PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KETENAGAKERJAAN Jl. Andi Pangeran Pettarani No. 72 Telp. / Fax. (0411) 853930 Makassar 90222
Email : [email protected] Homepage : http:www.makassar.go.id
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR Nomor : 64/KPTS/560/DKTJ/X/2017
T E N T A N G
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 - 2019
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
Menimbang
Mengingat
: :
a. b. 1. 2. 3.
4. 5. 6.
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2017tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menganahkan setelah ditetapkannya Dokumen RPJMD maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) yang disahkan melalui Keputusan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2018 dengan keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Repulik Indonesia Nomor 1822) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
.
7. 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 Tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan
Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2970); Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8); Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017); Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 90 Tahun 2016).
Menetapkan : :
PERTAMA : :
KEDUA :
KETIGA
KEEMPAT
: : :
:
KESA :
M E M U T U S K A N
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 -2019. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2014-2019 merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2018 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2018 sebagai tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di M a k a s s a r Pada Tanggal 06 Oktober 2017 KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
Drs. A . IRWAN BANGSAWAN, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c Nip : 19690322 199303 1 005
Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Walikota Makassar di Makassar
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar
3. Pertinggal
| i
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Profesional, Mandiri dan Berdaya Saing untuk Semua
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga perubahan atas Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2014-2019
telah disusun dalam bentuk dokumen.
Perubahan atas Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2014-2019 yang menjadi pedoman
seluruh SKPD dalam menyusun Perubahan atas Rencana Strategis
(RENSTRA), maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dapat menyelesaikan
dokumen Perubahan atas Rencana Strategis (RENSTRA) 2014- 2019.
Dokumen Perubahan atas Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar merupakan uraian pencapaian Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran RPJMD Walikota terpilih periode 2014-2019 untuk
urusan ketenagakerjaan selama 5 tahun kedepan, sehingga keberhasilan
pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut secara langsung menjadi
tanggung jawab Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar yang diuraikan secara
detil dalam matriks Program dan Kegiatan tahunan.
Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan
membantu penyusunan Perubahan atas Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2014-2019, saya ucapkan terima
kasih.
Makassar, September 2017 Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Drs. A. IRWAN BANGSAWAN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c NIP. : 19690322 199303 1 005
| ii
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Profesional, Mandiri dan Berdaya Saing untuk Semua
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GRAFIK vi
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I. Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistimatika Penulisan 7
BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan 9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar 9
2.2 Sumber Daya Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar 25
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan 28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar 68
BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 80
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar 80
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil
Walikota Makassar Terpilih 96
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Sulawesi Selatan 102
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS 109
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 110
BAB IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas
Ketenagakerjaan 115
4.1 Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan 115
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 123
4.3 Strategi dan Kebijakan 129
BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif 138
5.1 Program dan Kegiatan 138
| iii
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Profesional, Mandiri dan Berdaya Saing untuk Semua
5.2 Indikator Kinerja 147
5.3 Pendanaan Indikatif 149
BAB VI. Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang Mengaju pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD 162
BAB VII P e n u t u p 164
| iv
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Profesional, Mandiri dan Berdaya Saing untuk Semua
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
berdasarkan Tingkat Pendidikan 26
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional 27
Tabel 2.3 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Ketenagakerjaan 27
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayananan Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar Tahun 2015-2016 33
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Pelayanan “Jumlah Tenaga Kerja yang
Berkompetensi Spesifik Level Asean” 35
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Pelayanan “Jumlah Pencari Kerja yang
Ditempatkan” 42
Tabel 2.7 Keadaan Pasar Kerja Kota Makassar Tahun 2016 43
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar 67
Tabel 2.9 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD kota terhadap
Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L 68
Tabel 2.10 Telaah RTRW Kota Makassar terhadap Renstra Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar 70
Tabel 2.11 Telaah KLHS Kota Makassar terhadap Renstra Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar 71
Tabel 3.1 Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar
Tahun 2013-2015 83
Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Dinas Ketenagalerja Kota Makassar 86
Tabel 3.3 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) 94
Tabel 3.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas
Ketenagakerjaan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan
Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih 100
Tabel 3.5 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis 111
Tabel 3.6 Nilai Skala Kriteria 112
Tabel 3.7 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis 113
Tabel 4.1 Penyusunan Penjelasan Visi 117
| v
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Profesional, Mandiri dan Berdaya Saing untuk Semua
Tabel 4.2 Perumusan Perwujudan Misi 121
Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar 126
Tabel 4.4 Penentuan Altenatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran
Ketenagakerjaan 130
Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar 135
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja Kota
Makassar 151
Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas
Tenaga Kerja Kota Makassar 156
| vi
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Profesional, Mandiri dan Berdaya Saing untuk Semua
DAFTAR GRAFIK
Grafik 2.1 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Kompetensi 38
Grafik 2.2 Data Penyelesaian PHI/PHK yang terdaftar 51
Grafik 2.3 Data Kenaikan Upah Minimum Kota 54
Grafik 2.4 Data Pemeriksaan Perusahaan 58
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar..................................................................... 15
Gambar 2.2 Kondisi Angkatan Kerja Kota Makassar Tahun 2015 30
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|1
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota
Makassar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Makassar Nomor : 560.010/1493/XIII/2014 tanggal 18 Desember
2014, disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 Kota Makassar. Tugas
dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar diarahkan untuk
mendukung pencapaian prioritas sasaran pembangunan dalam
RPJMD. Selain mengakomodasi prioritas pembangunan yang dimuat
dalam RPJMD, dokumen Renstra juga memuat tentang kebijakan
Dinas Tenaga Kerja dan target sasaran yang ingin dicapai setiap
tahunnya, sebagai acuan untuk perencanaan penganggaran tahunan
pada saat penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja.
Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan pada
kurun waktu 2014-2016 telah terjadi berbagai perubahan strategis.
Terjadinya perubahan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dengan
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, yang secara prinsip mengatur eksistensi pengawasan
ketenagakerjaan yang ditarik dari sistem desentralisasi ke
dekonsentrasi. Pemerintah pusat melimpahkan penyelenggaraan
penataan dan pengelolaan Pengawasan Ketenagakerjaan tidak lagi
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota
tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi.
Dengan terbitnya Undang-Undang di atas maka terjadinya
perubahan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|2
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana Dinas
Tenaga Kerja Kota Makassar berganti menjadi Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar.
Dengan terjadinya perubahan kebijakan pengawasan
ketenagakerjaan maka terjadinya perubahan struktur organisasi
Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebagaimana diatur dalam
Peraturan Walikota Makassar Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Ketenagakerjaan yang berimplikasi pada perubahan nomenklaktur
Dinas dan bidang kerja. Dinas Tenaga Kerja berganti nama menjadi
Dinas Ketenagakerjaan, Bidang Perencanaan, Perluasan &
Penempatan Tenaga Kerja berganti nama menjadi Bidang Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Pembinaan
Pelatihan dan Produktifitas Kerja menjadi Bidang Pelatihan Kerja,
Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan
Kesejahteraan menjadi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja sedangkan pengelolaan Pengawasan
Ketenagakerjaan sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah
Provinsi sehingga Bidang Pengawasan dan Perlindungan
Ketenagakerjaan digantikan dengan Bidang Informasi Pasar Kerja dan
Peningkatan Produktifitas.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 juga mempengaruhi
beberapa kebijakan di bidang ketenagakerjaan
Dengan adanya perubahan kebijakan di internal-eksternal
Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, maka perlu dilakukan review
terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar 2014-2019, sebagai upaya menyesuaikan tuntutan
kebutuhan dan mempertajam kembali arah kebijakan, program,
kegiatan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar..
Proses penyusunan review Renstra ini melibatkan seluruh
jajaran unit organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
sehingga penyempurnaannya dapat merupakan representasi dari
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|3
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
seluruh unit di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
sebab dokumen review Renstra ini akan menjadi acuan semua unit
jajaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam merencanakan
program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi dalam kurun
waktu 2014-2019.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum yang menjadi landasan RENSTRA ini adalah :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003
tentang Pengesahan ILO Convention No, 81 Concerning Labour
Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81
Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan
Perdagangan) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4309);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6);
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|4
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah RI No 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Memperoleh Data dan Informasi Ketenagakerjaan dan
Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|5
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor PER.15/MEN/X/2010 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 dan kemudian di
ubah kembali dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian
Tahun 2010-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 706);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|6
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 837);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar
Nomor 13 Tahun 2006);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar
Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014
Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Makassar Nomor .... Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Makassar Tahun 2014-
2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor ...);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 6 Seri E
Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Ketenagakerjaan
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Review RENSTRA Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar tahun 2014-2019 dimaksudkan adalah sebagai arah
pedoman perencanaan pembangunan Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar dalam bidang ketenagakerjaan selama kurun waktu 2014 –
2019 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan Pemerintah Kota Makassar.
Adapun tujuannya penyusunan Review RENSTRA Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2014-2019 ini adalah :
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|7
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar dengan Review Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar.
2 Terumuskannya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan
program serta kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
kurun waktu 2014-2019.
3 Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana
Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar dalam kurun waktu tahun 2014 – 2019 untuk
mendukung sebagian tugas pemerintah di bidang ketenagakerjaan.
4 Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar beserta seluruh unit
kerjanya dalam bidang ketenagakerjaan dengan menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
5 Mengidentifikasi dan menganalisis lingkungan strategik guna
merumuskan strategi pemecahan masalah yang dihadapi dalam
penyusunan dan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja.
1.4. Sistimatika Penulisan
Sistematika penyajian Review RENSTRA Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2014-2019 disusun dengan
urutan penyajian sebagai berikut
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan
hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan
penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen
Renstra
Bab II Gambaran Pelayanan,Tugas dan Fungsi
Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber
daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat
ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|8
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas
dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program
kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan Renstra K/L
dan telaahan Renstra Provinsi; telaahan dokumen RTRW Kota
Makassar dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta
penentuan isu-isu strategis di bidang ketenagakerjaan.
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka
menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam
menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD
Bab V Rencana Program dan Kegiatan
Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima)
tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar yang terkait langsung atau mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD Kota Makassar.
Bab VII Penutup
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan
penyusunan dokumen Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini
mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun
kedepan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 9
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa
konsekuensi pada perubahan paradigma pemerintahan yang juga
berimplikasi pada mekanisme perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan. Implikasi tersebut antara lain penyerahan sebagian
besar kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
termasuk kewenangan dibidang Ketenagakerjaan yang menjadi
urusan wajib dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.
Kebijakan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut secara struktural
mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Makassar, namun secara
fungsional tetap terkoordinasi dengan kebijakan Nasional
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan serta
Instansi/Lembaga terkait lainnya.
Fungsi koordinatif ini dimaksudkan agar program
penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Kota Makassar tetap
sejalan dengan program dan kebijakan secara nasional dalam lintas
daerah, mengingat penanganan permasalahan ketenagakerjaan tidak
mengenal batas wilayah.
Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor
penting bagi pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam
upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan
mengurangi jumlah penduduk miskin. Pembangunan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 10
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
ketenagakerjaan dilakukan dengan menciptakan dan menerapkan
berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi, yang
berorientasi pada peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan
kerja melalui investasi dan menciptakan peluang-peluang usaha baru
bagi penduduk.
Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan pada
kurun waktu 2014-2016 telah terjadi berbagai perubahan strategis.
Terjadinya perubahan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dengan
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, yang secara prinsip mengatur eksistensi pengawasan
ketenagakerjaan yang ditarik dari sistem desentralisasi ke
dekonsentrasi. Pemerintah pusat melimpahkan penyelenggaraan
penataan dan pengelolaan Pengawasan Ketenagakerjaan tidak lagi
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota
tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi.
Dengan terbitnya Undang-Undang di atas maka terjadinya
perubahan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana Dinas
Tenaga Kerja Kota Makassar berganti menjadi Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar.
Dengan terjadinya perubahan kebijakan pengawasan
ketenagakerjaan maka terjadinya perubahan struktur organisasi
Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebagaimana diatur dalam
Peraturan Walikota Makassar Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Ketenagakerjaan yang berimplikasi pada perubahan nomenklaktur
Dinas dan bidang kerja. Dinas Tenaga Kerja berganti nama menjadi
Dinas Ketenagakerjaan, Bidang Perencanaan, Perluasan &
Penempatan Tenaga Kerja berganti nama menjadi Bidang Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Pembinaan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 11
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Pelatihan dan Produktifitas Kerja menjadi Bidang Pelatihan Kerja,
Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan
Kesejahteraan menjadi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja sedangkan pengelolaan Pengawasan
Ketenagakerjaan sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah
Provinsi sehingga Bidang Pengawasan dan Perlindungan
Ketenagakerjaan sudah tidak relevan.
Sesuai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dimana Dinas Ketenagakerjaan masuk dalam kategori dinas
type A dan dianggap sangat perlunya menciptakan tenaga kerja yang
terampil dan berkompeten maka di bentuk bidang baru yaitu Bidang
Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar No. 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Makassar, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar mempunyai
tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan
bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana diatas menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
bidang tenaga kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang
tenaga kerja;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang
tenaga kerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Walikota Makassar nomor
90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan maka Dinas
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 12
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Ketenagakerjaan Kota Makassar mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :
1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tenaga kerja;
2. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;
3. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan
kegiatan Sekretariat dan BidangPelatihan Kerja, Bidang Informasi
Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas, Bidang Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
4. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja
(RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK)dinas;
5. Mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
6. Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
dinas;
7. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayanan (SP) dinas;
8. Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas
organisasi dan tata laksana;
9. Melaksanakan pelatihan berdasarkanunit kompetensi.
10. Melaksanakan pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta.
11. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap izin dan
pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
12. Melaksanakan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.
13. Melaksanakan pengukuran produktivitas tenaga kerja;
14. Melaksanakan pelayanan antar kerja;
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 13
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
15. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap izin
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
16. Pengelolaan informasi pasar kerja;
17. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan);
18. Penerbitan perpanjangan IMTA;
19. Memfasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
20. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik
Daerah yang berada dalam penguasaannya;
21. Melaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke
pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
22. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
23. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan yang
berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
24. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
25. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai
dengan lingkup tugasnya;
26. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
27. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada wali kota
melelaui sekretaris Daerah;
28. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh wali
kota.
Sedangkan susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan, terdiri
atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 14
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelatihan Kerja, terdiri atas:
a. Seksi Kelembagaan Pelatihan;
b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
c. Seksi Sertifikasi Kompetensi.
4. Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas,
terdiri atas :
a. Seksi Informasi Pasar Kerja;
b. Seksi Peningkatan Produktivitas Ketenagakerjaan;
c. Seksi Pemagangan dan Sertifikasi Ketenagakerjaan.
5. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja, terdiri atas :
a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
b. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri;
c. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
6. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
terdiri atas
a. Seksi Persyaratan Kerja;
b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Bagan Struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan tercantum
dalam Lampiran pada Gambar 2.1.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 15
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
Kepala Dinas
Sekretaris
Kelompok
Jabatan Fungsional Kasubag.
Perencanaan & Pelaporan
Kasubag. Umum
& Kepegawaian
Kasubag.
Keuangan
Kabid. Penempatan Tenaga Kerja Dan
Perluasan Kesempatan Kerja
Kasi. Penempatan
Tenaga Kerja
Kasi. Pengembangan & Perluasan Kesempatan
Kerja
Kasi. Perlindungan Tenaga Kerja Luar
Negeri
Kabid. Pelatihan Kerja
Kasi. Kelembagaan Pelatihan
Kasi Penyelenggaraan
Pelatihan
Kasi. Sertifikasi
Kompetensi
Kabid. Informasi Pasar Kerja & Peningkatan
Produktifitas
Kabid. Hubungan Industrial & Jaminan
Sosial Tenaga Kerja
Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
Kasi. Persyaratan Kerja
Kasi. Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
Kasi. Pemagangan dan
Sertifikasi Ketenagakerjaan
Kasi. Informasi Pasar
Kerja
Kasi Peningkatan
Produktifitas
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 16
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar No. 90 Tahun 2016
tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar, terdiri atas :
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi
kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas.
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat
menyelenggarakan fungsi :
a. Perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan,
keuangan, umum dan kepegawaian;
b. Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan,
umum dan kepegawaian;
c. Pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan,
keuangan, umum dan kepegawaian;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan
pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas
dan fungsinya.
f. tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas :
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan
kegiatan Sekretariat;
b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan
perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan
kepegawaian;
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan
dan Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan
Kepegawaian;
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 17
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
d. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/DPPA Sekretariat;
e. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA
Sekretariat;
f. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Rencana
Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator
Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA,
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian
Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dinas;
g. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan
penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang
tugasnya;
h. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
i. mengoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan
pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
j. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan,
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset
serta urusan kehumasan, dokumentasi dan protokoler dinas;
k. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan,
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset
serta urusan kehumasan, dokumentasi dan protokoler dinas;
l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 18
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
n. melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara di
lingkup dinas;
o. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi
hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;
q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
2. Bidang Pelatihan Kerja
Bidang Pelatihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan
pelatihan kerja. Dalam melaksanakan tugas tersebut
menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan kegiatan operasional di bidang pelatihan kerja;
b. pelaksanaan kegiatan di bidang pelatihan kerja;
c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pelatihan
kerja;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di
bidang pelatihan kerja;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait
tugas dan fungsinya
Berdasarkan tugas dan fungsi, Bidang Pelatihan Kerja
mempunyai uraian tugas :
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan
kegiatan Bidang Pelatihan Kerja;
b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/DPPA Bidang Pelatihan Kerja;
c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA
Bidang Pelatihan Kerja;
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 19
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan berbasis
kompetensi;
e. melaksanakan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan
kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan
kerja swasta;
f. mengkoordinasikan peningkatan kompetensi sumber daya
manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan izin lembaga
pelatihan kerja swasta;
h. melaksanakan pengendalian dan pengawasan tanda daftar
lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan di
perusahaan;
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi
hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;
melaksanakan
3. Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas
Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan
Produktifitas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi informasi pasar kerja
serta peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan sertifikasi serta
bimbingan dan pemagangan bagi tenaga kerja.
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelatihan Kerja
menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan kegiatan operasional di bidang informasi pasar
kerja dan peningkatan produktivitas;
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 20
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
b. Pelaksanaan kegiatan di bidang informasi pasar kerja dan
peningkatan produktivitas;
c. Pengoordinasian kegiatan di bidang informasi pasar kerja dan
peningkatan produktivitas;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas
dan fungsinya.
Berdasarkan tugas dan fungsi di atas, Bidang Informasi
Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai uraian
tugas:
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan
kegiatandi Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan
Produktivitas;
b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/DPPA Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan
Produktivitas;
c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA
Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas;
d. mengkoordinasikan pelayanan pengelolaan informasi pasar
kerja;
e. menyebarluaskan informasi produktivitas kepada perusahaan
kecil;
f. mengoordinasikan pemberian konsultasi produktivitas kepada
perusahaan kecil;
g. mengoordinasikan pengukuran produktivitas ;
h. mengoordinasikan pemantauan tingkat produktivitas;
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 21
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi
hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan dan
mengoordinasikan penempatan tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja.
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan
fungsi :
a. perencanaan kegiatan operasional di bidang penempatan tenaga
kerja dan perluasan kesempatan kerja;
b. pelaksanaan kegiatan di bidang penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja;
c. pengoordinasian kegiatan di bidang penempatan tenaga kerja
dan perluasan kesempatan kerja;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas
dan fungsinya.
Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di
atas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja mempunyai uraian tugas :
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 22
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan
kegiatan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja;
b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/DPPA Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja;
c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja;
d. mengoordinasikan pemberian dan penyebarluasan informasi
pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja
dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada
masyarakat;
e. mengoordinasikan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam
pelayanan antar kerja kepada masyarakat;
f. mengoordinasikan perantaraan kerja dalam pelayanan antar
kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan izin Lembaga
penempatan tenaga kerja swasta;
h. melaksanakan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat
dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
i. mengoordinasikan pendaftaran, perekrutan dan seleski calon
TKI;
j. mengoordinasikan pelayanan dan verifikasi kelengkapan
dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri;
k. mengoordinasikan pelayanan penandatanganan perjanjian
kerja;
l. melaksanakan koordinasi penyelesian permasalahan TKI pra
dan purna penempatan;
m. mengoordinasikan pelayanan pemulangan dan kepulangan
TKI;
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 23
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
n. melaksanakan pemberdayaan TKI purna;
o. melaksanakan pengendalian dan pengawasan perpanjangan ijin
mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dalam wilayah Kota
Makassar;
p. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
r. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi
hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
s. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;
t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelayanan hubungan
industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan kegiatan operasional di bidang hubungan
industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
b. pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan industrial dan
jaminan sosial tenaga kerja;
c. pengoordinasian kegiatan di bidang hubungan industrial dan
jaminan sosial tenaga kerja;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas
dan fungsinya.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 24
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Berdasarkan tugas dan fungsi, Bidang Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai uraian
tugas :
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan
kegiatan di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja;
b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/DPPA Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja;
c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
d. melaksanakan verifikasi peraturan perusahaan dan perjanjian
kerja bersama dengan ruang lingkup operasi dalam wilayah
Kota Makassar;
e. memberikan pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama;
f. mengoordinasikan proses pengesahan dokumen peraturan
perusahaan;
g. mengoordinasikan pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi
perselisihan di perusahaan;
h. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan
Lembaga Kerja Sama Bipartit di Perusahaan;
i. mengkoordinasikan pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan
mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan
penutupan perusahaan;
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi
hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 25
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
2.2. Sumber Daya Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
Di samping faktor eksternal, terdapat pula beberapa faktor
internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar.
Keberadaan sumber daya Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar, yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran,
sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan, menjadi
faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran
Kemnakertrans dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan
strategis.
Seluruh sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan
secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai
sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Beberapa masalah yang
dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya itu harus segera diatasi
agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah
satu contoh adalah potensi SDM yang berlatar belakang pendidikan
yang sangat memadai.
A. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur
penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena
kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja
instansi/badan usaha tersebut. Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar, memiliki sumberdaya manusia sebanyak 100 orang,
terdiri atas PNS sebanyak 66 orang dan Kontrak sebanyak 35
orang.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 26
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Jumlah Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2016 dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Pendidikan L/P Golongan
Jml %
IV III II I Kntk
1 Pasca
Sarjana (S2)
L 7 2 - - - 15 17,70
P 4 2 - - -
2 Sarjana
(S1)
L 3 18 - - 9 56 54,87
P 2 16 - - 8
3 Sarjana
Muda
L - - 1 - 1 5 7,08
P - 1 2 - -
4 SMU L - - 2 - 10
25 18,58 P - 5 1 - 7
5 SMP L - - - - -
- - P - - - -
6 SD L - - - - -
- - P - - - - -
Jumlah 22 51 7 - 35 101 100
Dilihat dari tabel tersebut di atas, Pegawai Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar sangat menunjang dalam
melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dalam hal Pelayanan
Umum Ketenagakerjaan, dimana tingkat pendidikan dengan
komposisi terbanyak ditempati oleh golongan III.
Jumlah Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional pada tahun 2016
dapat dilihat pada tabel berikut :
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 27
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan
Fungsional
No Jabatan
Jumlah
Total Laki-Laki Perempuan
1 Esselon II 1 - 1
2 Esselon III 5 - 5
3 Esselon IV 5 9 14
4 Fungsional Pengantar
Kerja 1 - 1
5 Fungsional Perantara
Hubungan Industrial 7 4 11
Jumlah 19 13 32
B. Sarana dan Prasarana
Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang
kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait
dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini, jumlah
perlengkapan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar masih
kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus
mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang
mendukung kinerja pegawai :
Tabel 2.3
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar Tahun 2016
No Uraian Jumlah Keterangan
1 Bangunan Gedung
Kantor
1 Unit Baik
2 Rumah Dinas 1 Unit Cukup Baik
3 Kendaraan Roda
Empat
6 Unit Baik
4 Kendaraan Roda Dua 10 Unit Cukup Baik
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 28
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
5 Laptop/Note Book 5 Unit Cukup Baik
6 Komputer 10 Unit Cukup Baik
7 Lemari Arsip 8 Buah Baik
8 Meja + Kursi Rapat 4 Set Baik
9 Televisi 1 Unit Cukup Baik
10 AC 15 Unit Cukup Baik
11 Dispenser 4 Buah Cukup Baik
12 Printer 12 Buah Cukup Baik
13 Kamera 3 Unit Cukup Baik
14 Handycam 3 Unit Cukup Baik
15 Hidran Kebakaran 1 Buah Cukup Baik
16 LCD Proyektor 3 Buah Cukup Baik
17 Mic 20 + Tiang 2 Buah Cukup Baik
18 Brankas 2 Buah Cukup Baik
19 Mesin Ketik 7 Buah Cukup Baik
20 White Board 4 Buah Cukup Baik
21 Peralatan K3 1 Unit Baik
22 Alat Deteksi K3 1 Set Baik
23 Sound System 5 Buah Cukup Baik
24 Tape 1 Buah Cukup Baik
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
Dalam rangka review Rencana Strategis Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar, maka sesuai peran Dinas
Ketenagakerjaan untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan
lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta terwujudnya
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 29
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
masyarakat yang produktif dan berdaya saing harus bertolak dari
kondisi umum ketenagakerjaan di Kota Makassar
Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang
kondisi ketenagakerjaan secara umum, dalam gambar 2.2 dapat
terlihat bahwa jumlah angkatan kerja pada tahun 2015 di Makassar
sejumlah 593.160 orang. Dari total angkatan kerja tersebut, sekitar
87,98% (521.854 orang) adalah penduduk yang bekerja dan sekitar
12,02% ( 71.306 orang) adalah pengangguran.
Dari jumlah penduduk yang bekerja tersebut, sebagian besar
pekerja bekerja pada sektor perdagangan (34,68%), sektor jasa
kemasyarakatan (29,42%) dan sektor keuangan (9,30%). Menurut
jumlah jam kerja, sekitar 86,36% bekerja ≥35 jam/minggu.
Sedangkan pengangguran didominasi oleh penganggur yang
berpendidikan SMTA (64,76%), Universitas (29,74%) dan <SD (2,69%).
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 30
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Gambar 2.2
Kondisi Angkatan Kerja Kota Makassar Tahun 2015
ANGKATAN
KERJA
593.160
PENGANGGUR
TERBUKA
71.306 (12,02%)
< SD : 1.918
SMTP : 1.425
SMTA : 46.181
Diploma : 578
Universitas : 21.204
ANGKATAN
KERJA
593.160
PARUH WAKTU
56.198 (78,96%)
SETENGAH
PENGANGGUR
14.977 (21,04%)
Pertanian : 5.475 (1,05%)
Industri : 42.410 (8,13%)
Bangunan : 47,377 (9,08%)
Perdagangan : 180,969 (34,68%)
Angkutan : 40.249 (7,71%)
Keuangan : 48.524 (9,30%)
Jasa Kemasy. : 153.552 (29,42%)
Lainnya : 3.298 (0,63%)
< SD :
87.410 (16,76%)
SMTP :
65.998 (12,65%)
SMTA :
193.028 (36,99%)
Diploma :
27.448
(5,26%)
Univ :
147.970 (28,35%)
BEKERJA
521.854 (87,98%) BEKERJA
PENUH
(>34 jam/mg)
450.679 (86,36%)
BEKERJA TIDAK
PENUH
(<34 jam/mg)
71.175 (13,64%)
MASALAH UTAMA
KETENAGAKERJAAN
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 31
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Berkenaan dengan kondisi ketenagakerjaan umum di atas,
telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga
kerja yang dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi. Untuk
mendukung pelaksanaan pelatihan maka dilakukan kegiatan
pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan peningkatan
kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan. Untuk menjamin
kompetensi tenaga kerja dilakukan pemagangan di perusahaan bagi
lulusan pelatihan.
Pada bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja terdapat peningkatan fungsi informasi pasar kerja
dalam upaya melayani pencari kerja dan pengguna tenaga kerja
melalui aplikasi Info Kerja berbasis android. Dalam penempatan
tenaga kerja dilaksanakan optimalisasi mekanisme antar kerja,
penempatan melalui job fair dan pencarian lowongan. Disamping itu,
peningkatan perluasan kesempatan kerja dilaksanakan nelalui
pemberdayaan masyarakat seperti padat karya, terapan teknologi
tepat guna dan kelompok usaha mandiri.
Pada bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja telah dilakukan upaya antara lain : peningkatan peran serikat
buruh/pekerja, lembaga bipartit dalam penciptaan hubungan
industrial yang harmonis, peningkatan syarat kerja melalui pelayanan
Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB),
perlindungan pekerja melalui jaminan sosial, pengurangan tingkat
pemutusan hubungan kerja (PHK), pemogokan kerja dan perselisihan
hubungan industrial, peningkatan kesejahteraan pekerja melalui
kebijakan penetapan upah minimum kota (UMK) yang mengarah pada
pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL).
Pada Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan telah dilakukan
upaya untuk meningkatkan kuantitas perusahaan yang menerapkan
norma ketenagakerjaan dan norma kesehatan dan keselamatan kerja
(K3), peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja,
penurunan angka kecelakaan kerja dan peningkatan kepatuhan
perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan. Seiring dengan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 32
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, yang secara prinsip mengatur eksistensi pengawasan
ketenagakerjaan yang ditarik dari sistem desentralisasi ke
dekonsentrasi. Pemerintah pusat melimpahkan penyelenggaraan
penataan dan pengelolaan Pengawasan Ketenagakerjaan tidak lagi
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota
tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi. Dengan
terbitnya Undang-Undang di atas maka pengawasan ketenagakerjaan
bukan lagi menjadi tanggung jawab Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar.
Selain terus menerus dilakukan upaya-upaya secara bertahap,
di dalam pembangunan ketenagakerjaan terdapat potensi-potensi
yang menguntungkan dan juga masalah yang harus dihadapi dalam
upaya tersebut, seperti dalam hal perluasan kesempatan kerja,
peningkatan kompetensi dan produktifitas, penciptaan hubungan
industrial yang harmonis, peningkatan perlindungan ketenagakerjaan
serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga.
Adapun pencapain kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar selama ± 2 tahun adalah sebagai berikut :
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 33
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
Tahun 2015 – 2016
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET
SPM
(2016)
TARGET
INDIKATOR
LAINNYA
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN
TAHUN KE-
RASIO CAPAIAN TAHUN KE-
1 (2015)
2 (2016)
3 (2017)
4 (2018)
5 (2019)
1 (2015)
2 (2016)
s/d 5 (2019)
1 (2015)
2
(2016) s/d 5 (2019)
1 Jumlah tenaga kerja yang
berkompetensi spesifik level
ASEAN
√ 8.400 9.800 11.200 12.600 14.000 6.544 8.566 77,90% 87,41%
2 % Tenaga Kerja yang
Mendapatkan Pelatihan
Berbasis Kompetensi
60% √ 55% 60% 65% 70% 75% 55,66% 60,19% 100,00% 100,32%
3 % tenaga kerja yang
mendapatkan latihan
kewirausahaan
60% √ 55% 60% 65% 70% 75% 55,19% 60,57% 100,00% 100,95%
4 Jumlah pencari kerja yang
ditempatkan
√ 20.260 22.640 25.020 26.900 29.280 21,124 20.932 100,00% 92,46%
5 % Penempatan Pencari Kerja 40% √ 35% 40% 45% 45% 50% 43,38% 86,62% 100,00% 216,55%
6 Peningkatan Kelompok Usaha
Mandiri √
10% 20% 10% 20%
7 % perselisihan hubungan
industrial yang diselesaikan
√ 100% 100% 100% 100% 100% 86,71% 92,47% 86,71% 92,47%
8 % Penurunan Kasus
Perselisihan Hubungan
Industrial
√ 5% 10% 10% 15% 20% 6,51% 7,59% 130,20% 75,90%
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 34
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
9 Jumlah Peraturan
Perusahaan (PP) yang
dilaporkan
√ 50 70 100 120 150 47 67 94,00% 95,71
10 % Peningkatan Upah
Minimum Kota (UMK)
√ 10% 10% 10% 10% 10% 11,50% 8,25% 115,00% 82,50%
11 % Jumlah perusahaan yang
menerapkan standar
kesehatan dan keselamatan
kerja bagi tenaga
kerja/karyawannya
√ 60% 65% 70% 75% 80% 60,08% 65,33% 100,00% 100,00%
12 % Pengujian Peralatan di
Perusahaan 45% √
13 % Pemeriksaan Perusahaan 45% √ 40% 45% 50% 55% 60% 40,21% 47,62% 100,00% 105,81%
14 % Kepesertaan Jamsostek
Aktif 50% 50%
15 % Jumlah perusahaan yang
menerapkan standar
kesehatan dan keselamatan
kerja bagi tenaga
kerja/karyawannya
√
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 35
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar adalah sebagai berikut :
1. Jumlah Tenaga Kerja yang Berkompetensi Spesifik Level Asean
“Jumlah tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level
ASEAN” merupakan indikator kinerja dalam RPJMD Kota Makassar
Tahun 2014-2019 yang merupakan tanggung jawab Dinas
Ketenagakerjaan. Pada periode tahun 2014-2015, secara umum
jumlah tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level ASEAN
menampakkan trend yang meningkat. Dimana pada tahun 2016
tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level ASEAN mengalami
peningkatan sebanyak 2.012 atau 30,07% dari tahun 2015. Dimana
pada tahun 2016 tercatat sebanyak 8.566 orang dan pada tahun
2015 tercatat sebanyak 6.554 orang.
Akan tetapi apabila di tinjau dari target, selama 2 (dua)
tahun pelaksanaan capaiannya masih di bawah 100% yaitu sebesar
83,02% dimana dari target sebesar 18.200 orang terealisasi sebesar
15.110 orang. Tidak tercapainya target program ini disebabkan oleh
beberapa lembaga pelatihan kerja di Kota Makassar belum
terakreditasi untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi tenaga
kerja ber level ASEAN.
Tabel 2.5
Capaian Kinerja Pelayanan “Jumlah Tenaga Kerja yang
Berkompetensi Spesifik Level Asean”
DeDeklarasi blueprint Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
2015 yang ditandatangani oleh sepuluh kepala negara di Singapura
pada November 2007 menjadi sebuah bukti komitmen yang kuat
Indikator Kinerja
Target Realisasi
2015 2016 Jumlah 2015 2016 Jumlah
% Capai
an
Jumlah tenaga kerja
yang berkompeten
si spesifik level ASEAN
8.400 Orang
9.800 Orang
18.200 Orang
6.544 Orang
8.566 Orang
15.110 Orang
83,02%.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 36
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
dari negara-negara anggota ASEAN untuk memulai sebuah langkah
integrasi dari segi ekonomi. Bagi Indonesia, keberadaan MEA
menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas
perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan
pasar bebas. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia: satu
sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas
dan kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia
kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang
lain dapat menjadi titik balik untuk Indonesia apabila Indonesia
tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.
Permasalahan yang ada dari sisi tenaga kerja pun tidak
terlepas dari kualitas yang rendah, seperti tingkat pendidikan dan
keahlian yang belum memadai. Dalam MEA 2015, tenaga kerja
sebagai aktor yang penting dalam produksi, perlu menyadari bahwa
persaingan pada tingkat regional akan semakin besar dan
kompetitif.
Dinas Tenaga Kerja dalam mencapai sumber daya manusia
yang memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi persaingan
global terlebih Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) telah melakukan
langkah kebijakan yang ditempuh melalui program Peningkatan
Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja antara lain dengan
meningkatkan program pelatihan berbasis kompetensi,
menyelenggarakan pelatihan pemagangan, melakukan identifikasi
pemagangan sesuai pasar kerja, memfasilitasi lembaga pelatihan
kerja dengan meningkatkan profesionalisme tenaga instruktur serta
mendesain kurikulum pelatihan berbasis kompetensi.
2. Persentase (%) Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan
Berbasis Kompetensi
Indikator kinerja tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi adalah cerminan kinerja bidang Pembinaan
Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja. Untuk mendapatkan
kompetensi kerja yang memadai, calon tenaga kerja harus dibekali
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 37
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
pelatihan agar dapat bekerja. Pelatihan kerja dimaksudkan untuk
memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi
kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat
keterampilan dan keahlian tertentu sebagai bekal untuk bekerja.
Keterampilan/kompetensi sangat penting karena mempengaruhi
posisi tawar seseorang di pasar kerja, meningkatkan karir, atau
mendapatkan gaji sesuai tingkat keterampilan/kompetensi yang
dimiliki. Rumusan ini didapat dari pengertian Kompetensi Kerja
adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai
dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
Pada tahun 2016 tingkat capaian kinerja sebesar 100,32%
realisasi sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 60% dengan
realisasi sebesar 60,19%. Secara kuantitatif sebanyak 620 orang
atau 60,19% dari total pendaftar sebanyak 1.030 orang telah
mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi melalui program
pelatihan di LPK yang menjadi binaan Dinas Tenaga Kerja Kota
Makassar.
Dari data yang ada menunjukkan bahwa banyak
kesempatan kerja pada umumnya belum sesuai dengan
persyaratan kerja (job requirement) yang ditentukan atau
dibutuhkan oleh pasar kerja. Ketidaksesuaian antara kualifikasi
kompetensi tenaga kerja dengan persyaratan kerja disebabkan
antara lain karena angkatan kerja yang akan memasuki dunia kerja
belum memiliki pengetahuan dan ketrampilan kerja yang memadai
dan juga masih minimnya informasi yang diperoleh tentang dunia
kerja maupun informasi pasar kerja.
Selain itu pencari kerja juga tidak mendapatkan
pembekalan yang memadai untuk memahami kondisi potensi
dirinya yang seharusnya dapat menjadi acuan bagi mereka untuk
mengenali bakat, minat, kepribadian, potensi
serta kekurangan yang dimilikinya. Dengan demikian mereka
kurang dapat mengarahkan dan mengembangkan potensi yang
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 38
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
dimilikinya untuk dapat mengisi kesempatan kerja sesuai dengan
pekerjaan /jabatan yang diminati.
Adapun perkembangan pelatihan berbasis kompetensi dapat
dilihat pada grafik di bawah ini :
Grafik 2.1 Besaran Tenga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan
Berbasis Kompetensi
Dari tabel di atas, tampak bahwa jumlah penyelenggaraan
kegiatan pelatihan berbasis kompetensi melonjak tajam pada tahun
2015. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Makassar
melalui Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi permasalahan
ketenagakerjaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya selain
itu untuk mendukung Sasaran RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-
2019.
Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini, maka
di tahun 2016 telah dilakukan kegiatan pelatihan melalui Program
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja sebagai
berikut:
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Produktif dengan jumlah lulusan sebanyak 210 orang
Pelatihan Peningkatan Produktifitas Kerja dengan jumlah lulusan
sebanyak 105 orang
Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna dengan
jumlah lulusan sebanyak 200 orang
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pelatih/Instruktur LPK
dengan jumlah lulusan sebanyak 105 orang.
2014 2015 2016
Yang MendapatkanPelatihan
100 600 620
Pendaftar 449 1.078 1030
- 200 400 600 800
1.000 1.200
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 39
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka capaian
indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah sebesar
100,32% atau masih dalam kategori sangat tinggi.
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang diukur
dengan indikator kinerja utama tersebut didukung oleh beberapa
faktor yang mendukung antara lain :
a. Komitmen pimpinan dan jajarannya dalam peningkatan
pelayanan ketenagakerjaan
b. Keselarasan tujuan program dengan kebutuhan dan kebijakan
organisasi;
c. Dukungan anggaran
d. Evaluasi pelatihan, dilakukan setelah pelatihan selesai
dilaksanakan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan
dan pelaksanaan pelatihan.
e. Keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) binaan Disnaker
f. Melakukan pemantauan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK)
serta kurikulum pelatihan senantiasa dikembangkan dan
disempurnakan agar lebih mengikuti perkembangan IPTEK dan
kebutuhan pasar kerja.
g. Melakukan pengembangan SDM pelatihan dengan melakukan
peningkatan profesionalisme tenaga pelatih/instruktur LPK
3. Persentase (%) Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan
Kewirausahaan
Pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan yang membekali
peserta secara bertahap agar memiliki kompetensi kewirausahaan
dan bisnis, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja bagi
dirinya sendiri maupun orang lain sesuai tuntutan pembangunan.
Pada tahun 2016 target untuk indikator ini sebesar 60%
dengan tingkat realisasi kinerja sebesar 60,57% dengan tingkat
capaian sebesar 100,95% (sangat tinggi). Dimana dari 510 orang
yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dari 842 orang
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 40
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
tenaga kerja yang mendaftar pelatihan, dengan rincian sebagai
berikut:
Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan dengan jumlah lulusan
sebanyak 165 orang
Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja bagi Masyarakat yang
Kurang Mampu dengan jumlah lulusan sebanyak 160 orang
Pemberian fasilitas dan mendorong pendanaan pelatihan
berbasis masyarakat dengan jumlah lulusan sebanyak 185 orang
Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi
para penganggur khususnya yang berpendidikan cukup tinggi
(minimal SLTA) untuk dapat membuka kesempatan kerja bagi
dirinya sendiri dan nantinya juga diharapkan bagi orang lain
disekitarnya. Bentuk yang diharapkan adalah dibukanya usaha
bersama milik kelompok yang akan menjadi tempat kerja bagi
kelompok yang bersangkutan.
Tentu saja pada waktu
berikutnya, usaha tersebut akan
semakinberkembang atau membuka
cabang sehingga benar-benar dapat
menjadi empat sandaran mencari
nafkah bagi mereka atau warga lain
di sekitarnya.Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta
memiliki motivasi untuk kerwirausaha dan mengembangkan
usahanya. Untuk menstimulan jiwa kewirausahaan, setelah
pelatihan ini peserta memperoleh bantuan peralatanusaha yang
mendukung usaha pengolahan makanan kecil, dan diharapkan
dapat tumbuh wirausaha-wirausaha baru, khususnya di Kota
Makassar.
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang diukur
dengan indikator kinerja utama tersebut didukung oleh :
a. Keselarasan tujuan program dengan kebutuhan dan kebijakan
organisasi;
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 41
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
b. Komitmen pimpinan dan jajarannya dalam peningkatan
pelayanan ketenagakerjaan
c. Ketersediaan dukungan anggaran
d. Evaluasi pelatihan, dilakukan setelah pelatihan selesai
dilaksanakan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan
dan pelaksanaan pelatihan.
e. Sosialisasi kegiatan Dinas Tenaga Kerja melalui media cetak
Upeks yang diterbitkan tiap hari.
Untuk meningkatkan kinerja sasaran yang diukur dengan
indikator kinerja utama tersebut pada tahun berikutnya, Dinas
Tenaga Kerja Kota Makassar akan melakukan pendampingan bagi
para peserta yang telah mengikuti pelatihan dan telah tumbuh
kecakapan sertra ketrampilan akan ditumbuh kembangkan jiwa
kewirausahaan untuk membuka wawasan guna menciptakan unit
bisnis baru.
Jika dibandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu, maka capaian indikator kinerja utama
ini sebesar 100,95% atau kategori sangat tinggi.
Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014 -
2019 Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, maka capaian rata-rata 2
(dua) indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah sebesar
80,51% atau masih dalam kategori tinggi.
4. Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan
Capaian kinerja “Jumlah pencari kerja yang
ditempatkan” pada tahun 2016 sebesar 92,46% dari jumlah
target yaitu sebanyak 22.640 orang terealisasi sebanyak 20.932
pencari kerja yang ditempatkan. Pencapaian indikator ini
merupakan peningkatan upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja
Kota Makassar melalui kegiatan rutin yang telah dilakukan seperti
pencarian lowongan kerja, Bursa Kerja/Job Fair yang bekerja sama
dengan perusahaan yang berada di Makassar, Bursa Kerja On-Line
(BKOL) dan kegiatan rutin lainnya. Selain itu pada tahun 2016
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 42
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar pada tanggal 20 Oktober 2016
baru saja melaunching Perdana Aplikasi Info Kerja Makassar Online
Berbasis Android (https://play.google.com/ store/apps/details)
bekerja sama dengan Digital Nusantara Studio membuat dan
mengembangkan aplikasi Info Kerja Berbasis Android. Dari segi
manfaat dengan adanya aplikasi ini memudahkan masyarakat
khususnya pencari kerja untuk dapat melihat lowongan pekerjaan
sesuai pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Bagi perusahaan
atau pemberi kerja dapat menemukan tenaga kerja sesuai
spesifikasi yang diinginkan. Selain itu aplikasi ini juga
memudahkan bagi Dinas Tenaga Kerja dalam mengupdate
informasi tenaga kerja secara Update, Cepat dan Tepat. Selain itu
Dinas Tenaga Kerja juga melakukan program yang disebut dengan
lorong bebas pengangguran. Lorong bebas pengangguran
merupakan program yang bersinergi dengan program kota
Makassar yakni membangun kota Makassar melalui lorong dengan
mendata jumlah pengangguran yang terdapat di lorong melalui
kordinasi antar kecamatan, lurah, hingga ke RW dan RT.
Tabel 2.6
Capaian Kinerja Pelayanan “Jumlah Pencari Kerja yang
Ditempatkan”
5. Persentase (%) Penempatan Pencari Kerja
Indikator Kinerja
Target Realisasi
2015 2016 Jumlah 2015 2016 Jumlah % Capai
an
Jumlah pencari kerja
yang ditempatkan
20.260
Orang 22.640 Orang
42.900 Orang
21.124
Orang
20.932
Orang 42.056 Orang
98,03
%.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 43
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Target indikator % penempatan tenaga kerja pada tahun
2016 ditetapkan sebesar 40% dan direalisasikan sebesar 86,62%
atau dengan capaian sebesar 216,55%. Dimana dari 5.703 pencari
kerja yang berhasil ditempatkan sebanyak 4.940 orang.
Indikator kinerja pencari kerja yang ditempatkan
dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses
pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan
pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat,
minat dan kemampuan. Indikator ini didasarkan pada
perbandingan antara pencari kerja yang ditempatkan dibandingkan
dengan pencari kerja terdaftar.
Berdasarkan keadaan pasar kerja yang terdaftar pada Dinas
Tenaga Kerja Kota Makassar terlihat bahwa tingkat pertumbuhan
pencari kerja selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun
2016 mengalami penurunan sebesar 22,18% dimana pada tahun
2014 pencari kerja sebanyak 9.418 orang dan pada tahun 2016
sebanyak 5.704 orang. Lowongan mengalami peningkatan sebesar
36,38% dimana pada tahun 2014 lowongan kerja sebanyak 3.055
mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebanyak 5.682.
Sedangkan penempatan tenaga kerja mengalami peningkatan
sebesar 39,71% dimana pada tahun 2014 penempatan tenaga kerja
sebanyak 2.531 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 4.940 orang.
Adapun untuk lebih jelasnya keadaan pasar kerja kota makassar
selama 2 tahun sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.7 Keadaan Pasar Kerja Kota Makassar
Uraian Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tingkat
Pertumbuhan
Pencari Kerja :
Laki-Laki
Perempuan
10.623
5.276
5.347
10.326
5.052
5.274
5.705
3.027
2.678
-26,717%
Lowongan Kerja:
Laki-Laki
Perempuan
5.963
3.616
2.367
15.851
7.759
8.092
5.682
2.909
2.773
-2,548%
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 44
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Penempatan Tenaga Kerja :
Laki-Laki Perempua
5.608
3.222
2.386
8.315
2.662
5.653
4.940
2.504
2.436
-6,145%
Rumus :
f = final value
s = starting value
y = yard
Penurunan jumlah pencari kerja salah satu penyebabnya
adalah banyaknya pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang
tidak mensyaratkan lagi untuk melampirkan Kartu AK.1 (Kartu
Pencari Kerja) sehingga tidak terpantaunya/tidak terdaftarnya
pencari kerja. Dalam hal lowongan kerja, masih belum
maksimalnya jejaring dan sistem informasi kerja dan masih
kurangnya tenaga Pejabat Fungsional Pengantar Kerja. Dimana saat
ini, Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang dimiliki oleh Dinas
Tenaga Kerja hanya sebanyak 1 (satu) orang.
Sedangkan permasalahan dalam penempatan tenaga kerja
karena masih kurangnya kesadaran dari pemberi kerja/perusahaan
untuk melaporkan tenaga kerja baru. Demikian pula halnya Pencari
kerja masih kurangnya kesadaran dalam melaporkan apabila telah
diterima bekerja.
1
f y
s )(( -1 ) x 100
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 45
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Untuk menyelesaikan masalah di atas, Dinas Tenaga Kerja
telah melaunching Aplikasi Info Kerja Makassar Online Berbasis
Android. Dari segi manfaat dengan
adanya aplikasi ini memudahkan
masyarakat khususnya pencari
kerja untuk dapat melihat
lowongan pekerjaan sesuai
pendidikan dan keterampilan yang
dimiliki. Bagi perusahaan atau
pemberi kerja dapat menemukan
tenaga kerja sesuai spesifikasi yang
diinginkan. Selain itu Aplikasi ini
juga memudahkan bagi Dinas Tenaga Kerja dalam mengupdate
informasi Tenaga Kerja secara Update, Cepat dan Tepat.
Aplikasi ini juga mendukung Visi Misi Walikota Makassar
untuk Merekonstruksi nasib rakyat standar dunia melalui
peningkatan kesempatan kerja.Dengan adanya aplikasi berbasis
android yang bisa kita unduh melalui google playstore ini tentunya
berarti mendukung terwujudnya program pemerintah sebagai
Makassar Smart City. Kini masyarakat dapat menemukan
pekerjaan terbaik dari perusahaan terbaik yang terdaftar di Dinas
Tenaga Kerja Kota Makassar sebab pelamar kerja dapat
menemukan pekerjaan sesuai latar belakang pendidikan dan
menentukan sendiri jenis pekerjaan mulai dari full time, part time,
hingga sistem shifting. Selain itu seluruh lowongan pekerjaan yang
didapatkan melalui aplikasi ini berasal dari sumber yang terpercaya
dan terdaftar melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar.
Sebagai upaya untuk memenuhi penempatan tenaga kerja,
Dinas Tenaga Kerja juga melakukan program yang disebut dengan
lorong bebas pengangguran. Lorong bebas pengangguran
merupakan program yang bersinergi dengan program kota
Makassar yakni membangun kota Makassar melalui lorong dengan
mendata jumlah pengangguran yang terdapat di lorong melalui
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 46
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
kordinasi antar kecamatan, lurah, hingga ke RW dan RT. Dengan
adanya verifikasi data setiap kecamatan Dinas Tenaga Kerja dapat
lebih mudah mengidentifikasi wilayah mana saja yang diupayakan
dalam menekan tingkat pengangguran.
Dalam upaya tersebut, ada beberapa karakteristik yang
menjadi aspek utama, seperti wilayah kecamatan yang tingkat
kriminalitas tinggi dan wilayah kecamatan yang diketahui
masyarakat dominan adalah pengguna narkoba.
Program lorong
bebas pengangguran ini
menyesuaikan kembali
dengan tingkat
pendidikan pengangguran
di wilayah tersebut.Tetapi
bagi yang tidak cukup
memiliki pendidikan yang
sesuai, akan diberikan
pelatihan atau memberikan keterampilan khusus seperti kursus
servis alat elektronik sehingga mereka punya modal keterampilan
bekerja.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja telah beberapa kali
menggelar kegiatan kegiatan yang bertujuan meningkatkan serapan
penempatan seperti job fair yang telah banyak bekerja sama dengan
instansi atau perusahaan di Kota Makassar. Selain optimalisasi
penempatan tenaga kerja di sektor formal, Dinas Tenaga Kerja juga
melakukan pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk
mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja melalui
website www.infokerjamakassar.com.
Selain itu beberapa upaya lain yang dilakukan melalui
dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui
bimbingan teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para
pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan berdampak
positif.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 47
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka capaian
indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah sebesar
216,55% atau masih dalam kategori sangat tinggi.
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang diukur
dengan indikator kinerja utama tersebut didukung olehbeberapa
faktor antara lain :
a. Komitmen pimpinan dan jajarannya dalam peningkatan
pelayanan ketenagakerjaan.
b. Ketersediaan dukungan anggaran.
c. Kebijakan Walikota Makassar dalam menciptakan 500 ribu
peluang kerja dan bisnis baru
d. Melakukan jemput bola dengan mencari perusahaan yang
membuka lowongan pekerjaan.
e. Memorandum of Understanding (MoU dengan 4 asosiasi
pengusaha (KADIN, REI, PHRI dan APINDO)
f. Memorandum of Understanding (MoU dengan Universitas Islam
Negeri (UIN) Alaudin, Universitas Negeri Makassar (UNM) dan
Universitas Muslim Indonesia (UMI), Stiem
g. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk
mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja melalui
website www.infokerjamakassar.com.
h. Tersedianya aplikasi Info Kerja berbasis Android.
i. Program Lorong Bebas Pengangguran
6. Persentase (%) Peningkatan Kelompok Usaha Mandiri
Target tahun 2016 untuk indikator ini sebesar 20% dengan
peningkatan jumlah Kelompok Usaha Mandiri yang diharapkan
sebanyak 4 kelompok dari 20 kelompok yang diharapkan selama 5
tahun. Realisasi pada tahun 2015 adalah sebesar 10% dengan
pembentukan jumlah Kelompok Usaha Mandiri sebanyak 2 (dua)
kelompok. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 2
(dua) kelompok sehingga sampai dengan tahun 2016 binaan
Kelompok Usaha Mandiri sebanyak 4 (empat) kelompok. Sehingga
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 48
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
dari target sebesar 20% peningkatan kelompok usaha mandiri
terealisasi sebesar 20% atau rata-rata persentase capaian sasaran
sebesar 100%.
Pembinaan terhadap Kelompok Usaha Mandiri
dimaksudkan untuk mendorong perluasan kesempatan kerja
dengan berbagai kegiatan yang mengedepankan sektor informal dan
dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Diantara model
perluasan kerja salah satunya adalah kegiatan Padat Karya
Produktif Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya Infrastruktur.
Kesempatan kerja di sektor informal cukup banyak
berkembang dewasa ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kondisi ini menjadi pendorong sekaligus peluang yang cukup besar
dalam pengembangan dan peningkatan kegiatan-kegiatan ekonomi
baru yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Namun
globalisasi dan iklim persaingan yang semakin ketat juga menuntut
sektor informal untuk semakin kreatif dan produktif tidak hanya
untuk berkembang tapi juga untuk dapat bertahan.
Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Tenaga Kerja
melaksanakan berbagai kegiatan dalam Program Peningkatan
Kesempatan Kerja salah satunya agar kelompok usaha sektor
informal dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan
perannya dalam penyerapan tenaga kerja. Kegiatan yang
dilaksanakan dalam hal ini adalah Pembinaan Kelompok Usaha
Mandiri dan Padat Karya Produktif Teknologi Tepat Guna.
Kelompok Usaha Mandiri yang terbentuk pada tahun 2015
merupakan kelompok pertama yang memperoleh pembinaan dari
Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar.
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang diukur
dengan indikator kinerja utama tersebut didukung oleh beberapa
faktor antara lain :
a. Komitmen pimpinan dan jajarannya dalam peningkatan
pelayanan ketenagakerjaan.
b. Ketersediaan dukungan anggaran.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 49
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
c. Kebijakan Walikota Makassar dalam menciptakan 500 ribu
peluang kerja dan bisnis baru
Untuk meningkatkan kinerja sasaran yang diukur dengan
indikator kinerja utama tersebut pada tahun berikutnya, Dinas
Tenaga Kerja Kota Makassar akan melakukan penambahan
sebanyak 2 Kelompok Usaha Mandiri.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka
capaian indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah
sebesar 100% atau masih dalam kategori sangat tinggi.
Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014 -
2019 Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, maka capaian rata-rata 2
indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah sebesar
78,57% atau dalam kategori tinggi.
7. Persentase (%) Perselisihan Hubungan Industrial yang
Diselesaikan
Capaian untuk indikator ini merupakan persentase
perubahan yang menunjukkan perbandingan antara kasus yang
dilaporkan dengan kasus yang berhasil diselesaikan.
Dalam hal
penyelesaian kasus
sengketa Dinas Tenaga
Kerja Kota Makassar
pada tahun 2016 telah
berhasil menyelesaikan
135 kasus dari 146 kasus
yang dilaporkan atau
sebesar 92,46%.
Sehingga terdapat 11
kasus yang masih dalam proses mediasi, ini di sebabkan karena
pengaduan kasus tersebut dilaporkan/disampaikan menjelang
berakhirnya tahun anggaran 2016.
100% 100%
86,71%
92,47%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
2015 2016
Target RealisasiKeterangan :
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 50
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Hubungan antara pekerja dan pengusaha yang secara
tertulis dituangkan dalam perjanjian kerja tidak selamanya berjalan
mulus. Ada kalanya salah satu atau kedua belah pihak melalaikan
kewajibannya dan atau tidak memenuhi haknya. Dengan tidak
dipenuhinya hak atau kewajiban tersebut, dapat menimbulkan
perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan
pengusaha. Semua perselisihan hubungan industrial wajib
diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan
bipartit yakni hanya antara kedua belah pihak. Apabila
perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak
yang sedang berselisih mencatatkan perselisihannya kepada
instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan
setempat dengan ditawarkan kepada pihak yang berselisih untuk
meyelesaikan alternatif penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Apabila para
pihak tersebut memutuskan untuk memilih alternatif mediasi maka
penyelesaian perselisihan tersebut dilimpahkan kepada mediator
Dinas Ketenagakerjaan dan untuk segera dilaksanakan mediasi.
Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan
tersebut, maka permasalahan yang dibahas adalah bagaimana
Peran Dinas Tenaga Kerja sebagai mediator dalam penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial dan faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator dalam
penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Makassar.
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang diukur
dengan indikator kinerja utama tersebut dilaksanakan melalui
program Pengembangan hubungan Industrial dan Lembaga
Ketenagakerjaan dan kegiatan sebagai berikut:
a. Pelayanan Administrasi dan Mediasi Pengaduan Perselisihan
Hubungan Industrial
b. Fasilitasi LKS Tripartit
c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 51
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
d. Pemantauan Deteksi Dini Kerawanan Hubungan Industrial pada
Perusahaan
e. Sosialisasi Penanganan Diskriminasi Pekerja di Perusahaan
Wilayah Kota Makassar
Untuk meningkatkan kinerja sasaran yang diukur dengan
indikator kinerja utama tersebut pada tahun berikutnya, Dinas
Tenaga Kerja Kota Makassar akan lebih mengoptimalkan
komunikasi antara semua pihak yang berkepentingan dan
meningkatkan fungsi kaidah-kaidah hukum ketenagakerjaan
sebagai rambu-rambunya
8. Persentase (%) Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan
Industrial
Capaian untuk indikator ini merupakan persentase
perubahan yang menunjukkan perbedaan antara jumlah kasus
perselisihan tahun lalu dengan jumlah kasus perselisihan tahun
sekarang. Dimana pada tahun 2016 jumlah kasus perselisihan
hubungan industrial yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota
Makassar adalah 146 kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 158
kasus, mengalami penurunan sebesar 7,59% dari target 10%
penurunan kasus perselisihan hubungan industrial.
Perbandingan realisasi jumlah kasus perselisihan
hubungan industrial sejak tahun 2015 sampai dengan 2016 dapat
dilihat pada grafik dibawah ini..
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 52
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Dari di grafik di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016
jumlah perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan
mengalami penurunan yaitu 158 kasus pada tahun 2015 menjadi
146 kasus.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka
capaian indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah
sebesar 75,90% atau masih dalam kategori sedang.
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang diukur
dengan indikator kinerja utama tersebut dilaksanakan melalui
program Pengembangan hubungan Industrial dan Lembaga
Ketenagakerjaan dan kegiatan sebagai berikut:
a. Pelayanan Administrasi dan Mediasi Pengaduan Perselisihan
Hubungan Industrial
b. Fasilitasi LKS Tripartit
c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
d. Pemantauan Deteksi Dini Kerawanan Hubungan Industrial pada
Perusahaan
e. Sosialisasi Penanganan Diskriminasi Pekerja di Perusahaan
Wilayah Kota Makassar
Untuk meningkatkan kinerja sasaran yang diukur dengan
indikator kinerja utama tersebut pada tahun berikutnya, Dinas
Tenaga Kerja Kota Makassar akan lebih mengoptimalkan
komunikasi antara semua pihak yang berkepentingan dan
2015 2016
Jumlah Kasus yang terdaftar 158 146
Jumlah kasus yang
diselesaikan150 130
020406080
100120140160180
Grafik 2.2
Data Penyelesaian PHI/PHK yang terdaftar
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 53
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
meningkatkan fungsi kaidah-kaidah hukum ketenagakerjaan
sebagai rambu-rambunya.
9. Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang dilaporkan
Pada tahun 2016 sebanyak 67 Peraturan Perusahaan (PP)
yang dilaporkan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dengan
persentase capaian sebesar 95,71% dari target 70 PP. Jika
dibandingkan pada tahun 2015 dari target 50 PP yang dilaporkan
terealisasi sebanyak 47 PP atau 94,00%.
Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014 -
2019 Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, maka capaian rata-rata
indikator kinerja utama dari tahun 2015 sampai 2016 sebesar
95,71% dimana target sebanyak 120 PP terealisasi sebanyak 114
atau sebesar 95,00%.
Peraturan Perusahaan yang dilaporkan adalah peraturan
yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-
syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Berdasarkan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan
Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersamabahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan
Perusahaan (PP). Dimana Peraturan Perusahaan sekurang-
kurangnya memuat :
a. hak dan kewajiban pengusaha;
b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;
c. syarat kerja;
d. tata tertib perusahaan;
e. jangka waktu berlakunya PP; dan
f. hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan
perundang-undangan.
Pelaporan peraturan perusahaan tersebut penting artinya
untuk dijadikan pedoman bagi perusahaan dan karyawan dalam
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 54
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
mengadakan dan menjalankan hubungan kerja dan untuk
mengatur hak dan kewajiban baik perusahaan maupun karyawan
sehingga dapat tercipta ketenangan kerja dan ketenangan berusaha
seperti yang dimaksudkan.
Selain daripada itu Peraturan Perusahaan bertujuan untuk
menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan serasi guna
meningkatkan kualitas dan produktivitas serta keuntungan secara
maksimal dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan dan
harus pula mencerminkan tujuan bersama dari kedua belah pihak
yang dilandasi oleh kepentingan bersama, yang timbul sebagai
konsekuensi pengidentifikasian pengusaha maupun karyawan
sesuai dengan program Pemerintah yaitu memperbaiki
perekonomian dan meningkatkan taraf kehidupan bangsa.
Tercapaianya target indikator kinerja utama tersebut
disebabkan oleh pemberian bimbingan dalam penyusunan
Peraturan Perusahaandan dilaksanakan melalui program dan
kegiatan antara lain :
a. Pembinaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di
Perusahaan di Wilayah Kota Makassar
b. Pembinaan dan Pemeriksaan Peraturan (PP)/Perjanjian
Kerjasama (PKB) di Perusahaan
Untuk meningkatkan kinerja sasaran yang diukur dengan
indikator kinerja utama tersebut pada tahun berikutnya, Dinas
Tenaga Kerja Kota Makassar akan lebih mengumpulkan dan
mengolah data perusahaan yang wajib membuat Peraturan
Perusahaan.
10. Persentase (%) Peningkatan Upah Minimum Kota (UMK)
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 55
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Peningkatan Upah Minimum Kota (UMK) untuk tahun
2017 sebesar 8,25% dari target sebesar 10% atau dengan
persentase capaian sebesar 82,50%, dimana Upah Minimum Kota
(UMK) Makassar untuk tahun 2016 ditetapkan sebesar
2.313.625,- mengalami peningkatan 8,25,50% untuk tahun 2017
sebesar Rp. 2.504.500,-.
Peraturan pelaksana terkait upah minimum diatur dalam
Permenakertrans No. 01 Tahun 1999 tentang Upah Minimum,
Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000 tentang Perubahan
Beberapa Pasal dalam Permenaketrans No 01 tahun 1999.
Penetapan Upah Minimum Kota Makassar dilakukan
dimana Walikota Makassar menetapkan besaran Upah Minimum
Kota (UMK), berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Kota
Makassar dengan mempertimbangkan; kebutuhan hidup
pekerja, indeks harga konsumen, pertumbuhan ekonomi, kondisi
pasar kerja dsbnya.
Berikut adalah mekanikme penetapan upah minimum :
a. Usulan besaran upah minimum yang disampaikan oleh dewan
pengupahan merupakan hasil survey kebutuhan hidup
seorang pekerja lajang. Dalam ketentuan yang terbaru
kebutuhan hidup seorang pekerja lajang diatur dalam
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
UMK
Grafik 2.3Data Kenaikan Upah Minimum Kota
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 56
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Permenakertrans No, 13 Tahun 2012 tentang komponen dan
pentahapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Dalam peraturan
ini, pemerintah menetapkan 7 Kelompok dan 60 komponen
kebutuhan bagi buruh/pekerja lajang yang menjadi dasar
dalam melakukan survey harga dan menentukan besaran nilai
upah minimum.
b. Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Kota diadakan
1 (satu) tahun sekali atau dengan kata lain upah minimum
berlaku selama 1 tahun.
c. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah
minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah
minimum dapat dilakukan penangguhan. Tata cara
penangguhan upah minimum diatur dalam Kepmenakertrans
Nomor: Kep-231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan
Pelaksanaan Upah Minimum.
d. Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum
diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur Sulawesi Selatan
melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Sulawesi Selatan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum
tanggal berlakunya upah minimum. Permohonan
penangguhan didasarkan atas kesepakatan tertulis antara
pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat
buruh yang tercatat.
Tercapaianya target indikator kinerja utama tersebut
disebabkan oleh kegiatan survey komponen dan pentahapan
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan tiap bulan dan
dilaksanakan melalui program dan kegiatan Survey Penetapan
Upah Minimum Kota (UMK).
Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka
capaian indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah
sebesar 82,50% atau masih dalam kategori tinggi.
Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014
-2019 Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, maka capaian rata-
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 57
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
rata 2 indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah
sebesar 81,45% atau masih dalam kategoritinggi.
11. Persentase (%) Pengujian Peralatan di Perusahaan
Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2016 telah merealisasikan
sebesar 33,24% pengujian peralatan yang terdaftar di Makassar
dari target sebesar 35% dengan persentase capaian sebesar
94,96%.
Dari jumlah peralatan perusahaan yang terdaftar
sebanyak 34.826 Dinas Tenaga Kerja telah berhasil melakukan
pengujian peralatan tersebut sebanyak sebanyak 11.575
peralatan.
Era transisi yang maju dan mandiri cenderung
memanfaatkan IPTEK dengan memanfaatkan peralatan produksi
yang modern cenderung dapat menimbulkan resiko bahaya
kecelakaan kerja bagi karyawannya, oleh karena itu perlu
ditetapkan aturan hukum bagi yang menggunakan alat
pengaman kerja dan mengikuti prosedur keselamatan dan
kesehatan kerja.
Pengujian Lingkungan Kerja tersebut meliputi pengujian
pencahayaan, kebisingan, iklim kerja dan kadar debu.
Sedangkan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan darah
rutin, urin rutin, spirometri dan audiometri.
Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar mengadakan
pengujian potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja dan
pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan-
perusahaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Dengan kegiatan tersebut diharapkan perusahaan dapat
mengetahui adanya potensi bahaya lingkungan kerja yang dapat
digunakan sebagai dasar dalam menetapkan program
perlindungan tenaga kerjanya sehingga dapat dicegah atau
diminimalkan adanya penyakit akibat kerja.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 58
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka
capaian indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah
sebesar 94,96% atau masih dalam kategori sangat tinggi.
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang diukur
dengan indikator kinerja utama tersebut disebabkan oleh
bertambahnya sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan
dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan :
a. Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengujian
Lingkungan Kerja
b. Pengawasan dan Pengujian Objek K3
c. Pengawasan Pembinaan dan Pemeriksaan Penyakit Berbahaya
Akibat Kerja di Tempat Kerja
Untuk meningkatkan kinerja sasaran yang diukur dengan
indikator kinerja utama tersebut pada tahun berikutnya, Dinas
Tenaga Kerja Kota Makassar akan melakukan peningkatan
kuantitas dan kualitas Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis dan
pemberdayaan ahli K3 spesialis
12. Persentase (%) Pemeriksaan Perusahaan
Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2016 menargetkan
pemeriksaan perusahaan sebesar 40% dari perusahaan yang
terdaftar di Makassar dengan realisasi pemeriksaan perusahaan
melampaui target yaitu sebesar 40,21% dengan persentase
capaian sebesar 100,52%. Dimana dari 6.121 perusahaan yang
terdaftar yang mendapatkan pemeriksaan sebanyak 2.421
perusahaan. Daftar perusahaan yang dilakukan pemeriksaan
pada tahun 2015 disajikan dalam Lampiran 9.
Pembangunan sektor ketenagakerjaan merupakan bagian
dari pembangunan sumber daya manusia yang tak terpisahkan
dengan Pembangunan Nasional di dalam pengamalan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terus menerus menuntut
kemampuan masyarakat dalam pasar kerja yang dapat
memberikan hasil atau kehidupan yang sesuai dengan apa yang
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 59
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
diharapkan oleh tenaga kerja serta kemampuan dapat
memberikan hasil yang baik kepada perusahaan sehingga
pengusaha menyadari dan mengakui peran pentingnya
keberadaan pekerja dalam mencapai keutungan yang
diingginkan oleh perusahaan sehingga dapat diwujudkan dalam
bentuk memberikan kesejahteraan dan kehidupan yang layak
kepada pekerja dan keluarganya.
Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan pemeriksaan
menggunakan metode antara lain meliputi :
a. Pemeriksaan administrasi, yaitu pemeriksaan dokumen atau
surat-surat yang dimiliki perusahaan yang berkaitan dengan
penanganan masalah ketenagakerjaan, antara lain : Akte
Pengawasan Ketenagakerjaan, Wajib Lapor Ketenagakerjaan,
Struktur Organisasi, Daftar Upah, Kepesertaan BPJS dan
Kecelakaan Kerja, Naskah Peraturan Perusahaan, dan
Dokumen lainnya yang terkait dengan masalah
ketenagakerjaan;
b. Pemeriksaan lapangan, dimana dalam pemeriksaan ke
lapangan didampingi oleh seorang pengantar yang ditunjuk
oleh pimpinan perusahaan yang memeriksa semua bagian
perusahaan, lingkungan kerja, proses produksi, usaha-usaha
K3 dan usaha-usaha pemenuhan norma ketenagakerjaan
lainnya.Maksud dari pemeriksaan lapangan adalah untuk
2015 2016
Jumlah Tenaga Kerja yang
Terdaftar118.427 118.427
Jumlah Perusahaan yang Terdaftar 4.121 6.021
Jumlah Perusahaan yang Diperiksa 2.421 2.867
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Grafik 2.4
Data Pemeriksaan Perusahaan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 60
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
mengetahui dan menetapkan apakah peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan dan standar-standar yang berlaku
telah dipenuhi atau belum, sekaligus untuk mendapatkan
keterangan lebih lanjut kepada para pekerja tentang norma
ketenagakerjaan umum dan norma keselamatan dan
kesehatan kerja;
c. Wawancara, metode wawancara dilakukan guna mendapatkan
tambahan informasi data tentang norma ketenagakerjaan dan
norma keselamtan dan kesehatan kerja berdasarkan peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan. Wawancara ini
dilakukan kepada para pekerja, Serikat Pekerja/Serikat
Buruh, dan Pimpinan/Pengurus Perusahaan.
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang diukur
dengan indikator kinerja utama tersebut disebabkan oleh
bertambahnya sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan;
meningkatkan kualitas pengawas ketenagakerjaan,
penyebarluasan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan
:
a. Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan serta Pelayanan
Administrasi Ketenagakerjaan di Perusahaan
b. Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pelaksanaan THR
di Perusahaan
c. Pengawasan, Pembinaan dan Pemeriksaan Pelaksanaan UMK
di Kota Makassar
d. Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pelaksanaan
Permenakertrans No 19 Tahun 2012
e. Pengawasan, Perlindungan dan pendataan terhadap Pekerja
Anak di Perusahaan
f. Pengawasan, Pembinaan dan Pemeriksaan Diskriminasi
terhadap Pekerja Perempuan di Perusahaan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 61
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
g. Pengurangan Pekerja Anak dalam Rangka Mendukung
Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)
Untuk meningkatkan kinerja sasaran yang diukur dengan
indikator kinerja utama tersebut pada tahun berikutnya, Dinas
Tenaga Kerja Kota Makassar akan melakukan Peningkatan
kuantitas dan kualitas Pengawas Ketenagakerjaan
13. Persentase (%) Penurunan Jumlah Kecelakaan Kerja
Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2016 telah berhasil
melampaui target penurunan jumlah kecelakaan kerja yang
direalisasikan sebesar 8,57% dari target sebesar 5% dengan
persentase capaian sebesar 171,43%.Dari jumlah kecelakaan
kerja pada tahun 2015 sebanyak 35 kasus mengalami penurunan
pada tahun 2016 menjadi 32 kasus.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka
capaian indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah
sebesar 171,43% atau masih dalam kategori sangat tinggi.
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang diukur
dengan indikator kinerja utama tersebut disebabkan oleh
beberapa faktor antara lain pembinaan dan pembentukan
aktivitas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(P2K3); pembinaan dalam pencegahan diskriminasi penerapan
norma ketenagakerjaan; pendataan obyek pengawasan
ketenagakerjaan sebagai bahan penyusunan peta kerawanan
norma ketenagakerjaan dan dilaksanakan melalui program dan
kegiatan :
a. Pengawasan, Perlindungan Norma Kerja di Perusahaan
b. Temu Teknis Penerapan Norma Hubungan Kerja
c. Pemetaan Kerawanan Ketenagakerjaan di Perusahaan
d. Peningkatan Kapasitas Pengurus P2K3
e. Bimbingan Teknis K3 bagi Kader K3 di Tempat Kerja
f. Peningkatan Kapasitas Kader Norma Kerja di Tempat Kerja
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 62
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Untuk meningkatkan kinerja sasaran yang diukur dengan
indikator kinerja utama tersebut pada tahun berikutnya, Dinas
Tenaga Kerja Kota Makassar akan melakukan peningkatan
aktivitas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(P2K3) dan pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS)
14. Persentase (%) Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Standar
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi Tenaga Kerja
Pada tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja menargetkan 65%
dari 4.121 perusahaan menerapkan standar Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3). Dimana dari 4.121 perusahaan tersebut
Dinas Tenaga Kerja berhasil mencapai target 64,74% perusahaan
yang menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
atau sebanyak 2.668 perusahaan dengan persentase capaian
sebesar 99,60%.
Dalam program pembangunan nasional, terutama
disektor ekonomi bidang tenaga kerja, dititik beratkan pada
perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh, termasuk
diantaranya adalah perlindungan kesehatan dan keselamatan
tenaga kerja. Tujuan dari penerapan K3 ini adalah untuk
melindungi para pekerja dan orang lain ditempat kerja; menjamin
agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan
efisien; menjamin proses produksi berjalan lancar.
Melalui Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dalam
penerapan K3 fokus kepada 2 hal yaitu mencegah kecelakaan
kerja dan mencegah penyakit akibat kerja.
Aspek ketenagakerjaan dalam hal K3 pada bidang
konstruksi, diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No.PER-01/MEN/1980 Tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan. Peraturan ini
mencakup ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan dan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 63
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
kesehatan kerja secara umum maupun pada tiap bagian
konstruksi bangunan.
Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan
Menakertrans tersebut, pemerintah menerbitkan Surat
Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri
Tenaga Kerja No.Kep.174/MEN/1986-104/KPTS/1986: Pedoman
Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan
Konstruksi. Pedoman yang selanjutnya disingkat sebagai
”Pedoman K3 Konstruksi” ini merupakan pedoman yang dapat
dianggap sebagai standar K3 untuk konstruksi di Indonesia.
Dalam Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Dinas Tenaga Kerja telah melakukan langkah-langkah antara lain
sebagai berikut :
a. Pembentukan Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3)
b. Kampanye Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional
tingkat Kota Makassar
c. Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan
Hukum Terhadap Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)
d. Bimbingan Teknis K3 bagi Kader Petugas Teknis K3 di Tempat
Kerja
Dengan kegiatan tersebut diharapkan perusahaan dan
tenaga kerja dapat menerapkan budaya sehat dan selamat .
Untuk meningkatkan kinerja sasaran yang diukur dengan
indikator kinerja utama tersebut pada tahun berikutnya, Dinas
Tenaga Kerja Kota Makassar akan melakukan sosialisasi
mengenai panduan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3) ke perusahaan serta pendidikan dan
pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka
capaian indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah
sebesar 99,60% atau masih dalam kategori sangat tinggi.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 64
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014
-2019 Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, maka capaian rata-
rata 3 indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah
sebesar 72,31% atau masih dalam kategori sedang.
15. Persentase (%) Kepesertaan Jamsostek Aktif
Pada tahun 2016, Dinas Tenaga Kerja menargetkan
sebesar 50% pekerja/buruh yang ada di Makassar menjadi
peserta program Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan. Dari target
50% direalisasikan sebesar 48,35% pekerja/buruh yang ada di
Makassar merupakan peserta dari program Jamsostek/BPJS
Ketenagakerjaan dimana persentase capaiannya sebesar 96,70%.
Dari 118.427 tenaga kerja yang terdaftar di wilayah Kota
Makassar sebanyak 57.257 tenaga kerja merupakan peserta
program Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan.
Jaminan sosial tenaga kerja adalah jaminan yang menjadi
hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa uang, pelayanan
dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang
hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan
yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit,
hamil, bersalin hari tua, meninggal dunia dan menganggur.
Peraturan Perundang-undangan bidang ketenagakerjaan
merupakan langkah nyata pemerintah dalam melindungi hak
pekerja/buruh sekaligus sebagai jaminan hukum bagi
pekerja/buruh dalam menjalankan kewajibannya dalam bekerja
demi keberlangsungan usaha sehingga memiliki peran aktif
dalam keberlangsungan dunia industri. Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek) merupakan salah satu bidang yang diatur oleh
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yaitu Undang-
Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Jamsostek) sehingga menjadi bagian terpenting dalam
perlindungan buruh/pekerja.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 65
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Sebagai langkah preventif bagi tenaga kerja, maka
pemerintah harus mengambil sebuah kebijakan untuk menjamin
pelaksanaan perundang-undangan tersebut. Dalam kondisi
seperti ini maka pengawasan merupakan langkah logis untuk
mencegah segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak
diinginkan, melalui pengawasan diharapkan pelaksanaan
perundang-undangan ketenagakerjaan terutama yang mengatur
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dapat dipatuhi
dan dilaksanakan oleh setiap pihak.
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang diukur
dengan indikator kinerja utama tersebut disebabkan olehperanan
pegawai pengawas dalam pemberian penyuluhan dan pembinaan
dalam rangka kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja
serta pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan
program jaminan sosial tenaga kerja dan dilaksanakan melalui
program dan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan
terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Untuk meningkatkan kinerja sasaran yang diukur dengan
indikator kinerja utama tersebut pada tahun berikutnya, Dinas
Tenaga Kerja Kota Makassar akan melakukan koordinasi secara
menyeluruh dan kerja sama antara instansi terkait dan
peningkatan mengadakan penyuluhan program jaminan sosial
tenaga kerja.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka
capaian indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah
sebesar 96,70% atau masih dalam kategori sangat tinggi.
Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2014
-2019 Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, maka capaian rata-
rata 2 indikator kinerja utama dari sasaran tersebut adalah
sebesar 79,97% atau masih dalam kategori tinggi.
Dilihat dari capaian anggaran dan realisasi penyerapan
anggaran APBD Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2015-
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 66
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
2016 mengalami penurunan yakni pada tahun 2015 rata-rata realisasi
penyerapannya berkisar 97,17% dari anggaran sebesar Rp.
21.522.506.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.913.629.000,-. Namun
pada tahun 2016 realisasi penyerapannya menurun menjadi rata-rata
berkisar 89,18% dari anggaran sebesar Rp. 26.581.658.000,- yang
terealisasi sebesar Rp. Rp. 23.706.612.282,-.
Realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp 23.706.612.282,-
atau 89,18% dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp 26.581.658.000,- terdiri dari realisasi belanja tidak langsung
sebesar Rp 5.225.155.821,- atau 99,24% dari alokasi anggaran
sebesar Rp 5.265.208.000,- dan realisasi belanja langsung sebesar
Rp 18.481.456.461,- atau 86,70% dari alokasi anggaran sebesar
Rp 21.316.450.000,-.
Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 5.225.155.821
merupakan realisasi belanja pegawai berstatus PNS pada Dinas
Tenaga Kerja Kota Makassar. Sedangkan realisasi belanja langsung
sebesar Rp 18.481.456.461,- terdiri dari belanja pegawai sebesar
Rp 3.305.650.000,- atau 99,22% dari alokasi anggaran sebesar
Rp 3.331.575.000,- belanja barang dan jasa sebesar Rp
15.004.806.461,- atau 84,23% dari alokasi anggaran sebesar Rp
17.813.875.000,- dan belanja modal sebesar Rp 171.000.000,- atau
100% dari alokasi anggaran sebesar Rp 171.000.000,-.
Adapun rincian anggaran dan realisasi pendanaannya
beberapa tahun terakhir ini yang dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 67
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Ketenagakerjaa Kota Makassar
Tahun 2015-2016
URAIAN
ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA
TAHUN KE- RASIO ANGGARAN PADA
TAHUN KE- RATA-RATA
PERTUMBUHAN
2015 2016 2017 2015 2016
2017
Triwulan
I
2015 2016 2017
Triwulan I
ANGGARAN
REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (11) (12)
I. Belanja
Tidak
Langsung
4.740.740 5.265.208 5.336.309 4.368.890 5.225.155 1.125.272
92,16% 99,24% 21,09%
3.54%
- Belanja Pegawai
4.740.740 5.265.208 5.336.309 4.368.890 5.225.155 1.125.272 92,16% 99,24% 21,09%
II. Belanja Langsung
16.781.766 21.316.450 18.431.234 16.544.740 18.481.456 3.310.418 98,59% 86,70% 17,96%
- Belanja Pegawai
3.111.080 3.331.575 2.768.825 3.069.880 3.305.650 695.925 98,68% 99,22% 25,13%
- Belanja Barang & Jasa
13.352.186 17.813.875 15.469.409 13.063.574 15.004.806 2.614.493 97,84%
84,23% 16,90%
- Belanja Modal
318.500 171.000 193.000 318.500 171.000 0 100,00% 100,00% 0
TOTAL BELANJA
21.522.506 26.581.658 23.767.543 20.913.629 23.706.612 4.435.690 97,17% 89,18% 18,66%
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 68
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar
A. Analisis Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Sehubungan saat penyusunan Renstra Dinas
Ketenagakerjaan pada tahun 2014 masih mengkomparasi dengan
Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2010-2014 dan
dengan berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 14
tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 serta di revisinya Rencana
Strategis Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sulawesi
Selatan maka perbandingan/komparasi capaian sasaran tersebut
sebagaimana dapat dilihat melalui tabel berikut :
Tabel 2.9 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD kota
terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L
No Indikator Kinerja
Capaian Sasaran Renstra
SKPD Kota
Sasaran pd Renstra SKPD
Provinsi
Sasaran pada
Renstra K/L
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Jumlah tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level ASEAN
15.110 orang
5.170 orang
64,52%
2 % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
60,19% 75% 80%
3 % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
60,57% 75% 80%
4 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
42.056 orang
500.000 orang
-
5 % Penempatan tenaga kerja 86,62% - 14,00%
6 Peningkatan Kelompok Usaha Mandiri
20% 2.160 orang
20%
7 % Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan
84,93% 200
kasus 60%
8 % penurunan kasus perselisihan hubungan industrial
7,59% - -
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 69
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
9 Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang dilaporkan
67 PP 24
kab/kota 22,60%
10 % peningkatan upah minimum kota (UMK)
8,25%
11 % Peningkatan Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi
- 250 LPK 17,12%
12 % Peningkatan Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi
75% 80%
13 % Peningkatan Perusahaan Penyelenggara Pemagangan yang Terverifikasi
- - 14,29%
14 % Peningkatan Lulusan
Pemagangan - 19,79%
15 % Peningkatan Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi
- 64,52%
16 % Peningkatan Lembaga Pelayanan Produktifitas
- - 18,75%
17 % Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja (Nasional, Sektoral, Daerah)
- 5.170 orang
9,35%
18 % Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan
70% -
19
Tenaga Kerja yang terampil dalam mengelolah usahanya melalui pelatihan kewirausahaan, AMT dan peningkatan produktivitas
5.170 orang
-
20
% Peningkatan Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi untuk Mengisi Lowongan Pekerjaan
500.000 orang
13,00%
21 % Peningkatan Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Sistem Antar Kerja
- 14,00%
22 % Penanganan Penganggur dan ½ Penganggur melalui Sistem Padat Karya
500 orang 4,00%
23 % Peningkatan Wirausaha Baru pertahun
2.160 orang
20%
24 % Peningkatan Calon Wirausaha yang Mengikuti Inkubasi Bisnis
- 13%
25 % Meningkatnya LKS Bipartit yang Berfungsi Secara Efektif
24
kab/kota 28%
26 % Meningkatnya Perusahaan yang Membuat Peraturan Perusahaan
24
kab/kota 22,60%
27 % Peningkatan Perusahaan yang Membuat PKB
24
kab/kota 6,12%
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 70
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
28
Meningkatnya Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Sistem Pengupahan Berbasis Struktur dan Skala Upah serta Produktifitas
24
kab/kota
125 perusah
aan
29
% Meningkatnya Tenaga Kerja Penerima Upah yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- 6,5%
30
% Meningkatnya Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- 2%
31
% Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial dengan Perjanjian Bersama/Diluar Pengadilan
200
kasus 60%
Apabila diamati, terdapat perbedaan penetapan indikator
capaian sasaran pada Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar dengan kedua Renstra tersebut. Yang pertama,
indikator sasaran pada Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar tidak seluruhnya sama dan mengadopsi dari kedua
Renstra tersebut. Yang kedua, pada saat penyusunan Renstra
Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2014 masih mengkomparasi
dengan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan yang lama
disebabkan penyusunan Renstra Kementerian dilaksanakan pada
tahun 2015.
B. Telaah RTRW
Tabel 2.10 Telaah RTRW Kota Makassar terhadap Renstra
Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
No Rencana Struktur Ruang
Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan
Ruang pada Periode
Berlaku
Pengaruh Rencana Struktur
Ruang pada Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tidak ada program yang relevan dengan tupoksi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 71
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
C. Analisis KLHS
Tabel 2.11 Kajian KLHS Kota Makassar terhadap Implikasi Renstra
Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
No Aspek
Kajian Ringkasan KLHS
Implikasi
Terhadap
Pelayanan
SKPD
Catatan bagi
Program
/Kegiatan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Aspek
Sosial
Buday
a
Sebagai kota yang
menjadi pusat
kegiatan, investasi
yang berkembang
sangatlah tinggi.
Hal ini berdampak
pada peningkatan
penyerapan tenaga
kerja lokal. Namun
jika dilihat dari
data Tingkat
Paritisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK), masih
menyisakan
jumlah yang
cukup besar yang
tidak terserap atau
tidak bisa bekerja.
a. Pengemban
gan
lapangan
kerja dan
lapangan
usaha
Program
Peningkatan
Kesempatan
Kerja
b. Peng
hantaran
kompetensi
tenaga
kerja
sesuai
tuntutan
pasar
Program
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan
kompetensi adalah rendahnya kualifikasi pencari kerja yang
terindikasi pada komposisi angkatan kerja menurut pendidikan.
Sebagai gambaran kita lihat kondisi angkatan kerja di Kota
Makassar menurut data Survey Angkatan Kerja Nasional
(Sakernas) dari Badan Pusat Statistik tahun 2015 angkatan kerja
berjumlah 593.160 orang. Dari total angkatan kerja tersebut,
sekitar 87,98% (521.854 orang) adalah penduduk yang bekerja
dan sekitar 12,02% (71.306 orang) adalah pengangguran. Dengan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 72
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
demikian TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Kota Makassar
tahun 2015 menjadi 12,02%.
Dari jumlah angkatan kerja tahun 2015, didominasi oleh
angkatan kerja berpendidikan SMTA (40,33%), Universitas
(28,52%) dan <SD (15,06%). Penduduk yang bekerja pada tahun
2015, sebagian besar pekerja bekerja pada sektor perdagangan
(34,68%), sektor jasa kemasyarakatan (29,42%) dan sektor
keuangan (9,30%).
Walaupun didominasi oleh angkatan kerja berpendidikan
SMTA ke atas namun kondisi tenaga kerja Kota Makassar masih
tetap sulit untuk bersaing dengan tenaga kerja dari kota besar di
pulau Jawa dan dari tenaga kerja asing, khususnya pada jenis
pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan
tinggi. Apabila dilihat dari trend pergerakan pendidikan, dunia
ketenagakerjaan sekarang ini dihadapkan pada kecenderungan
baru yaitu adanya pergeseran pengangguran terbuka dari
angkatan kerja berpendidikan rendah menuju kearah angkatan
kerja berpendidikan yang lebih tinggi.
Adanya fenomena dunia usaha harus melaksanakan
efisiensi dan peningkatan produktivitas yang ditandai oleh adanya
pengalihan tenaga kerja dengan teknologi mesin, sehingga life
circle hasil produksi menjadi sangat pendek. Untuk dapat
melakukan efisiensi, maka dunia usaha perlu melaksanakan
perubahan [change] melalui reengineering. Untuk mengantisipasi
perubahan dunia usaha dunia pendidikan pun harus melakukan
reengineering dari yang bersifat umum menjadi kejuruan dan
keterampilan, khususnya untuk jangka pendek dan menengah.
Pembaharuan bentuk pelatihan dari yang umum menjadi aplikasi
teknologi, merupakan terobosan untuk mengimbangi percepatan
laju perkembangan teknologi, elektronika dan manajemen. Tetapi
perlu dipahami juga, bahwa adanya perubahan teknologi, untuk
jangka panjang tidak lagi diperlukan tenaga kerja dengan
persyaratan keterampilan [skill requirement] yang tinggi. Sistem
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 73
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
mesin yang dioperasikan tentunya semakin canggih, sehingga
hanya memerlukan keterampilan ”tekan tombol”. Integrated
Manufacturing systems, merupakan suatu contoh dimana untuk
mengoperasikan mesin tidak diperlukan keterampilan yang tinggi,
tetapi dituntut untuk memiliki pengetahuan yang semakin
meningkat, terutama untuk menghadapi kompleksitas sistem
mesin-mesin yang semakin canggih.
Perubahan yang terjadi di dunia kerja, perlu diikuti
dengan perubahan sikap, perilaku dan peningkatan keterampilan
tenaga kerja, yang secara tidak langsung berkaitan dengan
perubahan sistem pendidikan dan pelatihan kerja. Selanjutnya,
lembaga pendidikan sebagai salah satu institusi penghasil tenaga
kerja terdidik yang masuk pasar kerja, harus memperhatikan
proses pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar mempunyai daya saing di pasar
kerja global. Dunia pendidikan harus lebih banyak melihat
perkembangan yang terjadi di dalam dunia usaha. Dengan
demikian, kurikulum yang digunakan paling tidak harus dapat
mencerminkan apa yang diinginkan oleh dunia kerja yang harus
mengandung unsur knowledge, skills dan attitudes.
Rendahnya penyerapan angkatan kerja antara lain juga
dipengaruhi oleh ketidakpastian kualitas pencari kerja itu sendiri
dalam mengisi peluang atau kesempatan kerja. Berdasarkan
laporan penempatan ketenagakerjaan diketahui bahwa terdapat
lowongan-lowongan pada sektor-sektor industri pengolahan, yang
tidak sepenuhnya dapat terisi oleh para pencari kerja yang
dikarenakan kriteria kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan tidak
memenuhi persyaratan. Dalam upaya mempertemukan para
pencari kerja dan pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja
secara cepat dan tepat sesuai perkembangan teknologi, perlu
dibangun Bursa Kerja On Line yang merupakan pengembangan
model Bursa Kerja Konvensional. Melalui BKOL para pencari kerja
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 74
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
dan pengusaha dapat mendaftarkan secara langsung kebutuhan
dengan menggunakan akses internet.
Pemerintah Kota Makassar perlu untuk mempersiapkan
SDM yang kompetitif di pasar global, dengan persiapan SDM yang
baik, khususnya untuk Tenaga Kerja sektor formal yang akan
ditempatkan di luar negeri agar dapat memperkuat posisi tawar
[bargaining position] dengan negara pengguna. Di samping itu,
kemajuan teknologi yang semakin cepat terutama di bidang
komunikasi, transportasi dan teknologi telah mempercepat proses
globalisasi itu sendiri. Sebagai akibatnya hubungan antar negara
semakin dekat, terutama terkait dengan kegiatan pertukaran
barang dan jasa, khususnya tenaga kerja. Dengan demikian, pasar
kerja antar negara menjadi semakin marak dan intensif di masa
yang akan datang. Sementara itu, globalisasi pasar kerja juga
mengakibatkan banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Kota
Makassar, tidak hanya pada jabatan manajerial dan tenaga ahli,
tetapi sampai tingkat teknisi dan operator yang jumlahnya tidak
sedikit. Kehadiran tenaga kerja asing dirasai sangat mengancam
kesempatan kerja di pasar dalam negeri, khususnya untuk tenaga
kerja Indonesia pada tingkat menengah ke bawah yang jumlahnya
sangat banyak. Mobilitas tenaga kerja, baik penempatan dalam
daerah, antar daerah maupun antar negara yang bertumpu pada
kualitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan dalam
persaingan global. Menghadapi tantangan yang berat demikian,
kita perlu melakukan reposisi dengan meningkatkan keunggulan
komparatif dan kompetitif SDM. Reposisi ini penting untuk
mengetahui posisi yang tepat yang selanjutnya dapat digunakan
pijakan dalam menetapkan kebijakan dan strategi di bidang
ketenagakerjaan, khususnya penempatan tenaga kerja baik di
dalam negeri maupun di luar negeri. Era globalisasi di satu pihak
membuka peluang bisnis dan kesempatan kerja di dalam dan di
luar negeri. Tetapi di pihak lain, globalisasi menuntut peningkatan
SDM terutama kemampuan untuk memanfaatkan teknologi maju
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 75
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
untuk produksi; peningkatan kemampuan memanfaatkan
teknologi informasi serta peningkatan pemahaman mengenai
hubungan internasional termasuk kemampuan bernegosiasi
bisnis dengan negara-negara maju. Sementara itu, untuk
meningkatkan kualitas SDM diperlukan strategi pengembangan
ketenagakerjaan paling tidak dilakukan melalui 4 [empat] jalur
yaitu; jalur pendidikan, pelatihan kerja, pengembangan karier dan
perbaikan gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan. Akhirnya
dengan peningkatan kualitas SDM tenaga kerja yang kompetitif
akan dapat merubah tantangan menjadi peluang yang terbuka
lebar.
Dengan memperhatikan perkembangan internal dan
dinamika ekonomi global yang terjadi pada beberapa tahun
terakhir ini, perkembangan ekonomi Kota Makassar akan
dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu segera direspon
secara komprehensif melalui aksi nyata, yang mencakup;
Pertama, peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dan
pendidikan sebagai langkah awal dalam pemberian pelayanan
dasar kebijakan publik, Pemerintah Kota Makassar telah
melakukan penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas
kesehatan, disamping itu pula perlu diiringi tumbuhnya peran
serta swasta dalam penyediaan sarana kesehatan yang
diharapkan dapat medukung peningkatan derajat kesehatan
masyarakat Kota Makassar.
Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tidak dapat
menikmati pemulihan ekonomi, karena mereka tidak memiliki
pendapatan untuk dibelanjakan. Karena itu, lapangan kerja
bukan hanya merupakan mesin penggerak pembaruan ekonomi,
tetapi juga sebuah hasil dari proses pemulihan ekonomi. Tingkat
pengangguran yang masih cukup tinggi di Kota Makassar pada
saat ini mencerminkan bahwa kegiatan ekonomi yang
berkembang kemampuannya belum optimal dalam
mendayagunakan angkatan kerja lokal, atau sebaliknya
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 76
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
angkatan kerja lokal tersebut memiliki kemampuan yanglemah
untuk mengakses peluang kerja yang berkembang.
Di pihak lain, perkembangan lapangan usaha baru, baik
yang digerakan oleh investasi maupuan kebijakan
pembangunan, pada gilirannya menuntut kualitas SDM yang
memadai. Bila kualitas SDM tidak sesuai dengan
perkembangan dunia usaha, hasilnya adalah pengangguran
yang menjadi salah satu sumber timbulnya kemiskinan.
Apalagi kedepan berbagai pembangunan strategis akan
berdampak secara signifikan kepada Kota Makassar, diantaranya
Pembangunan Kawasan Centre Point of Indonesia serta Kawasan
Mamminasata. Perubahan struktur mata pencaharian
penduduk di daerah yang terkena megaproyek tersebut kalau
tidak diantisipasi akan berujung pada peningkatan
pengangguran dan kemiskinan. Menciptakan iklim investasi yang
kondusif mengingat investasi merupakan salah satu penggerak
kegiatan ekonomi daerah. Berdirinya perusahaan-perusahaan
baru melalui investasi domestik maupun asing sangat berpotensi
untuk mendayagunakan angkatan kerja lokal dan
meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi dengan lapangan
usaha lainnya, ditempuh melalui berbagai aktivitas promosi
investasi dan perbaikan-perbaikan layanan dengan orientasi
biaya murah dalam menopang investasi. Dalam hal investasi
ini, maka berbagai pembangunan strategis yang akan dibangun
di Kota Makassar bisa menjadi peluang yang cukup baik dalam
upaya peningkatan investasi di Kota Makassar. Dengan adanya
tren pertumbuhan investasi di Sulawesi Selatan yang semakin
baik, maka Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi harus mampu
menangkap berbagai peluang tersebut.
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam 5 (lima) tahun kedepan
untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu
instansi pemerintah daerah Kota Makassar, antara lain :
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 77
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
1. Meningkatnya jumlah pencari kerja/penganggur di bursa kerja
2. Pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan
pertumbuhan lapangan kerja baru
3. Rendahnya kualitas pencari kerja ;
4. Adanya perselisihan Hubungan Industrial , unjuk rasa dan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;
5. Semakin besarnya jumlah penduduk miskin
6. Rendahnya pemahaman terhadap regulasi ketenagakerjaan dan
penerapan K3.
7. Masih rendahnya kompetensi lulusan perguruan tinggi sehingga
daya saing tenaga kerja rendah
Dalam menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya setiap tahunnya selalu berupaya untuk lebih
bersinergi baik internal antar bidang dan sub bidang maupun
eksternal dengan SKPD lain di tingkat daerah. Selain itu juga
dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pengembangan profesi
pekerja social masyarakat untuk dapat menangani penyandang
masalah dengan profesionali.
Selain berbagai tantangan yang dihadapi dalam
melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan, juga terdapat
berbagai potensi yang dapat dimaksimalkan dalam rangka
mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, yaitu :
1. Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan rencana pembangunan ketenagakerjaan
sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak
terlepas dari landasan hukum yang berlaku baik berupa
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan/Keputusan Menteri terkait, dan Peraturan Daerah,
Surat Keputusan Walikota.
Dalam lingkup internal Dinas Ketenagakerjaan regulasi
yang menjadi kerangka dasar pelaksanaan program dan
kegiatan adalah Rencana Strategis yang berisi acuan lima
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 78
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
tahunan, dan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun.
Dengan sasaran umum yang ingin dicapai adalah terciptanya
mekanisme (sistem) perencanaan orientasi pada keluaran
(output), hasil (outcome) dan dampak (impact).
2. Sumber Daya
Keberadaan sumber daya yang meliputi sumber daya
manusia (sdm), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan
dan ketatalaksanaan, menjadi faktor penentu keberhasilan
pelaksanaan tugas-tugas dan peran Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar dalam menghadapi dinamika perubahan
lingkungan strategis.
Sebagaimana telah diuraikan di atas pada sub bab 2.2.
bahwa potensi sumber daya manusia dilihat pendidikan formal
dari jumlah 115 orang pegawai, 83 orang berpendidikan
DIII/S1/S2, berarti 72,17% sdm sudah mumpuni. Dari sisi
pengalaman lebih dari 63,48% adalah Golongan III dan
Golongan IV, dan sebanyak 16 orang adalah pejabat fungsional
yang menjadi ujung tombak pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
Pendukung kelancaran kinerja lainnya yang tidak kalah
penting, yaitu aspek sarana, prasarana, dan anggaran setiap
tahun mengalami peningkatan sesuai dengan dana yang
tersedia. Terletak sebagai “main gate” dari Kawasan Barat
Indonesia ke kawasan Timur Indonesia atau sebaliknya
memberikan kemungkinan adanya peningkatan investasi dan
tentunya penyerapan tenaga kerja pun memiliki peluang.
Terbukanya kesempatan kerja dengan melalui sektor informal
Dengan melihat tantangan dan peluang di atas maka
kedepannya Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar akan
mengembangkan pelayanan dasar sebagai berikut :
1. Pelayanan Pelatihan Kerja
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
| 79
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
2. Pelayanan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
3. Pelayanan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
4. Pelayanan Informasi Pasar Kerja
5. Pelayanan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja
6. Pelayanan Pemagangan
7. Pelayanan Sertifikasi Kompetensi
8. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
9. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek/BPJS
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|80
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
Berdasarkan penjelasan tantangan pelayanan Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar selama 2 (dua) tahun terakhir pada
periode 2014-2019 (Bab 2), maka perlu dilakukan identifikasi
permasalahan berdasarkan evaluasi pembangunan, target rencana
serta capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai gambaran permasalahan
yang akan diselesaikan pada periode berikutnya. Berkaitan dengan
belum dapat diselesaikan pada periode dua tahun sebelumnya dan
memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan
pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Program
pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-
sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD serta tujuan
dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun.
Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan
pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok
untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan hal
tersebut, maka dapat digambarkan identifikasi permasalahan sesuai
dengan sasaran pada periode 2014-2019 pada RPJMD.
Jalannya roda pembangunan di Kota Makassar tidak dapat
dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi yang ada. Ekonomi Kota
Makassar mengalami pertumbuhan positif, namun harus diakui
bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi
berbagai persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan
pendapatan serta pertambahan penduduk.
Kota Makassar sebagai salah satu kota yang jumlah
angkatan kerjanya terbesar di Sulawesi Selatan diposisikan akan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|81
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
mengalami bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk
produktif (berusia 15-64 tahun) mendominasi populasi. Bonus
demografi menjadi dasar meningkatkan produktivitas dan memicu
pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM. Saat tingkat
fertilitas turun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk
memenuhi kebutuhan dasar penduduk usia anak-anak dapat
dialihkan untuk peningkatan mutu manusia sebagai modal
pembangunan. Di saat yang sama, jumlah anak yang sedikit akan
memberi peluang bagi kaum perempuan untuk masuk pasar kerja.
Bonus demografi akan menjadi windows of opportunity bila disokong
oleh SDM yang berkualitas. Jika jumlah penduduk produktif yang
lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan
dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi, maka hasilnya
dapat dimanfaatkan untuk kemajuan di masa depan. Namun bonus
demografi menjadi windows of disaster jika sebagian besar penduduk
usia produktif berpendidikan rendah atau bahkan tak lulus
pendidikan SMP atau SMA, lalu penduduk usia produktif yang banyak
jumlahnya itu tidak bisa dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan
kerja, sehingga menimbulkan efek sosial yang buruk dan hilangnya
momentum untuk mengumpulkan kesejahteraan.
Momentum ini jika tidak dimanfaatkan oleh Kota Makassar
akan menjadi ancaman apabila bonus demografi hanya diukur dari
struktur demografi (kuantitas) semata. Untuk itu, pengembangan
SDM menjadi salah satu pilar untuk meningkatkan nilai tambah.
Terlebih bila dikaitkan dengan potensi Kota Makassar di masa depan
sebagai salah satu pusat ekonomi untuk wilayah Indonesia Timur.
Potensi Kota Makassar sebagai tempat terbaik untuk menanamkan
investasi dapat terlihat pada data riil mengenai pertumbuhan nilai
investasi di Kota Makassar. Jumlah investasi di Kota Makassar untuk
penanaman modal dalam negeri (PMDN) tahun 2014 tercatat Rp.
546.869.000.000,- dan tahun 2015 tercatat Rp. 856.449.300.000,-.
sementara untuk penanaman modal asing (PMA) tahun 2014 sebesar
93.344.600 U$ dan pada tahun 2015 sebesar 31.461.600 U$. Melihat
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|82
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
potensi menciptakan nilai tambah dari pengembangan dan pengalihan
investasi, ditambah keunggulan komparatif dan kompetitif yang
dimiliki, Kota Makassar memiliki kesiapan dan keunggulan untuk
ambil bagian. Penanaman investasi baru maupun pemindahan
investasi ke Kota Makassar akan berdampak pada kebutuhan tenaga
kerja dengan kompetensi atau keterampilan baru. Dunia usaha
umumnya akan melaksanakan re-engineering dan re-structuring di
segala bidang untuk menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan.
Akibatnya akan terjadi perubahan terhadap posisi permintaan
(supply) dan penawaran (demand) tenaga kerja, struktur persyaratan
jabatan maupun kompetensi kerja. Mengacu pada potensi Kota
Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur,
maka sektor-sektor industri yang diperkirakan akan banyak
berkembang dan membutuhkan tenaga kerja diantaranya adalah
industri olahan (manufaktur), jasa dan perdagangan,
bangunan/konstruksi, hotel/restoran, dan industri olahan hasil-hasil
pertanian. Tenaga kerja yang dibutuhkan setidaknya untuk mengisi
peluang tenaga semi skill dan full skill, baik untuk tingkat
profesional/manajerial maupun teknisi/operator.
Beralih pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar,
data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan melansir, pada
tahun 2015 angkatan kerja berjumlah 593.160 orang. Dari total
angkatan kerja tersebut, sekitar 87,98% (521.854 orang) adalah
penduduk yang bekerja dan sekitar 12,02% (71.306 orang) adalah
pengangguran. Dengan demikian TPT (Tingkat Pengangguran
Terbuka) Kota Makassar tahun 2015 menjadi 12,02%. Angka ini
mengalami kenaikan dibandingkan kondisi di tahun 2014 dengan TPT
10,94%, dimana angkatan kerjanya berjumlah 600.051 orang (turun
1,15% di tahun 2015). Adapun jumlah penduduk yang bekerja di
tahun 2014 sebanyak 534.428 orang (turun 2,35% di tahun 2015),
sementara itu penganggurnya berjumlah 65.623 orang (naik 8,66% di
tahun 2015).
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|83
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
Tabel 3.1
Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar
Tahun 2013 – 2015
No. Uraian
Thn. 2013 Thn. 2014 Thn. 2015
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah
1 Jumlah Penduduk 1.408.100 1.429.242 1.449.401
2 Penduduk Usia
Kerja 962.867 515.312 539.891 1.055.203 525.228 549.256 1.074.424
3 Angkatan Kerja 557.904 371.947 228.104 600.051 368.820 224.340 593.160
Bekerja 502.308 341.981 192.447 534.428 323.289 198.565 521.854
Penganggur 55.596 29.966 35.657 65.623 45.531 25.775 71.306
4 Bukan Angkatan
Kerja 404.963 143.365 311.787 455.152 156.408 324.916 481.264
Sekolah 148.595 106.980 105.742 212.722 96.992 109.255 206.247
Mengurus Rumah Tangga
201.459 13.991 197.249 211.240 19.088 201.701 220.789
Lainnya 54.909 22.394 8.796 31.190 40.328 13.960 54.228
5 Tingkat
Pengangguran
Terbuka (TPT)
9,97% 8,06% 15,63% 10,94% 12,35% 11,49% 12,02%
6 Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK)
55,21% 72,18% 42,25% 56,87% 70,22% 40,84% 57,94%
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|84
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
Dari jumlah angkatan kerja tahun 2015, didominasi oleh
angkatan kerja berpendidikan SMTA (40,33%), Universitas (28,52%)
dan <SD (15,06%). Penduduk yang bekerja pada tahun 2015, sebagian
besar pekerja bekerja pada sektor perdagangan (34,68%), sektor jasa
kemasyarakatan (29,42%) dan sektor keuangan (9,30%).
Permasalahan utama ketenagakerjaan yang masih dihadapi
Kota Makassar adalah pengangguran dimana Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) sejak tahun 2013 mengalami kenaikan. Tahun 2013
dengan TPT 9,97% mengalami kenaikan pada tahun 2014 dengan TPT
10,94% dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan kembali dengan
TPT 12,02%. Berdasarkan data Sakernas yang diterbitkan oleh BPS
tahun 2015 bahwa jumlah penganggur didominasi oleh penganggur
yang berpendidikan SMTA (64,76%), Universitas (29,74%) dan <SD
(2,69%), yang antara lain disebabkan (1) tidak imbangnya
pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja, (2)
terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan
ekonomi, (3) masih rendahnya kualitas angkatan kerja, (4)
kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga
kerja yang sesuai, dan (5) motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk
menciptakan lapangan kerja baru masih rendah. Pengangguran bisa
bersifat sementara, terutama dikalangan yang baru lulus memerlukan
waktu sebelum mereka mendapatkan pekerjaan. Diindikasikan pula
kecenderungan pengangguran dikalangan tenaga kerja terdidik
khususnya yang berpendidikan sekolah menengah ke atas karena
adanya kekurang sesuaian antara isi pendidikan dengan jenis
pekerjaan yang diinginkan di satu pihak, serta kebutuhan
ketrampilan dengan jenis pekerjaan yang tersedia di lain pihak. Belum
lagi potensi kenaikan angka pengangguran usia muda berumur 15 –
19 tahun. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan
mengakibatkan rendahnya daya saing dan kekuatan tawar di pasar
kerja, terutama bagi angkatan kerja muda. Kualifikasi mereka belum
mampu memenuhi tuntutan dan persaingan pasar kerja global yang
membutuhkan tenaga kerja profesional. Terlebih penerapan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|85
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
perjanjian perdagangan bebas ASEAN - Cina (ACFTA : ASEAN - China
Free Trade Aggreement) maupun AEC (ASEAN Economic Community)
mengakibatkan pasar kerja tidak lagi memiliki batas negara sehingga
tenaga kerja yang mampu bersaing adalah tenaga kerja yang
memenuhi standar profesional.
Permasalahan lain yang tak bisa dikesampingkan begitu saja
adalah pencari kerja juga tidak mendapatkan pembekalan yang
memadai untuk memahami kondisi potensi dirinya yang seharusnya
dapat menjadi acuan bagi mereka untuk mengenali bakat, minat,
kepribadian, potensi serta kekurangan yang dimilikinya. Dengan
demikian mereka kurang dapat mengarahkan dan mengembangkan
potensi yang dimilikinya untuk dapat mengisi kesempatan kerja
sesuai dengan pekerjaan/jabatan yang diminati.
Menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas
permasalahan tenaga kerja akan berkaitan dengan pasar kerja dalam
arti luas bukan hanya meliputi masalah kebutuhan dan penawaran
tenaga kerja, kualitas tenaga kerja dan masalah pengangguran saja
akan tetapi berkaitan pula dengan masalah upah tenaga kerja,
pemutusan hubungan kerja serta segala dinamika lain yang berkaitan
dengan ketenagakerjaan.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|86
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
Tabel 3.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA
KOTA MAKASSAR
Aspek Kajian Capaian/Kondisi
Saat Ini Standar Yang
Digunakan
Faktor Yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan SKPD Internal (Kewenangan
SKPD) Ekternal (Diluar
Kewenangan SKPD)
Gambaran Pelayanan SKPD
Daya saing tenaga kerja yang masih relatif rendah
SPM Bidang Ketenagakerjaan
• Belum adanya BLK yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar
• Belum adanya fungsional Instruktur Pelatihan yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan
• Masih terbatasnya modul dan standar pelatihan kerja
• Belum optimalnya pembinaan produktifitas masyarakat maupun perusahaan
• Jumlah angkatan kerja yang tidak terampil/kompeten yang masih tinggi
• Belum semua instruktur yang dimiliki oleh Lembaga Pelatihan kerja swasta memiliki sertifikasi kompetensi
• Sarana dan prasarana yang dimiliki LPK Swasta belum semuanya sesuai kebutuhan industri
• Belum tersedianya Balai Latihan kerja milik pemerintah
• Belum adanya PNS Fungsional Pelatihan Kerja
• Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatas sarana dan prasarana yang di miliki LPK Binaan
• Masih terbatasnya uji kompetensi bagi tenaga kerja
Penyerapan tenaga kerja sektor formal maupun informal
masih relatif terbatas
SPM Bidang Ketenagakerjaan
• Minimnya kualitas dan kuantitas fungsional Pengantar
Kerja sehingga pelayanan penempatan tenaga kerja tidak bisa dilakukan secara optimal
• Pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan
dengan pertumbuhan lapangan kerja baru Lulusan dunia pendidikan belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan
• Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi
sehingga masih banyak yg belum diterima di pasar kerja.
• Ketersediaan informasi pasar
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|87
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
• Sistem, mekanisme & sarpras informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal & efektif.
• Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal
• Koordinasi lintas sektoral yg berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal & informal belum optimal.
dunia usaha (mismatch).
• Lapangan kerja di sektor formal relatif terbatas dibandingkan pertambahan angkatan kerja.
• Kualifikasi pencari kerja belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhan pasar kerja
• Masih relatif kecilnya kepedulian perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja
• Angkatan kerja (terutama yg berusia muda ) lebih memilih bekerja di sektor formal dibandingkan informal (faktor mindset)
kerja belum optimal.
• Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal
Hubungan kerja yang harmonis belum sepenuhnya
tercapai
SPM Bidang Ketenagakerjaan
• Belum optimalnya pembinaan kelembagaan
hubungan industrial terhadap pengusaha maupun pekerja.
• Pembinaan kepada perusahaan terkait kepesertaan
• Minimnya kepedulian perusahaan untuk membentuk LKS
Bipartit di perusahaannya
• Fungsi LKS Bipartit di perusahaan belum optimal sehingga banyak kasus
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|88
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
Jamsostek bagi buruh/pekerja masih belum optimal.
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara internal
• Regulasi aturan mengenai upah minimum masih belum bisa dijadikan acuan secara permanen
• Perbedaan kepentingan antara pengusaha dengan pekerja.
• Kurangnya kesadaran perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Jamsostek
Kajian Renstra
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
Pelatihan kerja belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan tenaga kerja untuk menjadi terampil dan/atau kompeten.
Penyerapan tenaga kerja di sektor formal maupun informal masih relatif terbatas.
Perselisihan hubungan Industrial yang
SPM Bidang Ketenagakerjaan
Minimnya kualitas dan kuantitas Instruktur & SDM pengelola pelatihan sehingga mempengaruhi proses, kapasitas & kualitas pelatihan.
Belum maksimalnya sosialisasi & pemasaran program pelatihan kepada masyarakat, dunia usaha/industri, dunia pendidikan.
Masih terbatasnya Tempat Uji
Sebagian masyarakat belum mengenal UPT PK/BLK sehingga tidak mendapat informasi program pelatihan yg dilaksanakan UPT PK/BLK secara memadai
Masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh pelayanan UPT PK/BLK Kualitas SDM angkatan kerja relatif rendah sehingga kurang memiliki daya saing untuk mendapat pekerjaan (tingkat
Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja atau angkatan kerja.
Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yg belum diterima di pasar kerja
Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|89
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
diselesaikan melalui perjanjian bersama belum optimal.
Kepesertaan buruh/pekerja pada Program Jamsostek belum
optimal.
Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan (pemeriksaan perusahaan & pengujian peralatan di perusahaan) belum optimal.
Kompetensi beserta sumber daya pendukungnya.
Minimnya kualitas dan kuantitas fungsional Pengantar Kerja sehingga pelayanan
penempatan tenaga kerja tidak bisa dilakukan secara optimal.
Koordinasi lintas sektoral yg berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal & informal belum optimal.
Perselisihan hubungan Industrial belum sepenuhnya diselesaikan melalui perjanjian bersama.
Pembinaan kepada perusahaan terkait kepesertaan
Jamsostek bagi buruh/pekerja masih belum optimal.
Belum optimalnya penegakan hukum
pendidikan didominasi SD ke bawah).
Kualifikasi pencari kerja belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhan pasar kerja
Minimnya kepedulian
perusahaan untuk membentuk LKS Bipartit di perusahaannya.
Regulasi aturan mengenai upah minimum masih belum bisa dijadikan acuan secara permanen
Perbedaan kepentingan antara pengusaha dengan pekerja
Kurangnya kesadaran perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Jamsostek
Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja.
Perlindungan tenaga kerja melalui Program Jamsostek belum optimal.
Penerapan dan penegakan hukum norma ketenagakerjaan belum optimal.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|90
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
norma ketenagakerjaan.
Belum optimalnya mekanisme pelaporan pengawasan ketenagakerjaan melalui Permenakertrans No.
09 Tahun 2005
Kajian Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
• Pelatihan kerja belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan tenaga kerja untuk menjadi terampil dan/atau kompeten
• Penyerapan tenaga kerja di sektor formal maupun informal masih relatif terbatas.
• Iklim hubungan Industrial belum sepenuhnya kondusif.
SPM Bidang Ketenagakerjaan
• Masih belum berfungsinya BLK secara maksimal, baik di Pusat maupun di daerah.
• Masih belum terpenuhinya kebutuhan Instruktur di BLK.
• Masih perlunya penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan.
• Terbatasnya kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan.
• Rendahnya perlindungan bagi pekerja di luar negeri.
• Masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang
Belum sinkronnya kebijakan ketenagakerjaan Pusat dengan kebijakan/peraturan daerah.
Masih lemahnya lembaga hubungan industrial.
Masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja.
Masih banyaknya anak yang bekerja pada bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak.
Masih rendahnya kompetensi TKI yang bekerja di luar negeri.
Pelayanan pelatihan kerja belum optimal.
Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja di pasar kerja.
Informasi pasar kerja belum optimal.
Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal.
Masih relatif tingginya konflik ketenagakerjaan.
Perlindungan tenaga kerja belum memadai.
Penerapan dan penegakan hukum
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|91
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
disiapkan bagi pencari kerja.
Banyaknya kesempatan kerja di dalam dan luar negeri yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia akibat ketidaksesuaian kompetensi.
ketenagakerjaan belum optimal
Kajian RTRW Kota Makassar Tidak ada program yang relevan dengan tugas pokok Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
Kajian KLHS Kota Makassar
Tingkat Paritisipasi Angkatan Kerja (TPAK), masih menyisakan jumlah yang cukup besar yang tidak terserap atau tidak bisa bekerja.
Data Sakernas dari Badan Pusat Statistik
Masih terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
Rendahnya kualitas pencari kerja
a. Meningkatnya jumlah pengangguran
Arus urbanisasi
Tenaga kerja yang tidak terampil dan kompeten
Keterbatasan lapangan kerja
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|92
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dinamika perubahan
lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan
yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja. Beberapa permasalahan yang
dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan antara lain :
1. Permasalahan banyaknya kesempatan kerja yang tidak dapat
diisi akibat ketidaksesuaian kompetensi
Persoalan pengangguran dipicu tiadanya kesesuaian antara jenjang
pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini memicu
tenaga kerja terdidik, justru mengambil lahan pekerjaan kelompok
tidak terampil. Fenomena ini imbas dari kegagalan lulusan
pendidikan tinggi, khususnya para sarjana, yang juga menganggur
dan akhirnya mengambil jatah lulusan SMA.
2. Pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan
pertumbuhan lapangan kerja baru
Fenomena lapangan kerja yang tidak sesuai antara kebutuhan
pencari kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja disinyalir
muncul akibat ketimpangan informasi, terutama di kalangan anak
muda yang baru lulus sekolah yang mengandalkan informasi dari
hasil obrolan dengan teman atau keluarga.
3. Keterampilan tenaga kerja rendah
Pemerintah wajib memediasi institusi pendidikan dan pengusaha.
Dalam hal ini, wajib ada pelatihan di luar bursa kerja untuk
menambah keterampilan generasi muda yang baru lulus sekolah.
4. Tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi
Masyarakat miskin tidak hanya dari kalangan pengangguran atau
pendidikan rendah. Hasil kajian LIPI menyebutkan, sekitar 43,67
persen pekerja Indonesia saat ini masih berada di bawah garis
kemiskinan. Ini terjadi lantaran kecilnya upah dan tingginya harga
barang.
5. Lemah dan belum kondusifnya iklim investasi dalam
menghadapi pasar global
Secara umum iklim investasi di Kota Makassar dipengaruhi oleh
faktor-faktor non ekonomi, seperti kestabilan politik, penegakan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|93
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
hukum, pertanahan, kriminalitas, aksi buruh dan mahasiswa,
komitmen pemerintah, layanan perbankan, dukungan infrastruktur
dan layanan birokrasi pemerintah.
Penerapan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang tidak
transparan telah mengakibatkan kondisi ketenagakerjaan menjadi
kurang produktif, tenaga kerja yang tidak terampil, etos kerja yang
lemah, kenaikan upah minimum yang terlalu cepat, dan maraknya
demo dan pemogokan serta kasus-kasus perburuhan yang
membuat investor melakukan relokasi usahanya ke beberapa
negara tetangga yang lebih kondusif
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|94
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
Tabel 3.3
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
No Isu-Isu Strategis
Dinamika
Internasional
Dinamika Nasional Dinamika Regional /Lokal Lain-Lain
1 Krisis Ekonomi Tingginya Angka Penduduk
Miskin
Tingginya Angka Pengangguran
Gender
Mainstreaming (Pengarusutamaan
gender)
2 AEC (Asean Economic Community)
APEC (Asia Pasific Economic Cooperation)
ACFTA (ASEAN- China Free Trade Agreement)
SDGs (Sustainable Development Goals)
Kualitas/kesiapan SDM , produk dan infrastruktur
Kesiapan dalam mengembangkan sistem diklat berbasis kompetensi dan sertifikasinya
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh LPK belum sesuai dengan kebutuhan industri
3 Pekerjaan yang Layak atau Decent
Work (ILO)
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Nasional tahun 2016 sebesar 5,61%
Berlakunya BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2014
MP3EI (Masterplan Program Percepatan &
TPT Kota Makassar tahun 2015 sebesar 12,02%
TPT Provinsi Sulawesi Selatan sebesar
Berlakunya BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2014
Perselisihan Hubungan Industrial
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|95
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)
4 Pemanfaatan Bonus
Demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk
produktif (berusia 15-64 tahun)
mendominasi populasi.
Pemanfaatan bonus demografi
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|96
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Walikota Dan Wakil
Walikota Makassar Terpilih
A. Visi
Visi Kota Makassar yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar
Tahun 2014 – 2019 yaitu : “Makassar Kota Dunia yang Nyaman
untuk Semua”.
Tiga pokok pikiran yang secara konseptual diarahkan pada
aspek kesejahteraan masyarakat dan pembaharuan tata kelola
kota dan pemerintahan yang baik, yaitu pada kata Kota Dunia,
Nyaman dan Untuk Semua. Konseptual dari Visi tesebut adalah :
Kota Dunia : dimaksudkan adalah Kota Makassar yang
memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan
inklusifitas yang berdaya saing atau memukau
dalam banyak hal. Diantaranya potensi
sumberdaya alam dan infrastruktur social
ekonomi yang menjanjikan terwujudnya
kesejahteraan masyarakat dengan standar
dunia. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai
terwujudnya “masyarakat sejahtera standar
dunia”,
Nyaman : dimaksudkan adalah terwujudnya proses
pembangunan yang semakin mengurangi
kesenjangan dan melahirkanerkembangnya
masyarakat yang mengedepankan prinsip
inklusifitas serta pola hubungan yang setara
antara stakeholder dan stakeowner dalam
pembangunan. Pokok visi ini dapat dikristalkan
sebagai terwujudnya “kota nyaman kelas dunia”
Untuk Semua : dimaksudkan adalah proses perencanaan,
pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan
dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan
masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|97
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
jenjang umur, jenis kelamin, status sosial dan
kemampuan diri (termasuk kelompok difable).
Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai
terwujudnya “pelayanan public kelas dunia
bebas korupsi”.
B. Misi
Dalam rangka pencapaian Visi Kota Makassar 2014-2019
diatas, maka dirumuskan 3 (tiga) Misi Kota Makassar sebagai
berikut :
1. Merekonstruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat Sejahtera
Standar Dunia. Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam
hal : (1) pengurangan pengangguran; (2) pemberian
jaminan sosial keluarga; (3) pelayanan kesehatan gratis; (4)
pelayanan pendidikan gratis; (5) penukaran sampah dengan
beras; (6) pelatihan keterampilan dan pemberian dana bergulir;
(7) pembangunan rumah murah; dan (8) pengembangan kebun
kota. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi
“masyarakat sejahtera standar dunia”
2. Merestorasi Tata Ruang Kota Menjadi Kota Nyaman Kelas
Dunia. Misi ini mecakup berbagai upaya umum dalam hal :
(1).Penyelesaian masalah banjir; (2).Pembentukan badan
pengendali pembangunan kota; (3).Pembangunan waterfront
city; (4).Penataan transportasi publik; (5).Pengembangan
infrastruktur kota; (6).Pengembangan pinggiran kota;
(7).Pengembangan taman tematik; (8).Penataan lorong. Misi ini
diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “kota nyaman kelas
dunia”
3. Mereformasi Tata Pemerintahan menjadi Pelayan Publik
kelas dunia bebas korupsi. Misi ini mencakup upaya dalam hal
: (1).Peningkatan pendapatan asli daerah; (2).Peningkatan etos
dan kinerja aparat RT/RW; (3).Peningkatan pelayanan di
kelurahan; (4).Pelayanan public langsung ke rumah;
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|98
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
(5).Pengembangan pelayanan public terpadu di kecamatan;
(6).Modernisasi pelayanan pajak dan distribusi;
(7).Pengembangan akses internet pada ruang public;
(8).Penguatan badan usaha milik daerah. Misi ini diarahkan
untuk mewujudkan pokok visi “pelayanan public kelas dunia
bebas korupsi”
Dinas Tenaga Kerja merupakan instansi teknis yang
melaksanakan salah satu urusan rumah tangga daerah dibidang
ketenagakerjaan, dengan kewenangannya yang telah diatur Perda
No. 3 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Makassar, yang lingkup pelayanannya
berada pada lingkup perencanaan perluasan dan penempatan
tenaga kerja, pembinaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja,
hubungan industrial dan syarat-syarat kerja serta pengawasan
dan perlindungan ketenagakerjaan.
Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas
Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan misi pertama Kota Makassar
yaitu : “Merekonstruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat
Sejahtera Standar Dunia”. Rekonstruksi nasib rakyat menjadi
masyarakat sejahtera standar dunia merupakan salah satu upaya
untuk meningkatkan standar hidup masyarakat serta
peningkatan daya saing daerah sehingga dapat mewujudkan kota
Makassar sebagai Kota Dunia. Sebagaimana diketahui, untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat
dilakukan melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan
peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
Dengan adanya proses pelayanan yang baik kepada masyarakat,
akan semakin memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk
meningkatkan kemampuan berusaha, yang kemudian diharapkan
dapat pula meningkatkan standar hidup masyarakat.
Salah satu upaya untuk merekonstruksi nasib rakyat
menjadi masyarakat sejahtera standar dunia melalui Dinas Tenaga
Kerja adalah :
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|99
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
1. Bebas pengangguran, kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan Rakyat
Menciptakan 500 ribu peluang kerja dan bisnis baru dalam
kurun 5 tahun
Meningkatkan jumlah pelaku wirausaha mandiri dan berdaya
saing yang menunjang perekonomian daerah
Mendorong terciptanya jejaring kerjasama yang
menghasilkan sinergi dan penguatan peran serta masyarakat
Optimalisasi pengunaan IPTEK dalam penumbuhkembangan
wirausaha yang berdaya saing.
2. Jaminan Sosial Keluarga Serbaguna (Jam Surga) untuk semua
Fasilitas bursa kerja
3. Training ketrampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan
4. Peningkatan keterampilan kewirausahaan
5. Peningkatan kualitas SDM pencari kerja
6. Peningkatan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|100
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
Tabel 3.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
Visi : Makassar Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua
No Misi dan Program
Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1 Misi 1 : Merekonstruksi nasib
rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia
Program : Bebas pengangguran, kemiskinan dan
peningkatan kesejahteraan Rakyat
Menciptakan 500 ribu peluang kerja dan bisnis baru dalam
kurun 5 tahun
a. Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK)
yang dimiliki pleh Pemerintah Kota Makassar
b. Belum adanya PNS fungsional pelatihan
kerja c. Kompetensi aparatur
dinas belum
sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan.
d. Masih terbatasnya pelaksanaan uji
kompetensi bagi tenaga kerja
e. Masih kurangnya PNS
Fungsional Pengantar Kerja (1 orang)
a. Minimnya kualitas dan kuantitas instruktur &
SDM pengelola pelatihan swasta sehingga mempengaruhi proses,
kapasitas dan kualitas pelatihan
b. Masih terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja
dan pelatihan kewirausahaan
c. Belum optimalnya
pembinaan produktifitas kerja bagi masyarakat
dan perusahaan d. Pertumbuhan angkatan
kerja lebih tinggi
dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan
kerja baru
a. Komitmen pimpinan dalam peningkatan
pelayanan ketenagakerjaan
b. Meningkatnya MoU
dengan perusahaan & stakeholder lainnya
terkait kerjasama di bidang pelatihan dan penempatan
c. Makin luasnya jejaring informasi pasar kerja
dengan berbagai pihak yg berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja
d. Ketersediaan data dan informasi pengembangan
bidang ketenagakerjaan e. Keberadaan lembaga
ketenagakerjaan
f. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|101
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
f. Ketersediaan informasi pasar kerja belum
optimal g. Perluasan kesempatan
kerja di sektor informal
belum berkembang secara optimal
h. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK
i. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya
mengacu pada Tupoksi. j. Akses terhadap data
dan informasi
ketenagakerjaan belum optimal.
k. Peran dan fungsi
lembaga ketenagakerjaan belum
optimal.
e. Keterbatasan lapangan kerja
f. Rendahnya daya saing dan SDM pencaker
g. Ketimpangan antara
pencaker dan lowongan h. meningkatnya konflik
hubungan industrial i. Akibat gejolak ekonomi
sehingga PHK
meningkat j. Banyaknya pengusaha
yang belum mentaati perundang-undangan ketenagakerjaan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|102
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Sulawesi Selatan
A. Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Ketenagakerjaan, dalam rangka mendukung visi,
misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan nasional
merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan
nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas
bidang dan pembangunan wilayah secara lebih terukur, maka
ditetapkan sasaran strategis dan arah kebijakan Kementerian
Ketenagakerjaan sebagai berikut :
1. Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja untuk
memasuki pasar tenaga kerja dijabarkan dengan arah kebijakan
sebagai berikut :
a. Harmonisasi, standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui
kerjasama lintas sektor, lintas daerah dan lintas negara mitra
bisnis dalam kerangka keterbukaan pasar;
b. Pengembangan program kemitraan antara pemerintah
dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas
tenaga kerja;
c. Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan;
d. Penataan Lembaga Pelatihan berbasis kompetensi melalui
pengelolaan program pelatihan yang komprehensif dengan
mengembangkan lembaga pelatihan di tingkat pusat sebagai
tempat pelatihan unggulan dan pendampingan bagi lembaga
pelatihan provinsi, serta lembaga pelatihan provinsi menjadi
unggulan dan pendampingan bagi lembaga pelatihan
kabupaten/kota;
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|103
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
e. Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan
untuk mempercepat sertifikasi pekerja memerlukan strategi
sosialisasi program pelatihan secara lebih intensif dan
ekstensif agar kualitas angkatan kerja siap memasuki pasar
tenaga kerja.
f. Identifikasi dan memilih sektor/sub sektor yang nilai tambah
dan penyerapan tenaga kerja tinggi, sehingga menjadi fokus
untuk dikembangkan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan
pemberdayaan tenaga kerja, dijabarkan dengan arah kebijakan
sebagai berikut :
a. Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya
produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja;
b. Mendorong Pengembangan Ekonomi Produktif berbasis
Masyarakat;
c. Fasilitasi mobilitas tenaga kerja internal dan eksternal, serta
memfungsikan Pasar Tenaga Kerja;
d. Perlindungan Pekerja Migran.
3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan
iklim ketenagakerjaan, dijabarkan dengan arah kebijakan
sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan
kerjasama hubungan industrial;
b. Mewujudkan sistem pengupahan yang adil;
c. Peningkatan program perlindungan sosial bagi
pekerja/buruh;
d. Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam
pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial;
e. Meningkatkan kualitas tata kelola persyaratan kerja,
kesejahteraan dan analisis diskriminasi.
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa
keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|104
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
pengawasan ketenagakerjaan dijabarkan dengan arah kebijakan
sebagai berikut :
a. Mengembangkan sistem pengawasan ketenagakerjaan;
b. Meningkatkan kualitas teknik pemeriksaan dan penyidikan
norma ketenagakerjaan dan K3;
c. Meningkatkan kontribusi penarikan pekerja anak dari bentuk
terburuk pekerjaan untuk anak ;
d. Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan jamsostek
melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan
norma waktu kerja, wakty istirahat, dan pengupahan, norma
penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri,
norma penggunaan tenaga kerja asing, norma pelatihan kerja,
norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat, norma
jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan;
e. Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja perempuan
dan norma kerja anak;
f. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan norma
keselamatan dan kesehatan kerja;
g. Mendorong peran yang efektif dari pemerintah daerah,
terutama di wilayah industri.
5. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program,
keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan
dan akuntabel;
6. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan, dengan
indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan Kinerja
Akuntabilitas Kementerian;
7. Peningkatan kepuasan stakeholders dalam pelayanan
perencanaan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi
ketenagakerjaan yang bermanfaat dan berkelanjutan,
dijabarkan dengan arah kebijakan sebagai berikut; dimana
untuk point 5 sampai dengan point 7 arah kebijakan fungsi
pendukung tersebut selaras dengan kebijakan nasional
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|105
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).
Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian
Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan
arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang
ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang
aparatur negara. Maka dirumuskan 9 agenda prioritas
pembangunan bidang ketenagakerjaan yang disebut dengan
NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN, yaitu :
1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
3. Percepatan Sertifikasi Profesi;
4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan Wirausaha Produktif;
6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan Produktif;
7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan
Akuntabel.
Pernyataan 9 agenda prioritas pembangunan Kementerian
Ketenagakerjaan memberikan arahan bagi seluruh daerah
(provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan
fungsinya di bidang ketenagakerjaan. Beberapa hal yang menjadi
pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar, yaitu:
1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional dengan arah
kebijakan dan strategi :
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, dalam
agenda ini Dinas Tenaga Kerja ;
3. Percepatan Sertifikasi Profesi;
4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan Wirausaha Produktif;
6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan Produktif;
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|106
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan
Akuntabel.
B. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Sulawesi Selatan
Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Sulawesi Selatan adalah :
“Terwujudnya Tenaga Kerja Dan Masyarakat Transmigrasi
Yang Produktif Dan Kompetitif Dalam Rangka Mendukung
Pilar Utama Pembangunan Nasional”
Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan adalah :
1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas aparatur dalam
pelayanan prima kepada tenaga kerja, dan Masyarakat
Transmigrasi;
2. Meningkatkan kualitas dan Pengembangan sistem informasi
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta
meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan penempatan
Tenaga Kerja
4. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis,
berkeadilan dan bermartabat.
5. Mewujudkan jaminan kepastian hukum dibidang
ketenagakerjaan dan menciptakan suasana yang nyaman dan
produktif dalam bekerja dan berusahan.
6. Mengembangkan potensi sumberdaya kawasan, masyarakat
dan kawasan transmigrasi serta memfasilitasi perpindahan
penduduk untuk memenuhi kebutuhan pengembangan
permukiman transmigrasi yang berwawasan lingkungan.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|107
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
Adapun sasaran pembangunan jangka menengah Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai
berikut :
1. Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM aparatur yang
kompeten, berbasis kinerja dan akuntabilitas publik dalam
pelayanan kepada Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi;
2. Meningkatnya kualitas dan pengembangan sistem informasi
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
3. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja, terciptanya lembaga pelatihan, lembaga
pelayanan produktivitas dan transmigrasi serta mendorong
terciptanya kesempatan kerja, pelayanan tenaga kerja,
pelayanan tenaga kerja, terwujudnya informasi pasar kerja dan
mendukung terlaksananya penempatan tenaga kerja
4. Tercapainya ketenangan bekerja dan berusaha, berkurangnya
unjuk rasa dan mogok kerja, meningkatnya kualitas hidup
pekerja, terwujudnya kebebasan berserikat, terlaksananya
perlindungan tenaga kerja dan terwujudnya pengembangan
system jaminan social tenaga kerja
5. Terlaksanannya pengawasan dan perlindungan
ketenagakerjaan serta berkurangnya jumlah pelanggaran norma
dan kecelakaan kerja, berkurangnya pekerja anak dan anak
yang terlibat bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, terwujudnya
peningkatan perlindungan bagi pekerja perempuan serta
penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja
6. Berkembangnya potensi sumberdaya kawasan, fasilitas
perpindahan dan penempatan transmigran dengan membangun
kawasan potensial daerah tertinggal menjadi permukiman baru
sehingga tercapainya kemandirian dan integrasi masyarakat di
UPT melalui tahap penyesuaian, pemantapan dan
pengembangan.
Dimana arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|108
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
1. Kebijakan dalam pengembangan satuan kerja melalui
pemberdayaan kelembagaan pemerintah sesuai amanat Perda
No. 6 Tahun 2001.
2. Kebijakan pengembangan kelembagaan produktivitas dan
pelatihan kewirausahaan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003,
PP No. 38 Tahun 2007, Permenakertrans Nomor
21/MEN/IX/2009, Permenakertrans No. 12/MEN/VIII/2010,
Permenakertrans No. 11 Tahun 2012.
3. Kebijakan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
dan masyarakat transmigrasi, mendorong kesempatan kerja
dan meningkatkan penempatan tenaga kerja sesuai amanat
UUD 1945 pasal 27 ayat 2, UU No. 13 Tahun 2003 pasal 9-30,
31-38, UU No. 39 Tahun 2004.
4. Kebijakan dalam penerapan peraturan perundang-undangan
dibidang HI yang ramah investasi dengan mempertimbangkan
perlindungan bagi pengusaha dan pekerja sesuai amanat UU
No. 13 Tahun 2003, UU No. 3 Tahun 1992 pasal 88-89, 102-
149, UU No. 2 Tahun 2004, PP No. 8 Tahun 2004,
Kepmenakertrans No. 255/Men/2003, Kepmenakertrans No.
231/Men/2003.
5. Kebijakan penegakan hukum ketenagakerjaan melalui
peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pengawasan
ketenagakerjaan UU N0. 13 Tahun 2003 pasal 67-87, 176-181.
6. Kebijakan dalam pengembangan kawasan transmigrasi fasilitasi
pengerahan perpindahan dan penempatan serta peningkatan
kualitas perencanaan pengembangan masyarakat transmigrasi
dan masyarakat sekitarnya sesuai amanat UU No, 13 Tahun
1997.
7. Kebijakan peningkatan kualitas dan pengembangan sistem
informasi melalui teknologi informasi sesuai amanat UU No. 13
Tahun 2003, pasal 7-8 , Inpres No. 3 Tahun 2003, tentang
kebijakan dan strategi pengembangan e-govermen.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|109
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
8. Kebijakan peningkatan pelaksanaan pengawasan
ketenagakerjaan melalui peningkatan kualitasdan kuantitas
pembinaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan sesuai
amanat UU No. 3 tahun 1951, UU No. 1 tahun 1970, UU No. 13
Tahun 2003. pasal 176 s/d 190, UU No. 21 Tahun 2000, dan
Perpres No. 21 Tahun 2010.
Berdasarkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, maka Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar menetapkan beberapa hal yang
harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan
selama lima tahun kedepan, sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui
pelayanan prima aparatur Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar;
2. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan penempatan
tenaga kerja dalam menanggulangi pengangguran;
3. Mewujudkan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha
perusahaan melalui peningkatan hubungan industrial dan
persyaratan kerja yang harmonis, dinamis dan demokratis;
Meningkatkan jaminan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Berdasarkan hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kota Makassar dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kota Makassar yaitu Tingkat Paritisipasi Angkatan Kerja (TPAK),
masih menyisakan jumlah yang cukup besar yang tidak terserap atau
tidak bisa bekerja.
Terkait dengan pembangunan kewilayahan pada upaya
mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah
dengan mendorong transformasi dan akselarasi pembangunan
wilayah yang bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|110
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
manusia, peningkatan produktifitas, efisiensi dan nilai tambah
sumber daya alam.
Pembangunan ketenagakerjaan akan diarahkan untuk
mendukung pengembangan wilayah dari segi ketenagakerjaan secara
komprehensif, khususnya dalam mempersiapkan sumber daya
manusia dan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Mulai dari aspek
kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, penempatan dan
pemberdayaan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan
jaminan sosial.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2015-2019
selama 2 (dua) tahun pelaksanaan, juga melihat fakta permasalahan
yang krusial dan tantangan pada tahun 2014-2019, sasaran jangka
menengah pada Renstra Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi
Sulawesi Selatan serta Renstra Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia, maka dapat digambarkan perumusan isu
strategis ketenagakerjaan :
1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
2. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak
yg belum diterima di pasar kerja
3. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal
4. Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara
optimal
5. Rendahnya kualitas tenaga kerja & LPK belum memberikan
pelayanan pelatihan kerja secara optimal
6. Masih terbatasnya uji kompetensi bagi tenaga kerja
7. Belum optimalnya pembinaan produktifitas kerja bagi masyarakat dan
perusahaan
8. Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial
9. Peran dan fungsi lembaga hubungan industrial belum optimal.
Metode penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani
melalui RENSTRA Dinas Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara:
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|111
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
1. Pembahasan melalui forum Focussed Group Discussion (FGD)
dengan melibatkan para pejabat struktural dan para pejabat
fungsional lingkup Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :
a. Skor pembobotan untuk masing-masing kriteria telah
ditetapkan pada tabel 3.4 berikut :
Tabel 3.5
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis
No Kriteria Bobot
1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar
20
2 Merupakan Tugas dan Tanggung Jawab Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar
10
3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20
4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan
daerah
10
5 Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani 15
6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25
Total 100
b. Melakukan penilaian terhadap isu-isu strategis terhadap
kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala di atas, dengan
mengisi tabel sebagai berikut :
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|112
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
Tabel 3.6 Nilai Skala Kriteria
No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke-
Total
Skor 1 2 3 4 5 6
1 Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
0,24 0,12 0,25 0,13 0,18 0,31 1,23
2 Belum tersedianya tenaga kerja
sesuai kualifikasi/ kebutuhan pasar kerja
0,24 0,13 0,25 0,12 0,19 0,30 1,23
3 Ketersediaan informasi pasar kerja yang belum optimal
0,23 0,11 0,23 0,12 0,17 0,26 1,12
4 Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal
0,23 0,12 0,21 0,11 0,19 0,25 1,11
5 Rendahnya kualitas tenaga kerja & LPK belum memberikan pelayanan
pelatihan kerja secara optimal
0,25 0,13 0,25 0,13 0,19 0,31 1,26
6 Masih terbatasnya uji kompetensi
bagi tenaga kerja
0,24 0,12 0,22 0,12 0,17 0,29 1,16
7 Belum optimalnya pembinaan
produktifitas bagi masyarakat dan perusahaan
0,23 0,13 0,23 0,13 0,18 0,30 1,20
8 Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial
0,22 0,13 0,21 0,10 0,18 0,24 1,08
9 Peran dan fungsi lembaga hubungan industrial belum optimal
0,22 0,11 0,21 0,09 0,18 0,23 1,04
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|113
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
c. Menghitung rata- rata bobot setiap isu strategis dengan
mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah
peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.7
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis
No Isu-Isu Strategis Total Skor
Rata- Rata Skor
Peringkat
1 Rendahnya kualitas tenaga kerja & LPK belum
memberikan pelayanan pelatihan kerja secara
optimal
1,26 0,090 1
2 Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
1,23 0,089 2
3 Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi/
kebutuhan pasar kerja
1,23 0,089 3
4 Belum optimalnya
pembinaan roduktifitas bagi masyarakat dan perusahaan
1,20 0,080 4
5 Masih terbatasnya uji kompetensi bagi tenaga
kerja
1,16 0,079 5
6 Ketersediaan informasi
pasar kerja yang belum optimal
1,12 0,077 6
7 Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara
optimal
1,11 0,076 7
8 Tingginya angka kasus
perselisihan hubungan industrial
1,08 0,074 8
9 Peran dan fungsi lembaga hubungan industrial belum optimal
1,04 0,071 9
Dari hasil rata-rata skor tersebut, dilakukan pemeringkatan
isu-isu strategis ketenagakerjaan sebagai berikut :
1. Rendahnya kualitas tenaga kerja & LPK belum memberikan
pelayanan pelatihan kerja secara optimal;
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|114
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahterauntuk Semua
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;
3. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi/kebutuhan pasar
kerja;
4. Belum optimalnya pembinaan roduktifitas bagi masyarakat dan
perusahaan;
5. Masih terbatasnya uji kompetensi bagi tenaga kerja;
6. Ketersediaan informasi pasar kerja yang belum optimal;
7. Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang
secara optimal;
8. Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial;
9. Peran dan fungsi lembaga hubungan industrial belum optimal.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|115
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi Dan Misi Dinas Tenaga Kerja
Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi
masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar secara jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita
layanan terbaik, baik dalam upaya mewujudkan Visi Kota Makassar
Tahun 2014-2019 yaitu “Makassar Kota Dunia yang Nyaman
untuk Semua”, maupun dalam upaya mencapai kinerja
pembangunan di bidang ketenagakerjaan di Kota Makassar pada
aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah
dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang
relevan.
Untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang
ketenagakerjaan, maka visi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar 5
(lima) tahun ke depan adalah:
“Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri,
Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk
Semua”
Sebagaimana terjadinya perubahan kebijakan di bidang
ketenagakerjaan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara prinsip
mengatur eksistensi pengawasan ketenagakerjaan yang ditarik dari
sistem desentralisasi ke dekonsentrasi. Pemerintah pusat
melimpahkan penyelenggaraan penataan dan pengelolaan
Pengawasan Ketenagakerjaan tidak lagi menjadi tanggung jawab
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|116
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
pemerintah daerah kabupaten dan kota tetapi menjadi tanggungjawab
pemerintah daerah provinsi maka penjelasan visi juga mengalami
perubahan sebagai berikut:
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|117
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Tabel 4.1 Penyusunan Penjelasan Visi
Visi Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi
Mewujudkan
ketenagakerja
an yang
mandiri,
berdaya saing,
harmonis dan
sejahtera
untuk semua
1. Ketenagakerjaan a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja
pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
b. Tenaga kerja/pekerja/buruh adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
c. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau
badan-badan lainnya yang mempekerjaan tenaga kerja dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
d. Pada tahap sebelum bekerja, adalah mempersiapkan tenaga kerja yang
memiliki kompetensi melalui pelatihan keterampilan dan memberikan
informasi peluang kerja.
e. Pada tahap bekerja adalah memberikan pembinaan, perlindungan dan
pengawasan ketenagakerjaan.
f. Pada tahap purna kerja adalah memberikan perlindungan kesejahteraan
2. Ketenagakerjaan
yang mandiri
a. Tersedianya tenaga kerja mandiri yang memiliki jiwa kewirausahaan
b. Lahirnya enterpeneur baru sebagai peluang kerja bagi dirinya dan orang lain
c. Tenaga Kerja yang mampu meningkatkan usahanya atau menciptakan
pekerjaan secara mandiri
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|118
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
3. Ketenagakerjaan
yang berdaya
saing
a. Meningkatnya keterampilan/kompetensi Tenaga Kerja sehingga semakin
mampu bersaing mengisi lapangan kerja baik lokal, regional dan global
b. Meningkatnya Produktifitas tenaga kerja dan perusahaan .
c. Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja dan pengusaha
d. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesempatan kerja dan
berusaha
4. Ketenagakerjaan
yang harmonis
a. Hubungan keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pemberi kerja
b. Menciptakan hubungan yang aman dan harmonis antara pihak-pihak
berkepentingan sehingga dapat meningkatkan produktifitas usaha
c. Hubungan industrial yang harmonis di perusahaan yang melibatkan serikat
pekerja dan pengushaa mempunyai peranan yang sangat penting dalam
mewujudkan iklim investasi yang kondusif sebagai langkah yang strategis
dalam menciptakan lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran.
5. Ketenagakerjaan
yang sejahtera a. Tenaga kerja yang sejahtera bisa terwujud apabila mereka terpenuhi hak dan
harkatnya sebagai manusia yang bekerja
b. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang No. 13 tahun
2003, tenaga kerja yang sejahtera adalah tenaga kerja yang mendapatkan
hak-hak normatif mereka, yaitu:
Hak ekonomis seperti upah, tunjangan hari raya (THR), tunjangan hari tua,
fasilitas perumahan, dsb.;
Hak politis seperti membentuk dan menjadi serikat buruh, mogok, tidak
mengalami diskriminasi, dsb;
Hak medis seperti keselamatan dan kesehatan, melahirkan,
istirahat,menyusui, dsb.;
Hak sosiologis seperti cuti, kawin, libur resmi, pembatasan jam kerja
perempuan dan anak;
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|119
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
6. Untuk semua a. Proses pembinaan ketenagakerjaan yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh
pengusaha dan pekerja tanpa diskriminasi.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|120
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Pada Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar Tahun 2014-2019 upaya pencapaian visi tersebut
diimplementasikan melalui misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan peluang kesempatan kerja, perluasan lapangan kerja
dan penempatan tenaga kerja yang didukung oleh sistem pelatihan
kerja sehingga terwujud tenaga kerja yang mandiri dan berdaya
saing.
2. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis,
berkeadilan, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
3. Terwujudnya kepastian hukum dengan melaksanakan pembinaan,
pengawasan dan perlindungan terhadap Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.
Dengan terjadinya perubahan eksistensi pengawasan
ketenagakerjaan dimana Pemerintah pusat melimpahkan
penyelenggaraan penataan dan pengelolaan Pengawasan
Ketenagakerjaan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah kabupaten dan kota tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah
daerah provinsi maka misi ke 3 yang merupakan penjabaran dari
pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan sudah tidak relevan untuk
diimplementasikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
Sesuai Peraturan Wali Kota Makassar No. 90 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan maka dirumuskan perwujudan misi
sebagai berikut :
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|121
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Tabel. 4.2
Perumusan Perwujudan Misi
Visi Pokok-Pokok
Visi
Bidang Layanan
Misi Pelatihan Kerja
Informasi Pasar
Kerja &
Peningkatan
Produktifitas
Penempatan
Tenaga Kerja &
Perluasan
Kesempatan
Kerja
Hubungan
Industrial &
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
Mewujudkan
Ketenagakerj
aan yang
Mandiri,
Berdaya
Saing,
Harmonis
dan
Sejahtera
untuk Semua
Ketenagakerjaan
yang mandiri
Tersedianya
tenaga kerja
yang memiliki
keterampilan
untuk mandiri
Sistem/
Informasi pasar
kerja yang
efektif
Pengembangan
ekonomi
produktif
berbasis
masyarakat
Lahirnya
enterpeneur
baru sebagai
peluang kerja
bagi dirinya dan
orang lain
Penempatan dan
perluasan
lapangan kerja
Meningkatkan
Penempatan
Tenaga Kerja
untuk Mengisi
dan
Memperluas
Peluang serta
Kesempatan
Kerja melalui
Pemberdayaan
Usaha Mandiri
Ketenagakerjaan
yang berdaya
saing
Meningkatkan
kompetensi/
kualitas tenaga
kerja sehingga
mampu bersaing
mengisi
lapangan kerja
Mendorong
pertumbuhan
ekonomi dgn
meningkatkan
produktifitas
tenaga kerja dan
perusahaan
Mendorong
pertumbuhan
ekonomi &
pemerataan
kesempatan kerja
& berusaha
Meningkatkan
Kualitas &
Daya Saing
Tenaga Kerja
melalui
Pelatihan Kerja
yang Berbasis
Kompetensi &
Pengembangan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|122
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Produktifitas
Tenaga Kerja
Ketenagakerjaan
yang harmonis
Menciptakan
Hubungan
industrial yang
harmonis antara
pihak-pihak
berkepentingan
sehingga
mewujudkan
iklim investasi
yang kondusif
Terciptanya
hubungan
industrial yang
harmonis,
dinamis,
berkeadilan,
bertanggung
jawab dan
berkelanjutan
Ketenagakerjaan
yang sejahtera
Terciptanya
pengusaha dan
pekerja sejahtera
dengan
terpenuhinya
hak-hak normatif
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|123
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Berdasarkan pemikiran di atas Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar menetapkan 3 misi sebagai upaya mendefinisikan cara
untuk mewujudkan visi sebagai berikut :
1. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja untuk Mengisi dan
Memperluas Peluang serta Kesempatan Kerja melalui
Pemberdayaan Usaha Mandiri
Misi ini mencakup upaya dalam memberikan penempatan tenaga
kerja, peluang dan pemerataan kesempatan kerja, perluasan
lapangan kerja, mengintegrasikan sistem/jejaring informasi pasar
kerja yang efektif, pemberdayaan usaha mandiri, pengembangan
ekonomi produktif berbasis masyarakat, mengembangkan dan
memelihara jiwa kewirausahaan. Misi ini diarahkan untuk
mewujudkan pokok visi “ketenagakerjaan yang Mandiri dan
Sejahtera”.
2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja melalui
Pelatihan Kerja yang Berbasis Kompetensi dan Pengembangan
Produktifitas Tenaga Kerja.
Misi ini mencakup upaya dalam memberikan pelatihan
keterampilan berbasis kompetensi, pemagangan, peningkatan
kemampuan dan keahlian tenaga kerja,. Misi ini diarahkan untuk
mewujudkan pokok visi “tenaga kerja yang berdaya saing”
3. Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis,
Berkeadilan, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan.
Misi ini mencakup upaya dalam hal menciptakan suasana dan
etika kerja yang kondusif dan saling menunjang antar pengusaha
dan pekerja dengan meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban
yang dilandasi dengan hubungan Industrial. Misi ini diarahkan
untuk mewujudkan pokok visi “ketenagakerjaan harmonis dan
sejahtera”
4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan
misi untuk pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan dan sasaran
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|124
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Tenaga Kerja serta
mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Makassar
sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Makassar tahun 2014-2019. Tujuan adalah penjabaran
dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai
kurun waktu 5 tahun. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas
dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang
diharapkan. Dari misi yang telah ditetapkan maka dapat disusun
tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan jangka menengah
Dinas Tenaga Kerjasebagai berikut:
1. Misi 1 : Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja untuk Mengisi
Peluang Kerja serta Memperluas Kesempatan Kerja melalui
Pemberdayaan Usaha Mandiri
Tujuan : Mewujudkan penempatan tenaga kerja serta
pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri
Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan
kesempatan berusaha
2. Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja
melalui Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan
Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja.
Tujuan : Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan
produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja
Sasaran : Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan berdaya
saing.
3. Misi 3 : Terciptanya hubungan industrial yang harmonis,
dinamis, berkeadilan, bertanggung jawab dan berkelanjutan
Tujuan : Mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis serta
Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
Sasaran yang diharapkan dari tujuan di atas sebagai berikut :
a. Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis antara Pekerja
dan Pengusaha
b. Meningkatnya kesejahteraan pekerja
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|125
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Tenaga
Kerja ke depan ditampilkan pada tabel 4.3
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|126
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Tabel. 4.3
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA
KOTA MAKASSAR
VISI : MEWUJUDKAN KETENAGAKERJAAN MANDIRI, BERDAYA SAING, HARMONIS DAN SEJAHTERA
UNTUK SEMUA
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA
THN.
2015
THN.
2016
THN. 2017
THN.
2018
THN.
2019
MISI 1 : MENINGKATKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA UNTUK MENGISI DAN MEMPERLUAS PELUANG SERTA KESEMPATAN KERJA MELALUI PEMBERDAYAAN USAHA MANDIRI
Mewujudkan
Penempatan Tenaga
Kerja serta
Pengembangan
Kesempatan Kerja
melalui Usaha
Mandiri
Terpenuhinya
Kebutuhan Lapangan
Kerja dan Kesempatan
Berusaha
% Penempatan Tenaga
Kerja
35% 40% 45% 85% 90%
% Peningkatan Tenaga
Kerja Mandiri
10% 20% 30% 45% 50%
Jumlah Lowongan
Kerja yang
Disebarluaskan
- - - 12.000
Loker
14.000
Loker
Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan
20.260
orang
22.640
orang
25.020
orang
26.900
orang
29.280
orang
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|127
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING TENAGA KERJA MELALUI PELATIHAN KERJA YANG BERBASIS KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
Mewujudkan tenaga
kerja yang
terampil/kompeten
dan produktif sesuai
dengan
perkembangan pasar
kerja
Terwujudnya tenaga
kerja yang produktif
dan berdaya saing
Persentase tenaga
kerja yang terampil
dan berkompetensi
dasar (lulus ujian)
- - - 80% 90%
Jumlah Tenaga Kerja yang Berkompetensi Spesifik Level ASEAN
8.400
orang
9.800
orang
11.200
orang
12.600
orang
14.000
orang
% Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
55% 60% 65% - -
% masyarakat yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
55% 60% 65% - -
MISI 3 : TERCIPTANYA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS, DINAMIS, BERKEADILAN, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKELANJUTAN
Mewujudkan
Hubungan Industrial
yang Harmonis serta
Meningkatkan
Kesejahteraan Tenaga
Kerja
1. Terciptanya hubungan
industrial yang
harmonis antara
pekerja dan
pengusaha
% Perselisihan
Hubungan Industrial
yang Diselesaikan
dengan Perjanjian
Bersama
- - - 90% 95%
% Penurunan Kasus Hubungan Industrial
10% 10% 10% 10% 10%
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|128
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang dilaporkan
50 PP 70 PP 100 PP 150 PP 200 PP
% Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan
100% 100% 100% - -
2. Meningkatnya
kesejahteraan pekerja % Peningkatan Upah
Minimum Kota (UMK)
10% 10% 10% 10% 10%
MISI 4 : TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM DENGAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP NORMA KETENAGAKERJAAN
Peningkatan Kinerja
Pelayanan Publik
1. Terwujudnya
Lingkungan Kerja yang
aman, sehat dan
nyaman
% Pengujian Peralatan
di Perusahaan
45% 50% 50% - -
2. Terwujudnya Perlindungan Hak Dasar Pekerja
% Pemeriksaan Perusahaan
45% 50% 50% - -
% Kepesertaan Jamsostek Aktif
45% 50% 50% - -
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|129
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
4.3 Strategi Dan Kebijakan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana
Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-
langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi
dan misi.
Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa
lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada
kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang
ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan
bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan
serangkaian kebijakan.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|130
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Tabel. 4.4
Penentuan Alternatif Startegi Pencapaian Indikator Sasaran Ketenagakerjaan
FAKTOR EKSTERNAL
PELUANG :
Ketersediaan IT sebagai sarana
informasi yang memudahkan &
memperluas jangkauan pelayanan.
Program CSR perusahaan untuk
pemberdayaan masyarakat
Perubahan Program Jamsostek
menjadi BPJS Ketenagakerjaan
TANTANGAN :
Dinamika Internasional
AEC (Asean Economic Community)
APEC (Asia Pasific Economic
Cooperation)
ACFTA (ASEAN- China Free Trade
Agreement)
SDGs (Sustainable Development Goals)
Pekerjaan yang Layak atau Decent
Work (ILO)
Dinamika Nasional
Proyek MP3KI (Masterplan Percepatan
& Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia)
Kesiapan SDM, produk &
infrastruktur
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)
Nasional tahun 2016 sebesar 5,61%
Berlakunya BPJS Ketenagakerjaan
pada tahun 2014
Pemanfaatan Bonus Demografi,
yaitu kondisi ketika jumlah
penduduk produktif (berusia 15-64
tahun) mendominasi populasi
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|131
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
FAKTOR INTERNAL
Dinamika Regional/Lokal
TPT Kota Makassar tahun 2015
sebesar 12,02%
Kesiapan dalam mengembangkan
sistem diklat berbasis kompetensi dan
sertifikasinya
Sarana dan prasarana yang dimiliki
oleh LPK belum sesuai dengan
kebutuhan industri
Minimnya kualitas dan kuantitas
instruktur & SDM pengelola pelatihan
swasta sehingga mempengaruhi
proses, kapasitas dan kualitas
pelatihan
Keterbatasan lapangan kerja
Rendahnya daya saing dan SDM
pencaker
Ketimpangan antara pencaker dan
lowongan
Berlakunya BPJS Ketenagakerjaan
sejak tahun 2014
Pemanfaatan bonus demografi
Akibat gejolak ekonomi sehingga PHK
meningkat
Banyaknya pengusaha yang belum
mentaati perundang-undangan
ketenagakerjaan
Lain-Lain
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|132
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Gender Mainstreaming
(Pengarusutamaan gender)
KEKUATAN :
Meningkatnya MoU dengan
perusahaan & stakeholder lainnya
terkait kerjasama di bidang pelatihan
dan penempatan
Makin luasnya jejaring informasi
pasar kerja dengan berbagai pihak yg
berkontribusi terhadap penyerapan
tenaga kerja
Ketersediaan data dan informasi
pengembangan bidang
ketenagakerjaan
Keberadaan lembaga ketenagakerjaan
Ketersediaan fasilitas sarana dan
prasarana
ALTERNATIF STRATEGI :
Peningkatan kualitas dan optimalisasi
fungsi lembaga-lembaga pelatihan
kerja
Optimalisasi pelatihan serta
perbaikan kurikulum pelatihan guna
mendukung terwujudnya tenaga kerja
dgn tingkat keterampilan dan
kompetensi yang berorientasi pada
kebutuhan pasar kerja.
Pengembangan standar kompetensi
kerja dan sistem sertifikasi
kompetensi tenaga kerja.
Pengembangan jejaring informasi
pasar kerja untuk mengoptimalkan
penyerapan tenaga kerja di pasar
kerja.
Menumbuhkan jiwa kewirausahaan
untuk menggerakkan ekonomi
produktif masyarakat di sektor
informal.
ALTERNATIF STRATEGI :
Penguatan BLK bertaraf Internasional
guna mendukung ketersediaan tenaga
kerja profesional yang mampu
bersaing di pasar kerja dalam dan
luar negeri.
Pembinaan dan pengembangan
produktivitas masyarakat dan
kalangan industri.
Pengembangan jejaring informasi
pasar kerja untuk mengoptimalkan
penyerapan tenaga kerja di pasar
kerja.
KELEMAHAN : ALTERNATIF STRATEGI : ALTERNATIF STRATEGI :
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|133
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja
Kurangnya PNS Pejabat Pengantar Kerja (1 orang)
Masih terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan
Belum optimalnya pembinaan
produktifitas kerja bagi masyarakat dan perusahaan
Sistem, mekanisme & sarpras informasi kepada pencari kerja aupun perusahaan belum optimal & efektif.
Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal.
Koordinasi lintas sektoral yg berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal & informal belum optimal.
Terbatasnya alokasi dana pelayanan penempatan & perluasan kesempatan kerja dibandingkan dengan jumlah penganggur yang ada.
Angka perselisihan Hubungan
Industrial yang masih tinggi
Belum optimalnya pembinaan kelembagaan hubungan industrial terhadap pengusaha maupun pekerja
Peningkatan kualitas dan optimalisasi
fungsi lembaga-lembaga pelatihan
kerja.
Optimalisasi penempatan tenaga kerja
di sektor formal melalui program
Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja
Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja
Antar Negara (AKAN).
Pembudayaan kewirausahaan,
pembinaan padat karya produktif dan
pengenalan teknologi tepat guna (TTG)
untuk mengoptimalkan perluasan
kesempatan kerja di sektor informal.
Pemberdayaan tenaga kerja
pendamping dan penggerak
masyarakat untuk menggerakkan
ekonomi produktif masyarakat di
sektor informal.
Penguatan kapasitas & pemberdayaan
kelembagaan hubungan industrial
untuk mendukung terciptanya iklim
hubungan industrial yang kondusif
dan harmonis
Optimalisasi pelatihan serta perbaikan
kurikulum pelatihan guna
mendukung terwujudnya tenaga kerja
dgn tingkat keterampilan dan
kompetensi yang berorientasi pada
kebutuhan pasar kerja.
Pengembangan standar kompetensi
kerja dan sistem sertifikasi
kompetensi tenaga kerja.
Pembinaan dan pengembangan
produktivitas masyarakat dan
kalangan industri.
Peningkatan profesionalisme tenaga
pelatihan dan instruktur pelatihan
kerja.
Optimalisasi penempatan tenaga kerja
di sektor formal melalui program
Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja
Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja
Antar Negara (AKAN).
Meningkatkan jumlah tenaga
fungsional Pengantar Kerja.
Perbaikan syarat kerja dan sistem
pengupahan untuk mendukung
terciptanya iklim hubungan industrial
yg kondusif dan harmonis, serta
mendukung upaya perlindungan dan
perbaikan kesejahteraan pekerja.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|134
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Peningkatan profesionalisme tenaga
fungsional di bidang hubungan
industrial.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|135
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Dari analisa lingkungan strategis yang telah dirumuskan di
atas, ditetapkan beberapa strategi pokok. Beberapa strategi pokok
dimaksud tertuang dalam tabel berikut :
Tabel. 4.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja
Kota Makassar
VISI : MEWUJUDKAN KETENAGAKERJAAN YANG MANDIRI, BERDAYA
SAING, HARMONIS DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA
MISI 1 : MENINGKATKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA UNTUK MENGISI
DAN MEMPERLUAS PELUANG SERTA KESEMPATAN KERJA MELALUI
PEMBERDAYAAN USAHA MANDIRI
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN UMUM
Mewujudkan
penempatan
tenaga kerja
serta
pengembanga
n kesempatan
kerja melalui
usaha
mandiri
Terpenuhinya
kebutuhan
lapangan kerja
dan
kesempatan
berusaha
Optimalisasi
penempatan tenaga
kerja di sektor
formal melalui
program Antar Kerja
Lokal (AKL), Antar
Kerja Antar Daerah
(AKAD) dan Antar
Kerja Antar Negara
(AKAN).
Pengembangan
jejaring informasi
pasar kerja untuk
mengoptimalkan
penyerapan tenaga
kerja di pasar kerja.
Pembudayaan
usaha mandiri,
pembinaan padat
karya produktif dan
pengenalan eknologi
tepat guna (TTG)
untuk
mengoptimalkan
perluasan
kesempatan kerja di
sektor informal
Penempatan tenaga
kerja pada pekerjaan
yang layak di sektor
formal dan
perlindungan tenaga
kerja baik di dalam
negeri maupun di
luar negeri.
Pengembangan dan
perluasan enciptaan
kesempatan kerja di
sektor informal yang
produktif dan
remuneratif erluasan
kesempatan kerja di
sektor informal
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|136
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING TENAGA KERJA
MELALUI PELATIHAN KERJA YANG BERBASIS KOMPETENSI DAN
PENGEMBANGAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN UMUM
Mewujudkan
tenaga kerja
yang
terampil/kom
peten dan
produktif
sesuai dengan
perkembanga
n pasar kerja
Terwujudnya
tenaga kerja
yang produktif
dan berdaya
saing
Penguatan daya
saing penduduk usia
kerja melalui
penguatan LPK
Pelatihan Kerja
sebagai lembaga
strategis untuk
membekali
kompetensi dan
membangun
keunggulan
kompetisi.
Menggerakkan dan
melakukan
pendampingan
alumni UPT
Pelatihan Kerja
melalui peran UPT
Pengembangan
Produktivitas Tenaga
Kerja (UPT PPTK).
Mengintensifkan
fungsi Kios 3in1 dan
peningkatkan
jejaring kemitraan
dengan dunia
usaha.
Membangun jaring
pengaman TPT
melalui Program
Pelatihan Alih Kerja
(PAKER) atau alih
profesi bagi pekerja
ter-PHK agar tidak
menambah angka
penganggur
Peningkatan
keterampilan,
kompetensi dan
kualitas produktivitas
tenaga kerja untuk
mencetak tenaga kerja
dan wirausaha baru
yang berdaya saing
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|137
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
MISI 3 : TERCIPTANYA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS,
DINAMIS, BERKEADILAN, BERTANGGUNG JAWAB DAN
BERKELANJUTAN
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN UMUM
Mewujudkan
Hubungan
Industrial
yang
Harmonis
serta
Meningkatkan
Kesejahteraan
Tenaga Kerja
1. Terciptanya
hubungan
industrial
yang harmonis
antara pekerja
dan
pengusaha
Mewujudkan rasa
ketenangan bekerja
dan berusaha
sehingga tercipta
hubungan yang serasi
antara pekerja dan
pengusaha
Memberikan
pelayanan mediasi
penyelesaian
perselisihan
hubungan industrial
Memberikan
pemahaman tentang
Peraturan
Ketenagakerjaan
kepada pengusahan
dan pekerja
Memberikan
pemahaman dan
pembinaan tentang
norma hubungan
kerja yang meliputi
Perjanjian Kerja,
Peraturan
Perusahaan, PKB,
Penyerahan kepada
Perusahaan lain,
Perusahaan Penyedia
Jasa Pekerja dan
Kebebasan Berserikat
2. Meningkatnya
kesejahteraan
pekerja
Perbaikan syarat-
syarat kerja dan
sistem pengupahan
Meningkatkan Upah
Minimum Kota
(UMK)
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|138
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program Dan Kegiatan
Dengan adanya perubahan struktur organisasi Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar sesuai dengan Peraturan Walikota
Makassar 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dimana
susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan terdiri dari 4 bidang yaitu:
1. Bidang Pelatihan Kerja, yang awalnya merupakan bidang
Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
2. Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas,
dimana merupakan bidang baru.
3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja,
yang awalnya merupakan bidang Penempatan, Perluasan dan
Perencanaan Tenaga Kerja.
4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
yang awalnya merupakan bidang Pembinaan Hubungan Industrial
dan Syarat Kerja.
Sehubungan pengelolaan Pengawasan Ketenagakerjaan sudah
dialihkan pada Pemerintahan Provinsi maka bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan tidak terdapat lagi dalam struktur organisasi Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar.
Dengan adanya perubahan struktur organisasi maka dalam
menjalankan fokus arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan
yang diimplementasikan dalam bentuk program prioritas utama juga
mengalami perubahan. Adapun program prioritas utama Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar yaitu Program Peningkatan Kualitas
Tenaga Kerja; Program Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja
dan Produktifitas Ketenagakerjaan; Program Peningkatan Kesempatan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|139
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Kerja serta Program Pengembangan Hubungan Industrial dan
Lembaga Ketenagakerjaan. Sedangkan Program Perlindungan dan
Pengembangan Sistem Pengawasan sudah tidak dilaksanakan.
Arah kebijakan dan strategi Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar tahun 2014-2019 disusun untuk mendukung pencapaian
tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dan serta sesuai dengan misi 1 (pertama) Walikota dan Wakil Walikota
terpilih yaitu “Merekonstruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat
Sejaktera Standar Dunia”. Arah kebijakan dilaksanakan melalui
berbagai program prioritas RPJMD 2014-2019 Kota Makassar yang
mencakup bidang ketenagakerjaan.
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja;
meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; serta
pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, Dinas
Ketenagakerjaan Kota Makassar menyusun rencana operasional
teknis yang diimplementasikan dalam 4 (empat) program wajib
dimana terbagi dalam skala prioritas sebagai berikut :
1. Prioritas Pertama (1) :
a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Pada awalnya program ini terdiri dari 18 (delapan belas)
kegiatan, kemudian mengalami penambahan menjadi 21 (dua
puluh satu). Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:
1) Monitoring dan Evaluasi Penempatan Tenaga Kerja
2) Pelayanan Administrasi Pencari Kerja/Kartu Kuning (AK1
s/d AKV) ISO 9001-2008
3) Bursa Kerja/Job Fair
4) Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)
5) Padat Karya Infrastruktur
6) Pencarian Lowongan Kerja Dalam dan Luar Negeri
7) Padat Karya Produktif Teknologi Tepat Guna
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|140
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
8) Sosialisasi Perencanaan Tenaga Kerja Kota Makassar 2015-
2019
9) Penyuluhan Bimbingan Jabatan/Karir
10) Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri
11) Pemantauan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan
Tenaga Kerja Asing
12) Pemutahiran Data Base Ketenagakerjaan
13) Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Formal
dan Informal
14) Pemantauan Kinerja Bursa Kerja Khusus dan Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja
15) Sosialisasi Peraturan Perundangan Kebinapentaan di Kota
Makassar
16) Sosialisasi Perencanaan Tenaga Kerja Mikro di Perusahaan
17) Revisi Perda Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2004 dan Izin
Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
18) Sosialisasi Perda tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
(IMTA)
19) Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (tambahan
kegiatan)
20) Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
(LPTKS) (tambahan kegiatan)
21) Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota Bidang
Kebinapentaan (tambahan kegiatan)
b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga
Kerja
Program ini terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan yang pada awalnya
merupakan tugas dari Bidang Pembinaan Pelatihan dan
Produktifitas Tenaga Kerja. Dengan terjadinya perubahan
struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan sesuai Peraturan
Walikota Makassar No. 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|141
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Ketenagakerjaan dimana fungsi peningkatan produktifitas
tenaga kerja beralih menjadi tugas pada bidang baru yaitu
Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas sehingga
program ini kemudian dipecah menjadi 2 (dua) yaitu Program
Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Program Pengembangan
Sistem Informasi Pasar Kerja dan Produktifitas
Ketenagakerjaan. Adapun kegiatan pada program ini sebagai
berikut:
1) Pendidikan & Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Produktif
2) Pelatihan Peningkatan Produktifitas Kerja
3) Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan
4) Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja bagi Masyarakat yang
Kurang Mampu
5) Identifikasi Kebutuhan Pemagangan di Perusahaan
6) Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna
7) Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pelatihan
Masyarakat.
8) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pelatih/Instruktur LPK
9) Pembinaan Penatausahaan dan Evaluasi Kegiatan LPK
10) Bimtek Penerapan 5 S di Perusahaan
11) Sosialisasi Pemagangan Dalam dan Luar Negeri
c. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
Program ini merupakan program baru terdiri dari 10 (sepuluh)
kegiatan dimana 6 (enam) kegiatan merupakan perpindahan
dari dari Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas
Tenaga Kerja serta 4 (empat) merupakan tambahan kegiatan.
Adapun kegiatan pada program ini terdiri dari :
1) Pendidikan & Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Produktif
2) Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|142
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
3) Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja bagi Masyarakat yang
Kurang Mampu
4) Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pelatihan
Masyarakat.
5) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pelatih/Instruktur LPK
6) Pembinaan Penatausahaan dan Evaluasi Kegiatan LPK
7) Identifikasi Kebutuhan Pelatihan di Perusahaan (tambahan
kegiatan)
8) Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan
Sertifikasi Instruktur (tambahan kegiatan)
9) Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Pengguna (tambahan
kegiatan)
10) Bimbingan Teknis Kurikulum Pelatihan (tambahan kegiatan)
d. Program Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja dan
Produktifitas Ketenagakerjaan
Dalam program ini disusun 15 (lima belas) kegiatan sebagai
berikut :
1) Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)
2) Pembentukan unit pelayanan info pasar kerja diperusahaan
3) Pelatihan Peningkatan Produktifitas Kerja
4) Identifikasi Kebutuhan Pemagangan di Perusahaan
5) Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna
6) Bimbingan Teknis Penerapan 5 S di Perusahaan
7) Pelatihan Manajemen Usaha
8) Pelatihan Motivasi Berprestasi/achievement motivation
training (AMT)
9) Pelatihan Gugus Kendali Mutu
10) Pelatihan Pengembangan Supervisor
11) Akreditasi dan sertifikasi
12) Pembentukan Unit Pelayanan Pelatihan dan Produktifitas
(UP3) (tambahan kegiatan)
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|143
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
13) Pelatihan kader produktIvitas tenaga kerja di perusahaan
(tambahan kegiatan)
14) Identifikasi Kebutuhan Lapangan Kerja (tambahan kegiatan)
15) Inventarisasi Pengukuran Produktifitas Kerja (tambahan
kegiatan)
2. Prioritas Kedua (2)
a. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Lembaga
Ketenagakerjaan
Dalam program ini disusun 11 (sebelas) kegiatan dimana 1
(satu) kegiatan merupakan kegiatan tambahan. Adapun
kegiatan dalam program ini sebagai berikut :
1) Pelayanan Administrasi dan Mediasi Pengaduan Perselisihan
Hubungan Industrial
2) Fasilitasi LKS Tripartit
3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Ketenagakerjaan
4) Pembinaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di
Perusahaan di Wilayah Kota Makassar
5) Pemantauan Deteksi Dini Kerawanan Hubungan Industrial
pada Perusahaan
6) Kampanye Hari Buruh Sedunia (May Day) Tingkat Kota
Makassar
7) Pembinaan dan Pemeriksaan Peraturan (PP)/Perjanjian
Kerjasama (PKB) di Perusahaan
8) Sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
dan Ketenagakerjaan
9) Sosialisasi Penanganan Diskriminasi Pekerja di Perusahaan
Wilayah Kota Makassar
10) Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur dan Skala Upah
(tambahan kegiatan)
11) Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) (tambahan kegiatan)
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|144
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
b. Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem
Pengawasan Ketenagakerjaan
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, yang secara prinsip mengatur
eksistensi pengawasan ketenagakerjaan yang ditarik dari sistem
desentralisasi ke dekonsentrasi. Pemerintah pusat
melimpahkan penyelenggaraan penataan dan pengelolaan
Pengawasan Ketenagakerjaan tidak lagi menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah kabupaten dan kota tetapi menjadi
tanggungjawab pemerintah daerah provinsi. Sehingga program
ini sudah tidak dilaksanakan kembali.
Adapun kegiatan dalam program ini sebagai berikut :
1) Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan serta Pelayanan
Administrasi Ketenagakerjaan di Perusahaan
2) Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap
Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3) Pengawasan, Perlindungan Norma Kerja di Perusahaan
4) Temu Teknis Penerapan Norma Hubungan Kerja
5) Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pelaksanaan
THR di Perusahaan
6) Pengawasan, Pembinaan dan Pemeriksaan Pelaksanaan
UMK di Kota Makassar
7) Pemetaan Kerawanan Ketenagakerjaan di Perusahaan
8) Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pelaksanaan
Permenakertrans No 19 Tahun 2012
9) Pengawasan, Perlindungan dan pendataan terhadap Pekerja
Anak di Perusahaan
10) Pengawasan, Pembinaan dan Pemeriksaan Diskriminasi
terhadap Pekerja Perempuan di Perusahaan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|145
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
11) Pengurangan Pekerja Anak dalam Rangka Mendukung
Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)
12) Kampanye Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Nasional Tingkat Kota Makassar
13) Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan
Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
14) Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengujian
Lingkungan Kerja
15) Peningkatan Kapasitas Pengurus P2K3
16) Bimbingan Teknis K3 bagi Kader K3 di Tempat Kerja
17) Pengawasan dan Pengujian Objek K3
18) Pembinaan, Pengawasan, Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerja Terburuk untuk Anak (PBPTA) Menuju Bebas
Pekerja Anak di Tempat Kerja
19) Pengawasan Pembinaan dan Pemeriksaan Penyakit
Berbahaya Akibat Kerja di Tempat Kerja
20) Peningkatan Kapasitas Kader Norma Kerja di Tempat Kerja
21) Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Penerapan
Norma Kerja Perempuan dan Anak dalam Pencegahan
Eksploitasi (Traficking)
22) Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Penerapan
Pelaksanaan Peraturan dan Perundang-Undangan K3 di
Tempat Kerja
3. Penunjang
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dalam program ini disusun 14 (dua belas) kegiatan sebagai
berikut :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|146
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
5) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi
Kantor/Teknis Lainnya
6) Penyediaan Bahan Bacaan
7) Penyediaan Jasa PengamananInternal Kantor
8) Pengelolaan Administrasi Perkantoran
9) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10) Pembinaan dan Penilaian Standar ISO terhadap Pelayanan
Administrasi Ketenagakerjaan
11) Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik
12) Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
13) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap
Pelayanan Ketenagakerjaan Kota Makassar (tambahan
kegiatan)
b. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
Dalam program ini disusun 14 (empat belas) kegiatan sebagai
berikut:
1) Pengadaan Alat Kantor
2) Pengadaan Komputer
3) Pengadaan Meja dan Kursi Kerja
4) Pengadaan Alat Studio
5) Pengadaan Alat Komunikasi
6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
7) Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor
8) Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga
9) Pemeliharaan rutin/berkala komputer
10) Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik
11) Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
12) Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi
13) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
14) Pengadaan aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|147
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Dalam program ini disusun 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dalam program ini disusun 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :
1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan
2) Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional
3) Penatausahaan Kepegawaian (tambahan kegiatan)
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Dalam program ini disusun 12 (dua belas) kegiatan sebagai
berikut :
1) Penyusunan RKA-OPD
2) Penyusunan DPA-OPD
3) Penyusunan Rencana Kerja-OPD
4) Penyusunan LAKIP-OPD
5) Penyusunan Perjanjian Kinerja
6) Penyusunan Rencana Strategis - OPD
7) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan
Keuangan Akhir Tahun serta Perhitungan Penyusutan Aset
OPD
8) Pengelolaan keuangan OPD
9) Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi
10) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan (tambahan kegiatan)
11) Penyusunan Buku Profil Ketenagakerjaan (tambahan
kegiatan)
5.2 Indikator Kinerja
Tolak ukur kinerja pembangunan Kota Makassar khusus
bidang ketenagakerjaan selama periode tahun 2015 – 2019,
ditetapkan indikator kinerja pembangunan ketenagakerjaan.
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|148
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Indikator tersebut merupakan implementasi dari target
indikator kinerja yang ada pada misi pertama (1) Pemerintah Kota
Makassar. Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan adalah sebagai
berikut :
No Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Setiap Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1 % Penempatan Tenaga Kerja
35% 40% 45% 60% 70%
2 % Peningkatan Tenaga Kerja Mandiri
10% 20% 30% 45% 50%
3 Jumlah Informasi Pasar Kerja yang Disebarluaskan
- - - 12.000 loker
14.000 loker
4 Persentase tenaga kerja yang terampil dan berkompetensi dasar (lulus ujian)
- - - 80% 90%
5 Persentase tenaga kerja produktif yang tersertifikasi level ASEAN
- - - 5% 10%
6 % Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
55% 60% 65% - -
7 % masyarakat yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
55% 60% 65% - -
8 % Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
- - - 90% 95%
9 % Penurunan Kasus Hubungan Industrial
10% 10% 10% 10% 10%
10 Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang dilaporkan
50 PP 70 PP 100 PP 150 PP 200 PP
11 % Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan
100% 100% 100% - -
12 % Peningkatan Upah Minimum Kota (UMK)
10% 10% 10% 10% 10%
13 % Pengujian Peralatan di Perusahaan
45% 50% 50% - -
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|149
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
13 % Pemeriksaan Perusahaan
45% 50% 50% - -
14 % Kepesertaan Jamsostek Aktif
45% 50% 50% - -
5.3 Pendanaan Indikatif
No Program Pendanaan Indikatif (Rp.) dalam Ribuan
2015 2016 2017 2018 2019
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.283.107 1.411.418 1.552.559 2.280.811 2.394.851
2 Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
344.993 379.492 417.442 936.872 794.890
3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur Aparatur
59.400 65.340 71.874 62.500 65.625
4 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
271.250 298.375 328.213 198.370 208.288
5 Program
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan keuangan
41.250 45.375 49.913 654.760 737.498
6 Program
Peningkatan Kesempatan Kerja
3.742.800 4.117.080 4.528.788 3.701.507 3.886.582
7 Program
Peningkatan
Kualitas &
Produktifitas
Tenaga Kerja
3.500.000 3.850.000 4.235.000 - -
8 Program
pengembangan hubungan
Industrial dan
Lembaga
Ketenagakerjaan
2.500.000 2.750.000 3.025.000 3.362.550 3.530.677
9 Program
Perlindungan dan Pengembangan
Sistem
Pengawasan
Ketenagakerjaan
2.500.000 2.750.000 3.025.000 - -
10 Program
Peningkatan - - - 3.953.919 4.106.689
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|150
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Kualitas Tenaga
Kerja
11 Program Pengembangan
Sistem Informasi
Pasar Kerja &
Produktifitas
Ketenagakerjaan
- - 3.704.771 3.890.009
T O T A L 14.242.800 15.667.080 17.233.788 18.856.059 19.615.111
Untuk lebih jelasnya rencana program, kegiatan, indilator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan
pada tabel 5.1 di bawah ini :
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Rp.
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 07 KETENAGAKERJAAN 14.242.800.000 15.667.080.000 17.233.788.000 18.856.059.000 19.615.111.200 85.614.838.200
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
5 5.1 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 1 07 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Indeks Pelayanan Adminstrasi
Perkantoran100% 809.886.300 100% 890.874.930 100% 979.962.423 100% 2.280.810.670 100% 2.394.851.204 100% 7.356.385.527 Sekretariat
Nilai Evaluasi
SAKIP1 07 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jasa biaya surat menyurat 12 21.600.000 12 23.760.000 12 26.136.000 12 25.200.000 12 26.460.000 60 bln 123.156.000
1 07 01 02Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya
air & listrik 12 126.000.000 12 138.600.000 12 152.460.000 12 248.400.000 12 260.820.000 60 bln 926.280.000
1 07 01 03Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 35 2.400.000 35 2.640.000 35 2.904.000 - - - - 105 Jns 7.944.000
1 07 01 04 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor 12 25.000.000 12 27.500.000 12 30.250.000 12 28.000.000 12 29.400.000 60 bln 140.150.000
1 07 01 05Penyediaan jasa tenaga administrasi
/teknis lainnyaJumlah jasa tenaga pegawai honorer 35 210.000.000 35 231.000.000 35 254.100.000 38 264.000.000 38 277.200.000 181 org 1.236.300.000
1 07 01 06 Penyediaan Bahan bacaan Jumlah bahan bacaan 12 15.000.000 12 16.500.000 12 18.150.000 12 17.916.000 12 18.811.800 60 bln 86.377.800
1 07 01 08Penyediaan Jasa Pengamanan
internal kantor
Jumlah tenaga pengamanan gedung
kantor 12 36.000.000 12 39.600.000 12 43.560.000 12 48.000.000 12 50.400.000 60 bln 217.560.000
1 07 01 09Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
Jumlah kegiatan pengelolaan
administrasi perkantoran 12 94.471.300 12 103.918.430 12 114.310.273 12 193.698.500 12 203.383.425 60 bln 709.781.928
1 07 01 10Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi & konsultasi
keluar daerah 16 99.200.000 16 109.120.000 16 120.032.000 18 769.400.000 18 807.870.000 84 kali 1.905.622.000
1 07 01 12Penyediaan Jasa Publikasi dan
Dokumentasi
Jumlah jasa publikasi dan
dokumentasi 12 51.000.000 12 56.100.000 12 61.710.000 - - - - 100% 168.810.000
1 07 01 32
Pembinaan dan Penilaian Standar
ISO 9001:2008 terhadap Pelayanan
Adm. Ketenagakerjaan
Jumlah Penilaian Pelayanan Adm.
Ketenagakerjaan 3 129.215.000 3 142.136.500 3 156.350.150 3 141.491.500 3 148.566.075 15 bln 717.759.225
1 07 01 48 Sosialisasi kinerja pelayanan publikJumlah publikasi kinerja dan
pelayanan publik - - - - - - 12 478.600.000 12 502.530.000 24 bln 981.130.000
1 07 01 53Penyediaan Jasa Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Jumlah kegiatan Jasa Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan - - - - - - 12 7.373.920 12 7.742.616 24 bln 15.116.536
1 07 01
Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) terhadap
Pelayanan Ketenagakerjaan Kota
Makassar
Jumlah penyusunan IKM pelayanan
ketenagakerjaan - - - - - - 1 58.730.750 1 61.667.288 2 dok 120.398.038
5.21 07 02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan Ketersediaan sarana dan
Prasana Aparatur100% 627.133.700 100% 689.847.070 100% 758.831.777 100% 936.871.500 100% 794.890.075 100% 3.807.574.122 Sekretariat
1 07 02 14 Pengadaan Alat Kantor Jumlah pengadaan alat kantor - - - - - - 2 33.900.000 2 35.595.000 4 paket 69.495.000
1 07 02 16 Pengadaan Komputer Jumlah pengadaan komputer - - - - - - 22 196.500.000 10 50.000.000 32 unit 246.500.000
1 07 02 17 Pengadaan Meja dan Kursi KerjaJumlah pengadaan meja dan kursi
kerja 1 67.500.000 1 74.250.000 1 81.675.000 1 41.000.000 1 43.050.000 5 Paket 307.475.000
1 07 02 18 Pengadaan Alat Studio Jumlah pengadaan alat studio 1 39.000.000 1 42.900.000 1 47.190.000 1 50.000.000 1 20.000.000 5 Paket 199.090.000
1 07 02 19 Pengadaan Alat Komunikasi Jumlah pengadaan alat komunikasi 1 52.000.000 1 57.200.000 1 62.920.000 - - - - 3 bh 172.120.000
1 07 02 34Pemeliharaan Rutin/ Berkala mobil
jabatan
Jumlah pemeliharaan mobil jabatan
secara rutin/berkala 1 37.117.000 1 40.828.700 1 44.911.570 1 45.230.000 1 47.491.500 5 unit 215.578.770
1 07 02 35Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat
Angkutan Darat Bermotor
Jumlah pemeliharaan alat angkutan
darat secara rutin/berkala 14 222.308.500 14 244.539.350 14 268.993.285 12 167.494.500 12 175.869.225 66 unit 1.079.204.860
1 07 02 46Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat
Rumah Tangga
Jumlah pemeliharaan alat rumah
tangga secara rutin/berkala 27 16.200.000 27 17.820.000 27 19.602.000 24 14.400.000 24 15.120.000 129 unit 83.142.000
1 07 02 47Pemeliharaan Rutin/Berkala
Komputer
Jumlah pemeliharaan komputer
secara rutin/berkala 10 16.000.000 10 17.600.000 10 19.360.000 10 116.000.000 10 121.800.000 50 unit 290.760.000
1 07 02 58Pemeliharaan rutin/berkala jaringan
listrik
Jumlah pemeliharaan jaringan listrik
secara rutin/berkala 1 7.208.200 1 7.929.020 1 8.721.922 - - - - 3 Ls 23.859.142
1 07 02 64Rehabilitasi sedang/berat rumah
gedung kantor
Jumlah rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor 1 160.000.000 1 176.000.000 1 193.600.000 1 100.000.000 1 105.000.000 5 paket 734.600.000
1 07 02 67Penyediaan jasa perizinan dan
sertifikasiJumlah jasa perizinan dan sertifikasi 15 9.800.000 15 10.780.000 15 11.858.000 13 8.400.000 13 8.820.000 71 unit 49.658.000
1 07 02 68Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah penyediaan komponen
instalasi listrik/peneragan bangunan - - - - - - 2 8.947.000 2 9.394.350 4 smstr 18.341.350
1 07 02 74Pengadaan aplikasi sistem informasi
manajemen (SIM)Jumlah pengadaan aplikasi SIM - - - - - - 3 155.000.000 3 162.750.000 6 paket 317.750.000
5.31 07 03
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Ketersediaan Pakaian
Dinas Pegawai100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 62.500.000 100% 62.500.000 100% 65.625.000 100% 310.625.000 Sekretariat
1 07 03 01Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya 120 60.000.000 120 60.000.000 125 62.500.000 125 62.500.000 125 65.625.000 615 psg 310.625.000
5.4
1 07 04Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan aparatur yang
mendapatkan pelatihan kompetensi
dibidangnya
100% 157.500.000 100% 173.250.000 100% 190.575.000 100% 198.370.000 100% 208.288.500 100% 927.983.500 Sekretariat
1 07 04 03Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
Jumlah peserta bimbingan teknis
implementaasi peraturan 10 117.500.000 10 129.250.000 10 142.175.000 10 114.000.000 10 119.700.000 50 org 622.625.000
1 07 04 09Penilaian dan penetapan angka
kredit jabatan fungsional
Jumlah penilaian & penetapan angka
kredit jabatan fungsional 20 40.000.000 20 44.000.000 20 48.400.000 10 39.370.000 10 41.338.500 80 org 213.108.500
1 07 04 10 Penatausahaan KepegawaianJumlah kegiatan penatausahaan
kepegawaian - - - - - - 2 45.000.000 2 47.250.000 4 keg 92.250.000
5.5
1 07 05
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan keuangan
Persentase Capaian Kinerja yang
termuat dalam Perjanjian Kinerja
Perangkat Daerah
100% 345.480.000 100% 380.028.000 100% 418.030.800 100% 654.760.000 100% 737.498.000 100% 2.535.796.800 Sekretariat
1 07 05 01 Penyusunan RKA-SKPD Jumlah penyusunan RKA-SKPD 2 30.000.000 2 33.000.000 2 36.300.000 2 30.000.000 2 31.500.000 10 dok 160.800.000
1 07 05 02 Penyusunan DPA SKPD Jumlah penyusunan DPA-SKPD 2 15.000.000 2 16.500.000 2 18.150.000 2 15.000.000 2 15.750.000 10 dok 80.400.000
1 07 05 03 Penyusunan Rencana Kerja - SKPDJumlah penyusunan rencana kerja
SKPD 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.500.000 1 50.000.000 1 52.500.000 5 dok 268.000.000
Kode Program / KegiatanIndikator Kinerja Program
(Outcome ) / Kegiatan (output )
Rencana Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanAkhir Periode Renstra SKPD pada tahun
2019 BIDANG
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 2019
K
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
(3) (5)(4)
Data Awal
Perencanaan
Terwujudnya
administrasi
pemerintahan yang
efisien dan efektif
Meningkatkan
kualitas kinerja
dengan prinsip
good governance
di lingkungan
Dinas
Ketenagakerjaan
Cakupan sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik
Cakupan Aparatur
yang Mendapatkan
Pelatihan Kompetensi
dibidangnya
Persentase
Ketersediaan Pakaian
Dinas Pegawai
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR
Persentase Capaian
Kinerja yang Termuat
dalam Citizen Charter
151
1 07 05 04 Penyusunan LAKIP Jumlah penyusunan LAKIP 1 25.000.000 1 27.500.000 1 30.250.000 1 45.000.000 1 47.250.000 5 dok 175.000.000
1 07 05 05 Penyusunan TAPKINJumlah penyusunan perjanjian kerja
SKPD 1 15.000.000 1 16.500.000 1 18.150.000 1 15.000.000 1 15.750.000 5 dok 80.400.000
1 07 05 06 Penyusunan RENSTRA-SKPDJumlah penyusunan rencana strategis
SKPD - - - - - - - - 1 50.000.000 1 dok 50.000.000
1 07 05 07
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan laporan keuangan
akhir tahun & perhitungan
penyusutan asset
Jumlah penyusunan laporan
keuangan dan perhitungan
penyusutan aset
2 25.000.000 2 27.500.000 2 30.250.000 2 25.000.000 2 26.250.000 10 keg 134.000.000
1 07 05 08 Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah pengelolaan Keuangan SKPD 12 185.480.000 12 204.028.000 12 224.430.800 12 232.400.000 12 244.020.000 60 bln 1.090.358.800
1 07 05 09Peningkatan Kinerja Pelayanan dan
Administrasi
Jumlah pelayanan administrasi dan
konsultasi - - - - - - 4 116.400.000 4 122.220.000 8 triwln 238.620.000
1 07 05 10Penyusunan Profil Dinas
Ketenagakerjaan
Jumlah penyusunan profil
ketenagakerjaan - - - - - - 1 35.535.000 1 37.311.750 2 dok 72.846.750
1 07 05 11Monitoring dan Evaluasi Program
dan Kegiatan
jumlah pelaksanaan monitoring dan
evaluasi - - - - - - 4 90.425.000 4 94.946.250 8 triwln 185.371.250
1 1.1 Persentase
penempatan tenaga
kerja
1 07 09Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Jumlah pencari kerja yang
ditempatkan 20.260 3.300.180.972 22.640 3.636.199.069 25.020 4.003.229.764 26.900 2.999.463.000 29.280 3.149.436.150 124.100
pencak
er 17.088.508.955
1 07 09 01Monitoring, evaluasi dan pelaporan
penempatan kesempatan kerja
Jumlah monitoring dan evaluasi
penempatan tenaga kerja 10 85.515.800 10 94.067.380 10 103.474.118 4 94.112.500 4 98.818.125 38 exp 475.987.923
1 07 09 02
Pelayanan Administrasi Pencari
Kerja/Kartu Kuning (AK1 s/d AKV)
ISO 9001-2008
Jumlah pelayanan administrasi
pencari kerja 18.000 209.499.900 18.000 230.449.890 18.000 253.494.879 18.000 220.364.500 18.000 231.382.725 90.000
pencak
er 1.145.191.894
1 07 09 03 Bursa Kerja/Job Fair Jumlah tersedianya lowongan kerja 2.000 295.484.000 2.000 325.032.400 2.000 357.535.640 2.500 452.666.000 2.500 475.299.300 11.000 lowong
an 1.906.017.340
1 07 09 04 Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)Jumlah informasi pasar kerja dan
bursa kerja secara online 2.000 126.525.000 2.000 139.177.500 2.000 153.095.250 - - - 6.000
lowong
an 418.797.750
1 07 09 05 Padat Karya Infrastruktur Jumlah Tenaga Kerja dlm bentuk
kelompok kerja sementara 352 1.591.386.372 352 1.750.525.009 352 1.925.577.510 100 976.320.000 100 1.025.136.000 1.256 orang 7.268.944.891
1 07 09 06Pencarian Lowongan Kerja Dalam
dan Luar Negeri
Jumlah informasi lowongan kerja
dalam & luar negeri 1.200 249.550.900 1.200 274.505.990 1.200 301.956.589 1.200 251.000.000 1.200 263.550.000 6.000
lowong
an 1.340.563.479
1 07 09 08Sosialisasi Perencanaan Tenaga
Kerja Kota Makassar 2015-2019Jumlah peserta sosialisasi 100 85.639.500 100 94.203.450 100 103.623.795 - - - - 300 orang 283.466.745
1 07 09 09Penyuluhan Bimbingan
Jabatan/KarirJumlah peserta penyuluhan 200 105.715.200 200 116.286.720 200 127.915.392 100 90.000.000 100 94.500.000 800 0rang 534.417.312
1 07 09 11
Pemantauan Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja
Asing
Jumlah termonitornya penempatan
tenaga kerja TKI dan TKA 1.000 61.144.000 1.000 67.258.400 1.000 73.984.240 500 120.000.000 500 126.000.000 4.000 orang 448.386.640
1 07 09 12Pemutahiran Data Base
Ketenagakerjaan
Jumlah penyusunan dokumen data
base ketenagakerjaan 1 67.900.000 1 74.690.000 1 82.159.000 1 60.000.000 1 63.000.000 5 buku 347.749.000
1 07 09 13
Sosialisasi Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) Formal dan
Informal
Jumlah peserta sosialisasi 100 62.327.200 100 68.559.920 100 75.415.912 - - - - 300 orang 206.303.032
1 07 09 14
Pemantauan Kinerja Bursa Kerja
Khusus dan Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja
Jumlah pembinaan BKK dan LPTKS 20 69.974.000 20 76.971.400 20 84.668.540 20 135.000.000 20 141.750.000 100 lembag
a 508.363.940
1 07 09 15Sosialisasi Peraturan Perundangan
Kebinapentaan di Kota MakassarJumlah peserta sosialisasi 50 64.517.400 50 70.969.140 50 78.066.054 - - - - 150 orang 213.552.594
1 07 09 16Sosialisasi Perencanaan Tenaga
Kerja Mikro di PerusahaanJumlah peserta sosialisasi 100 45.729.700 100 56.302.670 100 65.432.937 100 80.000.000 100 84.000.000 500 orang 331.465.307
1 07 09 17
Revisi Perda Ketenagakerjaan Nomor
9 Tahun 2004 dan Izin
Mempekerjakan Tenaga Asing
(IMTA)
Jumlah penyusunan Ranperda
Perpanjangan IMTA 1 179.272.000 - - - - - - - - 1
Ran
perda 179.272.000
1 07 09 18
Sosialisasi Perda tentang Izin
Mempekerjakan Tenaga Asing
(IMTA)
Jumlah peserta sosialisasi Perda
tentang IMTA - - 250 197.199.200 - - - - 250 210.000.000 500 orang 407.199.200
1 07 09 19Pembentukan unit pelayanan info
pasar kerja diperusahaan
Jumlah unit pelayanan Info Pasar
Kerja di Perusahaan yang terbentuk 10 116.429.908 116.429.908
1 07 09 20Bimbingan teknis operator informasi
pasar kerja (fungsional)Jumlah peserta bimbingan teknis 200 100.400.000 100.400.000
1 07 09 21Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia
(TKI)
Jumlah TKI (calon/purna) yang
diberikan pembinaan - - - - - - 150 200.000.000 150 210.000.000 300 org 410.000.000
1 07 09 22Pembinaan Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
Jumlah LPTKS yang diberikan
pembinaan - - - - - - 20 120.000.000 20 126.000.000 40 LPTKS 246.000.000
1 07 09 23
Penyusunan Peraturan
Daerah/Peraturan Walikota bidang
Kebinapentaan
Jumlah Peraturan Walikota bidang
kebinapentaan yang disusun - - - - - - 1 200.000.000 - - 1 perwali 200.000.000
1.2 Persentase
peningkatan tenaga
kerja mandiri
1 07 09Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Jumlah pencari kerja yang
ditempatkan 20.260 442.619.028 22.640 486.880.931 25.020 535.569.024 26.900 702.043.850 29.280 737.146.043 124.100
pencak
er 2.904.258.875
1 07 09 07Padat Karya Produktif Teknologi
Tepat Guna
Jumlah terserapnya kelompok kerja
produktif 60 342.619.028 60 376.880.931 60 414.569.024 60 479.489.850 60 503.464.343 300 orang 2.117.023.175
1 07 09 10Pembinaan Kelompok Usaha
MandiriJumlah kelompok usaha mandiri 20 100.000.000 20 110.000.000 20 121.000.000 40 222.554.000 40 233.681.700 140 0rang 787.235.700
1.3 Jumlah lowongan
kerja yang
disebarluaskan1 07 14
Program Pengembangan Sistem
Informasi Pasar Kerja &
Produktifitas Ketenagakerjaan
Jumlah tenaga kerja yang
berkompetensi spesifik level ASEAN - - - 6.300 665.004.600 7.000 698.254.830 13.300 orang 1.363.259.430
1 07 14 01 Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)Jumlah informasi pasar kerja dan
bursa kerja secara online - - - - 12.000 350.000.000 14.000 367.500.000 26.000 loker 717.500.000
1 07 14 02Pembentukan unit pelayanan info
pasar kerja diperusahaan
Jumlah unit pelayanan Info Pasar
Kerja di Perusahaan yang terbentuk - - - - 20 119.829.000 20 125.820.450 40 unit 245.649.450
1 07 14 14Identifikasi Kebutuhan Lapangan
Kerja
Jumlah lapangan kerja yang
teridentifikasi 1.000 195.175.600 1.000 204.934.380 2.000 org 400.109.980
2 Terwujudnya tenaga
kerja yang produktif
dan berdaya saing
2.1
1 07 10Program Peningkatan Kualitas &
Produktifitas Tenaga Kerja
Jumlah tenaga kerja yang
berkompetensi spesifik level ASEAN 8.400 3.500.000.000 9.800 3.850.000.000 11.200 5.079.064.212 - - - - 29.400 org 12.429.064.212
Bidang Pelatihan
Kerja
1 07 10 01
Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari Kerja
Produktif
Jumlah pencari kerja yang mengikuti
pelatihan berbasis masyarakat 180 646.103.700 200 710.714.070 200 781.785.477 - - - - 580 orang 2.138.603.247
1 07 10 02Pelatihan Peningkatan Produktifitas
Kerja
Jumlah peserta pelatihan peningkatan
produktifitas kerja 100 108.170.700 100 118.987.770 100 130.886.547 - - - - 300 orang 358.045.017
1 07 10 03Pelatihan Pengembangan
Kewirausahaan
Jumlah peserta pelatihan berbasis
masyarakat 160 574.314.400 160 631.745.840 160 694.920.424 - - - - 480 orang 1.900.980.664
Bidang
Penempatan
Tenaga Kerja dan
Perluasan
Kesempatan
Kerja
Bidang
Penempatan
Tenaga Kerja dan
Perluasan
Kesempatan
Kerja
Mewujud kan
tenaga kerja yang
terampil/
kompeten dan
produktif sesuai
dengan
perkembangan
pasar kerja
Mewujudkan
Penempatan
Tenaga Kerja
serta
Pengembangan
Kesempatan
Kerja melalui
Usaha Mandiri
Terpenuhinya
Kebutuhan
Lapangan Kerja dan
Kesempatan
Berusaha
Persentase tenaga
kerja yang terampil
dan berkompetensi
dasar (lulus ujian)
152
1 07 10 04
Pelatihan Keterampilan Tenaga
Kerja bagi Masyarakat yang Kurang
Mampu
Jumlah masyarakat kurang mampu
yang mengikuti pelatihan 160 554.367.500 160 609.804.250 160 670.784.675 - - - - 480 orang 1.834.956.425
1 07 10 05Identifikasi Kebutuhan Pemagangan
di Perusahaan
Jumlah identifikasi kebutuhan
pemagangan 2.000 108.249.000 2.000 119.073.900 2.000 130.981.290 - - - - 6.000 prshn 358.304.190
1 07 10 06Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri
Berbasis PenggunaJumlah pemagangan di perusahaan 200 473.200.700 200 520.520.770 200 572.572.847 - - - - 600 orang 1.566.294.317
1 07 10 07
Pemberian fasilitas dan mendorong
pendanaan pelatihan berbasis
masyarakat
Jumlah peserta pelatihan 160 574.314.400 180 631.745.840 180 694.920.424 - - - - 520 orang 1.900.980.664
1 07 10 08Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pelatih/Instruktur LPK
jumlah peserta pelatihan bagi
pengelola LPK Swasta 100 98.200.000 100 108.020.000 100 118.822.000 - - - - 300 orang 325.042.000
1 07 10 09Pembinaan Penatausahaan dan
Evaluasi Kegiatan LPK
Jumlah pembinaan dan evaluasi
kinerja LPK 80 163.876.200 80 180.263.820 80 198.290.202 - - - - 240 LPK 542.430.222
1 07 10 10Bimtek Penerapan 5 S di
PerusahaanJumlah peserta Bimtek penerapan 5S 100 99.226.700 100 109.149.370 100 120.064.307 - - - - 300 orang 328.440.377
1 07 10 11Sosialisasi Pemagangan Dalam dan
Luar NegeriJumlah peserta sosialisasi pemaganan 100 99.976.700 100 109.974.370 100 120.971.807 - - - - 300 orang 330.922.877
1 07 10 12 Pelatihan manajemen usahaTerselenggaranya Bimtek Manajemen
Usaha 50 30.000.000 50 orang 30.000.000
1 07 10 13 Pelatihan motivasi berprestasi amtTerselenggaranya Bimtek Motifasi
Berprestasi 50 29.999.480 50 orang 29.999.480
1 07 10 14 Pelatihan 5 STerlaksananya Bimtek dan
Pengembangan 5 S 100 113.190.680 100 orang 113.190.680
1 07 10 15 Pelatihan gugus kendali mutuTerselenggaranya Bimtek Gugus
Kendali Mutu 50 29.999.480 50 orang 29.999.480
1 07 10 16Pelatihan pengembangan
supervisior
Terselenggaranya Pelatihan
Supervisior 50 29.999.480 50 orang 29.999.480
1 07 10 17Pelatihan kewirausahaan bagi calon
usaha baru
Terselenggaranya Bimtek
Kewirausahaan Bagi Calon Usaha
Baru
50 29.999.480 50 orang 29.999.480
1 07 10 18Pelatihan kewirausahaan
produkstifitas bagi UK
Terselenggaranya Bimtek
Kewirausahaan Produktifitas Bagi
UKM
50 29.999.480 50 orang 29.999.480
1 07 10 19 Pembentukan klinik produktifitasTerselenggaranya Pembentukan Klinik
Produktifitas 15 69.479.480 15 orang 69.479.480
1 07 10 20Pelatihan pengingkatan
produktifitas TIC
Terselenggaranya Pelatihan
Peningkatan Produktifitas TIC 90 183.199.480 90 orang 183.199.480
1 07 10 21Penilaian paramakarya produktifitas
(hari bulan produktifitas)
Terselenggaranya Penilaian
Pramakarya Produktifitas 50 78.069.720 50 orang 78.069.720
1 07 10 22 Akreditasi dan sertifikasiTerselenggaranya Akreditasi dan
Sertifikasi 75 220.127.452 75 orang 220.127.452
1 07 13Program Peningkatan Kualitas
Tenaga Kerja
Jumlah tenaga kerja yang
berkompetensi spesifik level ASEAN - - - - - - 6.300 3.953.918.990 7.000 4.106.689.190 13.300 org 8.060.608.180
Bidang Pelatihan
Kerja
1 07 13 01
Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari Kerja
Produktif
Jumlah pencari kerja yang mengikuti
pelatihan berbasis masyarakat 200 724.987.500 200 736.311.125 400 orang 1.461.298.625
1 07 13 02Pelatihan Pengembangan
Kewirausahaan
Jumlah peserta pelatihan berbasis
masyarakat 120 543.740.625 120 570.927.656 240 orang 1.114.668.281
1 07 13 03
Pelatihan Keterampilan Tenaga
Kerja bagi Masyarakat yang Kurang
Mampu
Jumlah masyarakat kurang mampu
yang mengikuti pelatihan 120 543.740.625 160 570.927.656 280 orang 1.114.668.281
1 07 13 04
Pemberian fasilitas dan mendorong
pendanaan pelatihan berbasis
masyarakat
Jumlah peserta pelatihan 180 669.867.200 180 683.360.560 360 orang 1.353.227.760
1 07 13 05Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pelatih/Instruktur LPK
jumlah peserta pelatihan bagi
pengelola LPK Swasta 100 426.164.350 100 447.472.568 200 orang 873.636.918
1 07 13 06Pembinaan Penatausahaan dan
Evaluasi Kegiatan LPK
Jumlah pembinaan dan evaluasi
kinerja LPK 80 211.193.500 80 221.753.175 160 LPK 432.946.675
1 07 13 07Identifikasi Kebutuhan pelatihan di
Perusahaan
Jumlah Identifikasi Kebutuhan
pelatihan - - - - - - 1.000 100.000.000 2.000 105.000.000 3.000 prshn 205.000.000
1 07 13 08
Bimbingan Teknis Akreditasi
Lembaga Pelatihan Kerja dan
Sertifikasi Instruktur
Jumlah peserta bimbingan teknis
akreditasi LPK dan sertifikasi
instruktur
- - - - - - 100 113.241.240 200 118.903.302 300 orang 232.144.542
1 07 13 09Pelatihan Keterampilan Kerja
Berbasis Pengguna
Jumlah tenaga kerja yang diberikan
pelatihan - - - - - - 200 514.075.000 200 539.778.750 400 orang 1.053.853.750
1 07 13 10Bimbingan Teknis Kurikulum
Pelatihan
Jumlah peserta bimbingan teknis
kurikulum pelatihan - - - - - - 100 106.908.950 100 112.254.398 200 orang 219.163.348
2.2
1 07 14
Program Pengembangan Sistem
Informasi Pasar Kerja &
Produktifitas Ketenagakerjaan
Jumlah lowongan kerja yang
disebarluaskan - - - 12.000 3.039.766.390 14.000 3.191.754.710 26.000 loker 6.231.521.100
1 07 14 03Pelatihan Peningkatan Produktifitas
Kerja
Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan
Produktifitas Kerja 120 458.000.000 120 480.900.000 240 org 938.900.000
1 07 14 04 Identifikasi Kebutuhan PemaganganJumlah perusahaan yang
teridentifikasi 1.000 195.175.600 1.000 204.934.380 2.000 prshn 400.109.980
1 07 14 05Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri
Berbasis Pengguna
Jumlah tenaga kerja yang diberikan
pemagangan 100 350.000.000 100 367.500.000 200 org 717.500.000
1 07 14 06Bimbingan Teknis Penerapan 5 S di
Perusahaan
Jumlah peserta pelatihan Pelatihan 5
S 200 282.978.000 200 297.126.900 400 org 580.104.900
1 07 14 07 Pelatihan Manajemen UsahaJumlah peserta yang diberikan
pelatihan manajemen usaha 100 100.000.000 100 105.000.000 200 org 205.000.000
1 07 14 08
Pelatihan motivasi
berprestasi/achievement motivation
training (AMT)
Jumlah peserta pelatihan motivasi
berprestasi amt - - - - 100 114.650.000 100 120.382.500 200 org 235.032.500
1 07 14 09 Pelatihan gugus kendali mutuJumlah peserta Bimtek Gugus Kendali
Mutu 100 146.150.000 100 153.457.500 200 org 299.607.500
1 07 14 10Pelatihan pengembangan
supervisior Jumlah peserta pelatihan Supervisior 100 107.975.000 100 113.373.750 200 org 221.348.750
1 07 14 11 Akreditasi dan sertifikasiJumlah peserta Akreditasi dan
Sertifikasi 200 506.144.332 200 531.451.549 400 org 1.037.595.881
1 07 14 12Pembentukan Unit Pelayanan
Pelatihan dan Produktifitas (UP3)Jumlah Pembentukan UP3 15 173.700.000 15 182.385.000 30 org 356.085.000
1 07 14 13Pelatihan kader produktIvitas
tenaga kerja di perusahaan
Jumlah peserta pelatihan kader
produktIvitas tenaga kerja di
perusahaan
150 329.993.458 150 346.493.131 300 org 676.486.589
1 07 14 15Inventarisasi Pengukuran
Produktifitas Kerja
Jumlah perusahaan yang
teriventarisasi pengukuran
produktifitas kerjanya
100 275.000.000 100 288.750.000 200 org 563.750.000
Persentase tenaga
kerja produktif yang
tersertifikasi level
ASEAN
153
3 3.1
1 07 11
Program pengembangan hubungan
Industrial dan Lembaga
Ketenagakerjaan
Persentase perselisihan hubungan
industrial yang diselesaikan100% 384.520.000 100% 422.972.000 100% 465.269.200 100% 543.575.800 100% 570.754.590 100% 2.387.091.590
Hubungan
Industrial dan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
1 07 11 01
Pelayanan Administrasi dan Mediasi
Pengaduan Perselisihan Hubungan
Industrial
Jumlah pelayanan mediasi pengaduan
perselisihan HI 100 384.520.000 100 422.972.000 100 465.269.200 100 543.575.800 100 570.754.590 500 % 2.387.091.590
3.2
1 07 11
Program pengembangan hubungan
Industrial dan Lembaga
Ketenagakerjaan
Persentase perselisihan hubungan
industrial yang diselesaikan100% 1.885.480.000 100% 2.074.028.000 100% 2.281.430.800 100% 2.131.637.700 100% 2.238.219.585 100% 10.610.796.085
Hubungan
Industrial dan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
1 07 11 02Survey Penetapan Upah Minimum
Kota (UMK)Jumlah survey untuk penetapan UMK 12 432.180.000 12 475.398.000 12 522.937.800 36 Bln 1.430.515.800
1 07 11 03 Fasilitasi LKS Tripartit Jumlah LKS Tripartit yang terbentuk 1 320.000.000 1 352.000.000 1 387.200.000 12 390.647.800 12 410.180.190 27 kali
prtmn 1.860.027.990
1 07 11 04Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan Ketenagakerjaan
Jumlah peserta sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Ketenagakerjaan
100 110.000.000 100 121.000.000 100 133.100.000 100 522.440.100 100 548.562.105 500 prshn 1.435.102.205
1 07 11 05
Pembinaan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) di Perusahaan di
Wilayah Kota Makassar
Tim pembinaan PKWT di perusahaan 70 159.374.100 70 175.311.510 70 192.842.661 70 117.648.500 70 123.530.925 350 prshn 768.707.696
1 07 11 06
Pemantauan Deteksi Dini
Kerawanan Hubungan Industrial
pada Perusahaan
Jumlah pemantauan deteksi
kerawanan HI 88 267.850.300 88 294.635.330 88 324.098.863 88 281.573.200 88 295.651.860 440 prshn 1.463.809.553
1 07 11 07Kampanye Hari Buruh Sedunia (May
Day) Tingkat Kota Makassar
Terlaksananya kampanye Hari Buruh
Sedunia 10.000 296.075.600 15.000 325.683.160 15.000 358.251.476 15.000 334.583.500 15.000 351.312.675 70.000 orang 1.665.906.411
1 07 11 09
Sosialisasi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan dan
Ketenagakerjaan
Jumlah peserta sosialisasi
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan dan Ketenagakerjaan
100 150.000.000 100 165.000.000 100 181.500.000 100 187.177.200 100 196.536.060 500 prshn 880.213.260
1 07 11 10
Sosialisasi Penanganan Diskriminasi
Pekerja di Perusahaan Wilayah Kota
Makassar
Jumlah peserta sosialisasi
Penanganan Diskriminasi Pekerja di
Perusahaan Wilayah Kota Makassar
200 150.000.000 200 165.000.000 200 181.500.000 200 297.567.400 200 312.445.770 1.000 orang 1.106.513.170
3.3 Jumlah Peraturan
Perusahaan (PP) yang
di laporkan1 07 11
Program pengembangan hubungan
Industrial dan Lembaga
Ketenagakerjaan
Persentase perselisihan hubungan
industrial yang diselesaikan100% 230.000.000 100% 253.000.000 100% 278.300.000 100% 54.860.900 100% 57.603.945 100% 873.764.845
1 07 11 08
Pembinaan dan Pemeriksaan
Peraturan (PP)/Perjanjian Kerjasama
(PKB) di Perusahaan
Jumlah pembinaan dan pemeriksaan
penyusunan PP dan PKB 80 230.000.000 80 253.000.000 80 278.300.000 80 54.860.900 80 57.603.945 400 prshn 873.764.845
4 Meningkatnya
Kesejahteraan
Pekerja
4.1
1 07 11
Program pengembangan hubungan
Industrial dan Lembaga
Ketenagakerjaan
Persentase perselisihan hubungan
industrial yang diselesaikan100% - 100% - 100% - 100% 632.475.600 100% 664.099.380 100% 1.296.574.980
1 07 11 11Bimbingan Teknis Penyusunan
Struktur Skala Upah
Jumlah peserta Bimbingan Teknis
Penyusunan Struktur Skala Upah - - - - - - 200 350.000.000 200 367.500.000 400 orang 717.500.000
1 07 11 12 Penetapan Upah Minimum Kota Jumlah penetapan UMK - - - - - - 1 282.475.600 1 296.599.380 2 UMK 579.074.980
6 Terwujudnya
Lingkungan Kerja
yang Aman, Sehat
dan Nyaman
6.1 % Pengujian
Peralatan di
Perusahaan1 14 12
Program Perlindungan dan
Pengembangan Sistem
Pengawasan Ketenagakerjaan
Persentase perusahaan yang
menerapkan standar norma-norma
ketenagakerjaan (dari 4.000
perusahaan)
60% 231.178.027 65% 254.295.830 70% 201.682.023 0% - 0% - 100% 687.155.880
1 14 12 14
Peningkatan, Pembinaan,
Pengawasan dan Pengujian
Lingkungan Kerja
Jumlah pemeriksaan lingkungan kerja
perusahaan 100 152.575.014 - 167.832.515 100 133.107.968 - - - - 200 prshn 453.515.496
1 14 12 20
Pengawasan Pembinaan dan
Pemeriksaan Penyakit Berbahaya
Akibat Kerja di Tempat Kerja
Terlaksananya pemeriksaan penyakit
berbahaya akibat kerja di perusahaan 100 78.603.014 - 86.463.315 100 68.574.055 - - - - 200 prshn 233.640.384
6.2 % Penurunan jumlah
kecelakaan kerja1 14 12
Program Perlindungan dan
Pengembangan Sistem
Pengawasan Ketenagakerjaan
Persentase perusahaan yang
menerapkan standar norma-norma
ketenagakerjaan (dari 4.000
perusahaan)
60% 82.584.014 65% 90.842.415 70% 72.047.119 0% - 0% - 100% 245.473.548
1 14 12 07Pemetaan Kerawanan
Ketenagakerjaan di Perusahaan
Tersedianya pemetaan kerawanan
ketenagakerjaan 70 82.584.014 - 90.842.415 70 72.047.119 - - - - 140 prshn 245.473.548
6.3
1 14 12
Program Perlindungan dan
Pengembangan Sistem
Pengawasan Ketenagakerjaan
Persentase perusahaan yang
menerapkan standar norma-norma
ketenagakerjaan (dari 4.000
perusahaan)
60% 943.426.823 65% 1.037.769.505 70% 823.054.994 0% - 0% - 100% 2.804.251.322
1 14 12 03Pengawasan, Perlindungan Norma
Kerja di Perusahaan
Jumlah perusahaan yang
mendapatkan pemeriksaan Norma
Kerja
80 90.908.014 - 99.998.815 80 79.309.060 - - - - 160 prshn 270.215.889
1 14 12 04Temu Teknis Penerapan Norma
Hubungan Kerja
Terlaksananya temu teknis antara
pengusaha dan pekerja 40 30.543.614 - 33.597.975 40 26.646.554 - - - - 80 prshn 90.788.143
1 14 12 12
Kampanye Bulan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Nasional
Tingkat Kota Makassar
Terlaksananya kampanye bulan K3
Nasional 100 151.029.914 - 166.132.905 100 131.760.007 - - - - 200 prshn 448.922.826
1 14 12 13
Peningkatan Pengawasan,
Perlindungan dan Penegakan
Hukum terhadap Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)
Jumlah perusahaan yang menerapkan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 100 148.603.014 - 163.463.315 100 129.642.755 - - - - 200 prshn 441.709.084
1 14 12 15Peningkatan Kapasitas Pengurus
P2K3
Terbentuknya pengurus P2K3 di
perusahaan 200 98.603.014 - 108.463.315 200 86.022.255 - - - - 400 orang 293.088.584
1 14 12 16Bimbingan Teknis K3 bagi Kader K3
di Tempat Kerja
Terbentuknya tenaga teknis K3 di
Tempat Kerja 75 53.603.014 - 58.963.315 75 46.763.805 - - - - 150 orang 159.330.134
1 14 12 17Pengawasan dan Pengujian Objek
K3
Terlaksananya pengujian peralatan K3
di perusahaan 100 153.603.014 - 168.963.315 100 134.004.805 - - - - 200 prshn 456.571.134
1 14 12 21Peningkatan Kapasitas Kader Norma
Kerja di Tempat Kerja
Meningkatnya kapasitas kader norma
kerja 100 97.930.214 - 107.723.235 100 85.435.298 - - - - 200 prshn 291.088.746
1 14 12 23
Pembinaan, Pengawasan dan
Pemeriksaan Penerapan
Pelaksanaan Peraturan dan
Perundang-Undangan K3 di Tempat
Kerja
Terlaksananya pengawasan dan
pemeriksaan pelaksanaan peraturan
dan perundang-undangan K3
100 118.603.014 - 130.463.315 100 103.470.455 - - - - 200 prshn 352.536.784
Sejak tahun
2017 sudah tidak
dilaksanakan lagi
sehubungan
kewenangan
Pengawasan
Ketenagakerjaan
sudah
dilimpahkan
pada
Pemerintahan
Provinsi
% Peningkatan Upah
Minimum Kota (UMK)
% Jumlah
perusahaan yang
menerapkan standar
kesehatan dan
keselamatan kerja
bagi tenaga
kerja/karyawannya
Terciptanya
Hubungan yang
Harmonis antara
Pekerja dan
Pengusaha
% Perselisihan
Hubungan Industrial
yang Diselesaikan
dengan Perjanjian
Bersama
Mewujudkan
Hubungan
Industrial yang
Harmonis serta
Meningkat kan
Kesejahtera an
Tenaga Kerja
% Penurunan Kasus
Perselisihan
Hubungan Industrial
(HI)
154
7 Terwujudnya
Perlindungan Hak
Dasar Pekerja
7.1 % Pemeriksaan
Perusahaan1 14 12
Program Perlindungan dan
Pengembangan Sistem
Pengawasan Ketenagakerjaan
Persentase perusahaan yang
menerapkan standar norma-norma
ketenagakerjaan (dari 4.000
perusahaan)
60% 1.157.912.023 65% 1.273.703.225 70% 1.010.174.028 0% - 0% - 100% 3.441.789.275
1 14 12 01
Pembinaan, Pengawasan dan
Pemeriksaan serta Pelayanan
Administrasi Ketenagakerjaan di
Perusahaan
Terlaksananya pendaftaran wajib lapor
ketenagakerjaan 105 150.554.114 - 165.609.525 105 131.344.914 - - - - 210 prshn 447.508.553
1 14 12 05
Pembinaan, Pengawasan dan
Pemeriksaan Pelaksanaan THR di
Perusahaan
Jumlah terpenuhinya kewajiban
perusahaan terkait pelaksanaan
pemberian THR
70 84.431.514 - 92.874.665 70 73.658.897 - - - - 140 prshn 250.965.075
1 14 12 06
Pengawasan, Pembinaan dan
Pemeriksaan Pelaksanaan UMK di
Kota Makassar
Jumlah perlindungan hak norma kerja
di perusahaan 70 137.845.114 - 151.629.625 70 120.257.456 - - - - 140 prshn 409.732.194
1 14 12 08
Pembinaan, Pengawasan dan
Pemeriksaan Pelaksanaan
Permenakertrans No 19 Tahun 2012
Jumlah pemeriksaan dan pemantauan
perusahaan terkait pelaksanaan
Permenakertrans Nomor 19 tahun
2012
70 81.690.214 - 89.859.235 70 71.267.359 - - - - 140 prshn 242.816.808
1 14 12 09
Pengawasan, Perlindungan dan
pendataan terhadap Pekerja Anak di
Perusahaan
Terlaksananya perlindungan terhadap
pekerja anak di perusahaan 120 138.460.014 - 152.306.015 120 120.793.900 - - - - 240 prshn 411.559.929
1 14 12 10
Pengawasan, Pembinaan dan
Pemeriksaan Diskriminasi terhadap
Pekerja Perempuan di Perusahaan
Memberikan perlindungan pekerja
perempuan di perusahaan 80 74.337.414 - 81.771.155 80 64.852.703 - - - - 160 prshn 220.961.272
1 14 12 11
Pengurangan Pekerja Anak dalam
Rangka Mendukung Program
Keluarga Harapan (PPA-PKH)
Jumlah pengurangan pekerja anak 60 327.707.614 - 360.478.375 60 285.895.399 - - - - 120 peker
ja anak 974.081.388
1 14 12 19
Pembinaan, Pengawasan,
Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerja Terburuk untuk Anak
(PBPTA) Menuju Bebas Pekerja Anak
di Tempat Kerja
Jumlah pembinaan dan pengawasan
pekerja terburuk anak 80 44.283.014 - 48.711.315 80 38.632.944 - - - - 160 prshn 131.627.273
1 14 12 22
Pembinaan, Pengawasan dan
Pemeriksaan Penerapan Norma
Kerja Perempuan dan Anak dalam
Pencegahan Eksploitasi (Traficking)
Terlaksananya pemeriksaan dan
pengawasan dalam pencegahan
eksploitasi pekerja perempuan dan
anak
100 118.603.014 - 130.463.315 100 103.470.455 - - - - 200 prshn 352.536.784
7.2 % Kepesertaan
Jamsostek Aktif1 14 12
Program Perlindungan dan
Pengembangan Sistem
Pengawasan Ketenagakerjaan
Persentase perusahaan yang
menerapkan standar norma-norma
ketenagakerjaan (dari 4.000
perusahaan)
60% 84.899.114 65% 93.389.025 70% 74.066.836 0% - 0% - 100% 252.354.974
1 14 12 02
Pembinaan, Pengawasan dan
Pemeriksaan terhadap Perlindungan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Terlaksananya perlindungan hak atas
jaminan kesehatan pekerja di
perusahaan
80 84.899.114 - 93.389.025 80 74.066.836 - - - - 160 prshn 252.354.974
Sejak tahun
2017 sudah tidak
dilaksanakan lagi
sehubungan
kewenangan
Pengawasan
Ketenagakerjaan
sudah
dilimpahkan
pada
Pemerintahan
Provinsi
155
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Rp.
3 4 - - - - -
1 07 KETENAGAKERJAAN 14.242.800.000 15.667.080.000 17.233.788.000 18.856.059.000 19.615.111.200 85.614.838.200
1 07 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Indeks Pelayanan Adminstrasi
Perkantoran100% 809.886.300 100% 890.874.930 100% 979.962.423 100% 2.280.810.670 100% 2.394.851.204 100% 7.356.385.527 Sekretariat
1 07 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jasa biaya surat menyurat 12 21.600.000 12 23.760.000 12 26.136.000 12 25.200.000 12 26.460.000 60 bln 123.156.000
1 07 01 02Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber
daya air & listrik 12 126.000.000 12 138.600.000 12 152.460.000 12 248.400.000 12 260.820.000 60 bln 926.280.000
1 07 01 03Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 35 2.400.000 35 2.640.000 35 2.904.000 - - - - 105 Jns 7.944.000
1 07 01 04 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor 12 25.000.000 12 27.500.000 12 30.250.000 12 28.000.000 12 29.400.000 60 bln 140.150.000
1 07 01 05Penyediaan jasa tenaga administrasi
/teknis lainnyaJumlah jasa tenaga pegawai honorer 35 210.000.000 35 231.000.000 35 254.100.000 38 264.000.000 38 277.200.000 181 org 1.236.300.000
1 07 01 06 Penyediaan Bahan bacaan Jumlah bahan bacaan 12 15.000.000 12 16.500.000 12 18.150.000 12 17.916.000 12 18.811.800 60 bln 86.377.800
1 07 01 08Penyediaan Jasa Pengamanan
internal kantor
Jumlah tenaga pengamanan gedung
kantor 12 36.000.000 12 39.600.000 12 43.560.000 12 48.000.000 12 50.400.000 60 bln 217.560.000
1 07 01 09Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
Jumlah kegiatan pengelolaan
administrasi perkantoran 12 94.471.300 12 103.918.430 12 114.310.273 12 193.698.500 12 203.383.425 60 bln 709.781.928
1 07 01 10Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi & konsultasi
keluar daerah 16 99.200.000 16 109.120.000 16 120.032.000 18 769.400.000 18 807.870.000 84 kali 1.905.622.000
1 07 01 12Penyediaan Jasa Publikasi dan
Dokumentasi
Jumlah jasa publikasi dan
dokumentasi 12 51.000.000 12 56.100.000 12 61.710.000 - - - - 100% 168.810.000
1 07 01 32
Pembinaan dan Penilaian Standar
ISO 9001:2008 terhadap Pelayanan
Adm. Ketenagakerjaan
Jumlah Penilaian Pelayanan Adm.
Ketenagakerjaan 3 129.215.000 3 142.136.500 3 156.350.150 3 141.491.500 3 148.566.075 15 bln 717.759.225
1 07 01 48 Sosialisasi kinerja pelayanan publikJumlah publikasi kinerja dan
pelayanan publik - - - - - - 12 478.600.000 12 502.530.000 24 bln 981.130.000
1 07 01 53Penyediaan Jasa Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Jumlah kegiatan Jasa Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan - - - - - - 12 7.373.920 12 7.742.616 24 bln 15.116.536
1 07 01
Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) terhadap
Pelayanan Ketenagakerjaan Kota
Makassar
Jumlah penyusunan IKM pelayanan
ketenagakerjaan - - - - - - 1 58.730.750 1 61.667.288 2 dok 120.398.038
1 07 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan Ketersediaan sarana dan
Prasana Aparatur100% 627.133.700 100% 689.847.070 100% 758.831.777 100% 936.871.500 100% 794.890.075 100% 3.807.574.122
1 07 02 14 Pengadaan Alat Kantor Jumlah pengadaan alat kantor - - - - - - 2 33.900.000 2 35.595.000 4 paket 69.495.000
1 07 02 16 Pengadaan Komputer Jumlah pengadaan komputer - - - - - - 22 196.500.000 10 50.000.000 32 unit 246.500.000
1 07 02 17 Pengadaan Meja dan Kursi KerjaJumlah pengadaan meja dan kursi
kerja 1 67.500.000 1 74.250.000 1 81.675.000 1 41.000.000 1 43.050.000 5 Paket 307.475.000
1 07 02 18 Pengadaan Alat Studio Jumlah pengadaan alat studio 1 39.000.000 1 42.900.000 1 47.190.000 1 50.000.000 1 20.000.000 5 Paket 199.090.000
1 07 02 19 Pengadaan Alat Komunikasi Jumlah pengadaan alat komunikasi 1 52.000.000 1 57.200.000 1 62.920.000 - - - - 3 bh 172.120.000
1 07 02 34Pemeliharaan Rutin/ Berkala mobil
jabatan
Jumlah pemeliharaan mobil jabatan
secara rutin/berkala 1 37.117.000 1 40.828.700 1 44.911.570 1 45.230.000 1 47.491.500 5 unit 215.578.770
1 07 02 35Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat
Angkutan Darat Bermotor
Jumlah pemeliharaan alat angkutan
darat secara rutin/berkala 14 222.308.500 14 244.539.350 14 268.993.285 12 167.494.500 12 175.869.225 66 unit 1.079.204.860
1 07 02 46Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat
Rumah Tangga
Jumlah pemeliharaan alat rumah
tangga secara rutin/berkala 27 16.200.000 27 17.820.000 27 19.602.000 24 14.400.000 24 15.120.000 129 unit 83.142.000
1 07 02 47Pemeliharaan Rutin/Berkala
Komputer
Jumlah pemeliharaan komputer
secara rutin/berkala 10 16.000.000 10 17.600.000 10 19.360.000 10 116.000.000 10 121.800.000 50 unit 290.760.000
1 07 02 58Pemeliharaan rutin/berkala jaringan
listrik
Jumlah pemeliharaan jaringan listrik
secara rutin/berkala 1 7.208.200 1 7.929.020 1 8.721.922 - - - - 3 Ls 23.859.142
1 07 02 64Rehabilitasi sedang/berat rumah
gedung kantor
Jumlah rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor 1 160.000.000 1 176.000.000 1 193.600.000 1 100.000.000 1 105.000.000 5 paket 734.600.000
1 07 02 67Penyediaan jasa perizinan dan
sertifikasiJumlah jasa perizinan dan sertifikasi 15 9.800.000 15 10.780.000 15 11.858.000 13 8.400.000 13 8.820.000 71 unit 49.658.000
2 5
BIDANGTAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 2019
K
TABEL 5.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR
Kode Program / KegiatanIndikator Kinerja Program
(Outcome ) / Kegiatan (output )
Rencana Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanAkhir Periode Renstra SKPD pada tahun
2019
156
1 07 02 68Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah penyediaan komponen
instalasi listrik/peneragan bangunan - - - - - - 2 8.947.000 2 9.394.350 4 smstr 18.341.350
1 07 02 74Pengadaan aplikasi sistem informasi
manajemen (SIM)Jumlah pengadaan aplikasi SIM - - - - - - 3 155.000.000 3 162.750.000 6 paket 317.750.000
1 07 03Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Ketersediaan Pakaian
Dinas Pegawai100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 62.500.000 100% 62.500.000 100% 65.625.000 100% 310.625.000
1 07 03 01Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya 120 60.000.000 120 60.000.000 125 62.500.000 125 62.500.000 125 65.625.000 615 psg 310.625.000
1 07 04Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan aparatur yang
mendapatkan pelatihan kompetensi
dibidangnya
100% 157.500.000 100% 173.250.000 100% 190.575.000 100% 198.370.000 100% 208.288.500 100% 927.983.500
1 07 04 03
Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undanganJumlah peserta bimbingan teknis
implementaasi peraturan 10 117.500.000 10 129.250.000 10 142.175.000 10 114.000.000 10 119.700.000 50 org 622.625.000
1 07 04 09Penilaian dan penetapan angka
kredit jabatan fungsionalJumlah penilaian & penetapan angka
kredit jabatan fungsional 20 40.000.000 20 44.000.000 20 48.400.000 10 39.370.000 10 41.338.500 80 org 213.108.500
1 07 04 10 Penatausahaan KepegawaianJumlah kegiatan penatausahaan
kepegawaian - - - - - - 2 45.000.000 2 47.250.000 4 keg 92.250.000
1 07 05
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan keuangan
Persentase Capaian Kinerja yang
termuat dalam Perjanjian Kinerja
Perangkat Daerah
100% 345.480.000 100% 380.028.000 100% 418.030.800 100% 654.760.000 100% 737.498.000 100% 2.535.796.800
1 07 05 01 Penyusunan RKA-SKPD Jumlah penyusunan RKA-SKPD 2 30.000.000 2 33.000.000 2 36.300.000 2 30.000.000 2 31.500.000 10 dok 160.800.000
1 07 05 02 Penyusunan DPA SKPD Jumlah penyusunan DPA-SKPD 2 15.000.000 2 16.500.000 2 18.150.000 2 15.000.000 2 15.750.000 10 dok 80.400.000
1 07 05 03 Penyusunan Rencana Kerja - SKPDJumlah penyusunan rencana kerja
SKPD 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.500.000 1 50.000.000 1 52.500.000 5 dok 268.000.000
1 07 05 04 Penyusunan LAKIP Jumlah penyusunan LAKIP 1 25.000.000 1 27.500.000 1 30.250.000 1 45.000.000 1 47.250.000 5 dok 175.000.000
1 07 05 05 Penyusunan TAPKINJumlah penyusunan perjanjian kerja
SKPD 1 15.000.000 1 16.500.000 1 18.150.000 1 15.000.000 1 15.750.000 5 dok 80.400.000
1 07 05 06 Penyusunan RENSTRA-SKPDJumlah penyusunan rencana strategis
SKPD - - - - - - - - 1 50.000.000 1 dok 50.000.000
1 07 05 07
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan laporan keuangan
akhir tahun & perhitungan
penyusutan asset
Jumlah penyusunan laporan
keuangan dan perhitungan
penyusutan aset
2 25.000.000 2 27.500.000 2 30.250.000 2 25.000.000 2 26.250.000 10 keg 134.000.000
1 07 05 08 Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah pengelolaan Keuangan SKPD 12 185.480.000 12 204.028.000 12 224.430.800 12 232.400.000 12 244.020.000 60 bln 1.090.358.800
1 07 05 09Peningkatan Kinerja Pelayanan dan
Administrasi
Jumlah pelayanan administrasi dan
konsultasi - - - - - - 4 116.400.000 4 122.220.000 8 triwln 238.620.000
1 07 05 10Penyusunan Profil Dinas
Ketenagakerjaan
Jumlah penyusunan profil
ketenagakerjaan - - - - - - 1 35.535.000 1 37.311.750 2 dok 72.846.750
1 07 05 11Monitoring dan Evaluasi Program
dan Kegiatan
jumlah pelaksanaan monitoring dan
evaluasi - - - - - - 4 90.425.000 4 94.946.250 8 triwln 185.371.250
1 07 09Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Jumlah pencari kerja yang
ditempatkan 20.260 3.742.800.000 22.640 4.123.080.000 25.020 4.538.798.788 26.900 3.701.506.850 29.280 3.886.582.193 124.100
pencak
er 19.992.767.831
1 07 09 01Monitoring, evaluasi dan pelaporan
penempatan kesempatan kerja
Jumlah monitoring dan evaluasi
penempatan tenaga kerja 10 85.515.800 10 94.067.380 10 103.474.118 4 94.112.500 4 98.818.125 38 exp 475.987.923
1 07 09 02
Pelayanan Administrasi Pencari
Kerja/Kartu Kuning (AK1 s/d AKV)
ISO 9001-2008
Jumlah pelayanan administrasi
pencari kerja 18.000 209.499.900 18.000 230.449.890 18.000 253.494.879 18.000 220.364.500 18.000 231.382.725 90.000
pencak
er 1.145.191.894
1 07 09 03 Bursa Kerja/Job Fair Jumlah tersedianya lowongan kerja 2.000 295.484.000 2.000 325.032.400 2.000 357.535.640 2.500 452.666.000 2.500 475.299.300 11.000 lowong
an 1.906.017.340
1 07 09 04 Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)Jumlah informasi pasar kerja dan
bursa kerja secara online 2.000 126.525.000 2.000 139.177.500 2.000 153.095.250 - - - 6.000
lowong
an 418.797.750
1 07 09 05 Padat Karya Infrastruktur Jumlah Tenaga Kerja dlm bentuk
kelompok kerja sementara 352 1.591.386.372 352 1.750.525.009 352 1.925.577.510 100 976.320.000 100 1.025.136.000 1.256 orang 7.268.944.891
1 07 09 06Pencarian Lowongan Kerja Dalam
dan Luar Negeri
Jumlah informasi lowongan kerja
dalam & luar negeri 1.200 249.550.900 1.200 274.505.990 1.200 301.956.589 1.200 251.000.000 1.200 263.550.000 6.000
lowong
an 1.340.563.479
1 07 09 07Padat Karya Produktif Teknologi
Tepat Guna
Jumlah terserapnya kelompok kerja
produktif 60 342.619.028 60 376.880.931 60 414.569.024 60 479.489.850 60 503.464.343 300 orang 2.117.023.175
1 07 09 08Sosialisasi Perencanaan Tenaga
Kerja Kota Makassar 2015-2019Jumlah peserta sosialisasi 100 85.639.500 100 94.203.450 100 103.623.795 - - - - 300 orang 283.466.745
1 07 09 09Penyuluhan Bimbingan
Jabatan/KarirJumlah peserta penyuluhan 200 105.715.200 200 116.286.720 200 127.915.392 100 90.000.000 100 94.500.000 800 0rang 534.417.312
1 07 09 10Pembinaan Kelompok Usaha
MandiriJumlah kelompok usaha mandiri 20 100.000.000 20 110.000.000 20 121.000.000 40 222.554.000 40 233.681.700 140 0rang 787.235.700
Penempatan
Tenaga Kerja dan
Perluasan
Kesempatan
Kerja
157
1 07 09 11
Pemantauan Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja
Asing
Jumlah termonitornya penempatan
tenaga kerja TKI dan TKA 1.000 61.144.000 1.000 67.258.400 1.000 73.984.240 500 120.000.000 500 126.000.000 4.000 orang 448.386.640
1 07 09 12Pemutahiran Data Base
Ketenagakerjaan
Jumlah penyusunan dokumen data
base ketenagakerjaan 1 67.900.000 1 74.690.000 1 82.159.000 1 60.000.000 1 63.000.000 5 buku 347.749.000
1 07 09 13
Sosialisasi Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) Formal dan
Informal
Jumlah peserta sosialisasi 100 62.327.200 100 68.559.920 100 75.415.912 - - - - 300 orang 206.303.032
1 07 09 14
Pemantauan Kinerja Bursa Kerja
Khusus dan Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja
Jumlah pembinaan BKK dan LPTKS 20 69.974.000 20 76.971.400 20 84.668.540 20 135.000.000 20 141.750.000 100 lembag
a 508.363.940
1 07 09 15Sosialisasi Peraturan Perundangan
Kebinapentaan di Kota MakassarJumlah peserta sosialisasi 50 64.517.400 50 70.969.140 50 78.066.054 - - - - 150 orang 213.552.594
1 07 09 16Sosialisasi Perencanaan Tenaga
Kerja Mikro di PerusahaanJumlah peserta sosialisasi 100 45.729.700 100 56.302.670 100 65.432.937 100 80.000.000 100 84.000.000 500 orang 331.465.307
1 07 09 17
Revisi Perda Ketenagakerjaan Nomor
9 Tahun 2004 dan Izin
Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
Jumlah penyusunan Ranperda
Perpanjangan IMTA 1 179.272.000 - - - - - - - - 1
Ran
perda 179.272.000
1 07 09 18Sosialisasi Perda tentang Izin
Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
Jumlah peserta sosialisasi Perda
tentang IMTA - - 250 197.199.200 - - - - 250 210.000.000 500 orang 407.199.200
1 07 09 19Pembentukan unit pelayanan info
pasar kerja diperusahaan
Jumlah unit pelayanan Info Pasar
Kerja di Perusahaan yang terbentuk 10 116.429.908 116.429.908
1 07 09 20Bimbingan teknis operator informasi
pasar kerja (fungsional)Jumlah peserta bimbingan teknis 200 100.400.000 100.400.000
1 07 09 21Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia
(TKI)
Jumlah TKI (calon/purna) yang
diberikan pembinaan - - - - - - 150 200.000.000 150 210.000.000 300 org 410.000.000
1 07 09 22Pembinaan Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
Jumlah LPTKS yang diberikan
pembinaan - - - - - - 20 120.000.000 20 126.000.000 40 LPTKS 246.000.000
1 07 09 23
Penyusunan Peraturan
Daerah/Peraturan Walikota bidang
Kebinapentaan
Jumlah Peraturan Walikota bidang
kebinapentaan yang disusun - - - - - - 1 200.000.000 - - 1 perwali 200.000.000
1 07 10Program Peningkatan Kualitas &
Produktifitas Tenaga Kerja
Jumlah tenaga kerja yang
berkompetensi spesifik level ASEAN 8.400 3.500.000.000 9.800 3.850.000.000 11.200 5.079.064.212 - - - - 29.400 org 12.429.064.212 Pelatihan Kerja
1 07 10 01
Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari Kerja
Produktif
Jumlah pencari kerja yang mengikuti
pelatihan berbasis masyarakat 180 646.103.700 200 710.714.070 200 781.785.477 - - - - 580 orang 2.138.603.247
1 07 10 02Pelatihan Peningkatan Produktifitas
Kerja
Jumlah peserta pelatihan peningkatan
produktifitas kerja 100 108.170.700 100 118.987.770 100 130.886.547 - - - - 300 orang 358.045.017
1 07 10 03Pelatihan Pengembangan
Kewirausahaan
Jumlah peserta pelatihan berbasis
masyarakat 160 574.314.400 160 631.745.840 160 694.920.424 - - - - 480 orang 1.900.980.664
1 07 10 04
Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja
bagi Masyarakat yang Kurang
Mampu
Jumlah masyarakat kurang mampu
yang mengikuti pelatihan 160 554.367.500 160 609.804.250 160 670.784.675 - - - - 480 orang 1.834.956.425
1 07 10 05Identifikasi Kebutuhan Pemagangan
di Perusahaan
Jumlah identifikasi kebutuhan
pemagangan 2.000 108.249.000 2.000 119.073.900 2.000 130.981.290 - - - - 6.000 prshn 358.304.190
1 07 10 06Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri
Berbasis PenggunaJumlah pemagangan di perusahaan 200 473.200.700 200 520.520.770 200 572.572.847 - - - - 600 orang 1.566.294.317
1 07 10 07
Pemberian fasilitas dan mendorong
pendanaan pelatihan berbasis
masyarakat
Jumlah peserta pelatihan 160 574.314.400 180 631.745.840 180 694.920.424 - - - - 520 orang 1.900.980.664
1 07 10 08Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pelatih/Instruktur LPK
jumlah peserta pelatihan bagi
pengelola LPK Swasta 100 98.200.000 100 108.020.000 100 118.822.000 - - - - 300 orang 325.042.000
1 07 10 09Pembinaan Penatausahaan dan
Evaluasi Kegiatan LPK
Jumlah pembinaan dan evaluasi
kinerja LPK 80 163.876.200 80 180.263.820 80 198.290.202 - - - - 240 LPK 542.430.222
1 07 10 10Bimtek Penerapan 5 S di
PerusahaanJumlah peserta Bimtek penerapan 5S 100 99.226.700 100 109.149.370 100 120.064.307 - - - - 300 orang 328.440.377
1 07 10 11Sosialisasi Pemagangan Dalam dan
Luar NegeriJumlah peserta sosialisasi pemaganan 100 99.976.700 100 109.974.370 100 120.971.807 - - - - 300 orang 330.922.877
1 07 10 12 Pelatihan manajemen usahaTerselenggaranya Bimtek Manajemen
Usaha 50 30.000.000 50 orang 30.000.000
1 07 10 13 Pelatihan motivasi berprestasi amtTerselenggaranya Bimtek Motifasi
Berprestasi 50 29.999.480 50 orang 29.999.480
1 07 10 14 Pelatihan 5 STerlaksananya Bimtek dan
Pengembangan 5 S 100 113.190.680 100 orang 113.190.680
1 07 10 15 Pelatihan gugus kendali mutuTerselenggaranya Bimtek Gugus
Kendali Mutu 50 29.999.480 50 orang 29.999.480
158
1 07 10 16 Pelatihan pengembangan supervisiorTerselenggaranya Pelatihan
Supervisior 50 29.999.480 50 orang 29.999.480
1 07 10 17Pelatihan kewirausahaan bagi calon
usaha baru
Terselenggaranya Bimtek
Kewirausahaan Bagi Calon Usaha
Baru
50 29.999.480 50 orang 29.999.480
1 07 10 18Pelatihan kewirausahaan
produkstifitas bagi UK
Terselenggaranya Bimtek
Kewirausahaan Produktifitas Bagi
UKM
50 29.999.480 50 orang 29.999.480
1 07 10 19 Pembentukan klinik produktifitasTerselenggaranya Pembentukan Klinik
Produktifitas 15 69.479.480 15 orang 69.479.480
1 07 10 20Pelatihan pengingkatan
produktifitas TIC
Terselenggaranya Pelatihan
Peningkatan Produktifitas TIC 90 183.199.480 90 orang 183.199.480
1 07 10 21Penilaian paramakarya produktifitas
(hari bulan produktifitas)
Terselenggaranya Penilaian
Pramakarya Produktifitas 50 78.069.720 50 orang 78.069.720
1 07 10 22 Akreditasi dan sertifikasiTerselenggaranya Akreditasi dan
Sertifikasi 75 220.127.452 75 orang 220.127.452
1 07 11
Program pengembangan hubungan
Industrial dan Lembaga
Ketenagakerjaan
Persentase perselisihan hubungan
industrial yang diselesaikan100% 2.500.000.000 100% 2.750.000.000 100% 3.025.000.000 100% 3.362.550.000 100% 3.530.677.500 100% 15.168.227.500
1 07 11 01
Pelayanan Administrasi dan Mediasi
Pengaduan Perselisihan Hubungan
Industrial
Jumlah pelayanan mediasi pengaduan
perselisihan HI 100 384.520.000 100 422.972.000 100 465.269.200 100 543.575.800 100 570.754.590 500 % 2.387.091.590
1 07 11 02Survey Penetapan Upah Minimum
Kota (UMK)Jumlah survey untuk penetapan UMK 12 432.180.000 12 475.398.000 12 522.937.800 36 Bln 1.430.515.800
1 07 11 03 Fasilitasi LKS Tripartit Jumlah LKS Tripartit yang terbentuk 1 320.000.000 1 352.000.000 1 387.200.000 12 390.647.800 12 410.180.190 27 kali
prtmn 1.860.027.990
1 07 11 04Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan Ketenagakerjaan
Jumlah peserta sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Ketenagakerjaan
100 110.000.000 100 121.000.000 100 133.100.000 100 522.440.100 100 548.562.105 500 prshn 1.435.102.205
1 07 11 05
Pembinaan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) di Perusahaan di
Wilayah Kota Makassar
Tim pembinaan PKWT di perusahaan 70 159.374.100 70 175.311.510 70 192.842.661 70 117.648.500 70 123.530.925 350 prshn 768.707.696
1 07 11 06
Pemantauan Deteksi Dini
Kerawanan Hubungan Industrial
pada Perusahaan
Jumlah pemantauan deteksi
kerawanan HI 88 267.850.300 88 294.635.330 88 324.098.863 88 281.573.200 88 295.651.860 440 prshn 1.463.809.553
1 07 11 07Kampanye Hari Buruh Sedunia (May
Day) Tingkat Kota Makassar
Terlaksananya kampanye Hari Buruh
Sedunia 10.000 296.075.600 15.000 325.683.160 15.000 358.251.476 15.000 334.583.500 15.000 351.312.675 70.000 orang 1.665.906.411
1 07 11 08
Pembinaan dan Pemeriksaan
Peraturan (PP)/Perjanjian Kerjasama
(PKB) di Perusahaan
Jumlah pembinaan dan pemeriksaan
penyusunan PP dan PKB 80 230.000.000 80 253.000.000 80 278.300.000 80 54.860.900 80 57.603.945 400 prshn 873.764.845
1 07 11 09
Sosialisasi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan dan
Ketenagakerjaan
Jumlah peserta sosialisasi
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan dan Ketenagakerjaan
100 150.000.000 100 165.000.000 100 181.500.000 100 187.177.200 100 196.536.060 500 prshn 880.213.260
1 07 11 10
Sosialisasi Penanganan Diskriminasi
Pekerja di Perusahaan Wilayah Kota
Makassar
Jumlah peserta sosialisasi
Penanganan Diskriminasi Pekerja di
Perusahaan Wilayah Kota Makassar
200 150.000.000 200 165.000.000 200 181.500.000 200 297.567.400 200 312.445.770 1.000 orang 1.106.513.170
1 07 11 11Bimbingan Teknis Penyusunan
Struktur Skala Upah
Jumlah peserta Bimbingan Teknis
Penyusunan Struktur Skala Upah - - - - - - 200 350.000.000 200 367.500.000 400 orang 717.500.000
1 07 11 12 Penetapan Upah Minimum Kota Jumlah penetapan UMK - - - - - - 1 282.475.600 1 296.599.380 2 UMK 579.074.980
1 14 12
Program Perlindungan dan
Pengembangan Sistem
Pengawasan Ketenagakerjaan
Persentase perusahaan yang
menerapkan standar norma-norma
ketenagakerjaan (dari 4.000
perusahaan)
60% 2.500.000.000 65% 2.750.000.000 70% 2.181.025.000 0% - 0% - 100% 7.431.025.000
1 14 12 01
Pembinaan, Pengawasan dan
Pemeriksaan serta Pelayanan
Administrasi Ketenagakerjaan di
Perusahaan
Terlaksananya pendaftaran wajib
lapor ketenagakerjaan 105 150.554.114 - 165.609.525 105 131.344.914 - - - - 210 prshn 447.508.553
1 14 12 02
Pembinaan, Pengawasan dan
Pemeriksaan terhadap Perlindungan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Terlaksananya perlindungan hak atas
jaminan kesehatan pekerja di
perusahaan
80 84.899.114 - 93.389.025 80 74.066.836 - - - - 160 prshn 252.354.974
1 14 12 03Pengawasan, Perlindungan Norma
Kerja di Perusahaan
Jumlah perusahaan yang
mendapatkan pemeriksaan Norma
Kerja
80 90.908.014 - 99.998.815 80 79.309.060 - - - - 160 prshn 270.215.889
1 14 12 04Temu Teknis Penerapan Norma
Hubungan Kerja
Terlaksananya temu teknis antara
pengusaha dan pekerja 40 30.543.614 - 33.597.975 40 26.646.554 - - - - 80 prshn 90.788.143
1 14 12 05
Pembinaan, Pengawasan dan
Pemeriksaan Pelaksanaan THR di
Perusahaan
Jumlah terpenuhinya kewajiban
perusahaan terkait pelaksanaan
pemberian THR
70 84.431.514 - 92.874.665 70 73.658.897 - - - - 140 prshn 250.965.075
1 14 12 06
Pengawasan, Pembinaan dan
Pemeriksaan Pelaksanaan UMK di
Kota Makassar
Jumlah perlindungan hak norma kerja
di perusahaan 70 137.845.114 - 151.629.625 70 120.257.456 - - - - 140 prshn 409.732.194
Hubungan
Industrial dan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
Sudah tidak
dilaksanakan lagi
sehubungan
kewenangan
Pengawasan
Ketenagakerjaan
sudah
dilimpahkan
pada
Pemerintahan
Provinsi
159
1 14 12 07Pemetaan Kerawanan
Ketenagakerjaan di Perusahaan
Tersedianya pemetaan kerawanan
ketenagakerjaan 70 82.584.014 - 90.842.415 70 72.047.119 - - - - 140 prshn 245.473.548
1 14 12 08
Pembinaan, Pengawasan dan
Pemeriksaan Pelaksanaan
Permenakertrans No 19 Tahun 2012
Jumlah pemeriksaan dan pemantauan
perusahaan terkait pelaksanaan
Permenakertrans Nomor 19 tahun
2012
70 81.690.214 - 89.859.235 70 71.267.359 - - - - 140 prshn 242.816.808
1 14 12 09
Pengawasan, Perlindungan dan
pendataan terhadap Pekerja Anak di
Perusahaan
Terlaksananya perlindungan terhadap
pekerja anak di perusahaan 120 138.460.014 - 152.306.015 120 120.793.900 - - - - 240 prshn 411.559.929
1 14 12 10
Pengawasan, Pembinaan dan
Pemeriksaan Diskriminasi terhadap
Pekerja Perempuan di Perusahaan
Memberikan perlindungan pekerja
perempuan di perusahaan 80 74.337.414 - 81.771.155 80 64.852.703 - - - - 160 prshn 220.961.272
1 14 12 11
Pengurangan Pekerja Anak dalam
Rangka Mendukung Program
Keluarga Harapan (PPA-PKH)
Jumlah pengurangan pekerja anak 60 327.707.614 - 360.478.375 60 285.895.399 - - - - 120 peker
ja anak 974.081.388
1 14 12 12
Kampanye Bulan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Nasional
Tingkat Kota Makassar
Terlaksananya kampanye bulan K3
Nasional 100 151.029.914 - 166.132.905 100 131.760.007 - - - - 200 prshn 448.922.826
1 14 12 13
Peningkatan Pengawasan,
Perlindungan dan Penegakan
Hukum terhadap Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)
Jumlah perusahaan yang menerapkan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 100 148.603.014 - 163.463.315 100 129.642.755 - - - - 200 prshn 441.709.084
1 14 12 14
Peningkatan, Pembinaan,
Pengawasan dan Pengujian
Lingkungan Kerja
Jumlah pemeriksaan lingkungan kerja
perusahaan 100 152.575.014 - 167.832.515 100 133.107.968 - - - - 200 prshn 453.515.496
1 14 12 15Peningkatan Kapasitas Pengurus
P2K3
Terbentuknya pengurus P2K3 di
perusahaan 200 98.603.014 - 108.463.315 200 86.022.255 - - - - 400 orang 293.088.584
1 14 12 16Bimbingan Teknis K3 bagi Kader K3
di Tempat Kerja
Terbentuknya tenaga teknis K3 di
Tempat Kerja 75 53.603.014 - 58.963.315 75 46.763.805 - - - - 150 orang 159.330.134
1 14 12 17Pengawasan dan Pengujian Objek
K3
Terlaksananya pengujian peralatan K3
di perusahaan 100 153.603.014 - 168.963.315 100 134.004.805 - - - - 200 prshn 456.571.134
1 14 12 19
Pembinaan, Pengawasan,
Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerja Terburuk untuk Anak
(PBPTA) Menuju Bebas Pekerja Anak
di Tempat Kerja
Jumlah pembinaan dan pengawasan
pekerja terburuk anak 80 44.283.014 - 48.711.315 80 38.632.944 - - - - 160 prshn 131.627.273
1 14 12 20
Pengawasan Pembinaan dan
Pemeriksaan Penyakit Berbahaya
Akibat Kerja di Tempat Kerja
Terlaksananya pemeriksaan penyakit
berbahaya akibat kerja di perusahaan 100 78.603.014 - 86.463.315 100 68.574.055 - - - - 200 prshn 233.640.384
1 14 12 21Peningkatan Kapasitas Kader Norma
Kerja di Tempat Kerja
Meningkatnya kapasitas kader norma
kerja 100 97.930.214 - 107.723.235 100 85.435.298 - - - - 200 prshn 291.088.746
1 14 12 22
Pembinaan, Pengawasan dan
Pemeriksaan Penerapan Norma
Kerja Perempuan dan Anak dalam
Pencegahan Eksploitasi (Traficking)
Terlaksananya pemeriksaan dan
pengawasan dalam pencegahan
eksploitasi pekerja perempuan dan
anak
100 118.603.014 - 130.463.315 100 103.470.455 - - - - 200 prshn 352.536.784
1 14 12 23
Pembinaan, Pengawasan dan
Pemeriksaan Penerapan
Pelaksanaan Peraturan dan
Perundang-Undangan K3 di Tempat
Kerja
Terlaksananya pengawasan dan
pemeriksaan pelaksanaan peraturan
dan perundang-undangan K3
100 118.603.014 - 130.463.315 100 103.470.455 - - - - 200 prshn 352.536.784
1 07 13Program Peningkatan Kualitas
Tenaga Kerja
Jumlah tenaga kerja yang
berkompetensi spesifik level ASEAN - - - - - - 6.300 3.953.918.990 7.000 4.106.689.190 13.300 org 8.060.608.180
1 07 13 01
Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari Kerja
Produktif
Jumlah pencari kerja yang mengikuti
pelatihan berbasis masyarakat 200 724.987.500 200 736.311.125 400 orang 1.461.298.625
1 07 13 02Pelatihan Pengembangan
Kewirausahaan
Jumlah peserta pelatihan berbasis
masyarakat 120 543.740.625 120 570.927.656 240 orang 1.114.668.281
1 07 13 03
Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja
bagi Masyarakat yang Kurang
Mampu
Jumlah masyarakat kurang mampu
yang mengikuti pelatihan 120 543.740.625 160 570.927.656 280 orang 1.114.668.281
1 07 13 04
Pemberian fasilitas dan mendorong
pendanaan pelatihan berbasis
masyarakat
Jumlah peserta pelatihan 180 669.867.200 180 683.360.560 360 orang 1.353.227.760
1 07 13 05Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pelatih/Instruktur LPK
jumlah peserta pelatihan bagi
pengelola LPK Swasta 100 426.164.350 100 447.472.568 200 orang 873.636.918
1 07 13 06Pembinaan Penatausahaan dan
Evaluasi Kegiatan LPK
Jumlah pembinaan dan evaluasi
kinerja LPK 80 211.193.500 80 221.753.175 160 LPK 432.946.675
1 07 13 07Identifikasi Kebutuhan pelatihan di
Perusahaan
Jumlah Identifikasi Kebutuhan
pelatihan - - - - - - 1.000 100.000.000 2.000 105.000.000 3.000 prshn 205.000.000
1 07 13 08
Bimbingan Teknis Akreditasi
Lembaga Pelatihan Kerja dan
Sertifikasi Instruktur
Jumlah peserta bimbingan teknis
akreditasi LPK dan sertifikasi
instruktur
- - - - - - 100 113.241.240 200 118.903.302 300 orang 232.144.542
1 07 13 09Pelatihan Keterampilan Kerja
Berbasis Pengguna
Jumlah tenaga kerja yang diberikan
pelatihan - - - - - - 200 514.075.000 200 539.778.750 400 orang 1.053.853.750
160
1 07 13 10Bimbingan Teknis Kurikulum
Pelatihan
Jumlah peserta bimbingan teknis
kurikulum pelatihan - - - - - - 100 106.908.950 100 112.254.398 200 orang 219.163.348
1 07 14Jumlah lowongan kerja yang
disebarluaskan - - - 12.000 3.704.770.990 14.000 3.890.009.540 26.000 loker 7.594.780.530
Jumlah tenaga kerja yang
berkompetensi spesifik level ASEAN 6.300 7.000 13.300 orang
1 07 14 01 Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)Jumlah informasi pasar kerja dan
bursa kerja secara online - - - - 12.000 350.000.000 14.000 367.500.000 26.000 loker 717.500.000
1 07 14 02Pembentukan unit pelayanan info
pasar kerja diperusahaan
Jumlah unit pelayanan Info Pasar
Kerja di Perusahaan yang terbentuk - - - - 20 119.829.000 20 125.820.450 40 unit 245.649.450
1 07 14 03Pelatihan Peningkatan Produktifitas
Kerja
Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan
Produktifitas Kerja 120 458.000.000 120 480.900.000 240 org 938.900.000
1 07 14 04 Identifikasi Kebutuhan PemaganganJumlah perusahaan yang
teridentifikasi 1.000 195.175.600 1.000 204.934.380 2.000 prshn 400.109.980
1 07 14 05Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri
Berbasis Pengguna
Jumlah tenaga kerja yang diberikan
pemagangan 100 350.000.000 100 367.500.000 200 org 717.500.000
1 07 14 06Bimbingan Teknis Penerapan 5 S di
Perusahaan
Jumlah peserta pelatihan Pelatihan 5
S 200 282.978.000 200 297.126.900 400 org 580.104.900
1 07 14 07 Pelatihan Manajemen UsahaJumlah peserta yang diberikan
pelatihan manajemen usaha 100 100.000.000 100 105.000.000 200 org 205.000.000
1 07 14 08
Pelatihan motivasi
berprestasi/achievement motivation
training (AMT)
Jumlah peserta pelatihan motivasi
berprestasi amt - - - - 100 114.650.000 100 120.382.500 200 org 235.032.500
1 07 14 09 Pelatihan gugus kendali mutuJumlah peserta Bimtek Gugus Kendali
Mutu 100 146.150.000 100 153.457.500 200 org 299.607.500
1 07 14 10Pelatihan pengembangan supervisior Jumlah peserta pelatihan Supervisior
100 107.975.000 100 113.373.750 200 org 221.348.750
1 07 14 11 Akreditasi dan sertifikasiJumlah peserta Akreditasi dan
Sertifikasi 200 506.144.332 200 531.451.549 400 org 1.037.595.881
1 07 14 12Pembentukan Unit Pelayanan
Pelatihan dan Produktifitas (UP3)Jumlah Pembentukan UP3 15 173.700.000 15 182.385.000 30 org 356.085.000
1 07 14 13Pelatihan kader produktIvitas tenaga
kerja di perusahaan
Jumlah peserta pelatihan kader
produktIvitas tenaga kerja di
perusahaan
150 329.993.458 150 346.493.131 300 org 676.486.589
1 07 14 14Identifikasi Kebutuhan Lapangan
Kerja
Jumlah lapangan kerja yang
teridentifikasi 1.000 195.175.600 1.000 204.934.380 2.000 org 400.109.980
1 07 14 15Inventarisasi Pengukuran
Produktifitas Kerja
Jumlah perusahaan yang
teriventarisasi pengukuran
produktifitas kerjanya
100 275.000.000 100 288.750.000 200 org 563.750.000
Program Pengembangan Sistem
Informasi Pasar Kerja &
Produktifitas Ketenagakerjaan
Informasi Pasar
Kerja dan
Peningkatan
Produktivitas
161
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|162
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAKASSAR YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Penetapan indikator kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan
pencapaian Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
Bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai sampai tahun 2019 sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Makassar.
Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar merupakan rencana
5 (lima) tahun yang menggambarkan Program dan kegiatan juga Prioritas
maupun tujuan dan sasaran secara terukur yang bertujuan untuk
memudahkan dalam pertanggungjawaban dan juga sebagai pedoman
dalam melaksanakan Program tahunan sampai lima tahun dengan
memperhatikan aspirasi yang berkembang saat ini dan
memprediksikannya pada keadaan yang akan datang.
Secara umum penjabaran indikator kinerja dari tiap tujuan dan
sasaran pada RPJMD Kota Makassa Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
yang merupakan tanggung jawab dari Dinas Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar sebagai berikut :
Visi : Makassar Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua
Misi 1 : Merekonstruksi Nasib Rakyat menjadi Masyarakat Sejahtera
Standar
Tujuan 1.3 : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Sasaran 8 : Terpenuhinya Kebutuhan Lapangan Kerja dan
Kesempatan Berusaha
Indikator Kinerja : Jumlah Pencari Kerja yang
Ditempatkan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|163
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
Sasaran 10 : Terwujudnya Masyarakat yang Produktif dan
Berdaya Saing
Indikator Kinerja : Jumlah Tenaga Kerja yang
Berkompetensi Spesifik
level ASEAN
Untuk dapat melihat Indikator Kinerja yang ada pada Dinas Tenaga
Dunia Kerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka
dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :
No
Indikator
Target Capaian Tahun Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan
26.900 orang
26.900 orang
26.900 orang
26.900 orang
29.280 orang
124.100 orang
2 Jumlah Tenaga Kerja yang Berkompetensi Spesifik level ASEAN
8.400 orang
9.800 orang
11.200 orang
12.600 orang
14.000 orang
56.000 orang
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|164
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
BAB VII
P E N U T U P
Dalam upaya mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat
maka sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota
Makassar Tahun 2014 – 2019 adalah terpenuhinya kebutuhan lapangan
kerja dan kesempatan berusaha, terwujudnya jaminan sosial keluarga serba
guna, mewujudkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing,
berkembangnya KUMKM dan ekonomi kreatif, meningkatnya produksi
perikanan dan kelautan serta kesejahteraan nelayan, meningkatnya usaha
pertanian, yang mempunyai nilai tambah tinggi dan peluang pasar,
berkembangnya pusat perdagangan dan jasa, berkembangnya pusat industri
pengolahan strategis dan meningkatnya daya saing pariwisata.
Untuk mencapai sasaran tersebut maka prioritas dan arah kebijakan
dalam Rencana Strategis (Renstra) dibidang Ketenagakerjaan, ditujukan pada
upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan pengembangan kebijakan
pasar tenaga kerja yang fleksibel, penciptaan kesempatan kerja baru,
peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga kerja, mengembangkan dan
memelihara jiwa kewirausahaan, penataan Hubungan Industrial yang
harmonis dan konduksif bagi peningkatan produktivitas serta investasi, serta
pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.
Strategi dan kebijakan yang ditempuh Dinas Tenaga Kerja Kota
Makassar dalam 5 (lima) tahun ke depan pada prinsipnya perlu memperkuat
visi Kota Makassar, dengan tetap tidak mengabaikan pencapaian standar
layanan minimal (SPM) dibidang ketenagakerjaan. Upaya yang dilakukan
dengan cara :
1. Memanfaatkan peluang pasar kerja yang tersedia baik di dalam maupun
ke pasar kerja di luar negeri.
2. Mendayagunakan tenaga kerja serta pemanfaatan potensi sumber daya
lokal untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja baru sektor informal.
3. Memfasilitasi terselenggaranya hubungan industrial yang harmonis serta
peningkatan profesionalisme tenaga kerja pengawas ketenagakerjaan
Perubahan atas
Rencana Strategis
Tahun 2014 - 2019
Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar
|165
Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
untuk peningkatan produktivitas, menarik investasi baru dan menjaga
iklim ketenagakerjaan yang konduksif.
Pada akhirnya, penyusunan Perubahan atas Rencana Strategis
(Renstra) 2014 – 2019 di bidang ketenagakerjaan dapat terselesaikan, demi
kesempurnaannya maka kami mohon saran masukan untuk perbaikan dan
penyempurnaan lebih lanjut.
Demikian Perubahan atas Rencana Strategis (RENSTRA) ini tersusun
sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan lima
tahun kedepan semoga bermanfaat dan terima kasih.