Download - 1 BAB III - UKSW
11
1 BAB III
2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
3.1 Sejarah Perusahaan
Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga merupakan instansi pemerintah
yang bergerak di bidang Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi UKM Kota
Salatiga berlokasi di Jalan Dipomenggolo, Rejosari, Kelurahan Pulutan,
Kecamatan Sidorejo. Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga ini sebelumnya
menjadi satu dengan Disperindagkop dan UMKM (Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang berlokasi
di Jalan Pemotongan Nomer. 92, Sidorejo, Kalicacing, Kota Salatiga, Jawa
Tengah, 50711, Indonesia. Karena adanya OPD (Organisasi Perangkat
Daerah), Disperindagkop dan UMKM terpecah menjadi tiga yaitu, Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi
UKM.
Visi dan Misi Dinas Koperasi UKM diambil dari Visi dan Misi Kota
Salatiga, yaitu “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”. Kata HATI
BERIMAN merupakan singkatan dari Sehat, Tertib, Indah, dan Aman.
Sementara kata SMART merupakan singkatan dari Sejahtera dan Bermartabat.
Untuk mencapai Visi Kota Salatiga ditetapkan 9 Misi yaitu :
1. Meningkatan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM (Sumber
Daya Manusia) yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
12
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga
berencana.
3. Meningkatan ketentraman, ketertiban dan konduktifitas wilayah
4. Meningkatan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang
berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, santiasi dan lingkungan
pemukiman kota.
6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha
Menengah, Kecil dan Mikro.
7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan
memperluas akses lapangan pekerjaan.
8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan
anak.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola
pemerintahan yang baik (good governance).
Berdasarkan Visi dan Misi nomer 6 tersebut Dinas Koperasi dan UKM
memiliki Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan tahun 2017-2022.
Table 3.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga
Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Misi: Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada
Usaha Menengah, Kecil dan Mikro
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan
kuantitas
Koperasi yang
berkualitas dan
sehat.
Meningkatnya
kuantitas koperasi
yang berkualitas
dan sehat.
Meningkatkan
kuantitas
Koperasi yang
berkualitas dan
sehat melalui
Penguatan
kapastitas dan
keterampilan
lembaga Koperasi
terutama
13
penguatan
kapasitas dan
keterampilan
Sumber Daya
Manusia.
kemampuan
dalam tata kelola
manajemen
koperasi
Meningkatkan
kualitas Koperasi
Simpan
Pinjam/Usaha
Simpan Pinjam
Meningkatnya
kualitas Koperasi
Simpan
Pinjam/Usaha
Simpan Pinjam
Meningkatkan
kualitas Koperasi
Simpan
Pinjam/Usaha
Simpan Pinjam
melalui
penguatan
kapasitas dan
keterampilan
Sumber Daya
Manusia
Penguatan
kapasitas dan
keterampilan
lembaga Koperasi
terutama
kemampuan
dalam tatakelola
manajemen
koperasi
Meningkatkan
peran dan kinerja
Usaha Mikro,
Kecil dan
Menengah dalam
menggerakkan
perekonomian
masyarakat
Meningkatkan
peran kualitas
kinerja Usaha
Mikro, Kecil dan
Menengah dalam
menggerakkan
perekonomian
masyarakat
Meningkatkan
peran dan kinerja
Usaha Mikro,
Kecil dan
Menengah dalam
menggerakkan
perekonmian
masyarakat
melalui
pengembangan
kemitraan usaha
dengan usaha
besar
Penguatan
kapasitas dan
keterampilan
pelaku Usaha
Mikro, Kecil dan
Menengah
terutama
kemampuan
dalam mengakses
permodalan dan
meningkatkan
produktivitas,
kualitas dan
pemasaran produk
Meningkatkan
kualitas Usaha
Kecil, Menengah
dan Koperasi
yang berdaya
saing kuat dan
mandiri
Meningkatkan
kuantitas Usaha
Kecil, Menengah
dan Koperasi
yang berdaya
saing kuat dan
mandiri
Meningkatkan
kuantitas Usaha
Kecil, Menengah
dan Koperasi
yang berdaya
saing kuat dan
mandiri melalui
penguatan
kapasitas dan
keterampilan
Sumber Daya
Manusia.
Penguatan
kapasitas dan
ketrampilan
pelaku Usaha
Mikro, Kecil,
Menengah dan
Koperasi terutama
dalam
peningkatan akses
pasar, promosi
dan permodalan
14
3.2 Bidang Usaha Perusahaan
Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga memiliki dua bidang usaha yaitu
Bidang Koperasi dan Bidang UKM (Usaha, Kecil, dan Menengah). Bidang
Koperasi menurut Peraturan Walikota Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha, Kecil
dan Menengah pasal 8, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah
sub urusan izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian
kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, pendidikan
dan pelatihan perkoperasian, serta pemberdayaan dan pelindungan koperasi.
Bidang Koperasi memiliki fungsi :
1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang
2. Penyusunan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai
dengan lingkup tugas dan bidang.
3. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
4. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai
dengan lingkup tugas bidang.
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
Bidang.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Sedangkan Bidang Usaha Kecil dan Menengah menurut Peraturan Walikota
Tentang Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah pasal 8, mempunyai tugas
15
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang
koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan pemberdayaan usaha
menengah, usaha kecil dan usaha mikro serta pengembangan usaha menengah,
usaha kecil dan usaha mikro. Bidang Usaha Kecil dan Menengah memiliki
beberapa fungsi, yaitu:
1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang
2. Penyusunan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai
dengan lingkup tugas bidang.
3. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
4. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai
dengan lingkup tugas bidang.
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
bidang
6. Pelasanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya.
3.3 Fasilitas Perusahaan
Fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan antara lain, tanah sejumlah 3.543
m², mobil sejumlah 4, beberapa kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh
beberapa karyawan, meja, kursi, komputer, printer, almari, laptop, kipas angin,
dan televisi. Untuk fasilitas pegawai setiap bulannya yaitu gaji, tunjangan, dan
asuransi. Fasilitas untuk Kepala Bidang dan Kepala Dinas Koperasi
mendapatkan mobil yang bisa digunakan untuk keperluan kantor. Serta ada
beberapa karyawan yang diberikan fasilitas kantor seperti kendaraan bermotor
16
dan laptop. Fasilitas tersebut akan dikembalikan kembali kepada Dinas
Koperasi jika sudah habis masa jabatan karyawannya. Fasilitas seperti
kendaraan bermotor dan laptop yang diberikan kepada karyawan biaya
operasionalnya di tanggung oleh karyawan itu sendiri. Tetapi jika fasilitas di
kantor mengalami kerusakan, seperti komputer, printer maka biaya
operasionalnya ditanggung oleh Dinas Koperasi.
17
3.4 Struktur Organisasi
KEPALA DINAS
SEKERTARIAT
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG USAHA KECIL DAN
MENENGAH
SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
SEKSI PENGEMBANGAN DAN
PENGAWASAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
BIDANG KOPERASI
SEKSI KELEMBAGAAN DAN
PENGEMBANGAN KOPERASI
SEKSI PENGAWASAN
KOPERASI
Gambar 3.1 Struktur Organisasi
18
3.5 Jobdesc
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Bidang
Pasal 8
(1) Bidang Koperasi memiliki tugas pengurusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Bidang koperasi, usaha kecil, dan sub dinas perizinan usaha
usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, evaluasi kesehatan
koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi, pendidikan dan
pelatihan perkoperasian, serta pemberdayaan dan pelindungan koperasi.
(2) Bidang Koperasi melaksanakan tugas yang disetujui pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :
a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang;
b. Membuat kebijakan bidang kerja sama, usaha kecil, dan menengah
sesuai dengan tugas-tugas bidang;
c. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang;
d. Melaksanakan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah
sesuai dengan bidang tugas;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program danı kegiatan
Bidang; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
19
(3) Kepala Bidang Koperasi dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas:
a. Merumuskan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku
sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
b. Menyusun kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai
dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan
perumusan;
c. Menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
d. Menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar
pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
e. Merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
f. Menyasun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara
berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
g. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan
Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman penyusunan operasional;
h. Menyelenggarakan program dan kegiatan bidang berpedoman pada
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang
telah ditetapkan;
20
i. Menyelenggarakan koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai dengan
lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai
bahan penerbitan izin;
j. Menyelenggarakan rekomendasi izin pinjam untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan dalam Daerah sesuai standar pelayanan yang telah
ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;
k. Menyelenggarakan rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang
pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan dalam Daerah scsuai standar pelayanan yang telah
ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;
l. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah
keanggotaan dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dibidang koperasi;
m. Menyelenggarakan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi
yang wilayah keanggotaan dalam Daerah ketentuan yang berlaku untuk
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dibidang koperasi;
n. Menyelenggarakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjam koperasi yang wilaya keanggotaan dalam Daerah sesuai
ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan
koperasi;
o. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi
21
yang wilayah keanggotaan dalam Daerah scsuai ketentuan yang berlaku
untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan perangkat organisasi
koperasi;
p. Menyelenggarakan pemberdayaan dan pelindungan koperasi yang
keanggotaannya dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk
meningkatkan akses dan kinerja koperasi sehingga terwujud visi koperasi
sebagai soko guru perekonomian;
q. Menyelenggarakan pelayanan publik Bidang berpedoman pada ketentuan
yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
r. Menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bidang
melalui usulan Seksi untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
publik;
s. Melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang
berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan status njuk teknis sesuai
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan
masalah;
t. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk
perbaikan kinerja yang akan datang;
u. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan
keterangan pertanggungjawaban instansi akuntabilitas kinerja
Pemerintahan laporan penyelenggaraan Walikota, Daerah, laporan
keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan
Bidang ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
22
v. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang sesuai dokumen
perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;
w. Membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
x. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Pasal 9
(1) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas
melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerali
bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sub urusan izin usaha simpan
pinjeam, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, serta pemberdayaan dan
pelindungan koperasi.
(2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
a. Menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku
sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;
b. Menyusun rancangan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan
23
menengah sesuai dengan lingkup tugas seS sebagai bahan perumusan;
c. Menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai bahan perumusan,;
d. Menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar
pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Seksi secara
berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
f. Menyusun rencana kegiatan operasional Seksi sesuai petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;
g. Melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rencana kegiatan
operasional sesuai sasaran yang ditetapkan;
h. Melaksanakan verifikasi kajian dan terhadap permohonan perizinan
bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah berpedoman pada ketentuan
yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;
i. Melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan izin usaha
simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam
Daerah sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan
rekomendasi izin;
j. Melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan izin
pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi
24
simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam
Daerah sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan
rekomendasi izin; sesuai dengan lingkup Seksi tugas verifikasi dan kajian
terhadap;
k. Melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan pendirian,
pembagian, pembubaran koperasi, serta perubahan anggaran dasar
koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah
sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan
rekomendasi izin;
l. Melaksanakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang
wilayah keanggotaan dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia perangkat organisasi
koperasi;
m. Memfasilitasi pemberdayaan dan pelindungan koperasi untuk koperasi
yang keanggotaannya dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk
meningkatkan akses dan kinerja koperasi sehingga terwujud visi koperasi
sebagai soko guru perekonomian;
n. Mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada ketentuan yang
berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
o. Menyusun rencana kerja sama Dacrah sesuai dengan lingkup tugas Seksi
berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses
pelayanan publik;
p. Melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi secara berkala untuk perbaikan
25
kinerja yang akan datang; dan kualitas;
q. Menyusun laporan akuntabilitas instansi Pemerintah, laporan keterangan
pertanggungjawaban Walikota, Daerah, laporan keuangan Pemerintah
Daerah dan pengendalian operasional kegiatan ketentuan yang berlaku
agar terwujud tertib pelaporan;
r. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen perencanaan
yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas;
s. Membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
t. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap laporan
akuntabilitas kinerja instansi laporan Pemerintahan penyelenggaraan
sesuai Seksi sesuai kerja pegawai dan perilaku kerja sasaran ketentuan
yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya.
Pasal 10
(1) Seksi Pengawasan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang
koperasi, usaha kecil, dan menengah sub urusan pengawasan dan
pemeriksaanserta penilaian kesehatan koperasi.
(2) Kepala Seksi Pengawasan Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
26
a. Menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku
sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;
b. Menyusun rancangan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan
menengah sesuai dengan lingkup tugas Seksi sebagai bahan perumusan;
c. Menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai bahan perumusan;
d. Menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar
pelayanan dan standar operasional prosedur Seksi sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Seksi secara
berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanuan
tugas,;
f. Menyusun rencana kegiatan operasional Seksi sesuai petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;
g. Melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rec kegiatan operasional
sesuai sasaran yang ditetapkan;,
h. Melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan
bidang koperasi, usaha kecil, dan menengan sesuai dengan lingkup tugas
Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku scbagai bahan
rekomendasi izin;,
i. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperas yang wilayah
keanggotaan dalam Daerah ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib
27
regulasi dan kepatuhan hukum;
j. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam
Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib regulasi dan
kepatuhan hukum;
k. Memfasilitasi penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan
pinjam kopcrasi scsuai kctentuan yang berlaku untuk meningkatkan
kinerja dan status kesehatan koperasi;
l. Mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada ketentuan
yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
m. Menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Seksi
berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai untuk meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan publik;
n. Melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi secara berkala untuk perbaikan
kinerja yang akan datang; laporan akuntabilitas kinerja instansi menyusun
laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan
pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan laporan Walikota,
Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian
ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
o. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen perencanaan
yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas;
p. Membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan vang berlaku
28
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
q. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja
pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
cerminan kinerja bawahan; dan
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya.