa dan kesalehan teoremannya ditentukan dengan mengkaji kesesuaian antara
asumsi model dengan asas-asas syariat Islam dengan harapan akan terjadi harmonisasi
antara teori dan implementasinya di masyarakat. M. Abdul Mannan, Teori dan Praktik
Ekonomi Islam, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wkaf, 1997), 11.
Konsep dasar lembaga keuangan syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah antara lain mengatakan bahwa implementasi
lembaga keuangan syariah secara operasional harus menerapkan prinsip syariah dan
prinsip kehati-hatian yang meliputi kegiatan peghimpunan dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan investasi yaitu Giro berdasakan prinsip Wadiah dan prinsip
Mudharabah serta Deposito berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah. Sedangkan
untuk operasional penyaluran dana dilakukan dengan prinsip jual beli dengan akad
Murabahah, Istisna dan Salam dan dapat juga dilakukan dengan prinsip Sewa-menyewa
dengan menggunakan akad Ijarah atau IMBT (Ijarah Muntahiya Bittamlik). Pilihan lain
dapat juga mengunakan prinsip pinjam-meminjam dengan akad “Qardh”.
Lembaga keuangan syariah dapat juga melakukan pemberian jasa pelayanan
dengan menggunakan akad Wakalah, Hawalah, Kafalah dan Rohn. Adapun bentuk lain
dari operasional lembaga keuangan syariah antara lain :
1. Operasional lembaga keuangan syariah untuk membeli, menjual atau
menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas
dasar transaksi nyata atau “underlying transaction” berdasarkan prinsip syariah21.
2. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh
Pemerintah atau Bank Indonesia.
3. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
4. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah berdasarkan
prinsip syariah.
5. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan
berdasarkan prinsip syariah.
21 Penggunaan akad Mudharabah dan Syirkah adalah metode untuk memobilisasi
dana masyarakat yang diikuti dengan kemampuan manajerial dan entrepreneurship
dengan tujuan untuk perdagangan pada skala Nasional dan Internasional dan
manufaktur terutama yang berbasis “home industry”, sehingga terjadi harmonisasi
antara kerja bank syariah dan pemerintah untuk mencapai tujuan Nasional. M. Umer
Chapra, Sistem Moneter Islam, (Jakarta : Gema Insani, 1985), 39.
6. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
berdasarkan prinsip “Wadiah Yad Amanah”.
7. Melakukan kegiatan operasional untuk penitipan dan penatausahaan pihak
lain berdasarkan kontrak dengan menggunakan akad Wakalah.
8. Memberikan fasilitas “Letter od Credit” atau L/C berdasarkan prinsip
syariah.
9. Melakukan kegiatan “Wali Amanat” berdasarkan akad Wakalah.
10. Memberikan fasilitas garansi berdasarkan prinsip syariah.
11. Melakukan kegiatan kartu debet, charge card berdasarkan prinsip syariah.
12. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
13. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di
bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah, yaitu sewa guna usaha, modal
ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan
penyimpanan.
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah
untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan.
15. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun
berdasarkan prinsip syariah.
Dengan demikian cakupan luas kegiatan lembaga keuangan syariah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang memposisikan falsafah Pancasila dan UUD 1945
sebagai rujukan, maka pada posisi ini dapat dikatakan sebagai titik temu antara lembaga
keuangan syariah dan konsep dasar ekonomi Pancasila22.
Konsep dasar bertemunya antara lembaga keuangan syariah secara operasional dan
ekonomi Pancasila adalah pada titik Sila Pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha
22 Menurut Bung Karno, rusaknya kebesaran Islam dalam bentuk Nasional Islam,
Sosialisme Islam bukan disebabkan oleh Islam itu sendiri, akan tetapi karena rusaknya
budi pekerti orang-orang menjalankannya. Islam sejati tidak mengandung asas
Nasionalisme, anti sosialis. Untuk itu harus ada upaya untuk mengangkat Islam dari
kenistaan dan kerusakan. Tim Editor, Iman Toto K. Raharjo, dkk, Kata Pengantar, Bung
Karno dan Wacana Islam, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), xii.
Esa” yang dalam transaksi ekonomi syariah dapat dimaknai sebagai implementasi dari
pengertian “Tauhid”. Artinya setiap kegiatan ekonomi dari hulu sampai hilir selalu
melibatkan kehadiran Tuhan, sehingga apapun kegiatan pembiayaan, investasi dan
transaksi akan menjaukan diri dari praktik riba, gharar dan maisyir. Demikian juga
objek dari bisnis tidak dibenarkan pada jenis usaha yang dilarang pada ketentuan
syariah, seperti dilarang bisnis minuman keras, peternakan babi, perjudian, bisnis
narkoba, bisnis pelacuran dan lain sebagainya.
Demikian juga pada prinsip dasar Tauhid harus mampu menggerakkan “mind set”
atau pemikiran para pelaku bisnis bahwa harta yang diperoleh dari usaha adalah bentuk
rizki yang diamanahkan oleh Allah SWT dan harus dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum (30) Ayat 39 :
ل ٱلناس فل يربوا عنوما ءاتيت ا ل يربوا في أمو ب ن ر م م ءاتيتم م و د ٱلل ما ئك هم ن زكوة تريدون وجه ٱلل فأول
٣٩ٱلمضعفون
Artinya : 39. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu
berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka
(yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
Sila Kedua Pancasila mengatakan “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”23.
Artinya ada 3 makna yang terkandung, yaitu kemanusiaan, keadilan dan beradab. Faktor
kemanusiaan dimaksudkan untuk memposisikan manusia sebagai satu tingkatan atau
setara sehingga semua pihak harus berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan dan
secara tersirat terdapat pada pengertian di dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujuraat (49) Ayat
13 :
23 Implementasi dari ekonomi teologis atau ekonomi keagamaan adalah titik temu
antara kajian nilai-nilai agama yang diimplementasikan pada bidang ekonomi.
Perspektif pada Sila Kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan
beradab” merupakan salah satu bentuk kesadaran beragama, dengan demikian ada tiga
factor yang bersentuhan satu sama lain untuk besinergi, yaitu nilai agama Islam,
Pancasila dan Ekonomi. Susy Y.R. Sanie – Herman, Teori Ekonomi Mikro Tentang
Agama – Pengaruh Religius Terhadap Perilaku Ekonomi, (Jakarta : CV. EFKO
Grafika, 2012), 69.
كم شعوب ن ذكر وأنثى وجعلن كم م أيها ٱلناس إنا خلقن أ إ وا لتعارف بائل ا وق ي عليم خبير ن أكرمكم عند ٱلل تقىكم إن ٱلل
١٣
Artinya : 13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara
kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
Penerapan atau implementasi konsep keadilan dalam ekonomi dapat dimaknai
bahwa perekonomian dapat terdistribusi secara adil pada semua lapisan masyarakat. Hal
ini juga tercermin dalam pengertian Pasal 27 UUD 1945 yang antara lain berbunyi
“semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta
tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan24, hal tersebut juga seiring dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an
Surat An-Nisaa’ (4) Ayat 58 :
ت إلى ن يأمركم أن تؤدوا ٱلم نع اس أن تحكم ين ٱلن ب متم أهلها وإذا حك ۞إن ٱلل وا بٱلعدل إن ٱلل ا يعظكم بهۦ إن ٱلل م
ا ا بصير ٥٨كان سميع
Artinya : 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.
Adapun implementasi dari kata beradab adalah berucap dan berperilaku yang baik
atau “Akhlakul Karimah”. Artinya dalam kegiatan ekonomi, khususnya lembaga
keuangan syariah, akan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Hal ini telah
24 Hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diatur di dalam
UUD 1945. Dalam pengertian demokrasi, semua warga negara mempunyai peran aktif
dan dinamis untuk pembangunan Nasional. Sehingga konsep demokrasi tidak hanya
menjamin mengutamakan pendapat, tetapi menjamin rakyat bebas dari tekanan dan
ancaman dari pihak yang berkuasa. Sarbini Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan,
(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 90.
dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang diabadikan di dalam Al-Qur’an Surat Al-
Qalam (68) Ayat 1 – 6 yang berbunyi :
أنت بنعمة رب ك بمجنون ١ن وٱلقلم وما يسطرون ٤لى خلق عظيم وإنك لع ٣ لك لجرا غير ممنون وإن ٢ما
٦بأيي كم ٱلمفتون ٥رون فستبصر ويبص
Artinya :
1. Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis,
2. berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila.
3. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-
putusnya.
4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
5. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir)pun akan melihat,
6. siapa di antara kamu yang gila.
Implementasi dari Sila Ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia”
adalah menjaga dengan baik toleransi perbedaan, sehingga unsur bangunan bernegara
tidak terpisahkan atau bercerai-berai25. Ada istilah lama yang patut dan layak untuk
direnungkan kembali adalah “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. Artinya setiap
kegiatan ekonomi masyarakat tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan
menghindarkan diri dari dampak bercerai-berai. Hal ini sangat bersesuaian dengan
Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran (3) Ayat 103 :
ا جميع وٱعتصموا بحبل ٱلل وٱذكروا نعمت ٱللقوا فأصبحتم بنعمتهۦ داء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أع ليكم ع ول تفر
ل نها كذ ن ٱلنار فأنقذكم م ا وكنتم على شفا حفرة م ن لك ٱبي ن ك ي إخو ١٠٣تهۦ لعلكم تهتدون م ءاي لل
Artinya : 103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu
dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu
25 Lembaga keuangan syariah adalah salah satu hasil dari pemikiran baru dari kawan
intelektual muda Islam yang mengejawantahkan semangat ke-Islaman dan kehidupan
masyarakat yang lebih konkret. Perwujudan dari Sila Ketiga Pancasila “Persatuan
Indonesia” akan terbentuk dengan sendirinya secara aktual pada kegiatan ekonomi atas
dasar persatuan dan keadilan. Fachry Ali - Bahtiar Effendy, Merambah Jalan Baru
Islam, (Bandung : Mizan, 1986), 167.
menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah
berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat
petunjuk.
Adapun implementasi secara ekonomi dari Sila Keempat Pancasila yang berbunyi
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan” konsep nyata dan makna terdalam pemikiran ekonomi
adalah gotong royong. Artinya praktik ekonomi syariah mengedepankan mekanisme
pasar yang telah diatur secara musyawarah didalam tugas legislatif yang tercermin
dalam aturan perundang-undangan yang berlaku26.
Lembaga keuangan syariah memposisikan aspek musyawarah sebagai unsur yang
penting dalam menentukan semua regulasi internal kelembagaan, sehingga tidak
bertentangan dengan aturan yang secara herarki berada di atasnya. Pentingnya aspek
musyawarah ini ditekankan di dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran (3) Ayat 159 yang
berbunyi :
ن لنت لهم ولو كنت فظا غليظ ٱلقلب لنفبما رحمة م رهم في نهم وٱستغفر لهم وشاو ع ولك فٱعف ا من ح فضوٱلل
يحب ٱلمتوك إن ٱلل ١٥٩ن ليٱلمر فإذا عزمت فتوكل على ٱلل
Artinya : 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
26 Fenomena perekonomian Islam terdapat prinsip bahwa ikatan kepentingan pribadi
dan kepentingan masyarakat terjalin erat sesuai dengan semangat yang terkandung pada
Sila Keempat Pancasila, artinya lembaga keuangan syariah harus mampu mewadahi
kata “kebijaksanaa dalam permusyawaranat.Implementasi nyatanya ada pada Koperasi
Syariah atau BMT. Ahmad Dimyati, dkk., Islam dan Koperasi-Telaah Peran Serta
Umat Islam Dalam pengembangan Koperasi, (Jakarta : Kopinfo, 1998), 50.
Demikian juga pengertian yang terdapat pada Sila Kelima Pancasila yang berbunyi
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan implementasi keadilan yang
dilatar belakangi jiwa sosial27. Artinya semua transaksi ekonomi yang dilaksanakan
tidak secara tunai harus tercatat sehingga secara kelembagaan harus tercatat agar
keadilan sosial secara ekonomi tidak ternodai oleh kecurangan atau wanprestasi atau
ingkar janji. Hal ini diperjelas dalam Al-Qur’an Surat Al Baqarah (2) Ayat 282 :
أيها ٱلذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل ى ف ي أب كاتب أن يكتب كما كم كاتب بٱلعدل ول ي ليكتب بينبوه و ٱكت مسم
فليكتب وليملل ٱلذي عليه ٱلحق وليتق ٱلل ا فإن كان ٱل ه شي ل يبخس من بهۥ و ر علمه ٱلل ليه ٱلحق سفيها أو ذي ع
جلين فرجل جالكم فإن لم يكونا ر هيدين من ر ش هدوا ستش ضعيفا أو ل يستطيع أن يمل هو فليملل وليهۥ بٱلعدل وٱ
هد هداء إذا ماا ٱلخرى و حدىهم ر إ اء أن تضل إحدىهما فتذك وٱمرأتان ممن ترضون من ٱلش دعوا ول ل يأب ٱلش
لكم أقس تس موا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجلهۦ ذ ط عند دة وأ وأقوم للش ٱلل رة دنى أل ترتاه أن تكون تج بوا إل
وإن تفعلوا فإنهۥ ول يضار كاتب ول شه ذا تبايعتم دوا إ شه حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أل تكتبوها وأ يد
بكل شيء فسوق وٱلل ويعل مكم ٱلل ٢٨٢يم عل بكم وٱتقوا ٱلل
Artinya : 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis
itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah
walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari
orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang
lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
27 Mekanisme distribusi yang tidak adil serta menurunya kesadaran sosial akan
mendorong terciptanya ketimpangan kehidupan, sehingga yang kaya semakin kaya dan
yang miskin semakin tidak berdaya. Untuk itu prinsip keadilan pada lembaga keuangan
syariah mutlak diperlukan. M. Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam, (Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, 2007), 198.
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu,
baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih
adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu,
(jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang
demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu.
Dengan demikian konsep dasar dan pemikiran serta makna implementasinya
lembaga keuangan syariah dengan Pancasila mempunyai korelasi harmonis yang secara
teori patut untuk dikembangkan serta dilakukan sosialisasi kepada semua lapisan
masyarakat terutama para pelaku ekonomi.
C. EKONOMI PANCASILA (MENGGAGAS KOMPROMI RASIONALITAS
EKONOMI INDONESIA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH).
Dasar pemikiran untuk mencari konsep ekonomi Pancasila adalah adanya
keyakinan bahwa hanya melalui pengkajian filosofi dasar negara sebagai konsensus
nasional yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia maka masyarakat
Indonesia bisa mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan oleh segenap bangsa
Indonesia sendiri sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu
“memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang adil dan
makmur”. Usaha untuk mencari konsep ekonomi Pancasila sekaligus untuk menangkal
pencemaran pemahaman Pancasila sebagai akibat dari gelombang demokratisasi dewasa
ini serta untuk menjaga pemurnian pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari
sehingga pengamalan Pancasila akan membentuk rasa solidaritas dan penghargaan
terhadap perbedaan, menjauhkan diri dari sikap arogansi, dan dominasi mayoritas
terhadap minoritas dalam bentuk pemaksaan kehendak atau kekerasan, terror dan
pemaksaan ideologi dalam pemahaman yang berbeda, latar belakang penyebab
pencemaran dan pergeseran pemahaman Pancasila atau faktor penyebab
termarginalkannya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; Pertama,
Pancasila digunakan oleh rezim punguasa untuk mempertahankan Status-Quo
kekuasaan; Kedua, penghapusan Pancasila sebagai satu-satunya azas setiap organisasi;
Ketiga, desentralisasi dan semangat otonomi daerah yang berlebihan; Keempat,
pergeseran pemaknaan Pancasila secara sepihak sehingga mengesampingkan rasa
persatuan dan kesatuan serta penghormatan terhadap perbedaan, yang pada akhirnya
akan bermuara pada pemaksaan kehendak atau kekerasan.28 Untuk itu hadirnya lembaga
keuangan syariah mempunyai kontribusi yang menyatukan pemikiran antara
kepentingan ekonomi, kepentingan pemahaman keagamaan dan kepentingan adanya
konsensus nasional, yaitu Pancasila.
Ketergantungan ekonomi dalam implementasi kehidupan bermasyarakat serta
pengelolaan sumber daya alam yang melimpah serta segala potensi yang ada terhadap
campur tangan asing telah menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang
konsumtif, tidak mandiri dalam pengelolaan hutang,29 dan bangsa yang tidak berdaya
dalam pengurusan TKI dan TKW di luar negeri, bahkan lebih jauh dari itu menjadi TKI
dan TKW di negeri sendiri, lalu timbul satu pertanyaan besar, mungkinkah segenap
bangsa Indonesia ini akan memperoleh kemakmuran bila konsep ekonomi yang
28 Azyumardi Azra, Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia, dalam buku
Restorasi Pancasila Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas, (Bogor :
Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, 2006), 146. 29 Konsepsi dasar pemikiran untuk mendapatkan pinjaman yang berkembang saat ini
mengikuti pandangan para ekonom neo liberal yaitu ; Pertama, untuk menutup atau
menghilangkan kesenjangan antara tingkat tabungan masyarakat dengan kebutuhan
investasi (saving investment gap); Kedua, memanfaatkan suku bunga murah dari
negara-negara kreditur dan lembaga miltilatera. Dengan menggunakan paradigma yang bertumpu pada semboyan “investor firt, people second” atau dengan ungkapan yang
lazim dan lebih halus “bersahabat dengan pasar”, sehingga apabila terjadi kenyataan
atau kondisi para investor memilih tindakan untuk tidak melakukan investasi, maka para
pembuat kebijakan tidak berdaya untuk memaksa mereka, dan jalan yang harus
ditempuh dengan tidak ada pilihan adalah menciptakan lingkungan kebijakan politik
dan ekonomi yang oleh para investor dinilai positif dan responsif. Jeffrey A. Winters,
Power in Motion, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999), 4.
dijalankan menggunakan tata nilai pasar bebas yang kapitalis. Sementara dilain pihak
konsep ekonomi kapitalis sendiri sudah mulai dipertanyakan kemampuannya di
negaranya sendiri.30
Permasalahan mendasar yang harus segera dicari jalan keluar dan solusinya dalam
bentuk konsep pembangunan ekonomi yang mampu mengangkat harkat dan martabat
sehingga setara dengan bangsa-bangsa lain dalam pergaulan internasional dengan cara
melepaskan diri dari ketergantungan hutang luar negeri, penguatan sektor ekonomi
kerakyatan yang mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan sekaligus
meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu mengurangi angka
pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan serta upaya untuk berdikari secara
mandiri di bidang pembangunan ekonomi menyeluruh dan pemerataan hasil
pembangunan yang tersebar ke seluruh wilayah Nusantara. Ketidakberdayaan ekonomi
nasional secara umum disebabkan oleh; Pertama, paradigma lama yang menempatkan
cara berfikir bangsa ini sebagai subordinasi negara-negara maju melalui perjanjian atau
kontrak yang mengikat sebagai konsekuensi logis atas hutang luar negeri atau bentuk
bantuan apapun namanya, seakan menjadi rumus tetap bahwa negara industri maju
mengelola bahan mentah menjadi barang siap pakai dengan harga yang cukup tinggi,
sementara dilain pihak negara dunia ketiga yang mempunyai kekayaan sumber daya
alam dipaksakan oleh keadaan untuk menjadi eksportir bahan mentah dengan harga
yang relatif murah. Dengan demikian diperlukan langkah-langkah recovery yang
mampu merumuskan kebijakan strategis dan keberanian untuk mengambil resiko guna
merubah arah kebijakan ekonomi saat ini yang berpihak pada pasar bebas dan hanya
menguntungkan sebagian kecil dari sudut jumlah pelaku ekonomi kepada kebijakan
ekonomi yang berpihak pada masyarakat secara luas atau dengan istilah kebijakan
ekonomi kerakyatan; Kedua, ketidakberdayaan ekonomi nasional disebabkan oleh
kurang jelinya pemerintah dalam membagi proporsi aktivitas ekonomi yang
mengakibatkan dominasi pemodal internasional terhadap sektor-sektor setrategis antara
30 Dekade Keserakahan (the roaring nineties : a new history of the world`s most
prosperous decade) yang diterjemahkan oleh Aan Suhaeni dari Josept E. Stiglitz
(Jakarta : marjin kiri PT. Cipta Lintas Wacana, 2006), 53.
lain : 85,4% menguasai konsesi pertambangan migas, 70% menguasai kepemilikan
saham di Bursa Efek Indonesia, dan lebih dari 50% menguasai kepemilikan perbankan
(data tersebut telah disampaikan pada forum rektor tahun 2007).31
Alasan kuat yang mendorong untuk mencari konsep ekonomi yang berakar dari
budaya bangsa adalah terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 yang berakibat pada
pergantian tapuk kekuasaan dari era Orde Baru menjadi era reformasi, secara empiris
telah terbukti dalam kehidupan ekonomi saat itu, bahwa pihak yang mengalami krisis
adalah ekonomi konglemerasi sedangkan ekonomi yang berbasis kerakyatan mampu
bertahan menghadapi terpaan badai krisis bahkan lebih jauh dari itu mampu bangkit dan
memposisikan diri sebagai penyelamat perekonomian bangsa. Sehingga konsep
pemikiran yang hendak dibangun dalam kajian ekonomi Pancasila adalah sebagai
berikut; Pertama, kajian perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan sejarah perjuangan
menuju Indonesia merdeka dan sekaligus usaha untuk mempertahankan kemerdekaan
dalam menghadapi agresi militer, sehingga menghasilkan nilai dan norma luhur
kehidupan berbangsa dan bernegara diposisikan sebagai dasar acuan kerangka berfikir;
Kedua, mengkaji aturan yang sudah dilembagakan dan dijalankan oleh pemerintah
hingga saat ini; Ketiga, memposisikan konsep ekonomi Pancasila sebagai General
Theory atau teori umum, sedangkan konsep ekonomi kerakyatan atau ekonomi Koperasi
sebagai landasan empirisnya. Meskipun demikian kondisi tersebut masih membuka
peluang untuk menyusun Grand Theory yang secara menyeluruh tertuang dalam makna
ekonomi Pancasila yang berorientasi pada usaha kemandirian ekonomi sebagaimana
dicita-citakan oleh segenap bangsa Indonesia sejak awal berdirinya negeri ini, sehingga
landasan berfikir yang digunakan sebagai acuan adalah memposisikan dasar falsafah
31 Model pembangunan politik Indonesia saat ini telah memposisikan diri masuk
dalam perangkap hutang, dan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh jaringan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan internasional seperti IDB, Bank Dunia, IMF dan
WTO sebagai alat untuk melaksanakan pemaksaan agenda-agenda ekonomi politik
neoliberal kepada Indonesia. Simpul krisis adalah krisis ideologi yang meluas menjadi
krisi ekonomi politik, karena kebijakan yang ditempuh setiap rezim pemerintahan selalu
berpihak pada Konsensus Washington atau Neoliberalisme, yaitu; penerapan deregulasi,
liberalisasi, privatisasi dan penghapusan subsidi. M. Dawam Rahardjo, Nalar Ekonomi
Politik Indonesia, (Bogor : IPB Press, 2011), xvii.
bangsa Indonesia Pancasila sebagai satu-satunya barometer pembangunan teori ekonomi
Pancasila yang kemudian dirangkum dalam satu pola pemikiran yang tidak hanya dapat
bersaing secara internasional, akan tetapi lebih jauh dari itu menjadi ideologi alternatif
bagi dunia setelah pudarnya kekutan ekonomi pasar bebas yang berlandaskan
“Kepuasan Konsumtif”.32
Kemandirian ekonomi bangsa Indonesia dapat dimaknai sebagai usaha perjuangan
untuk menentukan pola ekonomi yang terlepas dari intervensi asing dan berorientasi
murni untuk kemakmuran rakyat secara merata, sehingga rumusan kemandirian
ekonomi tersebut adalah; Pertama, prioritas pola perekonomian mengedepankan
kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan sekelompok orang dengan pola
konglomerasi; Kedua, mengurangi jumlah pinjaman atau hutang luar negeri secara
bertahap sampai pada pelunasan hutang secara sempurna dan tidak membuka peluang
kesempatan untuk melakukan hutang kembali pada kondisi apapun; Ketiga, ekspor
produk dilakukan hanya barang jadi atau setengah jadi bukan bahan mentah, demikian
juga barang yang diekspor bukan mengejar keuntungan semata tetapi barang yang
diekspor adalah komoditi yang lebih dari kebutuhan dalam negeri, artinya selama
kebutuhan pasar dalam negeri masih memerlukan dan mampu menyerap maka produk
tersebut tidak boleh untuk diekspor, demikian juga produk impor diperlukan ketika
barang yang sama tidak tersedia di dalam negeri atau paling tidak barang yang sejenis
atau barang subsitusi tidak tersedia secara mencukupi, hal tersebut dimaksudkan untuk
melindungi pasar domistik; Keempat, menata kembali pola praktik perbankan dan
32 Membangun suatu teori ekonomi, harus dimulai dari landasan filsafat teori
ekonomi itu sendiri, sebab tanpa kerja keras untuk mencari aliran budaya dari zaman
prasejarah hingga saat ini dan berpedoman pada filsafat bangsa yang sudah disepakati
sebagai konsensus nasional maka akan menjadi teori tambal sulam dari apa yang sudah
ada, sehingga warna dan coraknya hanya bersifat sementara. Ilmu ekonomi yang dirintis oleh Adam Smith dibangun atas landasan konsepsi perilaku manusia atas dasar
“Kepuasan Konsumtif”, sehingga konsep pemikiran tersebut dapat dimaknai sebagai
hasil akulturasi budaya barat yang tidak bersesuaian dengan budaya timur, untuk itu
diperlukan kajian yang mendalam pada suatu teori ekonomi ketimuran. Hidayat
Nataatmaja, Karsa, Membangun Ilmu Ekonomi Pancasila dalam buku Ekonomi
Pancasila edisi pertama dengan editor Mubyarto dan Boediono yang saat ini menjabat
sebagai Wakil Presiden RI, (Yogyakarta : BPFE, 1997), 23.
sistem mata uang yang menghindarkan dari praktik ekonomi biaya tinggi serta
kebijakan fiskal yang mampu menjadi stimulus untuk meningkatkan potensi ekonomi
masyarakat; Kelima, membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk
berpartisipasi pada perekonomian nasional melalui kebijakan kolektif yang berpihak
pada rakyat; Keenam, membangun pola pemasaran produk lokal yang terstruktur dan
mempunyai akses yang luas pada pasar domistik dan pasar ekspor; Ketujuh,
perekonomian disusun berdasarkan tata nilai sosial budaya gotong royong, kebersamaan
dan budaya saling tolong-menolong.33 Salah satu asas ekonomi Islam pada lembaga
keuangan syariah adalah tolong-menolong, sehingga terjadi sinkronisasi antara ekonomi
Pancasila dan lembaga keuangan syariah.
Consensus nasional sebagaimana telah disepakati bersama mulai dari berdirinya
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan
17 Agustus 1945, dengan Proklamator yang sekaligus dikenal sebagai Bapak Pendiri
Bangsa “Soekarno - Hatta, consensus tersebut telah mengalami pasang surut dalam
tataran implementatif, akan tetapi secara filosofis tidak mengalami perubahan apapun,
karena daya rekat bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan consensus tersebut,
ada empat pilar consensus yang harus dipegang teguh oleh bangsa Indonesia; Pertama,
Pancasila sebagai Dasar Negara dan sekaligus sebagai tuntunan dan arah kebijakan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila mampu memperkokoh peran dan
jati dirinya pada setiap hati nurani anak bangsa, dan melalui pengkajian Pancasila secara
mendalam dengan sudut pandang objektif akademis maka akan semakin tampak
33 Akumulasi dari kemampuan negara untuk meningkatkan tabungan nasional serta
kemampuannya untuk menyerap modal atau Absorptive Capacity untuk meningkatkan
penanaman modal guna membuka lapangan pekerjaan baru, akan berdampak pada
perhitungan selisih antara tabungan dan biaya penanaman modal sehingga menciptakan koridor keperluan modal yang akan dicarikan sumbernya dari luar negeri, artinya dalam
proses pembangunan ekonomi berupa penanaman modal guna mengejar angka
pertumbuhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama pihak legislatif telah
membuka peluang untuk melakukan penambahan modal dari luar negeri berupa hutang.
Zulkarenain Djamin, Masalah Hutang Luar Negeri bagi Negara-Negara Berkembang
dan Bagaimana Indonesia Mengatasinya, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi Indonesia, 1995), 23.
kedalaman arti dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan alasan
itulah penulis berniat untuk menggali potensi Pancasila dari sisi pemberdayaan
ekonomi, sehingga dalam kajian ini menggunakan istilah ekonomi Pancasila; Kedua,
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa
Indonesia. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa sejak era reformasi yang diawali
dengan bergantian kekuasaan pemerintahan dari kejayaan Orde Baru menuju Era
Reformasi yang dimotori oleh gerakan mahasiswa telah menempatkan keinginan
melalui kekuasaan legislatif untuk merubah Batang Tubuh atau Pasal-Pasal yang
terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali, meskipun tidak
menutup kemungkinan di masa yang akan datang akan terjadi penyempurnaan Batang
Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh generasi anak bangsa yang akan datang, akan
tetapi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh dan tidak akan mengalami
perubahan karena disana terdapat semangat dan pernyataan berdirinya sebuah negara,
artinya sudah tertutup kemungkinan adanya perubahan Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945, karena merubahnya berarti merubah semua tatanan kehidupan berbangsa
dan bernegara serta merubah pernyataan kemerdekaan. Untuk itu dalam kondisi apapun
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus dipertahankan; Ketiga, Bhinneka
Tunggal Ika yang secara umum dapat difahami bahwa pengakuan keragaman budaya,
keragaman bahasa daerah, keragaman suku, adat istiadat dan keragaman agama akan
tetapi dalam satu kerangka budaya bangsa yaitu bangsa Indonesia, keragaman dapat
dimaknai sebagai kekayaan warna pemahaman dan kekayaan potensi daerah dengan
dasar keyakinan bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam kondisi yang berbeda untuk
saling melengkapi dan bukan untuk saling membenci, untuk saling bekerjasama dan
bukan untuk saling bercerai berai, sehingga dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia
diperlukan faham ke-Bhinneka-an serta diperlukan ketangguhan kepemimpinan yang
memiliki integritas yang kuat dan mampu menyatukan segala macam perbedaan
menjadi potensi energi positif untuk membangun kesatuan negara, dalam kondisi seperti
inilah kemudian melahirkan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi
dalam kondisi semangat otonomi daerah, maka tidak menutup kemungkinan munculnya
semangat kedaerahan dan semangat kesukuan, disinilah letak strategisnya refitalisasi
pemahaman Bhinneka Tunggal Ika agar bangsa Indonesia terlepas dari kemungkinan
dis-integrasi bangsa, sehingga semangat yang dibangun dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara adalah semangat toleransi dengan menjauhkan diri dari semangat pemaksaan
mayoritas terhadap minoritas, semangat toleransi tersebut merupakan semangat saling
pengertian dan semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan
Republic Indonesia; Keempat, Wawasan Nusantara. Kata “wawasan” berasal dari akar
kata “Wawas” yang dalam bahasa Jawa berarti “melihat” atau “memandang” kemudian
mendapat akhiran “an”, sehingga mempunyai pengertian : “cara penglihatan atau cara
tinjau atau cara pandang”. Selanjutnya pemahaman secara umum mengandung
pengertian tentang cara pandang banga Indonesia terhadap diri dan lingkungannya
dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara, cara pandang tersebut dapat
diwujudkan dan dikembangkan pada semangat cinta tanah air dan semangat bela negara,
sejengkal tanah dan secangkup air dalam teritorial wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan, demikianlah semboyan
semangat kebangsaan yang harus dibangun dalam dada setiap warga negara. Semangat
Bela Negara dan berjuang di jalan Allah tertera di dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah (9)
Ayat 38:
أيها ٱلذين ءامن وا ما لكم إذا قيل لكم ٱنفروا في سبيل ٱي ٱثاق لل نيا من ٱلخرة فما متع رض أرضيتم بٱلحيوة ٱلد لتم إلى ٱل
٣٨ٱلحيوة ٱلدنيا في ٱلخرة إل قليل
Artinya : 38. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan
kepadamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan
ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti
kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan
kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit.
Pemahaman terhadap Wawasan Nusantara harus dimulai dari proses ejukasi secara
terus menerus baik melalu pendidikan formal di bangku sekolah dasar, menengah
sampai pada pendidikan perguruan tinggi, demikian juga melalui pendidikan non formal
yang dapat dilakukan melalui jalur non formal dalam bentuk penyuluhan, program
implementasi yang secara nyata dapat dirasakan masyarakat seperti penanaman pohon
untuk menjaga kelestarian hutan dan penghijauan lingkungan. Dari sisi yang berbeda
pemaknaan Pancasila dan implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-
hari akan menghasilkan sikap perilaku dan pola fikir yang berakar pada wawasan
kebangsaan yang bertumpu pada sejarah perjuangan bangsa, hasil akhir dari proses
tersebut adalah terbangunnya jiwa solidaritas nasional, nasionalisme sejati yang
mengedapankan persatuan dan kesatuan diatas kepentingan pribadi, serta terjadi saling
pengertian antar kelompok agama terhadap pemaknaan agamanya masing-masing, tidak
ada satu agama apapun di dunia ini yang mengajarkan kebencian, mendorong
pengikutnya untuk berbuat kerusakan, atau memotivasi pemeluknya untuk melakukan
kekerasan tanpa jalur hukum yang benar, sehingga aksi terror dengan menggunakan
alasan agama menjadi suatu hal yang tidak realistis dan harus ditindak dengan
menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan preventif atau pencegahan dan
penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian juga pemaknaan Jihad dalam
ajaran agama Islam telah disalah artikan dan digunakan dasar alasan untuk melakukan
terror kekerasan, padahal makna Jihad yang sesungguhnya dalam Islam adalah bekerja
secara sungguh-sungguh.34
Lebih jauh dari itu “Wawasan Nusantara” dapat diartikan sebagai implementasi
wawasan nasional Indonesia guna mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, adapun lingkup kajian wawasan Nusantara meliputi :
34 Nasaruddin Umar dalam kolom Hikmah Koran Republika tanggal 27 September
2011 mengatakan; bahwa pengertian Jihad adalah sesuatu yang luhur, dalam tinjauan
bahasa Jihad berasal dari kata Jahada yang berarti bersungguh-sungguh, sehingga
pemaknaan terhadap kata tersebut menghasilkan tiga pengertian; Pertama, Jihad dalam
pengertian bersungguh-sungguh dalam perjuangan untuk kemaslahatan atau usaha untuk
berbuat baik dalam bentuk kegiatan fisik; Kedua, Ijtihad yang merefleksikan usaha
sungguh-sungguh dalam bentuk perjuangan dengan nalar, hal tersebut dimaksudkan
untuk menata cara berfikir dan pemahaman yang benar terhadap ajaran agama, karena kekerasan terror berakar pada penyimpangan pemaknaan ideologi secara sepihak;
Ketiga, Mujahadah dalam arti perjuangan dengan kekuatan rohani. Jihad dalam
pemaknaan sebenarnya adalah Jihad atau upaya yang sungguh-sungguh dengan tujuan
untuk mempertahankan kehidupan manusia yang bermartabat dan dedikasi harga diri
sebagai manusia, serta bukan usaha untuk menyengsarakan orang lain, apalagi dengan
melakukan perbuatan yang berdampak pada pengerusakan sarana ibadah dan
pembunuhan.
keutuhan wilayah atau Integralistik35, kekeluargaan, kebersamaan, dan keserasian.
Sehingga pengertian wawasan Nusantara dapat dilihat dari dua sudut yang berbeda;
Pertama, mawas ke dalam yaitu menempatkan sekala prioritas pada unsur persatuan dan
kesatuan bangsa dalam segala aspek kehidupan, aspek politik, aspek ekonomi, aspek
sosial budaya, aspek pertahanan keamanan, dan aspek kelestarian alam atau lingkungan
hidup. Adapun mawas ke luar yaitu sinkronisasi hubungan bilateral antar bangsa dan
hubungan multilateral dalam pergaulan internasional secara harmonis, bebas aktif, akan
tetapi tetap dalam kerangka menjaga kepentingan nasional atau The Main National
Interest. Hubungan timbal balik antara wawasan Nusantara dan ketahanan nasional
menjadi dua unsur yang saling melengkapi antara kerangka berfikir, kajian akademis
dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ketahanan nasional dapat
difahami sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang harus dijaga
kesinambungannya guna menjaga tetap tegaknya dan keutuhan serta semangat guna
mencapai tujuan nasional. Salah satu bentuk implementatif dari wawasan Nusantara dan
ketahanan nasional adalah kemandirian di bidang ekonomi, sehingga tidak berlebihan
bila dikatakan bahwa generasi anak bangsa dituntut untuk mencari konsep dasar
ekonomi Pancasila yang bersumber dari jati diri bangsa Indonesia.36 Kecendrungan
terhadap pemahaman ketahanan ekonomi pada era pasar bebas sungguh sangat
menghawatirkan, hal ini disebabkan adanya pergeseran tata nilai dan akumulasi
kepentingan antara negara maju dan negara sedang berkembang, akumulasi tersebut
akan bermuara pada faham ekonomi masing-masing negara, sehingga harus dicari garis
pendekat antara faham tersebut. Ada satu pertanyaan besar, mungkinkah faham
ekonomi kapitalis akan dapat memakmurkan dan mensejahterakan bangsa Indonesia?
Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut harus dicari sumber dari mana konsep
ekonomi kapitalis tersebut dilahirkan, kemudian akan timbul pertanyaan besar
35 Semangat juang prajurit TNI yang didukung oleh rakyat dalam usaha Bela Negara
dan Wawasan Nusantara dengan memposisikan kepentingan negara di atas kepentingan
pribadi dan golongan. Abdullah Fathoni, Bersama Rakyat TNI Kuat, (Jakarta : BPA
Pustaka, 2014), 19. 36 Budisantoso Suryosumarto, Ketahanan Nasional Indonesia, (Jakarta : Pustaka
Sinar Harapan, 2001), 4.
berikutnya, apakah akar budaya negara yang melahirkan ekonomi kapitalis bersesuaian
atau ada semacam sinkronisasi budaya dengan akar budaya bangsa Indonesia? Untuk itu
posisi strategis lembaga keuangan syariah menjadi alternatif solusi dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen kebangsaan harus dibangun diatas pilar kerelaan berkorban demi
bangsa dan negara, rasa cinta tanah air dan pengabdian yang tulus ikhlas demi
membangun rasa kebangsaan tersebut serta pemahaman terhadap harga diri sebagai
bangsa yang berdaulat. Bangsa adalah satu kesatuan komunitas manusia yang secara
sadar merasa bahwa mereka adalah satu kesatuan pada proses sejarah yang sama dan
memiliki tujuan yang sama sehingga terjadi proses timbal-balik kebangsaan yang pada
puncaknya melahirkan segenap kesadaran kebangsaan Proklamasi 17 Agustus 1945.
Proklamasi Kemerdekaan merupakan peristiwa sejarah dan sekaligus sebagai
momentum penting bagi bangsa Indonesia yang telah mendeklarasikan rasa
kebangsaannya kepada seluruh dunia. Perkembangan dan perjalanan sejarah bangsa
Indonesia telah menempatkan pada posisi pergaulan internasional yang setingkat dan
sederajat dengan bangsa lain, maka tidak berlebihan bila dalam pembangunan ekonomi
masa depan bangsa Indonesia mencari nilai-nilai luhur bangsa sebagai warisan nasional
budaya bangsa, akumulasi dari warisan budaya tersebut akan diformulasikan menjadi
sebuah konsep pembangunan ekonomi yaitu ekonomi Pancasila. Maksud pencarian tata
nilai dan budaya tersebut didasarkan pada semangat cinta tanah air dan keyakinan
bahwa hanya dengan tata nilai dan budaya sendiri pembangunan ekonomi akan dapat
berjalan dengan baik sesuai cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri sebagaimana
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 194537.
Founding Fathers atau pendiri bangsa Indonesia sangat sadar bahwa hanya dengan
nasionalisme kebangsaan dan toleransi keberagaman yang mampu diimplementasikan
dalam kehidupan sehari-hari menuju masyarakat yang adil dan makmur, yang pada
37 Pembangunan ekonomi pada skala tertentu dapat dilipatgandakan dengan dasar
teori “Multiplier Effect”, yaitu dampak berganda dengan didukung oleh kualitas SDM
dan teknologi yang tinggi dan networking yang luas. Abdullah Fathoni, Serat Sejatinig
Urip 2”, (Jakarta : Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari, 2008), 93.
akhirnya akan memperoleh kesadaran bahwa nasionalisme dan demokrasi Pancasila
akan menjadi landasan perjuangan di masa mendatang pada kondisi apapun, untuk itu
peningkatan kualitas kehidupan kebangsaan dan pelaksanaan kehidupan politik yang
demokrasi akan menjadi ukuran keberhasilan suatu pemerintahan dan sekaligus sebagai
ukuran keberhasilan dalam menata peradaban bangsa. Transformasi budaya antar negara
yang ditandai dengan hadirnya perusahaan-perusahaan multinasional yang menciptakan
para pelaku ekonomi skala besar, yaitu para konglomerat, sehingga menciptakan
kantung-kantung ekonomi yang eksklusif atau Enclaf yang sebagian besar manfaatnya
tidak dinikmati oleh masyarakat, bahkan dalam kenyataannya menghambat usaha
transformasi secara struktural yang dibutuhkan oleh suatu negara dalam membangun
potensi ekonominya, dan pada sudut pandang yang berbeda pembangunan ekonomi
suatu negara diarahkan menuju suatu bentuk perekonomian yang lebih ter-diversifikasi
secara merata sehingga tercipta kemandirian dalam pembagunan ekonomi kebangsaan.38
Pancasila adalah Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Keempat, merupakan
consensus bersama bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan hasil jerih payah dan
kerja keras para pendiri bangsa Indonesia dengan harapan melalui penghayatan dan
pengamalan Pancasila, bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan nasionalnya. Melalui
pemahaman Pancasila dengan baik maka bangsa Indonesia akan terhindar dari
perpecahan bangsa, kerusuhan sosial dan bentrokkan massa, bahkan akan terhindar dari
dis-integrasi bangsa. Demokrasi Pancasila mengakui dan menghormati perbedaan,
bahkan lebih jauh dari itu pemahaman perbedaan diakui sebagai pengkayaan budaya,
ke-aneka ragaman diakui sebagai keindahan dan kebesaran suatu bangsa, serta Pancasila
38 Didalam kenyataannya operasional perusahaan multinasional tidak lagi bisa
difahami hanya dengan menggunakan perangkat teori perdagangan secara sederhana, terutama bila dikaitkan dengan distribusi keuntungan, perusahaan raksasa seperti IBM,
FORD, Exxon, Philips, Sony, Hitachi, British Petroleum, Volks Wagen, dan Coca-Cola,
telah mendunia dalam proses produksinya sehingga kalkulasi atas distribusi keuntungan
yang dihasilkan dari produksi internasional tersebut antara penduduk setempat dan
pihak asing menjadi menjadi semakin sulit dilakukan. Michael P. Todaro dan Stephen
C. Smith, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, (Jakarta : penerbit Erlangga, 2004),
35.
mampu bertindak sebagai wahana dan forum bagi semua golongan dan aliran yang
berbeda-beda dan telah berkembang dengan baik di tengah-tengah masyarakat
Indonesia dengan prinsip penghormatan antar golongan masyarakat yang berbeda
tersebut. Untuk itu segenap anak bangsa sejak dari awal usia dini di bangku Sekolah
Dasar harus mengetahui, memahami dan mengamalkan Pancasila secara baik. Sehingga
diperlukan pemahaman Pancasila secara dinamis mengikuti perkembangan nilai-nilai
universal seperti halnya konsep Hak Asasi Manusia, konsep tentang lingkungan hidup
dan isu tentang terorisme sebagai konsekuensi logis dalam pergaulan internasional pada
Era Globalisasi. Dinamisasi pemahaman terhadap Pancasila akan menempatkan dirinya
sebagai ideologi yang hidup dan berkembang sesuai tuntutan zamannya dengan tidak
meninggalkan kandungan nilai-nilai dan norma yang terkandung didalamnya.
Pemahaman Pancasila secara universal akan menghadirkan semangat ketangguhan
sosial yang memungkinkan berinteraksinya semua lapisan masyarakat secara baik.
Ketangguhan sosial tersebut akan berdampak positif untuk memungkinkan suatu bangsa
menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan
identitas budayanya, ketangguhan sosial memungkinkan masyarakat bertambah
kepercayaannya terhadap suatu sistem kenegaraan yang dipilihnya sehingga tercipta
nasionalisme sejati.39 Sehingga pemahaman dinamis terhadap Pancasila tersebut secara
tidak langsung menjawab tantangan dan kritikan yang mengatakan bahwa Pancasila
merupakan sebuah wawasan politik yang normatif dan tidak mampu menjangkau
persoalan-persoalan ekonomi, permasalahan sosial, memberantas kemiskinan bahkan
mampu menjadi jiwa dari setiap solusi dari permasalahan bangsa Indonesia. Dengan
demikian menjadi sangat urgent akan hadirnya konsep ekonomi Pancasila guna
membuktikan kehandalan konsep yang implementatif dan mampu membawa negara dan
bangsa Indonesia menuju cita-cita nasional. Faktor pendorong untuk kesejahteraan
39 Pemikiran Soejatmoko telah menempatkan konsep kemanusian periode
nasionalisme adalah kemanusiaan Indonesia yang lebih banyak dikaitkan dengan
politik, pandangan tentang konstitusi negara, manusia dan revolusi serta konfigurasi
politik nasional dengan mengedepankan tiga pilar posisi ideologis yang diajukan pada
sidang konstituante; Pancasila, Islam dan Sosial - Ekonomi. Siswanto Masruri,
Humanitarianisme Soejatmoko, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), 61.
masyarakat pada konsep ekonomi Pancasila bila dipadukan dengan konsep ekonomi
Islam yang diaktualisasikan pada lembaga keuangan syariah yang menjunjung tinggi
pada aspek keadilan dan kejujuran serta terhindar dari praktik riba, gharar dan maiysir.
Setiap Negara di dunia ini mempunyai nilai-nilai budaya yang berakar dari
perjalanan sejarah bangsa itu sendiri yang sesuai dengan karakter bangsanya, demikian
juga bangsa Indonesia, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia harus digali dan
dikembangkan sesuai dengan kondisi kontemporer dalam pergaulan internasional, akan
tetapi hubungan timbal balik antar negara tidak boleh menggeser atau merubah nilai-
nilai budaya bangsa. Dasar argumen yang dibangun adalah “amat tidak mungkin bangsa
Indonesia yang besar ini dijalankan dengan menggunakan parameter nilai-nilai bangsa
lain”, meskipun tidak menutup kemunginan terdapat nilai-nilai yang bersifat universal.
Pergeseran budaya dalam tata krama pergaulan internasional terkadang menempatkan
para pemimpin bangsa untuk mengambil keputusan yang cenderung merugikan atau
paling tidak kurang berpihak pada rakyat Indonesia sendiri dan lebih berpihak pada
kepentingan para investor dari luar negeri dengan satu alasan yaitu : ramah dengan
pasar. Kenyataan inilah yang sering menjadi penyebab timbulnya ketimpangan
kebijakan pangan, ketimpangan kebijakan pertambangan, ketimpangan kebijakan
moneter, ketimpangan kebijakan fiskal dan ketimpangan-ketimpangan kebijakan yang
lain, kemudian akan timbul satu pertanyaan besar, pantaskah rakyat Indonesia hidup
dalam kondisi keterbatasan atau dalam istilah lain kemiskinan, sementara sumber daya
alam melimpah yang disediakan oleh Allah SWT pada bangsa Indonesia?40
40 Amerika Serikat sebagai Negara Super Power tunggal, bersama dengan Inggris
dan Perancis dapat membuat keputusan-keputusan penting dalam bidang politik dan
kemanan dunia, serta bersama dengan Jepang dan Jerman dalam persoalan ekonomi.
Barat adalah satu-satunya peradaban di dunia yang memiliki kepentingan langsung dan tak langsung dalam tata pergaulan internasional, serta kepentingan substansial di
berbagai peradaban atau wilayah-wilayah lain dengan pengaruhnya yang besar di
bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Akan tetapi pada sisi yang bebeda, ia adalah
sebuah peradaban yang sedang mengalami kemerosotan, baik di bidang politik,
ekonomi maupun militer. Kemenangan Barat dalam perang dingin telah melahirkan
kejayaan, namun menguras banyak energi dan dihadapkan pada banyak persoalan
internal yaitu : pertumbuhan ekonomi yang lamban, populasi yang stagnan,
Salah cara untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa dan meningkatkan daya
saing dalam pergaulan internasional adalah mengelola negara secara baik dan benar
terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan atau Running
Government dan penggunaan kekuasaan atau Exercising Power serta pengelolaan
sumber daya secara baik atau Good Governance. Pada posisi ini peran pemerintah
sebagai penyelenggara negara menjadi sangat penting dan dominan, akan tetapi didalam
pelaksanaannya harus dibantu oleh segenap komponen bangsa lainnya sehingga tercipta
efektifitas dan efisisensi secara berkelanjutan.41
Transformasi budaya lokal yang berinteraksi dengan budaya global akan
melahirkan sentuhan budaya baru yang mengalami beberapa perubahan mendasar, hal
ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan tata nilai suatu bangsa, akan tetapi
amat disayangkan bila dalam implemetasinya sentuhan antar budaya tersebut
malahirkan dominasi suatu budaya bangsa yang satu kepada budaya bangsa yang lain
sehingga terjadi pemaksaan nilai-nilai dan tata krama nasional atau dengan kata lain
penjajahan budaya. Dalam perkembangan selanjutnya budaya suatu bangsa dapat
dikatakan mengalami perubahan apabila :42
pengangguran, defisit negara yang besar, kemerosotan etika kerja, dan meningkatnya
jumlah penyalahgunaan obat-obat terlarang. Samuel P. Huntington, Benturan Antar
Peradaban, (Yogyakarta : CV Qalam, 2002), 129. 41 Nurcholis Madjid, Indonesia Kita, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004),
117. 42 Pergaulan masyarakat dalam kerangka keragaman bersuku-suku dan berbangsa-
bangsa untuk saling mengenal dan bukan saling menmendominasi atau saling
mengalahkan, tetapi saling melengkapi dan saling memberi manfaat. Sebagaimana
Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujuraat (49) Ayat 13:
ك ن ذكر وأنثى وجعلن كم م أيها ٱلناس إنا خلقن اي أ لتعارفوا بائل وق م شعوب عليم خبير إن أكرمكم عند ٱلل تقىكم إن ٱلل١٣
Artinya : 13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara
kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
1. Sentuhan budaya antar bangsa dalam pergaulan internasional berlangsung
secara terus-menerus pada segala aspek kehidupan dengan diikuti dialog secara
langsung dan tak langsung dalam kehidupan sehari-hari sehingga menghasilkan
tata perilaku baru dan norma-norma kehidupan yang tidak menyimpang dari
budaya dasar bangsa tersebut.
2. Akumulasi nilai yang berkembang sebagai kelanjutan dari proses
pembentukan tata nilai baru melalui proses yang alami sehingga dalam kehidupan
bermasyarakat tercipta kondisi saling pengertian dalam perbedaan.
3. Budaya yang berkembang, nilai-nilai dan tata krama tumbuh dan berkembang
pada paradigma baru akan tetapi dengan tidak merubah nilai-nilai budaya dasar
bangsa sebagai identitas nasional.
4. Sinkronisasi budaya yang tercermin dalam komitmen bersama dalam rangka
mengembangkan budaya baru mampu mengintegrasikan semua unsur dan
kepentingan masyarakat suatu bangsa.
5. Perilaku dan norma-norma dari kesepakatan budaya baru telah tersebar luas
di semua lini organisasi kelembagaan yang berorientasi pada optimalisasi
pelayanan publik secara baik, terukur dan berkesinambungan. Salah satu fungsi
dari kelembagaan tersebut adalah lembaga keuangan syariah dengan harapan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.
6. Perangkat kebijakan organisasi kelembagaan telah berkembang sedemikian
rupa sehingga mampu memberikan landasan proporsional guna memberikan
suasana lingkungan yang harmonis budaya baru.
7. Tercipta standar kompetensi baru yang menunjang tumbuh-kembangnya tata
nilai budaya baru sehingga tercipta stabilitas budaya yang harmonis.43
Negara adalah sebuah lembaga purba manusia yang telah ada sekitar 10.000 tahun
yang lampau sejak masyarakat pertanian pertama muncul di Mesopotamia.44 Max
43 A.B. Susanto dkk, Corporate Culture, Organization Culture, (Jakarta : Divisi
Penerbitan The Jakarta Consulting Group, 2008), 162.
Weber (1946) mendefinisikan Negara sebagai kesatuan atau komunitas manusia yang
dengan sendirinya mengklaim atas suatu wilayah tertentu dan dapat menggunakan alat
pemaksaan kekuatan fisik dalam rangka penegakkan aturan dan mekanisme kenegaraan
yang telah ditetapkan. Dengan demikian cakupan hak dan kewenangan negara pada
aktivitasnya mempunyai kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan, penegakan
hukum dan kegiatan perekonomian secara berkelanjutan. Akan tetapi permasalahan
yang sering terjadi adalah kemampuan kelembagaan negara yang dalam
implementasinya dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Peran Kepemimpinan.
Figur seorang pemimpin pada suatu negara menjadi preposisi sangat penting
dan strategis, hal ini disebabkan karena posisi pemimpin negara berada pada garis
sepadan pada jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif, peran tersebut akan
mampu menjadi pendulum pada tata kehidupan masyarakat, kolektifitas
pertumbuhan ekonomi nyata yang diikuti dengan tata kelola sumber daya yang
ramah lingkungan, kepastian hukum dan kemampuan untuk memposisikan pada
pergaulan internasinal. Pada kerangka berfikir atau Framework peran seorang
pemimpin harus mampu menjadi sumber inspirasi bangsa dalam mencari setiap
solusi dari suatu dinamika masalah bangsa, hal yang paling mendasar adalah
ancaman dis-integrasi bangsa, pecahnya budaya bangsa dan aliran-aliran agama,
berkembangnya faham sektoral kesukuan dan krisis ekonomi yang memakan
segala potensi bangsa serta ancaman dari rapuhnya sistem pertahanan. Pada posisi
ini penting untuk dikaji tentang integritas seorang pemimpin yang merupakan hasil
dari proses panjang sistem kepartaian dan merupakan hasil dari pelaksanaan
Pemilu atau Pemilihan Umum yang jujur dan adil sebagai cerminan dari aspirasi
masyarakat dalam wilayah hukum kedaulatan negara. Akan tetapi pada sudut
pandang yang berbeda peran seorang pemimpin suatu negara harus dapat dikontrol
secara kelembagaan dan diawasi langsung oleh pemegang kedaulatan yaitu rakyat,
44 Francis Fukuyama, Memperketat Negara, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,
2005), 1.
hal tersebut sangat penting guna membatasi kemungkinan terjadinya pemimpin
yang otoriter dengan kekuasaan absolute. Pada banyak negara terkadang fungsi
kontrol tersebut melahirkan kerugian besar sebagai ongkos sosial pada saat
terjadinya benturan kepentingan antara aspirasi masyarakat dengan gaya
kepemimpinan seorang diktator yang mempertahankan kekuasaannya, sehingga
fungsi kontrol tersebut harus dirumuskan secara bersama antar komponen bangsa
secara arif dan bijaksana, baik fungsi kontrol secara kelembagaan atau fungsi
kontrol masyarakat secara langsung melalui media apapun. Akumulasi dari fungsi
kepemimpinan tersebut bermuara pada kegiatan ekonomi suatu bangsa dan daya
saing internasional melalui pendekatan kebijakan-kebijakan yang dapat
mengakumulasi berbagai kepentingan, baik kepentingan nasional, regional dan
kepentingan internasional.45
2. Organisasi dan Manajemen.
Pendekatan yang dilakukan pada bidang organisasi dan manajemen adalah
memandang suatu bangsa sebagai suatu perusahaan yang sedang beroperasi dalam
kegiatan rutinitas dan dalam kegiatan persaingan antar bangsa di dunia, sehingga
pandangan dan cara berfikir dalam membangun bangsa selalu berorientasi pada
dasar pemikiran bahwa pembangunan suatu bangsa adalah proses berkelanjutan
yang secara konsisten mempertimbangkan pemikiran kemana bangsa ini diarahkan
untuk mencapai tujuan nasionalnya, dan dengan cara bagaimana, serta selalu
mempertimbangkan tingkat resiko yang kemungkinan akan terjadi. Akumulasi dari
pemikiran organisasi dan manajemen ini juga selalu mempertimbangkan kondisi
masyarakat secara umum, tuntutan dunia usaha dan realitas dari pergaulan
internasional, akan tetapi muara dari kesemuanya itu adalah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata serta berkesinambungan,
sehingga keberhasilan pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan proses
kerja keras segenap komponen bangsa dalam waktu yang cukup lama. Seiring
45 Philip Kotler, Pemasaran Keunggulan Bangsa (The Marketing of Nation),
(Jakarta : PT. Prenhallindo, 1998), 183.
dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu bangsa, Allah SWT
berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-A’raaf (7) Ayat 96:
كن كذبوا فأخذن ماء وٱل ن ٱلس ت م أهل ٱلقرى ءامنوا وٱتقوا لفتحنا عليهم برك ولو أن هم بما كانوا رض ول
٩٦يكسبون
Artinya : 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa,
pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi,
tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka
disebabkan perbuatannya.
Pembangunan aspek organisasi dan manajemen harus berorientasi pada
pembaharuan atau reformasi yang bersifat membangun dengan tanpa merusak
struktur yang sudah terbangun secara baik sejak awal berdirinya suatu bangsa atau
dengan istilah To Change Without Destroying, dasar pemikiran pembangunan
aspek organisasi dan manajemen tersebut disandarkan pada tiga pilar utama;
Pertama, restrukturisasi dalam pengertian merubah struktur organisasi yang sudah
memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan lingkungan strategis, dengan
harapan terjadi efisiensi kelembagaman, penajaman atau fokus kebijakan publik
yang searah dengan tuntutan pembangunan nasioanal, serta re-orientasi pada
implementasi program guna tercapainya tujuan oraganisasi secara cepat dan tepat;
Kedua, revitalisasi dalam pengertian memberikan tambahan daya dan semangat
untuk mencapai tujuan meskipun dalam pelaksanaannya banyak ditemui
hambatan, sehingga uraian tugas, alokasi anggaran dan pembagian hak dan
kewajiban pada unit-unit organisasi mengalami peningkatan optimum serta
perumusan kembali pada unit pendukung; Ketiga, re-fungsionalisasi dalam
pengertian untuk mempertajam tingkat professionalisme setiap unsur organisasi,
dengan harapan agar setiap unit oraganisasi mampu diberdayakan secara optimum
di setiap lembaga organisasi dengan didukung oleh kemampuan manajemen yang
handal. Optimalisasi peran dan fungsi organisasi merupakan tugas bersama pada
stakeholders yang ada. Untuk itu penguatan unsur SDM menjadi sangat penting,
utamanya pada lembaga keuangan syariah, karena langsung bersentuhan dengan
kepentingan masyarakat pada. Posisi posisi ini adalah ugas manusia sebagai
Khalifah Fil Ard. Sebagaimana Allah SWT berfirman di ddalam AlQur’an Surat
Shaad (38) Ayat 26:
ك خليفة في داوۥد إنا جعلن ول ٱلح ٱلرض فٱحكم بين ٱلناس ب ي تتبع ٱله ق إن ٱلذين وى فيضلك عن سبيل ٱلل
لهم عذاب شديد بما نسوا يوم ٱلحس ٢٦ اب يضلون عن سبيل ٱلل
Artinya : 26. Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia
dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin
jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari
perhitungan.
Bidang organisasi dan manajemen sangat dekat dengan kemampuan
kelembagaan pemerintah dalam usaha untuk menjaga ketahanan ekonomi secara
baik, artinya kemampuan perekonomian yang berkeadilan untuk pemerataan dan
perekonomian yang tumbuh dan berkembang serta mampu bersaing pada tataran
hubungan internasional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan
menyeluruh atau merata yang berkeadilan, guna mewujudkan kondisi diatas maka
Indonesia dihadapkan pada dua kondisi yang harus segera dicari solusinya;
Pertama, persaingan industri global yang telah memposisikan diri sebagai
fenomena dan kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh negara manapun di dunia
saat ini, sehingga menuntut adanya peningkatan daya saing atau Competitifness
terhadap semua produk ekspor; Kedua, permasalahan yang berkaitan dengan
praktik otonomi daerah yang hingga saat ini banyak menimbulkan multi tafsir
terhadap kandungan makna filosofis otonomi daerah, sehingga banyak
menimbulkan penyimpangan dan semangat kedaerahan. Dengan demikian
diperlukan upaya komprehensif untuk mengantisipasi terhadap kedua hal tersebut,
sehingga mampu meniadakan atau paling tidak meminimise dampak negatif yang
mungkin akan timbul di kemudian hari. Pada sisi yang berbeda ketahanan ekonomi
Indonesia masih mengalami beberapa kendala; Pertama, jumlah angka kemiskinan
yang relatif masih besar, menurut data BPS Maret 2008, masyarakat yang hidup
dibawah garis kemiskinan 34,96 juta jiwa atau 15,4%, padahal menurut data di
lapangan ada kemungkinan data tersebut mengalami peningkatan hingga dua kali
lipat pada saat ini; Kedua, kendala pada penyiapan lapangan pekerjaan yang
bersaing dengan pertumbuhan penduduk, berdasarkan data bulan Februari tahun
2008 angka pengangguran mencapai 8,46 % dari jumlah penduduk produktif dan
masih terbuka kemungkinan angka pengangguran tersebut menjadi dua kali lipat
saat ini, melebarnya angka kemiskinan dan meningkatnya angka pengangguran
banyak disebabkan faktor pendidikan, kualitas sumber daya manusia dan
stratifikasi kemampuan yang tidak seimbang dengan kebutuhan kemampuan yang
dipersyaratkan oleh perusahaan; Ketiga, lemahnya tingkat koordinasi antar
lembaga pemerintah, masyarakat dan LSM sehingga terjadi dis-orientasi
perencanaan pembangunan daerah yang berakibat pada lemahnya pemerataan dan
pertumbuhan hasil pembangunan serta dapat berakibat pada timbulnya rasa
ketidakadilan ekonomi di kalangan masyarakat pedesaan yang dapat memudahkan
timbulnya gejolak sosial. Kondisi tersebut harus segera dicarikan jalan keluarnya
karena sangat berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi bangsa Indonesia yang
dapat menimbulkan Multiplier Effect dan Leverage Effect.46 Ketidakadilan secara
ekonomi dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Hal ini disebabkan oleh faktor
kemanusiaannya. Untuk itu pada konsep ekonomi syariah, unsur keadilan adalah
mutlak diperlukan dan pada kajian agama dikatakan bahwa setiap manusia akan
memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Sebagaimana Allah
SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Yaasiin (36) Ayat 54:
46 Leverage atau Capital Gearing dapat diartikan sebagai pengungkit modal, artinya
proporsi dari modal pinjaman berbunga tetap pada modal saham atau Share Capital suatu perusahaan, apabila hampir semua modal perusahaan bersumber dari saham-
saham yang diterbitkan dan sebagaian kecil saja yang berasal dari pinjaman bunga tetap,
maka perusahaan tersebut mempunyai pengungkit modal yang rendah, apabila hampir
semua modal perusahaan berasal dari pinjaman berbunga tetap dan hanya menggunakan
sebagian dari saham yang diterbitkan, maka perusahaan tersebut mempunyai daya
ungkit modal yang tinggi. Collin, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta :Erlangga,1988),
67.
ا ول تجزون إل ما كنتم تعملوفٱليوم ل تظلم نفس شي ٥٤ن
Artinya : 54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan
kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
3. Sistem Politik.
Pokok bahasan pada bidang sistem politik mempunyai cakupan yang sangat
luas dan mempunyai kaitan erat dengan perkembangan dan kajian ilmu politik
yang berfokus pada bentuk lembaga-lembaga politik dan hukum, bentuk
kelembagaan tersebut yang berkaitan erat dengan tata kelola suatu negara dan
kebutuhan masyarakat yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Teori yang
berkembang tentang sistem politik saat ini meliputi; Pertama, tentang kompromi
antara beragam tujuan bentuk politik seperti Re-presentatifveness atau
keterwakilan; Kedua, tentang Governability atau tingkat bisa tidaknya pemerintah
dijalankan secara efektif; Ketiga, tentang kesatuan tujuan dan perimbangan
kekuasaan atau Checks and Balance; Keempat, tentang kekuasaan yang tersebar
dan terpusat atau terdistribusi secara baik; Kelima, tentang interaksi kelembagaan
dengan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa bila dikaitkan dengan tingkat
efektifitasnya; Keenam, tentang lembaga-lembaga pelengkap yang diperlukan
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengantisipasi persaingan
pasar global; Ketujuh, tentang lembaga pengontrol anggaran yang berhubungan
tingkat alokasi dana anggaran, efektifitas anggaran dan mengontrol defisit
anggaran belanja negara.
Pemahaman tentang sistem politik tersebut bertujuan untuk memposisikan
diri dalam upaya lebih memantapkan semangat kebangsaan dan memperkuat
komitmen masyarakat dalam menjawab setiap perkembangan lingkungan strategis
baik pada skala nasional, regional maupun pada skala global. Sehingga pendidikan
politik menjadi suatu yang sangat penting terutama bila dikaitkan dengan upaya
membangun budaya politik yang berakar pada semangat persatuan dan kesatua
bangsa, semangat demokrasi dan pembaharuan sistem politik yang mampu
mengakomodasikan setiap aspirasi politik masyarakat yang dijamin oleh Undang-
Undang. Pendidikan politik dimaksudkan sebagai akumulasi usaha yang secara
sadar untuk melakukan sosialisasi dan edukasi nilai-nilai dan norma serta budaya
politik berdasarkan ideologi negara.
Pada perkembangan kehidupan bernegara selanjutnya dikenal adanya
Globalisasi Politik yang mengedepan proses akumulasi antara kehidupan
demokrasi yang ditandai dengan kebebasan berekspresi dan pada sisi yang lain
adanya tuntutan eksistensi kelembagaan pemerintahan, akan tetapi apabila secara
jernih dilihat berpusar pada satu tujuan yaitu keadilan sosial dalam kehidupan dan
kesejahteraan yang merata pada semua aspek kehidupan masyarakat, globalisasi
politik yang mengandung berbagai muatan kepentingan dengan skala yang berbeda
antar unsur masyarakat haruslah difahami sebagai suatu yang alami dan kewajaran
dalam perjalanan sejarah kebangsaan, akan tetapi yang harus diwaspadai adalah
jangan sampai pemahaman globalisasi politik yang berwujud bentuk reformasi
keluar dari koridor rasa persatuan dan kesatuan yang dapat memporak-porandakan
tata nilai dan norma berbangsa dan bernegara sehingga berdampak dis-integrasi
bangsa, globalisasi politik yang berorientasi pada pemahaman baru demokrasi
yang harus ditanggapi sebagai koreksi efektif untuk kemajuan kehidupan politik
kebangsaan yang bebas dari KKN, sehingga pada akhirnya akan terbukti bahwa
implementasi konsep demokrasi Pancasila akan mampu membawa bangsa
Indonesia menuju kejayaan bangsa dalam pergaulan internasional. Pada
hakekatnya manusia adalah umat yang satu, sehingga rasa persatuan dan kesatuan
adalah suatu keniscayaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an
Surat Al-Baqarah (2) Ayat 213:
ٱلنبي حدة فبعث ٱلل ة و رين وم كان ٱلناس أم ن مبش ب بٱل لي نذرين وأنزل معهم ٱلكت ناس فيما بين ٱل حكم حق
ت ءتهم ا جا ٱختلفوا فيه وما ٱختلف فيه إل ٱلذين أوتوه من بعد م ب ٱلبي ن ا بينهم فهدى ٱلل ٱلذين ءامنوا لما غي
ي بإذنهۦ وٱلل س صر هدي من يشاء إلى ٱختلفوا فيه من ٱلحق ٢١٣تقيم ط م
Artinya : 213. Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan),
maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah
menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di
antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih
tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab,
yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena
dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang
beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan
kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya
kepada jalan yang lurus.
4. Aspek Budaya dan Struktural.
Fenomena yang sangat krusial berada pada pokok bahasan bahwa
kemampuan kelembagaan suatu negara banyak dipengaruhi oleh budaya dan
norma dasar dari kehidupan masyarakat setempat, terutama lembaga keuangan
ekonomi syariah. Pemikiran ini sangat logis karena interaksi masyarakat secara
struktural akan berdampak langsung pada kondisi kelembagaan tersebut, kajian
dan analisis secara komprehensif lebih lanjut akan menghasilkan kejelasan bahwa
pembangunan lembaga formal suatu negara akan banyak dipengaruhi oleh faktor
budaya. Untuk melihat lebih jauh tentang kemampuan kelembagaan akan
dipengaruhi oleh empat unsur; Pertama, bentuk dan manajemen organisasi
kelembagaan pada bidang disiplin manajemen, kebijakan dan administrasi publik
dan ilmu ekonomi; Kedua, bentuk kelembagaan yang meliputi bidang disiplin ilmu
politik, pembangunan ekonomi, dan kepastian hukum; Ketiga, basis legitimasi
meliputi bidang disiplin ilmu politik dan perkembangan pranata kemasyarakatan;
Keempat, faktor sosial dan budaya yang meliputi bidang disiplin sosiologi dan
antropologi suatu bangsa.47
5. Aspek Kebijakan Publik.
Secara umum pokok pembahasan tentang pelayanan publik yang meliputi
bentuk organisasi pada bidang administrasi negara dapat dikatakan lebih
47 Antroplogi sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan individu dan
kelompok. Artinya hubungan timbal balik yang seimbang antara keduanya, sehingga
tidak ada dominasi atau eksploitasi dan tidak ada manusia menggantungkan nasibnya
kepada manusia lainnya, atau dapat dikatakan tidak ada manusia menuhankan manusia.
Maulana Muhammad Ali, Islamologi, (Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah, 1996), 177.
merupakan suatu seni sehingga tingkat fleksibilitasnya cukup besar, dengan
demikian kelenturan dari tata kelola kebijakan publik merupakan ciri dari
pelayanan yang selalu berorientasi pada tujan dan bukan berorientasi pada cara
pengelolaan kebijakan. Untuk itu segenap pengambil keputusan harus secara
cerdas untuk menerjemah kebutuhan masyarakat menjadi suatu program kegeatan
yang secara empiris mampu menerjemahkan keinginan dan harapan publik.
Implikasi kebijakan publik secara mendasar harus dapat didifinisikan secara baik
guna meminimise kemungkinan dampak negatif yang secara simultan dapat
menyebabkan kontra produktif. Penguatan struktur kelembagaan negara menjadi
suatu hal yang sangat dominan terutama bila dikaitkan pada keinginan dan
program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan optimal bagi masyarkat,
sehingga keberagaman dan kopleksitas permasalahan kebijakan publik bermuara
pada Delegated Discretion atau pendelegasian wewenang dalam konteks
pengambilan keputusan, meskipun pada pengertian teori organisasi menempatkan
efisiensi komunikasi kelembagaan sebagai proses pendelegasian wewenang dalam
pembuat keputusan, sehingga fungsi kontrol dan pengawasan serta proses
pendampingan program kegiatan harus ditata secara baik dan berkesinambungan
terutama sekali bila dikaitkan pada kebijakan otonomi daerah, dengan demikian
akan terjadi efektifitas dan sinkronisisi persepsi tujuan organisasi kelembagaan
tersebut.
Ada dua pandangan besar yang berkembang dikalangan pengambil keputusan
ekonomi, Pandangan Pertama; dengan menitik beratkan pada usaha memperbesar
bagian atau porsi hasil pambangunan atau kue hasil pembangunan atau apapun
namanya, dengan penguasaan sumber daya pada pihak tertentu yaitu para konglomerat,
kemudian kue hasil pembangunan tersebut dibagikan kepada semua masyarakat melalui
program pemerataan pembangunan, argumentasi ini dibangun atas landasan berfikir
bahwa hanya dengan memperbesar kue hasil pembangunan itulah maka hasil
pembangunan dapat dibagi, atau dengan kata lain tidak mungkin kue pembangunan
dapat dibagi kalau kue pembangunan itu porsinya kecil dan terbatas. Argumentasi ini
telah dipatahkan oleh kenyataan terjadinya krisis ekonomi pada medio 1998 yang
memaksa lengsernya Presiden Soeharto, dimana pada saat itu kondisi makro ekonomi
Indonesia yang disanggah oleh para konglemerat tidak mampu menahan badai krisis
ekonomi, bahkan kenyataannya para konglemerat mayoritas melarikan potensi dananya
di luar negeri sampai mencapai 80%, berdasarkan pengalaman tersebut diatas maka
akan timbul pertanyaan, apakah kita akan membiarkan diri masuk dalam lubang yang
sama? Peristiwa paradok yang terjadi di tengah masyarakat pada saat krisis ekonomi
1998 pelaku ekonomi yang tetap bertahan di sektor Koperasi dan pengusaha kecil. Lalu
kemanakah larinya kedigdayaan para konglomerat?48 Pandangan Kedua; adalah menitik
beratkan pada usaha pemerataan ekonomi dari sektor hulu dan hilir secara pararel
sehingga pada awal konsep pembangunan ekonomi ditata dari awal dengan melibatkan
potensi masyarakat pada umunya, konsep ini mengedepankan aspek pemerataan kue
pembangunan, pandangan tersebut mengemuka sebagai koreksi atas strategi
pembangunan masa orde baru, dan merupakan bentuk tuntutan reformasi di segala
bidang tahun 1998 yang dimotori oleh segenap mahasiswa seluruh Indonesia, yang
kemudian diikuti dengan konsep otonomi daerah dan melahirkan Undang-Undang
Otonomi Daerah tahun 1999 yaitu : Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tahun
1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
Pandangan konsep ekonomi kearakyatan atau ekonomi rakyat49 yang pada masa
Presiden Soekarno dengan istilah MARHAEN atau apapun namanya, yang jelas konsep
tersebut mengedepankan kepentingan rakyat secara mayoritas miskin dan terpinggirkan,
serta sangat terbatas dalam menikmati kue hasil pembangunan, dengan demikian konsep
yang dibangun pada pemikiran ekonomi Pancasila berorientasi pada perjuangan
48 Kwik Kian Gie, Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik, (Jakarta :
PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), 24. 49 Pada bulan Agustus 1930 Bung Karno melakukan pembelaan di Landraad
Bandung menulis bahwa ekonomi rakyat oleh sistem monopoli disempitkan, sama
sekali didesak dan dipadamkan. (Soekarno, Indonesia Menggugat, 1930), 31.
ekonomi rakyat guna mengentaskan kemiskinan, terbukanya lapangan pekerjaan,
jaminan sosial dan kesehatan serta terbukanya akses pendidikan sehingga dengan
sendirinya cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 tersebut dapat terwujud.50 Kemudian akan timbul satu pertanyaan,
apakah dengan terwujudnya ekonomi rakyat sebagai dasar dari ekonomi Pancasila
terwujud dan rakyat memperoleh kemakmuran semesta lalu pola dan sistem ekonomi
Pancasila dapat ditinggalkan?, maka jawabnya “tidak”, tugas selanjutnya adalah
bagaimana cara mempertahankan keutuhan dan perbaikan konsep guna menyongsong
perubahan sistem ekonomi global, hal ini berangkat dari kesadaran bahwa tidak ada
pelaku ekonomi di dunia ini yang dapat berjalan dengan sendirinya tanpa berintegrasi
dan bersosialisasi dengan sistem ekonomi secara internasional, sehingga pada akhirnya
pembangunan sistem ekonomi Pancasila mempunyai implikasi pada perubahan struktur
ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik dan budaya.51
Globalisasi dapat dimaknai sebagai kondisi interaksi antar masyarakat dunia dalam
berbagai aspek kehidupan, tanda-tanda yang paling dominan pada era globalisasi
50 Gambaran umum sistem Ekonomi Pancasila sebagaimana tercantum dalam
Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan
atau untuk pemilikan anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakatlah yang
diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai
dengan itu ialah Koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi
kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau
tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang
banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak
boleh di tangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkadung dalam
bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (dan sungguh sangat
disayangkan, salah satu dampak dari tuntutan reformasi diterjemahkan oleh MPR untuk
menghapus atau menghilangkan penjelasan tentang demokrasi ekonomi UUD 1945
dengan alasan yang sederhana bahwa di negara-negara lain tidak ada UUD atau
konstitusi yang memakai penjelasan. 51 Sarbini Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta, PT. Gamedia Pustaka
Utama, 2004), 130.
adalah; Pertama, percepatan penyebaran arus informasi secara global atau mendunia
sehingga memungkinkan terbukanya informasi yang dulunya tertutup akan menjadi
transparan, dan yang dulunya transparan sekarang menjadi terbuka, apalagi dengan
didukung oleh kondisi terbukanya akses masyarakat untuk memperoleh informasi
tersebut dengan harga atau biaya yang relatif murah bahkan gratis, sehingga terbentuk
kristalisasi opini publik yang harus diantisipasi terhadap kemungkinan
kecenderungannya, dengan harapan agar kondisi tersebut bermuara pada perbaikan
kehidupan berbangsa dan bernegara; Kedua, perkembangan secara cepat ilmu
pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi yang mendorong kondisi dunia
tanpa batas, akan tetapi yang harus diwaspadai terhadap perkembangan teknologi
tersebut adalah perkembangan teknologi persenjataan militer dan teknologi sabotase
yang digunakan untuk maksud-maksud negatif. Karena semakin tinggai teknologi
kejahatan maka semakin tinggi pula akibat negatif yang ditimbulkannya; Ketiga,
pesaingan pasar bebas yang tidak melihat skala kemampuan antar pesaing, segmentasi
pasar dan tidak melihat tingkat pencemaran lingkungan alami dan pencemaran ideologi
serta pencemaran budaya suatu bangsa sebagai akibat persaingan pada pasar bebas oleh
pelaku ekonomi besar yang berskala internasional yang mengesampingkan segala
dampak yang ditimbulkannya52; Keempat, terjadinya pergeseran kepentingan dan
pergeseran mind set kelembagaan negara sejak berakhirnya perang dingin yang
memposisikan Amerika sebagai negara super power tunggal tanpa pesaing, terjadinya
krisis ekonomi pada medio 1997 dan semangat reformasi dalam negeri yang menuntut
pola pemerintahan yang desentralistik yang menghasilkan Undang-Undang Otonomi
Daerah, sehingga memicu semangat kedaerahan yang memungkinkan berdampak
negatif pada rasa persatuan dan kesatuan serta nasionalisme. Akan tetapi pada sudut
pandang yang berbeda globalisasi akan membuka peluang pasar baru bagi negara yang
52 Globalisasi sebagai bentuk ekonomi berskala Internasional apabila dikaitkan
dengan operasional lembaga keuangan syariah maka dapat dikatakan bahwa pemegang
saham pada area dalam negeri dan luar negeri adalah pemilik lembaga keuangan
tersebut dengan proporsi modal yang diinvestasikan. Afzalur Rohman, Doktrin Ekonomi
Islam Jilid 3, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 341.
sedang berkembang dan mengurangi rasa terisolasi yang banyak dirasakan oleh negara-
negara yang sedang berkembang, sehingga terbuka semua akses ekonomi di berbagai
aspek kehidupan masyarakat dunia.53
Distribusi pendapatan serta konsep perimbangan tata kelola keuangan tidak merata
antar-wilayah sehingga membuka lebar koridor kesenjangan sosial.54 Distribusi sumber
daya yang tidak merata tersebut sebagai akibat dari lemahnya bidang perencanaan dan
tanggung jawab sosial bersama, sehingga diperlukan upaya bersama yang secara
serentak dapat membangun kesadaran kolektif untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa
dan negara (bukan yang terbaik bagi dirinya sendiri dan kelompoknya melalui korupsi),
fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya kecenderungan para pelaku usaha dan para
pengambil keputusan secara bersama melakukan sinkronisasi pelemahan potensi
masyarakat untuk berbuat nyata dan berpartisipasi dalam usaha pembangunan bangsa
dan negara, hal ini sebagai akibat dari meningkatnya volume penyimpangan anggaran
pemerintah yang berahir pada proses hukum di KPK. Pertanyaannya adalah bagaimana
cara memulai membangun kesadaran nasional secara bersama agar bangsa Indonesia
mampu untuk mencapai cita-cita luhur bangsa sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945?, jawaban yang paling tepat adalah dimulai dari para
53 Globalisasi dari sisi positif telah mendorong terbukanya jalan perdagangan
internasional sehingga banyak membantu perkembangan ekonomi dan pertumbuhan
ekonomi negara yang bertumpu pada ekspor dan banyak meningkatkan kesejahteraan
negara di Asia, karena melalui globalisasi banyak orang hidup lebih sejahtera,
terjaminnya fasilitas kesehatan sehingga menjadikan hidup lebih lama dan lebih
terjamin kelangsungan hidupnya dari pada sebelumnya. Joseph E. Stiglitz, Globalisasi
dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional, (Jakarta : PT. Ina
Publikatama, 2003), 5. Dengan judul asli Globalization and Discontents, yang
diterjemahkan oleh Ahmad Lukman. 54 Berdasarkan informasi perbankan bahwa uang beredar di Jakarta lebih dari 70%
atau hampir menyentuh angka 80%, dan hasil laporan dari semua kantor Bank Indonesia menunjukan adanya kecenderungan besar aliran dana dari daerah ke pusat, dan hal
tersebut berlangsung cukup lama hingga saat ini. Tingkat penanaman kembali di daerah
lebih rendah (dengan rasio pinjaman terhadap dana/LDR mencapai antara 30% hingga
40%) dari sumber dana yang dapat dimobolisasi, kondisi paradok juga terjadi pada
tingkat yang lebih kecil (individual) labih dari 90% simpanan masyarakat yang berada
di bank-bank hanya dimiliki oleh kurang dari 10% penabung. Burhanuddin Abdullah,
Menanti Kemakmuran Negeri (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 42.
pemimpinnya dengan metode pemberian contoh dan keteladanan hidup yang baik, lalu
timbul pertanyaan berikutnya, pemimpin yang mana pada saat ini dapat dijadikan
tauladan hidup bagi masyarakat?, inilah pertanyaan yang sangat sulit dijawab karena
diantara masyarakat yang berbeda mempunyai parameter dan standar nilai yang
berbeda, akan tetapi berbagai pendapat yang berbeda tersebut dapat disatukan pada tata
nilai yang harus dibangun sebagai landasan perjuangan ekonomi bangsa adalah;
Pertama, adanya niat baik untuk sumbangsih pada pembangunan bangsa dan negara55;
Kedua, tertanam jiwa cinta tanah air Indonesia yang kuat dan terpatri dalam diri
sanubari; Ketiga, terdorong semangat tolong-menolong, semangat berbagi rasa dan
semangat untuk bekerjasama; Keempat, mempunyai jiwa ketulusan dan keikhlasan
tanpa pamrih dalam perjuangan tersebut.56 Demikian juga pada pandangan pakar
55 Salah satu kunci untuk membangun kesejahteraan manusia, yaitu dengan cara
membangun tatanan sosial yang baik dengan figure pemimpin yang dapat membangun
kehidupan sosial yang harmonis dan produktif, terutama pada pembangunan institusi
ekonomi. Moh. Asy’ari Muhtar, The Ideal State-Perspektif Al-Farabi Tentang Konsep
Negara Ideal, (Yogyakarta : IRCISod, 2018), 51 56 Diantara nilai-nilai tersebut telah tertuang dalam prinsip dasar koperasi yang
terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,
yang kemudian ditegaskan dalam pernyataan identitas koperasi secara internasional pada tahun 1995 adalah; 1. Keanggotaan berfsifat sukarela dan terbuka; 2. Pengendalian
anggota secara demokratis; 3. Pertisipasi ekonomi anggota; 4. Otonomi dan kebebasan;
5. Pendidikan, pelatihan dan informasi; 6. Kerjasama antar koperasi; 7. Keperdulian
terhadap komunitas (disunting dari pidato Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia pada acara peringatan Hari koperasi ke-62 tahun
2009 di Stadion Madya Sempala Samarinda, Kalimantan Timur). Dan pada kesempatan
yang sama Presiden Republik Indonesia mengatakan beberapa harapannya yaitu; 1.
Meningkatkan permodalan koperasi dengan skim kredit biasa, maupun dengan skim
KUR yang pada dua tahun terakhir disiapkan dana oleh pemerintah hingga 34 Trilyun
dan pada lima tahun mendatang mencapai angka 100 Trilyun; 2. Peningkatan peran
Dekopin pada usaha ketahanan pangan, bukan hanya beras, tetapi juga gandum, kedelai, gula dan jenis-jenis pangan lainnya; 3. Merambah pada potensi baru yaitu dalam bidang
energi, termasuk energi terbarukan, energi yang bersumber dari bio energi yang bisa
mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak; 4. Membangun usaha di bidang
ekonomi kreatif, kerajinan batik serta usaha lain yang cocok untuk Usaha Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah; 5. Percepatan usaha koperasi dalam rangka upaya
mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan sehingga secara tidak langsung
dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat; 6. Dibangunnya semboyan Go Lokal di
ekonomi yang merumuskan 4 permasalahan pokok pembangunan ekonomi yaitu ;
pertumbuhan, lapangan pekerjaan produktif, lalu lintas perdagangan dan pembayaran
luar negeri, serta kestabilan dalam perkembangan harga.57 Pengertian pertumbuhan
dapat diimplementasikan secara nyata pada peningkatan produksi barang dan jasa di
semua sektor serta terdistribusi secara baik di berbagai daerah, dengan harapan akan
terjadi pemerataan sumbe rdaya sehingga dapat menggerakan ekonomi daerah, hal
tersebut juga akan mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah, adapun sasaran yang
ingin dicapai adalah untuk meningkatkan angka penyebaran hasil produksi barang dan
jasa secara merata dan semakin luas sehingga tingkat ketersediaan barang dan jasa
semakin banyak jumlahnya secara beraneka ragam dan semakin baik kualitasnya dan
dengan harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat pedesaan secara luas, sehingga
secara tidak langsung dapat difahami bahwa terjadi hubungan timbal baik antara
pembangunan ekonomi dengan kesempatan kerja produktif, disinilah letak pentingnya
penyusunan perencanaan objektif terhadap pembangunan karakter bangsa yang
dilandasi oleh perencanaan prioritas pembangunan dengan memperhatikan potensi
alam, potensi keterampilan masyarakat, tata nilai dan adat istiadat masyarakat serta
perkembangan lingkungan strategis secara internasional. Kemudian akan timbul
pertanyaan, akan dibawa kemanakah bahtera Nusantara ini?, dengan muatan lebih dari
200 Juta penduduk dan lebih dari 17.000 gugusan pulau kecil dan pulau besar, dengan
segala potensi tambang dan pertanian serta potensi bahari yang belum tergali,
rangakaian perencanaan tersebut merupakan akumulasi dari rencana pemberdayaan
potensi alam dan potensi masyarakat Indonesia pada strategi pembangunan ekonomi
yang berakarkan kerakyatan.58
tengah- tengah semboyan Go Global, dengan dasar pemikiran untuk menghidupkan ekonomi pedesaan, Small but effective bussines yang dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pedesaan. 57 Sumitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori
Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, (Jakarta : PT. Pustaka LP3ES,
1994), 65. 58 Kajian dan analisis dari pembangunan ekonomi kerakyatan dalam pembangunan
nasional adalah; Pertama, konsep pembangunan yang berakar pada kerakyatan artinya
Faktor terpenting lainnya yang dapat dijadikan rujukan adalah pentingnya
pemahaman bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan tingkat
penyebaran penduduk yang tidak merata dan dengan luas laut diatas angka 60% dari
luas daratan sehingga sangat diperlukan kerja keras untuk melakukan pemetaan potensi
serta pemetaan kebutuhan masyarakat, hal yang tidak kalah pentingnya adalah
ketersediaan alat transportasi laut dan udara dengan segala prasarana pendukungnya
guna mendukung lalu lintas ekonomi nasional dan lalu-lintas ekonomi internasional, di
lain pihak harus dipertimbangkan bahwa lalu-lintas ekonomi internasional sebagai
bagian dari perkembangan ekonomi global mempunyai peran yang sangat penting pada
negara sedang berkembang seperti Indonesia, dan dalam hubungan ini neraca
perdagangan dan pembayaran luar negeri menunjukan tingkat kedudukan negara dalam
pergaulan dan hubungan bisnis secara internasional, sehingga faktor penting yang harus
dipertimbangkan adalah tingkat fluktuasi harga barang dan jasa serta laju inflasi
sebagaimana tercantum dalam indeks harga konsumen dan indeks harga perdagangan
yang berlaku pada kehidupan rumah tangga keluarga dan kegiatan dunia usaha secara
luas. Sebagai acuan orientasi perencanaan pembangunan ekonomi negara dapat
dilakukan perbandingan bahwa diantara ciri pokok negara industri yang maju adalah :
cukup tersedianya dengan baik kapasitas produksi yang sudah terpasang meliputi modal
masyarakat berupa prasarana fisik yaitu; jaringan jalan antar-daerah, ketersedian aliran
listrik yang memadai guna mendukung sektor usaha skala kecil, menengah dan usaha
besar, saluran irigasi yang sesuai dengan kontur tanah dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, sarana pelabuhan dengan segala macam perangkat pendukungnya, serta
sarana komunikasi. Dan tak kalah pentingnya dalah faktor jaminan keselamatan dan
keamanan dunia usaha serta kepastian hukum.
mengedepankan kepentingan rakyat banyak dengan melihat dua unsur penting; yaitu
apa yang di perlukan rakyat? dan apa yang dimiliki rakyat?; Kedua, pemberdayaan
potensi masyarakat sebagai sebuah strategi dalam menjalankan pembangunan yang
berakarkan kerakyatan. Ginanjar Karta Sasmita, Pembangunan untuk Rakyat, (Jakarta :
CIDES, 1996),133.
Dalam konsep pembangunan ekonomi sebuah negara secara umum tidak akan
lepas dari pembahasan ketahanan pangan (food security), sehingga diperlukan upaya
khusus untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi, karena kerapuhan
dan kekuatan suatu negara akan banyak ditentukan oleh kepandaiannya dalam
mengelola sumber daya pangan, manusia tidak dapat hidup tanpa pangan sehingga
pangan merupakan syarat mutlak untuk hidup. Para ahli merumuskan bahwa unsur
ketahanan pangan meliputi dua hal; Pertama, ketersedian pangan secara baik; dan
Kedua, aksesbilitas masyarakat terhadap pangan tersebut, apabila salah satu unsur
tersebut tidak tersedia secara baik maka suatu negara belum dapat dikatakan
mempunyai ketahanan pangan yang baik, sehingga terdapat hubungan yang berbanding
lurus antara ketersediaan pangan dengan pola distribusi yang menjamin akses
masyarakat untuk memperoleh bahan pangan tersebut59, ketersedian pangan yang
memadai sesuai kebutuhan masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas dapat
dilakukan melalui dua hal; Pertama, produksi dalam negeri dengan memanfaatkan
segala potensi sendiri; Kedua, melalui mekanisme impor, mengambil langkah impor
bahan pangan adalah langkah emergency yang dilakukan pemerintah dalam hal
penyediaan pangan untuk memperkecil dampak dari Food Gap, akan tetapi kenyataan
yang ada ketergantungan terhadap impor pangan tidak dapat dihindarkan terutama sejak
keberhasilan swasembada pangan pada tahun 1984 dan menjadikan para pengambil
kebijakan terlena, sehingga berakibat terjadinya distribusi pangan yang berasal dari
impor secara berlebihan pada sentra produksi di daerah-daerah, sehingga cukup
beralasan tentang adanya kekhawatiran akan ancaman keberdaulatan pangan
Indonesia.60
59 Seorang pemimpin atau Khalifah atau Amirul Mukminin diperbolehkan untuk
menggunakan kas negara atau Baitul Mal dengan tujuan distribusi pangan kepada
kelompok yang membutuhkan dan pada kondisi saat ini diatur dengan regulasi. Kondisi
seperti ini pada awal periode pemerintah Islam bersumber dari harta Fa’i. Imam Al-
Mawardi-Penerjemah: Khalifurrahman, Ahkam Sulthaniyah, (Jakarta : QISTHI Press,
2019), 227. 60 Organisasi pangan dan pertanian sedunia (FAO) telah menetapkan ketentuan
tentang kriteria ancaman ketahanan pangan suatu negara yang meliputi ; 1. Tingginya
Apabila ditinjau dari kesuburan tanah dan luasnya area pertanian serta didukung
oleh aliran sungai yang tersedia maka tidak terlalu berlebihan jika Indonesia nantinya
akan menjadi salah satu negara terkemuka dalam memasok kebutuhan pangan dunia
dari produk-produk pertanian tropis sehingga akan mampu mengangkat harkat dan
martabat bangsa melalui jerih payah dan usaha petani dengan satu syarat yaitu
sinergisitas yang baik antara pemerintah, petani dan semua organisasi penggerak
pertanian termasuk Dekopin dan HKTI, The Economist adalah salah satu majalah yang
menerbitkan buku World in Figures atau Dunia dalam Angka edisi tahun 2003 yang
menempatkan Indonesia sebagai negara terhormat pada bidang produk-produk pertanian
tropis yaitu; Indonesia merupakan negara penghasil Biji-bijian terbesar nomor 6 dunia,
penghasil Beras nomor 3 dunia setelah China dan India, penghasil Kopi terbesar nomor
4 dunia, penghasil Cokelat terbesar nomor nomor 3 dunia setelah Ghana dan Pantai
Gading, penghasil Minyak Sawit nomor 2 di dunia setelah Malaysia dan sekarang
menjadi nomor 1, penghasil Lada Putih terbesar di dunia, penghasil Lada Hitam nomor
3 di dunia, penghasil Cengkeh nomor 1 di dunia, penghasil Puli dari buah Pala terbesar
di dunia, penghasil Karet alam nomor 2 di dunia setelah Thailand.61 Lalu timbul satu
pertanyaan besar, mengapa Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi produk-
proporsi penduduk yang kekurangan pangan; 2. Tingginya proporsi kekurangan energi,
protein dari rata-rata kebutuhan energi, protein yang disyaratkan atau Food Gap; 3.
Besarnya indeks Gini dari Food Gap konsumsi energi, protein; 4. Besarnya koefisien
variasi konsumsi, energi. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah setiap
negara harus belomba untuk melindungi para petaninya guna menjamin ketersedian
pangan warga negaranya, Uni Eropa (UE) mengalokasikan total subsidi rata-rata 40
Miliar Dollar AS per tahun, sedangkan Amerika Serikat (AS) mengalokasikan subsidi
19 Miliar Dollar per tahun kepada petaninya atau sekitar dua kali lipat dari dana yang
dicadangkan untuk bantuan internasional atau Foreign Aid. Bustanul Arifin, Analisis
Ekonomi Pertanian Indonesia, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2004), 38. 61 Kata Pengantar Siswono Yudo Husodo dalam bukunya Andreas Maryoto, Jejak
Pangan Sejarah, Silang Budaya dan Masa Depan, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas,
2009), xii. Akan tetapi pada sisi yang berbeda terdapat kondisi yang berlawanan karena
Indonesia merupakan negara pengimpor Gula 37% dari kebutuhan nasional, 29%
Daging Sapi dari kebutuhan nasional, Garam 50% dari kebutuhan nasional, Kedelai
70% dari kebutuhan nasional, Jagung 11% dari kebutuhan nasional, Kacang Tanah 15%
dan 70% kebutuhan Susu Impor.
produk pertanian tropis? dan mengapa hingga saat ini nasib petani tak kunjung
mengalami perbaikan? serta dimana letak kesalahannya?, itulah sebabnya diperlukan
arah niat dan semangat cinta tanah air dan semangat gotong royong serta semangat
berbagi dalam membangun ekonomi bangsa demi tercapainya cita-cita luhur bangsa
Indonesia melalui gerakan ekonomi rakyat dalam bingkai konsep ekonomi Pancasila,
dengan harapan agar terhindar dari praktik kejahatan bisnis di bidang ekonomi.62
Pembahasan tentang segala aspek kehidupan yang diawali dari pembangunan
ekonomi sebuah bangsa yang besar, pemberdayaan potensi pertanian dan pertambangan
serta optimalisasi wilyah bahari serta supremasi hukum dan kedewasaan berpolitik akan
menjadi hampa apabila pendidikan masyarakat secara umum belum menjadi prioritas
utama pembangunan bangsa, yang meliputi pendidikan kepribadian dan pendidikan
intelektual akademis, sehingga diperlukan usaha bersama antara pemerintah dan
masyarakat untuk membentuk karakter dan budaya bangsa yang berdasarkan nilai-nilai
luhur bangsa Indonesia sendiri sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945.63
62 Bentuk kejahatan bisnis di bidang ekonomi meliputi; Pertama, memanipulasi data
neraca perusahaan dengan maksud untuk menghindari atau memperkecil kewajiban
membayar pajak; Kedua, persengkokolan dalam penentuan harga dan mengiklankan produk dengan cara menyesatkan; Ketiga, kerjasama dengan petugas pajak untuk
menghindari atau memperkecil kewajiban membayar pajak; Keempat, kegiatan produksi
yang tidak memperhatikan lingkungan sehingga berdampak pada polusi limbah cair,
debu dan suara; Kelima, tidak memperdulikan keselamatan kerja karyawan dan segala
macam praktik eksploitasi tenaga kerja tanpa jaminan sosial yang jelas; Keenam,
memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah dan bertentangan dengan
Undang-Undang; Ketujuh, operasional perusahaan dijadikan sebagai lahan untuk
pencucian uang semata. John Pieris, Nizam Jim, Etika Bisnis dan Good Corporate
Governance (Jakarta : Penerbit Pelangi Cendikia, 2007), 160. 63 Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31; 1. Setiap Warga Negara berhak
mendapatkan pendidikan; 2. Setiap Warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3. Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang
diatur dengan Undang-Undang; 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional; 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
Dengan dibangun kesadaran bahwa sumber daya manusia adalah basis dari
kekuatan bangsa dan menjadi akar dari segala permasalahan kehidupan, maka sudah
sewajarnya bahwa setiap negara di dunia ini akan berlomba untuk meningkatkan
kualitas intelektual dan kualitas kepribadian, dengan harapan dapat meningkatkan
kualitas bangsa dalam pergaulan internasional, awal pembangunan sebuah negara besar
pasti dimulai dari pembagunan sumber daya manusia, hal ini terbukti bahwa semakin
tinggi peradaban sebuah negara baik secara intelektual dan kepribadiannya maka
semakin tinggi pula derajat bangsanya dalam pergaulan internasional dan sudah barang
tentu akan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat
bangsa tersebut, demikian juga semakin rendah pendidikan intelektual dan kepribadian
sebuah bangsa maka akan semakin rendah martabat bangsa tersebut dalam pergaulan
Internasional dan sudah barang tentu akan diikuti dengan keterbelakangan budaya dan
kemiskinan.64 Disinilah letak pentingnya implementasi konsep ekonomi Pancasila yang
harus dimulai dari kesadaran pendidikan manusia seutuhnya, yaitu pembangunan
kulaitas intelektual dan kualitas kepribadian melalui jalur pendidikan formal dan
informal.
Sebagai contoh jalan tengah atau kompromi kesepakatan dari bebarapa
kepentingan pada satu titik temu. Ketika masyarakat memerlukan dana permodalan
berupa fasilitas kredit untuk memenuhi kebutuhan usaha para petani, pedagang pasar
atau para pegawai rendahan maka timbulah rasa keinginan untuk menolong yang
didasari oleh budaya gotong royong pada seorang Patih Purwokerto Aria Wiriatmaja,
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban
serta kesejahteraan umat manusia. 64 Fakta sejarah telah menunjukan bahwa kejayaan Negara Yunani dan Romawi
diawali dengan revolusi pemikiran yang berawal dari ACADEMI atau sekolah yang
dirintis oleh Plato dan Socrates di Athena pada 400 tahun sebelum Masehi, dengan sebutan LYCEUM. Di Timur Tengah Jazirah Arab pada masa Harun Al-Rasyid telah
dibangun Bayt Al Hikmah sebagai pusat pendidikan yang mengantarkan kejayaan dunia
Islam, sehingga melahirkan pemikir-pemikir dunia dibidang saint, matematika, fisika, al
jabar, serta ilmu kedokteran modern. Para pakar intelektual tersebut antara lain Ibnu
Rusd, Ibnu Sina, Al Kindi, Al Farabi dan masih banyak lagi nama-nama besar
akademisi pada waktu itu. Aulia Reza Bastian, Reformasi Pendidikan (Yogyakarta :
Lappera Pustaka Utama, 2002), 93.
sehingga berinisiatif untuk membentuk Koperasi simpan pinjam pada tahun 1898 guna
melayani masyarakat yang secara umum masih berpendapatan terbatas, pemiliham
badan hukum Koperasi simpan pinjam tersebut didasarkan pada alasan bahwa Koperasi
sesuai dengan budaya masyarakat setempat, sehingga secara rasional Koperasi dapat
diterima oleh masyarakat. Di lain pihak unsur penguasa Van Westrode melakukan
tindakan yang rasional, karena badan hukum Koperasi sangat bersesuaian dengan
semangat kebersamaan di Eropa. Sehingga berdirinya Koperasi secara tidak langsung
merupakan kompromi rasionalitas antara kelompok miskin pribumi dan penguasa
setempat. Garis sepadan dengan kondisi tersebut diatas itulah yang diupayakan oleh
penulis untuk mencari ide segar atau menggagas kompromi rasionalitas ekonomi
Indonesia kontemporer yang dapat menampung aspirasi masyarakat secara umum,
bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, keperpihakan penguasa
pemerintahan dan dapat menampung kepentingan para pelaku pasar, sehingga semua
elemen masyarakat terwadahi kepentingannya, dalam suatu konsep pemikiran tentang
ekonomi Pancasila.65
D. TINJAUAN HISTORIS DAN FILOSOFIS.
Perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia ini mempunyai hubungan saling
keterkaitan dan saling berhubungan serta saling melengkapi, termasuk juga perjalanan
bangsa Indonesia. Dikisahkan bahwa sejarah alam semesta ini mempunyai usia lebih
panjang dari pada sejarah umat manusia, demikian juga mempunyai usia jauh lebih tua
dari pada berdirinya komonitas bangsa dan negara, barang kali inilah salah satu rahasia
perencanaan Tuhan untuk menempatkan manusia di muka bumi ini setelah segala
sesuatunya tersedia dengan baik, dengan lingkungan alam yang tertata terlebih dahulu
serta suhu dan iklim sudah bersahabat baru kemudian diturunkan di muka bumi ini.
Dengan dasar logika tidak mungkin manusia hidup di dunia ini bila alam yang akan
ditempati belum tersedia keperluan manusia minimal untuk bertahan hidup. Ahli sejarah
mengatakan bahwa masa yang paling tua dalam kehidupan alam semesta ini adalah
65 M. Dawam Rahadjo, Nalar Ekonomi Politik, (Bogor : IPB Press), 5.
masa Plestosen yang ditandai dengan adanya pergeseran atau Glasiasi yang berdampak
menurunnya suhu permukaan bumi, dan mencairnya es di daerah tertentu yang
menyebar di daerah sekelilingnya yang secara tidak langsung berdampak pada tatanan
alam, aliran sungai dan lautan dan pergeseran tata letak kepulauan di beberapa wilayah
di atas muka bumi ini. Adapun kepulauan Indonesia terdiri dari serangkaian atau
gugusan pulau besar dan kecil pada posisi 6 derajat garis Lintang Utara, 11 derajat garis
Lintang Selatan, memanjang dari Barat ke Timur antara 95 derajat sampai dengan 140
derajat garis Bujur Timur, seluruh daerah ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata di
dataran rendah 26 derajat Celsius, dan daerah pegunungan 20 derajat Celsius. Adanya
kehidupan di wilayah nusantara ini diperkirakan mulai abad 4 atau 5 Masehi dengan
bukti ditemukannya peninggalan tulisan batu pada masa itu, atau bukti-bukti lain yang
berhasil ditemukan oleh para peneliti dan para ahli sejarah, dari hasil temuan bukti
sejarah tersebut dapat difahami bahwa dalam kehidupan masa itu terdapat kehidupan
sosial ekonomi dan kepercayaan, bercocok tanam atau pertanian, pemujaan pada nenek
moyang. Dengan demikian dari sisi kependudukan bangsa Indonesia saat ini tidak dapat
dilepaskan dari perjalanan kehidupan prasejarah, terutama pada sisi faktor biologis dan
kultural.66
Para ahli sejarah memperkirakan lima ratus ribu tahun yang lalu daerah es di
Kutub Utara dan Selatan mengalami perubahan bentang wilayah karena perubahan suhu
sehingga mengakibatkan kenaikan permukaan laut yang berdampak pada perubahan
struktur kepulauan dan sebagian daratan terendam, sehingga terjadi perubahan pula
struktur ekosistem yang termasuk juga manusia. Pada sisi yang berbeda para ahli
sejarah juga memperkirakan bahwa manusia Indonesia telah ada pada satu juta tahun
yang lalu dengan hidup berkelompok-kelompok, dan menyebar sesuai dengan keperluan
kehidupan masing-masing, para ahli sejarah juga menarik hubungan yang linier antar
66 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional
Indonesia jilid satu, (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), 297.
wilayah penyebaran penduduk yang tidak terkonsentrasi pada kelompok masyarakat
tertentu, tetapi menyebar ke seluruh daratan.67
Semua bangsa di dunia ini mempunyai nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi
sebagai warisan budaya yang dijaga dan dihormati, demikian juga latar belakang
perjalanan sejarah berdirinya negara dengan segala macam pasang surut kehidupan
perjuangan dan derai air mata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari riwayat
bangsa tersebut yang tidak hanya untuk dikenang akan tetapi dijadikan pijakan untuk
perjuangan generasi berikutnya demi kehidupan yang lebih baik bangsanya sendiri dan
demi untuk menata atau memposisikan diri pada pergaulan internasional, hal ini terjadi
di setiap negara termasuk sejarah bangsa Indonesia. Kebangsaan atau Nationhood
adalah akumulasi dari rangkaian interaksi keseimbangan antara kepentingan masyarakat
atau Society di satu pihak dan kekuasaan negara atau State di pihak lain, untuk itu perlu
dicari suatu formula guna menjaga agar tidak terjadi benturan antara masyarakat dan
negara. Sehingga sangat diperlukan adanya tinjauan historis dan filosofis yang
memposisikan dan mengfungsikan kedua peran sesuai porsinya masing-masing dan
sesuai tuntutan zamannya, proses interaksi antar masyarakat suatu negara dengan negara
lain atau interaksi antar keyakinan akan menghasilkan tata nilai atau norma budaya,
meskipun kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat berbeda-beda, akan tetapi
setiap kebudayaan mempunyai ciri dan sifat yang sama dalam arti universal, secara
umum sifat-sifat budaya tersebut memiliki ciri yang sama meskipun tidak sama persis,
hal ini disebabkan adanya perbedaan ras, lingkungan alam, kebiasaan dan perbedaan
tingkat pendidikan. Sifat yang melekat pada kebudayaan tersebut meliputi; Pertama,
interaksi antar masyarakat yang tercemin dari perilaku sehari-hari akan menjadi
kebiasaan yang membentuk budaya; Kedua, nilai-nilai budaya telah ada terlebih dahulu
sebelum lahirnya suatu generasi tertentu yang mengikuti perkembangan zamannya dan
akan diwariskan antar generasi ke genarasi berikutnya; Ketiga, Budaya sangat
diperlukan oleh manusia yang tercermin dari tingkah laku, budaya tersebut meliputi
67 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta : Djambatan,
1999), 15.
norma-norma dan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur suatu
tindakan yang dianjurkan, perbuatan yang dilarang atau tindakan yang menjadi
kebanggaan bersama dan tindakan yang merupakan pantangan untuk dikerjakan.
Interaksi antar budaya diharapkan menghasilkan sintesa kehidupan yang bermoral.
Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Luqman (31) Ayat 17, 18
dan 19:
لوة وأمر بٱلمعروف وٱنه عن ٱلمنكر وٱصبر بني أقم ٱلص ر و ١٧ن عزم ٱلمور لك م صابك إن ذ ى ما أ عل ي ل تصع
ل يحب كل م ي مشيك وٱغضض من ف وٱقصد ١٨ر ال فخوخت خدك للناس ول تمش في ٱلرض مرحا إن ٱلل
ت لصوت ٱلحمير ١٩صوتك إن أنكر ٱلصو
Artinya : 17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang
baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa
yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang
diwajibkan (oleh Allah).
18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong)
dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
19. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu.
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
Pada kurun waktu tertentu, sejarah perjalanan bangsa Indonesia sekarang ini tidak
terlepas dari proses berdirinya, proses perkembangan budayanya dan jatuhnya kerajaan-
kerajaan yang pernah ada di bumi Nusantara dan banyak dipengaruhi oleh budaya
bangsa-bangsa lain, hal ini disebabkan karena letak wilayah Nusantara yang menjadi
jalur lalu-lintas perdagangan dunia, diantara budaya yang masuk ke wilayah Nusantara
antara lain dipengaruhi oleh agama-agama besar di dunia, yaitu Hindu, Budha dan
Islam. Untuk itulah kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara tidak bisa lepas
dari pengaruh agama tersebut diatas. Diantara tokoh-tokoh sejarah yang bersesuaian
dengan masa kerajaan dan pengaruh agama yang memegang peranan penting. Kerajaan
adalah institusi pertama yang lahir sebelum adanya institusi ekonomi. Untuk itu penting
mempelajari berdirinya kerajaan-kerajaan Nusantara guna mengetahui alur budaya yang
ada sampai pada tahap lahirnya institusi atau lembaga keuangan, terutama kesadaran
masyarakat sampai pada tahap lahirnya lembaga keuangan syariah. Raja Sulaiman
adalah penguasa terbesar sepanjang sejarah karena mempunyai pasukan yang besar,
yang terdiri dari manusia, hewan, jin dan dapat menundukkan gerak arah angin. Allah
SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat An-Naml (27) Ayat 30 dan 37:
حيم ن ٱلر حم ٱلر ن وإنهۥ بسم ٱلل ٣٠إنهۥ من سليم
Artinya : 30. Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan sesungguhnya (isi)nya:
"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
٣٧غرون ذلة وهم ص أ نها هم م ٱرجع إليهم فلنأتينهم بجنود ل قبل لهم بها ولنخرجن
Artinya : 37. Kembalilah kepada mereka sungguh kami akan mendatangi mereka
dengan balatentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir
mereka dari negeri itu (Saba) dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan)
yang hina dina".
1. Kerajaan Kutai (400 M).
Pendiri Kerajaan Kutai adalah Kundungga, beliau adalah orang Indonesia asli
yang belum terpengaruh oleh budaya Hindu, oleh karena itu beliau tidak dianggap
sebagai pendiri keluarga kerajaan. Anaknya adalah Aswawarman, dan dianggap
sebagai pendiri keluarga kerajaan, karena pada masa itu sudah ada pengaruh dari
agama Hindu. Sementara Raja yang paling terkemuka adalah Mulawarman, Ia
merupakan Raja yang berperadaban baik, kuat dan berkuasa.68
68 Keberadaan kerajaan Kutai dibuktikan dengan adanya Prasasti berupa 7 Yupa atau
tiang batu yang menceritakan bahwa Raja Mulawarman keturunan dari Raja
Aswawarman mengadakan kenduri sebagai bukti sedekah pada para Brahmana. Dengan
demikian masyarakat Kutai adalah masyarakat pertama bangsa Indonesia yang sudah
mengenal nilai-nilai sosial dan politik, serta adanya keyakinan akan Ketuhanan dalam wilayah kebijakan kerajaan yang diimplementasikan dalam kegiatan kenduri untuk
sedekah pada Brahmana. Potensi ekonomi kerajaan dapat dilihat dari kebiasaan kenduri
yang mencerminkan kemakmuran dan kebiasaan berbagi antar masyarakat saat itu serta
adanya persembahan Raja berupa perhiasan emas kepada para Brahmana, dan sedekah
pada Brahmana mencerminkan adanya penghasilan hasil bumi yang memakmurkan
negeri, menurut para ahli sejarah purbakala Indonesia bahwa kerajaan-kerajaan
Indonesia waktu itu dalam kehidupan makmur dengan dengan perdagangan dan
2. Kerajaan Tarumanegara.
Raja yang sangat terkemuka adalah Purnawarman, beliau adalah Raja yang
gagah berani dan jujur terhadap tugasnya. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 450 M
di Bogor, wilayah kekuasaannya meliputi Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang dan
Banten. Agama Hindu diajarkan Tarumanegara diajarkan oleh seorang Rahib
bernama Gunawarman.69
3. Kerajaan Bali.
Diantara Raja yang yang ada di Kerajaan Bali adalah Udayana Warmadewa
adalah yang paling terkenal. Udayana adalah anak dari seorang kebangsaan
Kamboja yang melarikan diri ke Jawa Timur dan menikah dengan Putri
Mahendrata, kemudian ia bersama permaisuri memerintah kerajaan Bali dengan
arif dan bijaksana. Dari pernikahannya dengan Gunapriya lahirlah beberapa putra
yang salah satunya adalah Airlangga. Kehidupan masyarakat pada waktu itu
berkelompok dan saling membantu atau gotong royong dalam kelompoknya pada
setiap pekerjaan bersama sampai pada masa pemerintahan Raja Gunapriya dan
Udayana, dan sebagian besar penduduknya bercocok tanam atau ahli dalam bidang
pertanian, akibat pengaruh Agama Hindu India maka pemerintahan Raja Anak
Wungsu membagi masyarakat menjadi dua golongan besar yang berfungsi untuk
membedakan status sosial mereka, yaitu kelompok Catur Warna dan golongan luar
kasta atau budak, dan dalam sebuah prasasti yang ditemukan mengatakan :
“apabila orang-orang jahat yang tidak memperhatikan anugrah Raja kepada desa
pertanian, hubungan baik antara kerajaan di Nusantara dengan kerajaan di India Ielatan
melahirkan kerjasama keagamaan sehingga banyak para pendeta atau golongan
Brahmana mengajarkan Agama Hindu dan berbagai upacara keagamaan, dengan
demikian ada dua pengaruh nyata yang dibawa oleh kaum Brahma Hindu dari India yaitu pengaruh budaya dan pengaruh tata kelola organisasi negara. Kaelan, Pendidikan
Pancasila, (Yogyakarta : Paradigma, 2010), 29. 69 Tanda-tanda peninggalan tertua terhadap pengaruh kebudayaan Hindu di Jawa
adalah batu-batu bertuliskan di pedalaman dekat Sungai Cisadane, Bogor, dengan
menggunakan huruf Palawa dan diperkirakan dibuat pada ke-4 Masehi.
Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta : Penerbit
Djambatan, 1999), 21.
bila sewilayahnya dengan seluruh penduduknya, baik kaum brahmana, ksatria,
wesya, sudra, pemimpin, budak, tua-muda, laki-laki dan perempuan, kepala rumah
tangga, pendeta, pemimpin, pengawas maupun para Sandhibisa, yang merubah-
rubah anugerah Paduka Raja, sampai pada akhir zaman akan selalu dihancurkan
oleh kematiannya.70
4. Kerajaan Pajajaran.
Raja yang terkenal adalah Sang Ratu Jayadewata, beliau mempunyai gelar
Prabu Guru Dewantara dan dianugrahi gelar petunjuk Sri Baduga Maharaja Ratu
Haji (1), Sang Ratu menjalankan pemerintahannya berdasarkan kitab-kitab hukum
yang berlaku, sehingga pemerintahannya berjalan dengan aman dan tenteram, pada
masa itu tidak ada perang, jika ada rasa tidak aman hanyalah terjadi pada mereka
yang melanggar aturan saja.
5. Kerajaan Kalingga (Holing).
Kerajaan ini dipimpin oleh seorang Ratu yang bernama Sima, ia memerintah
dengan amat baik, keras, serta adil. Barang yang jatuh di jalan tidak ada yang
berani menyentuhnya, bahkan pada waktu itu ada pundi-pundi emas yang
diletakkan dengan sengaja oleh utusan kerajaan lain, rakyat kerajaan ini
menghindar dari pundi-pundi tersebut.
6. Kerajaan Sriwijaya (600 - 1400).
Raja-Raja Sriwijaya merupakan pelindung agama Budha dan penganut
agama yang taat, hal ini bukan merupakan hasil perkembangan dalam waktu
singkat dan tidak hilang begitu saja. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya
70 Pada masa itu berlaku struktur masyarakat yang terbagi dalam empat bagian;
Pertama, pembagian golongan tingkatan dalam masyarakat; Kedua, pembagian warisan
yang behubungan dengan sistem kekerabatan; Ketiga, aneka kesenian yang kelak
menjadi keterampilan lokal dan ciri khas positif kreatifitas masyarakat; Keempat, agama
dan kepercayaan yang merupakan hasil interaksi antara budaya dan keyakinan
masyarakat setempat dengan masyarakat dalam tata pergaulan internasional terutama
India. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho notosusanto, Sejarah Nasional
Indonesia jilid dua, (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), 327.
adalah Balaputradewa dengan gelar Sailendrawamsatilaka Sri Wirawairimathana.
Menurut Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di kaki bukit Siguntang
Palembang yang diperkirakan pada tarikh 605 Caka atau 683 M dalam bahasa
Melayu kuno dan menggunakan huruf Pallawa yang menceritakan adanya
kekuatan maritim dengan kekuatan penuh dari armada laut, sehingga mampu
menguasai Selat Sunda pada tahun 686 M serta mampu menguasai Selat Malaka
pada tahun 775 M, Tuha An Vatakvura adalah sebutan dari perkumpulan semacam
Koperasi saat ini yang memudahkan para pengerajin, pedagang dan pegawai raja
untuk berinteraksi. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar pada waktu itu
dengan keunggulan armada dan bala tentara yang kuat dan disiplin sehingga
mampu menguasai jalur perdagangan laut semenanjung Malaya. Kekuatan armada
Sriwijaya dapat menguasai perniagaan dan mampu menjamin jalur-jalur pelayaran
menuju Sriwijaya dan mampu melakukan penggalangan pada para pimpinan bajak
laut dalam ikatan dengan kerajaan untuk menjamin keamanan jalur perdagangan.71
Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya sudah mengenal adanya
pegawai kerajaan bidang perpajakan, pegawai kerajaan bidang perbendaharaan
kerajaan dan adanya penasehat agama kerajaan yang bertugas untuk mengawasi
pembangunan kerajaan serta mengawasi pembuatan patung-patung suci. Dengan
demikian pada saat itu dapat dikatakan bahwa Kerajaan dalam menjalankan sistem
kenegaraan berdasarkan dengan keyakinan nilai-nilai Ketuhanan. Cita-cita akan
adanya konsep kesejahteraan bersama dalam lingkup kerajaan dengan semboyan
“Marvuat Vanua Criwijaya Siddhayatra Subhiksa`” artinya : suatu cita-cita negara
yang adil dan makmur. Potensi ekonomi kerajaan Sriwijaya terletak pada kekuatan
maritim dengan armada tempurnya yang mampu mengawal setiap armada
dagangnya, potensi pertanian dan kerajinan serta menguasai ekpor beras, rempah-
rempah, gading, kayu manis, kemenyan dan emas.72
71 Pusjarah TNI, Sejarah Perang-Perang Nusantara, (Jakarta : Pusat Sejarah dan
Tradisi TNI, 2003), 26. 72 Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta : Paradigma, 2010), 29.
7. Kerajaan Mataram Kuno.
Salah satu Raja yang terkemuka adalah Raja Sanjaya dan dianugerahi gelar
petunjuk Sanjaya Abdi Negara (2), Ia dijuluki Raja yang gagah berani yang telah
menaklukan Raja-Raja di sekelilingnya, Ia dihormati oleh para pejangga karena
dipandang sebagai Raja yang faham akan isi kitab-kitab suci, rakyatnya dapat tidur
nyenyak tanpa ada rasa takut diganggu oleh oleh penjahat. Berdasarkan prasasti
yang ditemukan di lokasi Gunung Wukir, Kecamatan Salam, Magelang,
mengunakan huruf Pallawa dan berbahasa sangsekerta, bahwa Raja Sanjaya
beragama Siwa dan mendirikan sebuah Lingga di atas bukit, sehingga sang Raja
dilukiskan bagai Meru yang menjulang tinggi yang meletakan kakinya jauh di atas
kepala Raja-Raja di sekitarnya, berikatkan pinggang samudra dan berdada gunung-
gunung.73
8. Kerajaan Singasari (1222 - 1292).
Wangsa Rajasa adalah Wangsa baru berbarengan dengan kemunculan Ken
Arok, Wangsa inilah yang menguasai kerajaan Singasari dan Kerajaan Maja Pahit,
Ken Arok dilahirkan di Desa Pangkur, sebelah timur Gunung Kawi, ibunya
bernama Ken Endok, istri seorang petani bernama Galirombe.74 Kemudian seiring
73 Prasasti Canggal berangka tahun 654 Saka atau 6 Oktober 732 mengatakan bahwa
Raja Sanjaya telah mendirikan Lingga di atas bukit sebagai tempat pemujaan terhadap
Dewa Siwa, Brahma dan Wisnu. Dalam prasasti tersebut juga mengatakan tentang
kesuburan tanah Jawa sebagai penghasil padi dan kaya akan tambang emas, dan juga
desebutkan bahwa di pulau Jawa terdapat bangunan suci untuk pemujaan Dewa Siwa
yang amat indah sebagi simbol dan sumber kesejahteraan dunia. Marwati Djoened
poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Indonesia jilid dua, (Jakarta : Balai
Pustaka, 1992), 99. 74 Pada akhir runtuhnya Kerajaan Singasari, Kerajaan dapat dikuasai oleh
Jayakatwang dari Kerajaan Kediri, akan tetapi berkat kecerdikan menantu Prabu Kertanegara (cita-cita Prabu Kertanegara adalah mempersatukan Nusantara), yaitu
Raden Wijaya, maka Kerajaan Kediri dapat dikalahkan dengan bantuan utusan dari
tentara Tartar dari Negeri China, utusan tersebut dipimpin oleh tiga orang hulubalang,
yaitu Che pi, Ji k`o mi su dan Kau Hsing (1293), pada dasarnya utusan tentara dari
China tersebut menuntut balas atas perlakuan Prabu Kertanegara yang memotong
telinga utusan Khu Bilai Khan yang bernama Meng Khi. Setelah Kediri dapat
dikalahkan dan pasukan Khu Bilai Khan berpesta pora dengan kemenangan, maka
dengan perjalanan waktu tata sosial kemasyarakat pada waktu terjadi
perkembangan yang sangat pesat, akan tetapi dibalik itu terjadi kondisi keragaman
antar suku, agama dan ras serta kegiatan perekonomian yang meningkat tanpa
disertai tata kelola kerajaan yang baik, sehingga terjadi kekacauan dan timbul
benih-benih permusuhan yang akan dapat berakibat pada kehancuran Kerajaan,
pada kondisi yang tidak menentu inilah akhirnya Kerajaan diselamatkan oleh
seorang pengembara yang tidak pernah diketahui asal usulnya, dia bernama Gajah
Para dan di anugrahi gelar petunjuk Gajah Para Abdi (3).
9. Kerajaan Majapahit (1293 - 1478).
Raden Wijaya adalah Raja Majapahit pertama dengan gelar Kerta Rajasa
Jayawardana yang dinobatkan sebagai Raja setelah mengalahkan tentara Tartar
Mongol China yang dikirim oleh Kublai Khan, tepatnya pada tanggal 15 bulan
Oktober 1293 berdasarkan Kidung Harsawijaya. Dari Kerajaan Singasari, Gajah
Para menikah dengan seorang penenun pakaian, anak dari Empu Pandita Perkasa
dan mempunyai anak Gajah Panuntun, setelah dengan keperkasaannya selalu
membela dan mengabdi kepada Kerajaan, akhirnya Raja Majapahit yang bernama
Hayamwuruk mengangkat Gajah Panuntun sebagai Patih Kerajaan dengan diberi
gelar petunjuk Gajah Mada Palapa (4), setelah mendapat petunjuk tersebut maka
Gajah Mada mempunyai keberanian dan tekat dengan bersumpah yaitu Sumpah
Palapa.75
dengan kecerdikannya kembali Raden Wijaya menyerang habis pasukan Tartar tersebut
dan membakar kapal-kapal layar mereka, demikianlah kisah perjalanan sejarah yang
tertulis dalam kitab Pararaton. Purwadi, Jejak Nasionalisme Gajah Mada, (Yogyakarta :
Penerbit Diva, 2004), 34. 75 Kejayaan Kerajaan Maja Pahit tahun 1292 dibawah pemerintahan Prabu Hayam
Wuruk dan Maha Patih Gajah Mada tercantum dalam Kitab Negara Kertagama
karangan Empu Prapanca, yang berisikan tentang keagungan Sang Prabu dan
keagungan Sang Maha Patih, serta menguraikan kisah-kisah pembangunan Negara Maja
Pahit yang besar pada zamannya. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Bambang
Pramudito pada Kata Pengantar dari Kitab Negara Kertagama (Yogyakarta : Penerbit
Gelombang Pasang, 2006), V.
Semangat kebangsaan dan cita-cita luhur untuk menyatukan negeri-negeri
seluruh Nusantara lahir dari seorang anak bangsa bernama Gajah Mada dari negeri
Maja Pahit, Gajah Mada berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi Maja Pahit
Raya yang meliputi negeri-negeri seluruh Nusantara sehingga menjadi negeri yang
besar dengan kekuatan politik yang tangguh sehingga disegani oleh bangsa-
bangsa di dunia. Kerajaan Maja Pahit adalah Kerajaan Nasional yang sangat kuat
pada masanya bahkan wilayah yang dikuasainya lebih luas dari wilayah Negara
Indonesia saat ini, adapun potensi ekonomi Maja Pahit meliputi bidang
perdagangan di wilayah Nusantara, dan perdagangan dengan luar negeri yang
meliputi daerah semenanjung Malaya, perdagangan dengan India, China dan
Negara Timur Tengah, serta potensi ekonomi dari hasil rempah-rempah, hasil
hutan, Emas dan penjualan satwa, dengan demikian kekuasaan Maja Pahit waktu
itu mutlak mendapat dukungan sepenuhnya dari kemampuan ekonomi
masyarakat.76
Dalam perjalanan waktu yang cukup lama dan dengan disebabkan oleh beberapa
hal maka Kerajaan hancur satu-persatu, dan pada saat inilah awal dari episode
penjajahan.
Informasi dari sebuah buku yang berjudul “Itinerario Near Oost Ofte Portugaels
Indien” yang ditulis oleh Jan Huygen Van Linshoten pada tahun 1595, telah menggugah
minat bangsa Belanda untuk datang ke Nusantara, rangkuman dari kandungan buku
tersebut sebagai berikut : dalam proses perjalanan waktu dan keinginan bangsa Eropa
untuk mencari dunia baru dan keinginannya untuk menguasai sumber daya alternatif
bagi bangsanya, pada saat yang sama warga pribumi Nusantara hidup dalam kedamaian.
Situasi ini berubah drastis saat orang-orang Eropa mulai berdatangan dengan dalih
berdagang, namun dengan membawa pasukan tempur lengkap dengan senjatanya, hal
76 Secara kelembagaan, perekonomian Nusantara waktu mendirikan institusi
ekonomi yang bernuansa Islam, yaitu berdirinya SDI atau Sarekat Dagang Islam di
Batavia pada tahun 1909 dan di Bogor pada tahun 1911. Kemudian Haji Samanhoedi
seorang pengusaha batik memprakarsai berdirinya “Koperasi Pedagang Batik”. Parakitri
T. Simbolon, Menjadi Indonesia, (Jakarta : Buku Kompas, 2006), 259.
yang ironis, tokoh yang menggerakan roda sejarah dunia masuk kedalam kubangan
darah adalah dua orang Paus yang berbeda; Pertama, Paus Urbanus II yang
mengobarkan Perang Salib untuk merebut Yerusalem dalam konsili Clermont tahun
1096; dan yang Kedua, Paus Alexander VI.
Perang Salib tanpa disadari telah membuka mata orang Eropa tentang peradaban
yang jauh lebih unggul ketimbang mereka, Eropa mengalami pencerahan akibat
bersinggungan dengan orang-orang Islam dalam Perang Salib ini. Merupakan fakta
sejarah bahwa jauh sebelum orang Eropa berani melayari samudra, bangsa Arab telah
dikenal dunia sebagai bangsa pedagang yang pemberani yang terbiasa melayari samudra
luas hingga ke Nusantara, bahkan kapur barus yang merupakan salah satu zat utama
dalam ritual pembalseman para Fir`aun di Mesir pada abad sebelum masehi,
didatangkan dari satu kampung kecil bernama Barus yang berada di pesisir barat
Sumatera Tengah.
Dari pertemuan peradaban inilah bangsa Eropa mengetahui jika ada satu wilayah
di selatan bola dunia yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya, yang tidak
terdapat di belahan dunia manapun, negeri tersebut penuh dengan Karet, Lada dan
rempah-rempah lainnya dan sangat melimpah hasil tambangnya yaitu Emas dan Batu
Permata yang tersimpan dalam perut buminya, tanah tersebut dengan iklimnya yang
sangat bersahabat dan alam yang sangat indah, wilayah inilah yang terkenal dengan
sebutan Nusantara, mendengar semua informasi tentang kekayaan negeri ini bangsa
Eropa sangat bernafsu untuk datang dan mencari apa yang selama ini ia idam-idamkan.
Paus Alexander VI pada tahun 1494 memberikan mandat resmi Gereja kepada
kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol melalui perjanjian Tordesillas. Dengan adanya
perjanjian ini Paus Alexander secara sepihak telah membelah dunia diluar daratan Eropa
menjadi dua kapling besar untuk dianeksasi, garis demarkasi dalam perjanjian
Tordesilas itu mengikuti lingkaran garis lintang dari Tanjung Pulau Verde, melampui
kedua kutub bumi, hal ini telah meberikan dunia baru yang saat ini disebut Benua
Amerika kepada Spanyol, Afrika serta India diserahkan kepada Portugis, kemudian
Paus menggeser garis demarkasinya ke arah timur sejauh 1.170 Kilometer dari Tanjung
Pulau Verde, Brazil pun jatuh ketangan Portugis, jalur perjalan dalam pencarian
kekayaan oleh bangsa Eropa ini ke arah Timur jauh menuju kepulauan Nusantara pun
terbagi dua, Spanyol berlayar ke Barat dan Portugis ke Timur, keduanya akhirnya
bertemu di Maluku, di Laut Banda.77
Sebelumnya, jika dua kekuatan yang tengah berlomba memperbanyak harta
jarahan bertemu tepat pada satu titik maka mereka akan besaing dan bahkan berkelahi
satu sama lain, namun pada saat bertemu di Maluku, Portugis dan Spanyol mencoba
untuk menahan diri, dan pada tanggal 5 September 1494, Spanyol dan Portugis
membuat perjanjian Saragossa yang menetapkan garis anti-meridian atau garis
sambungan pada setengah lingkaran yang melanjutkan garis 1.170 Kilometer dari
Tanjung Verde. Garis itu pada posisi di Timur dari Kepulauan Maluku, di sekitar
Guam.78
Sejak itulah Portugis dan Spanyol berhasil banyak membawa rempah-rempah dari
pelayaran. Seluruh Eropa mendengar hal tersebut dan mulai berlomba-lomba untuk
mengirim armada layarnya ke wilayah baru di Selatan. Ketika Eropa mengirim ekspidisi
laut untuk menemukan dunia baru, pengertian antara perdagangan, peperangan dan
penyebaran Agama Kristen, misi imprealisme Eropa ini sampai sekarang sangat dikenal
dengan “Tiga G” : Gold, Glory dan Gospel. Seluruh penguasa, para Raja dan para
pedagang yang berada di Eropa membahas tentang Negeri Selatan yang sangat kaya
raya ini, mereka berlomba-lomba mencapai Nusantara dari berbagai jalur laut pelayaran,
77 Faktor yang mendorong kedatangan Portugis ke Nusantara adalah: faktor
ekonomi, agama dan jiwa petualangan yang mereka miliki. Penguasaan Portugis atas
Semenanjung Malaka sangat berpengaruh terhadap jalur pelayaran Pantai Barat
Sumatera dan Selat Sunda, di Pelabuhan Jawa dan Banten tumbuh menjadi besar,
karena pedagang-pedagang dari Persia, China, India dan lain-lain yang datang pada saat
tertentu untuk bertemu di Malaka, mulai bergeser ke Nusantara karena menghindari
politik dagang Portugis yang monopoli di Malaka. Pusjarah TNI, Sejarah Perang-Perang Nusantara, (Jakarta : Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2003), 99.
78 Ambisi Portugis untuk menguasai perdagangan rempah-rempah Nusantara
diwujudkan dengan niat untuk merebut Malaka yang saat itu menjadi pusat perdagangan
bangsa Arab, Persi, India dan China dengan pedagang Nusantara, adapun komoditi yang
diperdagangkan waktu itu adalah hasil bumi, Cengkeh, Lada, Pala, Tekstil dari India
dan kerajinan dari China. Parakitri T. Simbolon, Menjadi Indonesia, (Jakarta : Buku
Kompas, 2006), 33.
kondisi saat itu belum tersedia peta perjalanan laut yang secara utuh dan detail dari
Eropa ke wilayah tersebut, yang oleh orang Eropa disebut dengan Hindia Timur, peta
bangsa Eropa baru mencapai daratan India, sedang wilayah sebelah timurnya masih
gelap.
Dibanding Spanyol, Portugis lebih unggul dalam banyak hal, para pelaut Portugis
yang merupakan tokoh-tokoh pelarian Templar yang mendirikan “Kningt of Christ”,
dengan ketat berupaya merahasiakan peta-peta terbaru mereka yang berisi jalur laut
menuju Asia Tenggara, peta-peta tersebut saat itu merupakan benda yang paling diburu
oleh banyak Raja dan Saudagar Eropa, namun ibarat pepatah sepandai-pandai tupai
melompat ahirnya jatuh juga, maka demikianlah pula dengan peta rahasia yang
dipegang pelaut-pelaut Portugis. Sejumlah orang Belanda yang telah bekerja lama pada
pelaut-pelaut Portugis mengetahui hal ini, salah satu dari mereka bernama Jan Huygen
Van Linschoten. Pada tahun 1595 dia menerbitkan buku berjudul “Itinerario Near Oost
Ofte Portugael Indien”, pedoman perjalanan ke Timur atau Hindia Portugis, yang
memuat berbagai peta dan deskripsi amat rinci mengenai jalur pelayaran yang dilakukan
Portugis ke Hindia Timur yang di lengkapi dengan segala problamatikanya.
Buku tersebut laku keras di Eropa, namun dilain pihak Portugis sangat tidak
menyukai akan hal ini, bahkan mempunyai rasa dendam pada orang-orang Belanda,
berkat Van Linschoten inilah, Belanda akhirnya mengetahui banyak persoalan yang
dihadapi Portugis di wilayah baru tersebut dan juga dapat diketahui rahasia-rahasia
kapal serta jalur pelayarannya. Para pengusaha dan penguasa Belanda menyempurnakan
armada kapal lautnya dengan segera, agar mereka juga bisa menguasai kekayaan Dunia
Selatan yang kaya raya tersebut. Pada tahun 1595 Belanda mengirim satu ekspedisi
pertama menuju Nusantara yang di sebutnya Hindia Timur. Ekspedisi ini terdiri dari
empat buah kapal dengan 249 awak dipimpin oleh Cornelis De Houtman, dia adalah
salah satu orang belanda yang telah bekerja lama pada Portugis di Lisbon. Lebih kurang
satu tahun kemudian pada Juni 1596, De Houtman mendarat di pelabuhan Banten yang
merupakan pelabuhan utama perdagangan Lada di Jawa.79 Kemudian menyusuri Pantai
Utara dan singgah di Sedayu, Madura dan seterusnya. Kepemimpinan De Houtman
tergolong yang buruk pada saat itu. Dengan sikap sombong dan cenderung sesukanya
pada orang-orang pribumi dan juga terhadap sesama padagang Eropa, sejumlah konflik
menyebabkan dia harus kehilangan satu perahu dan banyak awaknya, sehingga ketika
mendarat di Belanda pada tahun 1597, dia hanya menyisahkan tiga kapal dan 89
awaknya. Walaupun demikian tiga kapal tersebut penuh berisi rempah-rempah dan
benda berharga lainnya.80
Orang-orang Belanda berpikiran, jika seorang De Houtman yang tidak cakap
memimpin mampu mendapatkan keuntungan melimpah, apalagi jika dipimpin oleh
orang yang mempunyai figur pemimpin yang baik dan dengan dilengkapi armada
pelayaran yang baik pula, kedatangan kembali tim De Houtman menimbulkan semangat
yang menyala-nyala di banyak pedagang Belanda untuk mengikuti jejaknya. Langka De
Houtman diikuti oleh puluhan bahkan ratusan saudagar-saudagar Belanda yang
mengirim armada mereka Hindia Timur dan hal tersebut berlangsung dalam waktu yang
cukup lama yang berahir pada periode penjajahan Belanda atas Nusantara sampai
dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejarah tidak mencatat bahwa
kejayaan dan kemakmuran negeri di dunia ini mempunyai batas atau ajal, sehingga
perebutan atau persaingan antar saudagar atau pedagang merupakan suatu keniscayaan.
Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-A’raaf (7) Ayat 34
dan 57 :
79 Cornelis De Houtman adalah bagian dari liga atau gabungan pedagang yang
nantinya menjelma menjadi VOC, hubungan baik antara pedagang Belanda dengan
masyarakat setempat ditandai dengan saling kunjungan resmi antara penumpang kapal
dagang dengan para pejabat daerah Banten waktu itu, pejabat daerah tersebut adalah
Syahbandar, Adipati dan para Bangsawan lainnya. Parakitri T. Simbolon, Menjadi Indonesia, (Jakarta : Buku Kompas, 2006), 34.
80 Kota Gresik berkembang menjadi kota pelabuhan yang sangat berpengaruh karena
lokasinya yang sangat strategis, merupakan kota pelabuhan dan perdagangan
internasional di kawasan paling timur Benua Asia, komunitas baru tumbuh dengan
subur sebagai hasil interaksi yang baik antara penduduk pribumi dan para pedagang dari
China, Gujarat dan Portugis. Oemar Zainuddin, Kota Gresik 1896 - 1916, (Jakarta :
Ruas, 2010), 7
ة أجل فإذا جاء أجلهم ل يستأخرون ساعة ول ي ٣٤ قدمون ست ولكل أم
Artinya : 34. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang
waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat
(pula) memajukannya.
ا بين يدي رحمتهۦ حتى إذا ح بشر ي ا ثقال سق ت سحاقل أ وهو ٱلذي يرسل ٱلر ي ت فأنزلن ب ه لبلد م ا به ٱلماء فأخرجنا بهۦ ن
لك نخرج ٱلموتى لعلكم تذكرون ت كذ ٥٧من كل ٱلثمر
Artinya : 57. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira
sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan
mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah
itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti
itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu
mengambil pelajaran.
Dalam perjalanan waktu sejarah di awal periode pergaulan perdagangan antar-
negara wilayah ini dikenal dengan sebutan Hindia Timur, Nusantara dan masih banyak
lagi sebutan yang lain. Sedangkan sebutan nama Indonesia melalui proses kronologis
sebagai berikut :
1. J.R. Logan, dia adalah salah seorang pegawai pemerintah Inggris di Penang
atau Malaysia sekarang, Logan menyebutkan istilah Indonesia didalam suatu
tulisan pada majalah yang dipimpinnya, Ia menggunakan nama Indonesia untuk
menyebut kepulauan dan penduduk Nusantara, Ia menulis istilah itu pada tahun
1850 M, artikel yang ditulis oleh J.R. Logan tentang Indonesia, karena Indonesia
mempunyai potensi yang besar bagi Inggris, yaitu penduduk yang cukup banyak
dan dapat dijadikan sasaran didalam perdagangan hasil-hasil industrinya, demikian
juga wilayahnya sangat potensial untuk mendapatkan bahan mentah guna
memenuhi keperluan produksi industri Inggris.
2. Earl G. Windsor, pada tahun 1850 didalam media milik J.R. Logan, Ia
menyebutkan kata Indonesia bagi penduduk Nusantara yang memiliki potensi
didalam perdagangan hasil industrinya, karena pada masa itu jumlah penduduk
Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Adapun tokoh-tokoh yang
mempopulerkan istilah Indonesia di dunia internasional antara lain Adolf Bastian
pada tahun 1884, Van Volenholen, Snouck Hurgronja, Kern dan masih banyak lagi
nama-nama tokoh yang lain. Disamping tokoh-tokoh tersebut adalah para tokoh
dari bangsa Indonesia sendiri pada masa pergerakan kemerdekaan, seperti para
tokoh dari Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda, yang dalam rapat umum
dilaksanakan pada bulan Januari 1924, Perhimpunan Indonesia yang semula
bernama Indische Vereeninging kemudian berganti manjadi Indonesische
Vereeninging. Dengan nama Indonesia berarti telah menunjukan sikap lebih kuat
sebagai orang Indonesia dan bukan sebagai orang Hindia Belanda. Perhimpunan
Indonesia berdiri di negeri Belanda dan mempunyai majalah sebagai alat
komunikasi dan alat perjuangan dengan nama “Hindia Putra”, kemudian seiring
dengan perjalanan waktu dan dinamika perjuangan majalah tersebut berganti nama
“Indonesia Merdeka”. Kata merdeka itu mengandung ungkapan tentang tujuan dan
usaha kerja keras bangsa Indonesia untuk mencapainya, Indonesia Merdeka selalu
menjadi semboyan perjuangan waktu itu, merdeka adalah cita-cita umat manusia,
yang setiap bangsa memiliki keinginan kuat untuk hidup bebas dan merdeka,
gagasan tentang kemerdekaan merupakan cita-cita umat manusia, dengan
demikian Indonesische Vereeninging atau Perhimpunan Indonesia yang terus
berjuang untuk memperkenalkan istilah Indonesia dimata dunia internasional,
bahkan didalam menghadapi Kongres-kongres Liga Anti Imperalsme di Eropa
selalu menggunakan nama Indonesia dalam organisasinya. Dalam perkembangan
selanjutnya kata Indonesia dikukuhkan menjadi identitas nasional melalui Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Istilah Indonesia tercantum dalam isi Sumpah
Pemuda; Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah tumpah darah
satu tanah air Indonesia; Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa
satu bangsa Indonesia; Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi
bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan melalui Sumpah Pemuda itulah istilah
Indonesia kemudian ditetapkan menjadi identitas nasional bangsa Indonesia.
Demikian juga sejarah perjuangan Bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan
melalui beberapa tahap perjuangan yang meliputi :
1. Sejarah Perjuangan Bangsa. Perjalanan Bangsa Indonesia yang dimulai sejak
era sebelum dan selama penjajahan dilanjutkan dengan era merebut dan
mempertahankan kemerdekaan sampai dengan era mengisi kemerdekaan,
menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya, kondisi
dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan
kesamaan nilai-nilai semangat kebangsaan kejuangan yang senantiasa tumbuh dan
berkembang dengan dilandasi oleh jiwa, tekad dan semangat kebangsaan,
kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses
terwujudnya NKRI dalam wadah Nusantara.
2. Era Sebelum Penjajahan. Sejak tahun 400 Masehi sampai dengan tahun 1617,
Kerajaan-kerajaan yang berada di bumi persada Nusantara adalah ; Kerajaan
Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Kediri, Singasari, Majapahit, Samudra Pasai,
Aceh, Demak, Mataram, Goa dan lain sebagainya, merupakan Kerajaan besar pada
masanya. Nilai yang terkandung pada era sebelum penjajahan adalah rakyat yang
patuh dan setia kepada rajanya dan menjunjung tinggi kehormatan dan kedaulatan
sebagai bangsa yang merdeka di bumi Nusantara. Pada era sebelum penjajahan ini
budaya dan tata kelola kerajaan banyak dipengaruhi oleh keyakinan terhadap
Agama, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara Raja dan pemuka agama
yang saling melengkapi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.81
3. Era Selama Penjajahan. Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa mulai tahun
1511 sampai dengan tahun 1945 oleh bangsa Portugis, Belanda, Inggris, dan
Jepang. Selama penjajahan peristiwa yang menonjol adalah tahun 1908 yang
dikenal sebagai Gerakan Kebangkitan Nasional Pertama, yaitu lahirnya organisasi
81 Perspektif sekular pada aspek ekonomi memposisikan bunga bank yang dihitung
dari pokok pinjaman menjadi dasar pemikiran dan dasar operasional bank. Adapun
lembaga keuangan syariah memposisikan nisbah bagi hasil sebagai rujukan operasional.
M. Umer Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi, (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), 12.
pergerakan Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Sutomo dengan gelar petunjuk
Sutomo Abdi Negara (5) dan Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan gelar petunjuk
Sudiro Abdi Mangku Negoro (6). Perjuangan Beliau dimulai dari usaha untuk
membangkitkan semangat kebangsaan melalui media surat kabar dan majalah
waktu itu dengan berbahasa daerah atau bahasa Melayu, nama majalah tersebut
“Retnodhoemilah” yang terbit tiga kali dalam seminggu, dan melalui media inilah
Wahidin memperkenalkan cita-citanya, fikiran cemerlangnya dan ide-ide
pembangunan karakter bangsa yang melatakkan pemahaman bahwa melalui
pendidikan modern dan pendalaman budaya Jawa maka akan terbentuk masyarakat
yang kuat dan mandiri, kemudian untuk mewujudkan cita-citanya tersebut
Wahudin keliling Jawa untuk mengumpulkan dana pendidikan, respon masyarakat
terutama siswa Sekolah Dokter Bumiputra STOVIA berlanjut dan bekembang
menjadi organisasi yang saat ini dikenal dengan Boedi Oetomo dengan Soetomo
sebagai ketua dan Goenawan Soewarno sebagai sekretaris, yang diresmikan
berdirinya pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, jam Sembilan pagi.82 Pada
perjalanan sejarah 20 tahun kemudian tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928
yang ditandai dengan Sumpah Pemuda sebagai titik awal dari kesadaran
masyarakat untuk berbangsa Indonesia, yaitu dengan ikrar putra-putri Bangsa
Indonesia : Berbangsa satu, bertanah air satu dan bebahasa satu : INDONESIA.
Pernyataan ikrar ini mempunyai nilai tujuan yang sangat strategis di masa depan
yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia untuk mengembang-tumbuhkan nilai-nilai
dan dasar filosofis selama penjajahan adalah harga diri bangsa, solidaritas
nasional, persatuan dan kesatuan serta jati diri Bangsa Indonesia yang dilandasi
oleh nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia sendiri.
4. Era Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan. Dimulai dari tahun 1942
sampai dengan tahun 1949, yang ditandai dengan penyerahan tanpa syarat Belanda
kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati. Selama penjajahan Jepang pemuda-
pemudi Indonesia dilatih dalam olah kemiliteran dengan tujuan untuk membantu
82 Parakirti T. Simbolon, Menjadi Indonesia, (Jakarta : Buku Kompas, 2006), 248.
Jepang memenangkan perang Asia Timur Raya, pelatihan tersebut melalui
Seinendan, Heiho, Peta, dan lain-lain, sehingga secara tidak langsung pemuda
Indonesia sudah memiliki bekal dan keterampilan militer, kemudian pada tanggal
15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu, hal tersebut terjadi karena
sekutu berhasil melakukan pengeboman dengan menggunakan bom atom yang
meluluh lantakkan di dua kota Jepang yaitu kota Herosima dan Nagasaki.
Kekalahan Jepang kepada sekutu dan kekosongan kekuasaan yang terjadi di
Indonesia digunakan sebaik-baiknya oleh para pemuda Indonesia untuk merebut
kemerdekaan. Dengan semangat juang yang tidak mengenal menyerah yang
dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta keikhlasan
berkorban telah terpatri dalam jiwa para pemuda dan rakyat Indonesia untuk
merebut kemerdekaannya, yang kemudian diproklamasikan pada tanggal 17
Agustus 1945 oleh Soekarno - Hatta, Soekarno mendapat anugerah gelar petunjuk
Soekarno Abdi Nuswantoro.83
Setelah merdeka Bangsa Indonesia harus menghadapi Belanda yang ingin
menjajah kembali Indonesia dengan melancarkan aksi militernya pada tahun 1948 yaitu
aksi militer Belanda pertama, dan pada tahun 1949 merupakan aksi militer belanda
kedua, kemudian ujian kemerdekaan juga datang dari dalam negeri sendiri yaitu
pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Muso dan Amir Syarifuddin pada
tahun 1948. Era merebut dan mempertahankan kemerdekaan mengandung nilai juang
yang paling syarat dengan ujian dan cobaan sebagai titik kulminasi adalah perang
kemerdekaan. Dasar filosofi yang terkandung didalam nilai-nilai kejuangan tersebut
adalah sebagai berikut :
83 Gelar petunjuk dapat diidentikkan dengan Wahyu atau Pulung atau Ndaru yang
dalam terminologi Jawa mengandung pengertian bahwa akan adanya tanggung jawab
moral bagi seorang pemimpin, dalam keyakinan masyarakat Jawa bahwa seorang dapat
menjadi raja bila ia memperoleh Wahyu Keraton atau Pulung tersebut. Pulung dapat
diartikan sebagai kepemimpinan yang dapat berupa Wahyu Cokroningrat, Cokro adalah
lingkaran, Nyokro artinya menggenggam, Nikrat berarti dunia. Dengan demikian arti
keseluhannya Cokroningrat adalah menggenggam lingkaran dunia. Purwadi, Strategi
Politik Ken Arok, (Yogyakarta : Gelombang Pasang, 2004)
1. Nilai Kejuangan Relegius. Yaitu iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa. Adanya keyakinan akan Ketuhanan dan keimanan kepada Tuhan adalah
faktor utama keberhasilan dalam perjuangan, karena didalamnya terkandung
kekuatan niat dan keikhlasan, tanpa kekuatan niat perjuangan tidak akan pernah
berhasil, kekuatan niat akan menghasilkan kesabaran dan kekuatan dalam
menghadapi setiap ujian dan cobaan, perjalanan perjuangan banyak berbenturan
dengan beberapa kepentingan yang menghasilkan penderitaan, pengorbanan
bahkan derai air mata dan kucuran darah, itulah sebabnya nilai kejuangan relegius
yang diwujudkan dengan keyakinan ketauhidan akan menjadi motor penggerak
dan sekaligus sebagai penopang keteguhan hati untuk mencapai tujuan yang dicita-
citakan. Sejarah telah membuktikan bahwa hanya dengan dasar kepercayaan
kepada Tuhan maka jalur perjuangan menjadi lurus84, tanpa tergiur dengan
keinginan keduniaan, tipuan kenikmatan kekayaan dan indahnya menduduki suatu
jabatan penting, sehingga pejuang sejati atau nasionalisme sejati akan selalu
berfikir “tidak penting mau jadi apa, tetapi yang paling penting dapat berbuat yang
terbaik demi nusa dan bangsa”. Demikian juga keyakinan akan adanya pertolongan
Tuhan dalam setiap perjuangan akan melahirkan rasa optimisme yang luar biasa
sehingga menjadi kekuatan baru, semanagat baru dan wawasan baru yang
mendominasi langkah kedepan menuju cita-cita nasional. Perjuangan memerlukan
panduan dan konsep nyata serta ketauladanan, sehingga perjuangan akan berdiri
sesuai dengan garis ketulusan dan keikhlasan. Disaat perjuangan telah bergeser
dari niat awal perjuangan maka akan menghasilkan kegagalan. Dengan demikian
ketaqwaan kepada Tuhan adalah syarat mutlak dan modal dasar perjuangan.
84 Perjuangan menuju jalan yang lurus diabadikan di dalam Al-Qur’an Surat Al-
Faatihah (1) Ayat 6 dan 7:
ط ٱلمستقيم ر ط ٱلذين أنعمت ٦ٱهدنا ٱلص ا ٱلمغضوب عليهم و عليهم غير صر ٧ل ين ل ٱلض
Artinya : 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan
(jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
2. Nilai Kejuangan Rela dan Ikhlas Berkorban. Sejarah perjuangan berdirinya
suatu bangsa dimanapun berada, dan dari bangsa manapun di dunia ini menuntut
adanya pengorbanan, tidak terbilang air mata dan darah tumpah, tidak sedikit
nyawa melayang dan penderitaan hidup silih berganti, pada saat perjuangan bangsa
di awal-awal periode perjuangan tidak ada pejuang yang digaji atau mendapat
imbalan apapun, tapi semangat tetap berkobar, itulah bukti adanya kerelaan dan
keikhlasan untuk berjuang, semangat idealisme dan nasionalisme telah diuji
dengan penderitaan perjuangan, akan tetapi para pejuang sejati tidak akan pernah
mundur karena alasan penderitaan tersebut, pedoman kerelaan dan keikhlasan
telah mengilhami dan mengalir ke sekujur tubuh para pejuang bangsa, sehingga
menciptakan semangat dan ketangguhan yang tak kenal menyerah, akankah
Indonesia merdeka bila para pejuang pada periode pertama perjuangan tidak
berpegang pada nilai kejuangan untuk rela dan ikhlas berkorban? Akankah
Indonesia merdeka bila para pejuang berfikir untuk kepentingan diri mereka
masing-masing? Itulah bukti kebulatan tekad dan kuatnya keinginan niat untuk
merdeka.
3. Nilai Kejuangan Tidak Mengenal Menyerah. Tidak terbilang nyawa
melayang dan tidak terhitung harta disedekahkan demi perjuangan. Perebutan
kekuasaan antara penjajah dan bangsa Indonesia telah memakan banyak korban,
akan tetapi para pejuang waktu itu tidak pernah mengenal kata menyerah, lalu
dimana letak kekuatan pejuang waktu itu? Semangat tidak mengenal menyerah
itulah yang menjadi motor penggerak untuk tetap berjuang demi bangsa dan
negara. Tidak sedikit para pejuang yang dipenjarakan dan disiksa bahkan sampai
ajalpun tiba, tapi semangat tidak pernah surut. Nilai-nilai kejuangan tidak
mengenal menyerah harus diwariskan dan menjadi panutan generasi mendatang,
agar langkah perjuangan tidak bergerser dari garis lurus perjuangannya, agar
generasi mendatang tidak tertipu dan terpedaya oleh kepentingan luar negeri yang
hendak menguasai secara langsung dan tak langsung potensi dan kekayaan alam
Indonesia, sejarah telah membuktikan bahwa pada periode awal berdirinya bangsa
ini selalu menjadi incaran kekuatan luar negeri karena daya pikat kekayaan
alamnya, sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa ujian terberat para
pemimpin mendatang bangsa Indonesia adalah tipuan kekayaan duniawi dan
kemegahan jabatan yang ditawarkan oleh pihak luar negeri, sehingga terjadi
hubungan saling menguntungkan atau mutualisma antara pera penguasa dan
kepentingan luar negeri, bila kondisi ini terjadi maka petanda hancurnya suatu
negeri. Untuk itulah perlu dibangun semangat perjuangan tidak mengenal
menyerah dan lurus pada garis perjuangan demi cita-cita nasional.
4. Nilai Kejuangan Harga Diri. Proses interaksi pada dunia internasional di
periode awal perdagangan dengan Portugis, Spanyol dan Belanda yang dilanjutkan
dengan hadirnya serikat dagang Belanda yaitu VOC dan berakhir pada periode
panjang penjajahan telah menempatkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang
hina, bangsa kuli dan bangsa yang diperbudak. Kenyataan ini telah menggugah
timbulnya kejuangan harga diri, semangat perlawanan dan pemberontakan
terhadap penjajah. Harga diri yang tersisakan dari warisan kejayaan kerajaan
Sriwijaya, warisan dari kekuatan dan ketangguhan kerajaan Majapahit telah
menjadi motor penggerak untuk berjuang melawan kepentingan luar negeri. Dan
tidak berlebihan bila dikatakan sampai kapanpun kekuatan luar negeri akan tetap
mengintai kelemahan bangsa Indonesia dengan satu niat untuk menguasai potensi
dan kekayaan alamnya.
5. Nilai Kejuangan Percaya Diri. Kemampuan armada laut Kerajaan Sriwijaya
dan ketangguhan serta kejayaan kekuatan armada laut Kerajaan Majapahit pada
masa lalu adalah bukti adanya kejuangan percaya diri bangsa Indonesia sehingga
pada waktu itu Kerajaan Majapahit mampu menjadi salah satu kekuatan armada
laut yang disegani dalam pergaulan dunia internasional, sehingga tidak berlebihan
bila dikatakan bahwa bangsa ini lahir dari warisan budaya yang besar, warisan dari
kekuatan harga diri bangsa yang besar. Nilai kejuangan percaya diri ini juga
menjadi modal dasar untuk merebut kembali Irian Barat dari kekauasaan penjajah
Belanda.85
6. Nilai Kejuangan Pantang Mundur. Dinamika perjuangan diwarnai oleh
berbagai kondisi yang menyertainya, terkadang menyenangkan akan keberhasilan
tetapi sebagian besar menyakitkan secara fisik, sehingga diperlukan nilai-nilai
kejuangan pantang mundur. Sejarah telah membuktikan bahwa kekutan luar negeri
akan pasang surut mengambil keuntungan dari kehidupan bangsa Indonesia, yang
terkadang bangsa ini tidak sadar untuk dikondisikan menjadi bangsa yang
konsumtif dan menjadi bangsa tempat sasaran penjualan produk-produk luar
negeri dengan transaksi yang tidak seimbang, yaitu proses barter secara tak
langsung dengan eksploitasi kekayaan alam, eksploitasi kekayaan laut, eksploitasi
kekayaan hutan dan eksploitasi pertambangan.
7. Nilai Kejuangan Patriotisme. Sifat patriotisme pejuang untuk merebut
kemerdekaan bangsa telah dibuktikan dengan segala pengorbanan, semangat
pantang menyerah dan selalu berusaha untuk berjuang dalam kondisi apapun, jiwa
patriot yang tertanam dalam dada setiap pejuang anak bangsa telah mengantarkan
bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, demikian juga saat kejayaan Kerajaan
Sriwijaya dan kemasyuran Kerajaan Majapahit didasari oleh semangat patriot
sejati yang mampu ditanamkan oleh para pemimpin kerajaan pada para
prajuritnya. Dengan demikian nilai kejuangan patriot sejati harus tetap
dipertahankan oleh generasi penerus bangsa untuk mencapai cita-cita nasional.
85 Pada tahun 1960, salah Satu kekuatan militer di dunia adalah Indonesia dengan
didukung oleh armada tempur : kapal perang terbesar dan tercepat di dunia buatan
Soviet dari kelas Sverdlov, pesawat MiG-21, Tu-16 Tupolev, pada saat itu hanya empat
negara yang memiliki pesawat pengebom strategis yaitu : Amerika, Rusia, Inggris dan Indonesia. Disamping itu Indonesia juga memiliki 12 kapal selam kelas Whiskey dan
banyak lagi armada tempur waktu itu. Dengan dilatarbelakangi kejuangan percaya yang
kuat, maka Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat Trikora; Pertama, gagalkan
pembentukan Negara Boneka Papua buatan Kolonial Belanda; Kedua, kibarkan Sang
Saka Merah Putih di seluruh Irian Barat; Ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum,
mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa (Sumber : Koran
Republika, Selasa 13 September 2011).
8. Nilai Kejuangan Heroisme. Didalam kanca pertempuran perang melawan
penjajah diperlukan semangat heroisme, karena penjajah saat itu dilengkapi
dengan senjata yang kuat dan prajurit yang terlatih, adapun pada pihak pribumi
dipersenjatai dengan bambu runcing dan dengan personel apa adanya, akan tetapi
kenyataan di lapangan berkata lain, yaitu dengan semangat kepahlawanan bangsa
Indonesia yang bersenjatakan bambu runcing dapat mengalahkan penjajah yang
bersenjatakan modern.
9. Nilai Kejuangan Rasa Senasib dan Sepenanggungan. Penderitaan bangsa
Indonesia dibawah kekusaan penjajah sangat memprihatinkan, pendidikan
terabaikan, kesehatan masyarakat tercampakkan bahkan harga diri sebagai bangsa
sudah tidak ada lagi. Maka ditengah kehidupan yang tidak menentu itu lahirlah
rasa kepedulian dan rasa senasib sepenanggungan sebagai anak bangsa, dan
lahirlah organisasi perjuangan seperti Boedi Oetomo. Nilai kejuangan rasa senasib
sepenanggungan akan meniadakan sikap egoisme yang memetingkan diri sendiri
atau mementingkan kelompoknya sendiri, akan tetapi sebaliknaya akan melahirkan
sikap saling asih dan saling mencintai sesama anak bangsa. Kerukunan antar
penduduk suatu wilayah, kerukunan antar pemeluk agama yang berbeda dan
kerukunan antar suku akan melahirkan kebesaran suatu bangsa yang beradab dan
berkepribadian.
10. Nilai Kejuangan Rasa Setia Kawan, Nasionalisme, Persatuan dan Kesatuan.
Pasang surutnya kondisi perjuangan kemerdekaan, serta pahit perihnya penderitaan
bangsa Indonesia saat penjajahan telah melahirkan rasa kejuangan setia kawan,
sehingga akan terhindar rasa saling mencurigai atau keinginan untuk menang
sendiri, demikian juga perasaan tertindas oleh penjajah telah menggugah dan
menumbuh suburkan semangat nasionalisme sehingga terbentuk semangat
persatuan dan kesatuan. Kesadaran yang demikian itu tumbuh seiring dengan
keyakinan bahwa hanya melalui rasa setia kawan, jiwa nasionalisme, dan rasa
persatuan kesatuan Indonesia bisa kuat dan merdeka.
Setelah melihat perjalanan sejarah bangsa Indonesia masa lalu, kemudian akan
menjadi perbandingan perjuangan masa kini yang telah menempatkan bangsa Indonesia
dalam kancah pergaulan internasional. Ada sebagian masyarakat yang telah menikmati
hasil pembangunan dengan baik, akan tetapi pada sisi yang berbeda masih banyak lagi
dari generasi bangsa hingga saat ini belum menikmati hasil kemerdekaan, para
memimpin hanya melakukan kegiatan rutinitas biasa tanpa ada usaha untuk menjadikan
bangsa ini menjadi tuan di negerinya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sebagian
orang merasakan menjadi TKI di negeri sendiri, Indonesia merindukan pemimpin
bangsa yang berani mengambil resiko yang besar untuk menjadi contoh dan
mempelopori semua usaha guna mencapai tujuan nasinal yang dicita-citakan Bangsa
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Yaitu pemimpin bangsa yang mencintai rakyatnya dan mencintai bangsanya demi
kemakmuran Bangsa dan Negara Indonesia tercinta.
Peran pemimpin nasional harus mampu mencerminkan kedalaman pemahaman
Pancasila dalam setiap kebijakan dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara serta mempunyai pemahaman yang utuh terhadap wawasan nasional
Indonesia, dengan demikian hadirnya figur pemimpin nasional harus bersikap ke-
bhinekaan atau plural dengan menerima segala keberagaman pemahaman dalam satu
kerangka tujuan nasional yang telah dicita-citakan bangsa Indonesia. Wawasan Nasional
Indonesia lahir dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang
berlandaskan falsafah Pancasila dan berdasarkan pandangan geopolitik bangsa
Indonesia sehingga mampu menjadi acuan nyata dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Konsep dasar wawasan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan konsep dasar kemandirian ekonomi bangsa, dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Makna Pancasila secara Ekonomi.
Perjalanan panjang bangsa Indonesia yang dimulai pada masa sebelum
berdirinya kerajaan-kerajaan Nusantara sampai pada periode Kerajaan Kutai,
Sriwijaya, Maja Pahit dan selanjutnya mengalami pembaharuan nilai-nilai
keyakinan berdasarkan pengaruh Agama Hindu, Budha, Islam dan Nasrani.
Akumulasi dari perjalanan pengalaman hidup dan akumulasi dari interaksi
berbagai nilai agama tersebut telah melahirkan suatu budaya bangsa Indonesia
sebagai sintesa yang nantinya akan melahirkan jati diri bangsa yang mengandung
ciri khas, karakter dan sifat serta parameter sehingga berbeda dengan bangsa lain,
rumusan tersebut menjadi Dasar Negara yang oleh pendiri bangsa Indonesia
disimpulkan menjadi lima sila atau Pancasila. Secara historis nilai-nilai dasar yang
terkandung dalam Pancasila bersumber dari sentesa perjalanan hidup bangsa
Indonesia, sehingga tidak berlebihan bila dikatan bahwa Pancasila sudah ada sejak
awal keberadaan bangsa Indonesia, akan tetapi belum dirumuskan secara
sistematis dalam satu sila-persila. Oleh karena itu secara fakta objektif dan secara
historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan pengamalan Pancasila akan
menjadi alat perekat bangsa tanpa membedakan status sosial, tanpa membedakan
suku, adat, ras dan agama. Dengan dasar pengertian diatas maka para generasi
penerus bangsa dari manapun sumbernya berkewajiban untuk menjaga kelestarian
nilai-nilai Pancasila, dan sekaligus untuk mengkaji, memahami dan
mengembangkan pemahaman Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kajian
ilmiah. Sehingga dikemudian hari para generasi penerus akan memiliki wawasan
kebangsaan yang kuat dan lekang oleh waktu serta tidak sirna oleh pergeseran nilai
dan budaya dalam pergaulan dunia internasional.86
Dasar pemahaman terhadap falsafah Pancasila dalam konteks kehidupan
berbangsa dan bernegara, bahwa manusia Indonesia adalah makhluk sosial
86 Pengertian Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sekaligus sebagai
pandangan filosofis bangsa Indonesia mempunyai korelasi dan konsekuensi logis bahwa bangsa Indonesia mempunyai kewajiban untuk meletakan nilai-nilai luhur Pancasila
sebagai dasar bermasyarakat dan bernegara. Secara filosofis bangsa Indonesia sebelum
mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan,
demikian juga dalam konsep bernegara bangsa Indonesia secara filosofis
mengedepankan persatuan dan berkerakyatan, karena konsekuensi rakyat merupakan
dasar ontologis demokrasi dan sekaligus rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.
Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Jakarta : Paradigma, 2010), 4.
sakaligus sebagai makhluk indifidu yang mempunyai naluri, akhlak perilaku, daya
pikir intelektual dan sebagai makhluk yang harus berkarya dalam fungsinya
sebagai khalifah atau pemimpin diatas dunia, sehingga mampu berbuat yang
terbaik dan memberi manfaat bagi dirinya, orang lain dan bermanfaat bagi sekalian
alam. Pembahasan Pancasila sebagai kerangka ilmiah menempatkan Pancasila
sebagai objek yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, akan tetapi dalam
kajian ini menggunakan pendekatan Pancasila dalam sudut pandang ekonomi,
sehingga dapat difokuskan menjadi sudut pandang ekonomi Pancasila. Kajian
tersebut dapat bersifat empiris akademis atau filosofis murni. Dengan demikian
harus difahami terlebih dahulu bahwa Pancasila merupakan hasil budaya bangsa
Indonesia, sehingga Pancasila dapat dilihat dari kajian hasil budaya berupa,
lembaran sejarah berupa kitab-kitab para pujangga, bukti-bukti sejarah berupa
Prasasti dan peninggalan kejayaan kerajaan zaman dahulu, benda-benda budaya
yang bernilai sejarah, lembaran negara dan naskah-naskah kenegaraan. Adapun
dari sisi non empiris berupa nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral dan tata krama
adat istiadat, nilai-nilai dan norma bersifat keagamaan atau religius yang dapat
dimanifestasikan pada kepribadian bangsa, sifat dan karakter masyarakat secara
umum, serta tata pola budaya bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Pemahaman terhadap implementasi Pancasila dalam kehidupan bebangsa dan
bernegara tidak boleh mematikan aspirasi dari budaya lokal kedaerahan, artinya
Pancasila memberikan ruang gerak tumbuh dan berkembangnya budaya lokal
dengan tidak bertentangan pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri, hal tersebut
beriringan dengan konsep eksistensi negara dan bangsa atau Nation Building.
Sehingga pada tataran implementatif Pancasila mampu menyatukan dan sekaligus
sebagai alat perekat budaya antar daerah. Dengan demikian komitmen terhadap
Pancasila tidak didasarkan pada pemahaman perorangan belaka atau suatu
kelompok tertentu, akan tetapi didasarkan pada konsep kemanusian atau
humanisme. Dengan demikian pemahaman Pancasila dapat dikembangkan
menjadi konsep kepedulian terhadap masalah-masalah kemanusiaan seperti
masalah kesehatan masyarakat, pemerataan hasil pembangunan, pembukaan
lapangan pekerjaan bagi pengangguran, tingkat pendidikan rakyat dan upaya
menetralisasi perbedaan antar masyarakat sehingga terhindar dari perselisihan
yang berakibat pada permusuhan atau bencana perang. Dalam konsep berbangsa
dan bernegara serta tatanan pada pergaulan internasional secara umum melalui
tahapan konsep nasionalisme (politik), kemudian humanisme universal (cultural)
dan pada puncaknya mencapai tataran norma humanitarianisme (kemanusiaan
bersama).87
Pancasila dapat diartikan sebagai simbol ke-bhinekaan atau keberagaman
dengan kata lain pemahaman terhadap Pancasila masih memberikan ruang gerak
dari berbagai pola tingkah laku atau patterns of behavior dari setiap kelompok
kebangsaan, suku, adat dan ras dari semua warga negara. Bila dilihat dari sejarah
lahirnya, Pancasila merupakan hasil kompromi politik yang mampu menyatukan
keberagaman kelompok atau heteroginitas kepentingan. Hal tersebut juga
berkaitan dengan kenyataan bahwa tidak ada bangsa di dunia ini yang dibangun
atas dasar satu kebudayaan nasional tunggal, sehingga makna Pancasila menjadi
perekat dari keberagaman tersebut atau multi kulturalisme. Sehingga lebih jauh
dari itu diperlukan adanya pendidikan kewarganegaraan atau Civic Education
dengan harapan dapat menumbuh-kembangkan pemahaman terhadap demokrasi
Pancasila, makna pluralitas serta tolensi terhadap keberagaman. Pada sudut
pandang yang bebeda, harus dihindari adanya pemahaman Pancasila sebagai
ideologi formal yang pemaknaannya dan penafsirannya serta implementasinya
tergantung pada penguasa negara, sehingga Pancasila hanya dipakai sebagai alat
legitimasi kekuasaan, dan apabila penguasa tersebut melakukan kelalaian atau
kecerobohan politik yang berakibat pada tumbangnya suatu rezim kekuasaan maka
Pancasila terkena dampak negatifnya, untuk itulah diperlukan berbagai
pendalaman konsep implementatif Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang
87 Siswanto Masruri, Humanitarianisme Soejatmoko, (Yogyakarta : Pilar Media,
2005), x.
menyentuh berbagai aspek kebutuhan masyarakat, dan pemurnian konsep
implementatif yang dalam hal ini adalah konsep ekonomi Pancasila.88
Memang sekilas Pancasila sebagai suatu ideologi negara masih bersifat
normatif, belum menyentuh hal-hal yang substansial, maka sudah sepatutnya
generasi penerus bangsa ini melanjutkan penjabaran Pancasila menjadi konsep
yang secara khusus menyentuh langsung dalam segala aspek kehidupan berbangsa
dan bernegara. Dengan adanya koridor sebagai jarak pemahaman inilah maka
konsep pemikiran Pancasila menjadi dominasi penguasa. Pada zaman Orde Lama,
Pancasila dapat diterjemahkan dalam kebijakan negara berupa konsep Nasakom
atau Nasionalisme, Agama dan Komunis. Kemudian diterjemahkan menjadi
ekonomi terpimpin dan selanjutnya menjadi demokrasi terpimpin, akan tetapi
kesemuanya kebijakan tersebut berakhir pada kemutlakkan penguasa dalam
pemaknaan Pancasila. Kemudian pada zaman Orde Baru Pancasila diposisikan
sebagai alat untuk hegemonic dan integritas kekuasaan, kemudian dengan alasan
yang sama Pancasila digunakan sebagai alat pembersih pihak-pihak yang
berseberangan dengan kebijakan pemerintah, dan terakhir pada era reformasi para
pemimpin bangsa seakan menjaga jarak dengan konsep pemahaman atau konsep
implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga
88 Pemahaman terhadap ekonomi Pancasila secara kelembagaan atau institusi
diyakini sebagai pengamalan Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, untuk itu
lembaga keuangan syariah menjadi motor penggerak implementasinya. Sebagaimana
Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa’ (4) Ayat 29 dan 56:
طل لكم بينكم بٱلب أيها ٱلذين ءامنوا ل تأكلوا أمو إ ي رة ع أن تك ل نكم ول تقتلو ون تج كان بكم ن تراض م ا أنفسكم إن ٱلل
ا ٢٩رحيم
Artinya : 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
ا كلما نضجت ج إن ٱلذين كفروا ب تنا سوف نصليهم نار اي هم جلودالودهم بدلن ك غيرها ليذ ان وقوا ٱلعذاب إن ٱلل
ا ٥٦عزيزا حكيم
Artinya : 56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan
Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti
kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
sangat jarang sekali para pemimpin bangsa ini berbicara tentang Pancasila, bahkan
dalam sambutan kenegaraan sekalipun terkecuali pada peringatan Hari Kesaktian
Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober.
Pemahaman Pancasila dalam tataran wacana akademis yang telah dilakukan
pada masa Orde Baru dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang; Pertama, sudut
pandang wacana akademis bidang politik yang menempatkan Pancasila dalam
konsep akademis Sistem Politik Demokrasi Pancasila, kajian dan penelitian para
akademisi bersifat politis - ideologis dalam upaya untuk memasyarakatkan
ideologi Pancasila secara efektif di setiap daerah atau pada setiap kelompok
budaya lokal daerah, hal ini banyak difahami oleh para akademisi yang lain
sebagai jenis penelitian sponsor, artinya dalam penelitian tersebut lebih
mengutamakan kepentingan penguasa; Kedua, pemahaman Pancasila yang secara
akademis dilihat dari sudut pandang ekonomi atau sistem ekonomi Pancasila, pada
kajian ini menempatkan para akademisi sebagai pihak yang mengkritisi kebijakan
ekonomi Orde Baru yang lebih mengutamakan aspek pertumbuhan atau
Economics Growth dengan memberikan peluang sebesar-besarnya pada pelaku
ekonomi besar atau para konglomerat dibandingkan dengan kesempatan yang
diberikan pada pengusaha kecil, atau garis besarnya adalah konsep ekonomi Orde
Baru tidak berpihak pada rakyat, karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi
pada masa Orde Baru tidak terjadi Trickle Down Effect, bahkan semakin
memperbesar jurang kesenjangan sosial antara para konglomerat yang berjumlah
sedikit tetapi menikmati kekayaan yang melimpah, sementara rakyat yang
berjumlah banyak menikmati porsi kekayaan yang terbatas sehingga angka
kemiskinan cukup besar.89
89 Para akademisi yang melakukan penelitian di bidang sistem politik Demokrasi
Pancasila adalah Dr. Alfian (Alm) dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
dan juga staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
(FISIP UI). Sedangkan para akademisi yang melakukan kajian dan pemikiran mengenai
sistem Ekonomi Pancasila adalah Prof. Dr. Mubyarto dari Universitas Gajah Mada
(UGM) Yogyakarta. Dengan hadirnya pemikiran tentang sistem ekonomi kerakyatan
atau sistem Ekonomi Pancasila menimbulkan polemik akademis bahkan menimbulkan
Pancasila merupakan hasil dari refleksi kontemplatif dari warisan sosio
historis bangsa Indonesia, dengan demikian dapat difahami bahwa butiran nilai
dan norma yang terkandung dalam Pancasila sudah tertanam pada diri masyarakat
Indonesia jauh sebelum merdeka, bahkan jauh sebelum masa kerajaan-kerajaan di
Nusantara, hal tersebut terjadi karena butiran nilai dan norma yang terkandung
dalam Pancasila secara bertahap tumbuh dan berkembang seiring dengan
perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Istilah Pancasila berasal dari bahasa
sansekerta yang berarti lima batu karang atau lima prinsip moral, akan tetapi
dibalik pemahaman Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari masih harus
dicari oleh generasi penerus bangsa Indonesia, hal tersebut didasarkan pada
sebagian pendapat para ahli bahwa Pancasila masih bersifat normatif dan abstrak,
sehingga masih terdapat ruang untuk menggali kembali tata nilai dan norma yang
terkandung dalam Pancasila yang selanjutnya mampu diaplikasikan secara
kongkret dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah telah membuktikan
bahwa dalam perjalanan bangsa Indonesia telah terjadi pergeseran pemahaman
Pancasila sebagai ideologi negara dipergunakan sebagai alat untuk mengekalkan
atau mempertahankan kekuasaan dengan mentafsirkan Pancasila secara sepihak,
yang pada akhirnya berdampak negatif bagi pemahaman Pancasila ketika terjadi
pergantian kekuasaan. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga dalam
memahami Pancasila, artinya sifat fleksibilitas atau kelenturan dalam pemahaman
Pancasila mengandung kerawanan, dengan demikian diperlukan suatu konsep baku
terhadap implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar
tercipta suatu panduan baku bagi masyarakat atau pemerintah, sehingga tidak akan
pernah terjadi pergeseran pemahaman, meskipun dasar pemikiran tersebut tidak
menutup kemungkinan pemahaman Pancasila sebagai ideologi terbuka, artinya
pemaknaan Pancasila dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan
kontraversi pendapat dikalangan para ahli ekonomi itu sendiri. Manuel Kaisiepo,
Pancasila dan Keadilan Sosial : Peran Negara dalam buku Restorasi Pancasila
Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas, (Yogyakarta : Perhimpunan Pendidikan
Demokrasi, 2006), 183.
perkembangan pemikiran bangsa Indonesia dengan tidak melupakan nilai dan
norma dasar yang terkandung di dalam Pancasila.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan
filosofis yang merangkum tata nilai budaya bangsa Indonesia bersifat universal
serta dapat dimaknai secara kongkrit dalam kehidupan sehari yang meliputi tiga
tata hubungan dasar manusia; Pertama, memberikan pedoman dasar terhadap
persepsi manusia sebagai makhluk yang berkeyakinan terhadap hakekat
Ketuhanan sehingga mampu melahirkan sikap keimanan dan ketakwaan serta
kepercayaan akan adanya hari pembalasan dari segenap amal perbuatan yang
dilakukan di dunia ini setelah proses kematian. Keyakinan akan Ketuhanan
tersebut juga akan melahirkan sikap keikhlasan dalam berbhakti pada bangsa dan
negara, serta menumbuh kembangkan sikap kepedulian pada sesama manusia serta
sikap bertanggung jawab pada kelestarian alam demi menjaga lingkungan yang
harmonis untuk generasi mendatang. Harmonisasi sikap dan perilaku kemanusiaan
untuk menjaga kelestarian alam dan tidak berbuat kerusakkan dalam mencapai
rizki diabadikan di dalam Al-Qur’an Surat Az-Zumar (29) Ayat 51 dan 52:
ؤلء س فأصابهم سي ات ما كسبوا وٱلذين ظلموا من ه يصيب ات م هم سي ٥١ا كسبوا وما هم بمعجزين
زق لمن يشاء و زق ٱلر يبسط ٱلر لك در إن يق أو لم يعلموا أن ٱلل ت ل قوم يؤمنون ل في ذ ٥٢ي
Artinya : 51. Maka mereka ditimpa oleh akibat buruk dari apa yang mereka
usahakan. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka akan ditimpa akibat
buruk dari usahanya dan mereka tidak dapat melepaskan diri.
52. Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki dan
menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki-Nya? Sesungguhnya pada yang
demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.
Kedua, memberikan pedoman dasar tata pergaulan antar sesama manusia dalam
bentuk etika pergaulan sesama anak bangsa Indonesia dan etika pergaulan
internasional, sikap tersebut juga melahirkan rasa tanggung jawab pada diri
sendiri, tanggung jawab pada keluarga, tanggung jawab pada lingkungan sosial
dan tanggung jawab pada Tuhan. Implementasi sikap tersebut akan melahirkan
sikap toleransi atas perbedaan dan dapat menerima faham pluralisme dengan
mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan, hal tersebut sangat bersesuaian
dengan semboyan bangsa Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” artinya berbeda-beda
tetapi dalam satu rangkaian kemajemukan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Ketiga, memberikan pedoman dasar dalam menjaga kelestarian lingkungan,
sehingga mampu berkarya dalam bentuk tata kelola ekonomi yang tidak merusak
lingkungan ekosistem yang telah disediakan oleh Tuhan berupa kekayaan alam
dan kesuburan tanah serta aneka potensi kelautan. Dengan demikian pemaknaan
Pancasila secara filosofis akan menghasilkan sikap ketertiban masyarakat dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara di segala aspek kehidupan, sehigga lebih jauh
dari itu diharapkan dengan pengamalan Pancasila secara utuh dan dengan
semangat religius agama akan menjauhkan diri dari kemungkinan terjadinya
praktik KKN atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam sudut pandang yang
berbeda nilai-nilai filosofis Pancasila dapat dimaknai menjadi tiga pokok bahasan;
Pertama, hakekat keyakinan akan Ketuhanan yang menghasilkan ketakwaan;
Kedua, pemaknaan rasa kemanusiaan yang melahirkan sikap saling pengertan
dalam perbedaan dan kerukunan antar masyarakat dalam berbangsa dan bernegara
serta sikap kepedulian dan gotong royong; Ketiga, pemaknaan pada sila persatuan,
sila kerakyatan dan sila keadilan yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan.90
Pemikiran tentang ekonomi Pancasila secara umum didasarkan atas
keinginan luhur dan rasa nasionalisme sejati serta adanya kepedulian sosial atas
nasib bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita nasionalnya, yaitu perekonomian
yang adil dan menjamin kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia
90 Meskipun nilai-nilai luhur dan norma yang terkandung dalam pemaknaan sila-sila
Pancasila mempunyai nilai universal dan memiliki tafsir beragam, akan tetapi
terangkum dalam satu kesatuan. Sehingga realisasi nilai dan norma yang terkandung
dalam Pancasila harus mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,
terutama dalam kehidupan tata sosial kemasyarakatan, kehidupan berbangsa dan
bernegara, sehingga akan melahirkan masyarakat yang tertib hukum dan kesadaran akan
pentingnya tata pemerintahan yang bersih dari KKN atau Good Corporate Governance.
Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta : Paradigma, 2010), 74.
atau paling tidak secara bertahap dapat mengurangi angka pengangguran dengan
terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat secara merata. Konsepsi
tentang ekonomi Pancasila pada awal berdirinya negeri ini telah digagas dan oleh
pendiri bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal
33, yang selanjutnya oleh para ahli dicoba untuk dijabarkan dalam kerangka teori
pemikiran sehingga mampu diaplikasikan oleh bangsa Indonesia dalam bentuk tata
kelola perekonomian yang memposisikan masyarakat Indonesia sebagai subyek
dan sekaligus sebagai objek dalam proses pembangunan berbangsa dan bernegara.
Pada awal kesadaran untuk berfikir ulang terhadap konsep ekonomi Pancasila
yang dimotori oleh kalangan akademisi yaitu : Emil Salim, Sri Edi Swasono,
Mubyarto dan masih banyak lagi para pemikir yang berusaha untuk menggali
wujud konsep pemikiran tentang ekonomi Pancasila, rangkuman pendapat para
ahli tersebut tentang ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila sebagai berikut; Pertama,
dasar pemikiran konomi Pancasila didorong oleh semangat nasionalisme dan cinta
tanah air yang memposisikan keikhlasan tanpa pamrih dan secara tulus untuk
berjuang di bidang ekonomi demi bangsa dan negara dengan keyakinan dan
kemantapan berfikir bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan jalan bagi
ketulusan niat segenap elemen bangsa untuk membangun negerinya; Kedua,
adanya kesadaran kolektif segenap anak bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam
semua bidang kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi, bentuk partisipasi
tersebut dalam wujud pemikiran, partisipasi dalam membuka lapangan pekerjaan
baru atau berusaha secara langsung dan tak langsung berpengaruh terhadap
perbaikan nasib bangsa; Ketiga, terbukanya kesempatan seluas-luasnya bagi
masyarakat Indonesia untuk mengembangkan potensi kewirausahaan atau
terbukanya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak,
sehingga konsep konglomeratisasi atau terbukanya kran peluang ekonomi hanya
pada para konglomerat atau pelaku ekonomi besar menjadi sesuatu yang tabu;
Keempat, keberpihakkan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi harus
berorientasi pada kemakmuran rakyat semesta, artinya kemakmuran masyarakat
secara umum harus diutamakan; Kelima, secara bersama-sama, gotong royong
menjalin persatuan dan kesatuan bangsa secara proporsional guna mewujudkan
suatu sistem ekonomi yang tangguh dan mampu bersaing dengan faham ekonomi
bangsa lain yang tidak sesuai dengan dasar budaya bangsa Indonesia; Keenam,
berusaha seoptimal mungkin untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi
dominasi asing terhadap kehidupan perekonomian bangsa indonesia, yang secara
bertahap akan menuju sistem perekonomian yang mandiri; Ketujuh, adanya pola
dan tata kelola ekonomi yang aplikatif yang secara akademis mudah difahami oleh
masyarakat secara luas dan secara langsung dan tak langsung berdampak pada
kenaikan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh.91
Istilah Pancasila terdapat pada Kitab Negarakertagama pada masa kejayaan
Kerajaan Majapahit yang berlokasi di Jawa Timur, saat ini pengarang kitab
tersebut adalah Empu Prapanca. Meskipun secara formal istilah Pancasila muncul
pada Kerajaan Majapahit (1296 - 1478 M) akan tetapi dalam sudut pandang
implementatif nilai dan norma Pancasila telah tumbuh dan berkembang seiring
dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia, karena Pancasila digali
dari kepribadian bangsa yang tercermin dari sikap kebhinekaan dan keragaman
91 Pendapat Mubyarto (1981) tentang ciri-ciri sistem Ekonomi Pancasila; 1. Roda
perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral; 2. Kehendak
kuat dari seluruh masyarakat ke arah kemerataan sosial (Egalitarianisme ) sesuai asas-
asas kemanusiaan; 3. Prioritas kebijakan akonomi adalah penciptaan perekonomian
nasioal yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap-tiap kebijakan ekonomi;
4. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling
kongkret dari usaha bersama; 5. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara
perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan
ekonomi dan sosial. Sedangkan Sri Edi Swasono (1981) yang menggambarkan orientasi
atau wawasan sistem Ekonomi Pancasila pada sila-sila Pancasila yaitu; 1. Ketuhanan
Yang Maha Esa (adanya atau berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); 2.
Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan antar sesama, pengisapan dan subordinasi ekonomi - modern); 3. Persatuan (kebersamaan,
kekeluargaan, gotong royong, tidak saling mematikan - nasionalisme), 4. Kerakyatan
(demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan ekonomi rakyat,
mengutamakan hajat hidup orang banyak); 5. Keadilan sosial (persamaan, pemerataan,
kemakmuran rakyat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang). Sri - Edi Swasono,
Ekspose Ekonomika, Mewaspadai Globalisme dan Pasar Bebas, (Yogyakarta : Pusat
Studi Ekonomi Pancasila - UGM, 2005), 99.
suku, kebudayaan, dan agama yang dianut oleh bangsa Indonesia yang tersebar di
belasan ribu pulau dalam wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan
disatukan oleh satu prinsip dasar yaitu satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa
persatuan sehingga dapat menetralisir atau setidaknya mampu untuk menyusaikan
diri pada era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan perdagangan antar negara,
kemajuan dan kecanggihan teknologi serta perkembangan secara cepat arus
informasi, arus pergerakan barang dan jasa serta transaksi keuangan antar wilayah
yang pada akhirnya bedampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan. Sehingga dalam kehidupan tata pemerintahan
diperlukan penegakkan hukum yang kuat berdasarkan nilai filosofis bangsa
Indonesia sendiri, serta bedasarkan nilai yuridis yang bertumpu pada ketentuan
perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Dengan
demikian dalam tata pergaulan internasional mampu menempatkan Indonesia
sebagai negara yang tertib dan berbudaya serta negara yang menjunjung tinggi
kehormatan di mata hukum.92
Pancasila sebagai ideologi negara diyakini dapat mempersatukan berbagai
perbedaan pendapat dan tafsir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta
mampu menjadi simbol kebanggaan bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal
Ika yang mengandung arti penghormatan terhadap kemajemukan, sehingga
pemahaman dan pemikiran murni terhadap Pancasila mampu merefleksikan sikap
persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat menghindarkan terjadinya konflik
sosial budaya karena perbedaan dalam kemajemukan suku, kebudayaan, dan
agama yang dilatarbelakangi oleh lemahnya penyelenggara negara dalam
mengimplementasikan nilai dan norma Pancasila karena didorong oleh sikap
feodalistis dan paternalistis yang berdampak pada konflik horizontal sehingga
berakibat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam bidang
ekonomi penyimpangan terhadap nilai dan norma Pancasila akan melahirkan
92 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, (Jakarta :
Pusataka LP3ES, 1985), 16.
praktik ekonomi yang bernuansa korupsi, kolusi dan nepotisme melahirkan
kebijakan ekonomi yang berpihak pada pengusaha besar atau konglomerat,
sehingga hasil pembangunan terkosentrasi pada sebagian kecil masyarakat. Praktik
ekonomi tersebut berdampak pada melebarnya jurang antara yang kaya dan yang
miskin, yang pada akhirnya melahirkan rasa ketidakadilan dalam kehidupan
ekonomi. Bentuk aspirasi masyarakat terhadap ketidakadilan ekonomi tersebut
salah satunya direspon dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang diharapkan
akan melahirkan pemerataan hasil pembangunan dimasa yang akan datang.93
Perdebatan para ahli yang memposisikan Pancasila pada sudut pandang yang
berbeda; Pertama, Pancasila diposisikan sebagai konsep pemikiran yang murni,
netral dan sekuler sebagai hasil dari kompromi politik dari barbagai latar belakang
kelompok masyarakat; Kedua, Pancasila diposisikan sebagai ideologi terbuka
sehingga terdapat suatu ruang gerak untuk mengelaborasi Pancasila sesuai dengan
perkembangan lingkungan strategis yang belaku pada zamannya. Bila dilihat dari
kedua cara pandang tersebut sekilas sepertinya terjadi harmonisasi keseimbangan
pemikiran yang saling melengkapi, yaitu bertumpu pada satu titik temu pemikiran
untuk mengembangkan proses pencarian dan sekaligus pendalaman konsep
Pancasila yang secara nyata dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari,
sehingga Pancasila dapat mejadi pedoman dasar guna mempertemukan semua
pandangan yang bebeda dari segenap anak bangsa pada zamannya. Akan tetapi
bila dilihat lebih mendalam terhadap pertemuan kedua pemikiran tersebut maka
mengandung beberapa unsur kerawanan; Pertama, memposisikan Pancasila
sebagai hasil pemikiran yang abstrak dalam implementasinya untuk kehidupan
93 Kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian sasaran-sasaran sebagai
berikut; Pertama, peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas
masyarakat serta aparatur pemerintahan daerah; Kedua, kesetaraan hubungan antara
pemerintahan pusat dengan daerah dan antar pemerintah daerah dalam kewenangan dan
keuangan; Ketiga, untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi, dan
kesejahteraan masyarakat di daerah; Keempat, menciptakan ruang yang lebih luas bagi
kemandirian daerah. (Ketetapan MPR RI nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi
Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah).
sehari-hari yang sekaligus memposisikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka
kerawanan yang timbul adalah multi tafsir terhadap Pancasila yang sangat
dipengaruhi oleh dasar filosofis kepentingan atau penafsiran sepihak; Kedua,
kerawanan yang ditimbulkan oleh gempuran Era Globalisasi dan faham ekonomi
pasar bebas yang akan mampu menarik semua elemen bangsa pada posisi untuk
mengutamakan kepentingan kelompoknya masing-masing bahkan kepentingan
pribadi, kenyataan inilah yang pada era reformasi melahirkan istilah KKN atau
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Ketiga, menurunnya ketertarikan semua elemen
masyarakat baik pada kalangan para pejabat birokrasi, para akademisi bahkan para
pakar serta masyarakat untuk berbicara kembali tentang Pancasila, atau bahkan
lebih jauh dari itu berusaha menggali potensi nilai dan norma yang terkandung
pada Pancasila, atau dalam istilah lain terjadi semacam trauma mayoritas, dimana
secara mayoritas para elemen bangsa yang semestinya menjadi unsur penopang
tetap tegaknya Pancasila sebagai ideologi negara, tatapi memposisikan diri pada
pihak yang berlawanan atau paling tidak memposisikan sebagai pihak yang pasif
tanpa ekpresi; Keempat, dikhawatirkannya akan muncul generasi yang tidak peduli
lagi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus tidak peduli lagi
terhadap Pancasila.
Solusi yang dikembangkan dalam pemikiran secara objektif akademis guna
menetralisir terhadap kerawanan pemahaman pemikiran kepada Pancasila
sekaligus untuk mencari kompromi kepentingan antar masyarakat dengan berbagai
latar belakang pendidikan dan berbagai latar belakang sosial yaitu; Pertama, harus
dibangun kembali kepercayaan antar elemen bangsa dengan memposisikan semua
pihak sebagai generasi penerus bangsa yang secara proporsional mempuyai
tanggung jawab bersama dalam mengawal tetap tegaknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, sehingga tercipta satu
kesatuan dan persatuan yang utuh dan menyeluruh untuk memikul tanggung jawab
sesuai posisi dan proporsi masing-masing, hal tersebut sudah lebih awal dimotori
oleh para pemuda pendahulu bangsa dalam wujud gerakan perjuangan yang
melahirkan Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa
Indonesia; Kedua, segenap elemen bangsa yang secara akademis mempunyai
kepedulian dan pemahaman terhadap Pancasila untuk duduk bersama guna
mencari formula baku atau mencari rumusan nyata terhadap Pancasila untuk
mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama rumusan
tentang dasar filosofis dan implementatif tentang konsep demokrasi Pancasila yang
mampu mempersatukan semua elemen bangsa sehingga terhindar dari konflik
horizontal dan konflik vertikal, dengan demikian akan tertanam semangat
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta merumuskan konsep ekonomi
Pancasila yang dalam tataran pergaulan internasional mampu mencegah timbulnya
dampak negatif Era Globalisasi ekonomi, dan secara nasional mampu memberi
arah bagi pelaku ekonomi dan sekaligus memberikan rambu-rambu bagi penguasa
dalam mengeluarkan produk kebijkan ekonomi; Ketiga, merumuskan kembali
norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman dasar
yang mampu memposisikan secara harmonis, untuk menata hubungan antara
penguasa, kalangan akademis dan masyarakat dalam satu tujuan dan cita-cita
nasional.
Kerangka pemikiran untuk meletakan norma dasar ekonomi Pancasila
bertumpu pada; Pertama, budaya dasar bangsa Indonesia yang telah tumbuh dan
berkembang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia; Kedua, aturan-aturan
baku yang sudah ditetapkan menjadi kesepakatan bersama atau hasil konsensus
dan kesepakatan; Ketiga, mengakomodasi kepentingan dan tuntutan era globalisasi
sebagai bentuk penyesuaian diri dalam pergaulan internasional dengan tidak
mengabaikan kepentingan dalam negeri, artinya kepentingan masyarakat secara
luas lebih diutamakan, sehingga arah kebijakan nasional lebih mengutamakan
pemerataan hasil pembangunan dari pada hanya mengejar pertumbuhan semata
yang menciptakan sistem konglomerasi ekonomi. Rambu-rambu yang dapat
diakomodasikan sebagai bahan acuan untuk menyusun konsep ekonomi Pancasila
adalah; Pertama, yaitu acuan sebagai mana tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 : a. Pada akhir alinea pertama yang berbunyi
“perikemanusiaan dan perikeadilan”, b. Pada akhir alenia kedua yang berbunyi
“merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”, c. Alenia ketiga berbunyi
“berkehidupan kebangsaan yang bebas”, d. Alenia keempat yang meliputi
“pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, berkedaulatan rakyat”.
Kemudian pada akhir alenia keempat mencantumkan lima sila dalam Pancasila,
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
Acuan Kedua, adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada awalnya
dan belum dilakukan perubahan adalah sebagai berikut :
a. Pendalaman materi Pasal 33 telah memposisikan dasar demokrasi atau
keadilan sosial yang dapat diartikan sebagai pemerataan hasil pembangunan,
sehingga implementasi demokrasi ekonomi secara nyata adalah
menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan dan sekaligus subyek,
sehingga garis batas yang harus ditepati adalah sinkronisasi antara demokrasi
ekonomi dengan demokrasi Pancasila, tarik ulur antara keduanya secara
sinergis akan menghasilkan kemakmuran secara merata, sehingga pemaknaan
selanjutnya adalah perekonomian yang disusun atas dasar semangat
kerakyatan bukan semangat perkongsian konglomerat yang membuat
perekonomian terpusat pada satu kelompok pelaku ekonomi, tetapi
perekonomian yang mengedepankan keadilan sosial. Sehingga demokrasi
ekonomi Indonesia harus bebas dari sistem Free Fight Liberalism atau
persaingan pasar bebas yang banyak melahirkan kemiskinan model baru,
karena dengan dasar asumsi yang berbeda antara teori dan praktik di
lapangan.
b. Prioritas pembangunan mengedepankan kemakmuran masyarakat secara
umum, bukan kemakmuran kelompok tertentu atau orang-orang tertentu,
aspek tersebut merupakan cermin dari sikap ksatria yang mengutamakan
kepentingan orang banyak, olahan kepribadian ini merupakan hasil dari
sentesa norma dan nilai-nilai luhur masa perjuangan kemerdekaan dan era
sebelum dan sesudahnya. Sehingga tercipta semangat kebersamaan dan
gotong royong yang menonjol dari kepribadian bangsa indonesia.
c. Hubungan harmonis antara pemilik modal dan pekerja dalam kehidupan
pertanian atau tata niaga perdagangan bahkan usaha kelautan oleh nelayan
yang tidak jarang diikat dengan pola hubungan kekerabatan atau
kekeluargaan sehingga terjalin hubungan emosional yang tidak jarang
diteruskan dalam ikatan pernikahan antar keluarga. Hubungan kekerabatan
yang akrab disebut dengan gotong royong atau Olobis Kuntol Baris telah
menempatkan budaya bangsa dalam perilaku keseharian menjadi perilaku
ekonomi yang diabadikan dalam satu wadah organisasi gerakan ekonomi
rakyat dengan nama Koperasi.
d. Liberalisme ekonomi yang dirancang dalam tata kelola pereonomian
eropa secara filosofi tidak sesuai dengan semangat yang tercermin dari
demokrasi Pancasila, hal tersebut lebih nyata bila dilihat dari segi legislasi
yang menyatakan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
2. Kajian Pemikiran Dasar Negara.
Dinamika perjalanan bangsa Indonesia untuk menuju kompromi politik dan
kesepakatan bersama dalam rangka menentukan Dasar Negara telah mencapai titik
harmonis kesefahaman, pada tanggal 1 Juni 1945 saat rapat Dokoritsu Tyoosakai
disampaikan konsep dasar falsafah negara oleh Bung Karno sebagai pembicara
tunggal pada acara pandangan Oemoem dengan judul “Lahirnya Pancasila”, dalam
penyampaian tersebut Bung Karno tanpa menggunakan teks naskah, sehingga
naskah yang tersimpan hingga saat ini adalah merupakan hasil laporan stenografi,
sehingga dari laporan stenografis tersebut difahami bahwa konsep Pancasila pada
waktu itu bukan merupakan hasil pengembangan tesis ilmiah, akan tetapi lebih
merupakan tawaran dan ajakan politik atau Political Appeal untuk menentukan
Dasar Negara, tawaran tersebut menjadi tiga pilihan yaitu : Pancasila, Trisila dan
Ekasila. Dengan wacana tiga pilihan tersebut berarti membuka peluang perdebatan
para peserta rapat waktu itu, akan tetapi pada akhirnya disepakati dengan pilihan
Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara atau Philosophische Grondslag yang
perumusan resminya terdapat pada Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945, dengan demikian dapat difahami bahwa sejak kelahirannya Pancasila
mengundang perdebatan pemahaman, terutama dalam menempatkan posisi dan
proporsi antar sila, pada sebagian ahli menempatkan sila Pancasila sejajar satu
dengan yang lain, tetapi ada juga pendapat ahli yang memposisikan satu sila
menjiwai sila-sila yang lain, terlepas dari perdebatan para ahli tersebut para
generasi penerus bangsa memahaminya bahwa konsep dan pemahaman
implemantatif Pancasila membuka ruang untuk memperdalam kandungan butir-
butir yang terkandung di dalamnya. Artinya pemaknaan Pancasila secara
Implementatif terutama penekanan pada konsep ekonomi Pancasila masih
membuka ruang gerak nalar secara konsepsi, sehingga nantinya Pancasila akan
terlindungi dari tarikan-tarikan kepentingan politik yang menafsirkan Pancasila
secara sepihak, artinya karena kepentingan sekelompok orang atau bahkan untuk
kepentingan pribadi Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi memperoleh
kelanggengan kekuasaan sehingga apabila rezim penguasa tersebut melakukan
kesalahan dalam manajeman kekuasaan maka berdampak negatif pada tafsir
implementatif Pancasila. Dengan demikian rumusan terhadap hadirnya konsep
ekonomi Pancasila menjadi wacana strategis untuk dibahas dan didiskusikan
secara bersama antar berbagai elemen bangsa sehingga konsep implementatifnya
tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan
perkembangan budaya dan kepentingan masyarakat secara umum. Adapun
rumusan norma dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya secara prinsip tidak
berubah, sehingga dari pemahaman tersebut diatas diperlukan tafsir resmi
Pancasila sebagai Dasar Negara pada bidang ekonomi yang mampu menjadi acuan
bagi masyarakat, pedoman bagi pelaku ekonomi serta menjadi pegangan dan dasar
refrensi bagi penguasa pemerintahan dalam menentukan suatu kebijakan ekonomi.
3. Pengembangan Nilai Luhur Bangsa.
Proses pendewasaan bangsa Indonesia pada pengembangan nilai luhur
bangsa, aspek ekonomi telah mengalami pasang dan surut seiring dengan
perjalanan waktu, berlalu dan silih berganti tetapi kenangan itu begitu indah untuk
dilupakan bahkan harus diposisikan sebagai rangkaian sejarah perjalanan bangsa
sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ekonomi di
masa yang akan datang. Pada kurun waktu tertentu bangsa Indonesia telah
mengalami dua kali periode perekonomian yaitu; Pertama, pada masa
perekonomian liberal yang mengedepankan kebebasan berkreasi pada para pelaku
ekonomi tanpa memperdulikan dampak menyeluruh pada kehidupan berbangsa
dan bernegara serta dampak pada pencemaran lingkungan; Kedua, pada masa
perekonomian terpimpin yang memprioritaskan jalur komando, sehingga
perkembangan pereokonomian diatur secara sentralistik tanpa mempedulikan
pemerataan atau tanpa mempertimbangkan kepentingan daerah. Dampak dari
implementasi kedua pemikiran ekonomi tersebut telah berakibat berakhirnya rezim
kekuasaan Orde Lama maupun Orde Baru yang melakukan tingkat kesalahan yang
sama yaitu meningkatnya angka inflasi yang tak terprediksikan, kenaikan harga
kebutuhan pokok yang tak sesuai dengan kemampuan masyarakat serta menurunya
kepercayaan pelaku ekonomi terhadap fundamental perekonomian Indonesia baik
dari sudut pandang mikro ekonomi ataupu makro ekonomi.94
Puncak dari perjuangan bangsa Indonesia untuk dapat hidup secara mandiri
dalam segala aspek kehidupan terutama kemandirian ekonomi telah sampai pada
tonggak baru perjuangan, yaitu Kemerdekaan dengan Proklamator Soekarno -
Hatta. Pernyataan Kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-
94 Antisipasi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat secara cepat dapat
dilakukan seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersamaan
dalam menata perekonomian utamanya perekonomian yang disandarkan pada
kesepakatan bersama atau konsensus nasional, yaitu Ekonomi Pancasila. Boediono dan
Mubyarto pada buku Ekonomi Pancasila, (Yogyakarta : BPFE, 1997), 2.
Undang Dasar 1945 dengan tekat dan kepercayaan pada diri sendiri untuk
memasuki kehidupan kebangsaan yang bebas dengan cita-cita bulat menuju
kehidupan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Mengandung pengertian untuk mencari format baru pembangunan berbangsa dan
bernegara setelah melalui proses panjang penjajahan, menuju kemandirian
ekonomi yang ditopang oleh kekuatan bangsa sendiri. Dengan lahirnya Pancasila
sebagai Ideologi dan Falsafah Negara, maka kondisi tersebut dapat dimaknai
sebagai puncak prestasi kultural dan intelektual bangsa Indonesia dan sebagai
bentuk dari akumulasi pengembagan nilai luhur bangsa. Pancasila bersifat
integratif dan merakyat karena merupakan hasil jerih payah bangsa Indonesia yang
merupakan akumulasi selektif dari berbagai unsur budaya bangsa Indonesia.
Sehingga arah kebijakan pembangunan bangsa Indonesia di masa depan harus
berorientasi pada pencarian makna Pancasila dalam proses pembangunan
berbangsa dan bernegara, yang secara empiris mencerminkan kepribadian bangsa
yang unggul dalam budaya ditengah pergaulan internasional.
Tingkat kesadaran bangsa Indonesia dalam berperilaku dan bertindak
merupakan hasil dari proses perjalanan panjang yang mencerminkan adat
ketimuran dengan menjunjung tinggi sopan santun dan tata krama atau unggah-
onggoh dalam terminologi Jawa, sehingga etika ketimuran secara otomatis
berinteraksi dengan nilai-nilai dan norma agama yang dianut oleh setiap bangsa
Indonesia sehingga secara otomatis menjadi warisan budaya luhur bangsa
Indonesia. Pada periode pengembangan berfikir tentang filosofi dasar negara
dalam tataran kehidupan sehari-hari, maka pengertian Pancasila harus ditempatkan
menjadi landasan etika untuk mengambil suatu kebijakan atau landasan untuk
membuat suatu aturan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, etika
tersebut merupakan warisan budaya luhur sebagai wujud keikhlasan untuk berbuat
bagi orang lain tanpa pamrih dan mampu mewujdkan sikap tenggang rasa serta
kepedulian sosial yang bermuara pada sikap kebersamaan dan gotong royong,
etika dapat dimaknai sebagai refleksi kritis dari tata nilai dan moralitas yang telah
berlaku pada kehidupan masyarakat secara umum.95
Nilai luhur bangsa yang merupakan hasil sintesa dari akumulasi nilai budaya
dan sentuhan dasar religius dapat diwujudkan menjadi tiga sudut pandang;
Pertama, kesadaran akan Ketuhanan yang memposisikan manusia sebagai hamba
Tuhan dan sekaligus sebagai wakil Tuhan di dunia ini atau Khalifah Fil Ard,
dengan kesadaran tersebut maka manusia mempunyai dua misi suci yaitu berbuat
baik di dunia sebagaimana Tuhan berbuat baik pada manusia dan menjaga
kelestarian alam dari kerusakan. Dengan keyakinan akan Ketuhanan tersebut akan
melahirkan rasa cinta kasih terhadap sesama dan cinta kasih terhadap alam,
memposisikan diri sebagai hamba dan makhluk Tuhan adalah bentuk kesadaran
prima, karena melalui kesadaran inilah akan melahirkan sikap perilaku bahkan
cara berfikir dan terbangunnya Mind Set secara optimal, karena pada posisi ini
manusia akan sadar bahwa dirinya selalu diawasi dan dikontrol langsung oleh
Tuhan dalam setiap tindakannya, demikian juga akan terbangun rasa pertanggung
jawaban hakiki pada Tuhan terhadap apa yang dilakukan di dunia ini, dengan
demikian terbangun sekaligus dua kesadaran yaitu kesadaran akan fungsi diri
sendiri dan kesadaran akan tanggung jawab terhadap lingkungan. Semangat
kejuangan dan rela berkorban serta kejujuran adalah bentuk kesadaran Ketuhanan
yang mempunyai korelasi langsung pada sesama manusia dan sekalian alam
semesta; Kedua, sudut pandang kesadaran akan nilai kemanusiaan yang tercermin
dari sikap saling pengertian, tenggang rasa dan dapat menerima perbedaan dengan
kerelaan; Ketiga, sudut pandang kesadaran akan peran manusia sebagai pemimpin
di muka bumi ini, sehingga kelestarian alam dan menjaga ekosistem hewani adalah
tugas manusia secara universal.
95 Para ahli membagi etika menjadi tiga pengertian yaitu; Pertama, etika dalam
bentuk sopan santun pada kehidupan sehari-hari; Kedua, etika yang bersandarkan norma
hukum yang berlaku pada batasan wilayah tertentu dan pada masa tertentu pula; Ketiga,
etika yang berlandasakan nilai moral sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia. A.
Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, (Yogyakarta : Kanisius, 1998),
19.
Kesadaran akan Ketuhanan akan menjadi rujukan dari kesadaran yang
lainnya, karena pusat dari kesadaran adalah kesadaran beragama. Apabila dikaji
lebih dalam bahwa kesadaran kemanusiaan, kesadaran intelektual, kesadaran untuk
berkarya, kesadaran untuk berjuang, kesadaran akan kejujuran dan keikhlasan,
kesadaran menjaga dan melestarikan alam, kesadaran untuk hidup rukun dan
gotong royong pada dinamika berbangsa dan bernegara serta kesadaran akan kerja
keras dan menerima perbedaan dan berbagai jenis kesadaran lainnya adalah
perwujudan dari kesadaran Ketuhanan. Sehingga para ahli dapat menganalogikan
bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah menjiwai sila-sila Pancasila lainnya.
Apabila dilihat pada masa perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa
Indonesia pada periode kerajaan dan periode perjuangan untuk merdeka sampai
dengan saat ini periode untuk mengisi kemerdekaan sangat lekat dan diwarnai
dengan kehidupan beragama, mulai dari agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen.
Sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa manusia Indonesia adalah
manusia religius, yang pada akhirnya setiap permasalahan aspek kehidupan sangat
dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman akan agamanya. Kekeliruan dalam
penafsirkan pengertian agama akan melahirkan kerusakan fatal dan kerugian pada
manausia yang lain seperti aksi terorris yang berdampak sangat luas pada
kehidupan berbangsa dan bernegara, demikian juga pemahaman yang baik dan
kesadaran yang baik terhadap agamanya masing-masing akan melahirkan sikap
kesetiakawanan sosial, kepedulian terhadap sesama serta mampu mendorong
semangat perjuangan dan rela berkorban demi bangsa dan negara yang akan
melahirkan kesejahteraan bersama.96
96 Tingkat kesejahteraan masyarakat akan ditentukan oleh kerja keras masyarakat itu
sendiri, tingkat intelektualnya dan kemampuanya untuk berinteraksi dengan pelaku
ekonomi lainnya, sehingga tercipta efisensi optimum dalam perekonomian dengan
memanfaatkan secara maksimum terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia
dalam satu rangkaian kegiatan usaha. Dan perekonomian dapat dikatakan berkeadilan
apabila akses ekonomi terbuka secara proporsional pada masyarakat luas serta hasil
semua produksi baik berupa jasa pelayanan dan barang konsumtif mampu terdistribusi
Hasil akhir dari kesadaran akan Ketuhanan adalah Taqwa, yang
memposisikan manusia untuk bergerak, berucap, berfikir bahkan berkeyakinan
dengan dasar Ketuhanan, sehingga pada kondisi ini akan terlahir sikap kejujuran,
keikhlasan dan kegemaran untuk membantu sesama manusia yang lain. Manusia
yang bertaqwa kepada Tuhan apapun agamanya akan mampu membimbing dirinya
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan secara adil dan bijaksana, artinya
kehidupannya tidak boros dan tidak mengambil yang bukan haknya, dengan
demikian ketaqwaan akan melahirkan sikap kontrol yang permanen, karena
hakekat ketaqwaan adalah kondisi kesadaran penuh manusia pada pengawasan
Tuhan sehingga terhindar dari keinginan korupsi, kolusi atau nepotisme yang
berujung pada kerusakan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga
tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pendiri bangsa ini telah memperoleh
petunjuk Ketuhanan yang menempatkan sila pertama Pancasila berbunyi
“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada posisi inilah terjadi perbedaan yang
mengandung unsur perdebatan dasar berfikir antara konsep ekonomi liberal yang
mengagungkan “kepuasaan konsumtif” untuk dipersandingkan dasar berfikir yang
mengedepankan “ketaqwaan dalam perspektif ekonomi”. Sehingga pemahaman
terhadap pokok perdebatan landasan filsafat teori ekonomi tersebut menjadi
perbedaan orientasi yang membatasi warna dan corak perekonomian yang akan
dibentuk atau pembeda pada implementasinya.97
secara adil dan merata. M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Surabaya :
Risalah Gusti, 1999), 5. 97 Kejujuran adalah tanda ketaqwaan, indahnya kerahasiaan dan kesempurnaan
agama dan dunia. Transaksi ekonomi yang dilandaskan atas kejujuran dan ketulusan akan menghasilkan kemaslahatan atau kebaikan antar pihak, karena terhindar dari sikap
penipuan, perjudian dan riba. Dengan demikian semua pihak akan diuntungkan, karena
keterbukaan pada objek transaksi bahkan lebih jauh dari itu terselamatkan dari niat jahat
yang tersimpan dalam hati para pihak. Syaikh `Abdul Qadir Al - Jailani dalam bukunya
Raihlah Hakikat Jangan Abaikan Syariat yang diterjemahkan oleh Tatang Wahyudin
dari judul aslinya Adab As - Suluk Wa At - Tawasshul Ila Manazil Al - Mulk, (Bandung :
Pustaka Hidayah, 2007), 158.
Perdebatan pemikiran tersebut akan terlihat lebih nyata bila digunakan pisau
analisis objektivitas akademis, artinya kedua argumen tersebut disejajarkan pada
posisi dan proporsi yang sama. Pertama, argumen yang dibangun pada kepuasan
konsumtif akan melahirkan kreatifitas produksi guna memenuhi permintaan pasar
baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Ujung dari argumen tersebut adalah
perolehan laba perusahaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan
biaya ongkos produksi secara keseluruhan dan pengembangan perusahaan. Dari
sisi yang berbeda dapat dilihat bahwa kepuasan konsumtif adalah suatu hal yang
berkembang bahkan bisa dikatakan tanpa batas, kepuasan manusia akan kekayaan
tanpa batas, kepuasan tak akan pernah terpuaskan selamanya karena kepuasan
akan berkembang seiring perjalanan waktu dan seiring dengan pemahaman
manusia atas kepuasan itu sendiri, kepuasan akan datang seiring dengan
terpenuhinya keinginan. Sehingga terjadi kejar-mengejar antara kepuasan dan
keinginan yang dapat diibaratkan orang berlari cepat maka yang terjadi adalah
kejar-mengejar antara kaki kanan dan kaki kiri pelari tersebut secara bergantian
sampai pada ujung kelelahan fisik sang pelari. Demikian juga teori ekonomi yang
dibangun atas dasar kepuasan konsumtif akan berakhir pada tingkat kejenuhan
pasar dan keterbatasan sumber daya alam atau keterbatasan waktu yang
dialokasikan oleh Tuhan kepada manusia. Dan kecenderungan manusia pada
pemahaman konsep ini adalah sikap berlebih-lebihan serta hasrat untuk menguasai
manusia yang lain. Kedua, argumen yang dibangun pada dasar filosofis ketaqwaan
dalam perspektif ekonomi akan memposisikan manusia sebagai wakil Tuhan di
dunia yang ditugaskan untuk mengelola segala sumber daya yang tersedia dan
yang disediakan oleh Tuhan, sehingga manusia diposisikan sebagai pengelola saja
dan bukan yang empunya. Pemahaman tersebut akan mempertebal keyakinan
bahwa apa yang dilakukan oleh manusia pada proses ekonomi akan dipertanggung
jawabkan kepada Tuhan, sikap ini akan melahirkan perilaku kesederhanaan dan
tidak berlebih-lebihan dalam aspek ekonomi. Dari sisi yang berbeda, penghayatan
akan ketaqwaan akan melahirkan kejujuran dalam bertransaksi, sikap saling
tolong-menolong yang memposisikan akhir transaksi bukan keuntungan semata
tetapi kepuasan untuk bisa membantu atau menolong manusia yang lain. Dengan
demikian transaksi ekonomi pada dasar filosofis ini akan melahirkan
keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan, keseimbangan antara keuntungan
dan beramal dan keseimbangan antara kepuasan lahiriyah dan batiniyah. Sehingga
ujung dari kegiatan ekonomi adalah Rahmatan Lil Alamin atau kesejahteraan bagi
seluruh sekalian alam, bukan hanya manusia semata tetapi kesimbangan dan
kelestarian alam semesta.
Perdebatan pada alam pemikiran menjadi sangat penting ketika manusia
diposisikan sebagai objek sekaligus sebagai subyek, sehingga akan menjadi
tantangan yang cukup menarik bagi kalangan akademisi dan pemikir serta praktisi,
pada alam pemikiran yang berbeda para ahli mencoba untuk mengurai kerangka
teori pemikiran dan sinkronisasi pemahaman yang menjadikan aspek budaya dan
agama sebagai sentral perdebatan. Secara teologis diyakini agama bersumber dari
Tuhan sehingga proses penalaran akal fikiran akan beriringan dengan keyakinan
akan Ketuhanan, sedangkan pada posisi yang berbeda untuk objek demokrasi
adalah perwujudan dari kreasi manusia yang secara bebas beraktualisasi sebagai
mahluk sosial yang selalu berinteraksi satu dan yang lain dalam suatu komunitas,
akan tetapi titik temu antara agama dan demokrasi adalah manusia sebagai objek
dan subjek. Sering kali agama dijadikan alat legitimasi kekuasaan oleh para
penguasa dan bahkan oleh tokoh agama itu sendiri untuk mendapatkan loyalitas
tunggal dari masyarakat secara mutlak. Para ahli atau pemikir haluan kiri
menyebutkan bahwa agama hanyalah tempat pelarian sementara bagi pemeluknya
untuk mendapatkan ketenangan sementara dan penghiburan semu dengan harapan
syurga, sementara itu agama tidak mampu menguaraikan segala bentuk
problematika dari segala aspek kehidupan, sehingga pemahaman sementara agama
diposisikan sebagai obat penenang sementara atau daya tahan atas
ketidakmampuan dan ketidakberdayaan, agama selalu mencari dasar rujukan pada
Tuhan, sementara itu Tuhan tidak hadir secara empiris, dilain pihak demokrasi
difahami sebagai persoalan empiris, kongkrit dan nyata dalam kehidupan sehari-
hari. Sehingga hasil nalar yang objektif dari pemikir haluan kiri adalah
memisahkan secara tegas batas koridor antara agama dan politik, konsep model
inilah yang dikenal dengan sekularisasi politik. Pendapat berbeda disampaikan
oleh para pemikir haluan kanan yang memposisikan agama sebagai nuansa spirit
semangat yang dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan sehingga menghasilkan
tindakan positif dan berperilaku menuju keseimbangan dan kelestarian alam,
agama memang tidak secara mendetail mengajarkan secara tekhnis manusia
berperilaku ekonomi dan agama juga tidak mendorong proses transaksi dalam
bentuk tertentu, akan tetapi agama mengajarkan kejujuran dalam bertransaksi,
agama mengajarkan akan pentingnya tolong-menolong atau saling membantu
dalam aspek ekonomi, sehingga hadirnya agama mampu memberi ruang dan
sekaligus memberikan batasan agar manusia saling memberi, saling megisi dan
saling melengkapi.98
Perdebatan ideologi yang sistematik antara liberalisme dan Islam akan
menjadi perbincangan yang menarik dalam diskusi panjang, tarik menarik dalam
percaturan pengaruh pemikiran pengikutnya akan menempatkan dasar argumen
yang berbeda baik dari sudut pandang kajian intelektual maupun secara empiris.
Sebagian pemikir akademis atau para ahli mempercayai terhadap superior
liberalisme terhadap Islam dengan berasumsi bahwa ide-ide liberalisme dalam
jangka panjang secara bertahap dan meyakinkan akan menyerang dunia Islam
melalui pengikut Islam tradisional, sebagaimana kemenangan liberalisme terhadap
ideologi Fasisme dan komunisme yang merupakan pesaing utama demokrasi
liberal, sejarah telah mengungkapkan bahwa Fasisme adalah bentuk gerakan sosial
politik di Italia yang anti marxis, yaitu falsafat sosial yang pertama kali timbul di
98 Pada tahun 1843 Karl Marx yang disokong oleh Weber membuat pernyataan
negatif terhadap keyakinan agama; ketika bangsawan Eropa dan penguasa gereja pada
puncak kejayaannya, Ia mengatakan bahwa agama adalah keluh kesah orang tertindas,
dan sentimen dari dunia yang tertindas yang hanya mampu memberikan solusi
sementara dan bersifat semu, karena agama tidak mampu memberikan jalan keluar
terhadap setiap masalah yang mengakibatkan penderitaan. Komaruddin Hidayat, Tiga
Model Hubungan Agama dan Demokrasi dalam buku Demokratisasi Politik, Budaya,
dan Ekonomi, (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), 191.
Italia yang menolak demokrasi dan kebebasan, serta mendewakan negara sebagai
alat kekuasaan sebagai perwujudan dari prinsip totalitarianisme. Akan tetapi pada
sisi yang berbeda para pemikir tersebut juga mengakui adanya keunggulan Islam
terhadap Demokrasi Liberalisme pada negara tertentu. Perdebatan selanjutnya
yang merupakan harapan konklusi masa depan adalah memposisikan demokrasi
Pancasila diantara pusaran benang merah pemaknaan antara ideologi liberalisme
dan pengaruh Islam yang secara universal mengandung tata nilai tentang konsep
moralitas dan keadilan. Sehingga orientasi pemikiran tentang demokrasi Pancasila,
liberalisme dan Islam bertemu pada satu titik yaitu Keadilan Ekonomi dengan
pemahaman dan implementasi masing-masing.99
Kesadaran akan nilai kemanusian secara langsung dan tak langsung dapat
menjiwai bahkan mendominasi pembangunan budaya bangsa, korelasi antara
budaya dan kepribadian yang dilatarbelakangi oleh kesadaran kemanusian akan
mempengaruhi pola tindak dan pola pikir dalam kehidupan perekonomian suatu
bangsa, karena secara kultural ada kaitan erat antara proses pembangunan ekonomi
dan pandangan hidup. Sehingga harus dijaga konsistensi antara proses
pembangunan dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat dengan pemahaman dimensi manusia sebagai inti dari kebudayaan
tersebut. Dan secara sederhana pengertian kebudayaan berasal dari kata “budi”
yang mengandung arti potensi kemanusian dan nurani yang mengedepankan
pemahaman daya fikir dan daya nalar terhadap nilai - norma yang sudah
terbangun, dan kata “daya” yang mengandung arti kekutan dan rekayasa untuk
berbuat dan bertindak sesuai dengan keyakinannya tersebut, sehingga secara luas
pengertian budaya nasional adalah akumulasi dari tata nilai - norma yang tumbuh
99 Kebenaran akan ajaran Islam yang berkaitan pada aspek kehidupan terutama
demokrasi merupakan sebuah ideologi yang sistematik dan seruan Islam bersifat
universal, yang dapat menjangkau semua manusia tanpa membedakan etnis atau bangsa
tertentu, sehingga diakui bahwa Islam di sebagian wilayah tertentu dapat mengalahkan
demokrasi liberal. Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man,
Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal, yang diterjemahkan oleh M.H.
Amrullah, (Yogyakarta : CV. Qalam, 1992), 78.
dan berkembang dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
keunggulan potensi bangsa. Potensi budaya tersebut pada akhirnya akan
melahirkan martabat kemanusian sebagaimana ditakdirkan oleh Tuhan menjadi
wakil di atas bumi dan sekaligus menjaga martabat kemanusiaan.100
Kesadaran untuk menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosisitem
yang telah disiapkan oleh Tuhan kepada manusia merupakan bentuk cinta kasih
manusia pada manusia itu sendiri, karena pada hakekatnya Tuhan tidak
memerlukan legitimasi alam untuk menjadikan diri-NYA sebagai Tuhan, tetapi
manusia yang memerlukan alam untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya,
sedangkan hubungan manusia dengan Tuhan adalah kesadaran manusia dalam
wujud ketaatan. Manusia memiliki sifat kepemilikan terhadap materi kebendaan
kemudian Tuhan menurunkan aturan dan takaran serta hak dan kewajiban
manusia, tentang cara dan sikap dalam memperoleh hak atas kebendaan tersebut.
Hasrat untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi manusia pada umumnya
akan berkembang menjadi nafsu keinginan untuk memperoleh lebih dari manusia
yang lainnya, yang pada akhirnya menjadi keinginan yang tak terbatas, kondisi ini
akan mendorong sikap individu sentris dan egois sehingga menjadikan manusia
tanpa peduli dengan nasib manusia yang lain, dan lebih jauh dari itu akan
menciptakan lomba kemewahan antar sesama, sehingga membuka kemungkinan
untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme yang merugikan organisasi secara
kelembagaan dan merugikan manusia yang lain, apalagi bila perolehan harta
kekayaan tersebut melalui eksploitasi kekayaan alam secara berlebih-lebihan yang
berakibat kerusakan permanen pada alam.
100 Ada sementara pendapat para ahli yang mengkhawatirkan akan pengaruh budaya
asing pada budaya bangsa Indonesia, hal tersebut dapat difahami karena penjajahan
budaya akan lebih permanen dari pada penjajahan fisik kewilayahan, sehingga
diperlukan daya tangkal budaya dalam bentuk ketahanan budaya yang diilhami oleh
wawasan budaya bangsa, akan tetapi harus dibangun kesadaran bahwa tidak ada suatu
bangsapun di dunia ini yang menutup diri dari pengaruh budaya bangsa lain. Siswanto
Masruri, Humanitarianisme Soedjatmoko, Visi Kemanusiaan Kontemporer,
(Yogyakarta : Pilar Media, 2005), 119.
Pada suatu kesempatan Bung Karno sang Proklamator mengajukan konsep
dan pemahaman tentang Nasionalisme sejati yang melahirkan semangat
perjuangan dan membangkitkan rasa percaya diri sebagai nilai budaya yang
diwariskan pada generasi penerus bangsa, artinya melalui pemahaman terhadap
jiwa Nasionalisme tersebut mampu menempatkan manusia Indonesia untuk duduk
secara bersama dengan manusia yang lain yang berbeda ideologi, berbeda suku
dan berbeda adat-istiadat dalam satu wadah kepentingan yaitu kepentingan
nasional, dengan demikian semangat Nasionalisme sejati mampu menundukan
keinginan sementara kelompok bahkan nafsu keinginan pribadi lebur dalam
keinginan bersama yang bernama Wawasan Kebangsaan yang didasari oleh
semangat Nasionalisme sejati. Bahkan lebih jauh Bung Karno mengkritik pola
kolonisasi dalam bentuk penjajahan secara fisik kewilayahan yang dilakukan oleh
bangsa Eropa terhadap negeri-negeri Asia dengan satu alasan yaitu memenuhi
kebutuhan dan keperluan hidupnya melalui eksploitasi kekayaan alam dan
kemampuan sumber daya manusia bangsa lain. Dengan demikian apabila dilihat
dari awal tata hubungan antara masyarakat Eropa dengan dunia masyarakat Asia
terutama Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa kepentingan; Pertama,
keinginan bangsa kolonial untuk menguasai sumber daya alam Indonesia guna
memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup di negaranya, keinginan tersebut
tersembunyi pada setiap kebijakan pemerintahannya baik dalam bentuk
perdagangan yang tidak seimbang atau bahkan dengan alasan alih teknologi atau
dengan alasan apapun dalam bentuk apapun terkandung maksud penguasaan
terhadap potensi Indonesia, akan tetapi sikap skeptif atau perasangka negatif
terhadap peran bangsa Eropa tidak dapat digeneralisasi bahkan tidak menutup
mata bahwa alih teknologi yang mengalir melalui dunia pendidikan cukup
dirasakan manfaatnya, hal tersebut merupakan kenyataan yang tak dapat
dipungkiri. Akan tetapi kesadaran sebagai sosok nasionalisme sejati yang telah
diwariskan oleh nilai luhur para pendahulu bangsa ini harus membawa pada
generasi bangsa ini mempunyai sikap waspada; Kedua, penjajahan melalui
ideologi ekonomi yang dipaksakan oleh bangsa Eropa melalui jalur indoktrinasi
pendidikan dengan program bantuan pendidikan atau bantuan kemanusian dengan
dalih sebagai faham universalitas kemanusian atau isu-isu negatif terhadap dunia
ketimuran yang memposisikan sebagai bangsa dunia ketiga, sementara bangsa
Eropa ditempatkan pada posisi superior atau pihak pengambil kebijakan
internasional. Kenyataan tersebut telah mengantarakan jarak pergaulan antara
Timur dan Barat, karena dengan alasan apapun pada tinjauan akademis bangsa
Timur dan Barat tidak sepantasnya untuk diperbandingakan, karena dunia Barat
adalah milik bangsa Barat, sedangkan dunia Timur adalah milik bangsa Ttimur,
masing-masing mempunyai nilai positif dan negatifnya, masing-masing
mempunyai kelebihan dan kekurangannya dalam sudut pandang masing-masing,
segala sesuatu yang dipandang bangsa Barat sebagai nilai keluhuran belum tentu
merupakan kebaikan pada dunia Timur, demikian juga sebaliknya. Karena setiap
bangsa mempunyai tata nilai dan proses sejarah yang berbeda, dengan demikian
sinkronisasi pemikiran antara bangsa Timur dan bangsa Barat terletak pada satu
titik yaitu saling menghormati pada porsi dan posisi yang seimbang dan setara,
bukan atas bawah dan bukan minoritas mayoritas; Ketiga, budaya bangsa yang
berbeda banyak diwarnai oleh komunitas agama yang berbeda, dalam hal ini Bung
Karno melihat sinkronisasi antara nasionalisme dan islamisme di Indonesia.101
Warisan dasar budaya bangsa Indonesia menempatkan keluhuran dan
perilaku bangsa yang menjunjung tinggi keharmonisan kehidupan, ketenangan
dalam keyakinan serta keselarasan dalam pergaulan, secara sadar atau tidak sadar
dalam implementasinya akan berbenturan dengan faham liberalisasi ekonomi dan
pasar bebas yang menjunjung tinggi kebebasan dalam persaingan ekonomi,
sehingga liberalisasi menempatkan pelaku ekonomi lokal menjadi pihak yang
terpinggirkan dalam persaingan pasar global karena terbatasnya akses pasar,
101 Sebagian besar Nasionalisme dan Islamisme Indonesia dalam wujud gerakan
masyarakat pada waktu itu didorong oleh satu semangat, yaitu dorongan untuk
mengimbangi dominasi negara dan bangsa Barat, atau lebih tegas lagi untuk melawan
ideologi kapitalisme dan imprealisme Barat. Soekarno, Nasionalisme, Islamisme dan
Marxisme, dalam buku Bung Karno dan Wacana Islam, (Jakarta : Gramedia
Widiasarana Indonesia, 2001), 7.
terbatasnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya kekuatan modal,
sehingga liberaliasi ekonomi yang dipaksakan mempunyai dampak yang harus
diantisipasi; Pertama, pelaku ekonomi lokal akan berhadapan dengan pelaku
ekonomi global tanpa perlindungan dan proses transisi yang disepakati dan
dikondisikan sehingga akan terjadi persaingan ekonomi yang tidak seimbang dan
saling meniadakan; Kedua, persaingan antara pelaku ekonomi lokal dan global
akan menjadikan posisi pengambil keputusan yang dalam hal ini pemerintah pada
titik dilematik, akan tetapi pada akhirnya kebijakan akan disejajarkan dengan
respon pasar internasional karena berkaitan dengan persaingan investasi; Ketiga,
sumber daya dan potensi alam negara ketiga perlahan tapi pasti akan bergeser ke
wilayah pelaku ekonomi global dengan pasar bebas karena tidak adanya proteksi
terhadap kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.
Kajian terhadap kekayaan alam menurut ketentuan agama Islam harus
dibelanjakan di jalan Allah SWT dengan cara di-shodaqohkan sebagiannya.
Firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 265 dan 267:
وتثب لهم ٱبتغاء مرضات ٱلل ا ومثل ٱلذين ينفقون أمو اتت ابل ف جنة بربوة أصابها و سهم كمثل ن أنف م يت
بما تعم وٱلل ٢٦٥ بصير لون أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل
Artinya : 265. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya
karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah
kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun
itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya,
maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu
perbuat.
ت ما كسبتم ومم أيها ٱلذين ءامنوا أنفقوا من طي ب ن ٱخرجنا أ ي موا ٱلخ لرض ول تي ا لكم م بيث منه تنفقون م
ولستم ب أن تغمضوا فيه وٱعلموا أن ٱلل اخذيه إل ٢٦٧يد غني حم
Artinya : 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami
keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk
lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
Keempat, nilai tawar atau Bargaining Position negara dunia ketiga akan lemah
karena dihadapkan pada dua pilihan yang membingungkan antara kepentingan
rakyat secara luas dalam bentuk pemerataan pembangunan atau pertumbuhan
ekonomi yang telah ditargetkan oleh pihak legislatif.
Warisan nilai luhur bangsa Indonesia yang perlu untuk dikembangkan pada
aspek ekonomi sebagaimana diabadikan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar
1945 sebelum mengalami perubahan pada Pasal 33 yang didalamnya tercantum
dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh untuk semua, dibawah
pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang
diutamakan, bukan kemakmuran perorangan, sehingga perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, bangun usaha yang sesuai
dengan itu adalah Koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi,
kemakmuran bagi semua orang, oleh sebab itu cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh
negara. Kalau tidak, maka akan dikuasai oleh orang yang berkuasa dan rakyat
yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajad hidup
orang banyak yang boleh ada ditangan perorangan. Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh
sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat. Semangat yang tergambar pada rumusan Penjelasan Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas mencerminkan visi sistem ekonomi
Indonesia yang hendak dicapai dalam mengisi kemerdekaan nantinya, yang
merupakan sistem alternatif terhadap kapitalisme atau komunisme. Ada empat
poin yang dapat dijadikan pedoman dalam membangun sistem perekonomian yang
demokratis102; Pertama, perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan atau
102 Konsep dasar pembangunan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa
serta membentuk generasi yang otonom, sehingga dapat mengaktualisasikan disi secara
bersifat kooperatif sehingga faham pasar bebas dengan berpedoman pada azas free
fight liberalisme menjadi tidak berlaku lagi untuk dijalankan; Kedua, peranan
negara untuk menguasai cabang-cabang produksi strategis dan menguasai hajat
hidup orang banyak, sehingga negara dilarang untuk absen atau tidak terlibat
dalam mekanisme ekonomi yang berhubungan dengan nilai strategis atau
menguasai hajat hidup orang banyak, artinya negara harus tampil menjalankan
fungsinya untuk melindungi cabang-cabang produksi tersebut; Ketiga, perusahaan
dengan badan hukum swasta diposisikan pada bidang-bidang diluar cabang
produksi strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, artinya usaha swasta
dibangun sebagai pendukung dan penopang serta lingkaran luar dari cabang
produksi strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, semangat dari
pendahulu bangsa ini dapat dibaca dari ungkapan bahasa yang menjunjung tinggi
kemandirian ekonomi dan semangat nasionalisme sejati; Keempat, pengelolaan
kekayaan alam berupa hasil pertambangan, kelautan, perkebunan dan lain
sebagainya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; Kelima, tidak
tampak jelas atau transparan terhadap peran investor asing pelaku ekonomi liberal.
Pada koridor inilah akan menjadi perdebatan guna menata perekonomian
Indonesia masa depan yang merupakan hasil kompromi rasionalitas, dan hasil
perenungan secara mendalam yang memposisikan garis sepadan antara
kepentingan rakyat pada umumnya, kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional
dan kepentingan diplomatik ekonomi dalam pergaulan internasional. Tantangan
untuk mengelaborasi berbagai kepentingan bidang ekonomi negara merupakan
tanggung jawab bersama segenap komponen bangsa.
Pada penjelasan lebih lanjut tentang posisi perekonomian Indonesia maka
terlihat ada kecenderungan pada pola ekonomi sosialis dari pada kapitalisme dan
liberalisme. Pemaknaan sistem ekonomi Indonesia adalah sebuah sistem
perekonomian terpimpin yang mendekati konsep Welfare State. Akan tetapi dalam
optimal gunaberpartisipasi aktif pada pembangunan masyarakat yang adil dan makmur.
Faisal Basri, Perekonomian Indonesia, (Jakarta : Erlangga, 2002), 112.
pola implementatif perekonomian yang didasarkan pada ekonomi Pancasila
mempunyai kekhususan tersendiri yang meliputi; Pertama, badan hukum yang
digunakan dalam aktivitas ekonomi yaitu Koperasi, BUMN dan Swasta yang
secara proporsional mempunyai segmen pasar tersendiri, sehingga ketiga-tiganya
dalam menjalankan aktivitas ekonominya tidak saling bersaing bahkan saling
membantu dan saling melengkapi karena masing-masing mempunyai wilayah
berbeda menurut segmentasi pasar masing-masing; Kedua, proses mekanisme
ekonomi Pancasila secara empris sepenuhnya diserahkan pada ekonomi pasar
tetapi pemerintah wajib melakukan pemantauan, pengawasan bahkan turut
memberikan dasar kebijakan atau stimulus untuk menjinakan dan mendinginkan
transaksi yang panas atau over heating yang dikhawatirkan dapat merugikan
masyarakat; Ketiga, akumulasi peran negara, swasta dan Koperasi tetap dalam
koridor dan semangat nasionalisme sejati, yang menjunjung tinggi kepentingan
bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini merupakan
tata nilai warisan leluhur bangsa yang harus dijadikan pedoman pada generasi
penerus bangsa.103
Kesejajaran antara konsep liberalisasi ekonomi oleh bangsa Eropa dan
konsep demokrasi ekonomi yang secara empiris diramu pada konsep ekonomi
Pancasila harus ditempatkan secara proporsional dalam pergaulan ekonomi
internasional, akan tetapi dalam menyikapi kebutuhan akan adanya norma
kebijakan transaksi ekonomi dalam negeri Indonesia harus menggunakan pedoman
budaya bangsa sebagai warisan nilai luhur yang diaktualisasikan pada paham
103 Bung Karno dan Bung Hatta dalam berbagai pernyataannya menolak sistem
kapitalisme dan liberalisme yang didasarkan pada filsafat individualisme, tetapi faham
sosialisme tidak ditolak. H.O.S. Tjokroaminoto menggunakan istilah Sosialisme Islam, Partai Sosialis Indonesia menggunakan istilah Sosialisme Kerakyatan, Sjafruddin
Prawiranegara menggunakan istilah Sosialisme Relegius, Ruslan Abdulgani
menggunakan istilah Sosialisme ala Indonesia, dan Bung Hatta menggunakan istilah
Sosialisme Indonesia. Akan tetapi semua paham sosialisme tersebut diatas menolak
paham Sosialisme Marxis. M. Dawam Rahardjo, Demokrasi Ekonomi dalam Alam
Liberalisasi Ekonomi dalam buku Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia,
(Yogyakarta : Pusat Pengembangan Manajemen FE UII, 1997), 247.
ekonomi Pancasila, karena dengan pemahaman Pancasila sebagai hasil perjalanan
panjang bangsa Indonesia dari penggalian nilai-nilai luhur bangsa dan sekaligus
sebagai hasil perasan dari nilai kultural bangsa maka akan mampu mengantarkan
bangsa pada bentuk masyarakat yang adil dan makmur sebagai mana dicita-citakan
bangsa Indonesia. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa harus ditempatkan sebagai
sosok acuan kebijakan setiap pengambilan keputusan oleh penguasa terutama
dalam kehidupan bernegara aspek ekonomi, sehingga secara tidak langsung akan
mendapatkan manfaat ganda; Pertama, dengan menempatkan Pancasila sebagai
acuan kebijakan yang secara teknis dapat difahami melalui turunan butir-butir nilai
dan norma yang terkandung didalamnya maka kebijakan negara tersebut akan
mendapat respon positif dari masyarakat, karena hasil kebijakan tersebut akan
mewakili secara kultural masyarakat sebagai objek kebijakan tersebut; Kedua,
dengan menempatkan Pancasila sebagai acuan kebijakan maka dapat dijamin
produk turunan dari kebijakan pemerintah tersebut berupa aturan palaksanaan atau
aturan teknis di daerah tidak akan menyimpang dari kebijakan di pusat
pemerintahan, hal ini disebabkan karena menyatunya semangat dan jiwa
Nasionalisme sejati antara pusat dan daerah.104
104 Terdapat banyak alasan tentang menurunya semangat penggalian nilai-nilai dan
norma yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang salah
satunya disebabkan oleh lemahnya pemerintah dalam memposisikan Pancasila sebagai
acuan kebijakan negara, bahkan Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi pada acara
peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Islamic Center Al - Ghazaly Kota Bogor
mengatakan bahwa “rakyat enggan menjalankan Pancasila karena tidak terangkum
dalam kebijakan penguasa”, dengan demikian pengamalan nilai-nilai Pancasila
membutuhkan sikap keteladanan dari para pemimpin bangsa sehingga cita-cita untuk
menjadikan Pancasaila sebagai pilar kebangsaan dalam segala aspek kehidupan dapat
terwujud. Pada sisi yang berbeda Maruarar Sirait anggota Komisi XI DPR RI mengatakan bahwa; Pancasila merupakan hadiah terbesar yang diberikan umat Islam
kepada bangsa Indonesia. Demikian juga pada bidang diplomasi, keunggulan Pancasila
telah disuarakan lantang oleh pendahulu bangsa dalam forum internasional; Pertama,
pada bulan November 1951 Menteri Luar Negeri Indonesia Ahmad Subarjo
memperkenalkan Pancasila sebagai pedoman filosofi kehidupan bangsa yang
menjanjikan kemakmuran bersama masyarakat internasional, kesempatan itu
disampaikan pada pidato pertama sekali Indonesia di Majlis Umum PBB ke 6; Kedua,
Sikap dan perilaku untuk berani mengambil resiko dan kerelaan berkorban
demi bangsa dan negara adalah salah satu warisan nilai luhur yang harus
dikembangkan dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini;
Pertama, kejayaan bangsa Indonesia pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan
Majapahit adalah bukti ketangguhan bangsa pada tataran pergaulan internasional;
Kedua, diteruskan perjuangan pada periode untuk merebut kemerdekaan; Ketiga,
perjuangan untuk mempertahankan eksistensi kemerdekaan; Keempat, perjuangan
untuk mengisi kemerdekan berupa pembangunan menyeluruh pada seluruh aspek
kehidupan masyarakat; dan Kelima, adalah periode reformasi yang ditandai
dengan masa transisi dan kegamangan birokrasi yang secara sepihak menempatkan
kebijakan pada posisi mengambang, sehingga kenyataan kehidupan masyarakat
diwarnai dengan berbagai petaka sosial pada kasus terorrisme, bentrok massa antar
kepentingan, pergeseran faham ideologi keagamaan dan yang sangat menyakitkan
bagi masyarakat adalah terbukanya ruang pembatas informasi yang
memperlihatkan betapa para petinggi negeri dan para pejabat negara dari mulai
unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif terlibat baik langsung dan tak langsung
pada upaya memperkaya diri melalui korupsi. Masyarakat sangat faham bahwa
keadilan sosial yang mereka harapkan tidak kunjung didapatkan bahkan
kesengsaraan dari hasil kebijakan pemerintah pusat seperti pada kasus Lumpur
Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur yang tak kunjung rampung penyelesaiannya,
pada Sidang Umum PBB ke 9 September 1954, Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo
menawarkan kepada forum untuk menjadikan Pancasila sebagai solusi damai bagi
konflik ideologi di antara negara-negara internasional saat era perang dingin; Ketiga,
pada Sidang Umum PBB ke 15 tanggal 30 September 1960 dengan judul “To Build The
World Anew”, pidato tersebut sangat legendaris karena Soekarno Presiden Republik
Indonesia menyangkal pendapat filsuf Inggris Bertrand Russel yang membagi ideologi menjadi dua kutub dunia yaitu liberalisme dan komunisme, dari pemikiran tersebut
kemudian melahirkan Gerakan Non Blok yang dilanjutkan dengan Konferensi Asia
Afrika yang diselenggarakan di Bandung tahun 1955; Keempat, pada Sidang Umum
PBB ke 24 tanggal 1 Oktober 1969, Menteri Luar Negeri Adam Malik berpidato yang
bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila yang menegaskan tentang keunggulan
Pancasila sebagai ideologi alternatif bangsa di dunia. (Koran Republika, Senin 3
Oktober 2011), 2-4.
kondisi inilah yang nantinya akan berakibat kekecewaan massal yang pada satu
titik akan mengkristal manjadi gerakan massa yang menyimpang dari tata krama
sosial sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur bangsa ini pada nilai - norma dari
butir-butir yang terkandung pada Pancasila105.
Untuk lebih membuka pemahaman dan memperjelas kandungan butir-butir
Pancasila sebagai warisan leluhur bangsa maka diperlukan upaya dan kesabaran
menggali satu demi satu nilai-nilai tersebut, kemudian dapat dikembangkan secara
empiris kontemporer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, pada
warisan kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang memposisikan
Nusantara sebagai kawasan perdagangan internasional dengan aneka produk
unggulan, pruduk tersebut meliputi hasil pertanian, kelautan, pertambangan,
perkebunan dengan berbagai hasil rempah-rempah, kerajinan dengan berbagai
produk keterampilan pusaka dan bermacam produk manufaktur dan produk-
produk lain sebagai komoditi perdagangan internasional. Bidang Budaya
Nusantara bangsa Indonesia waktu telah mampu menciptakan berbagai hasil
budaya kelas dunia yang meliputi candi-candi tempat pemujaan agama, karya
sastra para empu dan pujangga serta kemampuan bidang intelektual dalam
berbagai ilmu yang berkembang saat itu termasuk ilmu Tata Negara dan kajian
ilmu agama. Bidang Bahari, kemampuan armada tempur dan seni perang laut
merupakan kedigdayaan prajurit waktu itu sehingga dapat memperluas pengaruh
kerajaan melebihi wilayah Negara Indonesia dewasa ini. Dari sini akan tercermin
nilai ketangguhan, percaya diri dan keuletan serta kemahiran dalam penguasaan
ilmu pengetahuan. Tekad kuat untuk menyatukan wilayah Nusantara tercermin
dari Sumpah Palapa atau Amukti Palapa pada tahun 1350 oleh Gajah Mada yang
saat itu sebagai Patih Amangkubhumi atau Perdana Menteri saat Hayam Wuruk
sebagai Raja, arti sumpah tersebut adalah tekad untuk tidak hidup dalam
105 Pendidikan berbangsa dan bernegara tidak dapat lepas dari perjalanansejara yang
positif dan negative, periode reformasi dapat melahirkan patriot-patriot bangsa yang rela
berkorban unruk NKRI. Abdullah Fathoni, Serat Sejatining Urip 3, (Jakarta : Yayasan
Pendidikan Nur Azza Lestari, 2017), 179.
kesenangan sebelum seluruh Nusantara menyatu dalam kesatuan Kerajaan
Majapahit, nilai yang terkandung dalam sumpah tersebut adalah tergeraknya jiwa
Nasionalisme sejati yang rela berkorban terhadap kepentingan pribadi demi cita-
cita luhur kejaan kerajaan waktu itu, Kedua kandungan nilai pada masa merebut
kemerdekaan yang tercermin dalam semangat perjuangan waktu itu dengan
semboyan “Merdeka atau Mati”, artinya semangat nasionalisme dan jiwa
patriotisme membara waktu itu, sehingga pilihannya hanya satu, yaitu
“MERDEKA”. Kemampuan untuk memobilisasi semangat perjuangan dipelopori
oleh Bung Karno dengan rekan-rekan seangkatannya mampu menjadikan Negara
sebagai tujuan tunggal tanpa melihat asal-usul daerahnya, suku, agama dan ras.
Kecerdasan emosional yang dibangun diletakkan pada satu pondasi dasar, yaitu
“Semangat Cinta Tanah Air Indonesia”. Seiring dengan perjalanan waktu dan
dengan tempaan berbagai nilai dan budaya asing, maka pemahaman tentang “Cinta
Tanah Air Indonesia” mulai melemah dan pudar di makan oleh ketamakan,
kerakusan dan keserakahan untuk hidup mewah dengan bergelimang harta
kekayaan untuk mengejar kesenangan dunia, sehingga nilai-nilai yang sudah
terbangun selama ini menjadi rapuh, bahkan terasa asing bila ada sekelompok
orang yang berbicara tentang PANCASILA atau sekelompok orang yang berusaha
mengganti nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Inilah kenyataan dan paradigm yang
banyak berkembang di masyarakat yang harus segera diluruskan. Analisis tentang
pentingnya menggali kembali potensi bangsa yang dikemas dalam satu pemikiran
tentang ekonomi Pancasila menjadi sangat strategis guna meluruskan roda
pembangunan nasional dan sekaligus meluruskan cara pandang bangsa Indonesia
terhadap dirinya dan lingkungannya, kemudian dikemas menjadi satu formula
baru, yaitu Pancasila sebagai dasar Ideologi Ekonomi yang mampu memposisikan
Indonesia sebagai bangsa yang besar dalam pergaulan Internasional dan sekaligus
mampu membagi kesejahteraan kepada seluruh masyarakat secara adil.
E. PERDEBATAN ALIRAN KONSEP EKONOMI.
Pada fase komparasi antar pemikiran konsep ekonomi akan dihadapkan pada
empat konsep pemikiran kontemporer yang oleh para ahli atau akademisi di
kelompokan berdasarkan landasan filosofis dan argumen implementatifnya; Pertama,
ekonomi yang berbasis pasar bebas atau liberal sebagai bentuk pengakuan terhadap
terhadap hak-hak untuk melakukan segala aktivitas ekonomi tanpa hambatan
kewilayahan atau region serta pertukaran ekonomi berdasarkan kepemilikan pribadi dan
pasar, artinya dalam tata perekonomian masyarakat diberikan ruang kebebasan bersaing
sebebas-bebasnya tanpa adanya campur tangan pemerintah, sehingga akan terjadi
kondisi yang kuat mengalahkan yang lemah. Sebagai bentuk keseimbangan pada fase
ini harus dilengkapi dengan regulasi atau aturan main yang jelas dan pasti, sehingga
pada hasil akhir praktik ekonomi pasar bebas tidak menghasilkan jurang kesenjangan
kesejahteraan yang sangat lebar, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada
kerusuhan sosial; Kedua, ekonomi yang diatur secara ketat oleh Negara, artinya semua
kegiatan ekonomi dikendalikan secara penuh oleh pemerintah. Istilah yang sering
digunakan adalah ekonomi terpimpin atau ekonomi komando, pada praktik fase kedua
ini menghasilkan bentuk kegiatan ekonomi terpusat, terjeratnya ruang kreativitas
sumber produksi, kegiatan perekonomian pasif tidak berkembang serta membuka kran
korupsi di kalangan birokrasi. Pada praktiknya ekonomi terpimpin banyak menciptakan
pengangguran dan stagnasi ekonomi; Ketiga, jenis praktik ekonomi yang secara total
disandarkan pada keyakinan agama, misalnya Ekonomi Syariah, yaitu semua kegiatan
ekonomi masyarakat bersandar pada Al-Qur’an dan Hadist serta kesepakatan para
pemimpin agama atau ulama; Keempat, yaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang
disandarkan pada rangkuman dari ketiga jenis ekonomi tersebut di atas, yaitu membagi
secara baik peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi dengan tetap memberikan ruang
gerak bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kreatifitas kegiatan ekonomi
serta kegiatan ekonomi masyarakat tidak menyimpang dari norma-norma dan ketentuan
Agama.
Dalam terminologi Agama, manusia pertama diciptakan oleh Tuhan menempati di
belantara bumi ini adalah Adam dan diikuti oleh penciptaan manusia kedua, yaitu
Hawa. Penciptaan Adam dan Hawa adalah sepasang manusia sebagai suami dan istri,
kemudian melahirkan beberapa anak (sampai saat ini secara akademis belum ditemukan
angka yang pasti tentang jumlah anak dari pasangan Adam dan Hawa). Dari sejumlah
anak Adam dan Hawa tersebut secara bertahap tersebar di seluruh dunia dan terus
berkembang secara alamiah. Penciptaan Adam diabadikan di dalam Al-Qur’an Surat Al-
Baqarah (2) Ayat 30 dan 31, bahwa manusia akan menjadi Khalifah di bumi:
ئكة إن ي جاعل في ٱلرض خليفة
ماء ونح ف ها من يفسد عل فيتج أ قالوا وإذ قال ربك للمل ن نسب ح بحمدك يها ويسفك ٱلد
س لك قال إن ي أعلم ما ل تعلمون ئ ٱسماء كلها ثم عرضهم على وعلم ءادم ٱل ٣٠ونقد ب كة فقال أ لمل وني بأسماء ن
دقين ؤلء إن كنتم ص ٣١ه
Artinya : 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa
Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan
padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji
Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui
apa yang tidak kamu ketahui".
31. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya,
kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah
kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"
Hubungan harmonis yang seimbang antara manusia yang berhasrat atau
berkehendak atau berperilaku untuk memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan
ketersediaan kebutuhan hidupnya oleh alam merupakan kegiatan ekonomi. Dengan
demikian secara umum konsep ekonomi dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran
manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 7 tahapan yang harus dilalui oleh
manusai sebagai bahan analisis. Secara alamiah kebutuhan manusia terus tumbuh dan
berkembang sesuai dengan tingkat kebutuhan, lingkungan hidupnya dan cara
berfikirnya.
1. Proses pertama manusia dihadapkan pada cara pemenuhan kebutuhan
hidupnya dengan menyesuaikan kondisi alam masing-masing dan sesuai dengan
perputaran musim, sehingga sangat berbeda antara manusia yang hidup pada 4
musim (musim panas, musim hujan, musim semi dan musim gugur), apabila
dibandingkan dengan manusia yang hidup pada 2 musim (musim panas dan musim
hujan), sangat berbeda juga perilaku manusia yang hidup di pegunungan dan
manusia yang hidup di pantai, dan juga sangat berbeda cara berfikir manusia yang
hidup di daratan yang tandus (padang pasir) dan manusia yang hidup di alam yang
subur. Dengan demikian karena faktor kondisi alam dan faktor musim akan
menghasilkan berbagai perilaku ekonomi manusia, berbagai keterampilan dan
perolehan yang diciptakan, terbentuk berbagai watak dan perilaku serta bahasa,
dan juga yang paling penting adalah perbedaan cara berfikir serta budaya masing-
masing.
2. Salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu berkembang biak atau mempunyai
keturunan dan secara alami manusia sangat mencintai keluarga dan kelompoknya,
sehingga seiring dengan perjalanan waktu, jumlah manusia terus berkembang dan
semakin tersebar di semua penjuru dunia, ikatan keluarga selanjutnya membentuk
kelompok, maka terbentuklah masyarakat dengan ikatan budaya dan tradisi
masing-masing. Proses interaksi alami antar pribadi, interaksi antar kelompok
kecil masyarakat, sampai dengan proses interaksi antar masyarakat dalam jumlah
yang besar akan menghasilkan ikatan dan identitas yang saat ini dikenal dengan
“desa”, “kota” dan “negara”. Secara umum proses interaksi tersebut akan
menghasilkan cirri bahasa, perilaku cara berfikir, keterampilan dan keahlian
sampai dengan persepsi akan adanya Agama dan Tuhan. Karena kebutuhan
manusia dapat bersifat jasmani dan rohani, sinkronisasi pemenuhan kebutuhan
jasmani dan rohani inilah yang akan menjadi titik dasar dan pijakan akan
pentingnya sebuah konsep pemikiran tentang perilaku ekonomi manusia yang
sangat disesuaikan dengan kondisi alam, cara berfikir, budaya dan perkembangan
ikatan sejarah kelompoknya masing-masing. Sejarah perkembangan masyarakat
maritime sangat berbeda dengan sejarah masyarakat pengerajin atau industry.
Kultur masyarakat akan banyak dipengaruhi oleh faktor alam dan cara pemenuhan
kebutuhan hidupnya masing-masing . Perkembangan kehidupan kelompok-
kelompok masyarakat pemula tersebut selanjutnya seiiring dengan perkembangan
waktu dan jumlah personel kelompok tersebut, maka terbentuklah seorang
pemimpin kelompok yang sangat disegani dan diikuti perintahnya oleh kelompok
tersebut, sehingga terbentuklah aturan-aturan kelompok masyarakat.
3. Kecenderungan dominasi kelompok masyarakat yang satu terhadap
kelompok masyarakat yang lain akan menimbulkan persaingan pemenuhan
kebutuhan hidup manusia pada kelompoknya masing-masing, akan tetapi yang
terjadi adalah “persaingan ringan”, proses interaksi antar kelompok masyarakat
yang sangat dipengaruhi oleh cara berfikir masing-masing kelompok serta
dipengaruhi oleh sikap dan figure pemimpin masing-masing kelompok. Persaingan
ringan tersebut dicirikan dengan adanya persaingan kualitas hasil dari
keterampilan SDM masing-masing, serta dipengaruhi oleh kondisi alam. Senbagai
tempat interaksi dan tempat persaingan tersebut adalah pasar-pasar tradisional
yang sering berlokasi di pinggiran sungai atau pantai dengan pertimbangan
mempermudah dan memperlancar pendistribusian melalui sarana transportasi
perahu dan kapal-kapal dagang. Jalur distribusi melalui sarana air lebih
memungkinkan pada saat awal-awal kegiatan ekonomi dibandingkan dengan
sarana transportasi melalui darat, karena tidak semua daerah tersedia jalan
penghubung serta kendaraan yang sangat sederhana dengan menggunakan hewan
sebagai alat penggerak transportasi. Friksi-friksi kecil sangat mungkin terjadi, akan
tetapi secara sederhana dapat teratasi karena jumlah masyarakat relative sedikit
dan jumlah kebutuhan masyarakat sangat terbatas serta masih banyak tersedianya
barang-barang kebutuhan subsitusi yang disediakan oleh alam. Persaingan ringan
ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat sejak awal akan pentingnya kualitas
barang yang dihasilkan, baik berupa hasil pertanian atau hasil keterampilan tangan.
Proses transaksi pada awal terbentuknya masyarakat menggunakan cara barter atau
tukar menukar barang, kemudian timbul kesadaran menggunakan alat tukar berupa
mata uang yang diciptakan dari emas, perak, perunggu atau benda-benda lain yang
dianggap sangat berharga dan bernilai di masyarakat. Perbedaan alat tukar antara
kelompok yang satu dengan kelompok yang lain sangat berbeda tergantung pada
budaya dan kebiasaan masing-masing masyarakat.
4. Tahapan berikutnya adalah hasrat manusia untuk menyimpan atau
mengawetkan semua barang keperluannya. Dari sinilah akan lahir berbagai
disiplin ilmu tentang pergudangan dan ilmu tentang mengawetkan suatu jenis
tertentu atau masing-masing keperluan manusia, terutama keperluan makanan
pokok lebih khusus masyarakat yang hidup pada 4 musim yang terkadang pada
musim dingin dengan suhu dibawah Nol Derajat, sehingga semua aktivitas
ekonomi terhenti pada waktu itu. Hasrat untuk menyimpan ini secara positif dapat
dimaknai bahwa dengan diorong untuk bertahan hidup dan mencintai keluarga dan
kelompoknya, akan tetapi dari sisi negatif mendorong manusia untuk bersifat rakus
dan serakah untuk menumpuk kekayaan yang sementara di pihak lain atau
kelompok lain kekurangan bahkan kelaparan. Sedangkan perkembangan ilmu
tentang cara mengawetkan berbagai jenis barang, terutama bahan pokok sangat
dipengaruhi oleh pengalaman atau hasil riset dan sangat dipengaruhi oleh kondisi
alam masing-masing kelompok masyarakat tersebut. Proses ini juga mendorong
meningkatnya persaingan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga setiap
kelompok berlomba-lomba untuk memperkaya diri guna meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan kelompoknya. Secara tidak langsung hasrat untuk
menyimpan dan menimbun barang keperluan ini mendorong timbulnya friksi yang
semakin terbuka antar kelompok yang tidak jarang berakibat perang suku, perang
antar daerah bahkan perang saudara. Setelah merasakan akibat negative perang
tersebut, maka manusia mulai sadar akan pentingnya arti kesepakatan,
kesepahaman dan pentingnya suatu aturan yang membagi kelompok-kelompok
tersebut dalam suatu komunitas dengan suatu hukum tertentu yang lazim disebut
dengan “Hukum Adat”. Kelahiran Hukum Adat antar kelompok masyarakat akan
memposisikan antar masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai akan
kepentingan orang lain. Selanjutnya akan lahir kesadaran perilaku yang sesuai
dengan norma-norma yang disepakati dan lahirlah aparat untuk menjaga agar
dipatuhinya aturan-aturan tersebut.
5. Kegiatan ekonomi masyarakat yang bermuara pada peningkatan kemakmuran
dan kesejahteraan secara alami atau secara naluriah manusia berharap dilakukan
secara mudah dan dengan hasil yang optimal atau dengan istilah efektif dan
efisien, artinya kegiatan ekonomi dilakukan dengan ongkos produksi yang sangat
terbatas atau minimal dan dengan hasil yang besar atau maksimal. Semangat untuk
kemudahan kegiatan ekonomi tersebut telah mendorong manusia untuk melakukan
penelitian, riset dan kajian serta analisis ilmu pengetahuan secara berulang-ulang,
sehingga manusia berhasil menemukan aneka peralatan dengan teknologi modern,
yaitu penemuan mesin uap, penemuan listrik, penemuan lampu pijar, penemuan
alat telekomunikasi, penemuan komputer sampai dengan penemuan pesawat
terbang. Kecerdasan manusia telah terbuka dan berkembang pesat dengan
didorong oleh semangat persaingan kegiatan ekonomi untuk kemakmuran dirinya,
keluarganya, kelompoknya dan bahkan negaranya. Akan tetapi dari sisi negatif
juga lahir hasrat untuk menguasai orang lain dengan mengambil alih sumber daya
alamnya, maka lahirlah peralatan perang modern seperti bom nuklir, peawat
tempur, kapal induk untuk keperluan perang, rudal dan lain sebagainya. Semua
peralatan perang tersebut dipergunakan untuk mempertahankan diri, akan tetapi
tidak menutup kemungkinan sebagai alat paksa untuk menundukkan kelompok
masyarakat lain. Pada era ini terjadi persaingan hebat antar kelompok dan terjadi
kegiatan saling mencuri informasi melalui aparat inteligen, sehingga seiring
dengan berjalannya waktu terjadilah mobilisasi kekuatan dan mobilisasi modal.
Persaingan antar kelompok masyarakat ini melahirkan suatu keadaan yang disebut
dengan “era globalisasi”, karena batas ruang dan waktu seakan dapat ditundukkan
oleh teknologi, jarak anta negara terasa amat dekat dan waktu berputar seakan
terlalu cepat. Kemajuan teknologi informasi telah menjadikan manusia semakin
pintar dan cerdas, akan tetapi dari sisi negatif terkadang manusia melupakan akan
keseimbangan alam. Dengan demikian diperlukan aturan dan organisasi
internasional.
6. Berbagai isu-isu internasional telah disebarluaskan oleh negara yang
memiliki alat paksa atau negara yang mempunyai kekuatan ekonomi atau negara
yang mempunyai kemampuan teknologi unggul, yaitu isu hak asasi manusia, isu
lingkungan hidup dan isu pasar bebas. Sehingga isu tersebut seakan menjadi
standar subyektif negara-negara maju sebagai alat paksa diplomatik untuk
menundukkan bangsa lain. Untuk itu diperlukan perundang-undangann yang
bersifat nasional, regional dan internasional serta diperlukan perangkat organisasi
yang berfungsi untuk mewadahi kepentingan antar negara dan sekaligus untuk
mengatur hubungan diplomatik secara harmonis, akan tetapi secara sepihak
terkadang negara yang mempunyai daya saing tinggi akan memaksakan
kehendaknya pada negara dunia ketiga atau negara yang sedang berkembang
dengan berbagai alasan. Untuk itu masing-masing negara harus mempunyai daya
tangkal sesuai dengan identitas negaranya masing-masing dab sesuai dengan
budayanya masing-masing, terutama bangsa Indonesia. Kemampuan masyarakat
Indonesia untuk merefleksikan diri dalam pergaulan internasional, terutama
kegiatan ekonomi harus bersumber dari nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri
sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Pancasila. Pada alasan inilah terletak
pentingnya menggali potensi nilai-nilai Pancasila yang dapat dimanifestasikan
dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga Pancasila tidak hanya dimaknai
sebagai ideologi politik, akan tetapi lebih jauh dari itu, Pancasila dapat
dikembangkan sebagai “Ideologi Ekonomi”. Kemampuan menggali potensi
Pancasila sebagai Ideologi Ekonomi disandarkan pada kesadaran hakiki bahwa
hanya melalui akar budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila, masyarakat
Indonesia akan menemukan titik kemakmuran sebagaimana dicita-citakan oleh
pendiri bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang adil dan makmur, artinya terjadi
pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada segenap masyarakat Indonesia secara
menyeluruh.
7. Tahap terakhir kegiatan ekonomi masyarakat adalah era persaingan keras
atau perebutan kepentingan secara ketat antar bangsa-bangsa di dunia. Hal ini
disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing
negara dengan dihadapkan peningkatan jumlah penduduk dalam hitungan angka
yang sangat signifikan, sehingga analisis dengan mengedepankan faktor geografi
dan demografi menjadi sangat menonjol. Kajian tentang semua potensi negara
akan berkaitan erat dengan kedua faktor tersebut, sehingga semua negara akan
melakukan upaya untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan mencukupi
semua kebutuhan hidupnya dalam waktu yang lama berupa cadangan barang-
barang kebutuhan masyarakat yang akan memaksa bangsa lain dengan cara
apapun. Kajian geografi akan membahas tentang sumber daya alam, letak
geografis dan analisis tentang bentuk negara daratan atau negara kepulauan akan
menjadi bahan kajian atau mapping terhadap kemampuan atau kandungan alam
negaranya bila dihadapkan dengan kebutuhan masyarakatnya, Kekurangan
ketersediaan alam akan kebutuhan masyarakatnya oleh pemimpin negara tersebut
baik Raja, Presiden atau Perdana Menteri dipaksakan untuk diperoleh dari negara
lain dengan cara perdagangan bilateral, diplomatik atau dengan cara perang yang
dikomuflasi dengan alasan ketiga isu terebut di atas, yaitu isu hak asasi manusia,
isu lingkungan hidup dan isu pasar bebas. Sedangkan kajian tentang makna
demografi akan menitik beratkan pada jumlah kuantitatif penduduk, tingkat
intelektual dan kecerdasan serta kajian budaya dan nilai yang berkembang di
masyarakat negara tersebut. Kombinasi antara kajian geografi dan kajian
demografi akan menghasilkan konsep pemikiran yang secara koprehensif menjadi
rencana strategis negara tersebut untuk melakukan kegiatan ekonomi secara terus-
menerus dapat menguasai teknologi informasi dan peluang ekonomi, diplomasi
ekonomi, inteligen ekonomi dan politik ekonomi global dengan memanfaatkan
lembaga-lembaga keuangan dunia guna mendominasi kegiatan ekonomi dunia.
1. Sejarah Pemikiran Ekonomi.
Kegiatan ekonomi manusia untuk mempertahankan hidupnya, kelangsungan
hidup keturunan dan usaha mensejahterakan dirinya serta keluarganya adalah
kesadaran awal yang secara alamiah dan sampai kapanpun dimulai dari orang
pertama, yaitu Adam dan Hawa sampai dengan orang terakhir yang terlahir di dunia
ini. Maka pemikiran awal tersebut akan selalu menjadi tumpuan dan pijakan untuk
melakukan kegiatan ekonomi. Proses kesadaran akan pentingnya pemikiran ekonomi
yang mampu terekam dalam sejarah, yaitu :
a. Pemikiran pada masa Yunani, Aristoteles (384-322 SM), Plato (427-347 SM)
dan Socrates (469-399 SM), inti pemikirannya para intelektual pendahulu
tersebut, yaitu kehidupan masyarakat yang harmonis akan terbentuk bila terjadi
keseimbangan antara kegiatan ekonomi manusia dan pelestarian alam dengan
dasar keyakinan bahwa semua yang disediakan oleh Tuhan berupa alam semesta
ini berjalan secara harmonis (filsafat hukum alam).
b. Pemikiran ekonomi oleh intelektual muslim sebagai akibat hubungan
interaksi antara dunia latin yang beragama Kristen dan masyarakat Arab yang
beragama Islam. Hubungan intelektual tersebut di daratan Spanyol yang
melahirkan para pemikir ekonomi muslim, yaitu Ibnu Rusdi atau Averroes (1126-
1198) dan Ibn Khaldun (1332/1395). Inti pendapat pemikiran muslim tersebut
tentang : organisasi kemasyarakatan, pembangunan, perdagangan dan peran
pemerintah dalam perekonomian, sehingga pada saat ini sudah timbul pemikiran
tentang muara dari semua nilai manusia dapat diukur dari “proses kerja atau
kegiatan ekonomi dan nilai tenaga kerja” serta munculnya kesadaran tentang
pajak pada negara sebagai kelangsungan hidup pemerintahan. Tingkat pajak
dapat diukur dengan tingkat pendapatan dan penghasilan seseorang dengan
kekayaannya, sedangkan tingkat pendapatannya dapat diukur dari tingkat
keterampilannya yang berdampak langsung pada hasil produksi.
c. Pemahaman tentang perilaku ekonomi manusia yang diperoleh dari
pemikiran ilmuwan muslim di Spanyol oleh masyarakat terpelajar pada Abad XIII
dan XIV di Eropa, yaitu “Thomas Aquinas” menghasilkan 4 (empat) hukum yang
berkaitan dengan perilaku manusia, yaitu : Eternal Law (Hukum Abadi), Natural
Law (Hukum Alami), Human Law (Hukum Manusia) dan Divine Law (Hukum Suci).
d. Pemikiran tentang perilaku ekonomi manusia oleh aliran “Pemikiran
Merkantilisme” yang salah satunya berpendapat bahwa kegiatan ekonomi
manusia yang menjadikan kaya secara material dan dapat menguasai sebanyak-
banyaknya emas dan perak serta menimbunnya. Pemikiran tersebut dapat
mempengaruhi semua kegiatan ekonomi masyarakat bahwa melalui penguasaan
emas dan perak maka akan memperoleh syurga dunia, karena melalui kedua
barang tersebut manusia dapat dengan leluasa menikmati kemakmuran hidup di
dunia.
e. Perkembangan pemikiran tentang perilaku ekonomi manusia adalah
pemikiran ekonomi kaum fisiokrasi yang disebut juga sebagai sistem pertanian
atau agricultural system.
f. Pemikiran ekonomi tentang perilaku manusia dan masyarakat dalam usaha
mencapai pemenuhan kebutuhannya serta interaksinya dengan alam yang
disesuaikan dengan zamannya dapat difahami dalam kelompok pemikiran Adam
Smith, pemikiran kaum klasik, pemikiran Karl Marx, pemikiran kaum neoklasik
dan pemikiran Keynes (1883-1946) yang selanjutnya kekayaan pemikiran tentang
perilaku ekonomi para ilmuwan tersebut akan dipakai sebagai bahan aliran
pemikiran menuju konsep pemikiran ekonomi Pancasila, akan tetapi rujukan
pemikiran tersebut akan berinteraksi dengan kondisi geografi dan demografi
Indonesia yang disesuaikan dengan kultur masyarakatnya serta dengan
mengakomodasikan situasi dan kondisi saat ini dan kondisi perekonomian yang
akan datang yang dapat diprediksikan terjadi dikemudian hari106.
2. Konsep Ekonomi Kerakyatan.
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, menyebutkah bahwa perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, sehingga makna
yang terkandung didalamnya adalah “Demokrasi Ekonomi”. Kegiatan perekonomian
masyarakat yang mengutamakan kesejahteraan sosial kemasyarakatan adalah inti dari
pemahaman demokrasi ekonomi, dengan demikian alur pemikirannya sebagai berikut ;
Pertama, Pancasila sebagai Dasar Ideologi Ekonomi yang digali dari nilai-nilai luhur
bangsa Indonesia; Kedua, penegasan tentang pola perekonomian yang didasarkan
pada implementasi pemikiran bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama
atas dasar kekeluargaan; Ketiga, makna dari pemahaman pemikiran tersebut diatas
adalah “Demokrasi Ekonomi”; Keempat, dengan demikian, terjadi sinkronisasi antara
demokrasi ekonomi dengan semangat yang dibangun dalam organisasi ekonomi
masyarakat yang bernama “Koperasi”; Kelima, sehingga secara sederhana dapat
disimpulkan bahwa konsep ekonomi kerakyatan yaitu perilaku ekonomi yang
berorientasi pada kemakmuran masyarakat secara menyeluruh, bukan kemakmuran
orang-perorang. Hal inilah yang nantinya menjadi landasan berfikir untuk menggali
konsep ekonomi Pancasila yang diharapkan dapat mempersempit jarak antara yang
kaya dengan yang miskin serta mampu membagi secara proporsional arti sebuah
kemakmuran melalui terbukanya lapangan pekerjaan yang layak, usaha pendidikan
yang memadai serta terdukunya fasilitas kesehatan yang mencukupi.
Hubungan simbiosis mutualisma antara masyarakat, pemerintah dan swasta harus
ditata secara kelembagaan dan proporsional sesuai dengan peran dan fungsi masing-
106 Akulturasi budaya terjadi ketika terjadi bangsa Eropa melakukan politik
penjajahan dengan penguasaan secara milter pada negara-negara muslim, Kerajaan
Turki Usmani mengalami benturan kepentingan dengan Eropa, utamanya di bidang
perdagangan. Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 1993), 174.
masing, sehingga harapan dan cita-cita Bapak Pendiri bangsa (Founding Father) dapat
tercipta, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.
Secara umum konsep pemikiran ekonomi kerakyatan dapat disandarkan pada
kemakmuran; Pertama, Demokrasi Ekonomi, artinya semua warga negara turut aktif
dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga prasyarat utamanya
ketersediaannya lapangan pekerjaan yang layak pada satu sisi dan tingkat
keterampilan serta kemampuan intelektual pendidikan pada sisi yang lain, dengan
demikian akan terjadi sinkronisasi antara tersedianya lapangan pekerjaan dengan
tenaga kerja yang ada. Karena permasalahan utama yang sering terjadi di masyarakat
adalah ketidakcocokkan antara skill tenaga kerja dengan kebutuhan karyawan sektor
riil; Kedua, Final Goal Ekonomi Kerakyatan adalah tercapainya pemenuhan kebutuhan
rakyat secara optimal, terutama pana 5 (lima) pokok kebutuhan dasar manusia, yaitu :
sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Demikian juga pemerataan hasil-
hasil pembangunan harus tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat tanpa
membedakan warna kulit, suku, adat, agama dan kelompok, dengan demikian akan
terjadi keadilan ekonomi secara merata di setiap daerah. Hal ini bersesuaian dengan
semangat Undang-Undang Otonomi Daerah; Ketiga, pelayanan masyarakat harus
diutamakan, artinya semua aparatur negara harus mampu merubah mindset dari
“dilayani” menjadi “melayani”, sehingga para pejabat pemerintah selalu berfikir untuk
melayani masyarakat secara prima, feed back yang akan terjadi adalah kegiatan
masyarakat kepada para pemimpinnya yang menjadi dasar loyalitas masyarakat;
Keempat, keadilan yang merata atas kesejahteraan. Hal ini sangat penting menjadi
dasar berfikir ekonomi kerakyatan, karena pokok masalah yang sering timbul di
masyarakat adalah simpang-siurnya prioritas pembangunan antar daerah, misalnya
pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur antara Pulau jawa dengan Pulau di luar
Jawa, bahkan pembangunan dan penataan pendidikan di wilayah Indonesia Timur
sangat jauh tertinggal bila dibandingkan dengan pembangunan dan penataan
pendidikan di Pulau Jawa; Kelima, pendidikan menjadi titik sentral pembangunan,
artinya semua pengunaan dan strategi pembangunan harus berorientasi pada
pendidikan. Pemikiran ini dibangun atas kesadaran bahwa rantai kemiskinan hanya
dapat diputus dengan pendidikan, karena dengan peningkatan jenjang pendidikan
masyarakat yang dibangun atas dasar kesadaran akan pentingnya makna pendidikan
akan berdampak langsung pada kualitas intelektual dan keterampilan masyarakat,
dengan demikian kreatifitas kegiatan ekonomi masyarakat akan berkembang dengan
pesat dengan didukung kekayaan alam Indonesia serta kesuburan tanahnya serta
luasnya usaha di sektor kelautan yang belum optimal diberdayakan, padahal pada
sektor kelautan ini paling banyak menyerap tenaga kerja. Upaya pemerintah dan
semua potensi bangsa untuk membangun kesadaran akan pentingnya dunia
pendidikan akan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan sekaligus
mengurangi beban ketergantungan ekonomi, karena sudah menjadi ketentuan umum
bahwa orang yang kurang pendidikan dan keterampilan akan menjadi pekerja kasar
kelas bawah dengan pendapatan yang pas-pas-an atau standar upah minimum
regional atau UMR. Konsep kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat lahir dan
batin selalu bermuara pada tingkat pendidikan. Dampak secara langsung dari
peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat adalah bergeraknya sektor riil
dan usaha manufaktur yang menghasilkan barang-barang produksi yang berkualitas
tinggi dan mempunyai daya saing internasional, sehingga dengan sendirinya potensi
ekspor meningkat dan sekaligus akan meningkatkan penerimaan devisa Negara.
Kesadaran akan pentingnya pendidikan yang memadai, tenaga pengajar, yaitu guru
dan dosen yang mumpuni serta tersedianya sarana prasarana yang cukup; Keenam,
pembangunan yang berkesinambungan, artinya konsep ekonomi kerakyatan sejak
awal harus direncanakan secara berjenjang dan berkelanjutan yang disesuaikan
dengan skala prioritas pembangunan per-daerah dengan mempertimbangkan kondisi
dan budaya masing-masing daerah. Pada tataran perekonomian ini, penting untuk
dilakukan mapping penataan awal program kegiatan, karena kondisi saat ini terdapat
perbedaan yang cukup tajam antara dan daerah, sehingga tiap-tiap daerah harus
mempunyai perencanaan masing-masing, akan tetapi dengan tujuan yang satu, yaitu
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang serasi antara pembangunan lahir
dan batinnya. Dilain pihak juga harus dipertimbangkan akan adanya perubahan
kepemimpinan, baik pemimpin nasional hasil Pemilu atau pemimpin daerah hasil
Pilkada, sehingga perubahan kepemimpinan tidak akan merubah secara drastis strategi
pembangunan. Untuk itu perlu dibuat perencanaan pembangunan jangka panjang
pada kurun waktu 25 tahun, pembangunan jangka sedang pada waktu 15 tahun dan
pembangunan jangka pendek pada kurun waktu 5 tahun. Dengan demikian perubahan
kepemimpinan eksekutif, yudikatif dan legislative tidak merubah secara signifikan
kebijakan pembangunan, terutama pada sektor pembangunan sandang, pangan,
papan, pendidikan dan kesehatan. Kenyataan yang ada pada saat ini, setiap pergantian
pemimpin nasional dan daerah juga akan merubah arah. Dan prioritas pembangunan
yang terkadang bertolak belakang, sehingga hasil pembangunan tidak tuntas untuk
dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan yang berkesinambungan juga akan
mempermudah pelaksana di lapangan dan sekaligus akan meningkatkan bebang
anggaran pemerintah, karena program yang satu menjadi penyanggah program yang
lain dan pemimpin yang satu akan melengkapi pemikiran pemimpin yang lain. Dengan
demikian pencapaian sasaran pembangunan akan menjadi efektif dan efisien; Ketujuh,
kelestarian alam, artinya dalam menata konsep perekonomian rakyat dilihat dari tiga
sisi, yaitu :
a. Pembangunan yang memposisikan manusia sebagai subyek dan alam
sebagai objek, sehingga kerangka berfikir pada pokok masalah ini adalah manusia
memanfaatkan alam secara maksimal dalam kegiatan ekonominya, sehingga tidak
menutup kemungkinan terjadi eksploitasi alam secara berlebihan yang dilakukan
oleh manusia tanpa memperdulikan dampak lingkungan. Akibat yang lebih jauh
pada proses kegiatan ekonomi ini akan berdampak merusak ekosistem yang ada
dan pengerusakkan alam secara terus-menerus. Apabila dilihat secara sekilas dan
dalam periode waktu yang singkat, manusia akan mendapatkan manfaat dan
keuntungan yang besar, akan tetapi pada jangka waktu yang panjang, generasi
penerus akan mewarisi kerusakan alam yang tak terukur, dampak terakhir adalah
pembangunan ekonomi dengan mengeksploitasi akan menimbulkan kerugian
yang berkepanjangan bahkan secara financial keuntungan eksploitasi alam jauh
lebih rendah bila dibandingkan dengan biaya memperbaiki alam tersebut.
b. Memposisikan alam sebagai subyek, sehingga pada kegiatan ekonomi
menitik beratkan pembangunan dan menata lingkungan dengan baik. Pada fase
ini manusia diposisikan pada pihak yang dirugikan secara financial, karena
membangun alam tanpa bisa memanfaatkan secara ekonomis. Kondisi ini sering
terjadi pada daerah yang tandus dan memerlukan dana yang besar untuk
pengelolaannya.
c. Bentuk kegiatan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan dengan
perencanaan yang baik, artinya RUTR atau Rencana Umum Tata Ruang
penggunaan sumber daya alam melalui mekanisme perencanaan yang baik
terjadi hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Keserasian dan
hubungan timbale balik yang baik antara alam, sehingga tidak merugikan rakyat
inilah sebagai ciri ekonomi kerakyatan.
Kedelapan, bebas korupsi, artinya konsep ekonomi kerakyatan harus bebas dari praktik
korupsi, sehingga semua anggaran pemerintah melebihi program APBN yang telah
disepakati antara DPR dan pemerintah secara utuh tersalur. Dalam program
pembangunan tanpa adanya kebocoran. Korupsi dapat diartikan secara umum adalah
perbuatan aparatur negara atau warga masyarakat yang menyelewengkan anggaran
pemerintah dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain.
Dengan demikian korupsi merupakan perbuatan yang berbanding terbalik dari
pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat. Adapun sebab-sebab
korupsi itu terjadi antara lain dikarenakan oleh : adanya niat yang tidak baik, kontrol
mental pribadi yang bertentangan dengan agama dan etika sosial serta bertentangan
dengan semangat ekonomi Pancasila, adanya kesempatan yang terbuka untuk
melakukan korupsi, adanya alasan pembenar untuk melakukan korupsi, misalnya
karena rendahnya anggaran pada pos Ttrtentu atau rendahnya gaji, dan yang terakhir
adalah karena sistem kontrol mekanisme organisasi yang lemah. Adapun solusi yang
harus dijalankan agar terhindar dari perbuatan korupsi, yaitu :
a. Adanya pemahaman terhadap nilai-nilai Agama, sehingga menimbulkan
kesadaran bahwa perbuatan korupsi itu melanggar perintah Agama serta
bertentangan dengan Sila Pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
b. Adanya budaya malu, artinya perbuatan korupsi itu adalah perbuatan yang
memalukan diri sendiri dan memalukan keluarga.
c. Adanya semangat cintah Tanah Air Indonesia karena korupsi adalah
perbuatan yang merugikan Bangsa dan Negara.
d. Adanya kontrol mekanisme organisasi dengan baik, dengan cara membuat
SOP atau Standar Operasional Prosedur yang difahami oleh semua perangkat
organisasi.
e. Adanya kecukupan alokasi anggaran secara proporsional, sehingga semua
lini organisasi tertutup terhadap peluang untuk melakukan perbuatan korupsi,
dengan demikian semua APBN terserap secara utuh untuk kesejahteraan rakyat
semata.
Kesembilan, dasar filosofi yang dibangun dalam konsep ekonomi kerakyatan
adalah kemakmuran bangsa Indonesia yang akan dapat tercapai secara optimal
hanya dari usaha dan upaya Bangsa Indonesia, sehingga porsi PMA atau
Penanaman Modal Asing hanya bersifat sebagai pelengkap atau katalisator. Hal
ini sangat bersesuaian dengan semangat yang terkandung dalam makna Pasal 33
UUD 1945. Akan tetapi dalam tata pergaulan diplomatik internasional,
masyarakat Indonesia tidak bisa menutup diri dari pergaulan internasional,
sehingga investasi yang bersumber dari luar negeri secara bertahap dikurangi
sampai menyentuh angka 20% dari semua sektor pembangunan, yaitu : sandang,
pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan sektor perbankan. Orientasi asing
untuk melakukan investasi di Indonesia adalah murni untuk mencari keuntungan
semata, dan menjadi tidak mungkin apabila kepentingan asing untuk berinvestasi
di Indonesia dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.
Sejarah telah membuktikan bahwa proses penjajahan berlangsung dalam kurun
waktu sekitar 350 tahun sampai berakhir pada kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Adalah kenyataan sejarah bahwa porsi peran investasi asing yang tidak terkendali
dan tidak dibatasi secara Undang-Undang, maka akan meluas dan akan menjadi
bentuk baru penjajahan. Artinya semua sektor nantinya akan dikuasai oleh
negara asing lebih dari 50%. Kesadaran semua anak bangsa dan semua komponen
kebangsaan harus secara dini ditanamkan bahwa kepentingan rakyat dan
kepentingan bangsa dan negara dibangun diatas kepentingan pribadi dan
golongan, akan tetapi dilain pihak, konsep ekonomi kerakyatan juga memerlukan
peran negara asing pada sektor tertentu, terutama pada sektor yang tenaga
ahlinya tidak tersedia di dalam negeri, artinya dalam rangka alih teknologi.
Konsep ekonomi kerakyatan saat ini yang berkembang dikalangan para
intelektual dan para menikiran tentang ekonomi tidak terlepas dari konsep ekonomi
yang dibangun atas dasar dan prinsip Koperasi. Akan tetapi keselarasan dan
kesepadanan antara konsep ekonomi Pancasila, konsep ekonomi kerakyatan dan
konsep ekonomi Koperasi masih memerlukan perdebatan panjang yang harus
dirumuskan secara bersama antara pemerintah, tokoh masyarakat dan para akademisi.
Untuk tu menjadi sangat penting merumuskan pemikiran tentang perspektif Koperasi
terhadap Konsep ekonomi kerakyatan; Pertama, keserasian antara konsep ekonomi
Pancasila, konsep ekonomi kerakyatan dan konsep ekonomi Koperasi bertemu pada
satu titik, yaitu semangat implementasi Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian proses
pembangunan ekonomi masyarakat saai ini harus bersesuaian dengan barometer atau
parameter atau pedoman atau apapun namanya pada satu pijakan, yaitu “semangat
implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang dijiwai dari nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia
yang tertuang dalam Pancasila”; Kedua, Konsep ekonomi Koperasi berfungsi sebagai
sarana demokrasi ekonomi, karena dalam organisasi Koperasi secara kelembagaan
semua aturan, mekanisme organisasi dan kebijakan serta arah kegiatan ekonomi
ditentukan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan); Ketiga, Koperasi juga dapat berfungsi
sebagai alat interaksi sosial, karena dalam mekanisme organisasi mengedepankan
semangat musyawarah untuk mufakat, sehingga semua pihak harus dapat memahami
kepentingan pihak lain; Keempat, semangat toleransi dan kepedulian sosial juga
tercermin dalam mekanisme organisasi Koperasi; Kelima, Koperasi sebagai gerakan
ekonomi rakyat dapat memposisikan sebagai penyeimbang antara BUMN (Badan
Usaha Milik Negara) dan Swasta; Keenam, unsur pendidikan anggota menjadi pilar
penting dalam Koperasi; Ketujuh, Koperasi sebagai alat perjuangan atau gerakan
ekonomi untuk menolong diri sendiri (self help).
3. Strategi Bersaing.
Secara umum semua pemimpin negara di dunia ini selalu berorientasi untuk
mensejahterahkan bangsa dan negaranya masing-masing dengan dihadapkan pokok
masalah yang sama, yaitu seiring dengan perjalanan waktu, jumlah warga negara secara
kuantitatif bertambah dan dengan dihadapkan dengan kebutuhan sumber daya alam,
artinya pada satu sisi jumlah masyarakat pengguna dan pemanfaat alam bertambah,
tetapi alam yang disiapkan oleh Tuhan pada manusia tetap sejak awal diciptakannya
alam raya ini hingga sekarang. Untuk menjadi suatu kenyataan tanpa pilihan bahwa
masyarakat dunia harus bersaing dalam mensejahterahkan bangsa dan negaranya
masing-masing. Untuk itu diperlukan adanya strategi bersaing dalam batasan etika
bersaing yang tidak merugikan bangsa lain akan tetapi secara bersama merasa
diuntungkan yang dalam istilah Jawa “menang tanpo ngadorake liyan”, artinya menang
tanpa merendahkan orang lain.
Fokus dalam strategi bersaing ada dua, yaitu persaingan kualitas sumber daya
manusia dan persaingan kekayaan alam. Sehingga dominasi manusia sebagai subyek
pembangunan dan kegiatan ekonomi serta alam sebagai objek pembangunan merupakan
hubungan timbal balik yang harus dirumuskan serta dituangkan dalam aturan
perundang-undangan, sehingga tercipta keseimbangan yang harmonis antara alam dan
manusia. Kebutuhan manusia untuk mengkonsumsi semua hajat hidup guna menjaga
dan kelestarian serta kelangsungan hidup manusia itu sangat terbatas, akan tetapi
keinginan manusia untuk menguasai sumber daya alam guna meningkatkan
kesejahteraannya itu tidak terbatas karena keinginan manusia untuk menyimpan harta
kekayaan di dunia ini menjadi tidak terbatas. Untuk itu diperlukan etika ekonomi yang
disandarkan pada kesadaran moral yang bersumber dari budaya bangsa dan keyakinan
Agama agar manusia terhindar dari sifat rakus dan serakah dengan merugikan orang
lain.
Dalam kegiatan ekonomi masyarakat strategi bersaing meliputi dua hal, yaitu
bersaing dalam hal sumber daya manusia yang dapat dari dua sisi, yaitu jasmani dan
rohani serta bersaing dalam hal kualitas dan keanekaragaman sumber daya alam yang
langsung disiapkan oleh Tuhan pada manusia dengan batasan region atau wilayah
negara masing-masing, sehingga porsi strategi bersaing yaitu usaha manusia sebagai
warga negara secara komprehensif mengoptimalkan peran manusia dan alam guna
menjaga dan meningkatkan kegiatan ekonomi dalam rangka tercapainya kesejahteraan
masyarakat bangsa dan negara masing-masing.
Strategi bersaing di bidang SDM yaitu; Pertama, optimalisasi peran pendidikan
melalui dua jalur, yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal dengan satu tujuan
yaitu peningkatan intelektual dan keterampilan masyarakat suatu negara bila
dihadapkan pada tingkat kualitas intelektual dan keterampilan masyarakat internasional.
Dengan demikian standar kualitas pendidikan berorientasi pada daya saing internasional
dengan selalu mempertimbangkan kondisi alam masing-masing; Kedua, strategi
bersaing di bidang budaya, karena budaya masyarakat yang tinggi dapat mempengaruhi
cara berfikir budaya masyarakat lokal yang dalam strata atau posisi di bawah. Untuk itu
perlu digali kembali budaya lokal yang mampu bersaing secara internasional; Ketiga,
strategi bersaing di bidang pemikiran, karena konsep pemikiran para intelektual dapat
merubah kebijakan negara dalam pergaulan internasional. Artinya hasil pemikiran para
intelektual merupakan out-put paling berharga dalam sebuah negara; Keempat,
kesadaran relegius yaitu pemahaman masyarakat terhadap suatu Agama menjadi alat
pemersatu kebangsaan; Kelima, kondisi fisik dan kesehatan masyarakat merupakan
modal bersaing yang dominan dalam menunjang keberhasilan di segala bidang;
Keenam, bersaing dalam menata semangat juang dan kerukunan nasional dalam
semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.
Kesadaran secara religius yang mempoisikan manusia sebagai khalifah di dunia
merupakan kesadaran utama yang mendasari tindakan moral manusia untuk
memanfaatkan alam dengan tetap menjaga lingkungan dan kelestarian alam yang
dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia. Oleh sebab itu, pemikiran tentang strategi
bersaing dalam pengelolaan alam meliputi ; Pertama, diperlukan kesadaran intelektual
dalam kegiatan ekonomi untuk melakukanriset dan mapping sumber daya alam, baik
dalam jumlah kandungan suatu jenis kekayaan alam pada satu lokasi tertentu sampai
pada keanekaragaman potensi alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan tetap
menjaga kualitas lingkungan serta dapat mengurangi dampak negatif paska pemanfaatan
sumber daya alam tersebut. Pembangunan ekonomi sebuah negara merupakan proes
panjang yang berisi akumulasi kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga harus
dipertimbangkan kepentingan generasi mendatang; Kedua, teknologi pengelolaan umber
daya alam haru berorientasi secara efektif dan efisien, sehingga pengelolaan sumber
daya alam tidak hanya dihitung dari hasil pengelolaannya tetapi juga harus dihitung
dampak yang ditinggalkannya. Untuk itu orientasi teknologi tepat guna dan teknologi
yang secara sederhana dan murah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; Ketiga, bidang
legislasi atau aturan perundang-undangan harus dibuat sejak awal dengan selalu
berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Kepastian hukum dalam
menata tata kelola sumber daya alam sangat sangat penting guna menjaga keletarian
alam serta menjaga ekosistem alam secara terbuka, untuk itu perlu dibuat RUTR atau
Rencana Umum Tata Ruang secara nasional, sehingga semangat otonomi daerah tidak
bertentangan dengan RUTR secara nasional. Membangun kesadaran akan pentingnya
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kualitas
lingkungan menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat.
F. GLOBALISASI EKONOMI.
Perkembangan teknologi informasi yang cukup cepat dan diikuti dengan berbagai
perkembangan disiplin ilmu telah membawa masyarakat dunia dalam satu mata rantai
pergaulan yang seakan tanpa batas, semua jurang pemisah seakan sempit, batas antar
negara dapat diperpendek dengan teknologi kedirgantaraan, ribuan penerbangan bahkan
jutaan sorte penerbangan pesawat yang menembus batas negara. Mobilitas pendidikan
yang besar antara negara yang satu menuju negara yang lain kerap terjadi. Arus
informasi berkembang pesat menyebar keseluruh dunia. Masyarakat dunia seakan
dihadapkan pada tata dunia baru, yaitu sistem pergaulan masyarakat internasional
dengan satu budaya, yaitu budaya internasional dengan satu kepentingan ekonomi, yaitu
kesejahteraan masyarakat internaional secara menyeluruh.
Masyarakat dunia terbentuk atas jajaran dan susunan masyarakat pada semua
negara yang satu dengan yang lain berinteraksi dalam aturan kepentingan negaranya
masing-masing, sehingga untuk menata pergaulan internasional antar negara terutama
berkaitan dengan kegiatan ekonomi dunia, maka dibentuklah lembaga-lembaga
internasional dalam naungan organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Interaksi sosial antar masyarakat dunia tersebut dalam memperjuangkan kepentingan
ekonomi masing-masing negara, masing-masing kelompok dan masing-masing individu
disebut dengan Era Globalisasi, artinya masyarakat dunia ditata dalam norma etika
global yang menyeluruh mengikat antar negaranya. Akan tetapi yang menjadi
permasalahan besar adalah alat pengikat antar masyarakat dunia terebut. Secara kasat
mata, ikatan terebut bertumpu pada satu titik, yaitu “kepentingan”, artinya hanya
kepentingan kelompok dan individu yang mendorng atau dasar motivasi dalam kegiatan
ekonomi masyarakat dunia.
Interaksi sosial masyarakat dunia pada era globalisasi saat ini mendorong
timbulnya persaingan aktivitas ekonomi, sehingga setiap negara harus merumuskan
secara tepat porsi peran aktivitas ekonomi asing atau luar negeri dalam suatu negara.
Merumuskan aturan dalam suatu perundang-undangan menjadi sangat penting dalam
rangka melindungi kepentingan ekonomi masyarakat negara dan dalam rangka menjaga
eksploitasi PMA secara berlebih-lebihan yang dalam jangka pendek sekitar 5 tahun
seakan memakmurkan masyarakat setempat dengan membuka lapangan pekerjaan baru,
serta menambah perolehan pajak dan menambah cadangan devisa negara, tetapi dlam
kurun waktu 10 tahun sampai dengan 25 tahun kedepan, nilai keruakan alam akan
menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh selama ini.
Dengan demikian praktik korporasi global oleh perusahaan-perusahaan internasional
harus dibatasi dengan peraturan perundang-undangan yang proporional agar
pelaksanaan kegiatan ekonomi perusahaan korporasi dunia tidak bersifat liar dan
merugikan masyarakat setempat dalam waktu yang lama.
Ada beberapa sudut pandang dalam melakukan kajian terhadap globalisasi
ekonomi yang berkaitan dengan keejahteraan masyarakat dunia dan sekaligus
membangun kesejahteraan setiap warga negara.
1. Peran Lembaga Internasional.
Sebagian akademisi, pengamat dan praktii menilai bahwa keputusan dan kebijakan
ekonomi yang dibuat bahkan dipaksakan pada negara yang sedang berkembang oleh
lembaga-lembaga internasional bukan hanya atas dasar kepentingan perekonomian
secara adil dan mampu mensejahterahkan masyarakat warga negara setempat, akan
tetapi banyak keputusan tersebut dibuat atas pertimbangan ideologi dan politik,
sehingga peran lembaga internasional dalam kegiatan ekonomi di sebuah negara
menjadi bias bahkan berdampak negatif pada waktu yang lama.
Lembaga internasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi
suatu negara, antara lain IMF (International Monetary Fund), IBRD (International
Bank for Recontruction and Development) atau yang dikenal dengan sebutan “Bank
Dunia”, dan lembaga perdagangan internasional atau disebut International Trade
Organitation. Hampir semua lembaga internasional dibangun atas dasar tujuan yang
mulia, yaitu membuat aturan tata kelola antar negara secara adil dan proporsional
dengan tujuan akhit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat internasional. Akan
tetapi permasalahan mendasar yang menjadi akar dari perbedaan persepsi dan
perselisihan antar negara yaitu; Pertama, perbedaan kepentingan prioritas antar anggota,
sehingga ada rasa kegamangan atas kemampuan lembaga tersebut dalam menyelesaikan
masalah internasional; Kedua, dominasi negara adikuasa, yaitu Amerika dalam
menentukan semua kebijakan organisasi, sehingga peran dari perangkat organisasi
negara selain Amerika menjadi terpinggirkan; Ketiga, generalisasi masalah, padahal
masing-masing negara mempunyai ciri khas dan permasalahan yang khas juga,
misalnya permasalahan perdagangan di Eropa sangat berbeda dengan permasalahan di
Asia; Keempat, adanya kekhawatiran internasional atau bahkan kecurigaan internasional
bahwa ada tersimpan agenda khusus kepentingan negara-negara maju yang berkembang
pada setiap program kebijakan organisasi lembaga internasional tersebut. Kekhawatiran
dan kecurigaan itu menjadi sangat wajar, karena berdasarkan fakta di lapangan sering
terjadi pemaksaan kebijakan ekonomi secara drastis pada sebuah negara, sehingga
berdampak menyengsarakan warga negaranya. Sehingga ada sebagian negara yang
menolak intervensi atau bantuan dari lembaga internasional tersebut dengan alasan
untuk melindungi kepentingan internal negaranya yang sekaligus menjaga kemakmuran
rakyatnya.
2. Globalisasi Sandang.
Jumlah masyarakat Indonesia diperkirakan akan menyentuh angka 300 juta orang
per akhir tahun 2014, artinya keperluan akan pakaian mulai dari sepatu, sandal, celana,
baju dan sampai dengan tutup kepala serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan
fashion yaitu tas, kosmetik, parfum dan lain-lain sangat tinggi. Kekuatan produksi
dalam negeri tidak sebanding dengan angka permintaan, sehingga terjadi kepincangan
antara supply and demand di pasar dalam negeri. Tingginya angka permintaan
kebutuhan sandang dalam negeri akan banyak ditutupi dari hasil impor luar negeri,
terutama dari Cina, India dan Eropa. Kenyataan ini lebih diperpahit dengan tutupnya
pabrik garment di dalam negeri, karena tidak mampu bersaing dengan membanjirnya
produk-produk sandang dari negara Cina yang melalui jalur resmi impor dan melalui
jalur pasar gelap atau barang-barang selundupan. Sampai saat ini pemerintah dari
berbagai kalangan belum bisa berbuat banyak, baik dari sisi legislasi atau penetapan
atau quota impor sandang, insentif permodalan pada penguasa local atau membantu
terbukanya jalur marketing sandang guna membuka akses pasar dalam dan luar negeri.
Ketahanan dan keamanan produk sandang dalam negeri harus diukur dari segi
kuantitas dan kualitas, sehingga masyarakat per-tekstil-an Indonesia merasa menjadi
tuan di dalam negeri sendiri. Demikian juga masyarakat pengerajin batik, sepatu dan
sandal dapat memperoleh berkah dari pasar dalam negeri, terutama pada musim hari
raya Idul Fitri, Natal dan tahun Baru. Pemerintah harus segera memikirkan bentuk
regulasi yang mendorong konsep kemandirian sandang dengan mendukung hasil-hasil
produk dalam negeri serta dapat mengembangkan produk yang berkualitas ekspor.
Pemerintah harus turun tangan karena terjadi ketimpangan persaingan antara
pemain sandang luar negeri dan dalam negeri. Porsi akses pasar impor sandang harus
ditata sedemikian rupa sampai menyentuh angka 20% untuk pasar produk impor dan
80% untuk produk dalam negeri, sehingga amanat Pasal 33 UUD 1945, kebutuhan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia sendiri,
bukan dinikmati oleh masyarakat luar negeri. Apalagi bila dikaitkan bahwa sektor
sandang dapat menyerap tenaga kerja yang relatif besar, sehingga dapat mengurangi
angka pengangguran. Ekonomi pasar bebas tidak boleh dibuka sebebas-bebasnta yang
menyebabkan para pelaku pasar liar tanpa kontrol dan menjadi tidal adil apabila para
pelaku pasar luar negeri dengan modal besar dan tingkat keterampilan serta penguasaan
teknologi yang tinggi dilepas secara bebas untuk bersaing dengan pemain lokal yang
memiliki modal terbatas dan penguasaan teknologi yang rendah. Disinilah letak
pentingnya pemerintah menetapkan regulasi dengan pemetaan segmen pasar yang tepat
dan dengan porsi yang seimbang antara pemain lokal dan pemain internasional.
Dengan demikian, konsep pemikiran ekonomi Pancasila pada implementasi
kebijakan globalisasi sandang yaitu mengupayakan 80% minimal kebutuhan sandang
diproduksi di dalam negeri dan pemerintah melalui mekanisme program bersama
kelembagaan eksekutif, legislatif dan yudikatif guna menyususn program bersama
dengan para pelaku produksi lokal untuk secara sinergi mengoptimalkan potensi dalam
negeri. Apapun alasannya kepentingan rakyat dan bangsa sendiri harus diutamakan dan
diprioritaskan. Kepentingan internasional tetap diakomodasikan, tetapi tidak lebih dari
20% porsi kebutuhan nasional.
3. Globalisasi Pangan.
Kehidupan beragama yang baik, cinta kepada bangsa dan negara serta selalu
berorientasi pada kemakmuran bersama antar masyarakat Indonesia adalah dasar
berfikir untuk mengelaborasi permasalahan kedaulatan pangan. Kajian tentang
globalisasi pangan berkaitan erat dengan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan,
artinya dasar analisis berfikirnya adalah :
a. Jumlah total masyarakat Indonesia dikalikan dengan total kebutuhan pangan
dalam hitungan hari, bulan dan tahun, maka akan ditemukan angka kebutuhan
pokok, untuk kebutuhan beras harus dihitung dengan rentan waktu musim panen,
artinya kebutuhan stock beras minimal dalam periode satu kali panen dan yang
penting aman pada rentan waktu tiga kali panen, sehingga ketahanan pangan relatif
aman dengan tingkat kebutuhan rata-rata 3 Ons sampai dengan 8 Ons beras per-
hari untuk per-kepala. Dengan dasar perhitungan garis tengah dapat diukur jumlah
kebutuhan beras total, yaitu jumlah total penduduk dikalikan 5 Ons beras dan
dilakilan lama waktu tiga kali panen. Apabila dalam persediaan stock melebihi
total kebutuhan tersebut, maka bisa dilakukan ekspor beras.
Total kebutuhan stock beras tersebut dapat berkurang apabila masyarakat
dapat menggunakan jenis makanan selain beras, misalnya ubi-ubian, sagu, buah-
buahan dan berbagai macam jenis makanan substansi yang tersedia secara
melimpah di bumi Indonesia. Apabila semua jajaran pemerintah dan tokoh
masyarakat dapat melakukan sosialisasi secara bersama untuk menggeser pola
makan masyarakat dari beras menjadi ubi-ubian, maka ketergantungan terhadap
tanaman padi akan berkurang. Oleh sebab itu riset kesehatan tentang manfaat ubi-
ubian terhadap daya tahan tubuh dan sebagainya harus segera dilakukan, kemudian
dilakukan proses edukasi pada masyarakat secara besar-besaran melalui media
Dalam perspektif ekonomi Pancasila, globalisasi pangan harus dimaknai
sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya kedaulatan pangan dan
ketahanan pangan yang bersumber dari peranian, perkebunan, perikanan dan
peternakan, sehingga kesiapan pangan dapat diukur dengan kebutuhna dasar per-
orang dan kebutuhan maksimal per-orang. Standarisasi ukuran tersebut akan
menjadi bahan perdebatan secara akademis batasan manusia Indonesia untuk
bertahan hidup dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Kebutuhan pangan
orang Indonesia sangat berbeda dengan kebutuhan pangan orang Eropa karena
perbedaan struktur anatomi tubuh. Akan tetapi yang menjadi ukuran adalah output
atau kinerja dalam aktivitas sehari-hari.
Proses edukasi masyarakat terhadap pola makan harus dilakukan melalui
hasil riset dan dilakukan sosialisasi secara besar-besaran agar masyarakat tidak
terjebak dengan pola makan, pemborosan dan makan yang berlebih-lebihan yang
mengakubatkan penyakit, fleksibilitas pola makan dan jenis makanan menjadi
sangat penting, sehingga campur tangan pemerintah semakin berkurang, karena
masyarakat secara sendiri-sendiri dapat melakukan kemandirian pangan setiap
kepala rumah tangga.
Kondisi yang sering terjadi adalah menjelang musim panen, pemerintah
disodori dengan data seolah-olah stock pangan menipis, kemudian pemerintah
membuka kran impor dengan quota yang cukup besar. Pada saat panen, stock
beras melimpah dan harga beras turun, maka petani sangat dirugikan, kemudian
yang kualitas bagus dari petani dibeli oleh pedagang dengan harga yang murah
karena mekanisme pasar, setelah itu para pedagang melakukan ekspor beras
kualitas tinggi dengan harga pasaran internasional, dan masyarakat Indonesia
mengkonsumsi beras kualitas rendah dari hasil impor. Kenyataan ini tidak boleh
terjadi, pemerintah dan DPR serta LSM harus terus memantau perkembangan
pangan dan mendeteksi dini mekanisme globalisasi pangan.
Apabila fokus kajian ketahanan pangan pada pertanian, khususnya tanaman
padi, maka analisisnya mencakup hal yang sangat kompleks; Pertama,
permasalahan SDM, karena mayoritas para petani berpendidikan formal setingkat
SD dan SMP, sehingga secara akademis, para petani hanya sebagai pekerja kasar
dengan mengandalkan rutinitas dan pengalaman belaka, inovasi dan kreasi sulit
didapatkan, untuk itu diperlukan tim penyuluh pertanian dari kalangan akademisi
dan peneliti; Kedua, permasalahan lahan, lahan garapan petani sebagian besar
kurang dari 1 Hektar, apalagi saat ini lahan-lahan subur sudah beralih menjadi
perumahan dan area industri, kenyataan ini menunjukkan bahwa aparat daerah
belum mempunyai perencanaan/RUTR yang berorientasi pada mekanisme
ketahanan pangan; Ketiga, permasalahan bibit, riset pemerintah dan swasta harus
diarahkan untuk melakukan kajian jenis tanaman padi yang cocok dengan lahan
tertentu baik dari unsur jenis tanah, air atau curah hujan, ketinggian tanah dan
permukaan laut, sinar matahari dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut harus
dilakukan kajian riset, sehingga melalui tim penyuluh pemerintah dapat
mengarahkan pada jenis bibit yang tepat, dan pemerintah juga harus mampu
menyiapkan bibit yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Artinya capur
tangan pemerintah tentang masalah bibit sangnat diperlukan guna melindungi petani
dari kecurangan oknum tertentu; Keempat, Masalah irigrasi/pengairan, hal tersebut
sangat penting dalam pertanian terutama tanaman padi, hingga saat ini masih banyak
air aliran sungai tidak bisa dimanfaatkan secara optimal pada lahan pertanian, upaya
pemerintah untuk memanfaatkan aliran sungai melalui pembangunan waduk atau
bendungan mempunyai manfaat ganda, yaitu manfaat untuk aliran irigrasi pertanian,
manfaat untuk sumber daya listrik dan manfaat untuk air bersih. Semua upaya
tersebut harus menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah,
garis sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah serta kebutuhan
masyarakat akan memberikan efek positif untuk kesejahteraan masyarakat secara
menyeluruh dan multiplier effect; Kelima, masalah pembiayaan, faktor pembiayaan
untuk usaha pertanian hingga saat ini dirasakan sangat mendesak, ada beberapa
faktor keengganan kalangan perbankan untuk menyalurkan kredit pada para petani,
yaitu jarang sekali petani mempunyai jaminan yang memadai dengan standar
perbankan, dan potensi gagal untuk membayarnya cukup tinggi. Disamping itu juga
faktor pendidikan para petani yang relatif rendah, untuk itu sudah saatnya
pemerintah membentuk bank khusus melayani para petani dengan prosedur dan
mekanisme yang sederhana serta pemerintah memberikan insentif bungan atau
mekanisme bagi hasil yang minimum, atau kalau memungkinkan, pemerintah
memberikan pinjaman kepada petani dengan pinjaman “qordlu hasan” atau
pinjaman tanpa bunga.
Insentif pemerintah di bidang pembiyaan pertanian harus dilakukan dengan
dasar pertimbangan bahwa mayoritas penduduk miskin adalah petani, sehingga
upaya pemeritah untuk mensejahterakan petani berarti juga upaya untuk
memberantas kemiskinan, dan dilain pihak sektor pertanian dapat menyerap tenaga
kerja yang sangat banyak melebihi sektor industri, dengan demikian program
pemerintah untuk menambah kesempatan kerja juga terpenuhi. Peruntukan
pembiayaan dapat berupa subsidi pupuk, subsidi bibit dan subsidi pengolahan
lahan pertanian. Untuk menjaga kelangsungan pembiayaan bagi petani semestinya
tertuang dalam perundang-undangan yang dalam hal ini sebagai porsi DPR,
sehingga dikemudian hari dengan perubahan pemimpin nasional, karena faktor
tidak merubah kebijakan pembiayaan sektor pertanian, mind set kalangan
perbankan dan pemerintah harus berubah dari jenis pinjaman petani yang bersifat
bisnis dengan bunga acuan pasar menjadi suku bunga isentif, karena sektor
pertanian secara langsung dan tidak langsung memutar roda perekonomian
nasional.
Dari sudut pandang ekonomi Pancasila, pembiayaan sektor pertanian adalah
tugas pemerintah melalui lembaga perbankan atau melalui lembaga pembiayaan,
itu bukan merupakan pilihan mekanisme penyaluran saja, tetapi yang tepenting
adalah lembaga tersebut tidak boleh berorientasi keuntungan, tetapi juga tidak
boleh merugi, sehingga kewajiban petani untuk mengembalikan dana yang
dipinjam merupakan keharusan agar dana tersebut dapat bergulir ke sektor lain.
Dengan demikian harus dicarikan pola dan mekanisme yang sesuai dengan
kepentingan semua pihak, yaitu petani, pemerintah dan lembaga penyalur
pinjaman kepada petani; Keenam, permasalahan marketing/pemasaran, semua
hasil produk pertanian, baik yang masih mentah atau produk olahan tidak
diperbolehkan untuk di-ekspor, meskipun harga internasional lebih baik bila
dibandingkan dengan harga di dalam negeri sebelum kebutuhan dalam negeri
terpenuhi, artinya konsentrasi kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas utama,
kemudian kelebihan atau sisa dari kebutuhan dalam negeri dilakukan ekspor
dengan menggunakan aturan perdangangan internasional (WTO), pemerintah
dalam hal ini atase perdagangan luar negeri dibawah koordinasi Duta Besar
Indonesia yang berposisi di negara-negara sahabat harus aktif melakukan kegiatan
marketing yang disesuaikan dengan potensi ekspor dalam negeri.
Mekanisme marketing dalam dan luar negeri melalui koordinasi instansi
terkait, yaitu Menteri dalam Negeri dan jajaran Pemerintah daerah yang lebih
mengetahui potensi daerahnya masing-masing, Menteri Luar Negeri yang dalam
hal ini Atase Perdagangan, Menteri Perdagangan dan Kementrian Koperasi,
senergi antar instansi harus dilakukan dalam satu tim dan satu atap guna
mempercepat proses dan mempersingkat jalur birokrasi; Ketujuh, masalah
kelembagaan, akomodasi kepentingan masyarakat dalam kegiatan ekonomi
disatukan dalam satu atau beberapa lembaga guna menyatukan potensi dan
sekaligus menjadi sarana untuk mencari solusi bila terjadi permasalahan yang
harus dipecahkan bersama. Petani adalah mayoritas peserta pemilu dalam suksesi
pemimpin nasional dan pemimpin daerah, oleh sebab itu keterwakilan para petani
dalam hal kepentingan untuk memperjuangkan nasibnya harusnya terwakili secara
kelembagaan, akan tetapi terkadang kondisinya terbalik, karena semua lembaga
mengurusi petani atau paling tidak petani sebagai alasan sasaran program setiap
lembaga departemen. Akhirnya nasib dan kepentingan petani hanya sebatas
sebagai objek. Untuk itu dalam pandangan ekonomi Pancasila, petani harus
diposisikan sebagai objek sekaligus sebagai subyek, artinya ada ruang gerak petani
untuk mengeksplorasi diri dalam kegiatan berbangsa dan bernegara.
Kelembagaan yang terlibat langsung terhadap sektor pangan maupun yang
tidak terlibat langsung antara lain : Kementerian Pertanian, Lembaga Perbankan,
Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan,
Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Lembaga Sosial lainnya
(LSM).
Kementerian Pertanian harus menyusun rencana startegis tentang ketahanan
pangan dan kedaulatan pangan secara nasional, mulai dari kesiapan lahan,
pengolahan lahan, masalah bibit, ketersediaan pupuk dan sampai dengan industri
dan distribusi hasil olahan pangan. Kementerian Pertanian harus mampu
memposisikan sektor pangan sebagai suatu keharusan ideologi dalam arti demi
alasan kemanusiaan, sehingga yang menjadi dasar berfikir bukan menggerakkan
pangan dengan parameter pasar bebas, tetapi sektor pangan menjadi kewajiban
bersama antara pemerintah, petani dan pihak swasta.
Lembaga Perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya
kemandirian pangan dan katahanan pangan, karena kegagalan pada lembaga
perbankan untuk menyalurkan modal ke sektor pertanian akan berdampak besar
pada kehidupan berbangsa dan bernegara107.
Kementerian Kehutanan harus mewaspadai penggunaan potensi hutan yang
secara berlebih-lebihan di eksploitasi tanpa diimbangi dengan reboisasi, sehingga
keseombangan ekosistem hutan terganggu dan menyebabkan bencana bagi
masyarakat luas. Hutan merupakan mata rantai kehidupan mulai dari penyiapan
udara segar untuk fungsi paru-paru dunia, fungsi resapan air hujan agar tidak
terjadi musibah banjir dan tanah longsor serta hutan menyimpan berbagai variasi
tumbuhan dan hewan. Dengan demikian dalam konsep ekonomi Pancasila, hutan
dipandang sebagai salah satu sumber kehidupan yang diamanahkan kepada
manusia untuk dimanfaatkan dan sekaligus harus dijaga kelestariannya, sehingga
manfaat hutan dapat berkesinambungan antar generasi dengan dasar filosofi bahwa
107 Wakil Presiden, DR Boediono dalam acara “Indonesia Banking Expo 2013”,
mengatakan yang intinya adanya kekhawatiran terhadap dominasi pihak asing di lembaga perbankan nasional. Negara yang mengalami krisis atau kerapuhan secara
finansial adalah Eslandia dan Siprus, karena sebagian besar lembaga keuangan dikuasai
oleh pihak asing. Tidak ada alasan karena pasar bebas kemudian asing bebas menguasai
semua kelembagaan sehingga berdampak pada rapuhnya struktur kebangsaan.
Kelemahan struktur kelembagaan nasional disebabkan oleh adanya Peraturan
Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham bank Umum pada Pasal 3
yang diperbolehkan hingga batas 99% oleh pihak asing.
hutan bukan warisan para pendahulu, tetapi hutan adalah titipan anak cucu
generasi yang akan datang108.
Kementerian Koperasi turut berperan aktif dalam memobilisasi petani melalu
gerakan Koperasi yang disinergikan dengan program fasilitasi oleh Dekopin,
secara kultur gerakan Koperasi mempunyai kedekatan dengan petani, nelayan dan
gerakan ekonomi rakyat lainnya, sehingga melalui wadah gerakan Koperasi,
ketahanan pangan dan kemandirian pangan dapat dioptimalkan. Dalam kaitan ini,
nilai yang dibangun pada Koperasi sejalan dan seiring dengan konsep ekonomi
Pancasila, meskipun tidak sama persis karena proses demokrasi Koperasi adalah
“ONE MAN ONE VOTE”, sedangkan konsep demokrasi ekonomi Pancasila
adalah keterwakilan dengan cara musyawarah yaitu “Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyahwaratan dan perwakilan”. Kesadaran
tersebut dibangun atas dasar pemikiran kualitas SDM yang membedakan antara
seorang Profesor dengan Mahasiswa, antara seorang Kyai dengan Santri.
Perbedaan status dan perilaku itu menjadi suatu kewajaran seperti halnya seorang
Direktur perusahaan akan sangat berbeda porsinya dengan seorang pekerja kasar di
perusahaan tersebut, tanpa ijasah dan keahlian. Demikian juga perbedaan antara
seorang Panglima dan Prajurit109.
108 Pada tanggal 23 November 1950 diselang gerakan rapat umum Tarutung, Bung
Hatta (Proklamator Kemerdekaan R.I.) mengatakan : ”bahwa setiap pohon yang diolah
perlu disertai penanaman bibit baru”, makna ungkapan tersebut adalah kesadaran akan
kelestarian fungsi hutan, danau dan sungai serta berbagai kandungan potensi yang
tersimpan didalamnya. Artinya setiap pengelolahan dan pemanfaatan lahan harus
mempertimbangkan cirri-ciri khas dan jenis wilayah, terutama dalam hal kandungan
unsur dalam tanah dan volumenya, tinggi rendahnya dari permukaan air laut, komposisi
kimiawinya serta arah sudut matahari dan tingkat kemiringan tanah. 109 Emil Salim dalam bukunya “Kerakyatan dalam Pembangunan”, mengatakan
bahwa : “Koperasi bukan badan usaha milik swasta atau perorangan, karena
motivasinya tidak mengejar keuntungan bagi orang per-orang. Koperasi bukan pula
Badan Usaha Milik Negara, karena yang memilikinya bukan negara. Koperasi adalah
badan usaha milik masyarakat, karena sifat Koperasi mengemban kepentingan
anggotanya sebagai anggota masyarakat yang memiliki hubungan kekeluargaan sosial
yang kepentingannya untuk memajukan masyarakat, sehinga pendekatan dalam
pengembangan Koperasi adalah “Halistik Integratif”.
Peran Kementerian Perdagangan dalam fungsi kelembagaan secara jeli harus
melakukan mapping product yang menjadi skala prioritas ekspor dalam
menyongsong era globalisasi pangan, akan tetapi jajaran Kementerian
Perdagangan juga harus membagi produk barang-barang termasuk hasil pertanian
yang dikhususkan untuk keperluan ketahanan pangan dan kemandirian pangan,
jangan sampai terjadi kondisi kesalahan koordinasi antara Kementerian Pertanian
dan Perdagangan, karena kesalahan data, yaitu pada saat menjelang musim panen
padi melakukan impor beras dalam skala besar, sehingga harga beras dalam negeri
hancur. Hubungan timbal balik secara kelembagaan antara petani dan pemerintah
dalam prespektif ekonomi Pancasila harus selalu berorientasi pada kepentingan
rakyat banyak dan kepentingan bangsa dan negara. Globalisasi perdagangan dapat
dikatakan berjalan secara adil bila para pelaku pasar bebas itu dalam tataran yang
sama atau satu level, kesamaan tingkatan SDM, kesetaraan permodalan dan
kesesuaian dengan kemampuan akses pasar. Ada istilah “jangan salahkan bila
Harimau memakan kambing bila antara Harimau dan kambing dijadikan dalam
satu kandang, tetapi yang salah adalah yang membuat aturan kalau Harimau harus
satu kandang dengan Kambing”. Inilah makna dari pengaturan segmentasi pasar.
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian,
Kementerian Perumahan dan Kementerian Dalam Negeri membentuk Tim secara
bersama-sama, melakukan kerja satu atap dalam satu tugas besar, yaitu melakukan
upaya “Revitalisasi Pertanian” dengan maksud untuk menjaga kedaulatan pangan
dan kemandirian pangan. Langkah nyata yang dilakukan oleh Tim tersebut adalah;
Pertama, Tim harus mempunyai database dari hulu ke hilir tentang semua produk
yang berkaitan dengan pangan serta data jumlah penduduk per-daerah sekaligus
tingkat konsumsi tiap jenis pangan, karena masing-masing penduduk suatu daerah
mempunyai pola makan yang berbeda dan melalui database tersebut memudahkan
pemerintah untuk menentukan strategi pembinaan dan pengembangan serta
pembangunan sumber-sumber pangan; Kedua, Tim melakukan pemetaan lahan
subur untuk area tanaman pangan, hal ini untuk menghindari penggunaan lahan
subur untuk kepentingan industri dan perumahan. Untuk pengembangan industri
dan pembangunan perumahan diarahkan ke daerah tandus atau daerah yang kuran
berpotensi untuk lahan pangan. Dengan demikian akan terjadi konsentrasi lahan
tiap Propinsi tentang jenis-jenis bahan pangan tertentu, kemudian masing-masing
daerah dapat melakukan mekanisme perdagangan antar daerah; Ketiga, Tim
membuat aturan internal dalam negeri, wilayah usaha yang dibagi menjadi tiga
bagian, yaitu pengusaha besar, sedang dan sektor UMKM dan Koperasi, misalnya
untuk sektor tanaman padi hanya bisa digarap oleh petani dan UMKM serta
Koperasi, untuk sektor perikanan ikan budidaya dilakukan oleh pengusaha tingkat
menengah dan untuk sektor kelautan dan perikanan ikan tangkap dilakukan oleh
pengusaha besar. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih kebijakan serta
semua pihak kalangan petani dan pengusaha mempunyai wilayah bisnis masing-
masing. Karena apabila tidak dilakukan segmentasi pasar yang baik, maka
pengusaha sektor UMKM dan Koperasi serta para petani gurem akan dimangsa
habis oleh pengusaha besar; Keempat, tugas Tim adalah menjaga lingkungan hidup
yang baik dan asri, artinya kegiatan untuk menjaga kedaulatan pangan dan
kemandirian pangan tidak diperbolehkan untuk merusak lingkungan, baik wilayah
daratan maupun wilayah laut. Ekosistem di daratan dan di laut harus terjaga
dengan baik, karena untuk kelangsungan hidup generasi mendatang. Kerusakan
bisa diakibatkan oleh kegiatan ekonomi dalam negeri dan kegiatan ekonomi pihak
luar negeri. Hingga saat ini potensi ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) tidak
terjaga dengan baik dan tidak menghasilkan potensi ekonomi apapun, yang
seharusnya setiap kapal-kapal asing yang melalui jalur ALKI harus dipantau
bahkan dikawal dengan ketat untuk kepentingan keamanan dan kelancaran kapal-
kapal luar negeri dan sekaligus melakukan monitoring dari dekat, jangan sampai
kapal-kapal asing yang melalui jalur ALKI tersebut sambil membuang sampah
nuklir yang membahayakan atau mengambil kekayaan laut. Lemahnya monitoring
kegiatan kapal-kapal asing yang melalui jalut ALKI disebabkan oleh lemahnya
armada laut Indonesia dan terbatasnya pesawat pengintai. Dengan adanya jaminan
kemampuan dan pengawasan sampai ke luar batas wilayah kedaulatan R.I. di laut,
maka sudah sepantasnya kapal-kapal yang melalui jalur ALKI harus membayar
kompensasi ekonomi. Hal tersebut dapat diperjuangkan melalui jalur diplomatik,
sehingga dalam prespektif ekonomi Pancasila, kelestarian alam dan lingkungan
hidup yang baik menjadi porsi khusus dalam kerangka pembangunan nasional.
Sehingga mkna “Revitalisasi Pertanian” sebagai bagian dari ketahanan pangan dan
kedaulatan terjaga dengan baik110.
4. Globalisasi Papan.
Salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka kelangsungan hidup selanjutnya
untuk dirinya dan orang-orang yang dicintainya, yaitu segenap keluarganya seperti
kebutuhan akan perumahan atau kebutuhan papan. Rumah sebagai tempat tinggal
mempunyai bentuk yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, perbedaan
tersebut dilatarbelakangi oleh budaya setempat dan dibatasi oleh kondisi alam
sekitarnya sebagai bahan material perumahan. Dalam konsep ekonomi Pancasila,
ketersediaan perumahan yang layak huni dan berlokasi pada wilayah yang aman dan
sehat adalah merupakan hak warga negara, sehingga sudah menjadi kewajiban
pemerintah untuk memberikan pelayanan perumahan dengan syarat-syarat tertentu dan
dengan mekanisme kepemilikan atau proses transaksi yang sederhana. Berdasarkan data
statistik yang ada, jumlah penduduk Indonesia sekitar 210 Juta jiwa dengan tingkat
pertumbuhan rata-rata 2% atau setara dengan 4,2 Juta jiwa atau sekitar 1 juta kepala
keluarga, dengan perkiraan kebutuhan perumahan pata 10 tahun mendatang 1,5 Juta
110 Anton Apriyantono, Menteri Pertanian, dalam sambutannya pada buku
“Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban”, mengatakan bahwa ; “kompleksitas
masalah pertanian meliputi hal-hal sebagai berikut ; Pertama, pertanian disamping
sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri juga untuk konsumsi luar negeri, dan pola
makan masyarakat bergeser dengan lebih banyak mengkonsumsi protein, lemak, vitamin dan mineral; Kedua, pertanian sebagai lahan untuk lapangan pekerjaan yang
menyerab banyak tenaga kerja; Ketiga, misi kemanusiaan pertanian, karena 1,2 Milyar
manusia di dunia berada pada kondisi kemiskinan absolute dan 840 Juta jiwa menderita
karena kelaparan dan gizi yang buruk; Keempat, kelanjutan pertanian sebagai sistem
ekologis; Kelima, pertanian merupakan harapan dan tuntutan masyarakat global;
Keenam, pada era globalisasi dan pasar bebas, maka pertanian merupakan bagian dari
sistem persaingan global terbuka.
unit. Penyiapan perumahan dengan campur tangan pemerintah secara langsung adalah
amanat atau tugas pemerintah sebagaimana diatur dalam GBHN Tahaun 1999/2001.
Resonansi pemikiran sebagian para praktisi dan pelaku pasar dalam negeri serta
cara berfikir sebagian birokrasi dan pejabat pemerintah atau bahkan para akademisi,
bahwa hak kepemilikan secara pribadi perumahan terhadap warga negara asing dibuka
dengan selebar-lebarnya dengan alasan untuk menarik investor dan masuknya modal
asing kedalam negeri guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Cara
berfikir tersebut didasarkan pada praduga bahwa hanya dengan peningkatan investasi
melalui PMA (Penanaman Modal Asing), maka ekonomi nasional bisa berkembang dan
rakyat bisa hidup lebih sejahtera. Akan tetapi bila dilihat dengan pendekatan history
investasi asing secara berlebih-lebihan didalam negeri, apalagi dengan didukung
kepemilikan perumahan secara pribadi, maka akan menimbulkan masalah baru
dikemudian hari yang dampak resikonya jauh lebih besar daripada manfaat masuknya
modal asing tersebut ke Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa proses penjajahan
Belanda melalui VOC adalah melalui mekanisme perdagangan dan kemudian disusul
dengan investasi kepemilikan lahan dan yang terakhir adalah dipergunakannya kekuatan
militer negara tersebut untuk mempertahankan kepentingan ekonominya di dalam
negeri. Masyarakat Indonesia harus sadar, bahwa setiap investasi asing dengan besaran
tertentu akan diikuti oleh hadirnya tim inteligen asing guna memantau kepentingan
tersebut. Logika berfikir para akademisi, para politisi, para aparat pemerintah serta para
praktisi harus segera diluruskan, bahwa kemakmuran masyarakat Indonesia itu berada
diatas usaha dan upaya Bangsa Indonesia sendiri. Adapun peran asing dalam tata
perekonomian hanya sebagai katalisator dan hanya sebagai refleksi pergaulan
internasional di era globalisasi saat ini, sehingga tidak benar apabila kepentingan
nasional bangsa Indonesia diposisikan dalam status ketergantungan pada investor asing.
Campur tangan pemerintah guna menata pola perumahan rakyat harus segera
dioptimalkan dengan dasar logika pembangunan bahwa prioritas dan orientasi
pembangunan perumahan berpihak pada kepentingan rakyat dan selalu berpedoman
dengan kesatuan wilayah NKRI111.
Perdebatan pemikiran tentang globalisasi papan atau menata kebijakan perumahan
terutama berkaitan dengan Warga Negara Asing (WNA), maka harus diletakkan pada
kerangka berfikir; Pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara
kepulauan yang sangat berbeda dengan negara daratan dalam menata kebijakan
pembangunan; Kedua, PMA hanya sebagai katalisator proses pembangunan dalam
rangka alih teknologi dan dalam rangka pergaulan internasional; Ketiga, Prioritas
strategi pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat adalah satu kesatuan wilayah
NKRI; Keempat, perlu adanya tempat khusus untuk melokalisir WNA guna
mempermudah fungsi kontrol; Kelima, harus diantisipasi pencemaran budaya oleh
WNA yang berdomisili di dalam negeri; Keenam, waspadai keterlibatan inteligen asing
pada setiap kegiatan ekonomi PMA; Ketujuh, penanaman konsep wawasan nusantara
yang melekat pada pola pikir praktisi, politisi dan akademisi.
Perdebatan hangat antara kepentingan ekonomi yang disandarkan pada argumen,
bahwa dengan pemberian hak milik terhadap orang asing untuk menempati rumah dan
tanah di Indonesia akan menambah volume investasi serta sekaligus akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pendapat tersebut berhadapan dengan prinsip
Nasionalitas dalam kepemilikan tanah, artinya segala bentuk kepentingan pembangunan
termasuk kepentingan ekonomi harus tunduk kepada kepentingan nasional yang
memposisikan bahwa bumi, air, ruang angkasa dan semua kekayaan alam yang
terkandung didalamnya menjadi hak milik Bangsa Indonesia secara penuh dan
111 Rheinald Kasali, seorang guru besar manajemen Universitas Indonesia pada
Harian Kompas tanggal 8 Februari 2010 menyatakan pemikirannya tentang perlunya
membuka pintu seluas-luasnya untuk kepemilikan properti bagi warga negara asing. Pemikiran seperti ini sering terjadi dikalangan akademisi dan praktisi perumahan
dengan dasar pertimbangan akan masuknya investasi asing sebesar 3 hingga 6 Milyar
Dollar AS per-tahun. Berdasarkan data statistik yang ada, keberadaan pekerja asing di
Indonesia tercatat 83.452 orang, sehingga angka permintaan apartemen atau perumahan
10.000 unit per-tahun. Dengan demikian menurut pandangan Ekonomi Pancasila adalah
pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat penting dengan didukung investasi PMA, tetapi
dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.
pengelolaannya brtujuan hanya satu, yaitu kemakmuran Rakyat Indonesia. Hal tersebut
tertuang dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”112.
Arah pembangunan nasional bidang perumahan yang bertujuan untuk
kesejahteraan masyarakat sampai kapanpun harus berpedoman secara mendasar pada
konstitusi, terutama UUD 1945. Sedangkan aturan pelaksanaannya dapat berubah sesuai
dengan perkembangan kondisi saat ini. RUTR atau Rencana Umum Tata Ruang untuk
pembangunan rumah dan perumahan, kawasan pemukiman, rumah susun (rumah susun
hunian dan rumah susun non hunian) harus selalu berorientasi perencanaan yang
didasarkan pada fungsi tanah dan manfaat lahan secara optimal, artinya jangan sampai
lahan subur untuk pertanian dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman, sehingga
berdampak negatif pada pengembangan sektor pertanian. Untuk itu perencanaan
pembangunan harus disusun secara terintegratif dan menyeluruh. Dasar filosofi
pembangunan rumah dan kawasan pemukiman adalah memberikan penghidupan yang
layak bagi rakyat Indonesia lahir dan bathin dan dengan selalu berorientasi pada
kesinambungan kelangsungan hidup generasi mendatang serta terjaganya lingkungan
yang asri dan secra prinsip tanggung jawab perumahan adalah tugas negara.
Kewajiban negara untuk menyiapkan perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia
tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1, yang menyatakan bahwa ; “setiap orang
112 Dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa hubungan antara Bangsa
Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa itu adalah hubungan yang bersifat abadi,
sehingga tidak ada alasan apapun dan tidak ada kepentingan ekonomi bagaimanapun
yang dapat memisahkan antara Rakyat Indonesia dengan bumi dan air atau tanah airnya.
Hal ini adalah buah dari Kemerdekaan yang di-Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus
1945. Argumen ini dibangun atas dasar pengalaman sejarah atau pendekatan historis bahwa kepentingan asing dengan alasan dan dalih kemuliaan atau alasan kemanusiaan
sekalipun pasti akan berujung pada keuntungan dan kepentingan bangsa dan rakyat
mereka sendiri. Pendirian terakhir yang harus dipegang teguh dalam konsep Ekonomi
Pancasila adalah : “Hanya Bangsa Indonesia sendiri yang dapat mensejahterahkan
seluruh rakyat Indonesia dan hanya dengan kerja keras Bangsa Indonesia dengan
semangat persatuan dan kesatuan serta gotong royong yang dapat membangun NKRI
secara lahir dan bathin.
berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, artinya
penyiapan perumahan menjadi porsi pemerintah yang dalam pelaksanaannya dapat
melibatkan unsur pelaku pembangunan, yaitu badan usaha negara atau daerah, Koperasi
dan swasta serta keterlibatan semua komponen bangsa guna menata lingkungan
kehidupan yang aman, tenteram dan harmonis. Ketentuan tentang pembangunan
perumahan telah diatur dalam UU Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman yang selanjutnya disempurnakan dengan terbitnya ketentuan UU Nomor 1
tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dengan demikian sinergi
antara pemerintah, swasta dan Koperasi mutlak diperlukan guna menata perumahan
yang layak huni, yaman dan lingkungan yang asri113.
Pembangunan perekonomian di Indonesia yang terus tumbuh dan meningkat
disemua sektor harus dimaknai sebagai pembangunan yang berkelanjutan, artinya
jangan sampai pemerintah dalam program pembangunannya hanya mengejar data
pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengedepankan investasi asing yang dalam REI
(Real Estate Indonesia) yang hanya berorientasi pada keunyungan sesaat, tetapi
mengorbankan kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan antara kepentingan
bisnis dan kepentingan nasional dalam artian konsep berbangsa dan bernegara harus
diletakkan dalam sudut pandang pemikiran secara proporsional dengan pendekatan
113 Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rohim Lubis dalam bukunya “Kepemilikan
Properti di Indonesia termasuk Kepemilikan Rumah oleh Orang Asing”, penerbit
Mandar Maju, 2013, Bandung, Hal.19, mengatakan bahwa hek perorangan Warga
Negara Indonesia atas tanah yaitu ; a) Hak Milik, artinya kepemilikan dan penguasaan
seseorang atas satuan luas tanah yang dapat dimanfaatkan atas objek tersebut dengan
berbagai kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
dan etika sosial dalam waktu yang tidak terbatas, Hak Milik adalah hak terkuat dan
terpenuh yang dimiliki oleh warga negara; b) Hak Guna Usaha, yaitu hak untuk menguasakan atas tanah dalam luas tertentu yang dikuasai oleh negara dalam jangka
waktu tertentu dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan untuk
pengembangan usaha pertanian, perikanan, peternakan dan usaha lain yan sah; c) Hak
Guna bangunan, yaitu hak untuk mendirikan bangunan; d) Hak Pakai, yaitu hak untuk
memperoleh hasil dan manfaat dari tanah yang diperoleh atas perjanjian tertentu; e) hak
Pengelolaan, yaitu hak menguasai dari negara yang kewenangan pengelolaannya
dilimpahkan kepada pemegang hak.
historis, sehingga pembangunan ekonomi Indonesia tidak kebablasan atau kacang lupa
kulitnya. Rasionalitas konsep perumahan adalah hak konstitusi warga negara, bukan
kepentingan bisnis yang diutamakan. Inilah arti penting dari Demokrasi Ekonomi114.
5. Globalisasi Pendidikan.
Kemajuan budaya suatu bangsa dimanapun di dunia ini diawali dengan kesadaran
pendidikan, karena hanya dengan ilmu pengetahuan, harkat dan martabat manusia dapat
tumbuh dan berkembang dengan baik, pola pikir dan pola tindak manusia berubah
kearah yang lebih baik juga melalui pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi telah merubah cara hidup manusia dengan teknologi transportasi, jarak antar
negara menjadi dekat dan dalam waktu yang tidak terlalu lama ribuan manusia dapat
berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, bahkan jutaan manusia dapat bergerak
sekaligus dalam satu tempat, seperti hanlnya pada saat ibadah Haji bagi umat Muslim.
Teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat manusia untuk melakukan
transformasi barita, bahkan dapat melakukan kegiatan ekonomi transaksi bisnis antar
benua dapat dilakukan melalui media internet dan telepon. Kemajuan sains dan
teknologi juga membuat pergeseran perilaku manusia sebagai dampak interaksi budaya
antar negara melalui media televisi. Hal inilah yang menjadi bukti kenyataan Era
Globalisasi yang tidak dapat dihindari oleh semua negara di dunia.
Era Globalisasi dapat diartikan sebagai proses interaksi secara menyeluruh semua
sistem kehidupan manusia dari berbagai aspek kepentingan menuju satu titik tujuan,
yaitu kesejahteraan bersama. Globalisasi harus difahami sebagai suatu proses, sehingga
kesiapan semua pihak melalui pendidikan untuk berinteraksi sosial, proses interaksi
114 Koran Jakarta Pos, tanggal 7 Januari 2010, F. Teguh Satria, Ketua Dewan
Pengurus Pusat REI mengatakan : meski harga property di Indonesia murah, tetapi
orang asing tidak berminat membelinya. Suharso Manuarfa, Menpera atau Menteri Negara Perumahan Rakyat mengatakan bahwa jika orang asing bisa membeli dan
memiliki property di Indonesia, maka hal itu akan berdampak positif bagi perekonomian
nasional. Kedua pemikiran tersebut di atas harus diuji secara akademis tentang manfaat
dan kerugian jangka panjang terhadap kepemilikan asing atas property terhadap
kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi secara prinsip argumen yang dibangun
adalah fungsi pemerintah dalam konstitusi adalah menyiapkan perumahan bagi rakyat,
bukan menyiapkan perumahan bagi orang asing.
tersebut menjadi sempurna bila derajat pendidikan setara antar anggota masyarakat,
oleh sebab itu parameter globalisasi adalah kesetaraan, sehingga diperlukan waktu yang
berbeda antar manusia untuk memahami suatu aspek kehidupan, karena perbedaan
kecerdasan, perbedaan pendidikan dan perbedaan budaya. Apabila aplikasi globalisasi
dimaknai sebagai bentuk persaingan kegiatan ekonomi, maka sudah jelas hasilnya
kelompok yang kuat, kelompok yang lebih cerdas dan kelompok pemodal besar akan
memakan pada kelompok yang lemah. Maka disinilah letak pentingnya fungsi negara
guna menlindungi rakyatnya dan melindungi sumber daya alamnya dari keserakahan
dan penguasaan oleh warga negara asing karena keunggulan penguasaan teknologi dan
keunggulan dari sisi permodalan. Dari sisi positif, era globalisasi akan mempercepat
proses kemajuan budaya warga masyarakat negara yang sedang berkembang. Tetapi
dari sisi negatif, era globalisasi akan menjadi alat penjajahan modal baru oleh negara
maju kepada negara yang sedang berkembang. Seluruh kekayaan negara yang sedang
berkembang akan diserap habis oleh negara maju dan warga masyarakat negara yang
sedang berkembang akan dijadikan kuli atau pekerja kasar di negaranya sendiri115.
Kesadaran akan pentingnya pendidikan secara konstitusional telah tertuang dalam
Pembukaan UUD 1945 alenia Keempat yang berbunyi, “kemudian daripada itu untuk
membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ……”, kemudian dalam Pasal 31 UUD 1945
ditegaskan bahwa ; Pertama, adanya kesadaran semua pihak dan semua komponen
bangsa bahwa memperoleh pendidikan yang layak dan proporsional sesuai dengan
kebutuhan masyarakat Indonesia adalah hak warga negara yang harus disiapkan dengan
baik oleh pemerintah; Kedua, pada tataran pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP
setingkat adalah kewajiban setiap warga negara yang semestinya diikuti oleh sanksi
115 Adi Sasono dalam bukunya “Menjadi Tuan di Negeri Sendiri, Pergulatan
Kerakyatan, Kemartabatan dan Kemakmuran”, penerbit Grafindo Books Media, Jakarta,
2013, pada kata pengantar penulis mengatakan yang intinya ketergantungan ekonomi
suatu negara terhadap sumber daya asing akan menjadikan negara tersebut “kuli di
negeri sendiri”, sehingga Bangsa Indonesia harus bangkit dan saatnya untuk berani
mandiri agar “menjadi tuan di negeri sendiri”.
hukum, karena merupakan kewajiban, sehingga pemerintah harus dapat memaksa setiap
warga negara pada usia SD dan SMP untuk mengikuti pendidikan, akan tetapi
pemerintah juga harus menyiapkan semua sarana dan perangkat pendidikan dengan
baik; Ketiga, adanya kesadaran akan pentingnya sistem pendidikan nasional yang
mampu menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta perilaku
yang baik sesuai dengan norma sosial dan norma agama, yaitu akhlak yang mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan demikian menata sistem pendidikan
nasional harus berorientasi pada dua hal, yaitu kecerdasan fikir dan keunggulan pribadi
yang berakhlak; Keempat, 20% APBN dan APBD harus diprioritaskan untuk anggaran
pendidikan, angka tersebut adalah batas minimal, sehingga pemerintah dapat
meningkatkan anggaran tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat; Kelima,
adanya kesadaran keseimbanagn pendidikan sains-teknologi dan nilai-nilai agama serta
persatuan bangsa untuk secara simultan dapat memajukan peradaban dan kesejahteraan
umat manusia, artinya tidak mungkin kesejahteraan itu dapat dicapai tanpa adanya
pendidikan. Bangsa yang besar itu diawali oleh kesadaran pendidikan yang baik116.
Analisis globalisasi pendidikan saat ini diarahkan pada pokok bahasan tentang ; a)
pendidikan yang berorientasi pada semangat cinta tanah air dengan dasar kesadaran
Nasionalisme kebangsaan; b) revolusi pendidikan sebagai upaya untuk mengejar
ketertinggalan perangkat pendidikan dan hasil didik serta membangun budaya
pendidikan disetiap lini kehidupan masyarakat Indonesia; c) pendidikan sebagai
komoditi, artinya pemahaman sebagai pencemaran orientasi pendidikan yang semula
116 Aulia Rezabastian dalam bukunya “Reformasi Pendidikan”, peneribit Lappera
Pustaka Utama, Yogyakarta, 2002, Halaman 93. Mengatakan bahwa kemajuan dan
kejayaan bangsa Yunani dan Romawi diawali oleh revolusi pendidikan dengan revolusi
pendidikan academy yang dirintis oleh Plato dan gurunya Socrates di Athena pada 400 tahun Sebelum Masehi. Kemajuan dan kejayaan bangsa Arab pada masa Islam diawali
dengan revolusi pendidikan di Bayt Al-Hikmah pada masa kepemimpinan Harun Al-
Rasyid, sehingga melahirkan berbagai ilmu dan sains di bidang Ilmu Kedokteran
moderen, matematika, fisika dengan para ilmuwan yang terkenal waktu itu adalah Ibnu
Rusd, Ibnu Sina, Al Kundi, Al Farabi, dan sebagainya. Pada kejayaan bangsa Eropa
diawali dengan revolusi pendidikan House of Wisdom yang melahirkan peradaban bari
dunia dengan ilmuwan Francis Bacon, Jamess Watt, Sir Isaac Newton, dan sebagainya.
menjadi wadah pejuangan menjadi bergeser ke orientasi bisnis yang menguntungkan
secara materi; d) pendidikan tepat guna, artinya pendidikan yang berorientasi langsung
pada dunia kerja, sehingga terjadi sinkronisasi antara kurikulum, bahan pengajaran
dengan tuntutan dunia kerja; e) pendidikan sains-teknologi dan agama, artinya terjadi
harmonisasi dan keseimbangan antara penguasaan ilmu yang mempelajari tentang sains-
teknologi dengan pemahaman ilmu agama; f) perangkat pendidikan, yaitu segala
sesuatu yang mendukung secara langsung dan tidak langsung pada proses belajar-
mengajar.
Secara empiris-objektif setelah masa Orde Baru dan berganti dengan Era
Globalisasi, seakan-akan terjadi letupan dan semangat demokrasi yang kurang terarah.
Kenyataan tersebut secara objektif dapat dilihat pada dua sisi yang berbeda; Pertama,
mungkin disebabkan oleh gelora semangat yeng terpendam masa Orde baru dengan
segala keterbatasan untuk berekspresi dan semangat untuk ikut serta berpartisipasi
secara langsung dalam dunia politik tidak tersalurkan, maka pada masa reformasi,
semuanya dikeluarkan atau semua yang ada di dalam hati dan fikiran dimuntahkan
dalam suasana yang berbeda, sehinga semua terasa tidak proporsional, masyarakat
kebanyakan baru mencari bentuk implementatif demokrasi, para pelopor reformasi
seolah-olah lupa bahwa masyarakat memerlukan proses edukasi atau pendidikan
demokrasi yang memerlukan waktu pemahaman, sehingga reformasi menjadi sosok
bayangan fatamorgana, seakan-akan terputus benag merah hukum sebab dab akibat,
sehingga para pelopor demokrasi sendiri tidak mendapatkan suara terbanyak dalam
Pemilu berikutnya. Inilah bukti secara empiris bahwa reformasi berjalan dengan
mencari bentuknya sendiri seperti bayi yang baru lahir dan ditinggal begitu saja oleh
orang tuanya; Kedua, secara kelembagaan dan personal reformasi telah menjaga jarak
dengan induknya, yaitu Pancasila dan UUD 1945, sehingga sangat jarang para tokoh
reformasi berbicara tentang nilai-nilai kultur Bangsa Indonesia yang tertanam secara
idiologis dalam Pancasila. Untuk itu perlu ditata kembali pemahaman dan
pengembangan Pancasila, sehingga sangat terasa sekali generasi muda bangsa ini
membutuhkan Pancasila117.
Kegagalan hasil didik saat ini yang menampilkan para tokoh terpelajar terdidik
dalam perguruan tinggi, baik yang bersifat sains-teknologi atau yang berlatar belakang
agama melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara. Secara empiris menjadi
bukti akan pentingnya pembangunan pendidikan yang berwawasan nasionalisme-
kebangsaan dengan semangat Pancasila sebagai perekat antar golongan, antar partai dan
antar suku, sehingga terbangun keutuhan ikatan kesatuan dalam bingkai NKRI apapun
profesinya dan apapun latar belakang pendidikannya, karena pada hakekatnya Pancasila
tidak dapat dipisahkan dengan bangsa Indonesia seperti halnya tidak dapat dipisahkan
antara jasad manusia dan roh untuk hidup dan kehidupan.
Globalisasi pendidikan sebagai respon dari perkembangan atas kemajuan teknologi
informasi harus dimaknai dalam batasan koridor ke-Indonesiaan, artinya dalam konteks
pemahaman kultur dan nilai-nilai serta norma-norma Bangsa Indonesia yang tetap
terjaga dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan Indonesia. Pancasila sebagai
perwujudan dari sintesa nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia harus dijadikan sebagai
acuan dan pedoman pendidikan nasional. Agar jiwa raga para peserta didik tidak
117 Koran Kompas, Minggu 2 juni 2013, dengan judul tukisan “Pancasila makin
dibutuhkan Bangs ini” (revitalisasi situs Bung Karno), yaitu : Nilai-nilai Pancasila kini
terus tergerus, baik dalam praktik tata kelola pemerintahan maupun dalam kehidupan
sosial kemasyarakatan sehari-hari, padahal Pancasila merupakan roh bangsa yang
semakin dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan persoalan bangsa ini. Selanjutnya
Wakil Presiden, Boediyono dalam peringatan hari Lahirnya Pancasila di Ende, Flores,
Nusa Tenggara Timur yang sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan peresmian situs
Bung Karno, mengatakan : yang intinya bahwa takdir Indonesia adalah hidup dalam
kebhinekaan yang telah ada sejak sebelum berdirinya negeri ini. Dengan mengutip
kalimat Bung Karno : kebhinekaan itu harus dirawat dan dikelola dengan cara keberadaban, tidak ada tindakan kekerasan, tindakan menindas dan tindakan
menyingkirkan, terutama terhadap yang lemah, sungguh bertentangan dengan yang
berkeadaban itu. Indonesia masih menghadapi ketegangan dan konflik komunal di
sejumlah daerah. Pancasila akan efektif dalam praktik sosial bangsa jika diwujudkan
dalam berbagai hukum positif yang mengatur hidup bersama. Ideologi Pancasila sangat
penting dalam politik untuk membangun Bangsa Indonesia dalam kebhinekaan dan
kesatuan yang diperjuangkan oleh Bapak Pendiri Bangsa.
terpisahkan dengan gelora semangat nasionalisme kebangsaan dan akan terhindarkan
dari godaan untuk membawa bangsa ini menuju dasar ideologi agama118.
Sudah saatnya bangsa ini merumuskan dengan baik pola pendidikan dengan
meletakkan kerangka dasar pemahaman Pancasila dan semangat cinta Tanah Air
Indonesia serta kesadaran kebhinekaan budaya dan agama. Kesadaran tersebut
dituangkan dalam bentuk bahan pengajaran yang masuk dalam kurikulum pendidikan
mulai daritingkat SD, SMP, SMU dan Perguruan Tinggi. Secara berjenjang materi
ajaran disampaikan dengan menarik, sehingga tidak membosankan mulai dari tataran
filosofi, legislasi atau perundangan dan implementasi sederhana dalam kehidupan
sehari-hari. Rapuhnya pemahaman tentang Pancasila dan lemahnya semangat juang
untuk cinta Tanah Air Indonesia akan berdampak pada lemahnya rasa memiliki sebagai
bagian dari masyarakat Indonesia, sehingga kepentingan pribadi dan kepentingan
kelompok menjadi dominan jauh diatas kepentingan nasional. Hal inilah yang menjadi
sebab salah satunya korupsi yang dilakukan oleh praktisi partai politik, seakan terjadi
perlombaan menguras kekayaan bangsa secara nasional menjadi kekayaan pribadi dan
kelompok. Untuk itu pendidikan nasional harus dapat mendistribusikan secara benar
pemahaman Pancasila kedalam semua aspek kehidupan. Pancasila bukan hanya sebagai
ideologi politik dan sosial kemasyarakatan, tetapi Pancasila juga sebagai ideologi
118 Koran Republika, tanggal 1 Juni 2013, hari Sabtu, dengan judul tulisan
“Pancasila dan Demokrasi Kita”, yang intinya mengatakan : sejak dirumuskan oleh
Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI atau Badan Persiapan
Usaha Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia waktu itu, Pancasila mampu menjadi alat
perekat sekaligus sebagai wahana penghubung dan dapat menyatukan beraneka ragam
suku, aliran, agama, adat istiadat di Indonesia. Godaan untuk mendirikan agama dalam
konteks Indonesia tidak sesuai dengan morabilitas dan multikulturalitas Indonesia. Pada
tahun 1970-an Orde baru berhasil untuk mengangkat isu asas tunggal Pancasila yang
dapat diterima oleh semua golongan, suku dan berbagai kelompok agama. Akan tetapi pasca reformasi, godaan untuk mengangkat tema perdebatan untuk menegakkan negara
agama, sehingga seakan-akan Bangsa Indonesia jalan di tempat dalam aspek politik
tentang ideologi negara. Untuk itu segenap komponen bangsa mulai saat ini bertekad
bulat bahwa tidak akan tergoda lagi untuk mengangkat isu tentang kembalinya “Piagam
Jakarta”, sehingga energi bangsa dapat dimanfaatkan pada aspek yang lain guna mengisi
kegiatan yang positif untuk pembangunan nasional yang dapay mensejahterahkan
masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
ekonomi Bangsa Indonesia yang kedepan diharapkan akan mampu menjawab tantangan
zaman pada era globalisasi119.
Revolusi pendidikan, artinya harus dibuka opini dan isu dalam masyarakat secara
besar-besaran untuk melakukan soaialisai akan pentingnya pendidikan masyarakata
yang berkelanjutan, terarah dan adanya sinkronisasi dengan dunia kerja, orientasi
pendidikan lebih fokus pada aspek efektif, yaitu arah pendidikan yang lebih
menitikberatkan pada pembentukkan karakter dan pembentukkan keterampilan atau
skill. Strategi pendidikan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut ;
a( Faktor perkembangan dan strategi ekonomi global yang berkaitan dengan tenaga
kerja yang harus disiapkan oleh dunia pendidikan sehingga semua hasil didik dapat
terserap secara keseluruhan pada kegiatan ekonomi; b) Kondisi geografi Indonesia
sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan tanah yang subur dan
dengan dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan, sehingga dapat dilihat melalui
pendekatan historis empiris bahwa sektor kelautan dan pertanian akan menyerap tenaga
kerja yang paling banyak, untuk itu prioritas dan perhatian masyarakat dan pemerintah
mulai dari anggaran, peraturan perundangan sampai dengan prioritas industri dan
pendidikan tertuju pada dua sektor tersebut, yaitu kelautan dan pertanian tanaman
pangan; c) Harus melihat kecenderungan masyarakat atas pilihan untuk memasuki dunia
kerja, karena kecenderungan tersebut akan mendatangkan niat dan motivasi belajar
119 Koran Republika, tanggal 3 Juni 2013, dengan judul tukisan “Kemanakah
Ekonomi Pancasila?, yang ditulis oleh Iman Sugerna, inti tulisan tersebut adalah ;
Pertama, Pancasila merupakan dasar dan sumber dari ideology Ekonomi Pancasila yang
keberadaannya sebagai autitesis dari ideology besar ekonomi yang sudah berjalan saat
ini, yaitu Kapitalisme dan Komunisme; Kedua, Ideologi Komunisme sudah hamper
punah dan ideologi Kapitalisme sedang terkoyak dan kehilangan arah dalam
menghadapi krisis keuangan di Amerika dan Eropa; Ketiga, diperlukan pijakan yang
jelas untuk menyusun konsep pemikiran Ekonomi Pancasila; Keempat, gagasan Ekonomi Pancasila yang dirintis oleh Profesor Mubyanto dari Universitas Gajah mada
harus ditindaklanjuti oleh akademisi generasi sekarang; Kelima, adanya kesadaran akan
dangkalnya tujuan akhir Kapitalisme dan Komunisme yang menempatkan kesejahteraan
materialisme sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, sehingga tujuan tersebut menjadi
kering dan dangkal, karena posisi manusia tidak banyak berbeda dengan makhluk lain,
hewan yang hanya mencari kebutuhan hidup di dunia tidak disertai dengan keyakinan di
akhirat kelak.
peserta didik; d)Secara bertahap pemerintah harus berani membebaskan biaya
pendidikan di tingkat perguruan tingga atau Diploma dengan prioritas pendidikan yang
mendukung pengembangan sektor kelautan, pertanian tanaman pangan, transportasi
yaitu pendidikan pilot dan pelayanan kedokteran dan perawat, serta pendidikan yang
berorientasi pada teknologi terapan. Strategi prioritas pendidikan tersebut sekaligus
untuk memenuhi pasar tenaga kerja internasional.
Revolusi pendidikan dengan memberikan beasiswa pada sektor prioritas, yaitu
perawat, bidan dan dokter, pilot, kapten kapal, maintenance peralatan rumah tangga dan
montir kendaraan bermotor akan menjadi fokus utama atau sebagai tujuh sektor andalan
untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja internasional. Sehingga strategi global
pendidikan fokus pada tujuh bidang tersebut. Dengan demikian pemerintah akan dapat
menyerap pengiriman TKW untuk pembantu rumah tangga yang merendahkan martabat
dan harga diri bangsa secara internasional. Arus masuknya cadangan devisa negara
melalui TKI yang disebut dengan istilah sebagai “pahlawan devisa” dapat melalui tujuh
sektor tersebut. Pasar tenaga kerja global akan dibanjiri oleh tenaga-tenaga terampil
yang berkualitas tinggi dari Indonesia yang tersebar keseluruh dunia.
Tujuh sektor pendidikan prioritas yaitu; perawat, bidan, dokter, pilot, kapten kapal,
maintenance peralatang rumah tangga dan montir kendaraan bermotor akan menjadi
prioritas dan revolusi pendidikan yang secara tersendiri ditangani oleh yim khusus dan
mendapat prioritas anggaran, baik di pusat dan daerah. Strategi untuk merebut pasar
tenaga kerja global tersebut melalui pendidikan yang secara penuh dan bertahap
dibiayai oleh negara. Pemerintah daerah juga harus bergerak untuk mengambil salah
satu dari tujuh sektor revolusi pendidikan tersebut menjadi abdalan daerahnya masing-
masing dan khusus para siswa atau peserta didik diberikan beasiswa pendidikan di luar
negeri. Tujuh sektor prioritas pendidikan tersebut secara bertahap akan dapat menguasai
opini global bahwa tenaga kerja Indonesia pada tujuh sektor tersebut dapat mengungguli
tingkat profesionalitas dari tenaga kerja negara manapun.
Pendidikan sebagai komoditi ekonomi yang menguntungkan adalah orientasi para
pemain investasi pendidikan yang menanamkan modalnya di Indonesia sebagai dampak
dari globalisasi pendidikan. Peluang bisnis pendidikan global ini muncul dari adanya
kecenderungan masyarakat Indonesia yang tingkat ekonominya menengah keatas untuk
menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi ternama di luar negeri, terutama di
Amerika dan Eropa. Ada tiga alasan munculnya kecenderungan tersebut; Pertama, para
orang tua menengah keatas berpendapat berharap putra dan putrinya untuk mendapatkan
pendidikan yang berkualitas tinggi di luar negeri dan sekaligus membuka wawasan
internasional bagi generasi penerus, akan tetapi dibalik artian tersebut adalah tingkat
kepercayaan masyarakat ekonomi menengah keatas terhadap kualitas pendidikan
menurun, sehingga lebih percaya terhadap kualitas pendidikan di luar negeri; Kedua,
terbatasnya jumlah peserta didik pada perguruan tinggi negeri fakultas tertentu; Ketiga,
faktor gengsi atau harga diri keluarga apabila anak-anaknya dapat menimba ilmu di luar
negeri.
Ketiga alasan tersebut yang mendorong para orang tua dengan tingkat pendapatan
menengah keatas oleh para pelaku ekonomi global ditangkap sebagai peluang bisnis
yang menggiurkan, karena akan mendatangkan keuntungan yang besar dan dengan
resiko yang relatif kecil, akan tetapi bila dilihat secara mendalam bahwa memposisikan
pendidikan sebagai bagian komoditi ekonomi global adalah proses polusi atau
pencemaran atsmosfer pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat melalui pendidikan menjadi orientasi untung dan rugi. Pergeseran niat inilah
yang menjadi fokus utama dalam penghayatan secara implementatif ekonomi Pancasila,
yaitu menempatkan tanggung jawab moral diatas kepentingan ekonomi semata.
Pendidikan tepat guna, yaitu arah pendidikan nasional disesuaikan dengan
kebutuhan dunia kerja. Hal ini didasarkan pada hukum sebab dan akibat, sehingga
semua hasil didik akan dapat mengisi keperluan atau kekosongan dunia kerja, dengan
demikian sistem pendidikan harus diatur secara berjenjang dan disesuaikan dengan
kebutuhan daerah, kebutuhan tenaga kerja secara nasional dan global. Hubungan timbal
balik antara dunia kerja dan dunia pendidikan akan berjalan dengan baik apabila terjadi
tingkat harmonisasi antara pihak yang bergerak di sektor perdagangan dan industri
seirama dengan pihak yang bergerak dibidang pendidikan, yang dalam hal ini
pemerintah, yaitu Menteri Pendidikan dan semua perangkatnya secara aktif bekerjasama
dengan kementerian lainnya, terutama Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian,
Menteri Perdagangan dan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan semua pihak yang
terlibat langsung dan tidak langsung dalam penggunaan tenaga kerja sebagai hasil didik,
kemudian dituangkan dalam suatu kebijakan secara nasional, akan tetapi secara
desentralisasi dapat dilakukan dengan baik di daerah.
Kesadaran akan pentingnya sistem pendidikan yang mengakomodasikan
kepentingan lokal, nasional dan global telah terwujud dengan hadirnya Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989,
didalam Undang-Undang tersebut secara sadar melibatkan masyarakat secara langsung
dalam menata arah pendidikan nasional. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan yang mengatakan bahwa;
masyarakat berhak berperan aktif dalam sistem pendidikan. Dengan demikian sistem
pendidikan saat ini bersifat terbuka untuk membuka peluang sebesar-besarnya bagi
masyarakat, artinya sistem pendidikan saat ini bukan monopoli aparat dan perangkat
Menteri Pendidikan semata.
Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan,
secara tidal langsung tersirat pengertian bahwa sistem pendidikan nasional saat ini harus
mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi semua warga negara,
peningkatan mata pendidikan dan kualitas hasil didik, serta relevansi dan efisien seistem
pendidikan dan manajemen pendidikan untuk menghadapi tuntutan perubahan
kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga sangat mutlak dilakukan secara
terencana, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan semua kemampuan
bangsa120.
Untuk menuju pendidikan yang tepat guna, maka setiap kabupaten, propinsi dan
tingkat nasional harus mempunyai database tentang kebutuhan riil tenaga kerja pada
120 Soegeng Sarjadi Sukardi Rinakit dalam bukunya “Memahami Indonesia”,
Jakarta, 2006, Hal. 7-8, yang intinya mengatakan bahwa masalah pokok Bangsa
Indonesia adalah masalah kemiskinan, ketenaga kerjaan, pendidikan dan kesehatan.
Khusus masalah pendidikan sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-
langkah optimalisasi peran Pesantren, taman belajar dan bermain untuk anak-anak guna
mengakomodasi kepentingan rakyat yang tidak mampu untuk biaya sekolah, hal ini
sebagai jawaban atas maraknya komersialisasi pendidikan.
setiap sektor dan jumlah pertumbuhan angkatan kerja yang siap pakai, artinya dengan
tingkat keterampilan tertentu yang dipersyaratkan serta jumlah tenaga kerja yang tidak
terampil atau tenaga kerja yang tidak terdidik. Kemudian database tersebut digunakan
sebagai acuan dan pedoman untuk menentukan strategi pembangunan nasional bidang
pendidikan, dengan demikian akan terjadi sinkronisasi antara dunia kerja dan dunia
pendidikan.
Pendidikan sains-teknologi dan Agama secara proporsional, artinya keseimbangan
antara pendidikan yang berlatar belakang teknologi sehingga output bagi hasil didik
adalah kecerdasan intelektual dan pendidikan morak keagamaan, sehingga output bagi
hasil didik adalah kejujuran dan kecerdasan emosional yang terbentuk dalam
pembangunan karakter atau caracter building.
Gambar 4
Maraknya korupsi saat ini bukan dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdidik,
tetapi dilakukan oleh orang-orang terpelajar sebagai akibat lemahnya sistem pengajaran
yang hanya memprioritaskan intelektual semata, terkadang pendidikan Agama pun
hanya sebatas pengetahuan Agama saja, tidak menyentuh pada pembentukkan karakter
dan pembentukkan pola pikir serta pola tindak, sehingga korupsi tetap jalan meskipun
mereka mengetahui bahwa korupsi itu merugikan negara dan bertentangan dengan
norma Agama. Sikap seperti ini merupakan dampak tidak langsung dari globalisasi
pendidikan yang berkolerasi dengan globalisasi cara berfikir yang negatif. Untuk itu
kurikulum pendidikan dan semua guru, dosen dan pendidik lainnya termasuk para
Ustadz dan tokoh masyarakat serta para peserta didik, yaitu para murid, mahasiswa dan
para santri serta semua stakeholder yang berkaitan dengan pendidikan secara bersama-
sama berupaya dengan penuh kesadaran untuk membangun nmasyarakat Indonesia
seutuhnya, yaitu sejahtera lahir dan bathin. Pembangunan manusia seutuhnya melalui
Orientasi pendidikan masyarakat
Indonesia
Sains-Teknologi
Moral Keagamaan
Kecerdasan
Intelektual
Kejujuran
dan Ketaqwaan
Orientasi pendidikan masyarakat
Indonesia
O
u t P u
t
jalur pendidikan formal dan non formal akan menghasilkan generasi bangsa yang
unggul di tengah pergaulan internasional121.
Dari sudut pandang pendidikan masyarakat, globalisasi harus dimaknai sebagai
kenyataan yang harus diterima tetapi dengan sikap kehati-hatian, karena jangan sampai
isu globalisasi hanya dipakai sebagai alat oleh negara maju untuk menguasai sumber
daya alam negara yang sedang berkembang, demikian juga jumlah penduduk Indonesia
yang besar nomor empat di dunia setelah Cina, Amerika dan India hanya sebagai target
pasar dari semua produk dari negara maju, sehingga Indonesia dikemudian hari menjadi
pusat proyek dan percobaan teknologi negara maju. Kenyataan pahit ini akan terjadi bila
proses pendidikan masyarakat Indonesia gagal membentuk masyarakat yang unggul
dalam sains dan teknologi serta santun dalam bersikap dan berperilaku serta terpelihara
dari kecurangan, korupsi dan penistaan bangsa sendiri.
Hal yang paling penting sebagai seorang guru atau dosen adalah membangun
sikap, perilaku dan pola pikir untuk mengerti alasan pentingnya belajar. Dasar motivasi
yang berfungsi sebagai tenaga pendorong semangat belajar antar siswa sangat berbeda
karena dilatar belakangi oleh kondisi keluarganya masing-masing dan kehidupan siswa
sehari-hari, misalnya anak seorang petani, anak seorang pedagang, anak seorang
penjahit, anak seorang guru, dan lain-lain mempunyai alasan berbeda untuk belajar.
Terkadang perilaku di sekolah atau di kampus juga berbeda, heteroginitas sikap dan
121 Darsono Prawironegara dalam bukunya, “Ekonomi Politik Globalisasi” yang
dalam satu tulisan Muji Sutkisno (Penerbit : Nusantara Consulting, Jakarta, 2010) Hal.
17 mengatakan yang intinya adalah : dewasa ini telah terjadi krisis moral sebagai
dampak dari globalisasi, moral religius secara bertahap tetapi pasti terkikis dan tergerus
oleh gelombang capital global. Ada istilah “Homo Homini Lupus dan Homo
Economicus”, artinya secara umum manusia akan menjadi Srigala bagi manusia yang
lain dan manusia hanya berfikir untung dan rugi, artinya terjadi pergeseran nilai dan moral Agama menjadi moral dunia semata. Globalisasi telah membawa manusia dari
hidup berdampingan, saling membantu, gotong royong dalam kedamaian menjadi hidup
dalam persaingan, saling memangsa satu sama lain karena berebut harta. Dan
globalisasi telah merubah kemuliaan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang dipercaya
sebagai khalifah atau wakil Tuhan untuk menjaga dan memelihara alam seisinya
menjadi manusia yang rakus dan serakah yang tidak jarang mengeksploitasi sesama
manusia, merusak alam dan mencemari lingkungan dengan segala macam polusi.
perilaku tersebut merupakan tantangan bagi penduduk untuk mengantar kondisi awal
yang berbeda menjadi hasil kompetensi yang sama atau dengan input yang berbeda-
beda, tetapi output harus sama atau tidak jauh berbeda, sehingga pengaruh proses sangat
dominan. Adapun proses yang paling dominan adalah latar belakang guru atau dosen
untuk mengajar dan mendidik serta latar belakang motivasi siswa untuk belajar, akan
tetapi bila antara guru dan siswa sudah seiring satu niat dan motivasi yang sama dalam
proses belajar, maka dengan sendirinya standar kompetensi sesuai jenjang pendidikan
akan terlampaui. Ibarat makan, tidak usah kepingin kenyang, tetapi bila makan terus
maka perut pasti akan kenyang, dan tidak usah kepingin pintar, tapi kalau belajar terus
maka pintar itu akan datang dengan sendirinya, dan tidak usah kepingin standar
kopetensi itu tercapai, kalau terjadi sinkronisasi niat dan motivasi yang sama antara
guru dan siswa dengan baik maka standar kopetensi itu akan tercapai dengan sendirinya.
Pemikiran ini disandarkan pada satu keyakinan norma Agama, bahwa manusia hanya
letaknya berusaha dan kerja keras, sedangkan hasil akhir Tuhan yang menentukan, akan
tetapi ketentuan Tuhan tidak akan jauh dari usaha manusia, karena inilah hukum sebab-
akibat.
Sistem pendidikan yang sentralistis tertuang pada Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1989 yang digantikan oleh sistem pendidikan desentralistis Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003. Signifikansi perbedaannya adalah pada proses pengambilan
keputusan. Artinya pada sistem pendidikan yang sentralistis semua keputusan
pengelolaan kualitas dan standar kompetensi pendidikan sampai pata tataran teknis
diatur oleh Pusat. Pendek kata, sistem manajemen pengelolaan pendidikan dari hulu ke
hilir ditentukan oleh Pusat. Adapun sistem pendidikan desentralistis, proses manajemen
pendidikan melibatkan unsur Daerah bahkan masyarakat dilibatkan secara langsung
dalam sistem tersebut. Secara umum, yang menentukan hasil didik dan kualitas
pendidikan adalah proses interaksi antara guru dan murid. Adapun unsur-unsur yang
lain adalah unsur pendukung. Tidak jarang pendidikan dengan fasilitas apa adanya
tetapi dengan semangat mengajar guru yang dibarengi oleh motivasi belajar siswa yang
baik akan menghasilkan hasil didik yang baik, demikian juga tidak jarang pendidikan
dengan fasilitas memadai semua sarana dan prasarana terdukung dan perangkat
pendidikan yang tercukupi tetapi menghasilkan hasil didik yang tidak baik, misalnya
para koruptor tingkat kakap atau koruptor besar adalah mayoritas hasil dari proses
pendidikan dengan fasilitas yang memadai. Oleh sebab itu, faktor mental manusianya
yang menjadi dominan dalam menentukan hasil didik. Terkadang para akademisi dan
politisi terjebak menilai kualitas pendidikan dari yang lahir dan nyata tetapi unsur
mental dan kepribadian luput dari penilaian. Oleh sebab itu penting untuk ditata kembali
menentukan parameter guna mengukur hasil didik dengan dua sudut pandang, yaitu
aspek lahir dan aspek bathin, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional.
Semua bangsa di dunia menyadari bahwa sektor pendidikan adalah hal yang sangat
penting dalam pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia tiap-tiap negara. Karena
tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia yang bagus, niscaya semua aspek
pembangunan akan menemui kegagalan. Untuk itu, khususnya Bangsa Indonesia harus
pandai merumuskan tantangan yang dihadapi bidang pendidikan di era globalisasi,
karena kegagalan merumuskan tantangan yang dihadapi maka akan menimbulkan
kegagalan dalam menentukan arah dan model pendidikan yang dilaksanakan saat ini
dan yang akan datang, sehingga berdampak luas pada generasi yang akan datang.
Analogi yang digunakan adalah seperti pasukan yang sedang berperang, harus
mengetahui jenis senjata lawan, jumlah pasukannya dan ketahanan mental tempur
lawan, sehingga dengan data awal tersebut, Sang Panglima Perang akan dapat
menentukan jenis senjata, jumlah personel dan karakter satuan dan karakter masing-
masing personel serat pengalaman tempur dalam pertimbangan untuk berhadapan
dengan lawan tersebut. Dengan demikian harus dengan cermat untuk merumuskan
tantangan pendidikan di era globalisasi saat ini. Adapun rumusan tantangan tersebut ada
empat, yaitu; Pertama, proses alkulturansi budaya atau pembauran budaya secara
internasional yang berdampak pada pencemaran budaya lokal; Kedua, kompetisi riset
dan teknologi; Ketiga, pasar tenaga kerja internasional yang kompetitif; Keempat, SDM
pengelolaan potensi ekonomi nasional, sehingga dengan perumusan tersebut dapat
dicarikan solusi kreasi pendidikan guna menghadapi era globalisasi pendidikan.
Harapan kedepan Bangsa Indonesia akan tampil sebagai pemenang dalam kompetisi
pendidikan yang akan mengangkat harkat dan martabat bangsa di dunia internasional.
Setelah berhasil merumuskan dengan baik tantangan pendidikan di era Globalisasi
saat ini, maka harus pula dirumuskan langkah-langkah untuk mengantisipasinya.
Adapun rumusan tersebut adalah; Pertama, arah pendidikan nasional harus berorientasi
pada ketahanan budaya lokal dan budaya nasional dengan skala prioritas pada
pemahaman jiwa patriotisme-nasionalisme kebangsaan; Kedua, prioritas anggaran
pendidikan pada pembangunan kesadaran dan keterampilan bidang riset dan teknologi
serta pengembangannya; Ketiga, pembangunan pendidikan nasional berorientasi pada
pasar tenaga kerja internasional; Keempat, arah pendidikan nasional adalah pendidikan
yang tepat guna sesuai dengan tuntutan masyarakat.
Secara umum dapat difahami bahwa ketahanan dan kewaspadaan sektor
pendidikan nasional guna mengadapi kompetisi pendidikan global harus diciptakan
bangunan untuk prioritas pendidikan pada tiga pokok materi, yaitu nasionalisme
kebangsaan, spiritual keagamaan dan kecerdasan sains-teknologi.
Gambar 5
Ketahanan dan Kewaspadaan Sektor Pendidikan
Dengan demikian akan terbangun semua potensi bangsa menuju kualitas manusia
Indonesia yang tangguh lahir dan bathin guna menyongsong era globalisasi pendidikan
saat ini dan tantangan masa depan122.
122 UNESCO (United Nation Educational Scientific and Cultural Organization)
merumuskan tentang empat pilar pendidikan; a) Learning to know; b) Learning to do; c)
Learning to be; d) Learning to live together, dengan demikian guna menjawab
kebutuhan tersebut diatas, maka dibutuhkan orientasi pendidikan di Indonesia yang
meliputi; a) Kekuatan kelembagaan yang terintegratif; b) Sistem pendidikan yang
Nasionalisme-
Kebangsaan
Spiritual
Keagamaan
Sains-
Teknologi
Dengan demikian, dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam
konsep ekonomi Pancasila sangat disadari bahwa pembangunan suatu bangsa harus
dimulai dari tata kelola dengan baik sistem pendidikan nasional sehingga menghasilkan
generasi yang unggul lahir dan bathin, berkualitas dalam sains-teknologi serta mampu
mengimplementasikan dengan baik nilai spiritual keagamaan dalam bingkai kesadaran
kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945. Kualitas SDM masyarakat Indonesia secara menyeluruh adalah modal dasar
bangsa untuk menghadapi era globalisasi yang dari sisi positif menjanjikan
kemakmuran masyarakat dunia, tetapi dari sisi negatif adalah bentuk baru penjajahan
atau kolonialisme negara maju terhadap negara yang sedang berkembang dan sekaligus
sebagai alat legalisasi penyerapan kekayaan alam negara sedang berkembang oleh
negara maju yang didukung dengan berbagai teknologi modern serta kemampuan
permodalan yang besar. Hasil laut, tambang, kekayaan hutan tropis dan berbagai
kekayaan alam lainnya akan dikuras habis oleh negara maju dengan kendaraan pasar
bebas.
berwawasan pada tantangan kedepan serta sesuai dengan tuntutan masyarakat pada
tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; c) Pendidikan yang berwawasan
nasionalitas kebangsaan dengan dilandasi pada pemahaman secara luas mental
keagamaan; d) Penghayatan pada jiwa toleransi dan pluralisme dan kebhinekaan.
BAB III
TATA KELOLA KEUANGAN SYARIAH
Secara kelembagaan DSN atau Dewan Syariah Nasional, secara teknis bertugas
untuk melakukan sosialisasi tentang tata kelola keuangan dalam transaksi ekonomi yang
berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga masyarakat dan para pelaku ekonomi
terhindar dari kegamangan antara halal dan haram. Proses sosialisasi dapat dilakukan
dengan 2 cara, yaitu sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung
dapat dilakukan dengan tatap muka, seminar, diskusi di kantor perbankan atau di
kampus atau dilakukan di masjid, musholla, surau atau madrasah dan lain sebagainya.
Adapun sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media cetak, media
elektronik dan lain sebagainya. Yang penting pada prinsipnya informasi tentang tata
kelola keuangan secara syariah sampai pada masyarakat pada umumnya dan sampai
para pelaku ekonomi pada khususnya123.
A. UMUM.
Globalisasi yang ditandai oleh salah satunya adalah pesatnya perkembangan
teknologi informasi, sehingga berdampak pada percepatan komunikasi antar masyarakat
dunia terutama pada aspek transaksi ekonomi. Objek transaksi yang meliputi bidang
keuangan, bidang jasa transportasi, bidang manufaktur dan sektor hulu-hilir dan bidang-
bidang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, mulai dari kebutuhan
primer, kebutuhan barang-barang sekunder dan barang-barang tertier serta barang-
barang subsitusi. Untuk itu diperlukan regulasi dan prinsip-prinsip transaksi agar semua
pihak atau para pihak terlayani dengan baik. Untuk menjaga keseimbangan transaksi
agar tidak ada yang dirugikan adalah alasan kuat adanya tata kelola ekonomi pada
123 Tata kelola keuangan syariah yang secara langsung diimplementasikan pada
lembaga keuangan syariah yang utamanya pada perbankan syariah merupakan hasil
kajian komprehensif, sehingga dapat sejajar dengan praktik ekonomi konvensional.
Dengan demikian hasil kajian para pelopor pemikiran ekonomi Islam dapat dinikmati
oleh masyarakat luas. Mervn K. Lewis dan Latifah M. Algaoud, Perbankan Syariah-
Prinsip, Praktik dan Prospek, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), 27.
umumnya dan tata kelola keuangan pada khususnya secara syariah. Artinya semua
komunikasi bisnis dilakukan dan dijalankan dengan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist,
sehingga terbebas dari praktik riba, gharar dan maisyir.
Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat lepas dari kegiatan ekonomi atau
transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejarah telah mencatat bahwa
pada periode awal digunakan model transaksi barter atau pertukaran barang kemudian
digunakan transaksi ekonomi dengan mata uang emas dan perak yang kemudian
menggunakan mata uang kertas dan selanjutnya menggunakan kartu elektronik. Akan
tetapi dalam bentuk apapun model transaksinya harus terhindar dari unsur riba.124
Secara bahasa, Riba berarti “ziyadah” atau tumbuh dan membesar dan didalam
kajian ilmu Fiqih, riba dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Riba Nasiah dan Riba Fadhl.
Pengertian keduanya adalah sebagai berikut: Riba Nasiah adalah bentuk transaksi
pinjam-meminjam dimana pihak peminjam atau “mudlorib” harus mengembalikan uang
kepada yang mempunyai uang atau “Shahibul Maal” dalam tempo waktu tertentu
dengan jumlah pengembalian pokok plus bunga yang telah ditentukan sebelumnya.
Adapun Riba Fadhl adalah pertukaran barang yang sejenis tetapi berbeda jumlah atau
beratnya atau beda ukurannya.
Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 278:
بو وذروا ما بقي من ٱلر أيها ٱلذين ءامنوا ٱتقوا ٱلل ؤمنين ن كنتما إ ي ٢٧٨م
Artinya : 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
Pengertian Ayat tersebut di atas adalah agar ransaksi ekonomi yang sudah terlanjur
berjalan saat itu untuk meninggalkan sisa riba. Artinya riba merupakan budaya atau
kebiasaan yang sudah melekat pada kehidupan masyarakat jahiliyah Arab pada waktu
itu. Sehingga untuk menghindar atau menjauhi praktik riba memerlukan proses waktu
124 Mata uang dengan bahan dasar perak adalah Dirham yang diterbitkan oleh
Kerajaan Persia. Sedangkan mata uang dengan bahan dasar emas adalah Dinar yang
diterbitkan oleh Kekaisaran Romawi. Di dalam konsep ekonomi Islam, mata uang tidak
boleh diperjual-belikan. Fungsi uang hanya sebagai alat pembayaran mendatang.
Ahmad Hasan, Mata Uang Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 30.
yang sangat panjang bahkan sampai dengan saat ini sisa-sisa riba atau praktik riba
masih berjalan, yaitu dengan bukti adanya renternir di pasar-pasar tradisional.125
Secara empiris dasar mendasar dilarangnya riba karena ada pihak yang
diuntungkan, yaitu pemilik modal atau Shahibul Maal dan pihak yang dirugikan adalah
peminjam atau mudlorib. Padahal Islam menghendaki tidak ada pihak yang dirugikan
dan tidak ada pihak yang merugikan. Kaidah ini tercantum dalam Hadist Nabi yaitu:
“La dharara wala dhirar”, artinya tidak rugi dan tidak merugikan orang lain.
Untuk memudahkan pemahaman dapat juga dikatakan bahwa riba dalam
pengertian umum bertolak belakang dengan sedekah. Artinya jika seseorang melakukan
kegiatan sedekah maka bentuk pemberian harta pada orang lain secara ikhlas tanpa
mengharapkan apapun pengembalian dari besaran uang yang disedekahkan. Adapun
riba adalah jenis pemberian pinjaman yang mengharapkan pengembalian yang lebih
besar dari pokok pinjaman terebut dan lebih jauh dari itu. Sifat sedekah adalah amal
ibadah untuk kehidupan akhirat, sedangkan riba hanya untuk keuntungan dunia secara
ribadi. Dan lebih dalam lagi kajian pemikiran pada objek transaksi pinjaman tercantum
di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 280:
٢٨٠مون عل ت كنتم إنوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم
Artinya : 280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang)
itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
Apabila dikaji secara mendalam maka pengertian Ayat tersebut di atas menggeser
niat transaksi ekonomi yang awalnya bertujuan mencari profit atau keuntungan semata
125 Konsep ekonomi Islam mendatang melarang adanya praktik ekonomi atas dasar
penipuan, eksploitasi kedloliman, merugikan orang lain, riba, gharar, maisyir dan bisnis
pada objek yang diharamkan. Dengan demikian orientasi bisnis dalam Islam adalah
ketaatan pada akidah agama. Yusuf Al-Qaradhawi, Halal Haram Dalam Islam, (Jakarta
: Akbar Media Eka Sarana, 2004), 318.
menjadi niat ibadah karena bentuk pinjaman menjadi menyedekahkan. Artinya lebih
jauh dan lebih dalam.126
Pemahaman terhadap setiap transaksi dalam Islam selalu menghadirkan “Tuhan”.
Artinya Tuhan hadir dan menyaksikan disaat manusia para pelaku ekonomi melakukan
kegiatan transaksi, baik secara tunai atau tidak tunai. Demikian juga pada Ayat tersebut
terdapat arti tersirat bahwa hakekat pada transaksi ekonomi adalah dalam rangka tolong-
menolong. Demikian juga dijelaskan di dalam Al-Qur’an Surat Al-Maa’idah (5) Ayat 2:
ول ٱلشهر ٱل ئر ٱلل أيها ٱلذين ءامنوا ل تحلوا شع ين ٱلب لهدي ول ٱل ٱم ول حراي ول ءام ئد
يت ٱلحرام يبتغون فضل قل
ا وإذا حللتم فٱصطادوا ول يجرمنكم ش ن ب هم ورضو ن ر ان قوم أن صدوكم عن ٱلمسجد ٱلحرام أن تعت ن م دوا
ثم وٱلع وتعاونوا على ن ٱلبر وٱلتقوى ول تعاونوا على ٱل إ وٱت دو شديد ٱلعقاب قوا ٱلل ٢ن ٱلل
Artinya : 2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu)
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula)
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia
dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka
bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena
mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya
(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
Ada 4 pokok pembahasan pada Ayat tersebut di atas, yaitu : 1) Hubungan manusia
dengan makhluk dan alam lingkungan; 2) Ibadah Haji; 3) Berbuat adil; 4) Tolong-
menolong.127
126 Mencari keuntungan di akhirat dengan cara bersedekah pernah dicontohkan oleh
sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar yang pada saat Perang Tabuk terjadi pada bulan
September tahun 630 M dengan menshodaqohkan seluruh hartanya senilai 40.000
Dirham. Muhammad Ridha, Sirah Nabawiyyah, Penerjemah: Anshori Umar, (Jakarta :
Irsyad Baitus Salam, 2010), 769. 127 Sikap tolong-menolong disampaikan oleh Rasulullah pada Hadits ke-182 bahwa:
barangsiapa yang menyediakan perbekalan perang di jalan Allah maka pahalanya sama
Dampak dari riba yang dikonsumsi oleh para pelaku ekonomi digambarkan oleh
Al-Qur’an seperti orang yang kemasukan syaitan atau dalam ungkapan yang lazim
adalah kesurupan.
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 275:
بوا ل يقومون إل كما يقوم ٱلذي يتخب لشيط ٱطه ٱلذين يأكلون ٱلر لك بأنهم قالوا إن ن من ٱلمس بوا ذ ما ٱلبيع مثل ٱلر
ب وأحل ٱلل ن ر فمن جاءهۥ موعظة م بوا م ٱلر ۥ ما سل ٱنتهى ف هۦ ٱلبيع وحر وم فله ب ف وأمرهۥ إلى ٱلل ئك أصح
ن عاد فأول
لدون ٢٧٥ٱلنار هم فيها خ
Artinya : 275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.
Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.
Dari pengertian Ayat tersebut di atas ada 3 makna besar bait tersurat dan tersirat,
yaitu :
1. Dampak dari orang mengkonsumsi harta hasil transaksi ekonomi riba.
2. Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
3. Pemakan harta riba kelak akan menjadi penghuni neraka selamanya.
Dengan demikian, dapat dikataka bahwa tata kelola keuangan syariah menawarkan
konsep transaksi ekonomi berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist dengan berdasarkan
konsep umum kehidupan yang memberikan kebaikan pada semua pihak, yaitu
dengan ikut berperang. Imam An-Nawawi, Riyadus Shalihin, (Jakarta : Pustaka Al-
Kautsar, 2015), 140.
pemerintah, masyarakat dan para pelaku ekonomi, yaitu konsep hidup “rahmatan lil
alamin”.128
B. DIMENSI KELEMBAGAAN.
Industri perbankan syariah, baik pada skala Nasional dan Internasional
berkembang pesat jika ditinjau dari perkembangan aset dan jumlah nasabah.
Perkembangan tersebut diikuti juga oleh perkembangan lembaga pembiayaan non bank,
yaitu Baitul Mal wa Tamil atau BMT dan Perkoperasian Syariah. Kenyataan ini
mencerminkan tiga variabel penting, yaitu :
1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk mengimplementasikan ajaran
agama Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist dalam kehidupan sehari-hari.
Artinya menghadirkan Tuhan ke dalam transaksi ekonomi sehingga orientasi dasar
bisnis bergeser yang semula hanya mengedepankan profit bergeser menjadi non
profit atau non keuntungan untuk kebahagiaan hidup di dunia menjadi
kebahagiaan hidup di akhirat. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-
Qur’an Surat Al-Qashash (28) Ayat 77:
ٱلدار ٱلخرة ول تنس نصيبك م إليك ول وأحسن كم دنيا ن ٱلوٱبتغ فيما ءاتىك ٱلل أحسن ٱلل تبغ ٱلفساد في ا
ل يحب ٧٧ٱلمفسدين ٱلرض إن ٱلل
Artinya : 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah
telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka)
bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
kerusakan.129
128 Hadirnya lembaga keuangan syariah dapat dikatakan sebagai tempat hijrah atau
berpindah dari ekonomi konvensional menuju ekonomi Islam. Dengan demikian akan
timbul semangat baru untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berdasarkan Al-Qur’an
dan Hadist. Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir Juz
5, (Bandung : Sinar baru Algensindo, 2001), 428. 129 Keseimbangan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat akan
terwujud jika seseorang mentaati semua ketentuan Allah dan RasulNya, demikian juga
2. Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi dengan terbitnya seperangkat
aturan yang berkaitan dengan transaksi ekonomi syariah yang antara lain Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal
10 Ayat 2 yang mengatakan bahwa “cara-cara pengendalian moneter dapat
dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah”. Demikian juga pada Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal
1 Ayat 5 yang mengatakan bahwa “cakupan bank secara kelembagaan meliputi
unsur konvensional dan syariah”. Dengan demikian secara langsung pemerintah
mendorong perkembangan bisnis yang mengedepankan tata kelola keuangan
syariah.130 Hal ini juga dapat ditarik kesimpulan pada Sila Pancasila yang berbunyi
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Secara jelas tansaksi eknomi
syariah harus dilakukan secara adil, sehingga tidak mengganggu kehidupan sosial
masyarakat. Hal ini telah diwahyukan dalam Al-Qur’an Surat Al-A’raaf (7) Ayat
85:
ما لك قوم ٱعبدوا ٱلل ا قال ي ه م م وإلى مدين أخاهم شعيب ب غيرهۥ ق ن إل ن ر كم فأوفوا ٱلكيل د جاءتكم بي نة م
وٱلميزان ول تب حها ذ بعد إ رض خسوا ٱلناس أشياءهم ول تفسدوا في ٱل ٨٥ؤمنين م لكم خير لكم إن كنتم صل
Artinya : 85. Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara
mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada
Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata
dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu
kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah
kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang
demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".
apabila terjadi perbedaan pendapat atau sengketa, maka harus bermusyawarah dan kembali pada ketentuan Al-Qur’an dan Hadist. Imam Syafi’I, Ar-Risalah-Usul Fikh,
Penerjemah: Zainul Maarif, (Jakarta : PT. Rene Turos, 2019), 95. 130 Sejarah telah mencatat bahwa sistem perbankan syariah dengan menggunakan
tata kelola keuangan syariah cukup tangguh dan tahan terhadap guncangan krisis
ekonomi, karena dasar transaksinya menggunakan pola bagi hasil. Veithzal Rivai, dkk.,
Bank and Financial Institution Management, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2007), 739.
3. Analisis empiris bahwa pada saat terjadi badai krisis ekonomi tahun 1998,
lembaga keuangan syariah dengan menggunakan tata kelola keuangan syariah
mampu bertahan karena tidak mendasarkan sistem bunga pada akad transaksi
ekonominya. Artinya pola bagi hasil atau Mudharabah pada transaksi ekonomi
mempunyai daya tahan lebih dibandingkan dengan transaksi riba. Hal ini dengan
tegas dilarang dalam Al-Qur’an tentang praktik riba, yaitu dalam Surat Al-Baqarah
(2) Ayat 279:
ورسولهۦ وإن تب ن ٱلل ٢٧٩مون تظل لكم ل تظلمون ول رءوس أمو فلكم تم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب م
Artinya : 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu
bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
Dengan demikian, tiga variabel penting di atas merupakan bukti keunggulan nyata
tata kelola keuangan syariah dan sekaligus sebagai alasan kuat atau daya dorong untuk
pengembangan lembaga keuangan syariah baik dalam skala Nasional dan Internasional
serta menciptakan peluang untuk pengembangan lembaga keuangan non bank syariah.
C. PERSPEKTIF TATA KELOLA KEUANGAN SYARIAH.131
Pendekatan kelembagaan guna mengelaborasi permasalahan ekonomi yang
berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan
pendekatan kesejahteraan orang-perorang adalah seiring dengan semangat Pasal 33
UUD 1945 yang menitik beratkan pada demokrasi ekonomi, pemikiran tersebut juga
sejalan dengan Sila Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Dengan argumentasi berfikir bahwa mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam,
maka konsep kelembagaan pada tata kelola keuangan syariah harus diawali dari tata
131 Tata kelola keuangan syariah termasuk pada kajian fikih muamalah dengan
mengedepankan asas perekonomian, yaitu asas suka-sama suka (QS. 4:29), asas
keadilan (QS. 2:278-279), asas tolong-menolong (QS. 5:2). Fathurrahman Djamil, Fikih
Muamalah, pada Ensiklopedi Dunia Islam, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,
2005), 133.
kelola pemikiran umat Islam.132 Artinya sebelum menata lembaganya maka harus
diawali dengan menata pola pikirnya terlebih dahulu, yaitu :
1. Tinggalkan faham “Fatalisme” yang hanya mengedepankan pasrah-tanpa
usaha. Faham tersebut harus digeser menjadi “pasrah setelah usaha”. Terkadang
dalam tradisi masyarakat bahwa pasrah itu hanya melegalkan dari sikap malas
belajar, malas berusaha dan malas berkompetisi. Kondisi ini menjadi “alasan
pembenaran” untuk keterbelakangan dan kemiskinan sebagaimana Allah SWT
berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ra’d (13) Ayat 11:
ۥ من أم ن بين يديه ومن خلفهۦ يحفظونه ت م ۥ معق ب له ل إ ر ٱلل هم وإذا غي روا ما بأنفس يغي ر ما بقوم حتى ي ن ٱلل
ن دونهۦ م ۥ وما لهم م ا فل مرد له بقوم سوء ١١ل ن واأراد ٱلل
Artinya : 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
Allah SWT juga berfirman di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa’ (4) Ayat 9:
فا خافوا ع ية ضع هم فل لي وليخش ٱلذين لو تركوا من خلفهم ذر ٩ا وليقولوا قول سديد يتقوا ٱلل
Artinya : 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
Salah satu tafsir dari pengertian Ayat tersebut di atas hendaknya umat Islam
berusaha agar generasi penerus atau anak-anak mereka menjadi generasi yang
132 Pemikiran umat Islam terhadap tata kelola lembaga keuangan syariah yang dalam
hal ini bank Islam atau bank syariah yang mempunyai peran dan fungsi untuk
menjalankan transaksi dan perniagaan bank, investasi untuk pembiayaan berbagai
proyek dan program pembangunan negara pada semua aspek. Muhammad Abdul
Mur’im Al-Jamal, Ensiklopedia Ekonomi Islam Jilid 2, Penterjemah: Salahuddin
Abdullah, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), 499.
tangguh, kuat dan mampu bersaing dalam bidang ekonomi serta kualitas keimanan
dan ketaatan kepada agama. Konsep dasar keseimbangan atara kebahagiaan hidup
di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat menjadi motivasi dasar pembangunan
SDM atau Sumber Daya Manusia yang paripurna, artinya aspek jasmani dan
rohani tumbuh dengan baik, sehingga generasi muda Islam di masa yang akan
datang melahirkan generasi unggul di segala aspek kehidupan dan bukan generasi
yang lemah, miskin dan bukan juga menjadi generasi yang bodoh dan suka
membuat kerusuhan atau gejolak negatif.133
2. Cara berfikir “Khalifah Fil Ard” dan cara berfikir “Rahmatan Lil Alamin
menjadi pilar utama sebagai pijakan operasional lembaga keuangan syariah dan
sekaligus sebagai dasar motivasi tata kelola keuangan syariah. Implementasi dan
cara berfikir tersebut adalah :
a. Khalifah Fil Ard. Artinya misi utama manusia diturunkan di atas bumi
ini adalah sebagai wakil Tuhan untuk mengelola dan memberdayakan semua
potensi alam raya dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, sehingga
semua tata kelola alam menjadi seimbang, lestari dan nyaman untuk
kehidupan manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan
terbaik dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena manusia dilengkapi
oleh Tuhan dengan panca indera, akal-fikiran, rasa-hati nurani, intuisi, naluri
dan lain-lain. Sehingga sudah sepatutnya manusia menyandang predikat
sebagai “Khalifah Fil Ard”, yaitu wakil Tuhan untuk memimpin dan
mengelola alam raya ini.134
133 Daya saing ekonomi dapat dibangun dari intern, yaitu ekonomi kerakyatan
sebagai landasan kemandirian ekonomi. Optimalisasi pembangunan ekonomi
mempunyai dua arah orientasi pasar, yaitu pasar dalam negeri dan pasar ekspor. M.
Dawan Raharjo, Nalar Ekonomi Politik Indonesia, (Bogor : IPB Press, 2011), 11. 134 Intuisi atau firasat atau dapat dikatakan sebagai “seni memprediksi”, potensi ini
merupakan hidayah kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan dapat
dikembangkan sebagai landasan melakukan analisis pasar pada lembaga keuangan
syariah. M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, (Jakarta : Lentera Hati, 2006), 142.
b. Rahmatan Lil Alamin. Artinya komunitas Islam dalam kehidupan
sehari-hari mampu memberikan manfaat kebaikan dan kedamaian untuk
masyarakat luas, sehingga terbentuk masyarakat madani atau “civil society”,
harmonisasi antara individu, kelompok masyarakat bahkan secara Nasional
dan Internasional adalah tujuan dan harapan dari ajaran agama Islam. Untuk
itu pola tindak dan pola ucap masyarakat harus dibangun atas dasar :
1) Saling mengormati pada posisi masing-masing secara proporsional
yang dalam tataran tata kelola keuangan syariah adalah keseimbangan
komunikasi antara pemilik dana atau Shahibul Maal dengan peminjam
atau Mudlarib Secara spesifik dapat dikatakan sebagai bentuk
masyarakat masa depan, yaitu saling membantu dan saling tolong-
menolong.
2) Tidak terjadi praktik eksploitasi pada transaksi ekonomi, tidak
terjadi penghianatan atau tipuan, dengan demikian para pihak saling
diuntungkan.
3) Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan sendirinya akan
terwujud dalam konsep “Rahmatan Lil Alamin”. Artinya pada posisi ini
tingkat kesadaran dan kematangan berfikir sudah tertata dengan baik,
lebih jauh dari itu dan lebih dalam kajian tersebut dapat dikatakan ada
kombinasi cara berfikir, yaitu Nasionalis dan Agamis, akan tetapi cara
berfikir dapat lebih dalam lagi, yaitu kombinasi tiga variabel, yaitu
Nasionalis, Agamis dan Kearifan lokal. Kemudian akan timbul
pertanyaan besar, mengapa harus kombinasi tiga variabel sebagaimana
tersebut di atas, maka jawabannya karena kita hidup di Indonesia.
Sehingga kepentingan individu, kepentingan kelompok lebur pada
kepentingan Nasional.135 Kekuatan budaya Nasional terutama budaya
135 Ketika terjadi perdebatan dan benturan kepentingan pada skala Nasional, maka
kepentingan yang lebih besar atau kepentingan Nasional yang diutamakan, akan tetapi
Jawa dengan berbagai tradisi dan adat sudah mapan sebelum hadirnya
agama di Nusantara ini. Latar belakang budaya dasar para leluhur
bangsa inilah yag menjadi kekuatan perekat dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Sehingga hipotesa yang dibangun adalah jika perekat
kebangsaan luntur maka Indonesia akan terpecah-pecah pada
kepentingan.
D. TINJAUAN HISTORIS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.
Sejarah tata kelola keuangan syariah diawali dari melimpahnya harta rampasan
perang, sehingga dibentuk “Baitul Mal” yang secara kelembagaan bertugas mengelola
keuangan negara. Adapun sumber keuangan negara pada fase awal perkembangan dan
pertumbuhan Islam berupa :
1. Ghanimah, yaitu harta yang diperoleh dari hasil rampasan perang. Secara
etimologi kata Ghanimah berasal dari kata “Ghanamah-Ghanimatuh”. Harta
rampasan perang ini berasal dari pertempuran dengan orang kafir, tetapi bukan
dari golongan “kafir dzimmi” yaitu orang kafir yang dalam perlindungan kaum
muslimin pada waktu itu. Bentuk harta Ghanimah dapat berupa harta bergerak dan
harta tidak bergerak. Seperti unta, domba, lahan pertanian, perhiasan dan lain-lain.
Adapun porsi pembagiannya adalah 20% untuk :
a) Allah dan Rosul-Nya.
b) Keluarga dan kerabat Rosulullah.
c) Anak yatim.
d) Fakir miskin.
e) Ibnu Sobil.
Adapun pembagian dari harta Ghanimah yang 80% untuk bala tentara yang
ikut berperang. Pelaksanaan pembagian tersebut didistribusikan secara adil oleh
proses sosialisasi harus dilakukan dengan baik guna mitigasi risiko di lapangan. Frans
Seda, Kebijakan APBN Berimbang dan Dinamis-dalam buku Kebijakan Fiskal, (Jakarta
: Buku Kompas, 2004), 86.
lembaga pemerintahan pada waktu itu, yaitu “Baitul Mal”. Harta Ghanimah 4
bagian untuk tentara yang terlibat dalam pertempuran dan dibedakan antara tentara
yang berkuda atau kaveleri dan tentara yang berjalan kaki atau invanteri. Adapun
sandaran hukumnya adalah Al-Qur’an Surat Al-Anfaal (8) Ayat 41:
ن شيء فأن لل س ۞وٱعلموا أنما غنمتم م كين وٱبن قربى وٱل لذي ٱل ول و خمسهۥ وللر مى وٱلمس لسبيل إن كنتم ٱيت
وما أنزلنا على عبدنا يوم ٱلفرقان يوم ى ٱلجم لتق ٱءامنتم بٱلل ٤١ على كل شيء قدير عان وٱلل
Artinya : 41. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai
rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat
Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman
kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami
(Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2. Kharaj, adalah pajak atas tanah atau lahan pertanian sebagai hasil dari
rampasan perang. Pajak ini bersifat mengikat pada penggarap lahan pertanian, baik
muslim ataupun non muslim. Awal berdirinya lembaga Kharaj ini pada masa
Khalifah Umar Ibn Khatab. Karena sangat luasnya daerah pemakbulan dan
melimpahnya harta rampasan perang. Pada saat itulah timbul kesadaran tentang
lembaga yang mengatur kekayaan negara. Demikian dapat dikatakan bahwa
Kharaj adalah uang sewa dari tanah, lahan pertanian, perkebunan, hutan dan lain-
lain yang merupakan harta kekayaan publik dalam pengawasan negara, sehingga
siapapun penggarap dari lahan tersebut diwajibkan membayar kepada negara yang
dalam pelaksanaannya dikelola oleh lembaga kekayaan atau lembaga pengelola
harta negara sebagai sumber pendapatan negara yang secara resmi dipergunakan
untuk kepentingan umum, termasuk untuk kepentingan pengerahan pasukan
perang.136
136 Pengertian meliputi: upah, hasil, cukai atau royalty atau apapun namanya dalam
bentuk sewa atau bagi hasil dari sesuatu kesepakatan pihak yang biasanya dibagi dalam
periode satu tahun sekali. Muhammad Abdul Mun’im Al-Jamal, Ensiklopedia Ekonomi
Islam, Penterjemah: Salahuddin Abdullah, Jilid 1, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan
Pustaka, 2000), 295
3. Jizyah, adalah pajak kepala yang harus dibayar oleh masyarakat non muslim
kepada pemerintah Islam atas kompensasi perlindungan keamanan, kebebasan
melakukan kegiatan agama non muslin serta tidak adanya kewajiban berperang.
Dasar hukum Jizyah adalah Firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an Surat At-
Taubah (9) Ayat 29:
ول بٱليوم ٱلخر ول ي تلوا ٱلذين ل يؤمنون بٱلل مون م حر ق م ٱلل ۥ ول يدينون د ا حر من ٱل ورسوله ذين ين ٱلحق
غرون ب حتى يعطوا ٱلجزية عن يد وهم ص ٢٩أوتوا ٱلكت
Artinya : 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak
(pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang
diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang
benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka,
sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan
tunduk.
Sejarah awal adanya Jizyah sekitar 5 Abad Sebelum Masehi oleh bangsa
Yunani, kemudian bangsa Romawi. Kewajiban Jizyah pada dasarnya adalah
kompensasi warga negara atau tanah kekuasaan negara atau dalam konteks
pemahaman adalah kompensasi warga negara yang hidup di daerah atau negara
lain dari hasil perorangan atau lebih mudah difahami adalah negara jajahan.
Sebagai kompensasi atas jaminan keamanan, yang besarnya adalah 1 Dinar per
tahun hanya untuk laki-laki dewasa terkecuali pendeta, orang sakit, fakir miskin,
orang lanjut usia dan lain-lain.
4. Fa’i,137 adalah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya
pertempuran. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-
Hasyr (59) Ayat 6 dan 7:
137 Pada zaman pemerintahan “Umar Ibn Khathab”, harta Fa’I digunakan juga untuk
subsidi pada anak yang baru lahir qo Dirham, dan jika sudah dewasa dimasukkan daftar
gaji. Pada pemerintahan Muawiyah sampai Umar bin abdul Aziz diberikan pada anak
yang sudah disapih atau sudah tidak menyusui. Abu ‘Ubaid Al-Qasim, Al-Amwal-
Ensiklopedia Keuangan Publik, Penerjemah: Setiawan Budi Utomo, (Jakarta : Gema
Insani, 2009), 324
أوجفتم عليه م على رسولهۦ منهم فما أفاء ٱلل ۥ ركاب ول يل ول ن خ وما يسل ط رسله ع كن ٱلل لى من يشاء وٱلل
على رسولهۦ من أهل ٦على كل شيء قدير ا أفاء ٱلل مى وٱلمس سول ولذي ٱل وللر ٱلقرى فلله م كين قربى وٱليت
بين ٱلغنياء منكم وما سول فخذ ٱتىكم ءاوٱبن ٱلسبيل كي ل يكون دولة وه وما نهىكم عنه فٱنت لر وٱتقوا ٱلل
هوا
شديد ٱلعقاب ٧إن ٱلل
Artinya : 6. Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada
Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak
mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang
memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-
Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah,
untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang
yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya
saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan
apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
Pengertian Fa’i secara bahasa adalah bermakna “naungan”. Adapun secara
istilah adalah harta yang didapat dari musuh dengan cara damai tanpa perperangan.
Hal ini terjadi karena pihak musuh meninggalkan harta miliknya di wilayah atau
daerah tertentu karena alasan takut berperang atau dapat juga dengan kesepakatan
musuh meninggalkan kampung halamannya dengan cara damai dengan membawa
harta kekayaannya semampunya mereka membawanya dan harta yang tidak
mampu mereka membawanya atau harta yang mereka tinggalkan menjadi Fa’i
yang digunakan sebagai kepemilikan publik yang dalam pembagiannya atau
pendistribusiannya diatur oleh lembaga “Baitul Mal”.
5. ‘Usr, adalah harta negara atau kekayaan publik yang diperoleh dari retribusi
atau cukai atau pungutan dari perdagangan antar wilayah. Sejarah atau riwayat
atau latar belakang adanya ‘Usr adalah saat pemerintahan Umar bin Khatab yang
menerima pengaduan melalui surat dari Abu Musa Al-Asy’ori yang menjabat
sebagai Gurbenur Basrah-Irak bahwa umat Islam yang melakukan transaksi
perdagangan di wilayah non Muslim dipungut biaya 40 Dirham dibanding 1
Dirham. Artinya pendapatan 40 Dirham dipungut 1 Dirham. Kemudian Amiru
Mukminin Umar bin Khatab memerintahkan kepada Abu Musa Al-Asy’ori,
“pungutlah sebagaimana mereka memungut”. Sejak saat itu dikalangan pelaku
ekonomi saat itu dikenal adanya harta “’Usr” dimana pendapatan dari harta
tersebut dikelola oleh lembaga “Baitul Mal” untuk kepentingan publik.
6. Zakat. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Mu’minuun (23)
Ayat 1 – 4:
شعون ١قد أفلح ٱلمؤمنون كوة وٱل ٣ذين هم عن ٱللغو معرضون وٱل ٢ٱلذين هم في صلتهم خ ذين هم للز
علون ٤ف
Artinya : 1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,
2. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya,
3. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang
tiada berguna,
4. dan orang-orang yang menunaikan zakat,
Lembaga “Amil” atau lembaga penerima dan pengelola Zakat adalah
mekanisme penyaluran Zakat yang sudah ada sejak Zakat diperintahkan. Artinya
instrumen Zakat salah satu sumber kesejahteraan masyarakat secara umum dan
menjadi vital secara ekonomi karena berfungsi untuk ditribusi harta secara umum
di masyarakat, sehingga menjadi semacam kebijakan fiskal saat ini.138
Menurut jenisnya, secara umum Zakat dibagi tiga, yaitu Zakat Mal, Zakat
Fitrah dan Zakat Profesi. Zakat Mal adalah Zakat terhadap harta kekayaan dengan
aturan dan ukuran yang ditentukan dalam Fiqih, Zakat Fitrah adalah Zakat setiap
138 Humanis dan harmonisasi adalah bentuk kehidupan masyarakat dengan tata
kelola zakat dengan baik dan harus dibedakan antara pajak dan zakat. Dasar operasional
dan peruntukkan antara pajak dan zakat berbeda. Pajak untuk negara sedangkan zakat
pembagiannya untuk 8 asnaf atau penerima zakat yang ditentukan di dalam Al-Qur’an.
Muhammad Aud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, (Jakarta : UI Press,
1988), 9.
Muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan Zakat Profesi adalah Zakat dari
pendapatan atau gaji kalangan profesional yang besarnya disamakan dengan Zakat
Emas, yaitu 2,5%. Adapun secara teknis, pembagian Zakat menurut Fiqih adalah
sebagai berikut :
a) Binatang ternak, dengan ketentuan bahwa pemiliknya beragama Islam.
Artinya non Muslim tidak wajib Zakat meskipun mempunyai ternak yang
banyak, dan pemilik ternak tersebut orang merdeka, artinya hamba-sahaya
tidak wajib. Kemudian mereka yang wajib Zakat adalah pemilik yang
sempurna, artinya hewan ternak yang disewa atau ternak yang
kepemilikannya atas kerjasama dalam Akad Musyawrakah-Joint Venture
yang berum dibagi, cukup satu nisab atau dalam ukuran tertentu yang secara
hukum Fiqih diatur secara rinci serta masa kepemilikan ternak tersebut sudah
dalam penguasaan selama satu tahun. Binatang ternak yang menjadi objek
Zakat meliputi; unta, sapi, kerbau dan kambing.139
b) Emas dan Perak. Perhitungan nisabnya adalah 93,6 gram dengan Zakat
Mal 2,5%.
c) Biji makanan yang meliputi beras, jagung dan gandum dengan ukuran
nisabnya adalah 930 liter dengan Zakat 10%.
d) Zakat fitrah adalah Zakat yang dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri
dengan besaran setara dengan 3 Kg makanan pokok berupa beras, tepung,
kurma atau gandum.
e) Zakat Profesi dapat disetarakan dengan Zakat Emas atau lebih mudah
pelaksanaannya setiap gajian atau menerima upah dikeluarkan Zakatnya
sebesar 2,5%.
139 Syarat wajib zakat atas pemilik binatang adalah : 1. Islam; 2. Merdeka (bukan
hamba sahaya); 3. Milik yang sempurna; 4. Cukup satu nisab; 5. Satu tahun lamanya
dimiliki. Sulaiman Rasjid, Fikih Islam, (Bandung : Sinar Baru, 1989), 185.
Secara kelembagaan sosial, Zakat merupakan instrumen penting dalam
mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Adapun manfat Zakat secara
langsung dalam kajian ilmu ekonomi kontemporer yaitu :
a) Dana yang terkumpul dari Zakat dapat dikelola oleh lembaga “Amil
Zakat” menjadi modal produktif, artinya perolehan harta Zakat terutama
Zakat Mal dipergunakan untuk modal usaha untuk fakir miskin yang dalam
istilah populer “tidak memberkan ikan tetapi diperikan pancing”. Artinya
harta Zakat tidak bersifat pasif, tetapi dikelola secara produktif oleh lembaga
keuangan mikro syariah sehingga memperoleh manfaat dalam waktu yang
lama dan region yang luas.140
b) Harta Zakat mempunyai fungsi pendistribusian pendapatan sehingga
memperoleh manfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum
dan sekaligus membantu pemerintah dalam menjalankan amanat dari UUD
1945 Pasal 34, yaitu “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh
Negara”. Hal ini seirama dengan periode awal Islam dimana Khalifah
pertama “Abu Bakar” memerangi orang-orang yang tidak mau membyaar
Zakat dengan alasan kewajiban membayar Zakat itu sebanding dengan
kewajiban Sholat 5 waktu.
c) Watak sosial dan rasa empati antar status sosial akan terbentuk dengan
baik dengan mekanisme pembayaran kewajban Zakat. Dasar argumentasi
yang dibangun adalah kesadaran dan keikhlasan mengeluarkan Zakat dari
harta yang diperoleh dengan susah payah dan dengan risiko tertentu.
Kemudian setelah harta diperoleh dan dikuasai diharuskan mengeluarkan
Zakat. Rasa empati ini akan berdampak pada karakter pribadi, karakter
keluarga dan akan menjadi karakter bangsa yang bersikap saling membantu
dan gotong royong. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad
140 Allah SWT akan menimpakan siksaan kepada orang-orang yang tidak membayar,
mereka akan disiksa dengan harta zakatnya sendiri di akhirat. Demikian dikatakan pada
buku ringkasan Shohih Muslim Hadist ke-506. M. Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan
Shahih Muslim, Penerjemah: Elly Latifah, (Jakarta : Gema Insani, 2005), 245.
SAW dalam sebuah Hadist-nya yang mengatakan “tidak sempurna iman
seseorang sehingga mereka mencintai saudaranya seperti mencintai diri
sendiri”. Dengan demikian fungsi Zakat secara tidak langsung mendidik
watak dan karakter umat agar tidak bersifat egois, mementingkan
kelompoknya sendiri akan tetapi dengan Zakat maka masyarakat dididik
untuk peduli pada sesama anak bangsa.141
d) Cinta Tanah Air. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2011 tentang Pengolahan Zakat telah mengukuhkan “BAZNAS” atau Badan
Amil Zakat Nasional sebagai satu-satunya lembaga yang mengelola Zakat
secara Nasional sebagai lembaga non struktural dan mandiri yang
bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada kondisi ini dapat
diartikan bahwa posisi pengelola Zakat secara kelembagaan sangat strategis
dan lebih jauh dari sangat disadari bahwa masih banyak potensi Zakat yang
belum tergali dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa loyalitas
masyarakat muslim dalam membayar Zakat adalah sebagai bentuk kewajiban
secara agama dan sekaligus sebagai bentuk implementasi dari kesadaran
“Cinta Tanah Air”. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an
Surat An-Nisaa’ (4) Ayat 59:
سول وأطيعوا ٱلر أيها ٱلذين ءامنوا أطيعوا ٱلل أو و ي زعتم في شيء مر منكم لي ٱل فإن تن فردوه إلى ٱلل
لك وٱليوم ٱلخر ذ سول إن كنتم تؤمنون بٱلل ٥٩ سن تأويل ح وأ ير خ وٱلر
Artinya : 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
141 Dampak tidak langsung dari orang yang membayar zakat adalah keyakinan “apa
yang sedikit dan cukup itu lebih baik daripada harta banyak tetapi merasa kekurangan”.
Artinya dengan membayar zakat, orang akan merasa mempunyai rizki yang cukup. Ibnu
Atha’illah Al-Iskandari, Al-Hikam, Penerjemah: Imam Firdaus, (Jakarta : Turos
Pustaka, 2012), 298.
7. Infak. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat
3:
هم ينف ٱلذين يؤمنون بٱلغيب ا رزقن لوة ومم ٣ قون ويقيمون ٱلص
Artinya : 3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan
shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada
mereka.
Secara umum objek Infak itu adalah harta yang wajib dikeluarkan meliputi
Zakat, kafarat dan nazar serta harta yang tidak wajib atau sunnah yaitu
mengeluarkan harta dalam rangka membantu musibah bencana alam, membantu
fakir miskin, membantu kegiatan kemanusiaan dan lain-lain. Dengan demikian
“sedekah” termasuk pada kegiatan Infak yang besarannya tidak ditentukan dan
tergantung pada tingkat kesadaran dan kepedulian masing-masing orang.142
Lembaga yang mengatur atau mengelola dana Infak adalah badan amil Zakat dan
dapat juka disalurkan melalui Koperasi syariah atau BMT dan lain-lain. Sehingga
hepotesa yang dibangun pada dana Infak adalah jika tingkat kemakmuran dan
tingkat kesadaran masyarakat meningkat maka perolehan dana Infak berbanding
lurus. Dalam kaitan pembagian atau pendistribusian harta “Sodaqoh”atau
“sedekah” Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah (9) Ayat
60:
ملين عليها و كين وٱلع ت للفقراء وٱلمسدق رمين وف قلوبهم و ؤلفة ٱلم ۞إنما ٱلص قاب وٱلغ وٱبن في ٱلر ي سبيل ٱلل
عليم حكيم وٱلل ن ٱلل ٦٠ٱلسبيل فريضة م
Artinya : 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya,
142 Secara akademis, Penulis menemukan sentesa dari kajian komprehensif pada tata
kelola lembaga keuangan syariah dengan nama “Teori Gunung Pasir”, yaitu :
Y = A.F
Q
Y = Total Pendapatan; A = Total Dana Infak; F = Manajemen; Q = Motivasi – Niat
Abdullah Fathoni, Disertasi Doktor UIN Sahid Jakarta, Implementasi Ekonomi Islam
dan Dampaknya Pada SHU dan Asset Koperasi, (Jakarta, 2010), 267
untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan
untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang
diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
E. PERSPEKTIF KELEMBAGAAN.143
Secara umum pengertian lembaga adalah institusi atau badan hukum yang secara
resmi berdiri sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dapat juga
dikatakan bahwa lembaga yang secara resmi belum berbadan hukum, maka dasar
operasionalnya berdasarkan kesepakatan atau kearifan lokal. Kondisi ini sering terjadi
di daerah tertentu yang dimulai dari perkumpulan arisan kemudian berubah bentuk
menjadi Koperasi, BPR atau BMT. Dengan demikian fungsi kelembagaan dapat
dikatakan sebagai institusi sosial, artinya ikatan pemikiran dan kesadaran sosial di
dalam kelompok tertentu yang diimplementasikan pada aturan yang disepakati bersama
pada objek tertentu. Jika objek kelembagaan tersebut pada pengelolaan keuangan
masyarakat yaitu bank, maka menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang
Pokok-pokok Perbankan mendefinisikan bahwa: Bank adalah lembaga keuangan yang
usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan
peredaran uang. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah semua badan yang
melalui kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan kepada
masyarakat.144
Gambar 6
Lembaga Keuangan Syariah
143 Sosio-Antropologis memposisikan manusia sebagai makhluk ideal, sehingga
untuk memenuhi kebutuhannya mereka harus berusaha, entrepreneur atau jiwa
kewirausahaan harus dibarengi dengan pemahaman terhadap perspektif kelembagaan agar tata kelola kegiatan ekonominya dapat berjalan dengan baik. Mochammad Nadjib,
Etika Kerja Dalam Ajaran dan Pandangan Masyarakat Islam-pada buku Kajian Teori
Ekonomi Dalam Islam, (Jakarta : Lipi Press, 2006), 201. 144 Bank syariah dapat didifinisikan sebagai bank yang menjalankan tata kelolanya
berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang menurut jenisnya dapat dibagi menjadi Bank
Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ahmad Ifham Sholihin, Buku
Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2010), 150.
Keterangan Gambar 6 :145
~ Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial dan makhluk individu,
untuk itu manusia diberikan pilihan menepuh jalan hidupnya masing-masing. Pada
pilihan hidup secara syariah, maka yang berlaku adalah “lembaga keuangan syariah”
dengan mengedepankan pelaksanaan tatanan Al-Qur’an berdasarkan Al-Qur’an dan
Hadist.
145 Lembaga keuangan syariah dengan menggunakan tata kelola sistem keuangan
Islam harus dikembangkan dengan tiga unsur utama, yaitu: keamanan dan kesehatan;
kepercayaan dan keadilan; serta efisiensi dan efektivitas. Sehingga mempunyai daya
saing Internasional atau daya saing global. Burhanuddin Abdullah, Jalan Menuju
Stabilitas-Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (Jakarta : LP3ES, 2006),
106.
KEUANGA
N
SYARIAH
BANK NON BANK
SHAHIBUL
MAAL
MUDLARIB
AL-QUR’AN DAN
HADIST
LEMBAGA
TRANSAKSI
EKONOMI
AKAD-AKAD SYARIAH
DILARANG :
- RIBA
- GHARAR
- MAISYIR
TERCIPTA KEHIDUPAN PADA
IMPLEMENTASI KEADILAN SOSIAL SECARA
MENYELURUH
~ “Final Goal” lembaga keuangan syariah adalah terciptanya kehidupan sosial
kemasyarakatan, yaitu : keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
~ Setiap transaksi ekonomi dalam akad-akad yang dilakukan harus terhindar dari
praktik riba, gharar dan maisir.
~ Bank dan lembaga keuangan non bank harus memegang komitment melakukan
transaksi ekonomi secara syariah.
~ “Shahibul Maal” atau pihak yang mempunyai dana yang dalam hal ini
memberikan pinjaman dan pihak “Mudlarib” yaitu pihak yang memerlukan dana atau
sebagai pihak peminjam harus diikat dengan perjanjian secara tertulis dan harus ada
saksi, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 282:
ى أيها ٱلذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسم أب كاتب أن يكتب كما كم كاتب بٱلعدل ول ي ليكتب بينو بوه ٱكت ف ي
فليكتب وليملل ٱلذي عليه ٱلحق وليتق ٱلل ا فإن كان ٱلذي ع ه شي ل يبخس من بهۥ و ر علمه ٱلل سفيها أو ليه ٱلحق
جلين فرجل جالكم فإن لم يكونا ر هيدين من ر ش هدوا ستش ضعيفا أو ل يستطيع أن يمل هو فليملل وليهۥ بٱلعدل وٱ
هداء أن تضل إحد هداء إذا ماا ٱلخرى و حدىهم ر إ ىهما فتذك وٱمرأتان ممن ترضون من ٱلش دعوا ول ل يأب ٱلش
لكم أقس تس موا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجلهۦ ذ ط عند دة وأدنى أل ترتاوأقوم للش ٱلل رة ب ه أن تكون تج وا إل
وإن تفعلوا فإنهۥ ول يضار كاتب ول شه ذا تبايعتم دوا إ شه حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أل تكتبوها وأ يد
بكم وٱتقوا ٱلل بكل شيء فسوق وٱلل ٢٨٢يم عل ويعل مكم ٱلل
Artinya : 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis
itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah
walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari
orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang
lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan)146 apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu,
baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih
adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu,
(jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang
demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu.
Gambar 7
Pendekatan Regulasi
146 Perintah untuk menulis semua transaksi yang termasuk hutang-piutang adalah
bukti dan keadilan, sehingga tercipta dan tercurah rahmat dan berkah dari tata kelola
lembaga keuangan syariah dan sekaligus untuk meniadakan riba. M. Quraish Shihab,
Tafsir Al-Misbah-Volume 1, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 602.
LEMBAG
A
NON
BANK
AL-QUR’AN HADIST
LEMBAGA
KEUANGAN
SYARIAH
UU NO 21
TH 2008
TENTANG
BANK
SYARIAH
KEPMEN NO
91/1X TH
2004
TENTANG
GIAT KJKS
UU NO 20 TH
2008
TENTANG
UMKM
UU NO 20 TH
2008
TENTANG
UMKM
BANK
SYARIA
H
TRANSAKSI
EKONOMI
MASYARAKAT
Keterangan gambar 7 :
~ Lembaga keuangan syariah, baik pada badan hukum bank syariah atau lebaga non
bank syariah secara prinsip harus berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Sedangkan secara
tertulis operasional harus bersesuaian dengan regulasi aturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.
~ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah mengatur
antar lain :
a. Perbankan syariah termasuk unit usaha syariah mencakup unsur
kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya.
b. Bank umum syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas
pembayaran.
c. Dalam kegiatan usahanya berdasarkan :
1) Prinsip syariah.
2) Demokrasi ekonomi.
3) Prinsip kehati-hatian.
d. Secara kelembagaan, bank umum syariah dapat menghimpun dana dalam
bentuk Giro, Tabungan berdasarkan Akad “Wadiah”.
e. Dapat menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad “Mudharabah”.
f. Dapat melakukan kegiatan valuta asing, pasar modal, penyertaan modal,
perdagangan surat berharga dan lain-lain.
~ Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91/IX/2004 tentang Juklak Kegiatan Koperasi
Jasa Keuangan Syariah, antara lain mengatur :
a. KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan OJKS atau Unit Jasa
Keuangan Syariah, kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi
dan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.
b. KJKS dibentuk oleh minimal 20 orang yang mempunyai kepentingan
ekonomi yang sama.
c. Secara kelembagaan, KJKS berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25
tahun 1992 tentang Perkoperasian.
d. Pengelolaan UJKS dilakukan secara terpisah dari unit lainnya dalam
Koperasi yang bersangkutan.
e. Pembagian keuntungan atau profit margin disebut dengan SHU atau Sisa
Hasil Usaha yang besarannya atau prosentasenya diputuskan oleh RAT (Rapat
Anggota Tahunan).
f. KJKS atau UJKS dapat menghimpun dana dari anggota biasa, anggota luar
biasa, calon anggota dan Koperasi lainnya dalam bentuk tabungan dan simpanan
berjangka.
g. Akad layanan pembiayaan meliputi :
1) Mudharabah.
2) Musyarakah.
3) Murabahah.
4) Salam.
5) Istisna.
6) Ijarah.
7) Qard.
~ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM mengatakan antara lain :
a. Secara kelembagaan, lembaga keuangan mikro syariah merupakan wadah
atau organisasi yang merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas
lapangan pekerjaan, distribusi pendapatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi
sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
b. Secara kelembagaan usaha-usaha mikro kecil dan menengah dapat berfungsi
untuk :
1) Menumbuhkan semagat kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan
atau entrepreneurship.147
147 Semangat kewirausahaan masyarakat harus didukung oleh lembaga keuangan
syariah secara profesional, baik sebagai Shahibul Maal-Mudlarib. Jasa perbankan
syariah akan menjadi katalisator untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Edukasi
Profesional Syariah, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer, (Jakarta : Renaisan,
2005), 45.
2) Merupakan implementasi dan kebijakan publik.
3) Pengembangan usaha yang berbasis pada potensi daerah.
4) Peningkatan daya saing ekonomi.
c. Kriteria kelembagaan pada aset dan usaha dalam satu tahun adalah sebagai
berikut :
1) Usaha mikro dengan aset Rp. 50 Juta dan kegiatan usaha dalam satu
tahun Rp. 30 Juta.
2) Usaha kecil dengan aset Rp. 50 Juta sampai Rp. 500 Juta dan kegiatan
usaha dalam satu tahun antara Rp. 300 Juta sampai Rp. 2,5 Milyar.
3) Usaha menengah dengan aset Rp. 500 Juta sampai Rp. 10 Milyar
dengan kegiatan usaha dalam satu tahun Rp. 2,5 Milyar sampai Rp. 50.
Milyar.
~ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang antara lain mengatakan
:
a. Perekonomian Nasional akan berkembang bila didukung oleh lembaga
keuangan yang terselenggaranya secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.148
b. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di
sektor perbankan pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa
keuangan lainnya.
c. Kegiatan sektor keuangan meliputi kelembagaan, kegiatan usaha secara
konvensional dan syariah.
d. Diantara wewenang OJK adalah :
1) Mengawasi kelembagaan bank yang meliputi perijinan.
2) Kegiatan usaha.
148 Perekonomian Nasional harus tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara luas. Jangan sampai Negara Republik Indonesia yang
kita cintai ini menjadi negara yang secara ekonomi bangkrut dan secara politik terpecah
belah serta keamanan terjadi ketidakstabilan. Susilo Bambang Yudhoyono, Mengatasi
Krisis Menyelamatkan Reformasi, (Jakarta : PUSKAP, 2000), 41.
e. OJK melakukan pengaturan dan pengawasan bank terutama pada aspek
likuiditas, kinerja, laporan keuangan dan lain-lain.
f. OJK melakukan pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan meliputi :
1) Manajemen risiko.
2) Tata kelola
3) Pencucian uang.
4) Kegiatan perbankan.
Dengan demikian pada pokok pembahasan harta sebagai objek lembaga keuangan
syariah harus mengedepankan tiga problematika, yaitu pada aspek syariah, aspek tata
kelola kelembagaan dan aspek harta atau keuangan. Untuk itu sangat diperlukan adanya
analisis komprehensif, sehingga terjadi keseimbangan kepentingan di dunia dan akhirat.
Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Qashash (28) Ayat
77:
ٱلدار ٱلخرة ول تنس نصيبك من ٱل ءاتىك ٱلل أح يا وأ دن وٱبتغ فيما ول تبغ حسن كما إليك سن ٱلل رض ٱلفساد في ٱل
ل يحب ٱلمفسدين ٧٧إن ٱلل
Artinya : 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah
berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Ayat tersebut di atas mengandung pengertian tentang keseimbangan kebahagiaan
hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Akan tetapi bila dilihat dari urutan
bahasanya maka manusia harus terlebih dahulu untuk berorientasi mencari kebahagiaan
hidup di akhirat baru kemudian mencari kebahagiaan hidup di dunia. Dengan dasar
argumentasi bahwa jika seseorang memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat maka
dengan sendirinya akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia. Demikina juga
sebaliknya.
Demikian juga Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-A’Raaf (7)
Ayat 32-33:
ت من ٱقل من ح ٱلتي أخرج لعبادهۦ وٱلطي ب م زينة ٱلل ز ر مة امنوا في ٱلحيوة ٱلدني ء هي للذين ق قل لر ا خالصة يوم ٱلقي
ت لقوم يعلمون ل ٱلي لك نفص م ر ٣٢كذ حش ما ظهر منها وما ب ي ٱل قل إنما حر ثم وٱلبغ طن وٱل ب فو ي بغير ٱلحق
ا وأن تقولوا على نل بهۦ سلط ما لم ينز ٱوأن تشركوا بٱلل ٣٣تعلمون ما ل لل
Artinya : 32. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang
telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang
mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi
orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari
kiamat". Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang
mengetahui.
33. Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang
nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa
alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang
Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan
terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".
Jika kandungan Ayat tersebut di atas dipadukan dengan pembahasan “harta
sebagai objek lembaga keuangan syariah”, maka dapat difahami sebagai berikut :
a. Bahwa semuanya perhiasan, harta benda, hewan dan tumbuhan adalah halal
untuk dimanfaatkan, dibudidayakan atau dikonsumsi oleh manusia. Kecuali ada
dalil Al-Qur’an dan Hadist yang melarang dan mengharamkan. Prinsip berfikir
seperti ini sangat penting bila dikaitkan dengan tugas manusia dilahirkan adalah
untuk menjadi “Khalifah Fil Ard”, dan logika berfikir trsebut tidak boleh dibalik
menjadi “semua yang ada di bumi, didalam dan di atasnya haram, kecuali ada dalil
di dalam Al-Qur’an atau hadist menghalalkannya”.
b. Kewenangan untuk menentukan boleh-tidaknya atau halal-haramnya harta
sebagai objek lembaga keuangan syariah harus bersesuaian dengan Al-Qur’an dan
Hadist. Artinya dalam konsep berfikir Islam adalah tidak memisahkan antara
transaksi ekonomi pada kehidupan dunia dengan bermuamalah untuk kehidupan
akhirat. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran
Surat An-Nisaa’ (4) Ayat 160-161:
ت أحلت له منا عليهم طي ب ن ٱلذين هادوا حر ه م و فبظلم م ا م عن سبيل بصد كثير بوا وقد وأخذهم ١٦٠ٱلل ٱلر
طل وأعتدنا للك نهوا عنه ل ٱلناس بٱلب ا عذابا أل منهم فرين وأكلهم أمو ١٦١يم
Artinya : 160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan
atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi
mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,
161. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka
telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang
dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di
antara mereka itu siksa yang pedih.
Dengan demikian, manusia tidak mempunyai kewenangan untuk merubah yang
haram menjadi halal, demikian juga manusia tidak bisa merubah barang haram menjadi
halal. Oleh sebab itu, lembaga keuangan syariah bersikap hati-hati dalam menentukan
objek usahanya. Dengan alasan inilah letak pentingnya DPS atau Dewan Pengawas
Syariah yang diposisikan dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah.149
Berdasarkan Surat Keputusan MUI atau Majlis Ulama Indonesia Nomor Kep-
98/MUI/III/2001 mengatakan antara lain bahwa DSN atau Dewan Syariah Nasional
bertugas untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas
lembaga keuangan syariah. Demikian juga pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 109 mengatakan bahwa setiap perusahaan yang
menyelenggarakan bisnis berdasarkan prinsip syariah harus diawasi oleh Dewan
Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi dan membimbing agar semua
aktivitas lembaga keuangan syariah sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist. Demikian
juga pada kondisi tertentu harus diikuti dengan “law enforcement”, artinya pada kasus
149 Peran dan fungsi Dewan Syariah yang paling utama adalah untuk menangani
semua permasalahan yang berhubungan dengan tata kelola lembaga keuangan syariah.
Untuk itu posisi anggota Dewan Syariah pada lembaga keuangan syariah adalah bagian
yang tidak terpisahkan. Edukasi Profesional Syariah, Sistem dan Mekanisme
Pengawasan Syariah, (Jakarta : Renaisan, 2005), 21.
tertentu harus diikuti dengan sanksi perdata atau pidana dengan tetap berpedoman pada
azas keadilan, sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Surat An-Nahl
(16) Ayat 90:
ن وإيتاي ذي ٱلقربى وينه حس يأمر بٱلعدل وٱل ٩٠كم تذكرون كر وٱلبغي يعظكم لعل حشاء وٱلمنن ٱلف ى ع ۞إن ٱلل
Artinya : 90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran
dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil
pelajaran.
Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional atau DPS Nomor 3 tahun 2000 bahwa
posisi anggota dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah adalah suatu
hal yang tidak terpisahkan dengan tugas untuk menjamin kemurnian produk
pembiayaan dan kolektivitas keuangan masyarakat serta berbagai produk investasi dan
lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
F. TRANSAKSI YANG DILARANG PADA LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH.
Objek transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik langsung (investasi
langsung) atau dengan cara pembiayaan pada nasabah atau anggota, artinya investasi
tidak langsung dengan prinsip bagi hasil atau Mudharabah atau akad lainnya sangat
dilarang pada objek yang jelas-jelas dilarang di dalam Al-Qur’an, sebagaimana Allah
SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Maa’idah (5) Ayat 90-91:
أيها ٱلذين ءامنوا إنما ٱلخمر وٱلميسر وٱلنصاب وٱل ن عمل ٱم رج زل ي ن فٱجتنبوه لعلك لشي س م إنما ٩٠م تفلحون ط
وة وٱلبغضاء في ٱلخمر ن أن يوقع بينكم ٱلعد كم عن يسر و ٱلم و يريد ٱلشيط لوة ف ذ يصد وعن ٱلص هل أنتم كر ٱلل
نتهون ٩١م
Artinya : 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan.
91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi
kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan
pekerjaan itu).
Demikian juga operasional kegiatan lembaga keuangan syariah dilarang
menggunakan cara-cara yang merugikan orang lain sebagaimana Allah SWT berfirman
di dalam Al-Qur’an Surat Al-Muthaffifin (83) Ayat 1, 2 dan 3:
زنوهم يخسرون ٢ى ٱلناس يستوفون ٱلذين إذا ٱكتالوا عل ١ويل ل لمطف فين ٣وإذا كالوهم أو و
Artinya : 1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka
minta dipenuhi,
3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka
mengurangi.
Kaidah Islam mengajarkan bahwa ketetapan harga suatu barang ditentukan oleh
mekanisme pasar, artinya pejabat negara atau tokoh agama tidak boleh intervensi pasar,
terkecuali jika terjadi praktik monopoli dan eksploitasi, sehingga mekanisme harga
barang di pasar sebagai objek dari lembaga keuangan syariah mengalami kondisi yang
tidak sehat, sehingga merugikan masyarakat secara umum karena ulah spekulan. Maka
negara dengan segala kekuasaannya dan kewenagannya harus turun tangan guna
menstabilkan harga.
Monopoli hukumnya haram, oleh karena itu sangat dilarang di dalam mekanisme
transaksi syariah. Adapun secara Fiqih ada dua syarat kegiatan ekonomi dikatakan
monopoli, yaitu; Pertama, kegiatan dan mekanisme monopili tersebut merugikan
masyarakat umum dan hanya menguntungkan segelintir orang, karena sifat dasar
transaksi ekonomi dalam Islam adalah tolong-menolong, kejujuran dan keadilan
meskipun tidak menafikkan keuntungan. Lebih jauh dari itu dapat difahami bahwa
keuntungan yang diperoleh dan dikumpulkan secara halal diwajibkan untuk
mengeluarkan zakatnya 2,5% dari pokok harta; Kedua, pada praktik monopoli tersebut
bertujuan untuk menaikkan harga, sehingga para pedagang mendapatkan selisih harga
antara penjualan dan pembelian sangat besar. Artinya keuntungan pedagang menjadi
berlipat-lipat. Pada kondisi ini analisisnya terletak pada posisi penawaran. Hal ini sangat
berbeda secara hukum Fiqih apabila kenaikan harga barang-barang yang menjadi objek
lembaga keuangan syariah disebabkan oleh peningkatan permintaan seperti pada saat
menjelang hari Raya Idul Fitri, Tahun Baru dan lain-lain.
Mekanisme pasar adalah cermin dari keadilan sosial, karena jumlah barang yang
ditawarkan di pasar terutama pada komoditas pertanian sangat dipengaruhi oleh musim.
Adapun mekanisme berjalan di luar kemampuan manusia, artinya musim adalah hak
preogratif Allah SWT, tetapi pada kondisi apapun manusia tetap diharuskan untuk
berusaha. Pemikiran tersebut di atas berpedoman pada Firman Allah SWT di dalam Al-
Qur’an Surat Ar-Ra’d (13) Ayat 11:
ۥ من أمر ٱلل ن بين يديه ومن خلفهۦ يحفظونه ت م ۥ معق ب ل يغي إن ٱله ا ما بأنفسهم وإ ر ما بقوم حتى يغي رولل ذا أراد ٱلل
ن دونهۦ من وال ۥ وما لهم م ا فل مرد له ١١بقوم سوء
Artinya : 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran,
di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya
Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang
ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap
sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung
bagi mereka selain Dia.
Demikian juga manusia harus mempunyai keyakinan bahwa rizki makhluk di
dunia ini sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT. Artinya porsi manusia itu
berdo’a dan berusaha. Adapun hasil dari usaha tersebut masuk pada rana ketentuan
Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Huud (11)
Ayat 6:
رزقها ويعلم مستقر بين دعها كل ف مستو و ها ۞وما من دابة في ٱلرض إل على ٱلل ب م ٦ي كت
Artinya : 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang
memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat
penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).
BAB IV
SISTEM KEUANGAN PADA KELEMBAGAAN SYARIAH
Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yang berinteraksi antara
yang satu dan yang lainnya terutama dalam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Untuk itu, kondisi saat ini hampir bisa dikatakan bahwa manusia tidak dapat
hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Proses interaksi antar manusia dan antar
kelompok dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meliputi “sandang-
pangan-papan” dan yang lainnya disebut dengan kegiatan ekonomi. Kemudian lebih
jauh dari itu, kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan menurut subjek-objek kedalam
satu kegiatan bisnis atau organisasi bisnis, akumulasi dari kegiatan bisnis baik dalam
organisasi tertentu atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha dan saling
berinteraksi antar satu dan lainnya dalam satu wadah kegiatan disebut dengan fungsi
kelembagaan.150
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kelembagaan atau institusi adalah wadah
atau palangan atau pramata dengan aturan tertentu yang sudah disepakati serta diawaki
dengan struktur organisasi dan orang-orang tertentu yang dipersyaratkan untuk
menjamin lancarnya tata kelola dan proses interaksi bisnis atau usaha lainnya. Adapun
prinsip lembaga keuangan syariah adalah badan usaha atau institusi kelembagaan yang
bergerak di bidang keuangan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist serta dalam teknis
operasional dan kegiatannya menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya
dalam bentuk pembiayaan, kredit dan investasi dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah secara
prinsip berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist, sedangkan secara teknis operasional dan
150 Instrumen moneter yang mempengaruhi secara langsung jumlah uang beredar,
nisbah bagi hasil dan tingkat pembiayaan investasi akan berpengaruh terhadap sektor
bisnis “sandang, pangan dan papan”. Untuk itu kebijakan moneter yang bersentuhan
langsung dengan perbankan harus mengedepankan faktor kehati-hatian dan
pertumbuhan ekonomi. Sri Fatmawati, Bank Sentral-pada buku Bank dan Lembaga
Keuangan Lainnya, (Yogyakarta : STIE YKPN, 1999), 33.
kegiatannya berdasarkan regulasi yang sudah ada, yaitu peraturan perundang-undangan
yang berlaku pada saat itu.
A. PENDAHULUAN.
Konsep dasar yang dibangun pada implementasi lembaga keuangan syariah adalah
kemakmuran bersama, keadilan sosial dengan distribusi pendapatan yang optimal
merata sehingga secara tidak langsung menjadi penyanggah untuk tercapainya
“Rahmatan Lil Alamin”, dengan demikian operasional lembaga keuangan syarah harus
terhindar dari praktik korupsi, eksploitasi dan monopoli.151
Korupsi adalah penyakit kronis pada lembaga-lembaga keuangan apapun jenisnya,
baik pada kejahatan perbankan termasuk juga “money loundry”. Ada beberapa faktor
terjadinya korupsi, yaitu :
1. Kesadaran. Tingkat kesadaran para koruptor itu lemah, baik dari sisi agama,
etika dan budaya, sehingga mereka dengan leluasa mengambil dan menikmati
harta yang bukan miliknya atau bukan haknya. Ajaran Islam mengharuskan untuk
berbuat baik dan sangat dilarang untuk memakan harta secara batil. Sebagaimana
Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat An- Nisaa’ (4) Ayat 29:
لكم بينكم بٱلب أيها ٱلذين ءامنوا ل تأكلوا أمو أ إ طل ي نكم ول ت رة عن ن تكون تج ل تراض م قتلوا أنفسكم إن ٱلل
ا ٢٩كان بكم رحيم
Artinya : 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
151 Terdapat pemikiran bahwa ideologi yang dibangun oleh masyarakat kapitalis
akan menjustifikasi dan mensakralkan totalitas relasi sosial yang muncul diatas landasan
eksploitasi ekonomi. William Outhwhite, Ensiklopedia Pemikiran Sosial Modern,
(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 111.
2. Budaya Materialistik. Mayoritas para pelaku korupsi adalah mereka yang
kaya.152 Artinya secara financial mereka berkecukupan. Maka pertanyaan besarnya
adalah, mengapa hal ini bisa terjadi?, karena dalam fikiran mereka sudah terjangkit
penyakit “budaya materialistik”. Sehingga parameter yang tersimpan di bawah
alam sadarnya adalah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa
memperdulikan halal dan haram, padahal dalam konteks lembaga keuangan
syariah, objek harta harus “Halalan Toyyiban”, atau halal dan baik. Sebagaimana
Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 68:
لك فارض ول قرة ل ب ها ي قال إنهۥ يقول إن قالوا ٱدع لنا ربك يبي ن لنا ما ه فٱفعلوا ما تؤمرون بكر عوان بين ذ
٦٨
Artinya : 68. Mereka menjawab: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami,
agar Dia menerangkan kepada kami; sapi betina apakah itu". Musa menjawab:
"Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang
tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu; maka kerjakanlah apa yang
diperintahkan kepadamu".
Pada tataran filosofi Jawa, kata “halalan toyyiban” itu equivalent dengan kata
“bener lan pener”. Artinya harta yang diperoleh dalam bentuk objek yang halal
yaitu bukan babi, bukan khamer, bukan bangkai dan lain-lain. Demikian juga cara
memperolehnya dengan cara yang halal. Artinya tidak dari hasil mencuri atau
korupsi. Misalnya seseorang mendapatkan mobil dengan cara korupsi, sehingga
barang tersebut menjadi tidak pener atau seseorang yang mempunyai penyakit
darah tinggi kemudian mengkonsumsi sate kambing, sehingga berakibat strooke
(sate kambing yang dikonsumsi halal, tetapi karena mereka ada penyakit darah
tinggi, maka menjadi tidak baik).
152 Adanya upaya untuk menguasai atau memiliki harta kekayaan publik melalui
pendekatan kekuasaan atau pengaruh pribadi dapat digolongkan tindakan korupsi,
menggelapkan angaran pemerintah dan lain-lain. Michael P. Torado dan Stephen C.
Smith, Pembangunan Ekonomi, (Jakarta : Erlangga, 2009), 161.
3. Formalitas Agama. Didalam tafsir kehidupan sering terjadi acara-acara
keagamaan dirancang hanya sebagai kegiatan protokoler dan formalitas, sehingga
jauh api dari panggang. Artinya ajaran agama yang melarang praktik korupsi,
monopoli dan eksploitasi hanya sebagai selogan belaka.
4. Kesempatan. Secara umum, praktik kejahatan, kecurangan pada lembaga
keuangan itu memenuhi adanya dua syarat, yaitu adanya niat dan adanya
kesempatan. Untuk itu konsep “Waskat” atau pengawasan melekat di dalam
departemen risiko yang termasuk dalam struktur organisasi lembaga keuangan
mutlak diperlukan. Dengan demikian tata kelola lembaga keuangan syariah
diharapkan juga menerapkan konsep “GCG” atau “Good Corporate Governance”,
yaitu tata kelola lembaga keuangan yang baik sesuai dengan norma dan aturan
perundang-undangan yang berlaku. Unsur dari GCG meliputi :
a) Informasi153, yaitu proses mekanisme keterbukaan informasi yang
akurat dan tepat untuk semua “stakeholder” tidak boleh ada praktik informasi
“arimetris”, keterbukaan informasi terutama pada aspek posisi dan fluktuasi
keuangan dan mekanisme pasar menjadi dasar manajemen untuk mengambil
keputusan dan strategi bersaing lembaga keuangan. Karena jika data dan
informasi yang masuk menyimpang dan salah, maka keputusan yang diambil
juga salah dan tidak menutup kemungkinan berdampak pada kerugian yang
besar.
b) Accountability, yaitu kejelasan dari fungsi, siapa dan berbuat apa, atau
dalam istilah adalah “tupoksi”, yaitu tugas pokok dan aksi. Dengan demikian
dapat diukur tingkat efektifitas dan tingkat efisiensi.154
153 Program atau kegiatan yang dalam ruang lingkup GCG atau Good Corporate
Governance adalah langkah yang penting untuk membangun kepercayaan semua pihak,
sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan daya saing perusahaan. Imam
Sjahputra Tungal, Membangun Good Corporate Governance, (Jakarta : Harvarindo,
2002), 10. 154 Hukum keuntungan komparatif bila diimplementasikan pada lembaga keuangan
syariah merupakan penawaran berbagai produk layanan, baik bank syariah sebagai
c) Tingkat kemandirian, adalah ukuran tingkat profesionalisme pada
semua level pejabat pada struktur organisasi lembaga keuangan. Artinya
semua pejabat dan karyawan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang
sudah diatur di dalam “SOP” perusahaan, sehingga tingkat kemandirian
sudah terukur secara pasti dengan tidak ada benturan atau friksi kepentigan
antar pejabat dalam struktur organisasi yang sudah baku.
d) Keadilan, adalah neraca keseimbangan antara hak dan kewajiban serta
selaras antara tugas dan pendapatan. Secara sederhana dapat dianalogikan
“karyawan yang keluar keringatnya lebih banyak maka mereka harus lebih
banyak minum”. Sifat proporsional pada lembaga keuangan terutama
lembaga keuangan syariah maka akan menepis sifat kecemburuan di
kalangan karyawan dan sekaligus dapat menutup pintu kekurangan karena
semua pejabat dan karyawan diperlakukan secara adil dan diposisikan sesuai
dengan regulasi yang berlaku.
B. ETIKA KELEMBAGAAN.
SOP atau Standar Operasional Prosedur merupakan buku panduan tentang tata
laksana kegiatan lembaga keuangan syariah dengan tujuan agar tercipta keserasian
kerjasama antar unit dalam satu lembaga maupun lembaga lain secara efektif dan
efisien.155
Tingkat kenyamanan, keserasian dan harmonisasi kerja akan dengan mudah terjadi
apabila terpenuhi dua syarat utama, yaitu kepuasan lahir dan batin. Kondisi seperti ini
Shahibul Maal atau sebagai Mudlarib. Meskipun pada setiap lembaga keuangan
akhirnya mempunyai spesialisasi atau keunggulan produk. Mark Skoven, Sejarah
Pemikiran Ekonomi-Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, Penerjemah: Tri Wibowo Budi Santoro, (Jakarta : Prenada Media, 2005), 126.
155 Untuk mencapai efektif dan efisien pada lembaga keuangan syariah, maka
diperlukan adanya analisis jabatan dan struktur organisasi yang mencerminkan
pembagian tugas dan tanggung jawab serta adanya spesifikasi jabatan tertentu, sehingga
tercipta pola kerja yang harmonis dengan didukung oleh motivasi dan semangat kerja
yang optimal. Prasetyo Irawan dan Tim, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta :
STIA Press LAN, 2002), 45.
akan dengan mudah terjadi pada lembaga keuangan syariah yaitu secara financial atau
gaji karyaan dan kompensasi atau deviden para penyandang dana sesuai dengan UMR
atau kepantasan yang berlaku saat itu di banyak perusahaan. Sedangkan kepuasan secara
batin akan diperoleh karena lembaga keuangan syariah bekerja berdasarkan kaidah
agama yang tertulis di dalam Al-Qur’an dan Hadist serta secara teknis operasional
bersesuaian dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan
demikian etika kelembagaan harus menjaga norma dan nilai agama, negara dan kearifan
lokal, artinya target operasionalnya adalah profit oriented dan social oriented. Sehingga
semua stakeholder merasa diperlakukan secara adil dan tidak ada praktik eksploitasi,
baik secara tersirat dan tersurat serta terjadi komunikasi yang harmonis dengan diikat
“Ukhuwah Islamiyah” atau persaudaraan religius.
Gambar 8
Etika Kelembagaan
SYARIAH KONVENSIO
NAL
CORPORATE
GOVERNANC
E
FINANCIAL
GOVERNANC
E
CONTRACTU
AL
GOVERNANC
WORK
GOVERNANC
E
ETIKA
KELEMBAG
AAN
Keterangan Gambar 8 :
Check and Balance atas perilaku manajemen oleh penyandang dana atau Shahibul Maal
sangat penting pada lembaga keuangan syariah guna memastikan bahwa etika
kelembagaan berjalan dengan baik yang meliputi tata kelola keuangan atau “financial
governance”, tata kelola pada kontrak kerjasama atau perjama (perjanjian kerjasama)
atau “contractual governance” dan tata kelola kerja atau “work governance” yang
meliputi bentuk komunikasi kerja antara manajemen dan pekerja serta kerjasama antara
Shahibul Maal dan Mudlarib pada satu perusahaan dan pada perusahaan lain. Hubungan
kerjasama yang baik akan melahirkan tingkat kepercayaanyang tinggi, demikian juga
sebaliknya. Untuk itu memegang komitmen pada perjanjian adalah ukuran daya saing
lembaga keuangan syariah. Dengan demikian etika kelembagaan dibangun atas dasar
neraca keadilan, kejujuran dan komitmen yang kuat.
1. Konsep Dasar Lembaga Keuangan Syariah.
“Islamic Values” dan “Islamic Principle” adalah konsep dasar dari bangunan
lembaga keuangan syariah. Nilai dasar yang dibangun berdasarkan ajaran Islam yan
tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadist serta prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan
ekonomi yang meliputi prinsip tauhid, prinsip adil, prinsip tolong-menolong, prinsip
kehalalan dan prinsip kesepakatan.
Pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan
hidup di dunia, tetapi kebahagiaan hidup di akhirat, sehingga implementasi lembaga
keuangan syariah yang berkorelasi pada kegiatan bisnis harus menghadirkan Tuhan.
Artinya semua transaksi bisnis atau nermuamalah harus berdasarkan kaidah Islam.
Dengan demikian dasar keyakinan yang dibangun adalah setiap transaksi atau setiap
usaha memobilasi dana masyarakat serta melakukan kegiatan investasi atau pembiayaan
harus dengan niat ibadah. Sehingga setiap perilaku bisnis harus berkeyakinan bahwa
harta yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah adalah milik Allah SWT, sedangkan
manusia hanya menerima amanah atau titipan yang kelak di akhirat akan dimintai
tanggung jawabnya. Paradigma tanggung jawab di dunia dan di akhirat adalah konsep
dasar yang harus dipegang teguh secara kuat dan permanen.
2. GCG (Good Corporate Governance) adalah tata kelola perusahaan yang baik
dengan parameter :156
a) Hak dan tanggung jawab pemegang saham.
b) Kebijakan pengelola perusahaan.
c) Praktik pengelolaan perusahaan dan keterbukaan.
d) SOP dan regulasi internal dan eksternal.
e) Etika dan budaya perusahaan yang baik.
Adapun tata kelola kelembagaan keuangan syariah menggunakan standar
yang sedikit berbeda disebabkan cara berfikir dan pemahaman yang berbeda, yaitu
:
a) Kegiatan bisnis adalah bermuamalah bernilai ibadah.
b) Menghadirkan Tuhan di setiap transaksi bisnis, artinya tidak boleh
kegiatan bisnis yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist, dengan
demikian semua objek investasi harus bersifat halal.
c) Harus bersikap adil dan jujur serta tidak ada praktik eksploitasi157 dan
monopoli, sehingga merugikan masyarakat luas.
d) Terhindar dari praktik riba, gharar dan maisir, dengan demikian
operasional lembaga keuangan syariah bersifat spesifik dan meyakinkan
semua pihak.
Secara luas “Corporate Governance” dapat difahami sebagai sistem dan struktur
serta kegiatan untuk mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai
pemegang saham atau “Stakeholders Value” serta menjaga keharmonisan hubungan
156 Salah satu prinsip GSG adalah akuntabilitas, yaitu setiap transaksi pada lembaga
keuangan syariah harus dapat dipertanggungjawabkan dan secara akuntansi dapat
diaudit, transparati serta pada batas kewenangan para pihak. John Pieris, Nizam Jim, Etika Bisnis dan Good Corporate Governance, (Jakarta : Pelangi Cendekia, 2007), 133.
157 Faktor utama pada lembaga keuangan syariah adalah “keadilan”. Artinya
hepotesa yang dibangun yaitu “jika transaksi ekonomi dibangun atas kesadaran
pentingnya keadilan, maka semua pihak tidak ada yang dirugikan, begitu juga
sebaliknya. Umi Karomah Yanuariddin, Kebijakan Stabilisasi dan Keadilan Dalam
Islam-pada buku Kebijakan Ekonomi Dalam Islam, (Yogyakarta : Kreasi Wacana,
2005), 83.
dengan berbagai pihak yang berkepentingan langsung dan tidak langsung dengan
perusahaan atau “Stakeholders”. Adapun terbatas pada pemahaman “Governance” dapat
diartikan sebagai proses pengelolaan dan pemahaman pada aspek kehidupan yang
meliputi aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek keamanan
dan lain-lain dengan cara yang sesuai dengan kaidah dan prinsip keadilan, efisiensi,
transparansi dan akuntabilitas.
Keterbukaan dan transparansi pada semua kegiatan lembaga keuangan syariah
dalam bentuk kerangka kerja “Corporate Governace” harus mampu menyajikan data
perusahaan yang meliputi laporan keuangan dan rasio rentalitas yang menggambarkan
kinerja perusahaan. Dengan demikian kondisi kesehatan keuangan perusahaan serta
prospektif perusahaan kedepan harus tergambar secara jelas pada tahapan laporan
kegiatan yang meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan per triwulan, laporan
semester dan laporan tahunan dengan berikut analisisnya.
C. PRINSIP ETIKA BISNIS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.158
Secara umum prinsip dasar pada pemahaman etika bisnis adalah adanya perilaku,
ucapan atau kebijakan yang bersumber dari kesadaran secara pribadi untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang didasari oleh nilai keimanan dan ketaatan
pada ajaran agama, sehingga pada konteks operasional lembaga keuangan syariah maka
sumber dasar etika bisnis adalah Al-Qur’an dan Hadist, aturan perundang-undangan
yang berlaku serta kearifan lokal. Akan tetapi secara spesifik bahwa prinsip dasar etika
bisnis pada lembaga keuangan syarah meliputi :
1. Kegaiatan dan transaksi ekonomi adalah bagian dari kegiatan muamalah yang
diatur secara rinci pada ilmu fikih, sehingga termasuk dalam kegiatan ibadah.
158 Prinsip dasar pada lembaga keuangan syariah antara lain menjaga keseimbangan
antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum serta ekonomi politik Islam juga
menjaga naluri politik individu dan kebutuhan spiritual, sehingga orientasi dasar “fid
dunya hasanah” dan “wa fil akhiroti hasanah” dapat terwujud dengan baik. Mustofa
Edwin Nasution, Dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta : Prenada Media
Group, 2007), 154.
2. Dasar keyakinan bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah SWT dan
manusia hanya mendapatkan amanah atau titipan sehingga kelak di akhirat nanti
akan diminta pertangung jawabannya.
3. Ada tangung jawab moral dan tanggung jawab sosial.
4. Tidak ada praktik monopoli, eksploitasi dan suap serta korupsi.
5. Bersikap jujur, adil dan transparan sehingga tidak ada pihak yang merasa
ditipu atau dirugikan.
Dengan demikian dapat difahami bahwa orientasi etika bisnis pada lembaga
keuangan syariah adalah menjaga harmonissasi hubungan vertikal dan horizontal yaitu
“hablum minnallah dan hablum minannas”, artinya setiap kegiatan ekonomi dan
transaksi bisnis harus disandarkan pada kesadaran untuk berbuat baik kepada manusia
dengan dasar ketaatan dan keimanan kepada Allah SWT.159
Allah SWT menciptakan alam dan segala isinya serta segala proses dan
mekanismenya dalam bentuk ekosistem yang teratur dan seimbang adalah untuk
manusia dalam rangka menjalankan fungsi manusia sebagai wakil Tuhan atau pemimpin
di dunia ini atau sebagai “Khalifah Fil Ard” yaitu mengolah dan memanfaatkan alam ini
untuk kepentingan dan kebutuhan manusia dengan satu syarat yaitu dengan tetap
menjaga kelestarian lingkungan serta menjaga keseimbangan. Untuk itu dalam konteks
lembaga keuangan syariah melakukan kegiatan memobilisasi keuangan masyarakat
berupa Tabungan, Deposito, simpanan Giro dan lain-lain serta melakukan kegiatan
pembiayaan dan investasi harus berpedoman pada prinsip kelestarian ekosistem, objek
pembiayaan dan investasi yang halal serta kelestarian alam dan keseimbangan
lingkungan serta lebih jauh dari itu dapat menciptakan lingkungan yang harmonis,
membuka lapangan pekerjaan, melakukan sosialisasi produk dengan cara mencerdaskan
kehidupan bangsa serta mampu meningkatkan kemakmuran bersama.
159 Etika bisnis pada lembaga keuangan syariah memposisikan etika pada aspek
theologis, artinya ukuran baik dan buruknya perbuatan didasarkan pada ketentuan ajaran
agama. Dengan demikian terjadi penyatuan cara berfikir antara aspek ekonomi dan
aspek religious. Abdullah Fathoni, Etika Bisnis Syariah-Bank, Koperasi dan BMT,
(Jakarta : Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari, 2018), 197
Objektivitas etika bisnis pada lembaga keuangan syariah mempunyai tiga jalur
kesadaran dan keseimbangan, yaitu hubungan dengan Allah SWT dalam bentuk
keimanan yang sempurna atau “insan kamil” dan hubungan sesama manusia serta
hubungan dengan alam.
Gambar 9
Etika Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syariah
Keterangan Gambar 9 :
Ada tiga korelasi dan pemahaman pada operasional kegiatan lembaga keuangan
syariah yang berkaitan dengan etika bisnis dengan tetap menjaga kesadaran keimanan
dan ketaqwaan kepada allah SWT dan komunikasi bisnis yang baik dengan semua
“Stakeholders” serta dengan tetap menjaga kelestarian alam.
Ketaatan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dengan tetap mengikuti
petunjuk-Nya yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Sedangkan pada aspek “hablum
minannas” yang secara tertulis dalam bentuk pelayanan lembaga keuangan syariah pada
masyarakat secara luas dengan berpedoman pada semua peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta kearifan lokal. Adapun pada objek pembiayaan dan investasi
lembaga keuangan syariah harus berpegang teguh pada objek yang halal serta harus
menjaga kelestarian alam dan ekosistem.
Semua aktivitas bisnis lembaga keuangan syariah adalah bagian integral dari
kegiatan ekonomi secara nasional serta ikut serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui distribusi pendapat yang adil sehingga dapat diartikan bahwa
lembaga keuangan syariah turut serta berpartisipasi aktif dalam program pembangunan
pemerintah. Untuk itu kehadiran pemerintah dalam mendorong pembangunan lembaga
keuangan syariah merupakan keniscayaan, sehingga sudah seyogyanya memberikan
akses seluas-luasnya pada aspek permodalan serta turut menjaga “core bisnis” lembaga
keuangan yang bermodal besar dengan membagi “sigmentasi pasar” secara adil dan
proporsional.160
Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Jumu’ah (62) Ayat 9 dan 10:
لوة من يوم ٱلجمعة ف أيها ٱلذين ءامنوا إذا نودي للص وا إل ٱسع ي لكم خي ى ذكر ٱلل ٩كنتم تعلمون ر لكم إن وذروا ٱلبيع ذ
لوة فٱنتشروا في ٱلرض وٱبتغوا من فضل ٱلل ا ذكروا وٱفإذا قضيت ٱلص كثير ١٠لعلكم تفلحون ٱلل
Artinya : 9. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at,
maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang
demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
10. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
Kajian Ayat tersebut di atas menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hidup
di dunia dan di akhirat, sehingga pelaku usaha atau transaksi bisnis harus ditinggalkan
ketika ada panggilan untuk melakukan sholat Jum’at dan apabila sholat telah selesai
ditunaikan maka Allah SWT memerintahkan untuk melanjutkan aktivitas bisnis dan
mencari karunia Allah SWT. Artinya dalam membagi kegiatan harus ada waktu yang
tepat, sehingga secara organisasi lembaga keuangan syariah harus memberikan
kesempatan semua karyawannya laki-laki yang beragama Islam untuk melaksanakan
160 Segmentasi pasar dalam periode waktu tertentu akan melahirkan “tingkat
spesialisasi optimum” pada lembaga keuangan, sehingga diharapkan akan terjadi
kondisi yang efektif dan efisien dan pada sektor pembiayaan dan investasi terjadi
peningkatan produksivitas. Sthepen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler, Ekonomi dan
Bank, Alih Bahasa: Danny Hutabarat, (Jakarta : Erlangga,1996), 5.
sholat Jum’at dan lebih dari itu, untuk karyawan perempuan yang melahirkan dan
datang bulan atau haid harus mendapatkan dispensasi secara wajar dengan tidak
meninggalkan tanggung jawabnya sesuai dengan struktur jabatan pada lembaga
keuangan syariah tersebut.
D. KEUANGAN.
Transaksi ekonomi pada lembaga keuangan syariah harus tercatat pada laporan
harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan.
Satuan hitung yang digunakan pada berbagai jenis laporan tersebut dalam bentuk mata
uang. Oleh sebab itu laporan terebut disebut dengan laporan keuangan. Semua ukuran
perkembangan pembiayaan dan investasi dan lain-lain menggunakan data numerik
uang. Untuk itu harus difahami terlebih dahulu berbagai aspek tentang uang. Dalam
kajian agama Islam diceritakan di dalam Al-Qur’an Surat Yusuf (12) Ayat 20 dan Surat
Al-Kahfi (18) Ayat 19 yang menceritakan penggunaan mata uang pada periode sejarah
zaman dahulu. Dokumentasi Al-Qur’an terhadap kisah dan cerita tersebut bersifat
mutlak dan hak serta tidak terbantahkan. Surat Yusuf (12) Ayat 20:
هدين هم معدودة وكانوا فيه من ٱلز ٢٠وشروه بثمن بخس در
Artinya : 20. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa
dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.
Isi Surat Al-Kahfi (18) Ayat 19:
نهم كم ل هم ليتساءلوا بينهم قال قائل م لك بعثن بكم أعلم بما لبثتم فٱبعثوا ر الوا وما أو بعض يوم ق لوا لبثنا ي تم قابث وكذ
ذهۦ إلى ٱلمدينة فلينظر أيها أزكى طع ا أحدكم بورقكم ه ن ليأت ف ام ١٩ بكم أحدا ه وليتلطف ول يشعرن كم برزق م
Artinya : 19. Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di
antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa
lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau
setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya
kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota
dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang
lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia
berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada
seorangpun.
Gambar 10
Fungsi Uang pada Lembaga Keuangan Syariah
Keterangan Gambar 10 :
Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1999 tetang Bank Indonesia, Pasal 1
pada poin 10 mengatakan bahwa; kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan
dilaksanakan oleh bank indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan/atau
suku bunga. Demikian juga pada Pasal 4 Ayat 2 mengatakan bahwa; Bank Indonesia
TRANSAKSI
EKONOMI
STANDA
R
UKURA
N
UNIT
SATUAN
HITUNG
MEDIUM
OF
EXCHARGE
PENYIMPA
N
NILAI
STANDAR
PEMBAYARA
N NON TUNAI
FUNGSI
UANG
LEMBAGA
KEUANGA
N SYARIAH
MASYARAKA
T
adalah lembaga negara yang indepeden bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak
manapun. Dengan demikian fungsi uang pada Gambar 10 merupakan fungsi
pengendalian dari Bank Indonesia.
Fungsi uang untuk standar ukuran harga, dimaksud dengan ukuran harga adalah
besaran nilai suatu barang atau jasa, sehingga dalam transaksi pada lembaga keuangan
syariah dapat dengan mudah diketahui. Hal tersebut sangat berbeda dengan ukuran nilai
pada sistem barter, seperti bagaimana cara mengukur harga satu ekor kambing dengan
harga liter beras, atau harga mobil dengan harga handphone. Dengan demikian faktor
harga pasar pada nilai uang terhadap suatu barang menjadi sangat penting, demikian
juga untuk menentukan nilai pajaknya. Artinya fungsi uang terhadap ukuran harga itu
bersifat universal. Tingkat universal diperlukan standar secara internasional seperti
harga emas duni, harga minyak dan lain-lain.161
Fungsi uang sebagai unit satuan hitung. Secara proporsional nilai uang bersifat
tetap pada satuan harga barang dan jasa. Harga barang atau jasa menurut hukum pasar
dapat mengalami naik atau turun tetapi secara hakekatnya nilai uangnya tetap. Misalnya
harga satu meter kain sutera di pasaran dapat naik atau turun tetapi panjang kain sutera
itu tetap, satu meter itu 100 Cm. Akan lebih mudah bila menggunakan standar satuan
hitung itu pada mata uang Dinar-Emas. Satu Dinar Emas itu dengan berat setara 4,25
gram. Bila harga Unta atau Sapi sama 10 Dinar, maka dapat terjadi pada kondisi tertentu
harga Unta atau Sapi menjadi 12 Dinar atau turun menjadi 9 Dinar, akan tetapi harga
Unta dan Sapi tersebut tidak berpengaruh terhadap kandungan nilai pada Dinar itu
sendiri. Dengan demikian, satu satuan hitung pada uang itu mutlak diperlukan, terutama
untuk menghitung kekayaan seseorang atau pendapatan lembaga keuangan syariah
161 Standar nilai uang untuk menentukan pajak dan harga komoditas sangat
dipengaruhi oleh kebijakan Negara. Untuk itu dapat dikatakan bahwa kebijakan
keuangan oleh Negara adalah alat ekonomi, M. Nazori Majid, Pemikiran Ekonomi Islam
Abu Yusuf, (Yogyakarta : PSEI, 2003), 263.
berkaitan menghitung pajak perusahaan, demikian juga untuk menghitung “Nisab”
Zakat yang harus dibayarkan.
Fungsi uang sebagai “Medium of Excharge” atau uang sebagai alat media
pertukaran komoditas barang dan jasa. Fungsi ini sangat strategis terutama bila
dikaitkan dengan lembaga keuangan syariah, karena sebagai objek kelembagaan
mempunyai korelasi dengan mobilisasi dana masyarakat, proses pembiayaan serta nilai
investasi. Demikian juga fungsi silang antara nilai jasa dan nilai harga komoditas.
Misalnya upah dari Dokter Gigi pada jenis praktik tertentu Rp. 200.000,- kemudian
Dokter Gigi tersebut membutuhkan beras, maka dapat membeli beras dengan ukuran
satu karung seharga Rp. 200.000,-. Dengan demikian fungsi uang sebagai alat tukar
adalah fungsi utama karena dapat mempengaruhi sistem perekonomian secara nasional
dan internasional. Demikian juga perdagangan dunia ekspor-impor sangat dipengaruhi
fungsi uang tersebut. Hidup matinya negara sangat dipengaruhi oleh cadangan Devisa
Negara tersebut guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sebagai contoh; misalnya
karena dampak Covid-19 terbangun opini masyarakat dunia bahwa China-PKT adalah
sumber petaka dunia, kemudian fungsi uang China dibekukan secara internasional,
maka akan terjadi musibah kelaparan di China karena tidak dapat impor pangan.162
Fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai. Nilai uang menurut jenisnya sangat
berbeda, Dinar adalah mata uang Emas, sehingga nilai eksrinsik dan nilai intrinsiknya
sama . Hal ini sangat berbeda dengan uang kertas. Misalnya uang kertas terulis di kertas
tersebut USD 100, tetapi nilai kertas dan ongkos cetaknya hanya USD 5. Sehingga
terjadi selisih USD 100 – USD 5 = USD 95. Selisih nilai inilah yang ditanggung oleh
pemerintah Amerika Serikat, sehingga terjadi pergeseran arti uang sebagai alat
penyimpan nilai menjadi surat hutang negara. Potensi uang sebagai penyimpan nilai
pada lembaga keuangan syariah akan lebih spesifik jika uang tersebut ditabung dan
162 Objek dari sistem keuangan lebih luas dari sistem moneter dan sistem perbankan,
demikian juga komponen sistem keuangan di berbagai negara berbeda-beda sangat
tergantung dari kebijakan negara tersebut. Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Audit
Intern Bank, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 11.
digunakan sebagai alat transaksi di kemudian hari, akan tetapi masalah yang timbul
adalah uang kertas akan mengalami penyesuaian dengan inflasi, yaitu turunnya nilai
uang tersebut apabila digunakan untuk belanja di kemudian hari. Adapun mata uang
Dinar-Emas tidak megalami penurunan nilai, contoh: harga Domba pada zaman
Rasulullah Muhammad SAW 14 Abad yang lalu adalah 1 Dinar dan sampai sekarang
berharga 1 Dinar atau setara dengan harga 4,25 gram Emas.163
Fungsi uang sebagai standar pembayaran non tunai. Kegiatan transaksi pada
lembaga keuangan syariah terutama pada sektor pembiayaan menggunakan sistem
angsuran dengan standar nilai uang tertentu yang terkadang pula mengikuti fluktuasi
inflasi atau terkadang dipersyaratkan nilai kurs Dollar Amerika. Kenyataan ini
merupakan kesepakatan dari para pihak atau dalam istilah Al-Qur’an “Antarodin
Minkum”. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa’ (4)
Ayat 29:
طل لكم بينكم بٱلب أيها ٱلذين ءامنوا ل تأكلوا أمو إ ي رة ع أن تك ل نكم ول تقتلو ون تج كان بكم ن تراض م ا أنفسكم إن ٱلل
٢٩ا رحيم
Artinya : 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
E. TINJAUAN HISTORIS.
Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, artinya untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari membutuhkan orang lain pada komunitas
tertentu. Misalnya petani membutuhkan tukang bangunan untuk mendirikan rumahnya
atau memerlukan supir untuk mengangkut hasil panennya atau membutuhkan dokter
163 Kemakmuran bersama adalah harapan dan cita-cita dari lembaga syariah. Untuk
itu nilai kejujuran, kerjasama, demokrasi ekonomi dan tolong-menolong serta
kesepakatan menjadi pilar utama pada transaksi ekonomi. Masyhuri, Peran Pemerintah
Dalam Perspektif Ekonomi Islam, pada buku Kebijakan Ekonomi Dalam Islam,
(Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005), 20.
untuk berobat, dalam istilah umumnya “tidak ada orang mati itu mengkafani dirinya
sendiri, kemudian berjalan ke kuburan sendiri dan menimbun makamnya sendiri”.
Ringkasnya adalah manusia itu pasti membutuhkan orang lain meskipun dengan kadar
yang berbeda-beda.
Sistem ekonomi barter atau pertukaran komoditas menjadi lazim dan berlaku pada
zaman dahulu kala atau pada zaman awal manusia sudah membentuk komunias sendiri-
sendiri. Akan tetapi menjadi sangat sulit ketika seseorang peternak Domba
membutuhkan beras. Atau seorang petani memerlukan pengobatan, berapa harus
membayarnya dengan liter beras. Pada posisi ini manusia mulai sadar untuk
memerlukan alat satuan nilai yang dapat mengukur pada semua komoditas barang
maupun jasa.164
Pada Abad Ke-6 Sebelum Masehi, bangsa Lydia pertama kali mencetak uang
logam dengan bahan dasar “Electrum”yaitu campuran antara Emas 75% dan Perak 25%.
Letak geografis bangsa “Lydia” oleh sebagian sejarahwan di seputaran Turki dan
meraka sudah melakukan hubungan politik dan ekonomi dengan bangsa Yunani.
”Commodity Money” adalah uang hasil kreasi bangsa Yunani yang terbuat dari
Perunggu, Perak dan Emas sekitar tahun 406 Sebelum Masehi. Kemudian imperium
Romawi pada Tahun 268 Sebelum Masehi mencetak “Denarius” dari Emas sebagai
mata uang. Kemudian bangsa Persia mencetak uang logam berbentuk bundar dari bahan
dasar Perak yang mereka sebut Dirham. Kedua mata uang yaitu Dinar-Romawi serta
Dirham-Persia yang lazim digunakan oleh masyarakat pada awal-awal pemerintahan
Islam.
Sejarah transaksi pada awal pemerintahan Islam mengunakan mata uang
berdasarkan bahan Emas dan Perak, pada masa Khalifah yang ke-3 yaitu “Usman bin
Affan” menjadikan mata uang yang indentik dengan mata uang bangsa Persia masa
pemerintahan Yezdigrid III Raja Dinasti Sassan dengan perbedaan adanya lafaz
164 Pada sisi kajian yang berbeda, jika uang dari bahan kertas atau “fiat money” akan
berhadapan dengan inflasi. Sehingga dengan adanya kemunduran ekonomi karena
inflasi, sebagian pakar ekonomi mengatakan “money is the culprit”, artinya jumlah uang
beredar secara berlebihan adalah biang keladinya dari kejatuhan ekonomi.
basmalah, adapun standarisasi Dinar dan Dirham ditentukan oleh Khalifah Umar bin
Khatab, yaitu 10 Dirham setara dengan 7 Dinar, kemudian Khalifah Abdul Malik pada
Tahun 75 Hijriah atau 695 Masehi secara resmi mencetak Dirham berbentuk koin
bertuliskan “Allahu Ahad Allahu Sommad”. Adapun standar yang digunakan adalah
Dinar Emas memiliki kadar 22 karat dengan berat 4,25 gram, sedangkan Dirham
memiliki kadar murni Perak dengan berat 3,0 gram. Dengan demikian secara teknis
bentuk Dinar-Dirham mengalami penyempurnaan tetapi kadar standar materinya tidak
mengalami perubahan, sehingga dapat diambil kesimpulan tentang pentingnya mata
uang apapun bentuk dan standar yang disepakati pada zaman dahulu hingga sekarang.
Adapun secara hukum Fikih, fungsi dan peran uang Dinar-Dirham tidak ada perubahan
meskipun gambar dan bentuk koin ada perubahan.165
F. CORPORATE CULTURE.
Hubungan dinamis antara kelembagaan syariah dan corporate culture terletak pada
budaya kerja yang tumbuh dan berkembang secara alami dan berkesinambungan yang
menjadi acuan dalam berfikir, berucap dan berperilaku. Secara umum budaya dapat
didefinisikan menjadi seperangkat norma, nilai yang tercermin dari pola pikir, pola ucap
dalam kebiasaan dan tradisi organisasi atau perusahaan atau dalam hal ini adalah
“Lembaga Keuangan Syariah” yang memposisikan Al-Qur’an dan Hadist sebagai
pedoman hidup dan kehidupan. Kemudian disusun Visi, Misi dan stategi bersaing pada
kehidupan bisnis, akan tetapi konsep hidup secara syariah tetap dipegang teguh. Dengan
demikian “Compatibility” atau kesesuaian antara kondisi nyata persaingan bisnis
kontemporer dengan nilai dan norma syariah berpadu menjadi satu pada konsep
besarnya yaitu “Rahmatan lil Alamin”. Artinya budaya organisasi dibangun atas tiga
165 Secara hukum positif: uang adalah bentuk dari objek yang dirumuskan dan
difungsikan secara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya
fungsi uang yang melekat pada objek tersebut diatur secara hukum. Ahmad Ifham
Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010),
862.
pilar, yaitu Al-Qur’an dan Hadist, daya saing bisnis, nilai dan norma. Dengan demkian
semua pelaku bisnis akan mengedepankan sikap jujur, adil dan tolong-menolong.
Gambar 11
Corporate Culture LKS (Lembaga Keuangan Syariah)
Keterangan Gambar 11 :
Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa’ (4) Ayat 59:
سول وأولي وأطيعوا ٱلر أيها ٱلذين ءامنوا أطيعوا ٱلل سول إن زعتم في شيء فردوه إل كم فإن تن مر منٱل ي وٱلر ى ٱلل
لك خير وأحسن تأويل كنتم وٱليوم ٱلخر ذ ٥٩ تؤمنون بٱلل
Artinya : 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Makna yang terkandung pada Ayat tersebut di atas bila dihadapkan pada LKS atau
Lembaga Keuangan Syariah maka secara empiris dan filosofis bahwa semua kegiatan
- AL-
QUR’AN
- HADIST
DAYA
SAING
BISNIS
NILAI DAN
NORMA
CORPORAT
E
CULTURE
LKS
VISI
MISI
STRA-
TEGI
PERFOR-
MANCE GOAL BRANDIN
G
PROFESIO
-NALISME
STYLE OF
LEADERSH
IP
Lembaga Keuangan Syariah yang meliputi antara lain mobilisasi dana umat,
pembiayaan dan investasi harus berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadist serta semua
regulasi atau aturan Perundang-undangan yang berlaku saat itu. Dengan demikian
semua nilai dan norma serta kearifan lokal harus menggunakan tiga pilar pedoman,
yaitu Al-Qur’an, Hadist dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa
unsur yang harus diperhatikan secara empiris yaitu :
1. Ketaqwaan.
2. Keadilan.
3. Kejujuran.
4. Tidak ada praktik riba, gharar dan maisir.
5. Tidak ada suap atau “La Riswa”.
6. Tidak ada eksploitasi dan monopoli.
Adapun bentuk pengawasan terhadap semua aktivitas lembaga keuangan syariah,
baik bank syariah atau lembaga keuanagn non bank syariah dilakukan oleh :
1. Pemerintah secara umum.
2. Bank Indonesia.
3. Otoritas jasa keuangan.
4. Kementerian Koperasi.
5. Dewan Syariah Nasional.
6. Stakeholder pengawasan internal atau waskat (pengawasan melekat).
Daya saing : Lembaga keuangan syariah dapat difahami sebagai salah satu dari
industri perbankan atau industri yang bergerak untuk mengelola keuangan secara
profesional, transparan dan akuntabel. Sebagai industri, maka lembaga keuangan
syariah tidak bergerak di ruang hampa, artinya kehadiran pesaing pada bisnis dengan
basis yang sama adalah kenyataan yang harus dihadapi, untuk itu pendalaman dan
kajian komprehensif sangat diperlukan agar lembaga keuangan syariah dapat
mempertahankan hidup untuk waktu yang lama, dan lebih jauh dari itu kehadilran
lembaga keuangan syariah mampu memberikan kesejahteraan untuk “Stakeholders” dan
masyarakat luas.166
Analisis terhadap daya saing lembaga keuangan syariah meliput antara lain :
1. Analisis terhadap kekuatan dan kelemahan perusahaan sendiri atau analisis
internal.
2. Analisis terhadap aspek peluang dan sekaligus ancaman dari luar perusahaan
atau analisis eksternal.
3. Analisis terhadap lingkungan strategis dan kebijakan pemerintah.
4. Analisis terhadap perkembangan perekonomian global atau internasional.
Komponen analisis terhadap daya saing lembaga keuangan syariah dapat
dirumuskan antara lain sebagai berikut :
1. Asumsi yang tepat terhadap segala macam kejadian yang sangat mungkin
terjadi pada masa mendatang dengan dasar argumen kondisi saat ini dan secara
historis difahami latar belakang dan riwayat kejadian sebelumya.
2. Pengembangan logika dan intuisi yang mengelaborasi pada setiap
perkembangan saat ini, serta kemampuan memprediksi kemungkinan situasi yang
berpengaruh langsung atau tidak langsung pada lembaga keuangan syariah,
contoh; terjadinya epidemi virus Corona Covid-19 berdampak pada fluktuasi
tingkat profitabilitas perusahaan dan terjadinya kemungkinan risiko gagal bayar
oleh nasabah atau anggota.
3. Instrumen daya beli masyarakat dan potensi Tabungan, Deposito serta
instrumen nisbah bagi hasil, kurs mata uang dan lain-lain.
4. Perkembangan ekonomi global secara tidak langsung menjadi instrumen
penting dalam melakukan analisis terhadap daya saing lembaga keuangan syariah.
166 Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 207-2009 telah banyak
meruntuhkan atau menjatuhkan berbagai bisnis lembaga keuangan yang berbasis riba
atau bunga, tetapi perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil mampu bertahan bahkan
berkembang pesat. Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah-Produk-Produk dan
Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), 41.
Nilai dan norma, implementasi falsafah hidup-kehidupan pada lembaga keuangan
syariah meliputi tiga hal, yaitu unsur kelembagaan, unsur regulasi dan sumber daya
manusia yang mengawaki organisasi. Untuk itu pemahaman terhadap nilai-nilai pada
aspek kearifan lokal dan norma-norma spiritual keagamaan yang terangkum di dalam
konsep “akhlakul karimah” atau perilaku dan tutur kata yang baik menjadi pedoman
dasar operasional kelembagaan.
Aspek mikro dan makro dalam konteks lembaga keuangan syariah harus
menjunjung tinggi orientasi dasar operasional dalam bentuk sikap dan perilaku
kejujuran, keadilan dan keramah-tamahan, akan tetapi tetap berpegang teguh pada
prinsip kehati-hatian atau “prudent”. Harus difahami bahwa meskipun lembaga
keuangan syariah mengedepankan aspek spiritual keagamaan tetapi lembaga ini
didirikan bernuansa bisnis, sehingga tetap mempertimbangkan besaran profit guna
menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan secara spesifik dapat membayar gaji
pegawai dan untuk menutupi semua biaya-biaya perusahaan. Untuk itu keseimbangan
nilai dan norma serta keuntungan perusahaaan harus tetap dijaga dengan baik.167
“Value” atau nilai-nilai yang terkandung pada lembaga keuangan syariah secara
intrinsik tercermin pada perilaku dan kebijakan perusahaan yang secara empiris terlihat
pada prinsip-prinsip kerja, Visi dan Misi perusahaan, strategi, performance serta SOP.
Dengan demikian corporate culture dan GCG atau good corporate governace atau tata
kelola perusahaan mengedepankan nilai-nilai sebagai berikut, antara lain :
1. Akhlakul Karimah atau budi pekerti yang baik dengan pilihan kata “sopan
santun”.
2. Konsep pelayanan prima dengan memposisikan pelanggan dan anggota
sebagai partner yang penting.
167 “Sense of Identity” atau rasa identitas merupakan nilai bersama yang merupakan
nilai bersama yang merupakan karakter fundamental organisasi dari lembaga keuangan
syariah yang membedakan dengan organisasi bisnis lainnya. Sehingga para anggota dan
karyawan merasa istimewa dan bangga dengan identitas tersebut. A.B. Susanto dan
Tim, Corporate Culture-Orgazation Culture, (Jakarta : The Jakarta Consulting Group,
2008), 16.
3. Mengutamakan konsep “tolong-menolong” dengan tidak meninggalkan
prinsip “prudent” atau kehati-hatian.
4. Berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadist tetapi tetap berpegang teguh pada
aturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian apapun kondisinya, operasional lembaga keuangan syariah harus
menjaga keseimbangan antara kepentinga hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di
akhirat.
Visi dan Misi, secara umum pengertian Visi adalah “Final Goal” atau tujuan akhir
dari suatu perusahaan atau institusi, yang dalam hal ini adalah lembaga keuangan
syariah. Adapun Misi adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh
misalnya lembaga keuangan syariah :
1. Visi : Menjadi lembaga keuangan terbak pada skala nasional.
2. Misi :
a. Memberikan pendapatan prima pada nasabah dan anggota.
b. Menjaga keseimbangan tata kelola yang harmonis untuk kemaslahatan
di dunia dan akhirat.
c. Menjalin hubungan yang harmonis dan dinamis pada stakeholders.
d. Komitmen pada sikap amanah, fatonah, sidiq dan tabligh.
Dengan demikian Visi dan Misi adalah jiwa atau soul dari perusahaan atau
lembaga dari cerminan tersebut dapat tergambar arah kebijakan institusi atau
perusahaan yang dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah, apabila dalam satu
periode tertentu Visi belum tercapai maka harus dilakukan evaluasi dan kemudian Misi
dapat dirubah untuk menyesuaikan kondisi geopolitik dan geoekonomi.168
168 “Vision of Success” merupakan formulasi yang sangat penting karena berperan
sebagai arah strategi dan pedoman melaksanakan semua tata kelola lembaga keuangan
syariah agar berjalan secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Mudrajad
Kuncoro, Strategi-Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, (Jakarta : Erlangga,
2005), 55.
Strategi, merangkum dari berbagai pendapat ahli atau pakar serta berbagai literatur
buku dan pemikiran penulis yang pernah bertugas sebagai Perwira militer maka strategi
dapat dirumuskan sebagai seni dan kecerdikkan dalam proses formulasi untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, maka akan
lebih spesifik bahwa langkah dan cara yang diformulasikan harus sesuai dengan Al-
Qur’an dan Hadist. Untuk itu instrumen-instrumen yang harus dikaji secara mendalam
sebelum menentukan cara dan langkah strategi lembaga keuangan syariah maka harus
difahami terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :169
1. Fikih Muamalah berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist.
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan lembaga
keuangan syariah.
3. Visi dan Misi.
4. ADO atau Analisi Daerah Operasi, yaitu kajian secara komprehensif secara
nasional dan internasional terhadap kondisi dan pergerakkan ekonomi.
5. Cumemu, yaitu Cuaca, Medan Musuh, artinya harus faham cuaca atau iklim
investasi dan kecenderungan portofolio. Medan yaitu lingkungan internal dan
eksternal lembaga keuangan syariah, pada posisi internal para manager harus bisa
menganalisa laporan keuangan perusahaan dan posisi keuangan, struktur
organisasi serta kekuatan SDM secara menyeluruh. Musuh yaitu cara melihat
secara cerdas posisi pesaing, seperti pada dunia militer data intelijen harus masuk
sebelum perang, yaitu kekuatan lawan, jumlah personel dan keahliannya,
kemampuan alat sistemnya. Baru kemudian dihadapkan dengan kemampuan diri
sendiri dan yang terakhir adalah menentukan strategi, yaitu strategi offensif atau
menyerang dan strategi defensif atau bertahan yang dalam bisnis adalah strategi
sebagai follower atau strategi leader.
169 Strategi lembaga keuangan syariah di Indonesia harus bisa memanfaatkan dari
jumlah penduduk yang beragama Islam 80% dan ada kecenderungan peningkatan
kesadaran pada kegiatan ekonomi Islam. Sosialisai dari lembaga keuangan syariah telah
menghasilkan peningkatan kesadaran sosial keagamaan. Markum Sumitro, Asa-Asas
Perbankan Syariah dan Lembaga-Lembaga Terkait, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2002), 72.
Dengan demikian, secara empiris strategi merupakan serangkaian kegiatan
yang tersistem dengan baik untuk dapat berdiri sama tegak dengan para pesaing
yang secara kompetitif harus dapat unggul atau setingkat lebih tinggi. Untuk itu
formulasi strategi bisnis lembaga keuangan syariah harus cerdas, cerdik dan
unggul.
Permormance, adalah kinerja atau tampilan lembaga keuangan syariah yang secara
umum dapat diukur dengan parameter sebagai berikut :
1. Seluruh produk dan program investasi dan pembiayaan serta dalam
memobilisasi dana masyarakat sesuai dengan Al-Qur’an, Hadist dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Tingkat risiko bisnis investasi dan pembiayaan dapat ditekan seminimal
mungkin serta adanya langkah-langkah mitigasi risiko.
3. Laporan keuangan yang disajikan bernilai positif bila dilihat dari rasio
likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. Artinya pada aspek laporan
keuangan, kondisi lembaga keuangan syariah bernilai positif.
4. SDM atau Sumber Daya Manusia yang mengamati lembaga keuangan
syariah dapat diandalkan, baik pada aspek kejujuran dan aspek profesionalitasnya.
5. Budaya organisasi dan style of leadership berjalan dengan baik, artinya tidak
terjadi gejolak atau demo ketidakpuasan karyawan. Sehingga operasional dan
kegiatan LKS berjalan lancar.
Goal, adalah rincian target atau tahapan pencapaian pada periode tertentu agar apa
yang sudah tercantum pada misi tercapai untuk mendukung tercapainya hasil akhir pada
tujuan yang lebih besar. Artinya rangkaian target membentuk goal dan rangkaian goal
membentuk misi dan rangkaian misi membuntuk visi. Dalam konteks lembaga
keuangan syariah, maka target DPK atau Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan,
Deposito pada akad Mudharabah, Ijarah, Rohn, Musyarakah dan lain-lain, target
pembiayaan, target meminimalkan NPF atau “Non Performing Financing” atau kredit
bermasalah atau kredit berpotensi gagal bayar. Rangkaian target-target tersebut adalah
Goal.
Dengan demikian rangkaian Goal dalam formulasi bisnis lembaga keuangan
syariah merupakan salah satu instrumen untuk menilai dan memprediksi bisnis kedepan,
sehingga para manager terutama manager keuangan harus jeli dan hati-hati dalam
memberikan analisis laporan keuangan sehingga top manajemen tidak melakukan
kesalahan dalam mengambil keputusan.
Branding, secara umum dapat difahami sebagai simbol, citra merk atau identitas
pada suatu barang atau jasa pada persepsi pelanggan atau nasabah atau anggota dan
lain-lain. Pada konteks lembaga keuangan syariah, maka brand yang dibangun antara
lain :
1. Mengunakan akad syariah pada setiap transaksi ekonomi yang berdasarkan
Al-Quran dan Hadist.
2. Menjunjung tinggi aspek kehalalan, kejujuran dan keadilan.
3. Berusaha pada tataran bisnis dan sekaligus beribadah yang berorientasi pada
kebahagiaan hidup di akhirat.
4. Pelanggan atau nasabah terbebas dari keraguan pada aspek kehalalan produk.
5. Tidak tercampur dengan uang haram.
Dengan demikian, branding lembaga keuangan syariah pada persepsi masyarakat
yang menjadi nasabah dan anggota sangat kuat karena didukung oleh dua unsur, yaitu
unsur keuntungan dan unsur kehalalan, karena pada prinsipnya semua transaksi bisnis
pada objek yang halal dan terbebas dari unsur riba, gharar dan maisyir.
Profesionalism, secara umum dapat diartikan sebagai potensi atau kemampuan
seseorang pada bidang tertentu, ada tiga syarat profesionalism dalam konteks lembaga
keuangan syariah, yaitu; Pertama, skill atau tingkat keahlian yang prima atau sempurna
untuk memenuhi target yang ditetapkan. Misalnya manager keuangan harus mampu
menyajikan laporan keuangan secara baik dan benar serta tepat waktu. Kedua,
knowledge, yaitu potensi akademis atau pengetahuan komprehensif yang mendukung
bidang tugasnya serta mampu mengembangkan pengetahuan dan pengalaman menjadi
suatu model inovasi di bidang tugas tertentu. Ketiga, attitude, yaitu sikap mental170,
etika dan perilaku yang mencerminkan penguasaan sempurna pada bidang tertentu.
Profesionalism tidak membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, sebagaimana
Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat An Nahl (16) Ayat 97:
ن ذكر أو أن ا م لح ة ط ثى وهو مؤمن فلنحيينهۥ حيو من عمل ص ٩٧يعملون أجرهم بأحسن ما كانوا لنجزينهم و ي بة
Artinya : 97. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya
kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan
pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
Style of Leadership, adalah gaya kepemimpinan atau cara-cara yang digunakan
oleh seorang pemimpin untuk menggerakkan seluruh unsur di bawahnya guna mecapai
tujuan yang telah ditetapkan. Pada konteks lembaga keuangan syariah, maka style of
leadership dapat dibagi menjadi :
1. Pemimpin gaya teokrasi, yaitu gaya kepemimpinan yang menyatu antara
aspek agama dan organisasi, contoh; seorang Ustad atau Kyai pada Pondok
Pesantren dan sekaligus sebagai ketua BMT
2. Otoriter, yaitu gaya kepemimpinan dengan pendekatan perintah dan tidak
menerima pendapat orang lain.
3. Demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang secara demokrasi dapat
menerima pendapat orang lain, sehingga pejabat atau karyawan dalam semua
struktur organisasi mempunyai hak suara secara musyawarah untuk mufakat
sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Ali ‘Imran (3) Ayat 159:
لنت لهم ولو كنت فظا غليظ ٱلقلب ن ٱلل م وشاورهم ٱعف عنهم وٱستغفر له ن حولك ف م فضوا لن فبما رحمة م
يحب إن ٱلل لين مت ٱل في ٱلمر فإذا عزمت فتوكل على ٱلل ١٥٩ وك
170 Tingkat professionalism manajemen adalah kemampuan untuk dapat melihat
organisasi lembaga keuangan syariah sebagai suatu badan tunggal. Artinya tidak hanya
melihat setiap bagian unit-unit kecil, dengan demikian organisai bergerak bersama
dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. George R. Terry, Prinsip-Prinsip
Manajemen, Penerjemah: J. Smith D.E.M, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), 207
Artinya : 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam
urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya.
BAB V
KONSEP DASAR TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Wilayah konsep pemikiran tentang lembaga keuangan syariah berdiri pada posisi
ruang pendebatan yang menjadi domain para pemikir ekonomi syariah. Hal ini terjadi
disebabkan oleh beberapa hal antara lain :
1. Pada zaman Rasulullah dan para khalifah sesudah wafatnya Beliau yang ada
adalah “Baitul Mal” yang mengatur keuangan negara tanpa ada unsur bisnis,
sehingga pada zaman kontemporer diperlukan pemikiran dan ijtihad ulama fikih
pada domain empiris praktis lembaga keuangan syariah yang berorientasi bisnis.
2. Strategi bisnis lembaga keuangan konvensional dengan berbagai teori
ekonomi yang berdasarkan konsep Bungan bank sudah mapan secara ekonomi.
3. Terdapat perbedaan pemikiran di kalangan internal pemikir atau para ulama
dalam memposisikan bunga bank bila dikaitkan dengan inflasi, kurs mata uang
dan fluktuasi perkembangan ekonomi global.
4. Sosialisasi tentang transaksi ekonomi yang berdasarkan fikih muamalah
terhadap para pelaku ekonomi yang beragama Islam khususnya dan masyarakat
secara luas masih dirasakan belum optimal atau belum tuntas.
5. Market Share atau pangsa pasar lembaga keuangan syariah dirasakan masih
luas dan terbuka termasuk, termasuk juga di negara-negara yang penduduknya
beragama Islam.
Dengan demikian perjuangan para pemikir lembaga keuangan syariah serta para
praktisi ekonomi syariah masih terbuka, sehingga perjuangan secara ekonomi akan
menempuh perjalanan panjang yang terjal dan berliku. Akan tetapi apapun kondisinya
secara empiris lembaga keuangan syariah telah berkiprah baik secara nasional atau
internasional dan akan menjadi alternatif positif pada dunia perbankan, demikianjuga
secara historis lembaga keuangan syariah lebih mampu bertahan terhadap hantaman
badai krisis ekonomi dibandingkan dengan pola konvensional.
A. PENDAHULUAN.
“Institution” atau lembaga dapat diFahami sebagai organisasi dengan perangkat
SDM, struktur organisasi dan regulasi. Pada konteks lembaga keuangan syariah, maka
terdapat tiga unsur yang harus dipahami yaitu unsur kelembagaan dengan semua
perangkatnya, unsur keuangan sebagai objek bisnis dan dengan segala macam regulasi
dan proses perkembangannya pada skala global dan nasional serta syariah yang
disertai dengan segala macam aturan fikih muamalah yang berpedoman pada Al-
Qur’an dan Hadist.
Lembaga keuangan syariah adalah bentuk institusi yang dinamis dan berkembang
sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi
dan harus seiring dengan potensi kemajuan lembaga keuangan konvensional. Dengan
demikian semua akad dan transaksi kekurangan secara teknis harus berpedoman pada
dua pilar utama, yaitu fikih muamalah dan perkembangan pesaing dari pemain
ekonomi konvensional.
B. MUDHARABAH.
Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Maa’idah (5) Ayat 2:
ول ٱلشهر ٱل ئر ٱلل أيها ٱلذين ءامنوا ل تحلوا شع ين ٱلب لهدي ول ٱل ٱم ول حراي ول ءام ئد
يت ٱلحرام يبتغون فضل قل
ا وإذا حللتم فٱصطادوا و ن ب هم ورضو ن ر ان قوم أن صدوكم عن ٱلمسجد ٱلحرام أن تعت ن ل يجرمنكم ش م دوا
ثم وٱلع إ ن وٱت دو وتعاونوا على ٱلبر وٱلتقوى ول تعاونوا على ٱل شديد ٱلعقاب قوا ٱلل ٢ن ٱلل
Artinya : 2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu)
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula)
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia
dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka
bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum
karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat
aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya.
Tinjauan dan pemahaman ayat tersebut di atas terletak pada kata tolong-menolong,
artinya secara umum bentuk komunikasi sosial yang termasuk transaksi ekonomi dalam
koridor ibadah tolong-menolong untuk kebaikan dan kemaslahatan, artinya tidak
dibenarkan saling membantu atau saling tolong-menolong pada aspek kemaksiatan.
Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik dana atau
“Shahibul Maal” dengan pengusaha atau pekerja yang memerlukan modal disebut
dengan istilah “Mudlarib” dimana kerja sama tersebut diperjanjikan pembagian
keuntungan di awalnya. Secara etimologi, Mudharabah dapat disebut juga dengan istilah
“Muqaradhan” atau “Qiradh”. Arti Mudharabah secara bahasa adalah memukul atau
pergerakkan sesuatu pada suatu kondisi kepada kondisi yang lain.
Pada teknis pelaksanaannya maka akad Mudharabah dibagi dua :171
1. Mudharabah Mutlaqah, yaitu Mudlarib atau pengelola harta mendapatkan
mandat penuh untuk mengelola harta dari Shahibul Maal tanpa dibatasi oleh jenis
usaha dan tempat usaha, akan tetapi kepercayaan modal tersebut harus dikelola
secara profesional dan setiap perubahan kondisi usaha atau perubahan kebijakan
pada lembaga keuangan syariah harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada
pemilik modal. Adapun pembagian keuntungan dan risiko usaha harus dibuat
secara tertulis dengan adanya saksi. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam
Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 282:
ى فٱكتبوه وليكت سم أيها ٱلذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل م ب بينكم كاتب بٱلعدل ول يأب كاتب أن يكتب ي
ربهۥ ول يبخس من فليكتب وليملل ٱلذي عليه ٱلحق وليتق ٱلل ا فإن كان ٱلذي عليه ٱلحق ه شي كما علمه ٱلل
جالكم فإن لم يكونا أو ضعيفا أو ل يستطيع أن يمل هو فليملل وليهۥ بٱلعدل وٱستشهدوا شهيدين من ر سفيها
171 Secara umum pengertian Mudharabah yaitu kerjasama dua pihak yang diikat
dengan perjanjian dimana satu pihak berperan sebagai pemodal dan pihak lain sebagai
pekerja pada suatu pekerjaan tertentu dengan porsi pembagian keuntungan yang
disepakati. Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya, 2015), 59.
هداء أن تضل إحدىهما ف ر إحدىهما ٱلخرى ول يأب ٱلشهداء رجلين فرجل وٱمرأتان ممن ترضون من ٱلش تذك
دة إذا ما دعوا ول تس ه وأقوم للش لكم أقسط عند ٱلل موا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجلهۦ ذ وأدنى أل
رة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أل تكتبوها وأشهدوا ترتابوا إل إذا تبايعتم ول يضار أن تكون تج
وي بكم وٱتقوا ٱلل وإن تفعلوا فإنهۥ فسوق
بكل شيء عليم كاتب ول شهيد وٱلل ٢٨٢عل مكم ٱلل
Artinya : 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,
meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika
yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia
sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan
dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki
(di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa
maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang
itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian
itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali
jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka
tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu
adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
2. Mudharabah Muqayyadah, yaitu pemilik modal menentukan jenis usaha dan
tempat usaha.
Lembaga keuangan syariah pada posisi sebagai Mudlarib dengan akad
Mudharabah Muqayyadah harus mengikuti semua syarat yang ditetapkan oleh pemodal
atau Shahibul Maal, karena setiap penyimpangan yang berdampak pada risiko kerugian
akan menjadi tanggung jawab lembaga keuangan syariah tersebut. Adapun rukun dari
akad Mudharabah adalah :
1. Adanya para pihak yang berakad.
2. Adanya harta secara nyata menjadi modal usaha, artinya tidak diperbolehkan
yang masih dalam bentuk piutang.
3. Adanya usaha, artinya tidak boleh harta pada akad Mudharabah digunakan
untuk kepentingan yang bersifat konsumtif atau lebih jelasnya harta yang menjadi
objek akad berfungsi sebagai modal kerja.
4. Adanya aturan tentang laba dan rugi serta pembagian porsi tanggung jawab
secara rinci agar tidak terjadi perselisihan atau bertentangan di kemudian hari,
termasuk juga harus diatur antara lembaga keuangan syariah dengan modal pada
kondisi “Force Majeure”.
5. Harus adanya “Shigah” atau niat atau pernyataan kontrak kerja secara jelas
yang diucapkan dan secara tertulis di tandatangani oleh para pihak dan saksi.172
Adapun syarat para pihak yang berakad yaitu antara lembaga keuangan syariah
baik sebagai Mudlarib -Shahibul Maal adalah :
1. Syarat para pihak yang berakad, yaitu para pihak yang berakad harus cakap
dan sehat secara hukum, artinya tidak boleh para pihak termasuk lembaga
keuangan syariah yang mewakilinya dalam kondisi “Mahjur” atau tidak cakap
secara hukum.
2. Syarat modal yang di-akadkan berupa uang dan bukan berupa barang yang
harus dijual terlebih dahulu, karena nilai pasar barang dapat berubah setiap saat,
172 Pada kondisi tertentu, usaha yang dijalankan oleh Mudharib mengalami kerugian
besar, sehingga modal yang disetor oleh Shahibul Maal habis atau ludes, maka hanya
pemilik modal atau Shahibul Maal yang menanggung kerugian harta. Ash-Shadiq
Abdurrahman Al-Gharyan, Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer, (Surabaya : Pustaka
Progressif, 2004), 97.
sehingga berpotensi adanya sengketa dikemudian hari. Demikian juga objek uang
yang menjadi pokok akad lembaga keuangan syariah harus nyata dan tidak boleh
dalam bentuk hutang atau piutang. Karena hal tersebut menjadi ketidakjelasan
objek.
3. Posisi Mudlarib pada akad Mudharabah adalah sebagai pekerja sehingga
mereka harus mendapatkan upah kerja yang wajar, minimal dengan UMR atau
lebih, sehingga konsep “Ta Awwun” atau tolong-menolong sekaligus dapat
tercapai.
4. Kuantitas dan kualitas harus jelas, artinya lembaga keuangan syariah harus
memastikan jumlah modal yang menjadi akad.
5. Penyerahan modal pada Mudlarib secara langsung dan tidak boleh
diwakilkan. Baik wakil badan hukum atau perorangan. Hal demikian dimaksudkan
untuk menghindari cidera janji atau ingkar janji.
Secara empiris, akad Mudharabah pada lembaga keuangan syariah sebagai
“Shahibul Maal” dan pihak nasabah sebagai “Mudlarib” mengalami pasang-surut atau
fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi dalam bentuk kebijakan
pemerintah atau kondisi ekonomi global, demikian juga dipengaruhi oleh kondisi mikro
ekonomi dalam bentuk daya beli masyarakat, PHK dan tingkat pengangguran dan
kondisi pelaku pasar sektor non formal serta kondisi usaha UMKM dan Koperasi, maka
tidak menutup kemungkinan gagal bayar, untuk itu diperlukan langkah strukturisasi
kelembagaan secara syariah.173
Lembaga keuangan syariah dalam menentukan langkah restrukturisasi berpedoman
pada “Peraturan Bank Indonesia” Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi
pembiayaan bagi bank syariah dan unit syariah yang menyatakan antara lain sebagai
berikut :
173 Bentuk kekecewaan para pakar ekonomi pada tataran mikro ekonomi karena
jarak antara teori dan praktiknya pada ekonomi konvensional. Sehingga menjadi
peluang pada kajian teori ekonomi syariah, akan tetapi terdapat titik temu antara teori
ekonomi syariah dan konvensional, yaitu tidak dibolehkan uang sebagai komoditas.
Iskandar Putong, Ekonomi Mikro, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2005), 7.
1. Lembaga keuangan syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas
nasabah yang memiliki prospek usaha guna menjaga kelangsungan usaha, akan
tetapi tetap menjaga prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.
2. Pembiayaan oleh lembaga keuagan syariah dengan mengunakan akad syariah
:
a. Mudharabah dan Musyarakah.
b. Akad Sewa dalam bentuk “Ijarah atau Sewa Beli dengan akad “IMBT-
Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik”
c. Akad Jual-Beli dalam bentuk piutang Murabahah, saham dan Istishna
serta dalam bentuk piutang “Qardh” atau transaksi “Ijarah-Multijasa”.
3. Restrukturisasi pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah dengan syarat :
a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
b. Nasabah mengalami prospek usaha yang baik.
c. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan pada kondisi
pembiayaan dengan status kurang lancar, diragukan dan macet, dengan bukti
dan analisis keuangan yang memadai.
d. Restrukturisasi dapat dilakukan 3 kali dan untuk retrukturisasi kedua
dan ketiga paling cepat 6 bulan setelah pembayaran sebelumnya dengan tetap
memperhatikan fatwa Majlis Ulama Indonesia.
4. Tata cara restrukturisasi pembiayaan adalah :
a. Lembaga keuangan syariah yang melakukan pembiayaan dalam bentuk
piutang Murabahah atau piutang Istishna dapat dilakukan restrukturisasi
dengan cara penjadwalan kembali atau “rescheduling” atau persyaratan
kembali “reconditioning” atau penataan kembali “restructuring”.
b. Pembiayaan dalam piutang “Qardh” dapat direstrukturisasi dengan cara
penjadwalan kembali-rescheduling dan persyaratan kembali-reconditioning.
c. Untuk pembiayaan dalam bentuk Mudharabah dam Musyarakah dapat
direstrukturisasi dengan cara rescheduling, reconditioning dan restructuring.
d. Pembiayaan dalam bentuk ijarah atau ijarah muntahiyyah bit tamlik-
IMBT, dapat direstrukturisasi dengan cara rescheduling, reconditioning dan
restructuring.
e. Pembiayaan multijasa dalam bentuk ijarah dapat direstrukturisasi
dengan cara rescheduling dan reconditioning.
f. Pembiayaan dalam bentuk piutang “salam” dapat direstrukturisasi
dengan cara rescheduling, reconditioning dan restructuring.
C. MURABAHAH.
Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 275:
بوا ل يقومون إل كما يقوم ٱلذي يتخب لشيط ٱطه ٱلذين يأكلون ٱلر لك بأنهم قالوا إن ن من ٱلمس بوا ذ ما ٱلبيع مثل ٱلر
ب وأح ن ر فمن جاءهۥ موعظة م بوا م ٱلر ٱلبيع وحر ۥ ما س فٱنته هۦل ٱلل و ى فله ب لف وأمرهۥ إلى ٱلل ئك أصح
من عاد فأول
لدون ٢٧٥ٱلنار هم فيها خ
Artinya : 275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.
Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.
Penekanan Ayat tersebut di atas yang berkorelasi dengan lembaga keuangan
syariah adalah “Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan Riba”, dan
setiap apa yang diharamkan oleh Allah SWT pasti mengandung kerusakan atau
kemudharatan, baik dalam waktu cepat atau lambat, demikian juga hal-hal yang
dihalalkan oleh Allah SWT dalam kehidupan manusia pasti mengandung kebaikan atau
kemaslahatan.
Pengertian umum murabahah adalah transaksi jual-beli barang dengan harga dasar
dan margin keuntungan yang diketahui oleh para pihak yang bertransaksi dan
disepakatinya. Adapun syarat akad murabahah adalah sebagai berikut :
1. Harus ada komunikasi antar pihak, artinya tidak dibenarkan adanya
informasi “asimetris” penjual harus memberitahukan atas biaya modal secara
keseluruhan, biaya bahan, biaya transportasi, biaya promosi dan lain-lain serta
besar keuntungan yang diharapkan.
2. Kontrak perjanjian para pihak harus terbebas dari riba, gharar dan maisir
serta pada objek transaksi yang halal dan tidak ada eksploitasi atau monopoli.
3. Informasi terhadap objek transaksi harus lengkap semua karakteristik,
temasuk bila ada kemungkinan cacat produk.
4. Para pihak harus dengan niat jujur dan adil serta tidak ada pengurangan
ukuran atau timbangan pada objek, sehingga tidak ada pengkhianatan dan
kecurangan pada transaksi.
Pada lembaga keuangan syariah untuk teknis implementasi akad murabahah, maka
ada dua cara pembayarannya, yaitu tunai dan tangguh. Sedangkan untuk jenis
pelaksanaan akadnya pada objek melalui dua cara, yaitu barang berdasarkan pesanan
atau tanpa pesan. Adapun jenis barang berdasarkan pesanan dibagi dua, yaitu jenis
barang pesanan yang mengikat dan jenis barang yang tidak mengikat. Artinya untuk
jenis barang pesanan yang mengikat maka pihak pemesan harus membeli. Pesanan
mengikat dapat mengikat pada karakteristik barang dan waktu pesan atau proses barang
selesai pengerjaan.
Pengadaan barang yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut :
1. Transaksi barang yang sudah tersedia (prinsip dasar Murabahah).
2. Memesan barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah
akad (prinsip dasar akad Salam).
3. Pembayaran di depan (prinsip dasar akad Istishna).
Teknis pelaksanaan akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah sebagaimana
diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1
April tahun 2000 tentang Murabahah adalah sebagai berikut :
Ketentuan umum akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah yaitu :
1. Objek akad bebas riba dan tidak haram.
2. Lembaga keuangan syariah melakukan pembiayaan seluruhnya atau
sebagian pada jenis objek barang yang sudah disepakati karakteristiknya dengan
harga jual yang disepakati yang terdiri dari harga pokok dan keuntungannya.
3. Jika lembaga keuangan syariah mewakilkan pembeliannya pada nasabah,
proses akad dilakukan setelah barang secara sah menjadi milik lembaga keuangan
syariah, artinya penguasaan barang secara penuh dan utuh nyata dan menjadi
objek akad.
Dengan demikian proses akad Murabahah antara lembaga keaunagn syariah dan
nasabah bersifat adil, jujur dan transparan.
Komponen Murabahah, secara empiris lembaga keuangan syariah melakukan akad
Murabahah seperti pada pembiayaan konsumen atau “customer financing” yang
memberikan pembiayaan dalam bentuk uang dan nasabah mencari sendiri barang yang
diperjanjikan, bahkan nasabah dapat mengalihkan peruntukkan dana yang diperjanjikan
karena tanpa kontrol atau pengawasan. Pada kondisi seperti ini dapat dikatakan akad
Murabahah cacat secara hukum.
Teknis pelaksanaan akad yang seharusnya adalah adanya unsur keterbukaan antara
lembaga keuangan syariah dan nasabah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Nilai ekonomis objek transaksi adalah semua biaya pengadaan barang yang
meliputi harga bahan dasar, biaya pengolahan, biaya transportasi dan lain-lain.
2. Tingkat margin atau keuntungan harus disepakati oleh para pihak atau ” An
Taradin Minkum”, sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara para pihak.
3. Pada prinsipnya akad murabahah terjadi pada saat terjadi penyerahan
barang sebagai objek transaksi.
Prinsip dasar terjadinya akad Murabahah antara lembaga keuangan syariah
dengan nasabah adalah sebagai berikut :
1. Tidak ada sedikitpun unsur kedloliman atau pengkhianatan atau penipuan
antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, sehingga sampai akhir akad
masih terjadi suasana harmonis dan ikatan silaturahmi yang baik.
2. Tidak mengandung unsur riba, gharar dan maiysir.
3. Objek akad adalah barang yang halal, artinya bukan yang diharamkan oleh
agama sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maaidah (5)
ayat 3:
وٱلدم ولحم ٱلخنزير وما أهل لغ مت عليكم ٱلميتة ير حر وٱلمت هۦ وٱلمنخ ب ٱلل وٱلموقوذة وٱلنطيحة وما نقة ية رد
سم أكل ٱلسبع إل ما ذكيتم وما ذبح على ٱلنصب وأن تستق ل وا بٱل م ذ ذين كفروا منكم فسق ٱليوم يئس ٱل زل
م د يكم نعمت مت عل أتم دينكم فل تخشوهم وٱخشون ٱليوم أكملت لكم دينكم و سل ا فمن ٱضطر ي ورضيت لكم ٱل ين
حيم غفور ر ثم فإن ٱلل ٣في مخمصة غير متجانف ل
Artinya : 3. Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul,
yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat
kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk
berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi
nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir
telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut
kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan
untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah
Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena
kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.
Demikian juga Allah SWT mengharamkan khamr atau minuman yang
memabukkan, pada Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 219:
لونك عن ٱلخمر وٱلميسر قل فيهما إثم كبير ۞يس كبر من نفعهما ويس أ وإثمهما لناس فع ل ومن لونك
ت ل لكم ٱلي لك يبي ن ٱلل ٢١٩فكرون كم تت عل ماذا ينفقون قل ٱلعفو كذ
Artinya : 219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:
"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia,
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya
kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan".
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,
Perselisihan atau sengketa pada akad murabahah jika terjadi kebohongan atau
khianat di antara para pihak baik pada posisi harga dasar atau pada karakteristik objek
maka keduanya atau sepihak dapat membatalkan akad atau ada alternatif solusi baru
yang disepakati dengan cara penyesuaian harga baru kondisi ini dimaksudkan agar
para pihak yang berhak akan tetap dalam kondisi baik dan tidak ada perpecahan di
antaranya.
Masa "Khiyar” adalah kondisi diperbolehkan kepada para pihak untuk
meneruskan atau menangguhkan akad atau membatalkan akad karena pada prinsip
dasar akad murabahah adalah kerelaan atau kesepakatan atau "An Taradin Minkum”.
Dengan demikian akad murabahah menjadi sempurna. Kondisi demikian sangat
penting karena secara empiris akad murabahah adalah jenis transaksi yang sering
terjadi pada lembaga keuangan syariah.
D. MUSYARAKAH.
Pengertian secara umum adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang
dalam hal ini lembaga keuangan syariah dengan nasabah untuk suatu kegiatan bisnis
dengan kontribusi modal kerja yang disepakati sehingga kemungkinan keuntungan
kerugian ditanggung secara bersama dengan perjanjian yang dikeluarkan oleh notaris,
atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak.
Secara bahasa atau etimologi, Musyarakah adalah pencampuran antara sesuatu
dengan yang lainnya sehingga sulit dibedakan, dengan demikian akad Musyarakah
adalah bentuk kerjasama atau “joint venture” yang menitikberatkan pada bentuk
kerjasama para pihak, bentuk kerjasama tersebut dapat bersifat perorangan atau
badan hukum dengan wilayah kerja sama dalam satu negara atau luar negeri sehingga
konsekuensi hukum dalam kerjasama bisnis bersifat luas, untuk itu faktor kejujuran
keterbukaan serta bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak harus jelas
dan terperinci sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.
Konsep dasar Musyarakah pada lembaga keuangan syariah dengan badan hukum
bisnis atau perorangan dapat disebut dengan istilah “pengkongsian para pemodal”,
sehingga konsep dasarnya terletak pada “kemitraan” pada jenis akad Musyarakah,
para pihak berhak ikut serta pada jajaran manajemen sehingga para pihak mengetahui
dengan jelas setiap saat tingkat kemajuan objek, demikian juga potensi profit-loss atau
untung-rugi serta tingkat risiko usaha atau investasi para pihak terlibat langsung dalam
pengambilan keputusan. Adapun para pihak yang terlibat dalam pengkongsian modal
untuk investasi dua pihak atau lebih yang diikat dengan perjanjian bahkan lembaga
keuangan syariah dapat masuk pada salah satu direksi. Pada akad Syirkah atau
Musyarakah terjadi pencampuran gaya atau seni manajemen, sehingga diantara para
pihak dapat memahami atau mengenal partner bisnis mereka masing-masing seperti
halnya Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujuraat (49) Ayat 13:
كم شعوب ن ذكر وأنثى وجعلن كم م أيها ٱلناس إنا خلقن أ إن أكرمكم عند لتعارفوا بائل ا وق ي عليم خبير ٱلل تقىكم إن ٱلل
١٣
Artinya : 13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara
kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
Kajian lebih lanjut pada konsep dasar Musyarakah secara etimologi dapat disebut
dengan istilah Syirkah atau Syarikah atau Serikat atau kongsi, sehingga pada lembaga
keuangan syariah harus mengedepankan unsur kerjasama modal, akan tetapi para
pihak harus menjunjung tinggi unsur kehati-hatian dan kewaspadaan agar dalam
perjalanan waktu bisnis tidak terjadi pengingkaran atau pengkhianatan sebagaimana
Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat As-Shaad (38) ayat 24:
ن ٱل ا م امنوا وعملوا على بعض إل ٱلذين ء يبغي بعضهم طاء ل خل قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجهۦ وإن كثير
ت وقليل لح ه فٱستغفر ر ٱلص ا هم وظن داوۥد أنما فتن ا وأنۥ وخر به م ٢٤اب۩ راكع
Artinya : 24. Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan
meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya
kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim
kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami
mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan
bertaubat.
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober
2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah pada Pasal 14 antara lain mengatakan bahwa kepemilikan bank dilarang
menggunakan sumber dana yang berasal dari pinjaman dan berasal dari sumber yang
diharamkan menurut syariah, termasuk juga untuk tujuan yang dilarang secara hukum,
yaitu untuk pencucian uang atau “mone laundry”. Aturan tersebut mengikat juga pada
lembaga keuangan syariah yang melakukan akad Musyarakah-Syirkah. Adapun
ketentuan lain berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah antara lain mengatakan ketentuan
yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah yaitu :
1. Harus dilakukan akad ijab-kabul dengan memperhatikan unsur penawaran
dan penerimaan yang secara eksplisit menunjukkan adanya akad Musyarakah dan
waktu penerimaan dari penawaran dilakukan pada pelaksanaan kontrak kerja dan
harus dilakukan secara tertulis semua bentuk perikatan atau perjanjian para
pihak, sehingaga secara proporsional para pihak memahami tugas dan tanggung
jawab masing-masing. Hal demikian dilakukan untuk menghindari adanya
perselisihan kepentingan di kemudian hari.
2. Para pihak yang terikat kontrak pada lembaga keuangan syariah harus cakap
secara hukum dan para pihak tidak dibenarkan melakukan tindakan hukum atau
kegiatan usaha bisnis tanpa diketahui oleh pihak lain yang terikat pada perjanjian
Musyarakah, termasuk juga dilarang melakukan pencairan dana atau melakukan
investasi lain dari modal kerjasama secara sepihak.
3. Ketentuan tentang objek akad Musyarakah yang meliputi ketentuan modal
pembagian kerja serta terjadinya laba usaha atau profit margin dan kemungkinan
terjadinya risiko kerugian harus diatur secara rinci tertulis dalam bentuk dokumen
perjama atau perjanjian kerjasama dan di notariskan.
Konsep dasar yang difahami dalam akad Musyarakah-Syirkah adalah kepemilikan
secara bersama terhadap suatu objek. Pada prinsipnya jenis akad Musyarakah dibagi
dua yaitu Syirkah Al-Amlak dan Syirkah Al-Uqud. Untuk Syirkah Al-Amlak adalah proses
kepemilikan sebelum akad, seperti harta hibah, wasiat, harta wakaf. Adapun Syirkah
Al-Uqud adalah akad kesepakatan penyertaan modal dua orang atau lebih pada jenis
usaha bersama dengan pembagian modal pembagian keuntungan atau kerugian yang
telah disepakati. Mekanisme kerja dan mekanisme pembagian modal kerja secara
proposional dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Syirkah Al-‘Inan yaitu pengkongsian modal atau dana dan kerja secara
professional berbeda sehingga berdampak pada perbedaan pembagian
keuntungan kerugian, pola kerjasama seperti ini harus dengan kesepakatan yang
ditulis secara rinci agar tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran di kemudian
hari.
2. Syirkah Mufawadha, adalah kontrak kerjasama pengkongsian antara
lembaga keuangan syariah atau perorangan dengan porsi dana dan porsi kerja
dalam jumlah yang sama, sehingga kemungkinan terjadi keuntungan atau
kerugian dibagi pada porsi yang sama.
3. Syirka A’maal, yaitu kerja kongsi secara bersama dalam suatu proyek
tertentu, misalnya tukang bangunan dua orang atau mengerjakan satu rumah,
sehingga hasil yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai dengan yang
diperjanjikan pada awal mula sebelum pekerjaan dimulai. Demikian pada akad ini
menekankan adanya persekutuan tenaga baik dalam satu profesi atau tidak akan
tetapi bentuk pengkongsian harus diperjanjikan secara tertulis kepada siapa,
berbuat apa dan hasilnya apa.
4. Syirkah Wujuh, yaitu pengkongsian dua orang atau lebih tanpa ada modal,
membeli secara kredit dan penjualan secara tunai seperti kerja jenis menyuplai
atau pengadaan barang, sehingga kerjasama seperti ini adalah penggabungan
antara jaringan atau akses masing-masing para pihak, misalnya salah satu pihak
mempunyai akses untuk mendapatkan proyek dan pihak lain mempunyai akses
kepada pemilik barang, akan tetapi bentuk kerjasama seperti ini rentan
pengingkaran, sehingga harus ditulis dan jika perlu diaktenotariskan.
5. Syirkah Al-Mudharabah, yaitu bentuk pengkongsian antara pemilik modal
atau Shahibul Maal dengan pekerja atau Mudlarib dengan pembagian
keuntungan yang disepakati sewaktu akad dan jika terjadi kerugian harta
sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal. Adapun pihak mitra
menanggung kerugian atas tenaga dan waktu. Bentuk kerjasama atau
pengkongsian seperti ini harus dijelaskan pada awal akad dan kesepakatan para
pihak harus harus tertulis.
Kondisi saat ini pada akad Musyarakah lembaga keuangan syariah adalah jenis
akad “Syirkah Inan”, karena tidak mensyaratkan porsi yang sama pada besaran modal
atau tenaga. Posisi lembaga keuangan syariah dapat berfungsi sebagai mudlorib dan
nasabah sebagai Shahibul Maal, artinya nasabah mempercayakan modalnya pada
lembaga keuangan syariah baik berupa tabungan, giro dan deposito atau bentuk
lainnya. Kemudian pihak lembaga keuangan syariah dapat melakukan investasi pada
bidang usaha tertentu. Pola seperti ini biasa disebut dengan metode investasi
langsung, dan apabila dana yang terkumpul atau dimobilisasi oleh lembaga keuangan
syariah tersebut disalurkan pada bentuk pembiayaan atau pinjaman pada pihak lain
untuk suatu kegiatan usaha, sehingga posisi lembaga keuangan syariah sebagai
Shahibul Maal. Maka pola seperti ini disebut dengan metode investasi tidak langsung
karena fungsi lembaga keuangan syariah hanya sebagai perantara.
Adapun Rukun Syirkah ‘Inan adalah :
1. Adanya para pihak yang berakad, yaitu dua orang atau lebih atau badan
hukum.
2. Adanya objek akad berupa harta atau modal atau uang, kerja atau keahlian
pada masing-masing pihak.
3. Adanya Shighah atau kontrak atau perjama-perjanjian kerjasama yang
disepakati.
Lembaga keuangan syariah atau perorangan sebagai subjek pihak yang berakad
harus memposisikan modal usaha atau uang secara jelas dan nyata atau hadir pada
saat akad Kondisi modal tidak boleh “Mahjul” atau ditaksir atau diperkirakan, dengan
demikian pada akad Musyarakah ini harus jelas dan nyata antara subjek dan objeknya.
Adapun jenis usaha atau pembagian kerja yang sudah disepakati sebelumnya
dalam bentuk SOP atau standart operational procedur harus dilaksanakan dan jika
terjadi kekhususan atau penyimpangan pada saat proses berlangsungnya proyek maka
harus dikomunikasikan kepada para pihak dengan cara lisan dan tertulis.
Lembaga keuangan syariah pada akad Musyarakah-Syirkah secara tidak langsung
membentuk keseimbangan atau “equilibrium” pada bidang usaha yang secara
kelembagaan memposisikan modal dan keahlian atau profesi sumber daya manusia
menjadi satu kesatuan yang utuh dalam pengkongsian atau kerjasama sehingga
menyatukan potensi, relasi dan jaringan dalam satu lembaga dan satu proyek atau
kegiatan usaha dengan porsi keterlibatan antar pihak. Dengan demikian ada kesadaran
para pihak untuk bekerjasama dengan dasar “Falah”, yaitu kebahagiaan hidup dunia
dan akhirat sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Qashash
(28) Ayat 77:
ٱلدار ٱلخرة ول تنس نصيبك من ٱل ءاتىك ٱلل أح يا وأ دن وٱبتغ فيما حسن كما ول تبغ سن ٱللٱلفساد في ٱلرض إليك
ل يحب ٱلمفسدين ٧٧إن ٱلل
Artinya : 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah
berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Keseimbangan antara kebahagiaan hidup di dunia-akhirat juga terdapat pada Al-
Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 201:
٢٠١ذاب ٱلنار ع وقنا نة ومنهم من يقول ربنا ءاتنا في ٱلدنيا حسنة وفي ٱلخرة حس
Artinya : 201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah
kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".
Prinsip dasar atau konsep dasar akad Musyarakah-Syirkah diadopsi oleh lembaga
keuangan syariah pada skala internasional yaitu IDB atau Islamic Development Bank
yang berfungsi untuk menjembatani atau memfasilitasi kerjasama atau pengkongsian
antar negara. Pembiayaan IDB untuk negara sedang berkembang pada proyek-proyek
infrastruktur ekonomi, transportasi,174 komunikasi, irigasi, bidang kesehatan atau
proyek-proyek yang diperlukan untuk kegiatan sosial sebagai sarana pendidikan
pembangunan sekolahan-kampus dan Rumah Sakit. Jenis pinjaman ini biasanya
dengan jangka waktu pengembalian atau tenor setara 15 tahun sampai dengan 30
tahun dengan menggunakan mata uang Dinar yang berbahan baku Emas serta harus
dengan jaminan dari bank sentral dari negara pengkongsian. Artinya akad Musyarakah
174 Musyarakah dalam bentuk kerjasama perkongsian yang melibatkan lembaga
keuangan syariah Nasional-Internasional, maka ada empat aspek, yaitu; a. Jumlah
modal; b. Jenis modal (ekuitas, pinjaman, dan lain-lain); c. Sumber modal (dalam
negeri, luar negeri); d. Komposisi atau struktur modal. Bramantyo Djohanputro,
Manajemen Keuangan Korporat, (Jakarta : PT. Mitra Kesjaya, 2008), 187.
pada lembaga keuangan syariah secara internasional dapat mempertemukan
kepentingan para pihak yang berkongsi atau kerjasama. Dengan demikian dapat
diartikan bahwa kerjasama ekonomi dengan akad Musyarakah atau Syirkah dapat
mewakili para pihak secara kerjasama internasional.
Adapun perspektif syariah pada kegiatan lembaga keuangan syariah yang dalam
hal ini adalah IDP dengan menggunakan akad Musyarakah yang dapat dilaksanakan
saat ini atau kontemporer dengan syarat yang melekat pada perjanjian pengkongsian
antara lain :
1. Deviden dibayarkan terlebih dahulu, artinya bersifat prioritas dari saham
biasa.
2. Pada risiko yang mungkin terjadi yaitu perusahaan dilikuidasi, maka dalam
hal ini lembaga keuangan syariah dalam hal ini IDB diprioritaskan untuk
memperoleh pembagian kekayaan atau aset terlebih dahulu.
Untuk investasi jangka pendek, IDB melakukan kegiatan dalam bentuk akad
Musyarakah-Syirkah dengan penerimaan dana tabungan investasi atau
“portofolio”untuk pembiayaan antar negara atau pembiayaan luar negeri. Pada posisi
seperti ini lembaga keuangan syariah melakukan akad kombinasi yaitu akad
Musyarakah dan Mudharabah.Pada jenis kegiatan ekonomi dapat memposisikan
sebagai teori-teori secara fiqih kegiatan seperti ini memposisikan lembaga keuangan
syariah sebagai Mudlarib. Kegiatan seperti ini diperbolehkan, akan tetapi guna
mengantisipasi terjadinya perselisihan di kemudian hari maka harus dibuat perjanjian
secara tertulis.
E. WADIAH.
Konsep dasar lembaga keuangan syariah pada akad Wadiah adalah kepercayaan
atau trust atau Al-Amin dan secara etimologi mempunyai makna menempatkan
sesuatu pada orang lain atau pihak lain yang bukan pemiliknya untuk dipelihara, akan
tetapi secara terminologi dapat diartikan mempercayakan atau mewakilkan urusan
harta dengan ukuran tertentu dan dengan cara tertentu dan pada kurun waktu
tertentu kepada orang lain dengan diperjanjikan atau kesepakatan dan sebaiknya
kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan ada saksi agar tidak terjadi
perselisihan di kemudian hari ini, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an
surat An-Nisaa’ (4) Ayat 58 - 59:
ت إلى أهلها وإذا حك ن يأمركم أن تؤدوا ٱلم ن لناس أن تحك بين ٱ متم۞إن ٱلل موا بٱلعدل إن ٱلل ا يعظكم بهۦ إن ٱلل عم
ا ا بصير وأ ٥٨كان سميع أيها ٱلذين ءامنوا أطيعوا ٱلل سول ي زعتم في شيء ي ٱلمر منك وأول طيعوا ٱلر م فإن تن
وٱليوم ٱل سول إن كنتم تؤمنون بٱلل وٱلر لك خر فردوه إلى ٱلل ٥٩ن تأويل خير وأحس ذ
Artinya : 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.
59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Konsep dasar akad Wadiah lembaga keuangan syariah pada proses
pelaksanaannya dapat dibagi atau dikategorikan sebagai berikut:
1. Wajib, yaitu kondisi seseorang atau lembaga yang hanya mereka satu-
satunya pihak yang layak menerima titipan tersebut, artinya dari segi kejujuran
dan kemampuan untuk menerima amanat berupa titipan harta, sebagaimana
Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-An'aam (6) Ayat 152:
نكل ف نفسا إل يل وٱلميزان بٱلقسط ل أوفوا ٱلك دهۥ و أش ول تقربوا مال ٱليتيم إل بٱلتي هي أحسن حتى يبلغ
وسعها وإذا قلتم ف لكم وص وفوا أ ٱعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد ٱلل ١٥٢ون ىكم بهۦ لعلكم تذكر ذ
Artinya : 152. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara
yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran
dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang
melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah
kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah.
Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
2. Sunnah, yaitu bagi pihak yang pantas menerima titipan dengan niat tolong-
menolong meskipun ada pihak lain yang dapat menerima amanat tersebut.
3. Haram, yaitu jika pihak yang menerima titipan tidak kuasa, tidak jujur atau
ada niat jahat terhadap harta benda yang hendak dititipkan, dengan demikian
para pihak yang terkait dengan harta titipan tersebut mengetimbangkan faktor
kejujuran.
Adapun yang menjadi rukun akad Wadiah adalah :
1. Adanya para pihak yang berakad, yaitu kehadirannya.
2. Adanya objek akad secara nyata sehingga tidak dibenarkan objeknya berupa
piutang, barang di dalam air atau barang yang dalam perjalanan pengiriman.
3. Sighat Ijab dan Qobul atau serah terima barang titipan secara nyata dan
sebaiknya juga dilakukan secara tertulis sehingga ada dokumen yang
menyertainya.
Dengan demikian konsep dasar pada akad Wadiah adalah mutlak kepercayaan
dan jika terjadi kerusakan barang karena faktor cuaca atau bencana alam maka bukan
menjadi tanggung jawab pada pihak yang menerima titipan akan tetapi dalam
perkembangannya pada lembaga keuangan syariah yang menerima harta atau uang
maka pihak lembaga keuangan syariah dapat menggunakan harta tersebut untuk
investasi dan keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab lembaga keuangan
syariah. Sedangkan pihak penitip menerima bonus.
Konsep dasar dan implementasinya akad Wadiah dapat dibagi dua :
1. Wadiah Yad Amanah atau “trustee safe custody”, artinya pihak lembaga
keuangan syariah mempunyai prosedur atau tata cara pengamanan barang
titipan sehingga apabila terjadi hilang, rusak, pencurian, kebakaran, kebanjiran
atau bencana alam lainnya maka bukan menjadi tanggung jawab lembaga
keuangan syariah, kustodian atau lembaga keuangan syariah wajib melakukan
prosedur pengawasan terhadap barang titipan tersebut dengan cara :
a) Tidak mencampur dengan barang titipan lainnya untuk menjaga
terinduksi dan menjadi rusak.
b) Tidak menggunakan barang tersebut untuk kepentingan apapun
sehingga murni hanya menyimpannya saja.
c) Tidak ada fee apapun selama proses penyimpanan barang tersebut.
2. Wadiah Yad Dhamanah atau “guarantee safe custody”, artinya pihak
lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk mempergunakan barang titipan
dengan konsekuensi harus mengganti barang yang sama bila terjadi kerusakan
atau hilang.
Regulasi kelembagaan yang berkaitan langsung atau berhubungan dengan akad
Wadiah adalah :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank
Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadiah
Bank Indonesia.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
Konsep dasar dan implementasinya akad Wadiah telah diimplementasikan oleh
Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen untuk kestabilan sektor moneter, artinya
tingkat fleksibilitas akad Wadiah secara kelembagaan bernilai strategis demikian juga
secara tegas Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an tentang pemenuhan akad dan
perintah menegakkan kebenaran pada surat Al-Maa’idah (5) Ayat 1 dan 8:
أيها ٱلذين ءامنوا أوفوا بٱلعقود أحلت لكم بهيمة ٱل م إل ن ي يد ع ما يتلى ع يحكم ما ليكم غير محل ي ٱلص وأنتم حرم إن ٱلل
١يريد
Artinya : 1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan
tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
شهداء بٱلقسط مين لل أيها ٱلذين ءامنوا كونوا قو ان ق كم شن جرمن ي ل و ي وم على أل تعدلوا ٱعدلوا هو أقرب للتقوى
خبير بما تعملون إن ٱلل ٨وٱتقوا ٱلل
Artinya : 8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak
adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
F. IJARAH.
Konsep dasar akan ini berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor09/DSN-MUI-IV-2000
tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan Ijarah menyebutkan bahwa pengertian
ijarah adalah pemindahan hak pakai pada objek barang atau jasa dalam waktu yang
diperjanjikan dan diikuti dengan kewajiban untuk membayar sewa atau sebagai
kompensasinya dan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan Berkaitan dengan
upah, Al-Qur’an dalam surat Al-Kahfi (18) Ayat 77:
ا يريد أن ينقض هما فوجدا ف ضي فوي أن ا أهل قرية ٱستطعما أهلها فأبوا فٱنطلقا حتى إذا أتي فأقامهۥ قال لو شئت يها جدار
ا ٧٧لتخذت عليه أجر
Artinya : 77. Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada
penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi
penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan
dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding
itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".
Kemudian Allah SWT juga berfirman di dalam Al-Qur’an Surat An-Nuur (24) Ayat
33:
من فض ن تغون ٱين يب وٱلذ لهۦ وليستعفف ٱلذين ل يجدون نكاحا حتى يغنيهم ٱلل ا ملكت أيم ب مم كم فكاتبوهم إن علمتم لكت
ٱلذي ءاتىكم ول تكرهوا ال ٱلل ن م ا وءاتوهم م تكم فت فيهم خير ا ل تب على ٱلبغا ي ن ة تغوا عرض ٱلحيو ء إن أردن تحص
ح ههن غفور ر من بعد إكر ٣٣ يم ٱلدنيا ومن يكرههن فإن ٱلل
Artinya : 33. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian
(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak
yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian
dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah
kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan
janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang
mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan
duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.
Demikian juga Allah SWT berfirman tentang kompensasi upah atas jasa pada Al-
Qur’an Surat Al-Qashash (28) Ayat 27:
تين على أن تأجرن ني ح ي ث قال إن ي أريد أن أنكحك إحدى ٱبنتي ه ا فمن عندك وم إن أت جج ف م ا أريد أن أشق ممت عشر
لحين من ٱلص ٢٧عليك ستجدني إن شاء ٱلل
Artinya : 27. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan
kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja
denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah
(suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya
Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".
Kata “Ijarah” denga nasal kata “Al-Ajr” yang berarti kompensasi atau imbalan
yang secara implementatif terjadi pada lembaga keuangan syariah menyewakan suatu
objek tertentu kepada nasabahnya dengan suatu perjanjian yang disepakati bersama
untuk pembayaran sewa atas pengambilan manfaat dari objek tersebut dalam waktu
tertentu atau periodesasi yang disepakati. Adapun rukun akad Ijarah meliputi :
1. Adanya ijab-qobul, yaitu pernyataan serah terima objek yang diikuti secara
tertulis.
2. Adanya para pihak yang terlibat dalam akad Ijarah
3. Adanya objek akad.
Konsep dasar akad Ijarah pada lembaga keuangan syariah di pihak lain secara
implementatif terletak pada penekanan objek akad dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Manfaat barang pada objek Ijarah menyatu atau lekat dengan kondisi
barang, akan tetapi pada hakekatnya objeknya akad terletak pada manfaat objek.
2. Standar atau barometer atau ukuran manfaat objek harus jelas dan dapat
dinilai secara nyata dalam kontrak, sehingga para pihak secara terbuka dapat
menilai nilai guna objek.
3. Manfaat dan nilai guna objek bersifat halal secara syar’i.
4. Adanya kesanggupan memenuhi manfaat sesuai dengan ketentuan syariah.
5. Terhindar dari sengketa sehingga diperlukan adanya spesifikasi nilai guna.
6. Identifikasi objek harus jelas dengan karakteristiknya.
7. Adanya harga sewa yang disepakati.
8. Ukuran Sewa adalah besaran manfaat objek, waktu lamanya dan tingkat
risiko yang sangat mungkin terjadi.
Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik-IMBT adalah sewa-menyewa yang berakhir dengan
pemindahan kepemilikan, contoh nyatanya adalah para kredit KPR BTN syariah. Secara
rinci ketentuan serta tata cara akad IMBT diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional
Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 yang antara lain menyatakan :
1. Praktik sewa-beli merupakan kenyataan yang sudah terjadi di masyarakat
yaitu perjanjian sewa-menyewa pada objek suatu barang tertentu dengan kurun
waktu yang disepakati dan pembayaran besaran uang yang diperjanjikan dan
berakhir dengan pemindahan kepemilikan atas objek.
2. Syarat dan rukun akan harus terpenuhi dan semua kesepakatan atau
Antaradin Minkum harus secara nyata tertuli.
3. Jika terjadi perselisihan antar pihak bank pada proses perjalanan sewa atau
pada akhir perjanjian atau sewaktu acara pemindahan kepemilikan akan
diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.
G. RAHN (GADAI).
Dasar hukum akad Rahn (gadai) adalah firman Allah SWY di dalam Al-Qur’an Surat
Al-Baqarah (2) Ayat 283:
ن ا فره فإن أ ۞وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبقبوضة ا فليؤد ب عضكم ب من م ۥ و عض نته ۥ ٱلذي ٱؤتمن أم ربه ليتق ٱلل
ۥ وٱلل ومن يكتمها فإنهۥ ءاثم قلبه دة ٢٨٣ملون عليم ما تع ب ول تكتموا ٱلشه
Artinya : 283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu
mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan
janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Rahn atau gadai dapat didifinisikan sebagai barang yang dijaminkan atas hutang.
Ketentuan sebagai dasar regulasinya adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002
yang mengatakan antara lain :
1. Perjanjian hutang-piutang dengan jaminan barang ditentukan atas
besarannya atau prosentase dan batas waktunya.
2. Barang yang dijaminkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya
oleh pihak yang berhutang.
3. Biaya atau ongkos perawatan barang jaminan dan biaya penyimpanan atau
pergudangan diatur atas kesepakatan para pihak.
4. Jika ada batas waktu yang ditentukan terjadi gagal bayar pelunasan maka
sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian di awal maka barang yang digadaikan
dapat dijual untuk melunasi hutang yang diperjanjikan.
5. Jika terjadi perselisihan antar pihak maka permasalahannya dapat diajukan
melalui badan arbitrase syariah untuk mendapatkan penyelesaian secara adil.
Ketentuan umum tentang akad Rahn-gadai antara lembaga keuangan syariah
dengan para pihak yang ikut dalam suatu perjanjian tertulis akan diaktenotariskan
adalah sebagai berikut :
1. Istilah “Murtahin” adalah penerima barang gadai mempunyai hak
sepenuhnya atas “Marhun”, yaitu objek barang yang digadaikan sebagai jaminan
atas hutang sampai dengan hutang lunas.
2. Manfaat barang menjadi milik Rahin terkecuali atas kesepakatan para pihak
dan diperjanjikan secara tertulis.
3. Manfaat yang timbul akibat dari penyimpanan dan perawatan barang
menjadi tanggung jawab Rahin, sehingga bila barang yang rusak atau hilang tetap
menjadi tanggung jawab Rahin terkecuai jika ada kesepakatan antar pihak
berbeda.
4. Besaran biaya pemeliharaan barang jaminan dihitung berdasarkan risiko
pemeliharaan dan tidak boleh dihitung atas pokok pinjaman.
5. Marhun atau sebutan barang yang menjadi objek gadai dapat dijual oleh
Murtahin atau penerima barang gadai jika pada waktu yang disepakati Rahin
tidak dapat melunasi kewajibannya, akan tetapi secara etika ada tiga kali surat
peringatan untuk pelunasan.
6. Hasil penjualan barang gadai digunakan untuk melunasi semua kewajiban
Rahin termasuk biaya perawatannya dan jika ada kelebihan dari hasil lelang
barang gadai maka menjadi hak dari kpihak Rahin, karena pada umumnya nilai
pinjaman dengan akad Rahn itu maksimal 80% dari nilai barang gadai sehingga
sisa harga 20% dan digunakan untuk biaya pemeliharaan dan perawatan selama
barang gadai menjadi pengawasan pihak Murtahin atau penerima barang.
Gadai Emas, sekarang adalah hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 berbagai negara
dilanda oleh virus Corona-Covid-19 pada posisi seperti ini kebijakan pemerintah pusat
melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar atau Lockdown, berdasarkan
pantauan penulis solusi gadai menjadi jalan keluar terbaik dan tercepat karena adanya
gelombang PHK dan banyaknya karyawan yang dirumahkan dan sektor non formal
lumpuh. Sektor UMKM dan Koperasi juga mengalami kemunduran. Ada tiga sektor
yang masih ramai dikunjungi nasabah yaitu perbankan, leasing dan gadai-Rahn.
Melihat kenyataan tersebut maka peran dan fungsi akad Rahn-gadai sangat
membantu laju perputaran ekonomi agar kekayaan tidak berputar di antara orang-
orang kaya saja, sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Hasyr
(59) Ayat 7:
سول على رسولهۦ من أهل ٱلقرى فلله وللر ا أفاء ٱلل م ي ٱلقر لذ و م كين وٱبن ٱلسبيبى وٱليت ل كي ل يكون دولة ى وٱلمس
سول فخذوه وما نهىكم بين شديد ٱهوا وٱتقوه فٱنت عن ٱلغنياء منكم وما ءاتىكم ٱلر إن ٱلل ٧لعقاب ا ٱلل
Artinya : 7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari
harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk
Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang
dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di
antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang
dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn-Emas
mengatakan antara lain :
1. Rahn atau gadai adalah salah satu kebutuhan mendasar masyarakat sesuai
dengan semboyannya “mengatasi masalah tanpa masalah”.
2. Emas adalah “public goods” yang menjadi barang perhiasan dan sekaligus
sebagai harta penyimpan kekayaan yang “liquid”.
3. Ketentuan untuk ongkos penyimpanan dan perawatan ditanggung oleh
pihak penggadai, sehingga akumulasi biaya administrasi dihitung secara nyata
dan tidak boleh dihitung atas pokok pinjaman.
4. Semua ketentuan akad Rahn-Gadai mengikuti ketentuan secara umum,
yaitu objek gadai tidak boleh barang yang haram dan tidak boleh atas dasar niat
pencucian harta hasil dari kejahatan, demikian juga uang hasil gadai tidak boleh
untuk kegiatan maksiat atau kegiatan yang merugikan orang lain seperti
digunakan untuk kegiatan terorisme, perjudian, pelacuran dan sebagainya. Untuk
itu semua rangkaian akad Rahn-Gadai harus sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist.
H. AL-QIRADH-QARDH.
Yaitu ketentuan pinjaman, di dalam Al-Qur’an dinyatakan pada Surat Al-
Muzzammil (73) Ayat 20:
ۥ وث ۞إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي ٱليل ونصفه ن ٱلذ ۥ وطائ لثه ر ٱل فة م يقد يل وٱلنهار علم أن لن ين معك وٱلل
رضى وءاون منك يك س ن علم أن تحصوه فتاب عليكم فٱقرءوا ما تيسر من ٱلقرءا خرون يضربون في ٱلرض م م
فٱقرء تلون في سبيل ٱلل وءاخرون يق لوة وءاتوا ٱلز ر منه وأق ا تيس وا م يبتغون من فضل ٱلل كوة وأقرضوا يموا ٱلص
ن خير تجدوه عند ٱ موا لنفسكم م ا وما تقد قرضا حسن ٱلل ا وأعظم هو خ لل إ أ ير ا وٱستغفروا ٱلل حيم جر غفور ر ن ٱلل
٢٠
Artinya : 20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya
dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah
menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak
dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan
kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia
mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang
yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain
lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran
dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah
pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya
kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang
paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Lembaga keuangan syariah dapat menggunakan akad “Qordh” dalam melakukan
kegiatannya dengan pengertian bahwa “Qordh” adalah pemberi pinjaman atau disebut
“kreditur” memberikan pinjaman kepada pihak lain yang disebut dengan “debitur-
muqtaridh” pada waktu yang ditentukan dengan jumlah yang sama pada pokok
pinjaman. Ketentuan tentang akad Qordh diatur pada Fatwa DSN Nomor 19/DSN-
MUI/IV/2001 tentang Qordh.
Qordhul Hasan yaitu jenis pinjaman yang bersifat sosial pada pihak yang sangat
memerlukan dalam jangka waktu tertentu tanpa diikuti dengan komitmen apapun.
Pinjaman ini bersifat bantuan yang biasanya diperuntukkan lembaga sosial atau pelaku
usaha UMKM dan Koperasi dengan tujuan murni untuk pinjaman sosial tanpa bunga
atau tambahan dari pokok atau tanpa nisbah bagi hasil.
Perjanjian kerjasama pada akad Qordh dapat dilakukan oleh lembaga keuangan
syariah atau perorangan, dan dalam perjanjian tersebut pihak pemberi pinjaman atau
disebut dengan “kreditor” memberikan sejumlah dana untuk suatu kepentingan
tertentu dengan jumlah besaran yang disepakati dalam waktu pengembalian pada
waktu tertentu dan jumlah besaran pengembalian dihitung pokok. Adapun secara
kelembagaan aturan tentang akad Qordh terdapat pada fatwa DSN Nomor 19/DSN-
MUI/IV/2001 yang memberikan ketentuan sebagai berikut :
1. Qordh adalah bentuk pinjaman antara lembaga keuangan syariah yang
diberikan kepada nasabah atau “muqtaridh” dalam tempat tertentu dan dalam
waktu yang disepakati dengan jumlah pengembalian yang sama dengan pokok
pinjaman, tetapi biaya administrasi pinjaman ditanggung oleh peminjam, dan jika
dipandang perlu maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan atas
pinjaman tersebut, demikian juga LKS dapat meminta dana kontribusi atau
sumbangan dengan alasan bahwa LKS memerlukan dana operasional.
2. Jika pada waktu yang telah disepakati nasabah tidak dapat mengembalikan
maka pihak lembaga keuangan syariah dapat menjual aset jaminan setelah
berkoordinasi dengan pihak peminjam.
3. Sumber dana yang dipergunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk akad
Qordh bersumber dari harta yang halal, yaitu dari modal internal atau dari
keuntungan yang disisihkan atau dari dana pihak ketiga yang sah dan halal
menurut ketentuan syariah.
4. Jika terdapat perselisihan antar pihak maka diselesaikan melalui badan
arbitrase Jika jalan musyawarah mengalami jalan buntu, akan tetapi para pihak
dituntut untuk berbuat adil sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an
Surat An-Nahl (16) Ayat 90 – 91:
ذي ٱلقربى و ن وإيتاي حس يأمر بٱلعدل وٱل لعلكم تذكرون ٱلمنكر وٱلبغي يعظكم لفحشاء و ٱى عن ينه ۞إن ٱلل
ن ب ٩٠ هدتم ول تنقضوا ٱليم إذا ع عليكم كفيل ا وقد جعل وكيده ت عد وأوفوا بعهد ٱلل يعلم ما تم ٱلل إن ٱلل
٩١لون تفع
Artinya : 90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran.
91. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan
janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah
meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap
sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu
perbuat.
I. WAKALAH.
Dasar hukum akad Wakalah di dalam Al-Qur’an Surat Al-Kahfi (18) Ayat 19:
نهم كم ل هم ليتساءلوا بينهم قال قائل م لك بعثن ربكم أعلم بما لبثتم فٱبعثوا يوم قالوا وما أو بعض لوا لبثنا ي تم قابث وكذ
ذهۦ إلى ٱلمدينة فلينظر أيها أزكى طع ا أحدكم بورقكم ه ن ليأت ف ام ١٩ بكم أحدا ه وليتلطف ول يشعرن كم برزق م
Artinya : 19. Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di
antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa
lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau
setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa
lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk
pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah
makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan
hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu
kepada seorangpun.
Pengertian Wakalah adalah pendelegasian atau pelimpahan tugas kepada
seseorang atau badan hukum untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pada
suatu urusan tertentu yang telah diperjanjikan bagi pihak lain dengan segala macam
konsekuensi yang melekat pada tugas yang dimandatkan atau “agency assignment”,
demikian juga untuk tugas perwakilan atau utusan pada suatu urusan, Allah SWT
berfirman di dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa’ (4) Ayat 35:
ن ا م ن أهلهۦ وحكم ا م إ أه وإن خفتم شقاق بينهما فٱبعثوا حكم بينهم ن يريدا إص لها ا يوف ق ٱلل ح كان عليما ل إن ٱلل ا
ا خبي ٣٥ر
Artinya : 35. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya
Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Mengenal.
Pelimpahan tugas dan tanggung jawab atau mandat pada akad Wakalah jika
dilihat dari sudut pandang cakupan implementasinya dapat dibagi tiga yaitu :
1. Wakalah Al-Mutlaqah, yaitu mewakilkan suatu urusan yang diperjanjikan
secara mutlak tanpa batas waktu dengan tugas dan tanggung jawab dan
kewenangan yang diperjanjikan oleh para pihak.
2. Wakalah Al-Muqayyadah, yaitu mewakilkan suatu perusahaan hanya pada
satu urusan tertentu dan pada batas waktu tertentu yang diperjanjikan oleh para
pihak.
3. Wakalah Al-Amanah, yaitu mewakilkan suatu urusan sehari-hari yang pada
lembaga keuangan syariah pelengkap untuk suatu kesempurnaan akad. Dengan
demikian posisi atau kewenangannya lebih luas dari akad Wakalah-Al-
Muqayyadah tetapi lebih sempit atau lebih terbatas dari akad Wakalah Al-
Mutlaqah. Sehingga dalam pelaksanaannya atau dalam praktiknya akad Wakalah
pada lembaga keuangan syariah mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi.
Konsep dasar akad Wakalah pada lembaga keuangan syariah adalah ditunjuknya
seseorang untuk mewakili akad lembaga, sehingga yang bersangkutan tidak bertindak
melebihi atau mengurangi dari amanat yang ditugaskan dengan suatu ikatan perjanjian
yang disepakati antar pihak. Demikian juga objek yang menjadi sebabnya akad harus
jelas dan tidak mengandung unsur atau jenis barang yang haram serta tidak
mengandung unsur riba, gharar dan maiysir. Adapun secara implementatif, akad
Wakalah diatur dengan fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
yang antara lain mengatakan :
1. Pernyataan ijab dan qobul yang harus dinyatakan agar diketahui secara jelas
oleh para pihak yang berakad tentang segala sesuatunya.
2. Wakalah adalah akad yang mengikat para pihak dan tidak dibenarkan
adanya pembatalan sepihak.
3. Subyek dan objek jelas dan “mumayyiz” atau kuasa dan dewasa secara
hukum.
4. Cakap secara hukum.
5. Jika terjadi perselisihan antar pihak maka harus adukan masalahnya ke
badan arbitrase syariah untuk dimintakan keputusan penyelesaiannya.
Batasan waktu atau kondisi berakhirnya akad Wakalah yang ditentukan oleh
syariah adalah sebagai berikut :
1. Kesepakatan para pihak yang terikat dalam perjanjian akad untuk
mengakhiri ikatan akad.
2. Rusaknya objek atau musnahnya atau hilangnya objek karena sebab-sebab
tertentu sehingga para pihak sepakat untuk mengakhiri ikatan perjanjian yang
telah disepakati sebelumnya.
3. Meninggalnya salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian akad Wakalah
sehingga dengan sendirinya perjanjian para pihak gugur karena kondisi.
4. Hilangnya kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban
yang telah diamanahkan, misalnya karena sakit dan lain-lain.
5. Karena “Force Majeure” atau kondisi atau situasi di luar kemampuan para
pihak yang terlibat dalam akad Wakalah, seperti karena terjadinya bencana alam
atau bencana/kerusuhan sosial.
J. KAFALAH.
Secara implementatif pada lembaga keuangan syariah disebut dengan “Garansi”
atau dengan istilah “Bank Guarantee”. Sehingga secara umum pengertian Kafalah
adalah tindakan hukum yang memberikan jaminan pengembalian pembayaran atas
suatu pihak kepada pihak lain pada jumlah dana atau modal tertentu yang telah
disepakati sebelumnya. Adapun secara syar’i akad Kafalah disandarkan pada firman
Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Yusuf (12) Ayat 72 dan 75:
٧٢ عيم ز قالوا نفقد صواع ٱلملك ولمن جاء بهۦ حمل بعير وأنا بهۦ
Artinya : 72. Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang
dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta,
dan aku menjamin terhadapnya".
ؤهۥ كذ ؤهۥ من وجد في رحلهۦ فهو جز
قالوا جز ٧٥مين ل لك نجزي ٱلظ
Artinya : 75. Mereka menjawab: "Balasannya, ialah pada siapa diketemukan (barang
yang hilang) dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya (tebusannya)".
Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim.
Fatwa DSN-MUI tentang “Kafalah” Nomor ii/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatakan
antara lain :
1. Para pihak yang terlibat pada akad Kafalah harus melakukan ijab-qobul
sebagai bentuk pernyataan secara lisan dan tertulis tentang kehendak masing-
masing pihak, dalam akad ini penjamin dapat menerima imbalan-fee yang
proporsional yang bersifat mengikat sehingga masing-masing pihak tidak boleh
membatalkan secara sepihak pada waktu tertentu.
2. Pihak penjamin disebut “Kafiil” adalah kuasa secara hukum atau identitas
semua pihak nyata-legal secara hukum dengan dibuktikan oleh dokumen
identitas.
3. Objek penjaminan atau “Makful Bihi” merupakan objek tidak bertentangan
dengan ketentuan syariah dan hukum positif yang berlaku. Artinya objek tidak
boleh mengandung unsur riba, gharar dan maisyir serta tidak mengandung unsur
eksploitasi dan monopoli yang dapat merugikan masyarakat secara luas dan
apabila ada sengketa antara pihak harus diselesaikan secara musyawarah atau
melalui Badan Arbitrase Syariah.
BAB VI
PRODUK KELEMBAGAAN
“Social Institution” adalah pendekatan kelembagaan dalam prespektif proses
sosial untuk mengkaji lebih dalam tentang lembaga keuangan syariah. Artinya
pemahaman terhadap pranata sosial yang membentuk kelompok cara berpikir akibat
dari interaksi sosial serta nilai dan norma agama atau keyakinan terhadap paham sikap
dan perilaku sosial yang kemudian membentuk sistem organisasi yang dikuatkan
dengan dalil-dalil agama sehingga menjadi semacam petunjuk atau barometer perilaku
tertentu yang menjadi identitas suku bangsa, yang demikian itu telah tertulis di dalam
AlQur’an Surat Al-Hujuraat (49) Ayat 13:
كم شعوب ن ذكر وأنثى وجعلن كم م أيها ٱلناس إنا خلقن أ إ لتعارفوا بائل ا وق ي عليم خبير ن أكرمكم عند ٱلل تقىكم إن ٱلل
١٣
Artinya : 13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara
kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
Pemahaman Ayat tersebut di atas pada konteks lembaga keuangan syariah terletak
pada kata “saling kenal mengenal”, artinya adanya proses pembelajaran pada etika,
budaya dan perilaku bisnis, sehingga menghasilkan tata kelola kelembagaan yang
harmonis, dinamis dan “rahmatan lil alamin”.
A. PENDAHULUAN.
Pemahaman secara umum lembaga atau institusi adalah sebagai wadah atau
organisasi yang menampung kegiatan oleh kelompok tertentu dengan tujuan tertentu
dan diatur dengan regulasi tertentu juga, akan tetapi kegiatan organisasi tersebut tidak
bergerak di ruang hampa, artinya membuka diri untuk berinteraksi dengan lembaga
lain atau perorangan pada wilayah teritorial nasional dan internasional. Sehingga
lembaga tersebut harus bersifat independen tetapi mempunyai batas toleransi yang
tinggi untuk bekerjasama dengan pihak lain dan tidak bersifat eksklusif atau terpisah
atau menyendiri dengan yang lain, apalagi dalam konteks lembaga keuangan syariah
yang merupakan bagian integral dari lembaga-lembaga keuangan lainnya, baik yang
melakukan sistem konvensional atau syariah. Sehingga interaksi antar lembaga dan
perorangan merupakan pernyataan yang tidak dapat ditolak atau dinafikkan.175
“Way of life” atau sistem kehidupan adalah konsep dasar yang menempatkan
Islam dengan segenap jajarannya termasuk sistem ekonomi pada lembaga keuangan
syariah adalah implementasi dari konsep “rahmatan lil ‘alamin artinya ajaran Islam
mampu memberikan tata kehidupan yang rahmatan atau memberikan kemakmuran
dan kebahagiaan menyeluruh bagi umat manusia, untuk itu argumen yang dibangun
pada implementasi lembaga keuangan syariah yaitu :
1. Produk kelembagaan ekonomi yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist
mampu memberikan kontribusi nyata untuk kemakmuran bersama umat
manusia. Apapun agamanya, suku dan warga negaranya dengan satu dasar
keyakinan bahwa Islam adalah agama yang diridloi oleh Allah SWT sebagaimana
firman-Nya di dalam Al- Qur’an Surat Al-Maa’idah (5) Ayat 3:
وٱلدم ولحم ٱلخنزير وما أهل لغ مت عليكم ٱلميتة ير حر وٱلمت هۦ وٱلمنخ ب ٱلل وٱلموقوذة وٱلنطيحة وما نقة ية رد
سمووأن تستق أكل ٱلسبع إل ما ذكيتم وما ذبح على ٱلنصب ل ا بٱل م ذ ذين كفروا من كم فسق ٱليوم يئس ٱل زل
م د يكم نعمت مت عل أتم دينكم فل تخشوهم وٱخشون ٱليوم أكملت لكم دينكم و سل ا فمن ي ورضيت لكم ٱل ٱضطر ين
حيم غفور ر ثم فإن ٱلل ٣في مخمصة غير متجانف ل
Artinya : 3. Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul,
175 Tata kelola lembaga keuangan syariah dapat berkembang dengan pesat jika
dikelola dengan baik pada lingkungan “masyarakat madani”. M. Dawam Rahardjo,
Krisis Kapatalisme Global Ilusi Atau Realitas, pada pengantar buku George Soros,
Open Society-Reforming Global Capitalism, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006),
xviii,
yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat
kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk
berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi
nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir
telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut
kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan
untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah
Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena
kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.
2. Produk-produk jasa keuangan syariah merupakan bagian integral yang tidak
dapat terpisahkan dengan semua ajaran Islam yang ditransformasikan dalam
kehidupan nyata pada mekanisme dan prosedur investasi atau pembiayaan
dalam rangka memobilisasi dana masyarakat. Sehingga norma keadilan harus
diutamakan, sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-
Maa’idah (5) Ayat 8:
شهداء بٱلقس مين لل أيها ٱلذين ءامنوا كونوا قو ان قوم على أل تع رمنكم شن ل يج و ط ي دلوا ٱعدلوا هو أقرب
إن ٱلل ٨خبير بما تعملون للتقوى وٱتقوا ٱلل
Artinya : 8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan.176
176 “Roler of behavior” adalah aturan tingkah laku, yang diantaranya berlaku adil,
pada konteks lembaga keuangan syariah, maka unsur adil adalah pilar pokoknya. Atho
Mudzar, Pendekatan Studi Islam-Dalam Teori Dan Praktiknya, (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2002), 44.
3. Semua kegiatan lembaga keuangan syariah yang berupa layanan keuangan
selalu berorientasi pada konsep tolong-menolong, sehingga jika terjadi kredit
macet atau gagal bayar maka Al-Qur’an mengajarkan untuk diberikan
kelonggaran waktu atau rescheduling yang demikian tercantum di dalam Al-
Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 280:
٢٨٠علمون ت كنتم إنو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم وإن كان ذ
Artinya : 280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua
utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
4. “Equilibrium” atau keseimbangan adalah kondisi secara langsung dan tak
langsung tercipta yaitu keseimbangan kebahagiaan di dunia dan akhirat, karena
melalui produk-produk kelembagaan syariah akan tercipta177 lapangan kerja baru
dengan membuka lahan investasi melalui produk pembiayaan dan dalam proses
akad pembiayaan tersebut menggunakan dasar syariah yang berpedoman pada
Al-Qur’an dan Hadist. Dengan demikian tercapai secara bersama kebahagiaan di
dunia dan akhirat. Kondisi yang demikian ini sudah tertulis di dalam Al-Qur’an
Surat Al-Qashash (28) Ayat 77:
ٱلدار ٱلخرة ول تنس نصيبك م وٱبتغ إليك ول وأحسن كم دنيا ن ٱلفيما ءاتىك ٱلل أحسن ٱلل تبغ ٱلفساد في ا
ل يحب ٱلمفسدين ٧٧ٱلرض إن ٱلل
Artinya : 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah
telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka)
bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
177 Ekonomi ekuilibrium adalah akumulasi dari perimbangan dalam satu kerangka
susunan sistem ekonomi. Sehingga tercipta kondisi “stabile equilibrium” atau ekonomi
bersifat stabil. Sumitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi-Dasar
Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, (Jakarta : PT. Pustaka
LP3ES, 1994), 25.
5. Setiap transaksi transaksi ekonomi pada produk kelembagaan syariah selalu
menghadirkan Allah SWT pada tahapan Ijab-Qobul, sehingga terjadi sikap
kejujuran dan keadilan karena dilandasi dengan keyakinan diawasi oleh Tuhan.
6. Konsep “Takaful” atau jaminan sosial merupakan salah satu target dari
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk pembiayaan
kelembagaan syariah, karena karena setiap margin keuntungan atau pendapatan
bagi hasil tidak dihitung dari besaran prosentase pokok pinjaman tetapi dihitung
dari besaran keuntungan, sehingga terhindar dari praktik “eksploitasi”, tetapi
sebaliknya yaitu tercipta konsep pemikiran “Takaful”.
B. PASAR MODAL SYARIAH.178
Liquid dan efisien adalah syarat utama untuk menjadi pengikat yang menarik
minat para investor berpartisipasi aktif pada transaksi pasar modal yang menempatkan
sejumlah uang pada system transaksi yang ada. Liquid artinya proses transaksi dapat
dilakukan dengan tempo waktu yang cepat dan dengan proses yang tepat pula.
Adapun efisien adalah jika harga dari surat berharga tersebut mencerminkan nilai
nyata dari objek investasi, artinya tidak ada unsur gharar.
“Equity Market” atau pasar ekuitas atau pasar saham adalah tempat bertemunya
antara penjual dan pembeli saham-obligasi guna memenuhi kebutuhan modal
perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Saham merupakan bukti atas sebagian nilai
perusahaan dengan mendapatkan keuntungan berupa “deviden”, sedangkan obligasi
atau Bond adalah bukti hutang perusahaan dengan pihak lain dengan kewajiban untuk
membagi keuntungan pada periode waktu tertentu. Pasar modal berfungsi sebagai
178 Jenis instrumen keuangan secara kelembagaan ada tiga, yaitu: uang, saham dan
hutang. Sehingga peran bank central dan semua unsur perbankan termasuk lembaga
keuangan syariah mutlak diperlukan. D. Fred Weston dan Tim, Manajemen Keuangan,
(Jakarta : Erlangga, 1999), 38.
sarana untuk mengalokasikan dana produktif dari satu pihak kepada pihak lain dengan
diikat oleh perjanjian dan dalam waktu tertentu.
Urgensi pasar modal bagi kegiatan ekonomi adalah mempertemukan antara
investor dan perusahaan. Keuntungan yang diperoleh oleh investor adalah
berkembangnya harta karena “return”, sedangkan keuntungan bagi perusahaan adalah
adanya dana segar untuk pengembangan investasi, akan tetapi secara syariah, objek
dari akad adalah halal, artinya tidak dibenarkan untuk pengembangan pabrik minuman
keras, lahan perjudian dan lain-lain.179
Posisi strategis atau peran penting adanya pasar modal diharapkan adanya
peningkatan aktivitas perekonomian yang mampu menyerap tenaga kerja dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasar modal merupakan alternatif sumber
dana untuk perusahaan. Sehingga semua jenis usaha dapat dioptimalkan dengan
meningkatnya volume investasi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan laba
perusahaan. Pada sisi yang berbeda maka adanya pasar modal membuka peluang
masyarakat memiliki saham perusahaan secara tidak langsung mencegah perusahaan
melakukan monopoli. Ketentuan umum perusahaan yang telah “go public” maka
laporan keuangan harus disampaikan secara terbuka, artinya tidak hanya pemilik atau
pendiri perusahaan yang mengetahui perkembangan perusahaan, tetapi semua
stakeholder harus mengetahui, sehingga perusahaan dituntut harus profesional dan
terhindar dari laporan palsu atau “markup”. Sebagaimana Allah SWT berfirman di
dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujuraat (49) Ayat 6:
ب أيها ٱلذين ءامنوا إن جاءكم فاسق لة يبوا ق تص نبإ فتبينوا أني ا بجه دمين فتصبحوا على ما فعلت وم ٦م ن
Artinya : 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan
179 “Shadow Banking System” adalah lembaga keuangan non bank, yaitu pasar
modal, pasar uang dan pasar saham yang dapat berubah bentuk menjadi “plutocracy”,
yaitu kekuasaan yang berasal dari kekayaan. Eriyatno, Membangun Ekonomi
Komporatif, (Jakarta : PT. Alex Media Komputindo, 2011), 44.
suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan
kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
Bertemunya antara pemilik modal atau Shahibul Maal dengan emiten atau
pemilik usaha atau Mudlarib pada kegiatan ekonomi pasar modal adalah dalam rangka
meningkatkan volume investasi dan sekaligus meningkatkan keuntungan bagi pemilik
modal, sehingga pada kondisi normal kedua pihak memperoleh keuntungan dengan
proporsi yang sudah dijanjikan sebelumnya. Konsep dasar investasi pasar modal adalah
peningkatan dan pengembangan nilai investasi dan dengan sendirinya akan membuka
lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli masyarakat dan kemakmuran bersama
dengan satu syarat yaitu implementasi kejujuran dan keadilan. Secara jelas Allah SWT
dan Rasul-Nya sangat menginginkan kebaikan untuk umat manusia termasuk kebaikan
pada saat bertransaksi ekonomi. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an
Surat At-Taubah (9) Ayat 128 - 129:
ن أنفسكم عزيز عليه ما ل حسبي فإن تولوا فق ١٢٨حيم ر منين رءوف بٱلمؤ يكمعنتم حريص عل لقد جاءكم رسول م
لت وهو رب ٱلعرش ٱلعظي ه إل هو عليه توك ل إل ١٢٩م ٱلل
Artinya : 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri,
berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan
keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang
mukmin.
129. Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku;
tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan
yang memiliki 'Arsy yang agung".
Hipotesa yang dibangun berkaitan dengan pasar modal adalah jika pada suatu
periode tertentu terdapat peningkatan dan penambahan modal investasi pasar modal
dalam jumlah yang sangat signifikan, maka pendapatan nasional suatu negara akan
meningkat, dengan dasar argumen bahwa pasar modal adalah sarana yang efektif
dalam menggerakkan dana masyarakat untuk kegiatan ekonomi yang produktif.
Sejarah telah mencatat bahwa peran penting pasar modal untuk meningkatkan
pembangunan ekonomi dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara
umum pembiayaan suatu perusahaan berasal dari sumber internal dan eksternal.
Sumber internal yaitu diperoleh dari setoran pemilik perusahaan dari sisa laba ditahan
atau “retainer earning”, dan sumber eksternal adalah dari pasar modal dan pinjaman
dari bank atau lembaga pembiayaan lain. Pasar pasar modal dapat berjalan dengan
baik pada aktivitas ekonomi jika informasi yang tersedia dari berbagai aspek yang
berkaitan dengan investasi tersedia dengan baik, cepat, tepat, akurat, kontinu dan
efisien.180
Konsep dasar pasar modal syariah adalah sebagai berikut :
1. Seluruh objek transaksi tidak boleh melanggar aturan syariah berdasarkan
Al-Qur’an dan Hadist, artinya semua efek yang menjadi objek akad harus halal.
2. Data, fakta dan informasi harus jelas nyata sehingga tidak ada unsur
kecurangan, penipuan atau manipulasi laporan keuangan.
3. Pertukaran efek sejenis harus mempunyai nilai yang sama dan tidak boleh
ada mark-up harga.
4. Tidak dibenarkan adanya rekayasa penawaran dengan alasan kenaikan
keuntungan dengan cara mengurangi supply.
5. Larangan adanya “False Demand”, yaitu rekayasa permintaan untuk
meningkatkan keuntungan.
6. Seluruh transaksi dilakukan dengan cara langsung atau “spot”.
7. Seluruh akad yang terjadi antara pemilik harta atau Shahibul Maal dan
emiten harus jelas untuk menghindari kerugian semua pihak yang bertransaksi.
Para pihak atau lembaga yang terlibat secara langsung dan tidak langsung pada
pasar modal adalah sebagai berikut:
180 Lembaga bank yang termasuk didalamnya adalah lembaga keuangan syariah
mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam sistem keuangan suatu negara.
Jonni Manurung, Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Moneter, (Jakarta : Salemba
Empat, 2009), 127.
1. BAPEPAM, adalah lembaga pengawas pasar modal yang mempunyai fungsi
untuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan semua kegiatan pasar modal
yang secara struktur organisasi dibawah tanggung jawab MenteriKeuangan RI.
2. Bursa Efek, adalah tempat kegiatan perdagangan efek di pasar modal,
demikian juga sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem
perdagangannya.
3. Bank Kustodian, adalah lembaga yang bertugas dan berfungsi untuk jasa
penitipan dan penyimpanan efek yang diperdagangkan.
4. Biro Administrasi Efek, berperan sebagai petugas untuk mendaftarkan
pemilik Efek dalam daftar buku pemegang saham emiten dan berperan juga
untuk melakukan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
5. “Trustee” atau wali amanat dilakukan oleh Bank Umum atau pihak lain yang
ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
6. Akuntan, bertugas untuk melaksanakan audit laporan keuangan Emiten
dengan standar yang ditetapkan oleh “IKATAN AKUNTANSI Indonesia”.
7. “Legal Opinion”, adalah opini hukum yang dibuat oleh konsultan hukum
yang sekaligus berperan untuk melakukan pemeriksaan atas fakta hukum
mengenai Emiten.
8. Penilai berperan untuk menilai batas kewajaran aktiva perusahaan.
9. Notaris berperan untuk membuat akta perubahan anggaran dasar jika
diperlukan, dan berperan dalam pembuatan perjanjian emisi Efek, perjanjian
antar penjamin Efek dan perjanjian dengan penjual serta bentuk perjanjian lain
yang mengikat.
10. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu perusahaan-
perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal yang menerbitkan dan
menjual saham kepada masyarakat.
11. Pengatur Emisi yang terdiri dari penjamin Emisi atau “Underwriter”,yaitu
perusahaan sekuritas yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan
penawaran umum bagi kepentingan Emiten.
Perantara pedagang efek atau “broker” adalah pihak yang melakukan pembelian
dan penjualan Efek untuk kepentingan pihak lain dengan memperoleh imbalan atau
fee.
Manajer investasi adalah pihak yang mendapat ijin usaha dari Bapepam untuk
mengelola portofolio Efek untuk para investor atau nasabah secara kolektif dan
perorangan. Adapun instrumen yang ditransaksikan secara syariah pada pasar modal
meliputi surat pengakuan hutang dan surat berharga konvensional yang meliputi :
a. Saham.
b. Obligasi.
c. Option.
d. Warrant.
e. Right.
Saham adalah catatan yang merupakan surat pernyataan berisi tentang
kepemilikan sejumlah besar modal pada perusahaan tertentu.
Obligasi adalah pengakuan hutang atas pinjaman dana oleh Emiten untuk jangka
waktu tertentu minimal 3 tahun dengan konpensasi tertentu pada periode waktu yang
diperjanjikan.
Option adalah produk derivatif atau produk turunan dari Efek dalam bentuk
saham atau obligasi. Ada dua bentuk Option, yaitu :
a. Call Option, yaitu hak untuk membeli.
b. Put Option, yaitu hak untuk menjual.
Warrant adalah produk derivatif yang bersifat jangka panjang, dan pemegang
Warrant mempunyai hak untuk membeli saham dengan harga yang disepakati.
Right adalah “Common Stock” atau pemilik saham biasa yang mempunyai hak
untukmembeli tambahan penerbitan saham baru.
Konsep dasar transaksi pasar modal adalah memposisikan risalah syariah sebagai
landasan, sehingga ada dua panduan yaitu :
a. Jangan mengharamkan apa yang baik.
b. Mencari rezeki yang halal dan baik.
Kondisi seperti ini adalah prinsip umum sebagai konsekuensi dari ajaran atau
rambu-rambu syariah yang harus dipedomani untuk kemaslahatan bersama atau
rahmatan lil alamin.
Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Maa’idah (5) Ayat
87 - 88:
لك أحل ٱلل ت ما موا طي ب أيها ٱلذين ءامنوا ل تحر ل تعت م و ي إن ٱلل وكلوا م ٨٧ ل يحب ٱلمعتدين دوا ا رزقكم ٱلل م
ٱلذي أن ا وٱتقوا ٱلل ل طي ب ٨٨تم بهۦ مؤمنون حل
Artinya : 87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang
baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan
kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
Demikian juga dalam perdagangan pasar modal harus pada objek yang halal,
tidak boleh ada unsur riba-gharar dan maisyir serta harus ada keterbukaan dan
kejujuran informasi dan laporan keuangan, sehingga tidak dibenarkan adanya praktik
kecurangan atau dengan istilah umum “menggoreng harga saham”. Semua ketentuan
di atas bertujuan jangka panjang yaitu tidak ada pihak yang dirugikan, artinya semua
pelaku bisnis berjalan sesuai dengan oridor agama yang ada pada Al-Qur’an dan
Hadist.
Saham sebagai objek transaksi pada jual-beli atau akad Murabahah merupakan
penjualan atas kepemilikan secara proporsional pada perusahaan, artinya konsep
dasar yang berlaku adalah akad jual-beli proporsional terhadap asset atas operasional
perusahaan, dengan demikian menurut kajian fikih muamalah diperbolehkan dan
keuntungan yang diperoleh dari deviden yang dibagikan setelah melalui proses dan
prosedur panjang pada mekanisme internal perusahaan juga diperbolehkan. Akan
tetapi pada praktik “Derivativ” yaitu penjualan lembar saham pada pihak ketiga tidak
diperbolehkan jika adanya perbedaan antara harga nominal per lembar tersebut
berbeda dengan harga yang disepakati. Artinya harga nominal pada harga per lembar
saham harus sama dengan harga sebenarnya.Hal ini juga berbeda konsep dasarnya
dengan surat hutang atau obligasi pada pasar sekunder “Derivatif” tidak
diperbolehkan, karena dalam syariah nilai hutang itu tidak boleh dijual-belikan dan jika
terjadi pertukaran uang atau surang hutang dalam mata uang yang sama maka nilainya
harus sama pula.
Dengan demikian, rukun dan syarat jual beli saham dengan akad Murabahah
maka mengikuti rukun dan syarat Murabahah yang telah dibahas pada Bab
sebelumnya. Ketetapan dan ketentuan rukun dan syarat pada transaksi pasar modal
harus sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku saat itu di wilayah hukum negara dimana transaksi tersebut terjadi. Hal
demikian telah diatur dalam Al-Qur’an agar mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya serta
pemimpinnya. Ketentuan ini terdapat pada Al-Qur’an Surat An-Nisaa’ (4) Ayat 59:
أيها ٱلذين ءا سول وأوليي وأطيعوا ٱلر سول إن زعتم في شيء فردوه إل كم فإن تن مر منٱل منوا أطيعوا ٱلل وٱلر ى ٱلل
لك خير وأحسن تأويل وٱليوم ٱلخر ذ ٥٩ كنتم تؤمنون بٱلل
Artinya : 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Dengan demikian argumen yang dibangun pada transaksi pasar modal dengan
akad Murabahah adalah keselarasan antar pihak dengan landasan hukum syariah serta
peraturan perundang-undangn yang berlaku dengan harapan semua pihak yang
terlibat langsung dalam transaksi serta masyarakat secara umum tidak ada yang
dirugikan.181
Secara umum pasar modal dapat diartikan sebagai tempat atau wadah untuk
memperdagangkan instrumen jangka panjang dalam bentuk modal atau hutang pada
waktu tertentu dan dengan ikatan perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Adapun
menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan
bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan
proses transaksi perdagangan Efek serta berkaitan dengan lembaga dan profesi yang
berhubungan secara langsung dan tak langsung berkaitan dengan Efek. Peran strategis
pasar modal adalah untuk mengoptimalkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan
bisnis, sehingga ada dua keuntungan :
1. Masyarakat pemilik dana atau Shahibul Maal memperoleh keuntungan dari
nisbah bagi hasil dari operasional perusahaan dengan akad Mudharabah.
2. Perusahaan sebagai Mudlarib dapat mengembangkan nilai investasi dan
dapat membangun produk baru sehingga daya saing perusahaan pada dunia
bisnis semakin meningkat.
Jakarta Islamic Index atau JII atau indeks syariah adalah respon dari
meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada bursa Efek yang
dikelola syariah. Kebutuhan informasi yang berhubungan dengan investasi syariah
dikelola oleh PT BEJ atau Bursa Efek Jakarta yang bekerjasama dengan Dana Reksa
Investasi Manajemen. Posisi JII merupakan subset dari IHSG atau Indeks Harga Saham
Gabungan yang salah satu tujuannya adalah menjadi barometer atau tolak ukur atau
“benchmark” untuk investasi saham secara syariah di pasar modal. Secara umum
peran dan fungsi Jakarta Islamic Index antara lain yaitu :
1. Sarana untuk meningkatkan investasi secara syariah di pasar modal.
181 Ketentuan umum tentang akad Murabahah diatur pada Fatwa DSN Nomor
04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April tahun 2000 tentang Murabahah yang antara lain
mengatakan bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas
riba
2. Meningkatkan kepercayaan investor karena keterbukaan dan kejujuran
informasi.
3. Pengembangan investasi pada ekuiti syariah.
4. Memberikan kesempatan pada para investor atau Shahibul Maal untuk
memperbesar skala investasi pada sektor syariah.
5. Sebagai sarana sosialisasi syariah sekaligus untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya transaksi ekonomi dengan akad syariah di pasar
modal.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman
Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah mengatakan antara lain :
1. Aktivitas ekonomi dalam Islam diatur dengan tujuan untuk memperoleh
keuntungan tetapi harus tetap mengacu pada etika dan prinsip dasar ekonomi
syariah.
2. Hubungan transaksi syariah dilakukan atas dasar kerelaan suka sama suka
atau “An Tadin Minkum”, prinsip keadilan dan tidak ada yang dirugikan. Hal ini
sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa’ (4) Ayat 29:
لكم بين أيها ٱلذين ءامنوا ل تأكلوا أمو أ إ طل كم بٱلب ي نكم ول ت ن تكون تج ل رة عن تراض م قتلوا أنفسكم إن ٱلل
ا ٢٩كان بكم رحيم
Artinya : 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
3. Objek transaksi bukan yang dilarang atau diharamkan secara syariah. Artinya
usaha emiten bukan dalam bentuk perjudian atau perdagangan yang dilarang.
4. Lembaga keuangan yang bertransaksi bukan mengandung unsur riba, gharar
dan maiysir atau bukan jenis usaha yang diharamkan seperti minuman keras atau
khamr dan lain-lain.
Secara umum pengertian Reksadana atau mutual fund yaitu suatu bentuk
sertifikat yang menyatakan sepenuhnya bahwa pemiliknya atau Shahibul Maal
menitipkan atau menguasakan sejumlah modal atau uang dalam jumlah tertentu dan
pada tempo waktu tertentu untuk digunakan sebagai modal investasi di pasar uang
atau pasar modal kepada pengelola Reksadana yang disebut sebagai manajer investasi.
Pola transaksi Reksadana ada dua yaitu jenis “Open End”, yaitu dapat dijual kembali
kepada manajer investasi dan jenis “Close End”, yaitu bisa dijual dipasar sekunder.
Adapun secara spesifik jenis Reksadana dapat dibedakan menjadi s:
1. “Money Market Fund” atau Reksadana Pasar Uang, yaitu instrumen investasi
dalam waktu kurang dari satu tahun, sehingga mempunyai kadar risiko yang
rendah. Dan Reksadana pada jenis ini bersifat hutang dagang, artinya Efek yang
berfungsi untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal.
2. “Fixed Income Fund” atau Reksadana Pendapatan Tetap, yaitu instrumen
yang memberikan imbal hasil lebih tinggi dari bank tetapi mempunyai risiko yang
besar.
3. “Equity Fund” atau Reksadana Saham, yaitu 80% dari aktiva dalam bentuk
Efek yang bersifat ekuitas dan berisiko tinggi tetapi mempunyai imbal hasil yang
tinggi karena harganya bersifat fluktuatif.
4. “Discretionary Fund” atau Reksadana Campuran, yaitu investasi dalam Efek
yang bersifat ekuitas, komposisi portofolionya sangat beragam dalam bentuk Efek
hutang, equitas dan Efek pasar uang.
Adapun manfaat langsung yang diperoleh oleh Shahibul Maal atau para investor
dengan adanya Reksadana atau lain adalah :
1. Memberikan akses yang luas bagi Shahibul Maal kepada investasi dengan
berbagai macam instrument, yaitu saham, obligasi dan instrument lainnya.
2. Tingkat profesional yang terjamin pada pengelola investasi, yaitu manajer
investasi yang didukung oleh tim yang berpengalaman serta struktur administrasi
yang tertata bagus oleh bank kustodian. Sehingga melalui manajer investasi dan
bank kustodian sebagai Mudlarib.
3. Manfaat lain adalah adanya diversifikasi investasi yang sulit jika dilakukan
sendiri karena adanya keterbatasan jumlah dana, akan tetapi dapat dilakukan
oleh Reksadana dengan kombinasi atau gabungan dari sejumlah banyak investor
yang dapat dikumpulkan dalam satu wadah.
4. Keunggulan di bidang perpajakan adalah profit margin atau hasil dari
Reksadana bukan merupakan objek pajak karena kewajiban pajak sudah dibayar
oleh Reksadana.
5. Mempunyai likuiditas yang bagus karena sebagai unit penyertaan pada
satuan investasi Reksadana dapat dibeli dan dicairkan setiap hari bursa melalui
manajer investasi.
Dengan demikian manfaat langsung Reksadana bagi shohibu lmal adalah
mengatasi kendala yang dihadapi oleh investor individu dengan cara menggabungkan
sejumlah data investasi kemudian mempercayakan pengelolaannya kepada manajer
investasi dan bank custodian, sehingga posisinya sebagai Mudlarib. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa peran dan fungsi Reksadana membantu pekerjaan investor untuk
mengembangkan modalnya.182
Menurut fatwa DSN Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, Reksadana Syariah adalah
Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam baik dalam
bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik modal atau pemilik harta atau Shahibul
Maal dengan manajer investasi sebagai wakil dari Shahibul Maal, maupun antara
manajer investasi sebagai wakil Shahibul Maal dengan pengguna investasi. Adapun
menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27,
Reksadana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari
182 Investasi pihak swasta dan pemerintah pada Reksadana secara tidak langsung
akan meninggalkan produktivitas dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru
sehingga meningkatkan keakmuran dan daya beli masyarakat. Rina Oktaviani, Modal
Ekonomi Keseimbangan Umum, (Bogor : IPB Press, 2011), 277.
masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek atau
manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam. Reksadana dapat terdiri dari
berbagai macam surat berharga seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang atau
campuran dari instrumen-instrumen di atas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
Reksadana adalah bentuk hubungan trilateral karena melibatkan beberapa pihak yang
terkait pada perjanjian kontrak yang saling mengikat yaitu pemilik modal, manajer
investasi dan bank custodian.
Posisi dan bentuk dari manajer investasi adalah perusahaan dengan badan hukum
tertentu yang kegiatan usahanya adalah mengelola portofolio Efek yang disebut dengan
“Fund Management Company” disamping posisinya sebagai pengelola investasi juga
menyelesaikan masalah pemasaran, laporan keuangan dan berbagai masalah internal
dan eksternal. Adapun portofolio Efek adalah kumpulan atau kombinasi sekuritas atau
surat berharga atau Efek atau instrumen lain yang dikelola.
Reksadana syariah tidak boleh melakukan investasi pada bidang yang bertentangan
dengan syariat Islam, sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-
Maa’idah (5) Ayat 90 dan 91:
أيها ٱلذين ءامنوا إنما ٱلخمر وٱلميسر وٱلنصاب وٱل ن عمل ٱم رج زل ي ن فٱجتنبوه لعلك س م إنما ٩٠تفلحون م لشيط
وة وٱلبغضاء في ٱلخمر ن أن يوقع بينكم ٱلعد كم عن يسر و ٱلم و يريد ٱلشيط لوة ف ذ يصد وعن ٱلص هل أنتم كر ٱلل
نتهون ٩١م
Artinya : 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan.
91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu
(dari mengerjakan pekerjaan itu).
Ayat tersebut di atas menunjukkan larangan investasi pada khamr atau minuman
keras baik pada sektor pabrikan atau sektor hiburan dan juga investasi di bidang
perjudian serta larangan mengundi nasib atau transaksi yang tidak jelas atau untung-
untungan. Demikian juga adanya larangan investasi di bidang pelacuran atau yang
mendekati dengan kecenderungan adanya konstitusi. Hal ini dijelaskan dalam Al-
Qur’an Surat Al-Israa’ (17) Ayat 32:
حشة وساء سبيل نى إنهۥ كان ف ٣٢ول تقربوا ٱلز
Artinya : 32. Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
Adapun secara spesifik operasional Reksadana syariah adalah sebagai berikut :
1. Eksistensi Dewan Syariah Nasional yang bertugas untuk memberikan arahan
dan bimbingan kepada manajer investasi agar tidak keluar dari koridor syariah.
2. Rangkaian kegiatan investasi menggunakan akad Mudharabah.
3. Terhindar dari praktik riba, ghrar dan maisyir pada setiap kegiatan investasi.
C. PEGADAIAN SYARIAH.
Dalam sebuah hadist dikatakan bahwa Rasulullah pernah meghadiahkan baju
besinyakepada orang Yahudi untukbarter atau ditukar dengan gandum. Hadist
tersebut merupakan dasar hukum transaksi ekonomi berupa gadai. Lembaga keuangan
syariah pegadaian merupakan salah satu bentuk kelembagaan ekonomi yang dikeal
oleh masyarakat secara luas dan mekanisme transaksi berjalan dalam tempo cepat
atau tidak berbelit-belit. Mayoritas nasabah gadai adalah mereka yang membutuhkan
uang dalam waktu cepat untuk kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan konsumtif.
Motto kerja pegadaian adalah “mengatasi masalah tanpa masalah” menjadi “jargon”
yang melekat di hati masyarakat. Secara fiqih akad yang digunakan adalah Rahn atau
bias sebagai akad tambahan pada pembiayaan Murabahah. Biaya yang timbul pada
akad Rahn atau gadai adalah biaya penitipan barang, biaya pemeliharaan, biaya
penaksiran atau biaya administrasi lainnya yang dipersyaratkan secara sah dan tidak
memberatkan.
Secara umum manfaat pegadaian sebagai lembaga keuangan syariah yang
dirasakan masyarakat antara lain adalah :
1. Waktu proses antara pengajuan pembiayaan dan pencairan dana pinjaman
dalam waktu cepat, termasuk waktu penaksiran terhadap barang yang menjadi
objek gadai atau “marhun”.
2. Caranya atau prosedur sangat mudah dan cepat yaitu dengan membawa
barang gadai atau marhun dan mengisi format langko kebutuhan uang.
3. Marhun atau barang yang menjadi objek gadai terjamin keamanan dan
terpelihara dengan standar keamanan yang baik.
Definisi gadai secara bahasa berarti tetap atau kekal atau jaminan, adapun secara
syariah mempunyai arti penguasaan (menyandera) sejumlah barang-harta yang
diserahkan sebagian jaminan atas pembiayaan hutang dalam periode tertentu yang diikat
dengan perjanjian tertulis para pihak. Dengan demikian akad gadai dilakukan atas dasar
suka sama suka, tidak ada paksaan atau “An Taradin Minkum” dan atas dasar kejujuran,
sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
“Murtahin” atau penerima gadai yang dalam hal ini adalah lembaga keuangan
syariah mempunyai hak untuk menjual barang jaminan jika nasabah gagal bayar pada
periode waktu yang telah diperjanjikan untuk melunasi semua hutang pinjaman atau
“Marhun-Bih”, pemegang gadai juga berhak atas semua biaya penyimpanan barang
gadai dan selama pinjaman belum dilunasi maka pegadaian berhak untuk menahan
barang gadai. Adapun kewajiban murtahin atau penerima gadai adalah menjaga
keutuhan dan keamanan barang yang digadaikan dan barang yang menjadi objek gadai
tidak boleh diambil manfaatnya terkecuali apabila ada kesepakatan lain para pihak.
Demikian juga jika pada tenggang waktu yang disepakati untuk pelunasan tidak tercapai
sehingga ada rencana pelelangan barang gadai, maka pihak pengadaian syariah wajib
terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah tentang rencana tersebut dan jika
terjadi pelelangan barang gadai dan hasilnya melebihi dari tanggungan hutang, maka
kelebihan harta lelang menjadi hak “Rahin” atau pihak yang menggadaikan.
Lembaga keuangan syariah yang dalam hal ini pegadaian syariah dalam
melakukan transaksi ekonomi dapat menggunakan akad Qordlu-Hasan atau akad
Mudharabah atau akad Ba’i-Muqayyadah dan akad Ijarah. Implementasi akad pada
pegadaian syariah tersebut adalah sebagai berikut :
1. Akad Qordlu-Hasan yaitu akad dengan tujuan konsumtif sehingga biaya yang
dikenakan adalah biaya administrasi biasa dan tidak boleh dihitung secara
prosentase berdasarkan pokok pinjaman. Artinya akad ini murni dengan niat
tolong-menolong. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-
Fath (48) Ayat 29:
ۥ وٱلذين معه سول ٱلل د ر حم ا يبتغون ف هم ترىهم ء بينحما أشداء على ٱلكفار ر م د ا سج ا ركع ن ورضو ن ٱلل ضل م
لك مثلهم في ٱلتور ن أثر ٱلسجود ذ هۥأخرج شط نجيل كزرع هم في ٱل ومثل ىة سيماهم في وجوههم م
اع ليغ ف ر ازرهۥ فٱستغلظ فٱستوى على سوقهۦ يعجب ٱلز ٱلذين ءامنوا وع كفار وعد هم ٱل يظ ب ملوا ٱلل
ا غفرة وأجرا عظيم ت منهم م لح ٢٩ٱلص
Artinya : 29. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama
dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang
sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan
keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud.
Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil,
yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan
tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya;
tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak
menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin).
Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang
saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
2. Akad Mudharabah, yaitu akad pinjaman gadai untuk kepentingan investasi
atau usaha produktif sehingga antar pihak diikat dengan perjanjian bagi hasil
secara proporsional dengan dasar suka sama suka atau “An Taradin Minkum”.
Sebagaimana Allah Swt berfirman di dalam Al-Qur’An Surat At-Taubah (9) Ayat
34:
هبا ن ٱلحبار وٱلر ا م أيها ٱلذين ءامنوا إن كثير ل ٱليأكلون ل ۞ي طل ويصدون ع ن أمو ناس بٱلب ن سبيل ٱلل
وٱلذين يكنزون ٱل ره ف ذهب وٱلفضة ول ينفقونها في سبيل ٱلل ٣٤ليم م بعذاب أ بش
Artinya : 34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari
orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta
orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan
Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa
mereka akan mendapat) siksa yang pedih,
3. Akad Ba’i Muqayyadah adalah lembaga keuangan syariah yang dalam
halpenggadaian memberikan pinjaman kepada nasabah untuk pembelian suatu
barang produktif dengan cara menggadaikan asset. Untuk pihak penggadaian
dapat memperoleh keuntungan dari penjualan dan pembelian atau keuntungan
dari selisih harga beli dan harga jual.
4. Akad Ijarah, yaitu penukaran manfaat pada periode waktu tertentu, bentuk
nyata pada akad ini seperti penyewaan tempat penyimpanan barang “deposit
box” dimana nasabah dapat memanfaatkan tempat tersebut dengan standar
keamanan yang terjamin, dan sementara daripihak penggadaian memperoleh
imbalan jasa padasewa tempat tersebut dan ongkos pengamanan.
Secara empiris manfaat dengan adanya produk dan jasa pegadaian syariah yang
ditawarkan kepada masyarakat secara umum adalah sebagai berikut :
1. Barang gadai harus dalam bentuk barang gerak, artinya lembaga keuangan
syariah ini tidak mengambil risiko jika nasabah gagal bayar untuk pelunasan
pembiayaan maka akan dengan cepat untuk dilakukan lelang, demikian juga
jumlah atau besaran pinjaman akan sangat ditentukan dengan nilai jaminan.
2. Jasa penaksiran terhadap objek gadai, artinya pihak pegadaian syariah juga
memberikan layanan jasa penaksiran atau penilaian terhadap suatu barang
secara profesional dengan menggunakan pendekatan harga pada saat itu.
3. Ijarah, yaitu jasa penitipan barang berharga atau surat-surat berharga, dan
dari pihakpenggadaian memperoleh pendapatan sewa tempat dan dari
kepentingan nasabah akan memperoleh rasa aman terhadap objek barang atau
“sense of secure”.
4. Gold Counter, yaitu jasa pelayanan untuk penjualan emas eksekutif dengan
disertai sertifikat jaminan kualitas dan lain-lain oleh penggadaian syariah.
Secara tidak langsung peran dan fungsi pegadaian syariah sebagai jaring
pengaman sosial artinya pada saat terjadinya penurunan skala ekonomi dan
gelombang PHK karena suatu bencana atau musibah seperti saat ini yaitu adanya
Epidemi Virus Corona - Covid 19 dengan kebijakan PSBB atau Pembatasan Sosial
Berskala Besar atau dengan istilah lain “Lockdown”. Sehingga semua usaha pedagang
kecil non formal menjadi kesulitan karena semua harus berdiam diri di rumah,
perekonomian masyarakat menengah ke bawah berhenti, maka solusi untuk bertahan
adalah penggadaian. Dengan demikian fungsi dan peran pegadaian syariah di mata
masyarakat sangat penting dan strategis guna memutar roda perekonomian kelas
bawah dan menurut kitab undang-undang hukum perdata Pasal 1150 mengatakan
bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu
barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berhutang atau oleh
seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang
itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut.
D. KOPERASI SYARIAH.183
Konsep dasar Koperasi adalah sebagai turunan atau bagian integral dari
implementasi UUD 1945 Pasal 33, artinya bangun usaha Koperasi merupakan bentuk
partisipasi warga masyarakat dalam pembangunan nasional yaitu membangun tatanan
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan bila pembahasannya diteruskan
dalam konteks lembaga keuangan syariah maka secara kelembagaan menjadi
“Koperasi syariah”. Sehingga akan tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat
sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 201:
٢٠١ذاب ٱلنار ع وقنا نة ومنهم من يقول ربنا ءاتنا في ٱلدنيا حسنة وفي ٱلخرة حس
Artinya : 201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah
kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".
Dengan demikian argumen yang dibangun pada pendirian Koperasi syariah adalah
semangat membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, adil dan makmur,
Baldatun Toyyibatun - Wa Rabbun – Ghofur.184
Konsep dasar berdirinya Koperasi syariah dilandasi oleh adanya semangat untuk
membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggotanya dalam skala tertentu
yang mempunyai identitas kegiatan ekonomi yang sama, misalnya Koperasi pasar yang
anggotanya para pedagang pasar Kosti atau Koperasi Supir Taksi Indonesia yang
anggotanya para supir Taksi atau KKGJ, yaitu Koperasi Keluarga Guru Jakarta yang
anggotanya adalah para Guru yang bertugas di Jakarta, KPBS, yaitu Koperasi Peternak
Bandung Selatan yang anggotanya adalah para peternak hewan yang berdomisili pada
183 Koperasi yang identik dengan ekonomi rakyat yang termasuk didalamnya
Koperasi Syariah. Seharusnya diberdayakan untuk mampu bersaing dengan pelaku
ekonomi pada tataran Nasional dan Internasional. Anif Punto Utomo, Adi Sasono Sang
Penggerak Seribu Gagasan, Seribu Tindakan, (Jakarta : Buku Republika, 2013), 241. 184 Dalam konteks Indonesia, maka Koperasi merupakan perwujudan dari Pasal 33
UUD 1945 dari bagian integral dari Pancasila. Untuk itu sistem ekonomi yang diabngun
harus mencerminkan dari implementasi ekonomi Pancasila secara nyata. Mubyanto,
Ekonomi Pancasila-Gagasan Dan Kemungkinan, (Jakarta : LP3ES, 1987), 68.
wilayah Bandung Selatan dan lain-lain. Artinya gerakan ekonomi Koperasi, baik yang
konvensional dan syariah mempunyai segmen pasar yang berbeda yang diatur secara
bertingkat dan berjenjang seperti Primer Koperasi yang anggotanya adalah orang-
perorang. Koperasi Sekunder yang aggotanya adalah badan hukum, yaitu pusat
koprerasi yang sering disebut “Puskop” yang anggotanya adalah badan hukum Primer
Koperasi, kemudian Induk Koperasi yang anggotanya adalah badan hukum “Puskop”.
Koperasi syariah secara kelembagaan berperan aktif dalam upaya meningkatkan
kualitas kehidupan anggota dan masyarakat pada umumnya, hal ini dibuktikan saat
terjadi krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998 Koperasi secara umum dapat bergerak dan
memutar perekonomian pada sektor UMKM dan menyerap tenaga kerja korban PHK
dan Koperasi juga dapat mengembangkan “home industry” dengan membuka akses
pembiayaan dan pemasaran.185 Demikian juga seluruh keputusan yang diambil pada
Koperasi secara musyawarah pada RAT atau Rapat Anggota Tahunan. Hal ini sangat
sesuai dengan ketentuan syariah sebagai sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-
Qur’an Surat Ali Imran (3) Ayat 159:
لنت لهم ولو كنت فظا غليظ ٱلقلب لن ن ٱلل رهم في نهم وٱستغفر لهم وشاو ع ولك فٱعف ح وا من فض فبما رحمة م
يحب ٱل إن ٱلل ١٥٩ن ليمتوك ٱلمر فإذا عزمت فتوكل على ٱلل
Artinya : 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
Dengan demikian meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat
merupakan harapan dan cita-cita masyarakat perkoperasian, baik secara kelembagaan
185 Koperasi syariah dengan tata kelola berdasarkan prinsip Demokrasi yang
menekankan adanya kerja kolektif dengan tujuan amal sholeh adalah perintah dan
ajaran Islam. Monzer Kahf, Ekonomi Islam-Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem
Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), 58.
dan gerakan Koperasi dan sekaligus membantu pemerintah dalam mendorong cita-cita
pembangunan nasional.
Koperasi sebagai “soko guru” perekonomian Indonesia, artinya Koperasi sebagai
salah satu pilar ketahanan perekonomian Indonesia dengan pola arsitektur ekonomi
yang berbasis dengan demokrasi ekonomi, gotong royong serta keadilan sebagaimana
tercermin pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan antara lain bahwa bangun
ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu saling membantu sehingga semua
cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berkaitan pada sektor
sandang, pangan, papan, energi, pendidikan, rumah sakit dan lain-lain dikuasai oleh
negara untuk menjaga dari jeratan praktik monopoli, termasuk juga usaha sekitar
pertambangan dan lain-lain harus selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat
secara luas. Dengan demikian peran dan fungsi PMA atau Penanaman Modal Asing
atau investor dari luar negeri hanya bersifat sebagai “katalisator” atau sebagai fungtor
“daya ungkit” bukan menjadi unsur utama pada pembangunan ekonomi dengan dasar
argumen bahwa investor asing hanya mencari keuntungan semata dan kurang
memperhatikan faktor lingkungan dan “social cost” sebagai dampaknya.186
Prinsip Koperasi sebagai konsep dasar berkoperasi dan secara implementatif
menjadi identitas kegiatan usaha Koperasi serta identitas kelembagaannya adalah
sebagai berikut :
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, artinya tidak ada paksaan
menjadi anggota Koperasi dan terbuka untuk semua masyarakat bergabung
menjadi anggotanya, akan tetapi harus bersesuaian dengan undang-undang
perkoperasian dan tidak menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga yang telah disahkan sebelumnya. Adapun keanggotaan Koperasi secara
umum dibagi menjadi tiga, yaitu anggota biasa, calon anggota dan anggota luar
186 Pembangunan ekonomi akan berkorelasi langsung dengan ekonomi pertahanan,
karena penyediaan kekuatan pertahanan membutuhkan sumber daya ekonomi yang
besar. Purnomo Yusgiantoro, Ekonomi Pertahanan-Teori Dan Praktik, (Jakarta : PT.
Gramedia Pustaka, 2014), 43.
biasa yang kriteria, hak dan kewajibannya diatur tersendiri dan disetujui oleh
Rapat Anggota.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, artinya pengurus, pengawas dan
anggota Koperasi adalah satu kesatuan untuk memikirkan kemajuan Koperasi,
itulah sebabnya dalam satu tahun sekali Koperasi wajib menyelenggarakan Rapat
Anggota untuk meminta laporan pertangung jawaban pengurus dan pengawas.187
Dan sesuai dengan penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian bahwa penerimaan pertanggungjawaban pengurus
oleh Rapat Anggota berarti membebaskan pengurus dari tanggung jawabnya
pada tahun yang bersangkutan, dengan demikian apabila terjadi pergantian
pengurus dn pengurus pengganti tersebut tidak piawai atau tidak profesional
yang berdampak pada kerugian Koperasi maka tidak dapat menyalakan pengurus
sebelumnya, apalagi hanya menyalahkan ketua pengurusnya saja, dengan dasar
argumen bahwa kepemimpinan pada Koperasi bersifat “kolektif kolegial” yaitu
suatu sistem kepemimpinan yang melibatkan beberapa pihak yang
berkepentingan dalam suatu keputusan tertentu melalui mekanisme yang sudah
ditetapkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara pada
Rapat Anggota. Analisis terhadap laporan keuangan dengan menggunakan
“Standar Akuntansi Indonesia” adalah bukti legalitas autentifikasi atau
keakuratan data atau kebenaran terhadap semua laporan keuangan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari
terjadinya kriminalisasi pengurus.
3. Di dalam laporan keuangan Koperasi, profit atau keuntungan Koperasi
disebut dengan SHU atau Sisa Hasil Usaha yang pembagian keuntungan tersebut
dilakukan secara adil syang berbanding lurus dengan besarnya jasa masing-
187 Bentuk dasar sistem perekonomian yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa
yang dalam hal ini Bung Hatta adalah sistem ekonomi koperasi yang mengedepankan
demokrasi ekonomi. Mubyanto, Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia, (Jakarta :
LP3ES, 1988), 39.
masing anggota. Konsep adil dalam pembagian SHU ini bersesuaian dengan
firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an Surat Al-Maa’idah (5) Ayat 8:
شهداء بٱلقس مين لل أيها ٱلذين ءامنوا كونوا قو ان قوم على أل تعد رمنكم شن يج ل و ط ي لوا ٱعدلوا هو أقرب
خبير بما تعملون إن ٱلل ٨للتقوى وٱتقوا ٱلل
Artinya : 8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan.
4. Ada 3 jenis simpanan pada Koperasi, yaitu; Simpanan Pokok yang dibayar
satu kali dalam satu tahun yang besarannya simpanan tersebut ditetapkan dalam
Rapat Anggota; Simpanan Wajib yang harus dibayar setiap bulan dan besarannya
disetujui oleh semua anggota; serta Simpanan Sukarela yang besarnya tergantung
kemampuan atau potensi masing-masing anggota dengan mendapatkan
kompensasi sesuai dengan yang diperjanjikan dan dan dengan menggunakan
akad “Murabahah”. Sehingga pemberian jasa tersebut terbatas pada modal
artinya pada posisi Koperasi syariah bertindak sebagai “Mudlarib”.
5. Kemandirian Koperasi yaitu dalam pengambilan keputusan selalu
mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat, dan pemegang kekuasaan
tertinggi di dalam Koperasi secara kelembagaan adalah RAT atau “Rapat Anggota
Tahunan” sesuai dengan Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian. Akan tetapi kondisi nyata di lapangan sekarang ini sering
terjadi benturan kepentingan dengan lembaga samping atau lembaga di atasnya,
seperti pada Koperasi karyawan pabrik atau Koperasi karyawan perusahaan dan
Koperasi fungsional pada lembaga pemerintahan yaitu Koperasi dengan anggota
pegawai ASN yaitu Aparat Sipil Negara serta Koperasi di lingkungan TNI-POLRI.
Untuk itu harus dicarikan jalan keluar yang bersifat sinergi antara lembaga dan
dituangkan secara tertulis dalam bentuk “Nota Kesepahaman”. Latar belakang
terjadinya masalah disebabkan oleh pergantian pejabat pada lembaga sandaran
atau pergantian pengurus Koperasi yang keduanya mempunyai “Style of
Leadership” yang berbeda serta perubahan kebijakan pemerintah dan perubahan
kondisi pangsa pasar Koperasi.
6. Pendidikan perkoperasian, pemahaman terhadap Koperasi syariah secara
kelembagaan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan ekonomi untuk mencari
keuntungan semata, tetapi lebih jauh dari itu sebagai ideologi ekonomi yang
berorientasi pada konsep demokrasi ekonomi, tolong-menolong serta mencapai
kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu diperlukan proses pemahaman melalui
jalur pendidikan formal dan informal sehingga diperoleh kualitas SDM atau
Sumber Daya Manusia yang tangguh. Pendidikan perkoperasian mutlak
diperlukan agar diperoleh kualitas SDM yang tangguh dan mampu bersaing
dengan kualitas pelaku ekonomi swasta pada tataran nasional, regional dan
internasional. Artinya Koperasi dapat membuka peluang ekonomi yang berdaya
saing tinggi. Kondisi saat ini para pelaku ekonomi Koperasi syariah masih
tertinggal, sehingga diperlukan kerja keras, padahal jauh-jauh hari 14A yang lalu
Al-Qur’an mengatakan bahwa Allah SWT akan mengangkat derajat atau
ketinggian maqom orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu
pengetahuan. Al-Qur’an Surat Al-Mujaadilah (58) Ayat 11:
لس أيها ٱلذين ءامنوا إذا قيل لكم تفسحوا في ٱلمج فسحوا فٱي لكم وإذا قيل ٱنشزوا يفسح ٱلل يرفع ٱللفٱنشزوا
ب ٱلذين ءامنوا منكم ت وٱلل ١١ خبير عملون ت ما وٱلذين أوتوا ٱلعلم درج
Artinya : 11. Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah,
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
7. Kerjasama antar Koperasi sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 yang mengatakan antara lain adalah Koperasi bertujuan untuk
memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, untuk itu diperlukan hal-hal
sebagai berikut :
a. Sinergi antar Koperasi, artinya ikatan kerjasama sebagai gerakan
ekonomi rakyat pada lembaga Dekopin, Dekopinwil dan Dekopinda serta
dalam persekutuan usaha primer Koperasi, pusat Koperasi dan induk
Koperasi, kemudian bekerjasama dengan unsur pemerintah yaitu
Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi dan Suku Dinas Koperasi. Dengan
demikian keterkaitan kerjasama antar Koperasi itu sangat penting guna
meningkatkan seluruh potensi ekonomi Koperasi.
b. Kerjasama antar Koperasi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas
SDM yang professional.
c. Kesadaran saling membantu dan saling mendorong untuk membuka
akses permodalan dan akses pasar harus dikerjakan secara tersistem.
d. Strategi bersaing Koperasi pada pasar global harus segera
dikedepankan agar gerakan Koperasi tidak jauh tertinggal oleh bangun
ekonomi kapitalis.
Secara spesifik pengertian Koperasi mencakup pemahaman terhadap
perkumpulan, kegiatan ekonomi dan keanggotaan serta tata kelola organisasi dan
sistem jaringan kerjasamanya. Untuk itu pemahaman terhadap Koperasi meliputi hal-
hal sebagai berikut :
1. Ideologi ekonomi yang dikembangkan dengan konsep demokrasi ekonomi
yang dinamis dan terbuka.
2. Kepentingan ekonomi yang sama antar anggotanya sehingga Koperasi dapat
dikelompokkan menjadi Koperasi simpan pinjam, Koperasi jasa, Koperasi
produsen dan Koperasi konsumen.
3. Pemenuhan kebutuhan bersama yang melatarbelakangi tindakan bersama
pada Koperasi diharapkan secara implementatif lebih efisien dan lebih dinamis
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggota Koperasi itu sendiri.
4. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama tersebut dalam wadah
badan hukum “Koperasi”.
5. Konsep dasar Koperasi syariah adalah “profit oriented” dan “social oriented”,
artinya Koperasi adalah lembaga bisnis yang bersifat sosial dan dinamis mengikuti
perkembangan jaman dan mengikuti tuntutan masyarakat.
Ketentuan tentang peran, fungsi dan struktur Koperasi sebagaimana diatur pada
Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang mengatakan antara
lain :
1. Pemerintah berkepentingan untuk mendorong dan mengembangkan
Koperasi syariah guna meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat dan
memberikan kepastian hukum.
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau
badan hukum Koperasi yang berdasarkan prinsip Koperasi yaitu sebagai gerakan
ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan.
3. KJKS dan UJKS adalah Koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan
syariah yang bergerak pada bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpan
pinjam dengan akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan lain-lain.
4. Simpanan anggota dengan akad “Wadiah Yad Dhmanah”, artinya simpanan
anggota dapat digunakan Koperasi dan menyimpan dana tidak memperoleh
konpensasi bagi hasil, aka tetapi dapat memperoleh bonus sesuai kemampuan
Koperasi tanpa ada perjanjian apapun sebelumnya.
5. Simpanan sukarela dalam bentuk tabungan atau dana penyertaan dengan
akad “Mudharabah Muthalaqah” untuk investasi produktif dengan nisbah bagi
hasil secara proposional.
6. Pembiayaan yang dilakukan Koperasi syariah dapat menggunakan akad
Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan lain-lain dengan ketentuan yang
disyaratkan melalui perjanjian tertulis yang disepakati sebelumnya.
7. Akumulasi dari semua keuntungan Koperasi syariah tersebut dikumpulkan
dalam satu wadah yang disebut dengan SHU atau Sisa Hasil Usaha yang dibagikan
kepada anggota secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan hasil
musyawarah berdasarkan RAT atau Rapat Anggota Tahunan.
8. Pembentukan KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah tingkat primer oleh
20 anggota yang “mumayyis”, yaitu sehat dan kuasa secara hukum yang
dibuktikan dengan fotokopi KTP dan surat kesehatan jika perlu, dan untuk
Koperasi sekunder yang meliputi “Puskop dan induk Koperasi syariah” dibentuk
oleh sekurang-kurangnya tiga badan hukum Koperasi syariah dengan syarat-
syarat tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi.
9. KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah dibentuk berdasarkan hasil rapat
anggota dengan surat bukti penyetoran modal awal sebesar Rp.15.000.000,- pada
bank pemerintah atas nama Menteri Koperasi CQ Ketua Koperasi yang
bersangkutan dan Rp 5.000.000,- untuk Koperasi sekunder.
10. Pengelolaan Koperasi syariah dilakukan oleh jajaran pengurus yaitu Ketua,
Sekretaris, dan Bendahara yang pada akhir tahun buku dipertanggungjawabkan
kepada RAT.
11. UJKS atau Unit Jasa Keuangan Syariah harus dikelola sendiri dan terpisah
dengan unit-unit lainnya.
12. Untuk jenis Koperasi syariah wajib menggunakan stempel, papan nama dan
kop surat dengan lambing syariah.
13. Pembagian SHU ditentukan oleh Rapat Anggota dan harus membayar zakat,
demikian juga KJKS dan UJKS harus menerapkan manajemen risiko, sehingga
pelaksanaan kegiatan pembiayaan dan investasi harus mengedepankan faktor
rudent atau kehati-hatian terhadap kecenderungan manusia. Sebagaimana Allah
SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Ali ‘Imran (3) Ayat 14:
طير ت من ٱلن ساء وٱلبنين وٱلقن هو م وٱلفضة وٱلخيل ٱلمس من ٱلذهب قنطرة ٱلم زي ن للناس حب ٱلش مة وٱلنع و
لك ۥ حسن ٱل وٱلحرث ذ عنده ع ٱلحيوة ٱلدنيا وٱلل ام مت ١٤ب
Artinya : 14. Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-
apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis
emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah
kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).
Gambar 12
Sruktur Koordinasi Kegiatan Perkoperasian
Keterangan Gambar 12 :
Kementerian Koperasi sebagai lembaga pemerintah secara nasional mempunyai
tugas yang salah satu yang dapat mengembangkan dan memperkokoh kesejahteraan
masyarakat dengan berkoordinasi pada kegiatan tersebut pada Dekopin yang merupakan
lembaga satu-satunya gerakan Koperasi secara nasional yang kemudian diikuti oleh
organisasi di bawahnya. Adapun Induk Koperasi dan organisasi di bawahnya adalah
jalur fungsional Koperasi yang sejenis baik Koperasi primer atau sekunder.
KEMENTER
IAN
KOPERASI
DEKOPIN INDUK
KOPERASI
SUKU
DINAS
KOPERASI
DEKOPIND
A
PRIMER
KOPERASI
DINAS
KOPER
ASI
DEKOP
INWIL
PUSAT
KOPER
ASI
E. ASURANSI SYARIAH.
Konsep dasar dan implementasi lembaga keuangan syariah yang dalam hal ini
adalah asuransi syariah dengan mengedepankan sikap dan cara berpikir tolong-
menolong bersandar pada firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an Surat Al-Maa’idah (5)
Ayat 2:
أيها ٱلذين ءامنوا ول ٱلشهر ٱل ي ئر ٱلل ين ٱلب لهدي ول ٱل ٱم ول حرال تحلوا شع ول ءام ئد يت ٱلحرام يبتغون فضل قل
ا وإذا حللتم فٱصطادوا ول يجرمنكم ش ن ب هم ورضو ن ر ان ق ن م دوا وم أن صدوكم عن ٱلمسجد ٱلحرام أن تعت
ثم وٱلع إ ن وٱت دو وتعاونوا على ٱلبر وٱلتقوى ول تعاونوا على ٱل شديد ٱلعقاب قوا ٱلل ٢ن ٱلل
Artinya : 2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu)
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula)
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia
dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka
bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum
karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat
aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya.
Kemudian ada Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi
“Sesungguhnya seseorang yang beriman itu adalah siapa saja yang memberi
keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia”.
Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 mendefinisikan
bahwa asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian yang dengan perjanjian
tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung untuk
memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita karena suatu peristiwa
yang tidak menentu”. Adapun difinisi asuransi syariah menurut Fatwa Dewan Syariah
Nasional Nomor 21/DSN-MUI/IV/2001 tentang Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful,
Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah
orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau “Tabarru” yang
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad
(perikatan) yang sesuai dengan syariah, dengan demikian dari difinisi tersebut di atas,
maka dapat dikatakan bahwa rumusan awal asuransi syariah meliputi hal-hal sebagai
berikut :
1. Niat awal para pihak yang terikat pada kegiatan asuransi syariah harus
didasari oleh semangat tolong-menolong, tanpa adanya semangat ini maka
produk asuransi seperti bermain ruang hampa. Dengan demikian semangat
tolong-menolong akan menjiwai seluruh produk asuransi syariah dan lebih jauh
dari itu akan terhindar adanya praktik kecurangan, bohong dan culas.
2. Konsep dasar Rahmatan Lil Alamin yang memposisikan Al-Qur’an dan Hadist
sebagai landasan berpikir dan landasan operasional, maka seluruh aktivitas
asuransi akan terhindar dari praktik riba, gharar, maiysir dan terpelihara dari
kegiatan eksploitasi serta monopoli. Dengan demikian tidak dapat terpisahkan
antara asuransi syariah dengan kegiatan “ibadah ghairu mahdah”, yaitu ibadah
sosial.
3. Akad yang digunakan pada kegiatan asuransi syariah harus bersesuaian
dengan ketentuan fikih muamalah sebagaimana fatwa DSN, terutama pada akad
Ijarah dan Tabarru.
4. Premi adalah sejumlah dana yang diberikan oleh peserta asuransi kepada
perusahaan asuransi. Adapun “klaim” adalah hak peserta asuransi yang wajib
diberikan oleh perusahaan sesuai dengan kesepakatan pada akad. Khusus bagi
perusahaan asuransi dengan produk ganda dalam satu premi yaitu dana yang
disetor oleh peserta dimanfaatkan untuk investasi, maka peserta asuransi
berperan sebagai “Shahibul Maal” dan perusahaan asuransi syariah sebagai
“Mudlarib”, sehingga akad yang digunakan adalah akad “Mudharabah”. Untuk itu
harus ada kesepakatan awal tentang nisbah bagi hasil.
5. Akad yang dilakukan antara peserta asuransi syariah dan perusahaan
mengandung unsur-unsur sebagai berikut ; yaitu harus disebutkan hak dan
kewajiban para pihak, cara dan waktu pembayaran premi serta harus dipenuhi
semua rukun dan syarat akad sesuai dengan ketentuan syariah. Dan untuk
menentukan besarnya premi digunakan tabel perhitungan yang berlaku dan
disepakati oleh para pihak, sehingga akan terhindar adanya sengketa di kemudian
hari.
6. Di dalam struktur transaksi ekonomi pada Koperasi syariah, maka
kedudukan para pihak yang terlibat pada akad adalah sebagai berikut; Pertama,
untuk akad Mudharabah maka perusahaan bertindak sebagai “Mudlarib” atau
pengelola, sedangkan peserta bertindak sebagai “Shahibul Maal” atau pemegang
polis; Kedua, pada adad “Tabarru” atau hibah maka peserta memberikan hibah
untuk menolong peserta lain dan perusahaan berperan sebagai pengelola dana
hibah. Adapun ketentuan tentang premi yaitu pembayaran premi didasarkan atas
jenis akad “Ijarah-Tabarru” dan untuk menentukan besaran premi maka
perusahaan asuransi syariah menggunakan referensi tabel yang sudah ada dan
berlaku saat itu. Adapun premi dengan akad Mudharabah dapat diinvestasikan
dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya, demikian juga
ketentuan umum tentang klaim pada asuransi syariah akan dibayarkan sesuai
akad yang diperjanjikan sebelumnya. Besaran klaim sangat dipengaruhi oleh
jumlah premi yang sudah disepakati, dengan demikian secara umum operasional
asuransi syariah ditentukan oleh kesepakatan para pihak yang mengikuti
ketentuan akad-akad syariah.
Ketentuan umum asuransi syariah meliputi hal-hal sebagai berikut : tata kelola
asuransi syariah harus dijalankan oleh perusahaan atau lembaga yang berbadan
hukum dan secara profesional memenuhi standar untuk berfungsi sebagai pemegang
amanah. Perusahaan asuransi syariah secara profesional memperoleh pendapatan dari
nisbah bagi hasil dari upaya pengelolaan dana yang dikolektif dengan akad
Mudharabah, demikian demikian juga perusahaan asuransi syariah memperoleh
“Ujrah-Fee” atau konpensasi pada akad Tabarru atau hibah, dan seluruh aktivitas
asuransi syariah menjadi objek pengawasan dari DSN atau Dewan Syariah Nasional.
Sehingga setiap terjadi perselisihan pendapat antar pihak maka diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat dan bila hal tersebut tidak tercapai kata sepakat maka
penyelesaiannya melalui badan arbitrasi syariah. Akan tetapi sesuai dengan konsep
dasar dan niat awal berdirinya asuransi syariah adalah tolong-menolong, secara syariah
maka harus dihindari sejak awal akan terjadi perselisihan atau pertentangan, sehingga
sejak awal para pihak harus ada keterbukaan informasi yang dituangkan dalam bentuk
perjanjian para pihak.
Pemahaman terhadap asuransi syariah dapat dilakukan yang secara akademis
untuk mengelaborasi tata kelola kelembagaan syariah, yaitu :
1. Kesepakatan para pihak untuk saling tolong-menolong yang dituangkan
dalam suatu perjanjian atau kesepahaman dalam hubungan keperdataan atau
muamalah pada suatu periode waktu tertentu dan pada waktu kejadian tertentu
serta dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh para pihak.
2. Premi merupakan bentuk kesepakatan para pihak berupa sejumlah uang
yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung, besarnya premi yang
dibayarkan akan berkorelasi langsung atau berbanding lurus dengan besaran
uang klaim. Artinya jika pembayaran preminya besar maka akan memperoleh
uang klaim yang besar pula dengan ukuran standar asuransi . Demikian juga
sebaliknya artinya jika pembayaran preminya kecil atau biasa-biasa saja, maka
perolehan laim juga kecil.
3. Dengan demikian jika terjadi suatu peristiwa yang dipersyaratkan dalam
perjanjian, maka akan adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung jika
terjadi klaim.
Konsep dasar akad pada perikatan antar pihak yang terlibat langsung dalam
asuransi syariah yaitu : Akad “Tijarah” yang mempunyai pengertian dari semua akad
komersial yang pada lembaga keuangan syariah dalam bentuk akad Mudharabah.
Adapun akad Tabarru adalah bentuk dari implementasi tolong-menolong untuk
kebajikan. Sehingga tidak mengharapkan adanya imbalan atau kompensasi apapun.
Sandaran berpikir pada akad Tabarru atau tolong-menolong yang salah satunya adalah
Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Nabi Muhammad Saw bersabda
“barangsiapa menghilangkan kesulitan duniawiyah seseorang mukmin, maka Allah
akan menghilangkan kesulitan pada hari kiamat, dan barang siapa mempermudah
kesulitan seseoran, maka Allah akan mempermudah urusannya dunia dan akhirat”
Dengan demikian konsep dasar operasional asuransi syariah sebagai lembaga keuangan
syariah penekanan utama pada porsi tolong-menolong dan bukan pada porsi investasi,
meskipun pada akhirnya akan akad Murabahah terdapat nisbah bagi hasil yang
diperoleh para pihak, akan tetapi bukan menjadi tujuan utama.
Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa’ (4) Ayat 9:
فا خافوا علي ية ضع ول ليتق ف هم وليخش ٱلذين لو تركوا من خلفهم ذر ٩ سديدا يقولوا قول وا ٱلل
Artinya : 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
Demikian juga tentang upah, yiatu pembayaran yang patut atau pembayaran yang
semestinya dan berlaku saat itu. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-
Baqarah (2) Ayat 233:
ت يرضعن لد دهن حولين كاملين لمن أراد أن ي ۞وٱلو ض تم أول ۥ رزقهن وكس اعة وعلى ٱل ٱلر وتهن مولود له
بولد لدة لك فإن أرادا ذ دهۦ وعلى ٱلوارث مثل ل لود لهۥ بو ل مو و ها بٱلمعروف ل تكلف نفس إل وسعها ل تضار و
نهما وتشاور فل جناح عليهما وإن أردتم د تستر أنفصال عن تراض م ا كم فل جناح عليكم إذ ضعوا أول ا سلمتم م
بما تعم ءاتيتم بٱلمعروف وٱعلموا أن ٱلل ٢٣٣ بصير لون وٱتقوا ٱلل
Artinya : 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi
makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila
kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah
dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
Kajian ayat tersebut di atas, maka secara implementatif melahirkan usaha asuransi
syariah yang secara kelembagaan mampu memberikan semacam tambahan kontribusi
untuk jaminan masa depan, demikian juga variasi dan fluktuasi kondisi ekonomi serta
berbagai peristiwa negatif dapat menimpa siapa saja, baik berupa risiko musibah
bencana alam atau kecelakaan atau kematian atau jaminan kesehatan atau jaminan
pendidikan anak-anak dan lain-lain, maka alasan inilah letak pentingnya peran dan
fungsi asuransi
Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Yusuf (12) Ayat 47, 48 dan 49:
بلهۦ إ ا فما حصدتم فذروه في سن اليل م ق ل قال تزرعون سبع سنين دأب لك سبع شداد ثم يأتي من بعد ذ ٤٧ تأكلون م
ا تحصنون م لك عام فيه يغاث ٱلناس ثم يأت ٤٨يأكلن ما قدمتم لهن إل قليل م ٤٩عصرون وفيه ي ي من بعد ذ
Artinya : 47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya)
sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya
kecuali sedikit untuk kamu makan.
48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang
menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali
sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.
49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan
(dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur".
Rangkaian pemahaman ketiga Ayat tersebut di atas memberikan pokok pengertian
tentang :
1. Pentingnya membuat perkiraan atau prediksi faktor alam atau cuaca atau
musim yang kerap bergeser atau dengan istilah “pancarobah”, maka diperlukan
disiplin ilmu khusus, antara lain meteorology.
2. Harus ada langkah antisipatif untuk menghadapi perubahan tersebut karena
berkorelasi dengan ketahanan pangan masyarakat secara umum agar tidak
menimbulkan bencana kelaparan.
3. Jaminan kehidupan masa depan harus dipersiapkan dengan baik. Setelah
adanya kemampuan memprediksi kemungkinan besar akan terjadi dengan
melihat adanya tanda-tanda alam bagi orang-orang yang berfikir. Hal ini sesuai
dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 164:
ت وٱلرض وٱختل و لبحر بما ينفع ٱلناس و ي تجري في ٱك ٱلت فل ف ٱليل وٱلنهار وٱل إن في خلق ٱلسم ما أنزل ٱلل
اء فأحيا به ٱلرض بعد موتها وبث في ح وٱلسحاب ابة وتص د ن كل ها م من ٱلسماء من م ي ر بين ٱلم ريف ٱلر سخ
ت ل قوم يعقلون ١٦٤ٱلسماء وٱلرض لي
Artinya : 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya
malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi
manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu
Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala
jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan
bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum
yang memikirkan.
4. Mitigasi risiko adalah upaya untuk mengendalikan risiko atau rekayasa risiko
sehingga semua upaya untuk mengurangi dampak negatif dari risiko atau jikalau
memungkinkan adalah meniadakan risiko secara menyeluruh. Upaya ini
merupakan konsekuensi logis peran manusia sebagai “khalifah fil ard”, yaitu
manusia mendapat amanah langsung dari Tuhan, yaitu hak untuk mengelola
alam, memanfaatkannya dan sekaligus merawat kelestarian alam dan kesehatan
lingkungan. Peran dan fungsi manusia sebagai pengolah alam dan sekaligus
manusia juga harus menjaga keseimbangan atau equilibrium alam dan dirinya
sendiri serta anak keturunannya, maka dengan alasan tersebut diperlukan adanya
asuransi.
5. Saling berkontribusi untuk menghadapi risiko, artinya manusia berupaya
terhadap tata kelola alam dan tata kelola dirinya sendiri terhadap kemungkinan
terjadinya musibah kematian misalnya, maka harus ada jaminan kehidupan yang
baik untuk anak keturunannya, maka pada posisi ini penting adanya asuransi
syariah yang secara gotong royong dan tolong-menolong. Sejumlah orang yang
bermanfaat untuk saling membantu dalam menghadapi musibah kematian,
karena semua orang tidak mengetahui secara pasti waktu mereka mati dan di
bumi bagaimana ajalnya dating. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an
Surat An-Nisaa’ (4) Ayat 78:
شيدة أين ي هم حسنة إن تصب و ما تكونوا يدرككم ٱلموت ولو كنتم في بروج م ذهۦ من عند ٱلل وإن تصبهم قولوا ه
فمال ن عند ٱلل ذهۦ من عندك قل كل م ا ي ٱلقوم ل ء ؤل ه سي ئة يقولوا ه ٧٨كادون يفقهون حديث
Artinya : 78. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu,
kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka
memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau
mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi
kamu (Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka
mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami
pembicaraan sedikitpun?
Dengan demikian produk asuransi kematian sebagai salah satu objek asuransi
syariah dibutuhkan oleh masyarakat guna mitigasi risiko dan sekaligus untuk
penyangga kehidupan anak keturunnnya.
Pada perkembangannya, asuransi syariah mengalami pertumbuhan dan
penyesuaian pada skala mikro dan makro sehingga terbit Peraturan Pemerintah Nomor
39 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang menyatakan antara lain :
1. Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan
asuransi jiwa, sedangkan reasuransi adalah jenis perusahaan yang memberikan
jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan
asuransi. Adapun yang dimaksud dengan istilah “retensi sendiri” adalah bagian
dari jumlah uang pertanggungan unuk setiap risiko yang menjadi tanggungan
sendiri tanpa dukungan reasuransi.
2. Unit syariah adalah salah satu unit kerja di kantor pusat asuransi atau
perusahaan reasuransi yang berperan sebagai kantor induk dari kantor cabang
yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Sehingga secara
operasional dan keuangan terpisah. Artinya asuransi syariah danasuransi
konvensional tidak boleh digabung karena dikhawatirkan tercampur dengan harta
riba, gharar dan maisyir.
3. Guna memperlancar dan untuk meningkatkan daya saing asuransi serta
untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan perusahaan asuransi, maka
diperlukan adanya perusahaan atau unsur penunjang yang meliputi :
a. Perusahaan pialang asuransi yang bergerak pada area pasar modal.
b. Perusahaan reasuransi yang berperan sebagai kantor induk.
c. Perusahaan agen asuransi yang bergerak sebagai upaya memperbesar
“market share”.
d. Perusahaan penilai kerugian asuransi yang bergerak untuk
memberikan kepastian hukum secara professional.
e. Perusahaan konsultan aktuaria, yaitu perusahaan yang secara
profesional memikirkan estimasi atau perkiraan tingkat risiko yang sempat
mungkin terjadi.
4. Perusahaan reasuransi dapat menjalankan operasional secara syariah dan
hanya untuk pertanggungan ulang untuk jenis asuransi kerugian dan asuransi
jiwa. Secara empiris reasuransi ini untuk jenis pertanggungan pada skala besar
yang secara finansial tidak mampu disangga oleh perusahaan asuransi biasa,
seperti asuransi pesawat,kapal tangker dan lain-lain.
5. Modal kerja yang diharuskan untuk unit syariah Rp 25 Milyar, sedangkan
untuk unit syariah dari perusahaan reasuransi Rp 50 Milyar. Akan tetapi
perusahaan asuransi dilarang memberikan pinjaman kepada pemegang saham
dan afiliasinya. Modal tersebut bukti kekuatan finansial untuk menghadapi risiko
keuangan di masa yang akan dating. Secara implisit dinyatakan di dalam Al-
Qur’an Surat Al-Hasyr (59) Ayat 18:
ولتنظر نفس م أيها ٱلذين ءامنوا ٱتقوا ٱلل غد و ت ل ا قدم ي خبير بما ت ٱتقوا ٱلل ١٨عملون إن ٱلل
Artinya : 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari
esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Dari berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara spesifik
karakteristik asuransi syariah adalah sebagai berikut :
1. Dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan bahwa
“sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak manfaatnya untuk manusia
lain”, artinya pada konteks asuransi syariah maka “final goal” yang hendak
dicapai adalah memberi manfaat secara sukarela dan bukan untuk mencari
dukungan finansial.
2. Asuransi syariah sebagai media untuk silaturahmi antar pihak, artinya
melalui kolektivitas dana dalam bentuk “premi” maka secara tidak langsung para
nasabah atau anggota asuransi syariah saling berupaya untuk menanggung risiko
dari kelompok tersebut. Dan pada momen tertentu mereka bisa saling
silahturahmi yang diawali dan dimotori oleh perusahaan asuransi syariah.
3. Kepedulian akan rasa empati sesama anggota masyarakat tercipta secara
tidak langsung, yaitu saling tolong-menolong, semangat membantu dan
meringankan beban penderitaan merupakan akar budaya yang sudah terbangun
sejak lama, misalnya apabila ada kerabat atau tetangga yang meninggal dunia
maka tanpa ada komando atau permintaan, mata para tetangga dan kerabat
hahir sebelum atau sesudah acara pemakaman dengan membawa bantuan
materi dalam bentuk beras, kue, gula atau uang. Inilah dasar budaya yang
kemudian dikemas menjadi perusahaan asuransi syariah yang berbadan hukum.
4. Ada Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari-Muslim, yaitu
“perumpamaan orang yang beriman itu seperti satu tubuh, bila ada satu bagian
tubuh yang sakit maka bagian tubuh lainnya juga merasakan sakit“. Artinya pada
konsep dasar asuransi syariah adalah semangat tolong-menolong untuk
meringankan penderitaan orang lain menjadi latar belakang niat para pihak
bergabung menjadi bagian dari asuransi syariah.
5. Keuntungan secara finansial berupa kompensasi atau bonus yang diterima
daripremi yang disetor nasabah atau anggota kepada perusahaan asuransi
syariah dengan akad “Tijarah-Tabarru” tidak boleh menjadi prioritas niat, agar
kemurnian niat ibadah tolong-menolong tidak menjadi bergeser dalam bentuk
bisnis, sehingga menggugurkan pahalanya.
Dengan demikian faktor niat atau latar belakang tindakan untuk bergabung pada
asuransi syariah menjadi sangat penting karena mempunyai dampak dan implikasi
yang panjang di kemudian hari.
F. BAITUL MAL - WA TAMWIL.
Lembaga keuangan syariah tertua mulai zaman Rasulullah Muhammad S.a.w.
kemudian diteruskan oleh khalifaurrosidin Abu Bakar Umar Usman dan Alokarena
rosidin Abu Bakar, Umar Utsman dan Ali adalah “Baitul Mal”, yaitu rumah harta yang
berperan dan berfungsi sebagai tempat menyimpan harta umat, yaitu harta zakat,
infak, shodaqoh, wakaf, rampasan perang dan lain-lain. Baitul Mal berperan untuk
memobilisasi dana untuk kepentingan kolektivitas harta dan mendistribusikan untuk
kepentingan umat dan kepentingan negara yang meliputi kepentingan pasukan
perang. Baitul Mal berkembang pesat pada saat pemerintahan Amirul Mukminin
“Umar Ibn Khattab”. Sehingga mendirikan pergudangan yang besar karena banyak
harta diperoleh dari rampasan perang. Administrasi pergudangan ditata dengan baik
dan distribusinya meliputi para pensiunan perang Badar dan perang Uhud serta para
janda istri Rasulullah mendapat santunan tetap, serta distribusi yang lain atas
kebijakan Amirul Mukminin dan saran masukan-masukan dari para sahabat Rasulullah.
Kemudian dalam perkembangannya, Baitul Mal bertambah fungsi menjadi “Baitul
Tamwil” atau atau rumah usaha. Dan selanjutnya menjadi “BMT - Baitul Mal Wa
Tamwil” yang mempunyai fungsi ganda yaitu memobilisasi dana dan sekaligus menjadi
modal usaha yang dikelola secara syariah untuk mensejahterakan perekonomian
masyarakat. Tata kelola BMT hampir sama atau berdekatan dengan Koperasi syariah,
karena hingga saat (hari Juma’t tanggal 5 Juni 2020) belum ada undang-undang yang
mengatur khusus tentang BMT, sehingga rujukan operasionalnya yaitu Undang-
Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Surat Keputusan Menteri
Koperasi Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan demikian BMT berbadan hukum
Koperasi dan di bawah pembinaan Kementerian Koperasi, sehingga dalam sisi
pergerakan tergabung pada induk Koperasi syariah dan pada struktur organisasi
Koperasi disetarakan dengan Primer Koperasi Pesantren atau Kompotren dan ditingkat
sekunder sejajar dengan Pusat Kompontren.
Dengan demikian secara kelembagaan BMT mempunyai karakteristik sebagai
berikut :
1. Secara empiris berdirinya BMT dilatarbelakangi oleh adanya lembaga non
structural, seperti dari perkumpulan pengajian di wilayah tertentu atau kelompok
jamaah masjid atau kelompok santri di pondok pesantren atau bahkan di kampus
yang dekat dengan orientasi keragamaan. Sehingga secara historis dan BMT
merupakan kelanjutan dari konsep “Islam Kaffah”. Sebagaimana Allah SWT
berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 208:
لم كافة ول تتب أيها ٱلذين ءامنوا ٱدخلوا في ٱلس ت عوا ي ن خطو بين ٱلشيط ٢٠٨ إنهۥ لكم عدو م
Artinya : 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam
keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya
syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
Dengan demikian faktor pendorong utama untuk mendirikan BMT untuk
mengimplemtasikan ajaran Islam pada wilayah ekonomi yang berpedoman pada
Al-Qur’an dan Hadist. Sehingga ada semacam ketergantungan secara organisasi
BMT dengan organisasi samping, seperti BMT yang dibangun dariperkumpulan
penajian, maka kondisi kondisi yang terjadi jika pengajian pesertanya bubar,
maka BMT akan mengalami kesulitan.
2. BMT merupakan gerakan ekonomi umat yang secara sadar dan sukarela
memperjuangkan aspek ekonomi anggota dan masyarakat dengan
mengedepankan praktik ekonomi syariah. Lembaga ekonomi syariah dalam
bentuk BMT diharapkan dapat melawan prakter renternir di banyak daerah
pedesaan dan pasar tradisional. Kesadaran masyarakat dalam bentuk gerakan
ekonomi umat merupakan hidayah dari Allah SWT laksana cahaya atau nur yang
membangkitkan kesadaran. Cahaya atau nur yang datangnya dari Allah SWT
laksana lentera di kegelapan ekonomi ribawi. Sebagaimana Allah SWT berfirman
di dalam Al-Qur’an Surat An- Nuur (24) Ayat 35:
ت وٱلرض مثل و م نور ٱلس جاجة كأنها كو باح في زجا ٱلمص باح نورهۦ كمشكوة فيها مص ۞ٱلل كب جة ٱلز
ركة زيتونة ل شرقية ول غر ب ي يوقد من شجرة م على نور نور يء ولو لم تمسسه نار زيتها يض ة يكاد بي در
ل للناس ٱلمث لنورهۦ من يشاء ويضرب ٱلل ب وٱيهدي ٱلل ٣٥ليم كل شيء ع لل
Artinya : 35. Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan
cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya
ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang
bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang
berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu)
dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir
menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis),
Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah
memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu.
Dengan demikian, hadirnya BMT sebagai lembaga keuangan syariah
diharapkan mempunyai kontribusi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD
1945 yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum serta
mampu mencerdaskan bangsa secara optimal.
3. Final Goal secara umum BMT adalah untuk mencari kebahagiaan di dunia
dan akhirat. Artinya BMT pada implementasinya menjaga keseimbangan atau
equilibrium kepentingan rohani dan jasmani. Kecenderungan umum manusia
mencari harta untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan terkadang
manusia melupakan kebahagiaan hidup di akhirat. Untuk itu BMT bergerak pada
sektor profit oriented dan sekaligus bergerak pada sektor social oriented.
Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Kahfi (18) Ayat 28-29:
ي نة ٱلحيوة د عيناك عنهم تريد زيهۥ ول تع ون وجه ريد وٱصبر نفسك مع ٱلذين يدعون ربهم بٱلغدوة وٱلعشي
ۥ عن ذكرنا وٱتبع هوى ٱلدنيا ول تطع من ا كان أم ه و أغفلنا قلبه ب كم فمن شاء ٢٨ رهۥ فرط وقل ٱلحق من ر
لمين نارا أ اء كٱلمهل يشوي ثوا يغاثوا بم إن يستغيرادقها و س بهم حاط فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظ
٢٩ٱلوجوه بئس ٱلشراب وساءت مرتفقا
Artinya : 28. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang
menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan
janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan
perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami
lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah
keadaannya itu melewati batas.
29. Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa
yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir)
biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu
neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum,
niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang
menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat
yang paling jelek.
Dengan demikian diharapkan hadirnya BMT sebagai pelaku ekonomi untuk
memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan
dengan mekanisme syariah dapat meningkatkan kadar keimanan dan sekaligus
kesejahteraan.
4. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, artinya BMT sebagai lembaga
keuangan syariah mempunyai basic atau atas dasar kesadaran optimal untuk
menjalankan syi’ar agama dengan kegiatan ekonomi yang manfaatnya secara
langsung dinikmati oleh masyarakat secara luas. Sehingga keanggotaan BMT
secara terbuka, artinya dengan latar belakang apapun dapat menjadi anggota
BMT dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga serta hasil keputusan RAT. Demikian juga tidak bisa dan
tidak boleh ada pemaksaan seseorang untuk menjadi anggota BMT. Artinya
keanggotaan BMT bersifat sukarela. Dengan demikian kesadaran untuk menjadi
anggota BMT adalah perwujudan dari keimanan seseorang secara utuh.
Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) Ayat
285:
أنزل سول بما ب هۦ وٱلمؤمنون كل ء ءامن ٱلر امن إليه من ر ئك بٱلل ن ن تهۦ وكتبهۦ ورسلهۦ ل ومل ق بين أحد م فر
سلهۦ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك ٱلم ٢٨٥ صير ر
Artinya : 85. Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya
dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman
kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya.
(Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun
(dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar
dan kami taat". (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada
Engkaulah tempat kembali".
5. Cara pendirian BMT mengikuti cara pendirian Koperasi, karena undang-
undang sebagai paying hukum BMT adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun
1992 tentang Perkoperasian, yaitu harus didirikan oleh minimal 20 orang yang
dibuktikan dengan fotokopi KTP dan wajib setor dana pada bank pemerintah RP
15 juta. Kemudian 20 orang tersebut mengadakan rapat untuk menentukan nama
BMT, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, calon pengurus, calon
pengawas dan menentukan notaris yang ditunjuk. Setelah itu mengadakan rapat
resmi pendirian BMT. Jika yang dibentuk BMT tingkat primer, maka rapat dihadiri
oleh semua calon anggota, calon pengurus, calon pengawas, pengurus
Dekopinda, pejabat Suku Dinas Koperasi dan Notaris yang semuanya itu
dibuktikan dengan daftar hadir. Hasil rapat pembentukan dibuatkan Berita Acara
oleh Notaris untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Koperasi dan
Kementerian Koperasi, selanjutnya mekanisme administrasi sampai terbitnya
Akta Pendirian BMT diselesaikan oleh Notaris. Untuk biaya pengurusan
administrasi disebut berkisar antara Rp 5 juta hingga 10 juta tergantung daerah
masing-masing.
6. Unsur pendidikan BMT. Kesadaran masyarakat untuk secara sukarela
bergabung pada BMT dilatarbelakangi oleh pendidikan secara formal atau
informal, karena tingkat pendidikan yang baik akan melahirkan kesadaran yang
baik. Demikian juga BMT secara aktif dan dinamis mengembangkan pola
pendidikan berjenjang yang mendukung pada pemahaman Fikih Muamalah yang
focus pada implementasi ekonoi syariah. Ada 4 pokok pembahasan tentang BMT,
yaitu tentang kesadaran beragama (tauhid), tentang kelembagaan atau institusi,
tentang Fikih Muamalah dan akad-akad syariah serta pemahaman riba, gharar
dan maisyir, tentang ilmu keuangan dan implementasi dari konsep dasar ekonomi
makro dan mikro. Dengan demikian pendidikan harus kompatibel dengan
operasional BMT, akan tetapi kesemuanya itu harus sesuai dengan kemampuan
atau potensi akademis anggota dengan dasar argumen bahwa Allah SWT tidak
membebani seseorang kecuali pada batas kemampuannya. Sesuai dengan Al-
Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 286:
نفسا إل وسعها لها ما كسبت وعليها مال يكل ف طأنا ربنا ول تحمل اخذنا إن نسينا أو أخ بنا ل تؤ سبت ر ٱكت ٱلل
ۥ على ٱلذين من قبلنا ربنا ول ا كما حملته نا بهۦ وٱعف عنا وٱغف ل ا ل طاقة م لنا م تح علينا إصر ر لنا وٱرحمنا
فرين ٢٨٦أنت مولىنا فٱنصرنا على ٱلقوم ٱلك
Artinya : 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia
mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan
kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan
kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana
Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri
maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami,
maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".
7. Akad. Konsep dasar secara implementatf BMT adalah seluruh akad-akad
pada tuntutan Fikih Muamalah yang ditindaklanjuti oleh fatwa DSN atau Dewan
Syariah Nasional, yaitu akad Mudharaba,h Murabahah, Musyarakah, Ijarah dan
lain-lain. Pemahaman terhadap akad-akad tersebut harus diikuti dengan
pemahaman rukun dan syaratnya akad, dan lebih jauh dari itu harus diikuti
dengan pemahaman halal dan haram pada objek. Sebagaimana Allah SWT
berfirman di dalam Al-Qur’an surat Al-Maa’idah (5) Ayat 90:
ن عمل ٱلشيط م رجس م أيها ٱلذين ءامنوا إنما ٱلخمر وٱلميسر وٱلنصاب وٱلزل ن فٱجتنبوه لعلكم تفلحون ي
٩٠
Artinya : 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan.
Demikian juga adanya larangan zina sebagaimana Allah SWT berfirman di
dalam Al-Qur’an Surat Al-Israa’ (17) Ayat 32:
حشة وساء سبيل نى إنهۥ كان ف ٣٢ول تقربوا ٱلز
Artinya : 32. Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
Diantara larangan pada ayat tersebut di atas adalah batasan akad objek
pembiayaan BMT, disamping juka larangan riba, gharar dan maiysir.
8. Perputaran harta. Al-Qur’an mengajarkan distribusi kekayaan berputar
secara adil, yaitu perputaran harta kekayaan di semua lapisan masyarakat
termasuk pada orang-orang miskin. Demikian firman Allah SWT pada surat Al-
Hasyr (59) Ayat 7:
س على رسولهۦ من أهل ٱلقرى فلله وللر أفاء ٱلل ا كين و قربى وٱل لذي ٱل و ول م مى وٱلمس لسبيل كي ل ٱبن ٱيت
سول فخ بين ٱلغنياء منكم وما ءاتىكم ٱلر هىكم عنه وما نذوه يكون دولة وٱتقوا ٱلل
شديد ٱلعقاب فٱنتهوا إن ٱلل
٧
Artinya : 7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk
Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara
orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka
terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
Demikian juga Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an tentang
pendistribusian harta pada Surat At-Taubah (9) Ayat 60:
ملين عليها و كين وٱلع ت للفقراء وٱلمسدق رمين وف قلوبهم و ؤلفة ٱلم ۞إنما ٱلص قاب وٱلغ وٱبن في ٱلر ي سبيل ٱلل
عليم حكيم ٱلس وٱلل ن ٱلل ٦٠بيل فريضة م
Artinya : 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan
Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan
yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Dengan peran dan fungsi BMT menjadi salah satu distribusi perputaran
harta benda dengan mekanisme sesuai syariah agar harta tersebut tidak hanya
berputar di antara orang-orang kaya. Sehingga secara nyata Allah SWT
menghendaki adanya kegiatan ekonomi yang produktif, sehingga mampu
memberikan dampak positif yaitu kemakmuran bersama dan koridor jarak antara
yang kaya-miskin pada batas toleransi yang dapat dimaklumi.
9. Badan hukum BMT. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah pada Pasal 2 menyatakan bahwa bentuk hukum
suatu bank dapat merupa perseroan terbatas, Koperasi dan perusahaan daerah.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa badan hukum BMT adalah
badan hukum Koperasi, maka tidak menutup kemungkinan dikemudian hari BMT
dapat berubah menjadi bank syariah pada skala nasional dan internasional. Akan
tetapi di dalam tubuh BMT harus melibatkan DSN atau Dewan Syariah Nasional
yang menurut peraturan atau regulsi yang berlaku pada penjelasan Pasal 27
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 tahun 2004 bahwa dalam melaksanakan
tugasnya DSN atau Dewan Pengawas Syariah dpat meminta dokumen dan
penjelasan langsung dari satuab kerja bank serta dalam pembahasan komite
pembiayaan. Dengan demikian badan hukum BMT dalam bentuk Koperasi
diuntungkan secara kelembagaan, karena mempunyai akses lebih luas dan
mempunyai kapasitas hukum yang baik.
10. Dekopin. Wadah tunggal gerakan Koperasi secara nasional adalah Dekopin,
yang keanggotaannya saat ini diperkirakan berjumlah 35 juta orang di seluruh
Indonesia dengan perincian 486 Dekopinda, 33 Dekopinwil, 60 Induk Koperasi
yang salah satunya adalah BMT. Sehingga BMT diuntungkan secara kelembagaan
sejajar dengan Koperasi di seluruh Indonesia serta mempunyai hak suara di
Dekopin. BMT juga mempunyai akses pasar yang luas meliputi Koperasi
Perusahaan, Koperasi Pabrikan, Koperasi Awak Maskapai Penerbangan, Koperasi
Angkutan, Koperasi Pasar, Kopotren, Koperasi Batik dan lain-lain. Oleh sebab itu
BMT harus bisa mengambil kesempatan di dalam jaringan usaha Koperasi. Untuk
Itu tantangan berat BMT adalah kesiapan SDM dan akses permodalan. Payung
hukum BMT adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang
Perkoperasian. Maka BMT di bawah pembinaan Kementerian Koperasi, sehingga
semua kebijakan pemerintah tentang UMKM dan Koperasi BMT mendapat
fasilitas kemudahan seperti dana KUR, LPDB, CSR dan lain sebagainya.
11. SHU atau Sisa Hasil Usaha adalah akumulasi di seluruh keuntungan BMT
dalam satu tahun buku. Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 25 tahun
1992 tentang Perkoperasian mengatakan bahwa perolehan SHU tersebut setelah
dikurangi dengan biaya, penyusutan, pajak dan lain-lain. Kemudian SHU tersebut
dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh
masing-masing anggota. Biasanya prosentase pembagian SHU diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga akan tetapi Rapat Anggota dapat mengambil keputusan
secara teknis tentang pembagian tersebut. Secara empiris kemajuan dan
perkembangan BMT dapat dilihat dari kenaikan SHU setiap tahunnya, disamping
itu juga dapat dilihat dari rasio laporan keuangan BMT saat tutup buku yang
meliputi rasio likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas yang artinya rasio likuiditas
adalah mengukur kemampuan BMT untuk memenuhi kewajiban jangka pendek,
rasio rentabilitas adalah kemampuan BMT untuk menghasilkan pada periode
waktu tertentu. Adapun rasio solvabilitas adalah kemampuan BMT untuk
memenuhi kewajibannya baik jangka pendek atau jangka panjang.
12. RAT atau Rapat Anggota Tahunan BMT yang dilaksanakan sekali pada tahun
buku merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Harus diketahui bahwa
perangkat organisasi BMT yang berbadan hukum Koperasi ada tiga, yaitu Rapar
Anggota, Pengurus dan Pengawas. Adapun fungsi dari Rapat Anggota untuk
menetapkan :
a. Anggaran Dasar BMT dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
Anggaran Dasar tersebut.
b. Kebijaksanaan umum dan tata kelola BMT yang menyangkut bidang
organisasi, manajemen dan pengembangan usaha serta investasi.
c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas
dan lain-lain.
d. Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas
pada periode tertentu.
e. Pembagian SHU.
f. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja BMT pada
satu tahun buku kedepan.
g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.
Dengan demikian segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rapat Anggota adalah
keputusan mutlak yang tidak bias diintervensi oleh pihak manapun.
Perjalanan panjang BMT untuk berperan aktif dan dinamis dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat terdapat kendala yang harus
dicarikan solusinya agar BMT lebih produktif, hambatan tersebut meliputi :
1. SDM atau Sumber Daya Manusia. Jika dilihat dari kualitas dan tingkat
profesionalisme BMT masih sangat dirasakan terbatas, artinya tingkat pendidikan,
akses yang terbuka pada semua sektor usaha belum optimal terjangkau oleh
SDM-BMT.
2. Akses permodalan BMT masih terbatas sehingga unit-unit usaha dan
pembiayaan serta ivestasi BMT belum optimal,padahal lembaga keuangan
perbankan dan LPDB siap untuk membantu. LPDB adalah Lembaga Pengelola
Dana Bergulir yang dibawah kontrol Kementerian Koperasi menyiapkan dana
yang cukup besar untuk pengembangan usaha yang berbadan hukum Koperasi.
3. Secara regulasi hingga saat ini belum ada undang-undang yang khusus
mengatur tentang BMT, sehingga ada semacam kegamangan dalam usaha dan
investasi.
4. Daya saing pasar dan akses pasar BMT dapat dioptimalkan melalui jalur-jalur
informal yaitu pesantren, perkumpulan pengajian, kampus-kampus yang berlatar
belakang agama, akan tetapi “market share” hingga saat ini belum optimal karena
basic dari organisasi tersebut pada skala ekonomi yang terbatas. Untuk itu harus
ada cara-cara terobosan dan langkah-langkah strategis guna meningkatkan daya
saing pasar BMT. Ada istilah lama “di mana ada gula, di sana ada semut”.
Sehingga hepotesa secara ekonomi yang dapat dibangun adalah jika BMT dapat
memobilisasi dana masyarakat secara luas dan dalam jumlah besar maka
keuntungan BMT akan meningkat, karena aspek pelayanan pembiayaan dan
investasi mengalami pertumbuhan secara jumlah proyek dan peningkatan modal
kerja. Dengan demikian daya saing pasar BMT sangat dipengaruhi oleh
kemampuan pengurus BMT mengakses permodalan yang bersumber dari :
a. Simpanan anggota.
b. Simpanan sukarela masyarakat.
c. Bantuan pemerintah.
d. Perbankan syariah.
e. Sumber lain yang sah.
G. BANK SYARIAH.
Aspek regulasi yang menekankan pada legitimasi hukum yang mengatur tentang
prinsip Mudharabah atau bagi hasil tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 tahun
1992 tentang Perbankan pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa bank umum dan bank
perkreditan rakyat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi
hasil kemudian legitimasi ini dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.
Kemudian secara tegas ketentuan dan operasional bank syariah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Akan tetapi secara teknis
operasional, akad-akad dan ketentuan umum produk lainnya diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran
dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga adalah fatwa DSN Nomor 15/DSN-
MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan
Syariah, dan masih banyak lagi regulasi tentang prinsip-prinsip syariah, operasionalnya
dan tata kelola secara menyeluruh, akan tetapi garis sepadannya berdasarkan Al-Qur’an
dan Hadits.
LKS atau lembaga keuangan syariah saat ini yang terintegrasi secara sempurna
atau mendekati sempurna pada aspek jaringan atau network, market share dan
pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa dan negara adalah bank syariah bila
dibandingkan dengan jenis lembaga keuangan syariah lainnya. Untuk itu di banyak
negara menaruh perhatian besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan bank dengan
prinsip bagi hasil atau Mudharabah. Kenyataan ini menjadikan bank syariah pada posisi
strategis terutama bila dikaitkan dengan mobilisasi dana masyarakat dunia yang
utamanya bersumber dari negara Timur Tengah yang kaya dengan minyak. Peran dan
fungsi bank syariah menjadi partner strategis bank konvensional dengan prinsip kerja
bunga. Untuk itu tidak menutup kemungkinan masyarakat dunia lebih condong untuk
menjadi nasabah bank syariah karena kompensasi perhitungan berdasarkan pada
keuntungan atau profit margin dan bukan berdasarkan pokok pinjaman. Demikian juga
apabila terjadi risiko kerugian usaha atau perdagangan investasi akan ditanggung secara
proporsional antara pemilik modal atau Shahibul Maal dan nasabah atau perusahaan
sebagai Mudlarib.
Konsep dasar ekonomi syariah yang berfungsi sebagai pembeda dengan ekonomi
konvensional dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Kegiatan ekonomi adalah sebagai bagian dari ibadah atau “ghairu mahdlah”,
yaitu ibadah umum yang meliputi semua aspek kehidupan, yaitu aspek sosial,
ekonomi, politik, budaya, seni, dan lain sebagainya Sehingga cakupan ibadah
ghairu mahdlah sangat luas dan bukan hanya terbatas ibadah ritual di masjid,
manasyah dan lain-lain.
2. Ketaqwaan atau ketaatan pada aturan transaksi ekonomi merupakan pilar
utama. Taqwa adalah pilar utama dalam kehidupan sebagaimana Allah SWT
berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Thaahaa (20) Ayat 132:
لوة وٱصطبر عليها ل نس ا نحن وأمر أهلك بٱلص لك رزق قبة للتقوى ١٣٢نرزقك وٱلع
Artinya : 132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan
bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu,
Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi
orang yang bertakwa.
Dengan demikian manifestasi taqwa secara nyata adalah ketaatan transaksi
ekonomi yang berdasarkan ketentuan Al-Qur’an dan Hadist.
3. Uang bukan komoditi tetapi murni sebagai alat tukar. Artinya dalam
ekonomi syariah tidak dibenarkan adanya jual beli uang. Dampak paling besar
dari aturan ini adalah melindungi terjadinya eksploitasi antar negara, terutama
pada transaksi internasional tidak ada nilai kurs mata uang sehingga
perekonomian berjalan seimbang dan adil.
4. Ekonomi syariah tidak mengakui adanya konsep “time value of money”,
sehingga nilai uang saat ini dan pada waktu mendatang sama, tidak ada inflasi.
Kondisi ini akan terlaksana apabila dasar perhitungan mata uang emas atau Dinar.
Sehingga harga domba pada zaman Rasulullah 14 abad yang lalu bernilai 1 Dinar
dan hingga saat ini harga domba tetap 1 Dinar, dan menjadi sangat berbeda jika
mata uang dengan dasar bahan yang kertas, maka akan terjadi inflasi yang
berdampak kenaikan harga pada setiap komoditi dan tidak hanya harga domba
saja.
5. Tidak boleh adanya praktik ekonomi atas dasar curang atau tidak jujur.
Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Al-Muthaffifiin (83)
Ayat 1, 2 dan 3:
٣زنوهم يخسرون م أو و وإذا كالوه ٢ن ٱلذين إذا ٱكتالوا على ٱلناس يستوفو ١ويل ل لمطف فين
Artinya : 1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain
mereka minta dipenuhi,
3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka
mengurangi.
6. Dilarang adanya praktik spekulasi, eksploitasi, monopoli, riba, gharar dan
maisyir. Serta objek bisnis harus pada usaha atau investasi yang halal menurut
fiqih muamalah, artinya pada lembaga keuangan ekonomi syariah
mengedepankan aspek kemurnian dan kesucian harta dan bukan pada besarnya
keuntungan dan juga dilarang merugikan orang lain. Dengan demikian pada
akhirnya sesama pelaku ekonomi diposisikan sebagai sahabat atau relasi yang
saling memberi manfaat, bukan memposisikan sebagai pesaing atau lawan
tanding.
7. Harta harus berputar melalui mekanisme yang halal, tidak boleh harta hanya
berputar diantara orang kaya saja. Pada posisi ini letak pentingnya lembaga
keuangan syariah untuk memobilisasi dana umat kemudian menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan investasi dengan akad
Mudharabah, Murabahah, Musyarakah dan lain-lain. Dengan demikian agama
Islam mendorong adanya transaksi ekonomi masyarakat dalam menjalankan
fungsinya sebagai khalifah fil ard, Al-Qur’an mengatakan bahwa Allah tidak akan
merubah nasib suatu kaum sehingga mereka berkehendak untuk berusaha
merubahnya. Artinya rezeki atau harta harus dicari, diusahakan dan difikirkan
strateginya, karena harta itu tidak turun dari langit. Allah SWT berfirman dalam
Al-Qur’an Surat Ar-Ra’d (13) Ayat 11:
ۥ من أم ن بين يديه ومن خلفهۦ يحفظونه ت م ۥ معق ب له ل إ ر ٱلل غي روا ما بأنفسهم وإذا يغي ر ما بقوم حتى ي ن ٱلل
ا فل مرد بقوم سوء ن دونهۦ م أراد ٱلل ۥ وما لهم م ١١ ن وال له
Artinya : 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
8. Landasan tauhid. Seluruh aktivitas makhluk di bumi ini dan penciptaan langit
dan bumi serta alam raya ini dalam pandangan Islam adalah penjabaran mutlak
dari pancaran tauhid, artinya Kemahaesaan Allah SWT Tuhan Maha Berkehendak
yang mengatur semua alam jagat raya ini serta menentukan hasil dari aktivitas
ekonomi semua atas kehendak Allah SWT. Untuk itu harus ada keyakinan yang
ditancapkan hati semua pelaku ekonomi bahwa manusia terbatas berdoa dan
berusaha. Adapun semua keputusan hasil berada pada kekuasaan Allah SWT.
Landasan tauhid dapat menjiwai semua pelaku ekonomi sehingga pada setiap
transaksi merasa dan yakin diawasi oleh Allah SWT, dengan demikian semua
pelaku ekonomi bersikap jujur dan adil serta tidak akan melakukan kecurangan.
Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an Surat Al-Mu’minuun (23) Ayat
1 sampai 11:
شعون ١قد أفلح ٱلمؤمنون كوة ٣وٱلذين هم عن ٱللغو معرضون ٢ٱلذين هم في صلتهم خ وٱلذين هم للز
علون فظون ٤ف نهم فإنهم غير ملومين إل ٥وٱلذين هم لفروجهم ح جهم أو ما ملكت أيم فمن ٦على أزو
ئك هم ٱلعادون لك فأول عون ٧ٱبتغى وراء ذ تهم وعهدهم ر ن تهم ٨وٱلذين هم لم وٱلذين هم على صلو
رثون ٩افظون يح ئك هم ٱلو لدون ١٠أول ١١ٱلذين يرثون ٱلفردوس هم فيها خ
Artinya : 1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,
2. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya,
3. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan)
yang tiada berguna,
4. dan orang-orang yang menunaikan zakat,
5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,
6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka
sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
7. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang
yang melampaui batas.
8. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan
janjinya.
9. dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.
10. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi,
11. (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
Kerangka besar sistem perbankan secara umum untuk menjaga kestabilan
moneter yang salah satu instrumennya adalah menjaga nilai kurs mata uang. Bank
Indonesia yang salah satu peran dan fungsinya adalah menentukan kebijakan moneter
untuk stabilitas rupiah dengan cara mengendalikan jumlah mata uang beredar serta
menjaga mekanisme transaksi perbankan yang dinamis dan harmonis tanpa adanya
gejolak. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bebas
riba adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan atau “An Taradin
Minkum” dengan mekanisme bagi hasil atau dengan akad Mudharabah. Adapun yang
dikatakan Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagai lembaga
negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak
lain. Dengan demikian Bank Indonesia sebagai otoritas yang bertugas untuk stabilitas
nilai rupiah.
Prinsip dasar operasional bank syariah dalam merespon perkembangan
perekonomian secara umum yaitu perkembangan tuntutan masyarakat dan
perkembangan regulasi maka dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Latar belakang berdirinya bank syariah berangkat dari niat untuk melakukan
syariat Islam pada aspek ekonomi, sehingga semua mekanisme transaksi harus
sesuai dengan tuntutan Al-Qur’an dan Hadits. Sehingga bank syariah tidak hanya
mencari untung semata tetapi juga mencari ridho Allah SWT.
2. Prinsip bagi hasil adalah dasar perhitungan keuntungan bank syariah, artinya
profit margin dihitung bukan dari pokok pinjaman-pembiayaan tetapi dihitung
berdasarkan hasil usaha atau keuntungan secara proporsional antara Shahibul
Maal atau pemilik modal dengan perusahaan sebagai pelaksana proyek atau
Mudlarib. Demikian juga terdapat porsi risiko dari kegagalan investasi, sehingga
terjadi keadilan ekonomi.
3. Kompensasi hadiah atau fee atau jasa atas layanan yang dilakukan oleh bank
syariah selain pembiayaan seperti layanan dalam bentuk bank garansi,
pembukaan L/C, jasa transfer, ATM dan layanan valuta asing.
4. Prinsip dasar pembiayaan atau investasi menggunakan akad Mudharabah,
Murabahah, Musyarakah, Wadiah, Ijarah, Qard, Wakalah dan lain-lain, akan
tetapi setiap transaksi bank syariah selalu mendapat bimbingan dan fungsi
kontrol dari DSN atau Dewan Syariah Nasional.
5. Objek pembiayaan dan investasi harus pada usaha yang halal, artinya tidak
diperbolehkan untuk objek yang dilarang oleh agama, seperti membangun pabrik
minuman keras, peternakan babi, tempat perjudian atau tempat pelacuran.
Dengan demikian objek usahanya harus “Halalan Toyyiban”, demikian juga
dilarang adanya praktik monopoli, eksploitasi dan hal-hal lain yang merugikan
masyarakat.
6. Produk perbankan syariah yang saat ini banyak dibutuhkan masyarakat
secara umum dan masyarakat pelaku ekonomi meliputi :
a. Mobilisasi dana masyarakat, yaitu produk bank syariah untuk sumber
dana dari masyarakat berupa simpanan giro, deposito dan tabungan yang
secara spesifik berupa “giro wadiah” yang utamanya adalah dalam bentuk
titipan “wadiah yad dhamanah” yang mempunyai konsekuensi bank dapat
mempergunakan dana tersebut. Akad jenis ini dapat ditarik oleh nasabah
kapan saja, kekhususan pada hal ini adalah jika bank syariah mendapatkan
keuntungan dari pengelolaan dana tersebut maka nasabah akan
memperoleh kompensasi keuntungan, tetapi jika terjadi kerugian maka
nasabah tidak mendapat risiko kerugian, akan tetapi segala bentuk
kemungkinan dan pengembangan atau situasi dalam kondisi di lapangan
harus dibicarakan lebih awal dan harus ada kesepakatan para pihak sehingga
tidak terjadi perselisihan atau pertentangan para pihak di kemudian hari.
“Deposito Mudharabah” adalah produk bank syariah untuk simpanan
nasabah yang bisa ditarik terhadap dana tersebut pada waktu yang
diperjanjikan “profit and loss sharing” berlaku pada akad ini. Artinya
nasabah yang bertindak sebagai Shahibul Maal memperoleh kemungkinan
keuntungan tetapi juga memperoleh risiko kerugian. Demikian juga untuk
produk bank syariah dengan akad “Tabungan Mudharabah” hampir sama
dengan produk deposito, akan tetapi dapat diambil sewaktu-waktu oleh
nasabah, sehingga nisbah bagi hasil yang akan dihitung berdasarkan saldo
rata-rata. Ada juga produk “Tabungan Haji Mudharabah” atau “Tabungan
Haji Wadiah”, keduanya mempunyai konsekuensi yang berbeda sesuai
dengan kesepakatan para pihak untuk diperjanjikan diawal dan secara
tertulis. Sedangkan ketentuan rukun dan syaratnya mengikuti pola dari fiqih
muamalah. Secara prinsip akad yang sudah sepakati tidak boleh dirubah
secara sepihak, artinya bila ada perubahan akad maka para pihak harus
menjalin kesepakatan secara bersama.
b. Produk bank syariah untuk dana atau pembiayaan yang meliputi
“pembiayaan Mudharabah” atau disebut dengan “trusty financing”, yaitu
pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh. Pada akad ini
nasabah sebagai mudharib dan bank syariah sebagai Shahibul Maal.
Nasabah menyiapkan proyek dan manajemen dengan perjanjian waktu
tertentu, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional atas dasar
kesepakatan para pihak. Ada dua pembagian akad, yaitu :
1)Mudharabah Mutlaqah.
2)Mudharabah Muqayyadah.
Pada akad Mudharabah Mutlaqah, nasabah mempunyai kebebasan pada
bidang apa saja untuk berinvestasi. Sedangkan pada akad Mudharabah
Muqayyadah , nasabah hanya boleh berinvestasi pada jenis usaha tertentu
sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dengan demikian ada akad ini semua
pihak mempunyai kemungkinan potensi profit dan mempunyai kemungkinan
potensi kerugian, dan semua potensi kemungkinan tersebut harus dibicarakan
di awal akad.
Pembiayaan Musyarakah adalah jenis pembiayaan gabungan pemodal
yang tidak hanya dalam bentuk uang tetapi dapat dalam bentuk lain tetapi
fokus pada satu jenis usaha. Dengan demikian pada akad ini terdapat
persekutuan modal kerja sama dengan porsi masing-masing yang ditentukan
di awal akad. Sebagai konsekuensinya maka porsi potensi kemungkinan
keuntungan dan kemungkinan risiko kerugian diatur untuk kesepakatan para
pihak, yaitu antara bank syariah dan nasabah.
Pembiayaan bank syariah dalam bentuk Murabahah yaitu jenis
pembiayaan untuk tujuan membeli barang. Prosedur baku yang terjadi
biasanya barang sebagai objek akad atas nama nasabah akan tetapi surat
tanda bukti kepemilikan ditahan oleh bank syariah sampai nasabah melunasi
pinjaman. Bank syariah memperoleh untung dari selisih harga beli barang
dan harga jual barang yang disepakati sebelumnya oleh para pihak, sehingga
antara bank syariah dan nasabah terdapat keterbukaan informasi antaar
harga jual dan harga beli.
Pembiayaan bank syariah dalam bentuk akad “Istishna”, yaitu jenis
pembiayaan pada produk manufaktur yang biasanya pada sektor UMKM dan
Koperasi berupa barang pesanan yang karakteristik dan jenisnya ditentukan
sebelum terjadinya akad. Pihak produsen yang memproduksi jenis barang
dapat ditentukan oleh bank syariah tetapi dapat juga disebabkan oleh
nasabah dan selama dalam proses akad para pihak tidak diperbolehkan
untuk merubah karakteristik dan jenis barang yang dipesan secara sepihak.
Jenis pembiayaan bank syariah dalam bentuk akad “Sewa-Beli” atau
disebut juga dengan istilah “IMBT – Ijarah Muntahiyyah Bi Tamlik”, jenis
akad ini sering digunakan pada KPR atau Kredit Perumahan yaitu jenis akad
pada pembiayaan objek akad dan nasabah diijinkan untuk manfaatkan nilai
guna objek dengan cara menyewa dan sekaligus mengangsur atau mencicil
pokok objek, sehingga pada akhirnya akan menjadi kepemilikan nasabah
atas objek akad.
Produk bank syariah pada akad “Hiwalah” atau dalam istilah perbankan
sering disebut dengan istilah “giro mundur”, akan tetapi dalam istilah fiqih
muamalah adalah pengalihan hutang. Nasabah yang berperan sebagai
supplier barang memperoleh atau mendapat piutang barang yang belum
jatuh tempo tetapi perusahaan memerlukan modal untuk produksi barang
lagi. Keperluan modal produksi selanjutnya diajukan pembiayaan pada bank
syariah. Pada kondisi seperti ini antara bank syariah dan nasabah supplier
menggunakan akad “Hiwalah”, dan pihak bank memperolah profit margin
dari bagian keuntungn supplier terebut dengan porsi yang disepakati oleh
para pihak. Fee atas pemindahan piutang tersebut harus diperjanjikan
secara tertulis dengan disertai porsi keuntungan, akad seperti ini sering
terjadi pada sektor UMKM dan Koperasi, akan tetapi batasan waktu yang
diperjanjikan adalah sampai pada pelunasan piutang tersebut oleh
konsumen pada supplier.
“Multiguna” adalah salah satu produk dari akad perbankan syariah
dengan akad “Rahn-Gadai”. Bank syariah memperoleh imbalan atau fee dari
jasa penyimpanan dan perawatan objek akad “Rahn”, akan tetapi secara
empiris akad ini sering terjadi pada perusahaan gadai syariah.
“Wakalah” adalah produk pada perbankan syariah dengan mekanisme
sebagai berikut: nasabah memberikan kuasa kepada bank syariah untuk
suatu kepentingan tertentu seperti pada pembukaan L/C, Inkaso atau
transfer uang melalui bank. Kompensasi atau fee diperoleh oleh bank
syariah atas terlaksananya proses akad. Syarat dan rukun akad Wakalah
adalah untuk mereka yang sudah mumayyiz atau kuasa jasmani, rohani dan
kemampuan untuk melakukan kegiatan transaksi ekonomi yang
berkonsekuensi secara hukum. Dengan demikian dapat dikatakan akad
Wakalah adalah mewakilkan atau memberi mandat dari nasabah kepada
bank syariah untuk suatu urusan tertentu pada aspek ekonomi.
“Sharf” adalah produk dari perbankan syariah untuk jual-beli valuta
asing atau bisa disebut juga tukar-menukar mata uang yang berbeda jenis
antar negara. Jika penukaran mata uang yang sejenis misalnya rupiah
dengan rupiah atau dolar USA dengan dolar USA, maka syarat dan rukunnya
harus dengan jumlah yang sama tunai. Pada akad ini bank syariah
mendapatkan fee atau kompensasi atau jasa atas fasilitas pelayanan.
“Kafalah” adalah produk bank syariah yang memposisikan bank syariah
sebagai penjamin atas pembayaran yang menjadi kewajiban nasabah. Pada
posisi ini bank syariah berhak menentukan syarat-syarat tertentu kepada
nasabah dan bank syariah menerima fee atau kompensasi atau jasa atas
pelayanan administrasi pada akad Kafalah dan semua prosedur, mekanisme
serta hak dan kewajiban para pihak harus disepakati dan diperjanjikan
secara tertulis untuk menghindari terjadinya sengketa atau perselisihan atau
ingkar janji di kemudian hari.
“Ijarah” adalah salah satu produk bank syariah pada akad “sewa”,
artinya bank syariah menyiapkan kebutuhan nasabah baik dalam bentuk
barang, fasilitas tertentu atau jasa. Nasabah mempunyai kewajiban untuk
membayar uang sewa dengan syarat-syarat yang telah disepakati atau
diperjanjikan sebelumnya.
“Qardhl Hasan” adalah bentuk kepedulian bank syariah, karena produk
akad ini murni bersifat sosial. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan
pokok pinjaman tanpa adanya bagi hasil dan tanpa kompensasi apapun.
Nasabah hanya menanggung biaya-biaya atas kepentingan dirinya sendiri.
Pada produk akad “Qordlu Hasan” inilah sebagai bukti bahwa transaksi
ekonomi pada bank syariah tidak hanya fokus mencari untung semata,
tetapi ada sisi sosial untuk membantu masyarakat terutama pada home
industry yang membutuhkan pendampingan.
Secara empiris tidak ada usaha perbankan baik konvensional maupun syariah
yang terbebas dari risiko. Untuk segala upaya mitigasi risiko harus dilakukan yang salah
satu caranya adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Adapun regulasi
tentang hal ini diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang
Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah antara lain
mengatakan :
1. Pelaksanaan restrukturisasi mengedepankan prinsip syariah dan prinsip
kehati-hatian serta sebagai bentuk upaya untuk menjaga kelangsungan usaha
bank syariah dan sekaligus sebagai solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan
membayar angsuran yang kemungkinan disebabkan oleh faktor internal dan
eksternal. Kesulitan pembiayaan dan perlakuan yang baik kepada nasabah
sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 280:
٢٨٠ تم تعلمون إن كنكم ر ل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خي
Artinya : 280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua
utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
2. Pengertian restrukturisasi pembiayaan adalah upaya mitigasi risiko kredit
perbankan dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan
kewajibannya. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh adalah :
a. Rescheduling, yaitu penjadwalan ulang, artinya ada perubahan jadwal
pembayaran cicilan hutang atau kewajiban untuk jangka waktu yang
ditentukan sehingga penjadwalan ulang akan dapat meringankan angsuran
yang diharapkan nasabah sebagai Mudlarib dapat melaksanakan angsuran
pada periode ke depan secara tepat waktu dan tepat jumlah.
b. Reconditioning atau persyaratan kembali, yaitu perubahan secara
keseluruhan terhadap mekanisme dan prosedur serta waktu dan total
angsuran dengan harapan agar nasabah dapat optimal kembali menjalankan
usahanya dan dapat mengangsur pinjaman kembali dengan satu syarat,
yaitu tidak menambah total dari sisa angsuran.
c. Restructuring atau penataan kembali, yaitu secara menyeluruh
dilakukan kajian komprehensif atau menyeluruh terhadap semua potensi
bisnis nasabah. Analisis ini tidak terbatas pada rescheduling atau
reconditioning dengan kegiatan sebagai berikut : yang meliputi penambahan
dana fasilitas pembiayaan agar bisnis nasabah dapat bergerak kembali,
adanya konversi akan pembiayaan dan dapat juga dalam bentuk konversi
pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
serta dapat juga dilakukan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal
sementara pada perusahaan nasabah. Dengan demikian upaya penyelesaian
gagal bayar atau kredit macet secara regulasi ada jalan keluar yang
menguntungkan semua pihak, yaitu antara “Shahibul Maal - Mudlarib”, akan
tetapi rambu-rambunya harus dipegang teguh, yaitu faktor kehati-hatian
dan tetap pada koridor syariah.
3. Restrukturisasi. Ketentuan dan persyaratan sebagai pedoman dan rambu-
rambu kegiatan restrukturisasi adalah sebagai berikut : restrukturisasi hanya
dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah kepada bank
syariah. Akan tetapi bank syariah dilarang melakukan perencanaan atau analisis
keuangan restrukturisasi atas tujuan untuk menghindari hal-hal sebagai berikut :
a. Untuk maksud penurunan penggolongan kualitas pembiayaan.
b. Untuk pembentukan penyisihan penghapusan aktiva yang lebih besar.
c. Untuk tujuan penghentian pengakuan pendapatan margin atau Ujrah.
Seluruh aktivitas bank syariah untuk melakukan restrukturisasi harus tetap
memperhatikan fatwa DSN. Sehingga langkah-langkahnya tidak bertentangan
dengan prinsip syariah. Pemikiran seperti ini penting untuk mengantisipasi
terjadinya kejahatan perbankan dengan memanfaatkan kebijakan restrukturisasi.
Untuk itu faktor kehati-hatian dan fungsi kontrol atau pengawasan secara ketat
penting untuk dilakukan oleh pejabat terkait.
4. Mekanisme kelembagaan, yang meliputi seluruh aktivitas perbankan syariah
yang berkaitan dengan aspek kebijakan dan prosedur restrukturisasi adalah
sebagai berikut :
a. Pelaksanaan SOP atau Standard Operational Procedur untuk
restrukturisasi pembiayaan harus mengikuti perkembangan dan disetujui
oleh direksi dan disetujui oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional serta
disetujui juga oleh komisaris.
b. Ketentuan tentang penetapan kualitas pembiayaan yaitu pada posisi
kurang lancer untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi
tergolong diragukan atau macet, demikian juga kualitas pembiayaan tidak
berubah untuk pembiayaan yang belum dilakukan restrukturisasi tergolong
kurang lancer.
c. Kualitas pembayaran menjadi lancar apabila tidak terdapat tunggakan
selama tiga kali periode pembayaran angsuran pokok, nisbah bagi hasil, fee
dan lain-lain secara berturut-turut. Akan tetapi jika nasabah tidak memenuhi
kriteria sesuai dengan yang diperjanjikan maka kualitas pembiayaan menjadi
menurun.
d. Mekanisme dan prosedur serta tata cara restrukturisasi pembiayaan
pada lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut :
1) Untuk pembiayaan dalam bentuk akad piutang Murabahah atau
Istisna dapat direstrukturisasi dengan cara :
a) Rescheduling atau penjadwalan kembali.
b) Reconditioning atau persyaratan kembali.
c) Restructuring atau penataan kembali.
2) Untuk pembiayaan dalam bentuk piutang akad Qardh maka dapat
dilakukan restrukturisasi dengan cara :
a) Rescheduling atau penjadwalan kembali.
b) Reconditioning atau persyaratan kembali.
3) Untuk pembiayaan dalam bentuk akad Mudharabah atau
Musyarakah maka dapat melakukan restrukturisasi dengan cara :
a) Rescheduling atau penjadwalan kembali.
b) Reconditioning atau persyaratan kembali.
c) Restructuring atau penataan kembali.
4) Untuk pembiayaan dalam bentuk Ijarah atau IMBT atau Ijarah
Muntahiyyah Bittamlik dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara :
a) Rescheduling atau penjadwalan kembali.
b) Reconditioning atau persyaratan kembali.
c) Restructuring atau penataan kembali.
5) Khusus untuk pembiayaan multijasa dalam brnuk akad Ijarah
dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara :
a) Rescheduling atau penjadwalan kembali.
b) Reconditioning atau persyaratan kembali.
6) Untuk piutang akad Salam dapat di restrukturisasi dengan cara :
a) Rescheduling atau penjadwalan kembali.
b) Reconditioning atau persyaratan kembali.
c) Restructuring atau penataan kembali.
Restrukturisasi pembiayaan pada cara penataan kembali atau restructuring dalam
bentuk konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka menengah.
Operasional, prosedur dan tata kelola bank syariah secara khusus diatur pada
Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang antara lain
mengatakan bahwa :
1. Perbankan syariah adalah salah satu dari sistem perbankan nasional dengan
mengedepankan nilai atau value dalam bentuk konsepsi dan manifestasinya yang
antara lain :
f. Tauhid.
g. Keadilan.
h. Kemanfaatan.
i. Keseimbangan.
j. Keuniversalan.
k. Menjaga akselerasi ekonomi dalam rangka berperan aktif untuk
mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
Prinsip perbankan syariah merupakan bagian integral dari semangat
pemerataan hasil-hasil pembangunan yang sekaligus mengimplementasikan nilai-
nilai ajaran Islam aspek ekonomi dengan harapan semua pihak dapat
memperoleh manfaat. Konsep inilah yang sering disebut dengan Rahmatan Lil
Alamin, karena yang memperoleh manfaat tidak hanya pemodal saja, tetapi
semua masyarakat dengan dasar prinsip demokrasi ekonomi.
2. Syariah compliance atau kepatuhan syariah merupakan bentuk nilai kontrol
dan pembinaan pada kewenangan DSN atau Dewan Syariah Nasional, secara
khusus Bank Indonesia membentuk “Komite Perbankan” yang keanggotaanya
secara komposisi berimbang, terdiri dari unsur :
a. Pemerintah - Bank Indonesia.
b. Perbankan syariah.
c. Departemen Agama.
d. Masyarakat.
Kepastian hukum untuk diterapkannya prinsip syariah merupakan salah satu
dasar motivasi para calon nasabah untuk menjadi nasabah bank syariah. Manfaat
strategis pada tata kelola bank syariah antara lain adalah :
a. Terhindar dari unsur riba, gharar, maisyir, haram dan dzalim.
b. Terpenuhinya fiqih muamalah dalam bentuk akad-akad syariah.
c. Dapat memobilisasi dana masyarakat dengan prinsip bagi hasil.
d. Menjadi factor daya Tarik pemodal asing terutama dana dari timur
tengah.
3. Tata kelola syariah yang menjadi prinsip dasar transaksi perbankan syariah
yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :
a. Riba, yaitu penambahan harta yang bersumber dari pendapatan yang
batil yang meliputi :
1) Riba Fadhl, yaitu transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak
sama kualitasnya atau kuantitasnya dan waktu penyerahan tidak tunai.
2) Riba Nasi’ah, yaitu transaksi pembiayaan atau pinjam-meminjam
yang mensyaratkan Mudlarib atau peminjam untuk mengembalikan
melebihi dari jumlah yang dipinjam yang dihitung dari pokok pinjaman
karena berjalannya waktu.
b. Maisyir, adalah transaksi yang bersifat tidak pasti atau untung-
untungan (perjudian).
c. Gharar, adalah transaksi dengan objek yang tidak jelas jumlah dan
keberadaannya (jual-beli ikan yang masih dalam air).
d. Haram, adalah objek transaksi dilarang dalam agama Islam.
e. Dzalim, adalah transaksi dengan cara mendlolimi orang lain atau
eksploitasi atau transaksi bersifat monopoli.
4. Mitigasi risiko adalah upaya untuk mengurangi dampak risiko dengan cara
menyebar potensi risiko adalah suatu cara bank syariah untuk mengatur
penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dengan
pemberian jaminan atau fasilitas lain sehingga tidak terpusat pada Mudlarib atau
debitur tertentu saja. Langkah penyebaran risiko ini dimaksudkan untuk menjaga
kesehatan laporan keuangan bank syariah yang diantaranya rasio likuidita, rasio
solvabilitas dan rasio rentabilitas.
5. Manajemen risiko pada perbankan syariah merupakan tata kelola risiko yang
meliputi serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi,
mengukur, memantau dan mengendalikan risiko sebagai konsekuensi logis dari
operasional perbankan syariah. “know your customer” atau prinsip mengenal
nasabah atau identifikasi nasabah dan proses edukasi pada nasabah bank sebagai
Shahibul Maal atau sebagai Mudlarib merupakan langkah penting perbankan
syariah untuk tata kelola risiko dan sekaligus sebagai early warning atau
mengantisipasi terjadinya risiko yang lebih besar atau mitigasi risiko untuk
meminimise dampak negatif dari risiko tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia;
Abdullah, Amin 2002, pada Ensiklopedi Dunia Islam, Pemikiran dan Peradaban,
Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve;
Abdullah, Burhanuddin, 2006, Jalan Menuju Stabilitas-Mencapai Pembangunan
Ekonomi Berkelanjutan, Jakarta : LP3ES;
Abdullah, Burhanuddin, 2006, Menanti Kemakmuran Negeri Jakarta : PT. Gramedia
Pustaka Utama;
Acemoglu, Daron– James A. Robinson, 2015, Mengapa Negara Gagal, Jakarta : PT.
Alex Media Komputindo;
Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir, 2001, Tafsir Ibnu Kasir Juz 5,
Bandung : Sinar baru Algensindo;
Al – Jailani, Syaikh `Abdul Qadir, 2007, a Raihlah Hakikat Jangan Abaikan Syariat
yang diterjemahkan oleh Tatang Wahyudin dari judul aslinya Adab As - Suluk Wa At -
Tawasshul Ila Manazil Al - Mulk, Bandung : Pustaka Hidayah;
Al-Albani, M. Nashiruddin, 2005, Ringkasan Shahih Muslim, Penerjemah: Elly
Latifah, Jakarta : Gema Insani;
Al-Gharyan, Ash-Shadiq Abdurrahman, 2004, Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer, Surabaya : Pustaka Progressif;
Ali, Fachry - Bahtiar Effendy, 1986, Merambah Jalan Baru Islam, Bandung :
Mizan;
Ali, Maulana Muhammad, 1996, Islamologi, Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah;
Ali, Muhammad Aud, 1988, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta : UI
Press;
Al-Iskandari, Ibnu Atha’illah, Al-Hikam, 2012, Penerjemah: Imam Firdaus, Jakarta :
Turos Pustaka;
Al-Jamal, Muhammad Abdul Mun’im, 2000, Ensiklopedia Ekonomi Islam,
Penterjemah: Salahuddin Abdullah, Jilid 1, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka;
Al-Jamal, Muhammad Abdul Mur’im, 1997, Ensiklopedia Ekonomi Islam Jilid 2, Penterjemah: Salahuddin Abdullah, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka;
Al-Mawardi, Imam - Penerjemah: Khalifurrahman, 2019, Ahkam Sulthaniyah,
Jakarta : QISTHI Press;
Al-Qaradhawi, Yusuf, 2004, Halal Haram Dalam Islam, Jakarta : Akbar Media Eka
Sarana;
Al-Qasim, Abu ‘Ubaid, 2009, Al-Amwal-Ensiklopedia Keuangan Publik,
Penerjemah: Setiawan Budi Utomo, Jakarta : Gema Insani;
An-Nawawi, Imam, 2015, Riyadus Shalihin, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar;
Arifin, Bustanul, 2004, Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia, Jakarta : Buku
Kompas;
Ash-Shawi, Muhammad Sholah Muhammad, 2008, Problematika Investasi Pada
Bank Islam, Solusi Ekonomi Islam, Jakarta : Migunani;
Azra, Azyumardi, 2006, Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia, dalam buku Restorasi Pancasila Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas, Bogor :
Perhimpunan Pendidikan Demokrasi;
Basri, Faisal, 2002, Perekonomian Indonesia, Jakarta : Erlangga;
Bastian, Aulia Reza, 2002, Reformasi Pendidikan, Yogyakarta : Lappera Pustaka
Utama;
Basuki, M. Heru, 2022, Civic Education, Jakarta : Fidie Press;
Boediono dan Mubyarto, 1997, Ekonomi Pancasila, Yogyakarta : BPFE;
Chapra, M. Umer, 1985, Sistem Moneter Islam, Jakarta : Gema Insani;
Chapra, M. Umer, 1999, Islam Dan Tantangan Ekonomi, Surabaya : Risalah Gusti;
Collin, ,1988, Kamus Lengkap Ekonomi, Jakarta : Erlangga;
Dimyati, Ahmad, dkk., 1998, Islam dan Koperasi-Telaah Peran Serta Umat Islam
Dalam pengembangan Koperasi, Jakarta : Kopinfo;
Dimyati, Hamdan – Kadar Nurjaman, 2014, Manajemen Proyek, Bandung : CV.
Pustaka Setio;
Djamil, Fathurrahman, 2005, Fikih Muamalah, pada Ensiklopedi Dunia Islam,
Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve;
Djamin, Zulkarenain, 1995, Masalah Hutang Luar Negeri bagi Negara-Negara
Berkembang dan Bagaimana Indonesia Mengatasinya, Jakarta : Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Indonesia;
Djohanputro, Bramantyo, 2008, Manajemen Keuangan Korporat, Jakarta : PT.
Mitra Kesjaya;
Djojohadikusumo, Sumitro, 1994, Perkembangan Pemikiran Ekonomi-Dasar Teori
Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES;
Edukasi Profesional Syariah, 2005, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer,
Jakarta : Renaisan;
Edukasi Profesional Syariah, 2005, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah,
Jakarta : Renaisan;
Eriyatno, 2011, Membangun Ekonomi Komporatif, Jakarta : PT. Alex Media
Komputindo;
Fathoni, Abdullah, 2008, Serat Sejatinig Urip 2, Jakarta : Yayasan Pendidikan Nur
Azza Lestari;
Fathoni, Abdullah, 2010, Disertasi Doktor UIN Sahid Jakarta, Implementasi
Ekonomi Islam dan Dampaknya Pada SHU dan Asset Koperasi, Jakarta;
Fathoni, Abdullah, 2014, Bersama Rakyat TNI Kuat, Jakarta : BPA Pustaka;
Fathoni, Abdullah, 2014, Serat Sejatining Urip 1, Jakarta : Yayasan Pendidikan Nur
Azza Lestari;
Fathoni, Abdullah, 2017, Serat Sejatining Urip 3, Jakarta : Yayasan Pendidikan Nur
Azza Lestari;
Fathoni, Abdullah, 2018, Etika Bisnis Syariah-Bank, Koperasi dan BMT, Jakarta :
Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari;
Fatmawati, Sri, 1999, Bank Sentral-pada buku Bank dan Lembaga Keuangan
Lainnya, Yogyakarta : STIE YKPN;
Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April Tahun 2000 tentang
Murabahah;
Fukuyama, Francis, 1992, The End of History and The Last Man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal, yang diterjemahkan oleh M.H. Amrullah,
Yogyakarta : CV. Qalam;
Fukuyama, Francis, 2005, Memperketat Negara, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
Utama;
Gie, Kwik Kian, 1999, Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik,
Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama;
Goldfeld, Sthepen M. dan Lester V. Chandler, 1996, Ekonomi dan Bank, Alih
Bahasa: Danny Hutabarat, Jakarta : Erlangga;
Hasan, Ahmad, 2005, Mata Uang Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada;
Hidayat, Komaruddin, 1994, Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi dalam
buku Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina;
Huntington, Samuel P., 2002, Benturan Antar Peradaban, Yogyakarta : CV Qalam;
Ikatan Bankir Indonesia, 2014, Memahami Audit Intern Bank, Jakarta : PT.
Gramedia Pustaka Utama;
Irawan, Prasetyo dan Tim, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : STIA
Press LAN;
Janwari, Yadi, 2015, Lembaga Keuangan Syariah, Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya;
Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta : Paradigma;
Kahf, Monzer, 1995, Ekonomi Islam-Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem
Ekonomi Islam, Yogyakarta : Pustaka Pelajar;
Kaisiepo, Manuel, 2006, Pancasila dan Keadilan Sosial : Peran Negara dalam buku Restorasi Pancasila Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas, Yogyakarta :
Perhimpunan Pendidikan Demokrasi;
Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik
Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
Keraf, A. Sonny, 1998, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, Yogyakarta :
Kanisius;
Kerjasama Bank Indonesia dan UII Yogyakarta, 2008, Ekonomi Islam, Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada;
Koentjaraningrat, 1999, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta :
Djambatan;
Komisi Pemberantasan Korupsi-KPK, 2006, Memahami Untuk Membasmi, Jakarta : KPK;
Koran Jakarta Pos, tanggal 7 Januari 2010;
Koran Kompas, Minggu 2 Juni 2013;
Koran Republika, Selasa 13 September 2011;
Koran Republika, Senin 3 Oktober 2011, 2-4;
Koran Republika, tanggal 1 Juni 2013;
Koran Republika, tanggal 3 Juni 2013;
Kotler, Philip, 1998, Pemasaran Keunggulan Bangsa (The Marketing of Nation),
Jakarta : PT. Prenhallindo;
Kuncoro, Mudrajad, 2005, Strategi-Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif,
Jakarta : Erlangga;
Lewis, Mervin K. dan Latifah M. Algaoud, 2007, Perbankan Syariah-Prinsip,
Praktik dan Prospek, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta;
Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rohim Lubis, 2013, Kepemilikan Properti Di
Indonesia Termasuk Kepemilikan Rumah Oleh Orang Asing, Bandung : Mandar Maju;
Maarif, Ahmad Syafii, 1985, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, (Jakarta :
Pusataka LP3ES;
Madjid, Nurcholis, 2004, Indonesia Kita, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama;
Majid, M. Nazori, 2003, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Yogyakarta : PSEI;
Mannan, M. Abdul, 1997, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Yogyakarta : PT. Dana
Bhakti Wkaf;
Manurung, Jonni, 2009, Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Moneter, Jakarta :
Salemba Empat;
Mardiasmo (Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan), 2009, Kebijakan
Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi 2005-2008 pada judul buku Era Baru Kebijakan
Fiskal, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara;
Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1992, Sejarah Nasional
Indonesia jilid dua, Jakarta : Balai Pustaka;
Maryoto, Andreas, 2009, Jejak Pangan Sejarah, Silang Budaya dan Masa Depan,
Jakarta : Buku Kompas;
Masruri, Siswanto, 2005, Humanitarianisme Soedjatmoko, Visi Kemanusiaan
Kontemporer, Yogyakarta : Pilar Media;
Masruri, Siswanto, 2005, Humanitarianisme Soejatmoko, Yogyakarta : Pilar Media;
Masyhuri, 2005, Peran Pemerintah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, pada buku
Kebijakan Ekonomi Dalam Islam, Yogyakarta : Kreasi Wacana;
Mubyanto, 1987, Ekonomi Pancasila-Gagasan Dan Kemungkinan, Jakarta : LP3ES;
Mubyanto, 1988, Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia, Jakarta : LP3ES;
Mubyarto, 1987, Ekonomi Pancasila, Yogyakarta: LP3ES;
Mudzar, Atho, 2002, Pendekatan Studi Islam-Dalam Teori Dan Praktiknya,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar;
Muhtar, Moh. Asy’ari, 2018, The Ideal State-Perspektif Al-Farabi Tentang Konsep
Negara Ideal, Yogyakarta : IRCISod;
Nadjib, Mochammad, 2006, Etika Kerja Dalam Ajaran dan Pandangan Masyarakat
Islam-pada buku Kajian Teori Ekonomi Dalam Islam, Jakarta : Lipi Press;
Nasution, Mustofa Edwin, dkk., 2007, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta
: Prenada Media Group;
Nataatmaja, Hidayat, Karsa, 1997, Membangun Ilmu Ekonomi Pancasila dalam
buku Ekonomi Pancasila edisi pertama dengan editor Mubyarto dan Boediono yang saat
ini menjabat sebagai Wakil Presiden RI, Yogyakarta : BPFE;
Oktaviani, Rina, 2011, Modal Ekonomi Keseimbangan Umum, Bogor : IPB Press;
Outhwhite, William, 2008, Ensiklopedia Pemikiran Sosial Modern, Jakarta :
Kencana Prenada Media Group;
Pieris, John, Nizam Jim, 2007, Etika Bisnis dan Good Corporate Governance,
Jakarta : Pelangi Cendekia;
Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, 1992, Sejarah Nasional
Indonesia jilid satu, Jakarta : Balai Pustaka;
Porter, Michael E. – Agus Maulana, 1980, Strategi Bersaing, Jakarta : Erlangga;
Pramudito, Bambang, 2006 pada Kata Pengantar dari Kitab Negara Kertagama
Yogyakarta : Gelombang Pasang;
Prawironegara, Darsono, 2010, Ekonomi Politik Globalisasi, Jakarta : Nusantara
Consulting;
Purwadi, 2004, Jejak Nasionalisme Gajah Mada, Yogyakarta : Diva;
Purwadi, 2004, Strategi Politik Ken Arok, Yogyakarta : Gelombang Pasang;
Pusjarah TNI, 2003, Sejarah Perang-Perang Nusantara, Jakarta : Pusat Sejarah dan
Tradisi TNI;
Putong, Iskandar, 2005, Ekonomi Mikro, Jakarta : Mitra Wacana Media;
Putra, Windhu, 2018, Perekonomian Indonesia, Depok : PT. Raja Grafindo Persada;
Rahardjo, M. Dawam, 1997, Demokrasi Ekonomi dalam Alam Liberalisasi
Ekonomi dalam buku Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia, Yogyakarta : Pusat Pengembangan Manajemen FE UII;
Rahardjo, M. Dawam, 2006, Krisis Kapatalisme Global Ilusi Atau Realitas, pada
pengantar buku George Soros, Open Society-Reforming Global Capitalism, Jakarta :
Yayasan Obor Indonesia;
Rahardjo, M. Dawam, 2011, Nalar Ekonomi Politik Indonesia, Bogor : IPB Press;
Raharjo, Iman Toto K., dkk., 2001, Kata Pengantar, Bung Karno dan Wacana Islam,
Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia;
Rasjid, Sulaiman, 1989, Fikih Islam, Bandung : Sinar Baru;
Ridha, Muhammad, 2010, Sirah Nabawiyyah, Penerjemah: Anshori Umar, Jakarta :
Irsyad Baitus Salam;
Rinakit, Soegeng Sarjadi Sukardi, 2006, Memahami Indonesia, Jakarta;
Rivai, Veithzal, dkk., 2007, Bank and Financial Institution Management, Jakarta :
PT. Raja Grafindo Persada;
Rohman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3, 2002, Yogyakarta : PT. Dana
Bhakti Prima Yasa;
Sanie, Susy Y.R. – Herman, 2012, Teori Ekonomi Mikro Tentang Agama –
Pengaruh Religius Terhadap Perilaku Ekonomi, Jakarta : CV. EFKO Grafika;
Sasmita, Ginanjar Karta, 1996, Pembangunan untuk Rakyat, Jakarta : CIDES;
Sasono, Adi, 2013, Menjadi Tuan di Negeri Sendiri, Pergulatan Kerakyatan,
Kemartabatan dan Kemakmuran, Jakarta : Grafindo Books Media;
Seda, Frans, 2004, Kebijakan APBN Berimbang dan Dinamis-dalam buku Kebijakan Fiskal, Jakarta : Buku Kompas;
Shihab, M. Quraish, 2002, Tafsir Al-Misbah-Volume 1, Jakarta : Lentera Hati;
Shihab, M. Quraish, 2006, Menabur Pesan Ilahi, Jakarta : Lentera Hati;
Sholahuddin, M., 2007, Asas-Asas Ekonomi Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada;
Sholihin, Ahmad Ifham, 2010, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Jakarta : Kompas
Gramedia;
Simbolon, Parakitri T., 2006, Menjadi Indonesia, Jakarta : Buku Kompas;
Sjahdeini, Sutan Remy, 2014, Perbankan Syariah-Produk-Produk dan Aspek-Aspek
Hukumnya, Jakarta : Prenada Media Group;
Skoven, Mark, 2005, Sejarah Pemikiran Ekonomi-Sang Maestro Teori-Teori
Ekonomi Modern, Penerjemah: Tri Wibowo Budi Santoro, Jakarta : Prenada Media;
Soekarno, 1930, Indonesia Menggugat;
Soekarno, 2001, Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, dalam buku Bung Karno
dan Wacana Islam, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia;
Sri - Edi Swasono, 2005, Ekspose Ekonomika, Mewaspadai Globalisme dan Pasar
Bebas, Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Pancasila - UGM;
Stiglitz, Joseph E., 2003, Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan
Internasional, Jakarta : PT. Ina Publikatama, 5. Dengan judul asli Globalization and
Discontents, yang diterjemahkan oleh Ahmad Lukman.
Stiglitz, Josept E., 2006, diterjemahkan oleh Aan Suhaeni, Dekade Keserakahan (the
roaring nineties : a new history of the world`s most prosperous decade), Jakarta :
marjin kiri PT. Cipta Lintas Wacana;
Sumawinata, Sarbini, 2004, Politik Ekonomi Kerakyatan, Jakarta, PT. Gamedia
Pustaka Utama;
Sumitro, Markum, 2002, Asa-Asas Perbankan Syariah dan Lembaga-Lembaga
Terkait, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada;
Suryosumarto, Budisantoso, 2001, Ketahanan Nasional Indonesia, Jakarta : Pustaka
Sinar Harapan;
Susanto, A.B., dkk., Corporate Culture-Orgazation Culture, 2008, Jakarta : The
Jakarta Consulting Group;
Susanto, A.B., dkk., Family Business, 2008, Jakarta : Divisi penerbitan The Jakarta
Consulting Group;
Syafi’I, Imam, 2019, Ar-Risalah-Usul Fikh, Penerjemah: Zainul Maarif, Jakarta :
PT. Rene Turos;
Terry, George R., 2003, Prinsip-Prinsip Manajemen, Penerjemah: J. Smith D.E.M,
Jakarta : PT. Bumi Aksara;
Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, 2004, Pembangunan Ekonomi di Dunia
Ketiga, Jakarta : Erlangga;
Torado, Michael P. dan Stephen C. Smith, 2009, Pembangunan Ekonomi, Jakarta :
Erlangga;
Tungal, Imam Sjahputra, 2002, Membangun Good Corporate Governance, Jakarta :
Harvarindo;
Umar, Nasaruddin, dalam kolom Hikmah Koran Republika tanggal 27 September
2011;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah;
Utomo, Anif Punto Adi Sasono, 2013, Sang Penggerak Seribu Gagasan, Seribu
Tindakan, Jakarta : Buku Republika;
Weston, D. Fred dan Tim, 1999, Manajemen Keuangan, Jakarta : Erlangga;
Winters, Jeffrey A., 1999,Power in Motion, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan;
Yanuariddin, Umi Karomah, 2005, Kebijakan Stabilisasi dan Keadilan Dalam
Islam-pada buku Kebijakan Ekonomi Dalam Islam, Yogyakarta : Kreasi Wacana;
Yatim, Badri, 1993, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada;
Yudhoyono, Susilo Bambang, 2000, Mengatasi Krisis Menyelamatkan Reformasi,
(Jakarta : PUSKAP;
Yusgiantoro, Purnomo, 2014, Ekonomi Pertahanan-Teori Dan Praktik, Jakarta : PT.
Gramedia Pustaka;
Yustika, Ahmad Erani, 2008, Ekonomi Kelembagaan, Malang : Bayumedia
Publishing;
Zainuddin, Oemar, 2010, Kota Gresik 1896 - 1916, Jakarta : Ruas;
Lampiran 1
DOKUMENTASI KARYA TULIS
NO JUDUL BUKU KETERANGAN
1
Disertasi.
Implementasi Ekonomi Islam dan
Dampaknya Pada SHU dan Aset
Koperasi – Studi Kasus Primer
Koperasi Mabesau Cilangkap
- Jumah Halaman : 285 - Kampus : Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Tahun : 1431H / 2010 M - Dosen Peguji :
1. Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA 2. Prof. Dr. Fathurahman Djamil, MA 3. Prof. Dr. AbdulHamid, MS 4. Prof. Dr. Bambang Pranowo, MA 5. Prof. Dr. Abudin Nata, MA 6. Dr. Muslimin Nasution, APU 7. Prof. Dr. Suwito, MA
2.
Manajemen Risiko Kontemporer
Bank, Koperasi dan BMT (Kajian
Komprehensif Syariah dan
Konvensional)
- Jumlah Halaman : 561 - Penerbit : Yayasan Pendidikan Nur
Azza Lestari - Tahun : 2015 - ISBN : 978-602-73028-0-8
3.
Bersama Rakyat TNI Kuat
- Jumlah Halamah : 153 - Penerbit : BPA Pustaka - Tahun : 2014 - ISBN : 978-602-70409-0-8
4.
Manajemen Kebandarudaraan
Strategis
- Jumlah Halamah : 446 - Penerbit : KPBA - Tahun : 2014 - ISBN : 978-602-70409-2-2
5.
Serat Sejatining Urip I – Seribu
Jalan Menuju bahagia (Upaya
Membangun National Character
Building)
- Jumlah Halaman : 285 - Penerbit : Yayasan Pendidikan Nur
Azza Lestari - Tahun : 2014 - ISBN : 978-602-73755-1-2 (jil 1)
6.
Kumpulan Puisi “Cinta Tua-Tua”
- Jumlah Halaman : 296 - Penerbit : yayasan Pendidikan Nur
Azza Lestari - Tahun : 2016 - ISBN : 978-602-73028-1-5
7.
Kumpulan Puisi “Sastra Ekonomi”
- Jumlah Halaman : 181 - Penerbit : Yayasan Pendidikan Nur
Azza Lestari - Tahun : 2016 - ISBN : 978-602-73755-3-6
8.
Serat Sejatining Urip II – Seribu
Jalan Menuju bahagia (Upaya
Membangun National Character
Building)
- Jumlah Halaman : 361 - Penerbit : Yayasan Pendidikan Nur
Azza Lestari - Tahun : 2016 - ISBN : 978-602-73755-2-9 (jil 2)
9.
Serat Sejatining Urip III – Seribu
Jalan Menuju bahagia (Upaya
Membangun National Character
Building)
- Jumlah Halaman : 361 - Penerbit : Yayasan Pendidikan Nur
Azza Lestari - Tahun : 2017 - ISBN : 978-602-73755-4-3
10.
Etika Bisnis Syariah – Bank,
Koperasi dan BMT
- Jumlah Halaman : 448 - Penerbit : Yayasan Pendidikan Nur
Azza Lestari - Tahun : 2018 - ISBN : 978-602-73755-5-0
Lampiran 2
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya kalangan usaha kecil dan mikro;
b. bahwa pemerintah perlu mengembangkan iklim yang kondusif untuk mendorong perkembangan kegiatan usaha dengan pola syariah, khususnya yang telah dan akan dikelola melalui koperasi, sehingga mampu memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, b, dan c, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
5. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
3. Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut UJKS, adalah unit koperasi yang
bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan / tabungan dan simpanan berjangka.
5. Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah / titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan Koperasi.
6. Simpanan Mudharabah Al-Muthalaqah, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah ( proporsi bagi-hasil ) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.
7. Simpanan Mudharabah Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudharabah Al Muthalaqah yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
8. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.
9. Pembiayaan Mudharabah, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.
10. Pembiayaan Musyarakah, adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama
dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.
11. Piutang Murabahah adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual-beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa marjin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.
12. Piutang Salam adalah tagihan anggota terhadap koperasi atas transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dilakukan dibelakang/kemudian, dengan ketentuan bahwa spesifikasi barang disepakati pada akad transaksi salam.
13. Piutang Istisna adalah tagihan atas akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli dan penjual yang cara pembayarannya dapat dilakukan dimuka, diangsur, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.
14. Piutang Ijarah adalah tagihan akad sewa-menyewa antara muajir (Lessor/Penyewa) dengan Musta’jir (Lessee/yang menyewakan) atas Ma’jur (Objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya.
15. Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah perjanjian sewa-beli suatu barang antara lessor dengan lessee yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa dari Lessee/yang menyewakan kepada Lessor/Penyewa.
16. Qardh adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial dimana sipeminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.
17. Nisbah adalah proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara Pemilik Dana (Shahibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.
18. Marjin adalah keuntungan yang diperoleh Koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya.
19. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan
tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.
20. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman operasional yang menyangkut peraturan dan kebijakan serta tata cara kerja dan atau sistem prosedur kerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan koperasi.
22. Pejabat adalah aparatur pemerintah yang ditetapkan Menteri dan berwenang mengesahkan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran koperasi di pusat, propinsi/DI, dan kabupaten/kota.
BAB II
T U J U A N
Pasal 2
Tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah :
a. meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah;
b. mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
c. meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH / UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH
Bagian Pertama
Persyaratan dan Tata Cara Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Pasal 3
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memenuhi persyaratan untuk mejadi anggota koperasi dan orang-orang dimaksud mempunyai kegiatan usaha dan atau mempunyai
kepentingan ekonomi yang sama.
(2) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi yang sudah berbadan hukum dan harus memenuhi persyaratan kelayakan usaha serta manfaat pelayanan kepada anggotanya.
(3) Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Tingkat Primer dan Sekunder, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
Pasal 4
Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah wajib melampirkan :
a. berita acara rapat pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, disertai dengan daftar hadir, dan bukti photocopy KTP seluruh anggota;
b. surat bukti penyetoran modal pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer sekurang-kurangnya Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sekunder sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
c. setoran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk deposito pada bank Syariah yang disetorkan atas nama Menteri cq Ketua Koperasi yang bersangkutan yang dapat dicairkan sebagai modal awal Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah atas dasar persetujuan pencairan oleh Menteri atau Pejabat, yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan dan atau perubahan anggaran dasar koperasi;
d. rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang menjelaskan antara lain :
1) rencana penghimpunan dana dan pengalokasian pembiayaannya beserta jenis akad yang melandasinya;
2) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat peraturan dan prosedur transaksi sumber dana dan pembiayaan lengkap dengan teknis penerapan akad Syariah dan perhitungan bagi hasil/marjin masing-masing produk simpanan maupun pembiayaan, dan telah dimintakan fatwa/rekomendasi dari Dewan Syariah yang bersangkutan;
3) rencana penghimpunan modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, hibah maupun cadangan;
4) rencana modal pembiayaan yang diterima, yang dilengkapi dengan penjelasan status akad dan manfaat serta keuntungan untuk pemilik dana dan koperasi;
5) rencana pendapatan dan beban, harus dijelaskan sesuai dengan Pola Syariah dan tidak bertentangan dengan fatwa dari Dewan Syariah yang bersangkutan;
6) rencana dibidang organisasi yang meliputi rencana struktur organisasi, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang, jumlah karyawan, serta rencana pembentukan dewan syariah, bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah mampu mengangkat ahli atau dewan syariah.
e. nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan :
1) surat keterangan pengalaman pernah mengikuti pelatihan dan atau magang/ kerja di Lembaga keuangan Syariah;
2) surat Keterangan Berkelakuan Baik dari pihak yang berwajib yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana;
3) surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat kesatu.
f. keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah, meliputi :
1) blanko permohonan menjadi anggota;
2) blanko permohonan pengunduran diri sebagai anggota;
3) buku daftar anggota;
4) buku daftar simpanan pokok dan simpanan wajib anggota;
5) blanko Tabungan dan atau Simpanan Berjangka;
6) blanko administrasi Pembiayaan/Tagihan (Piutang) yang diberikan;
7) blanko administrasi hutang yang diterima;
8) blanko administrasi modal sendiri;
9) formulir akad Pembiayaan dan Piutang Jual Beli.
g. Daftar Sarana Kerja yang memuat catatan daftar :
1) kantor, meja dan kursi;
2) komputer dan alat hitung;
3) tempat menyimpan uang atau brankas;
4) tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan.
Pasal 5
Pengesahan atas permohonan pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah diatur sesuai dengan lokasi dan jangkauan keanggotaan koperasi yang bersangkutan, dengan ketentuan :
a. permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili di dua atau lebih propinsi, diajukan kepada Menteri c.q Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Pejabat pada tingkat kabupaten/kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan dan selanjutnya Menteri mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;
b. permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, baik Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer maupun Sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa kabupaten dan atau kota dalam satu propinsi, diajukan kepada instansi yang membidangi koperasi tingkat propinsi yang membawahi bidang koperasi, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pejabat yang membawahi bidang koperasi pada kabupaten dan atau kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan. Selanjutnya Pejabat tingkat propinsi mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;
c. permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili dalam satu wilayah kabupaten dan atau kota diajukan kepada Instansi yang membawahi bidang koperasi pada kabupaten dan atau kota setempat dan selanjutnya Pejabat setempat mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;
d. jawaban terhadap permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dikeluarkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan secara lengkap oleh Pejabat;
e. bagi instansi yang memberikan pengesahan akta pendirian diharuskan membuat catatan dan atau data registrasi koperasi di wilayah masing-masing;
f. Pejabat mencatat pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c ke dalam Buku Daftar Umum Koperasi;
g. tembusan surat keputusan pengesahan akta pendirian yang dikeluarkan oleh instansi tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Propinsi/DI yang membawahi
koperasi, dikirimkan kepada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk diumumkan dalam Berita Negara RI;
h. pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c berlaku sebagai ijin usaha dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan.
Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pendirian Unit Jasa Keuangan Syariah
Pasal 6
(1) Pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah harus disetujui oleh rapat anggota koperasi yang bersangkutan dan ditetapkan dalam anggaran dasarnya.
(2) Pengurus koperasi yang sudah berbadan hukum tetapi belum mencantumkan kegiatan jasa keuangan syariah didalam anggaran dasarnya, apabila akan melakukan kegiatan dibidang jasa keuangan syariah, wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasarnya kepada Pejabat dengan mencantumkan usaha jasa keuangan syariah di dalam anggaran dasarnya.
(3) Pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
Pasal 7
Pengajuan permohonan pengesahan Unit Jasa Keuangan Syariah harus disertai lampiran sebagai berikut : a. hasil keputusan rapat anggota yang menyetujui pembentukan Unit Jasa Keuangan
Syariah dan anggaran dasar yang telah mencantumkan Unit Jasa Keuangan Syariah sebagai salah satu unit usaha koperasi yang bersangkutan;
b. surat bukti penyetoran modal awal Unit Jasa Keuangan Syariah dari Koperasi primer sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan disetorkan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq Ketua Koperasi yang bersangkutan yang dapat dicairkan sebagai modal awal Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang bersangkutan atas dasar persetujuan pencairan oleh Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kepala Instansi Propinsi/DI atau Kepala Instansi Kabupaten/Kota
yang membidangi pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan dan atau perubahan anggaran dasar koperasi;
c. penempatan dana sebagaimana dimaksud pada butir b untuk dikelola dengan
manajemen dan pembukuan secara tersendiri;
d. rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
e. administrasi dan pembukuan koperasi;
f. nama dan riwayat hidup Pengurus, Pengawas, Ahli Syariah atau Dewan Syariah dan calon Pengelola;
g. daftar sarana kerja;
h. surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola/Manajer/Direksi;
i. Keterangan mengenai rencana kerja, administrasi dan pembukuan, nama dan riwayat hidup personil dalam organisasi Unit Jasa Keuangan Syariah, serta daftar sarana kerja Unit Jasa Keuangan Syariah, sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, e, f, dan g.
. Pasal 8
(1) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi yang membentuk Unit Jasa Keuangan Syariah dan Pejabat yang berwenang memberikan pengesahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Pengesahan terhadap permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar koperasi dikeluarkan oleh Pejabat paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan perubahan anggaran dasar secara lengkap.
(3) Persetujuan perubahan aggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai ijin usaha dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan usaha jasa keuangan syariah.
Pasal 9
Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah yang semula melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh ijin perubahan kegiatan
usaha menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah, dilarang untuk melakukan perubahan kegiatan usaha syariahnya menjadi kegiatan usaha secara konvensional (sistem bunga) kembali.
BAB IV PERSYARATAN PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH
Pasal 10
(1) Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pembiayaan, Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah melalui koperasinya dapat mendirikan jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas.
(2) Pembukaan jaringan pelayanan dapat dilaksanakan jika Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik atas Organisasi, Kelangsungan Usaha dan aspek Finansial, Managemen serta telah memiliki anggota yang dilayani sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pada lokasi dimana Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, atau Kantor Kas tersebut akan dibuka.
(3) Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah dapat dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun setelah Koperasi Jasa Keuangan Syariah berbadan hukum atau Unit Jasa Keuangan Syariah disahkan perubahan anggaran dasarnya, setelah mendapatkan rekomendasi dari Pejabat Instansi yang membawahi bidang Koperasi, dimana Kantor Cabang tersebut akan dibuka.
(4) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas dilaporkan oleh Pengurus Koperasi kepada Pejabat di tempat koperasinya berdomisili dengan tembusan kepada instansi yang membawahi bidang koperasi pada kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas koperasi tersebut didirikan.
Pasal 11
Permohonan persetujuan pembukaan Kantor Cabang diajukan oleh Pengurus Koperasi yang bersangkutan, dengan melampirkan :
a. alamat kantor cabang yang akan dibuka;
b. surat bukti setoran modal kerja yang disediakan untuk Kantor Cabang;
c. daftar sarana kerja;
d. nama dan riwayat hidup calon Pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang;
e. data anggota yang dipersyaratkan disertai dengan bukti KTP yang telah dilegalisir oleh Kantor Lurah setempat;
f. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. Rencana Kerja Kantor Cabang sekurang-kurangnya setahun;
h. nama Dewan Pengawas Syariah.
Pasal 12
(1) Kantor Cabang yang telah memperoleh persetujuan, harus sudah melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan syariah paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan diterima dan apabila dalam jangka waktu tersebut belum melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan syariah, maka surat persetujuan tersebut secara otomatis tidak berlaku.
(2) Kantor cabang yang sudah melakukan kegiatan usaha jasa keuangan syariah, namun belum terdaftar akan ditutup oleh Pejabat yang mengesahkan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali.
Pasal 13
Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang tidak dilaporkan dalam waktu 1 (satu) bulan akan ditutup oleh Pejabat yang berwenang
BAB V PENGELOLAAN
Bagian Pertama
Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Pasal 14
(1) Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
(2) Dalam hal pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah mengangkat tenaga pengelola, maka tugas pengelolaan teknis Koperasi Jasa Keuangan Syariah
tersebut diserahkan kepada pengelola yang ditunjuk pengurus menjalankan tugas perencanaan kebijakan strategis, pengawasan dan pengendalian.
(3) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (2), pengawas bisa diangkat atau tidak perlu diangkat sesuai dengan kebutuhan dan keputusan Rapat Anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan.
(4) Apabila Koperasi Jasa Keuangan Syariah tidak mengangkat pengawas, maka tugas pengawasan dilakukan oleh pengurus.
(5) Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus bekerja purna waktu.
(6) Apabila pengurus mengangkat tenaga pengelola maka pengurus atau anggota pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola.
Pasal 15
(1) Dalam hal pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) adalah perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
c. mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan keuangan Syariah atau magang di lembaga keuangan syariah.
(2) Dalam hal pengelola lebih dari satu orang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan dibidang keuangan Syariah atau magang di lembaga keuangan syariah;
b. diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping.
(3) Apabila pengelola adalah badan usaha, harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :
a. memiliki kemampuan keuangan yang memadai;
b. memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik.
Bagian Kedua Pengelolaan Unit Jasa Keuangan Syariah
Pasal 16
(1) Pengelolaan Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan secara terpisah dari unit lainnya dalam koperasi yang bersangkutan.
(2) Pengurus koperasi wajib mengangkat pengelola atau menugaskan salah satu dari pengurusnya sebagai pengelola.
(3) Apabila pengurus koperasi merangkap sebagai pengelola Unit Jasa Keuangan Syariah, maka pengurus yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada unit usaha lainnya.
(4) Apabila pengurus telah mampu mengangkat seluruh tenaga pengelola, maka pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola.
Pasal 17
(1) Apabila pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) adalah perorangan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan;
b. memiliki ahlak dan moral yang baik;
c. mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan keuangan Syariah atau magang di lembaga keuangan syariah.
(2) Apabila pengelola lebih dari satu orang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan dibidang keuangan Syariah atau magang di lembaga keuangan syariah;
b. diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping.
(3) Apabila pengelola tersebut adalah Badan Usaha, harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :
a. memiliki kemampuan keuangan yang memadai;
b. memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik.
c. memiliki pengalaman mengelola lembaga keuangan syariah.
Bagian Ketiga Penyelenggaraan Unit Jasa Keuangan Syariah oleh KSP/USP Koperasi
Pasal 18
(1) Koperasi simpan pinjam dapat menjalankan usaha jasa keuangan syariah dengan cara membuka unit atau divisi layanan syariah.
(2) Unit atau divisi layanan syariah merupakan unit pada koperasi yang dilakukan sesuai dengan keputusan ini.
(3) Apabila suatu USP Koperasi bermaksud menyelenggarakan jasa keuangan syariah, maka USP yang bersangkutan wajib menutup kegiatannya dan membentuk Unit Jasa Keuangan Syariah setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam keputusan ini.
(4) Apabila USP ingin menyelenggarakan kegiatan dua sistem, maka USP yang bersangkutan harus memisahkan diri dari kegiatan koperasi yang menjadi induknya dan membentuk koperasi baru dan memiliki badan hukum yang terpisah dari koperasi sebelumnya, setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan Pasal 5.
Bagian Keempat
Penggunaan Nama
Pasal 19
Koperasi yang melaksanakan jasa keuangan pola syariah dan telah mendapatkan pengesahan akta pendirian atau pengesahan perubahan anggaran dasar, wajib menggunakan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa keuangan Syariah pada papan nama, stempel serta kop surat yang digunakan dalam melakukan usahanya.
BAB VI PEMBAGIAN SHU KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
DAN UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH
Pasal 20
(1) Pembagian dan penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus diputuskan oleh Rapat Anggota.
(2) Pembagian SHU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi dana cadangan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :
a. dibagikan kepada anggota secara adil berimbang berdasarkan jumlah dana
yang tertanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi;
b. membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan bagi pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan koperasi;
c. insentif bagi pengelola dan karyawan;
d. keperluan lain dalam menunjang kegiatan koperasi;
e. pembagian dan penggunaan SHU dilakukan dengan memasukkan komponen kewajiban (potongan) zakat atas Badan Usaha Koperasi dan zakat atas perorangan sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan.
(3) Pendapatan Unit Jasa Keuangan Syariah setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut :
a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi;
b. pemupukan modal Unit Jasa Keuangan Syariah;
c. membiayai kegiatan lain yang menunjang Unit Jasa Keuangan Syariah, sebagai berikut :
1) bagian untuk koperasinya;
2) anggota yang bertransaksi;
3) zakat.
BAB VII PERMODALAN
Pasal 21
(1) Setiap pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah wajib menyediakan modal untuk membiayai investasi dan modal kerja.
(2) Modal yang disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah disebut modal disetor. Besarnya modal ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
a. Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Primer;
b. Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Sekunder.
(3) Modal yang disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat
berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan dapat ditambah dengan hibah modal penyertaan dan simpanan pokok khusus.
(4) Modal disetor pada Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi berupa modal tetap yang dipisahkan dari harta kekayaan koperasi yang bersangkutan.
(5) Modal disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah tidak boleh berkurang jumlahnya.
(6) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang belum memenuhi persyaratan minimal modal disetor tidak dapat disahkan oleh Pejabat.
BAB VIII PRODUK DAN LAYANAN
Bagian Pertama Tabungan dan Simpanan
Pasal 22
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka.
(2) Tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang dari prinsip wadiah dan mudharabah sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh, selama tidak bertentangan dengan syariah yang berlaku, dengan merujuk pada fatwa syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
(3) Perhitungan bagi hasil untuk Tabungan dan Simpanan Berjangka sesuai pola bagi hasil (syariah) dilakukan dengan Sistem Distribusi Pendapatan.
(4) Penetapan distribusi pendapatan diperoleh dari perhitungan saldo rata-rata perklasifikasi dana dibagi total saldo rata-rata seluruh klasifikasi dana, dikalikan dengan komponen pendapatan dikalikan nisbah bagi hasil masing masing produk tabungan/simpanan berjangka yang dibagikan, sebagaimana contoh perhitungan pada lampiran 1 Keputusan ini.
Bagian Kedua Pembiayaan
Pasal 23
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :
a. Pembiayaan Mudharabah;
b. Pembiayaan Musyarakah;
c. Piutang Murabahah;
d. Piutang salam;
e. Piutang istisna;
f. Piutang ijarah;
g. Qardh.
(2) Persyaratan, tata cara dan administrasi penyelenggaraan pelayanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan sebagaimana contoh pada lampiran 2 Keputusan ini.
(3) Pengembangan layanan pembiayaan dalam bentuk lain, dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memiliki landasan syariah yang jelas serta telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Bagian Ketiga
Kegiatan Maal Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah
Pasal 24
Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah selain menjalankan kegiatan pembiayaan atau tamwil, dapat menjalankan kegiatan 'maal', dan atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sodaqoh (ZIS), termasuk wakaf.
Bagian Keempat Prinsip Kerahasiaan
Pasal 25
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang menyelenggarakan kegiatan maal harus dikelola dan disupervisi oleh penanggung jawab khusus bidang maal.
(2) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang menjalankan kegiatan maal wajib memisahkan sistem administrasi dan laporan keuangan kegiatan maal-nya dengan kegiatan pembiayaan 'tamwil'nya.
(3) Kegiatan bidang maal harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sodaqoh (ZIS).
(4) Dalam hal terjadi kesulitan pengelolaan baik karena aspek teknis maupun aspek legal, maka kegiatan maal harus dipisahkan dari kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah , dan dikelola melalui lembaga di luar Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah.
Pasal 26
(1) Untuk menjaga kerahasiaan data keuangan anggota, maka pengelola (Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah) wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tabungan, Simpanan Berjangka masing-masing penyimpan serta Pembiayaan/Piutang yang diberikan kepada pihak ketiga dan kepada anggota secara individu, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan dan perpajakan.
(2) Apabila ada permintaan untuk mendapatkan informasi mengenai simpanan berjangka dan tabungan, misalnya yang diajukan oleh Pimpinan Instansi yang menangani proses peradilan atau perpajakan, maka permintaan tersebut diajukan kepada Pejabat Instansi yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berwenang memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.
BAB IX
PENGENDALIAN RESIKO
Pasal 27
(1) Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Syariah wajib memperhatikan azas-azas dan pembiayan yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan anggota/calon anggota yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari anggota/ calon anggota.
Pasal 28
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat menetapkan agunan sebagai jaminan pembiayaan dengan catatan terlebih dahulu telah diketahui kelayakan kemampuan anggota/calon anggota dalam mengembalikan
kewajibannya sesuai dengan rencana pemanfaatan yang disepakati.
(2) Agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa barang atau hak tagih dari usaha yang dibiayai oleh pembiayaan yang bersangkutan atau pernyataan kesanggupan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajibannya.
(3) Agunan berupa barang bisa diatur dengan ketentuan barang tersebut secara fisik tetap berada pada anggota/calon anggota.
BAB X KELEBIHAN DANA
Pasal 29
Dalam hal terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun setelah melaksanakan kegiatan pemberian pembiayaan dan atau piutang jual beli, maka Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah wajib menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk :
a. Giro, deposito, dan tabungan pada Bank Syariah, atau Bank/Lembaga Keuangan lainnya jika Bank Syariah setempat tidak ada;
b. Tabungan dan atau simpanan berjangka pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah lainnya;
c. Jika penempatan dilakukan pada lembaga keuangan non-syariah, maka pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyimpanan tersebut harus dibukukan secara terpisah sebagai pendapatan non bagi hasil ( Non syariah ) pada rekening pasiva dan penggunaan dana non-bagi hasil tersebut diputuskan oleh Rapat Anggota setelah mendapat persetujuan dewan pengawas syariah, atau diatur dalam anggaran dasar koperasi;
d. Investasi diluar huruf a dan b dapat dilakukan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip Syariah dan telah mendapat persetujuan dari rapat anggota jika investasi tersebut menanggung resiko yang cukup tinggi.
BAB XI PEMBINAAN
Pasal 30
Kewajiban Pembinaan Terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh :
a. Pemerintah;
b. Dewan Pengawas Syariah.
Pasal 31
Pejabat pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang perkoperasian melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi sebagai berikut :
a. Memantau perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang bersangkutan;
b. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang menyangkut organisasi maupun usahanya, termasuk pelaksanaan program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah ;
c. Melakukan penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah sesuai standar kesehatan Pola bagi Hasil (Syariah).
Pasal 32
Dewan Pengurus Syariah bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah berdasarkan prinsip- prinsip syariah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pejabat.
BAB XII LAPORAN KEUANGAN
Bagian Pertama
Kewajiban Laporan Keuangan
Pasal 33
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Pejabat yang berwenang memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.
(2) Laporan keuangan berkala terdiri dari :
a. Laporan Triwulan;
b. Laporan Tahunan.
(3) Laporan triwulanan disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak bulan terakhir pada periode yang bersangkutan.
(4) Laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak periode tahunan itu berakhir, dengan ketentuan bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah wajib audit, maka laporan yang disampaikan adalah laporan hasil audit eksternal.
(5) Laporan Tahunan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi terdiri dari Neraca sebagaimana contoh Ilustrasi Neraca pada lampiran 3 dan 4, Perhitungan Hasil Usaha sebagaimana contoh pada lampiran 5, Laporan Arus Kas sebagaimana contoh pada lampiran 6 dan 7.
(6) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang menjalankan kegiatan maal, wajib membuat laporan penerimaan dan distribusi dana Zakat, Infaq, Sadaqah, serta wakaf (ZISWAF), melengkapi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5.
(7) Perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi Syariah yang berlaku umum.
Bagian Kedua
Bentuk dan Penyajian Laporan Keuangan
Pasal 34
(1) Laporan keuangan tahunan disajikan dengan membandingkan keadaan keuangan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya secara komparatif dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, kecuali bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang belum memiliki laporan periode sebelumnya.
(2) Penyajian pos Aktiva dan Kewajiban dalam Neraca Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi disusun menurut tingkat likuiditas dan jatuh temponya, sebagaimana contoh Ilustrasi Neraca pada lampiran 3 dan 4 Keputusan ini.
(3) Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi menggambarkan pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan utama Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, dan kegiatan lainnya, sebagaimana contoh Perhitungan Hasil Usaha pada
lampiran 5 Keputusan ini.
(4) Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi yang memuat kebijakan akuntansi, yaitu kebijakan-kebijakan dibidang akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang menetapkan hal-hal sebagai berikut :
a. kebijakan pemberian pembiayaan dan piutang penjualan;
b. klasifikasi atas pembiayaan dan piutang penjualan;
c. kebijakan penyisihan, taksiran pembiayaan dan piutang penjualan yang tidak dapat ditagih;.
d. harga perolehan aktiva tetap termasuk kebijakan penyusutan;
e. kebijakan biaya termasuk kapitalisasi;
f. kebijakan cadangan sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan cadangan tujuan khusus yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
(5) Laporan disampaikan kepada Pejabat yang memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi di tempat kedudukan koperasi yang bersangkutan, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (4).
Bagian Ketiga
Audit
Pasal 35
(1) Audit wajib dilakukan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah mempunyai jumlah volume pembiayaan dan piutang dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Audit harus dilakukan oleh Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit.
(3) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang belum wajib audit menurut ketentuan ayat (1), melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh audit internal, atau pengawas, dan atau petugas khusus yang telah ditetapkan sesuai kebijakan koperasi yang bersangkutan.
(4) Hasil audit disampaikan dalam Rapat Anggota.
(5) Selain disampaikan dalam Rapat Anggota, hasil audit diumumkan kepada anggota dan atau umum melalui papan pengumuman pada kantor koperasi yang bersangkutan atau mass media.
Bagian Keempat Penilaian Kesehatan
Pasal 36
(1) Penilaian kesehatan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh petugas penilai kesehatan Koperasi Keuangan Syariah dan Uinit Jasa Keuangan Syariah yang memenuhi syarat dari Kantor Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah baik di tingkat Pusat, Provinsi/DI, dan Kabupaten/Kota.
(2) Untuk menjadi Pejabat penilai kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit jasa Keuangan Syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
b. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana Muda atau yang sederajat;
c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (teori dan praktek) tentang lembaga keuangah syariah, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Pasal 37
(1) Penetapan Pejabat Penilai Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah diatur sebagai berikut :
a. Pejabat Penilai Kesehatan pada tingkat Pusat ditetapkan oleh Pejabat eselon I, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang bertanggung- jawab terhadap pengawasan kegiatan simpan-pinjam;
b. Pejabat Penilai Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah pada tingkat propinsi/DI ditetapkan oleh Kepala Instansi yang membidangi Koperasi tingkat propinsi/DI;
c. Pejabat Penilai Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah pada tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Instansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten/kota setempat.
(2) Petunjuk pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
BAB XIII
SANKSI
Pasal 38
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang terlambat dan atau tidak menyampaikan laporan keuangan berkala triwulanan kepada Pejabat koperasi, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) dikenakan sanksi sebagai berikut :
a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang terlambat menyampaikan laporan triwulan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari jadwal yang ditentukan untuk menyampaikan laporan, dikenakan teguran tertulis;
b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang terlambat menyampaikan laporan triwulan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari jadwal yang ditentukan untuk menyampaikan laporan, dikenakan teguran tertulis kedua;
c. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang terlambat 3 (tiga) kali berturut-turut menyampaikan laporan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, tingkat kesehatannya diturunkan satu tingkat;
d. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang terlambat 4 (empat) kali berturut-turut menyampaikan laporan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku dikenakan sanksi penilaian tidak sehat;
e. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang sama sekali tidak memberikan laporan triwulan, minimal 1 (satu) periode triwulan, hingga akhir tahun berjalan, dikenakan sanksi penilaian tidak sehat.
(2) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Pejabat koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang terlambat menyampaikan laporan tahunan lebih dari 5 bulan sejak tutup buku dikenakan peringatan tertulis;
b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang tidak menyampaikan laporan tahunan, lebih dari 1 (satu ) tahun, dikenakan sanksi penilaian tidak sehat;
c. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang tidak menyampaikan laporan tahunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi pembubaran Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau
pembatalan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah.
Pasal 39
Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang telah mempunyai volume pembiayaan dan piutang dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetapi belum diaudit oleh Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit dikenakan sanksi administrasi berupa penurunan tingkat kesehatan.
Pasal 40
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang tidak memberikan kesempatan kepada Pejabat pemeriksa untuk memeriksa buku dan berkas berkas yang ada padanya serta tidak memberikan bantuan yang diperlukan oleh pemeriksa dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah , dikenakan sanksi berupa penghentian sementara ijin kegiatan usahanya.
(2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan pembiayaan pola bagi hasil (Syariah) tanpa ijin, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usahanya sampai dengan proses pengesahan izin usahanya dipenuhi.
Pasal 41
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan belum melaksanakan kegiatan usahanya, dikenakan sanksi berupa pembubaran koperasi.
(2) Unit Jasa Keuangan Syariah yang perubahan anggaran dasar koperasi telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang, apabila dalam waktu 2 (dua) tahun belum melakukan kegiatan usaha, dikenakan sanksi pembatalan pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi.
Pasal 42
Pejabat berwenang membubarkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau koperasi yang mempunyai Unit Jasa Keuangan Syariah jika Koperasi yang bersangkutan, berdasarkan penilaian Dewan Pengawas Syariah telah terbukti melanggar prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Pasal 43
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 38, 39, 40, dan 41, dapat diumumkan oleh Pejabat secara terbuka dalam surat kabar harian atau mingguan.
(2) Pejabat wajib mencatat nama-nama Pengurus dan Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 38, 39, 40, dan 41, dalam daftar khusus yang disediakan untuk keperluan tersebut.
BAB XIV PEMBUBARAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH / UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH
Bagian Pertama
Pembubaran Oleh Anggota
Pasal 44
(1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat dibubarkan oleh anggota berdasarkan Keputusan Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
(2) Pembubaran Koperasi Syariah oleh anggota, dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut :
a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah menyelenggarakan Rapat Anggota pembubaran koperasi yang antara lain menetapkan kuasa Rapat Anggota dan membentuk Tim Penyelesaian yang bertanggungjawab kepada kuasa Rapat Anggota;
b. Kuasa Rapat Anggota memberitahukan keputusan pembubaran koperasi tersebut secara tertulis kepada semua kreditor dan Instansi yang membidangi Pembinaan Koperasi;
c. Kreditor dan Pemerintah berhak mengajukan keberatan terhadap rencana pembubaran koperasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dari kuasa Rapat Anggota dan selama pemberitahuan pembubaran koperasi tersebut belum diterima oleh pemerintah dan kreditor, maka pembubaran koperasi belum berlaku;
d. Kuasa Rapat Anggota mengeluarkan keputusan tentang diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan dari Pemerintah dan
atau kreditor;
e. Tim Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk menyelesaikan seluruh permasalahan dan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
f. Kuasa Rapat Anggota menyampaikan hasil penyelesaian pembubaran kepada Instansi yang membidangi koperasi di tempat kedudukan koperasi yang bersangkutan;
g. Instansi sebagaimana dimaksud pada huruf f menyampaikan keputusan Rapat Anggota pembubaran koperasi dan laporan penyelesaian pembubaran koperasi didaerahnya kepada Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
h. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengumumkan pembubaran Koperasi yang bersangkutan melalui Berita Negara.
Pasal 45
(1) Pembubaran Unit Jasa Keuangan Syariah, oleh anggota dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut :
a. rapat pleno pengurus membuat keputusan tentang pembubaran Unit Jasa Keuangan Syariah dan membentuk tim penyelesai;
b. tim penyelesai diberi wewenang untuk menyelesaikan hak dan kewajiban Unit Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan;
c. keputusan pembubaran disampaikan kepada Kepala Instansi yang membidangi koperasi di tempat kedudukan koperasi;
d. tim penyelesai atas nama pengurus koperasi berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Unit Jasa Keuangan Syariah.
e. hasil penyelesaian dilaporkan oleh Tim Penyelesai kepada Pengurus Koperasi yang bersangkutan;
f. koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar yang menetapkan penghapusan Unit Jasa Keuangan Syariah dari salah satu bidang usaha koperasi yang bersangkutan;
g. pengurus koperasi yang bersangkutan mengajukan pengesahan perubahan Anggaran Dasar koperasi kepada Pejabat;
h. Pejabat mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang Unit Jasa
Keuangan Syariah-nya telah ditutup.
(2) Apabila dalam proses pembubaran Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah oleh anggota terdapat perselisihan, maka penyelesaian dapat diajukan kepada BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia).
Bagian Kedua
Pembubaran Oleh Pemerintah
Pasal 46
Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat dibubarkan oleh pemerintah sesuai dengan tata cara pembubaran koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah dan petunjuk pelaksanaannya.
Pasal 47
Dalam masa penyelesaian, pembayaran kewajiban Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut :
a. gaji pegawai yang terutang;
b. biaya perkara di Pengadilan;
c. biaya lelang;
d. pajak Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah;
e. biaya kantor, seperti listrik, air telepon, sewa dan pemeliharaan gedung;
f. penyimpanan dana atau penabung, yang pembayarannya dilakukan secara berimbang untuk setiap penyimpan/penabung dalam jumlah yang ditetapkan oleh Tim Penyelesai berdasarkan persetujuan Menteri;
g. kreditur lainnya.
Pasal 48
(1) Segala biaya yang berkaitan dengan penyelesai dibebankan pada harta kekayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan dan dikeluarkan terlebih dahulu dari dana yang ada atau setiap hasil pencairan harta tersebut.
(2) Biaya pegawai, kantor dan pencairan harta kekayaan selama masa penyelesaian disusun dan ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran.
(3) Honor Tim Penyelesai ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran dalam
jumlah yang tetap dan berdasarkan prosentase dari setiap hasil pencairan harta kekayaan.
Pasal 49
Apabila setelah dilakukan pembayaran kewajiban dan biaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 49 masih terdapat sisa harta kekayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah, maka :
a. dalam hal Koperasi Jasa Keuangan Syariah, sisa harta tersebut dibagikan kepada anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
b. dalam hal Unit Jasa Keuangan Syariah, sisa harta tersebut diserahkan kepada Koperasi yang bersangkutan.
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50
(1) KSP/USP-Koperasi yang ingin mengubah atau mengkonversikan kegiatan usahanya menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat menjalankan usaha dengan ketentuan :
a. KSP/Koperasi yang memiliki Unit Pembiayaan melakukan perubahan Anggaran Dasar yang mencantumkan perubahan pembiayaan konvensional menjadi kegiatan usaha pembiayaan pola syariah;
b. Melakukan konversi data keuangan sistem lama menjadi sistem Syariah disertai permohonan ijin perubahan pola operasional menjadi sistem syariah;
c. Mengajukan pengesahan perubahan anggaran dasar dan perubahan operasionalnya menjadi sistem syariah, dengan menyertakan dokumen :
1) Berita acara persetujuan anggota untuk menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah;
2) Alasan-alasan perubahan/konversi;
3) Laporan posisi, dan kondisi saat konversi, sehingga jelas duduk persoalannya;
4) Bukti-bukti keuangan yang menunjukan hak dan kewajiban bagi KSP/USP- Koperasi yang bersangkutan.
(2) Koperasi yang telah menyelenggarakan kegiatan Pembiayaan Pola Syariah,
diberikan kesempatan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya keputusan ini, untuk menyesuaikan dan mengikuti segala peraturan yang berlaku dalam keputusan ini.
BAB XVI P E N U T U P
Pasal 51
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal :
Menteri Negara
ALIMARWAN HANAN Draft : 1. Asdep 3.2 : ........... / ............ 2. Deputi 3 : ........... / ............ 3. Asdep 1.2 : ........... / ............ 4. Deputi 1 : ........... / ............ 5. Ses Meneg : ........... / ............
Lampiran 3
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia
untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
b. bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;
c. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;
d. bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah;
Mengingat: 1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG–UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH.
BAB I IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
5. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
11. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
14. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpananannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.
15. Pihak Terafiliasi adalah:
a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau
c. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.
17. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
18. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
19. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.
20. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
21. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
22. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
23. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
24. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
25. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
26. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah
dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.
27. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad wakalah antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut.
29. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
30. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
31. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
32. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI
Pasal 2 Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.
Pasal 3
Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Pasal 4
(1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
(2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
(3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
(4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN DASAR, DAN KEPEMILIKAN
Bagian Kesatu Perizinan
Pasal 5
(1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.
(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
a. susunan organisasi dan kepengurusan;
b. permodalan;
c. kepemilikan;
d. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
e. kelayakan usaha.
(3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.
(4) Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya.
(5) Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.
(6) Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia.
(7) Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.
(8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
(9) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.
Pasal 6
(1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
(2) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis- jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
(3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
(4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.
Bagian Kedua Bentuk Badan Hukum
Pasal 7
Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.
Bagian Ketiga Anggaran Dasar
Pasal 8
Di dalam anggaran dasar Bank Syariah selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memuat pula ketentuan:
a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
b. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
Bagian Keempat
Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah
Pasal 9
(1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
c. pemerintah daerah.
(2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
b. pemerintah daerah; atau
c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
(3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 11 Besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 12 Saham Bank Syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
Pasal 13 Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Pasal 14
(1) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau melalui bursa efek.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
Perubahan kepemilikan Bank Syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.
Pasal 16
(1) UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.
(2) Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 17
(1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.
(2) Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah.
(3) Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA, DAN LARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS
Bagian Kesatu
Jenis dan Kegiatan Usaha
Pasal 18 Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Pasal 19
(1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna’, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
p. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kegiatan usaha UUS meliputi:
a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna’, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
n. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
(1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:
a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka
pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
(2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:
a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna’;
3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
Pasal 22
Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.
Bagian Kedua Kelayakan Penyaluran Dana
Pasal 23
(1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
(2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.
Bagian Ketiga
Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS
Pasal 24 (1) Bank Umum Syariah dilarang:
a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal; c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran
produk asuransi syariah. (2) UUS dilarang:
a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal; c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (2) huruf c; dan d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran
produk asuransi syariah.
Pasal 25 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:
a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Pasal 26
(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
(2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
(3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
(4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
BAB V
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI,
DAN TENAGA KERJA ASING
Bagian Kesatu Pemegang Saham Pengendali
Pasal 27
(1) Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
(2) Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen).
(3) Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
a. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
b. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham;
c. deviden yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham pengendali paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah pemegang saham pengendali tersebut mengalihkan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
d. nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Bagian Kedua
Dewan Komisaris dan Direksi
Pasal 28 Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 29
(1) Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 30
(1) Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
(2) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia.
(3) Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 31
(1) Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Bagian Ketiga
Dewan Pengawas Syariah
Pasal 32
(1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Bagian Keempat
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pasal 33
(1) Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah dapat menggunakan tenaga kerja asing.
(2) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN PENGELOLAAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH
Bagian Kesatu
Tata Kelola Perbankan Syariah
Pasal 34
(1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
(2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Bagian Kedua
Prinsip Kehati-hatian
Pasal 35
(1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
(2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
(3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
(4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
(5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
Pasal 36
Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.
Pasal 37
(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:
a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;
b. anggota dewan komisaris;
c. anggota direksi;
d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
e. pejabat bank lainnya; dan
f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Bagian Ketiga
Kewajiban Pengelolaan Risiko
Pasal 38
(1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 39
Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.
Pasal 40
(1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
(3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
BAB VII
RAHASIA BANK
Bagian Kesatu Cakupan Rahasia Bank
Pasal 41
Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.
Bagian Kedua Pengecualian Rahasia Bank
Pasal 42
(1) Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat pajak.
(2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya.
Pasal 43
(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.
(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.
Pasal 44
Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.
Pasal 45 Dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya, direksi Bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.
Pasal 46
(1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank lain.
(2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 47
Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan keterangan mengenai
Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.
Pasal 48 Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.
Pasal 49 Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 50
Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia.
Pasal 51
(1) Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.
(2) Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 52
(1) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
(2) Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
(3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia berwenang:
a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank;
b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.
(4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.
Pasal 53
(1) Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia, melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
(2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 54
(1) Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain:
a. membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham;
b. meminta pemegang saham menambah modal;
c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
d. meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
e. meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
f. meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
g. meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau
h. meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain.
(2) Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk
mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.
(3) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diselamatkan, Bank Indonesia atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan mencabut izin usaha Bank Syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah dimaksud menyelesaikan seluruh kewajibannya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 55
(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 56 Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 57
(1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang
melanggar Pasal 41 dan Pasal 44.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat dari pelanggaran kerahasiaan bank.
Pasal 58
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini adalah:
a. denda uang;
b. teguran tertulis;
c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
g. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
h. pencabutan izin usaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 59
(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.
Pasal 60
(1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(2) Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Pasal 61
Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Pasal 62
(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:
a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 63
(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
2. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Pasal 64
Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Pasal 65 Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
Pasal 66
(1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67
(1) Bank Syariah atau UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.
Pasal 68
(1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 70 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 94
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,
Setio Sapto Nugroho PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERBANKAN SYARIAH
I. UMUM
Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal. Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.
Guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak. Untuk menerapkan substansi undang-undang perbankan syariah ini, maka pengaturan terhadap UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, di masa depan, apabila telah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu diwajibkan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip kesehatan Bank bagi Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2 Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah);
b. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
c. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah).
Pasal 4 Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dana sosial lainnya”, antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (ta’zir).
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 5 Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang-kurangnya memuat tentang:
a. susunan organisasi dan kepengurusan;
b. modal kerja;
c. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
d. kelayakan usaha Ayat (4)
Yang diwajibkan mencantumkan kata “syariah” hanya Bank Syariah yang mendapatkan izin setelah berlakunya Undang- Undang ini. Penulisan kata “syariah” ditempatkan setelah kata “bank” atau setelah nama bank.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kantor di bawah Kantor Cabang” adalah kantor cabang pembantu atau kantor kas yang kegiatan usahanya membantu kantor induknya.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8 Huruf a
Cukup jelas. Huruf b
Hal-hal yang dapat diatur dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain: a. pemberhentian anggota direksi dan komisaris yang tidak
lulus uji kemampuan dan kepatutan; b. pengalihan kepemilikan saham pengendali bank yang harus
mendapatkan persetujuan Bank Indonesia; c. pengalihan izin usaha dari nama lama ke nama baru,
perubahan modal dasar, dan perubahan status menjadi Bank terbuka harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
d. perubahan modal disetor Bank yang meliputi penambahan, pengurangan, dan komposisi harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
e. pelarangan penjaminan saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali.
Pasal 9
Ayat (1) Huruf a
Cukup jelas. Huruf b
Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum Syariah adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas perbankan negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.
Huruf c Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Perubahan kepemilikan Bank Syariah yang tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali cukup dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
Pasal 16 Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia mencakup antara lain:
a. minimum kecukupan modal;
b. persiapan sumber daya manusia;
c. susunan organisasi dan kepengurusan; dan
d. kelayakan usaha.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas. Pasal 19
Ayat (1) Huruf a
Yang dimaksud dengan “Akad wadi’ah” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau
uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.
Huruf b Yang dimaksud dengan “Akad mudharabah” dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Akad mudharabah” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Yang dimaksud dengan “Akad musyarakah” adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
Huruf d Yang dimaksud dengan “Akad murabahah” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang dimaksud dengan “Akad salam” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Yang dimaksud dengan “Akad istishna’ ” adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni’) dan penjual atau pembuat (shani’).
Huruf e
Yang dimaksud dengan “Akad qardh” adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
Huruf f Yang dimaksud dengan “Akad ijarah” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang dimaksud dengan “Akad ijarah muntahiya bittamlik” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
Huruf g Yang dimaksud dengan “Akad hawalah” adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.
Huruf h Cukup jelas.
Huruf i Yang dimaksud dengan “transaksi nyata” adalah transaksi yang dilandasi dengan aset yang berwujud. Yang dimaksud dengan “Akad kafalah” adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (makful).
Huruf j Cukup jelas.
Huruf k Cukup jelas.
Huruf l Cukup jelas.
Huruf m Cukup jelas.
Huruf n Cukup jelas.
Huruf o Yang dimaksud dengan “Akad wakalah” adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.
Huruf p
Cukup jelas. Huruf q
Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” adalah, antara lain, melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1) Huruf a
Cukup jelas. Huruf b
Yang dimaksud dengan “penyertaan modal” adalah penanaman dana Bank Umum Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (convertible bonds) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan Prinsip Syariah yang berakibat Bank Umum Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.
Huruf c Yang dimaksud dengan “penyertaan modal sementara” adalah penyertaan modal Bank Umum Syariah, antara lain, berupa pembelian saham dan/atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan Nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Cukup jelas.
Huruf g Cukup jelas.
Huruf h Cukup jelas.
Huruf i Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas. Pasal 21
Cukup jelas. Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23 Ayat (1)
Kemauan berkaitan dengan iktikad baik dari Nasabah Penerima Fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS. Kemampuan berkaitan dengan keadaan dan/atau aset Nasabah Penerima Fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS.
Ayat (2) Penilaian watak calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau UUS dan Nasabah atau calon Nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari. Penilaian kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama Bank harus meneliti tentang keahlian Nasabah Penerima Fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon Nasabah sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat. Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon Nasabah Penerima Fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon Nasabah yang bersangkutan. Dalam melakukan penilaian terhadap Agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila Nasabah
Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, Agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali Pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan. Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon Nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan.
Pasal 24 Ayat (1)
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Bank Umum Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Semua tindakan Bank Umum Syariah yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.
Ayat (2) Huruf a
Cukup jelas. Huruf b
Cukup jelas. Huruf c
Cukup jelas. Huruf d
UUS dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan usaha berdasrkan Prinsip Syariah. Semua tindakan UUS yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.
Pasal 25
Huruf a
Usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah antara lain usaha yang dianggap riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi syariah. Semua tindakan Bank yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.
Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Komite perbankan syariah beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
a. memiliki saham Bank Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau
b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan
mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pengendalian merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk bank, dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengendalian terhadap Bank Syariah dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain, sebagai berikut:
a. memiliki secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
b. secara langsung menjalankan manajemen dan/atau memengaruhi kebijakan Bank Syariah;
c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;
e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;
f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan pengurus Bank Syariah;
h. secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan manajemen dan/atau kebijakan Bank Syariah;
i. melakukan pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank Syariah; dan/atau
j. melakukan pengendalian terhadap pihak yang melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.
Uji kemampuan dan kepatutan sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia untuk menilai kompetensi, integritas, dan kemampuan keuangan pemegang saham pengendali dan/atau pengurus bank. Mengingat tujuan uji kemampuan dan kepatutan adalah untuk memperoleh pemegang saham pengendali dan pengurus bank yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, penilaian dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia tidak perlu dipertanggungjawabkan.
Ayat (2) Kewajiban menurunkan kepemilikan saham bagi Pemilik Bank yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan adalah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dinyatakan tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 28
Yang termasuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Bank Indonesia. Pokok-pokok pengaturan tugas direksi Bank Syariah dalam anggaran dasar antara lain:
a. tugas dan tanggung jawab;
b. pelaporan; dan
c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.
Pasal 29 Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Pokok-pokok pengaturan tugas direktur adalah:
a. tugas dan tanggung jawab;
b. pelaporan; dan
c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.
Pasal 30 Ayat (1)
Uji kemampuan dan kepatutan bertujuan untuk menjamin kompetensi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tata kelola yang sehat (good corporate governance) dari pemilik, pengurus bank, dan pengawas syariah.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif” adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Syariah seperti kepala divisi, pemimpin Kantor Cabang, atau kepala satuan kerja audit internal.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang- kurangnya meliputi:
a. ruang lingkup, tugas, dan fungsi dewan pengawas syariah;
b. jumlah anggota dewan pengawas syariah;
c. masa kerja;
d. komposisi keahlian;
e. maksimal jabatan rangkap; dan
f. pelaporan dewan pengawas syariah.
Pasal 33 Cukup jelas.
Pasal 34 Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1) Dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Bank memiliki dan menerapkan, antara lain, sistem pengawasan intern.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum” adalah standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
Ayat (3) Kantor akuntan publik yang dimaksud adalah kantor akuntan publik yang memiliki akuntan dengan keahlian bidang akuntansi syariah.
Ayat (4) Dalam memberikan pengecualian, Bank Indonesia memperhatikan kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang bersangkutan.
Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37 Ayat (1)
Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan UUS, risiko yang dihadapi Bank Syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur tertentu.
Ayat (2)
Pengertian “modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Batas maksimum yang dimaksud diperuntukkan bagi masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas termasuk perusahaan- perusahaan dalam kelompok yang sama.
Ayat (3) Huruf a
Cukup jelas. Huruf b
Cukup jelas. Huruf c
Cukup jelas. Huruf d
Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah hubungan sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar.
Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Cukup jelas.
Ayat (4) Pengertian “modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.
Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Prinsip mengenal Nasabah (know your customer principle) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi Nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi Nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan Nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap Nasabah.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 39
Penjelasan yang diberikan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian Nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa Bank. Apabila informasi tersebut telah disediakan, Bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini.
Pasal 40 Ayat (1)
Pembelian Agunan oleh Bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu Bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasnya. Dalam hal bank sebagai pembeli Agunan Nasabah Penerima Fasilitasnya, status Bank adalah sama dengan pembeli bukan Bank lainnya. Bank dimungkinkan membeli Agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasnya. Batas waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisi likuiditas Bank dan batas waktu ini merupakan jangka waktu yang wajar untuk menjual aset Bank. Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:
a. Agunan yang dapat dibeli oleh Bank Syariah dan UUS adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;
b. Jangka waktu pencairan Agunan yang telah dibeli.
Pasal 41 Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “memperlihatkan bukti tertulis”, termasuk menyampaikan keterangan atau fotokopi.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan” adalah pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45 Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47 Cukup jelas.
Pasal 48 Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50 Pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia, antara lain, mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan
dan kepatutan), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional Bank Syariah dan UUS. Pengawasan bank meliputi pengawasan tidak langsung (off-site supervision) atas dasar laporan Bank dan pengawasan langsung (on-site supervision) dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan.
Pasal 51
Ayat (1) Bank Syariah dan UUS perlu menjaga tingkat kesehatannya dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Huruf a
Yang dimaksud dengan “data/dokumen” adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronis, yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “setiap tempat yang terkait dengan Bank” adalah setiap bagian ruangan dari kantor bank dan tempat lain di luar bank yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.
Huruf b Yang dimaksud dengan “data/dokumen” adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronis yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “setiap pihak” adalah orang atau badan hukum yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan operasional Bank, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain, ultimate shareholder atau pihak tertentu yang namanya tidak tercantum sebagai pegawai, pengurus atau pemegang saham bank tetapi dapat memengaruhi kegiatan operasional bank atau keputusan manajemen bank.
Huruf c Yang dimaksud dengan “rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan” adalah rekening-rekening, baik yang ada pada Bank
yang diawasi/diperiksa maupun pada Bank lain, yang terkait dengan objek pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeriksaan.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1) Keadaan suatu Bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha Bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Huruf a
Yang dimaksud dengan “membatasi kewenangan” antara lain pembatasan keputusan pemberian bonus (tantiem), pemberian dividen kepada pemilik Bank, atau kenaikan gaji bagi pegawai dan pengurus.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Cukup jelas.
Huruf g Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak di luar Bank yang bersangkutan, baik Bank lain, badan usaha lain, maupun individu yang memenuhi persyaratan.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:
a. musyawarah;
b. mediasi perbankan;
c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 56 Pada dasarnya sanksi administratif dikenakan terhadap anggota komisaris atau anggota direksi secara personal yang melakukan kesalahan, tetapi tidak menutup kemungkinan sanksi administratif dikenakan secara kolektif apabila kesalahan tersebut dilakukan secara kolektif.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58 Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60 Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62 Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64 Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66 Cukup jelas.
Pasal 67
Ayat (1) UUS yang telah memiliki izin usaha dalam ketentuan ini adalah UUS yang sudah ada berdasarkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah pada Bank Umum Konvensional.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69 Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4867