GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 1
RINGKASAN HASIL PENILIKAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
A. Identitas LPPHPL
Nama Lembaga PT GARDA MUTU PRIMA
Nomor Akreditasi LPPHPL-022-IDN
Alamat Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
Nomor Telepon/Faks/ E-Mail
Telp : 0251-7554068 Email : [email protected]
Website : www.gardamutuprima.com
Direktur Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Standar Audit Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
Tim Audit 1. Edi Wilson, S.Hut ( Lead Auditor / Auditor Kriteria VLK ) 2. Pazri Nurpazri, S.Hut ( Auditor Kriteria Prasyarat ) 3. Ir. Roch Diardjo ( Auditor Kriteria Produksi )
4. Rudi Hermawan, S.Hut, M.Si ( Auditor Kriteria Ekologi ) 5. Drs. Tata Sumitra, M.Si ( Auditor Kriteria Sosial )
Pengambil Keputusan Ir. Sugeng Hariyadi, MM
B. Identitas Auditee
Nama Pemegang Izin PT GUNUNG RAYA UTAMA TIMBER INDUSTRIES
Nomor & Tanggal SK Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.362/Menhut-II/2005 tanggal 14 Oktober 2005 Jo. SK.32/Menhut-II/2007, tanggal 22 Januari 2007.
Luas Areal Kerja ± 116,920 Ha
Lokasi Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten
Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
NPWP 01.115.960.5-121.001
Alamat Kantor Pusat : Jl. Alaydrus No. 48 CD. Jakarta Pusat
Perwakilan : Jl. Kol. Sugiono No. 10 D-E-F. Medan. Sumatera Utara. 20151
Nomor Telepon/Faks/
Telp : 061 – 4554099
Email : [email protected]
Pengurus Perusahaan Dewan Komisaris :
1. Komisaris Utama : Kendrik Ali 2. Komisaris : Yansen Ali Direksi :
1. Direktur : Irwan Mulayadi
Nomor Sertifikat GMP/2017/10003
Masa berlaku Sertifikat 5 (lima) tahun, terhitung dari tanggal 27 November 2017 s.d. 26 November 2022
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 2
C. Tahapan Audit
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan
Instansi Kehutanan
30 September 2019,
Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHP Wilayah II
Medan.
- Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHP Wilayah II Medan sebelum pelaksanaan audit lapangan Penilikan Ke-2
PHPL dan VLK PT Gunung Raya Utama Timber Industries (PT GRUTI).
- Diperoleh beberapa informasi dan masukan
terkait dengan Penilikan Ke-2 PHPL dan VLK PT GRUTI.
Pertemuan Pembukaan
30 September 2019, Kantor Cabang PT GRUTI,
Jl. Kol. Sugiono No. 10 D-E-F. Medan. Sumatera Utara.
- Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT GMP; Pimpinan, Wakil Manajemen/MR dan
perwakilan karyawan PT GRUTI.
- Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: Perkenalan peserta dan penjelasan peran
dan tugas masing-masing; Konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar, dan tata waktu audit; Penjelasan
metodologi dan tahapan audit; Penjelasan bahwa perkembangan audit akan diinformasikan kepada auditee; Konfirmasi
bahasa yang digunakan; Konfirmasi ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang
diperlukan oleh tim audit; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap
dan transparan; Konfirmasi prosedur K3, keamanan, dan tindakan darurat yang berlaku pada auditee untuk diterapkan oleh
Tim Audit; Informasi terkait penyampaian dan konfirmasi temuan audit, termasuk pengkategorian temuan audit; Informasi
mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; Review singkat hasil Penilikan Ke-1; Konfirmasi
Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; dan Penandatangan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
30 September – 08 Oktober
2019, - Kantor Cabang PT
GRUTI, Medan.
- Basecamp Pulau Pini. - TPK Hutan Labuhan
Rima.
- Areal kerja PT GRUTI, baik yang berada di Kabupaten Nias Selatan,
maupun kabupaten lainnya yang berada di
Pulau Sumatera.
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi
lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee dan para pihak sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit (Perdirjen
PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 1.1. Standar Penilaian Kinerja PHPL pada IUPHHK-
HA dan Lampiran 2.1 Standar VLK pada pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan).
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 3
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan
08 Oktober 2019, Kantor Cabang PT GRUTI, Jl. Kol. Sugiono No. 10 D-E-
F. Medan. Sumatera Utara.
- Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP; Direktur, Wakil Manajemen /MR dan perwakilan karyawan PT GRUTI.
- Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia
serta pengambilan contoh/sampling; Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; Penjelasan dan konfirmasi temuan
ketidaksesuaian dan observasi serta waktu pemenuhannya; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit
lapangan, termasuk pengajuan keluhan dan banding; Tanya jawab; Penandatanganan
Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan
Instansi Kehutanan
09 Oktober 2018,
Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHP Wilayah II
Medan.
- Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHP Wilayah II Medan setelah pelaksanaan audit lapangan Penilikan Ke-2 PHPL dan VLK
PT GRUTI. - Menyampaikan Laporan Ringkas/gambaran
umum situasi dan kondisi IUPHHK-HA PT
GRUTI.
Pengambilan Keputusan
21 Oktober 2019, Kantor PT Garda Mutu Prima, Bogor – Provinsi Jawa
Barat.
- Keputusan Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT GRUTI adalah “Lulus” dengan predikat “Baik”.
- Menetapkan waktu pelaksanaan Penilikan Ke-3 selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya keputusan Penilikan
Ke-2.
D. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai* Ringkasan Justifikasi
1 Prasyarat
1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA.
1.1.1 Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman
TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB).
Sedang - Tersedia lengkap dokumen legal / SK IUPHHK-HA PT GRUTI yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.362/Menhut-II/2005 tanggal
14 Oktober 2005 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT GRUTI atas areal hutan
produksi seluas ± 126.550 Ha di Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.32/Menhut-II/2007 tanggal 22 Januari 2007, dengan luas areal menjadi ± 116.920 ha.
- Dokumen administrasi tata batas tidak ada
perkembangan yang signifikan sejak Penilikan Ke-1 yaitu baru pada tahap Pedoman Tata Batas dan saat ini sedang menunggu Instruksi
Kerja Pelaksanaan tata batas dari Kepala Balai
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 4
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai* Ringkasan Justifikasi
Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan.
1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
Sedang - Sampai dengan pelaksanaan Penilikan Ke-2 ini, PT GRUTI belum melaksanakan tata batas
sampai temu gelang, karena Instruksi Kerja Tata Batas belum diterbitkan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I
Medan.
- Upaya yang telah dilakukan PT GRUTI yaitu menyampaikan kembali Surat Direktur PT
GRUTI No. 061/GRUTI-MDN/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal : Persetujuan Pelaksanaan Tata Batas Areal IUPHHK-HA PT GRUTI di
Kabupaten Dairi kepada Kepala BPKH Wilayah I Medan.
1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK
kawasan hutan (BATB).
Sedang Terdapat konflik batas (seperti perladangan dan pemukiman), dan terdapat upaya PT GRUTI untuk
mencegah dan menangani konflik batas tersebut, diantaranya dengan cara : melakukan identifikasi kegiatan masyarakat di sekitar areal kerja;
melakukan pemetaan konflik/potensi konflik dan upaya resolusi konflik; menyusun rencana penataan batas sendiri dan batas persekutuan
(pedoman tata batas telah disahkan oleh pejabat berwenang); melakukan pemasangan tanda-tanda (papan informasi, himbauan dan larangan)
terkait keberadaaan PT GRUTI di lapangan; melakukan kegiatan kelola sosial. Upaya tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara sesuai Surat Direktur PT GRUTI No. 115/GRT-MDN/IX/2019 tanggal 9 September 2019 dan Surat No. 098/GRUTI-MDN/VII/2019
tanggal 29 Juli 2019.
1.1.4 Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak
ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable).
Baik Terdapat perubahan fungsi kawasan dan PT GRUTI telah melakukan perubahan perencanaan berupa revisi RKUPHHK-HA, dimana saat ini dalam
proses pengesahan di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
1.1.5 Penggunaan kawasan di luar
sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor
Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable).
Sedang Terdapat bukti upaya PT GRUTI untuk mendata
dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan namun tidak seluruhnya, dan ada upaya untuk mencegah penggunaan kawasan
di luar sektor kehutanan tanpa izin seperti melakukan penandaan batas luar areal kerja dan mengajukan permohonan tata batas ke instansi
terkait.
1.2 Komitmen Pemegang IUPHHK-HA.
1.2.1 Keberadaan dokumen visi,
misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.
Baik PT GRUTI telah memiliki dokumen visi dan misi
sesuai dengan kerangka PHL, yang telah disahkan dengan Keputusan Direksi.
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 5
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai* Ringkasan Justifikasi
1.2.2 Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan.
Baik PT GRUTI telah melakukan sosialisasi visi dan misi baik terhadap karyawan maupun masyarakat sekitar areal kerjanya.
1.2.3 Kesesuaian visi, misi dengan
implementasi PHL.
Sedang Implementasi PHPL PT GRUTI hanya sebagian
yang sesuai dengan visi dan misi, masih terdapat sebagian pelaksanaan PHPL yang belum sesuai dengan Visi dan Misi, seperti: tata
batas/rekonstruksi batas yang baru belum dilaksanakan di lapangan, dan tenaga teknis kehutanan masih kurang dari ketentuan.
1.3 Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.
1.3.1 Keberadaan tenaga
profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah
kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai
ketentuan yang berlaku.
Baik
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan
di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, dan jumlahnya lebih dari 60% (mencapai 63 %).
1.3.2 Peningkatan kompetensi SDM. Baik Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT GRUTI sampai dengan Penilikan Ke-2 tahun 2019 lebih dari 70 % (sekitar 86%) dari rencana sesuai
kebutuhan/ketentuan.
1.3.3 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.
Sedang PT GRUTI memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap, tetapi revisi SOP terkait ketenagakerjaan belum legal/belum disahkan
oleh Direktur.
1.4 Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi
dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA.
1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka
PHPL.
Baik Tersedia struktur organisasi PT GRUTI terbaru yang dilengkapi dengan job description yang
ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT GRUTI, dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari.
1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem
Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana
Sedang PT GRUTI telah memiliki Perangkat SIM tetapi
tenaga pelaksana di lapangan belum tersedia secara lengkap.
1.4.3 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
Sedang PT GRUTI memiliki Organisasi SPI/internal auditor, tetapi belum berjalan dengan efektif
untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi
manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
Sedang Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi
dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi Tim SPI, namun tidak cukup efektif untuk meningkatkan kinerja
perusahaan.
1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 6
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai* Ringkasan Justifikasi
1.5.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman,
keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
Baik Kegiatan RKT PT GRUTI tahun 2019 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas
dasar informasi awal yang memadai.
1.5.2 Persetujuan dalam proses tata
batas.
Sedang Terdapat persetujuan dalam proses tata batas
(pedoman tata batas) dari sebagian para pihak, seperti instansi pemerintah dan pemegang izin lain yang berbatasan.
1.5.3 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD.
Baik Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT GRUTI dari para pihak.
1.5.4 Persetujuan dalam proses
penetapan kawasan lindung.
Sedang PT GRUTI telah melakukan sosialisasi keberadaan
kawasan lindung dan terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT GRUTI dari sebagian para pihak (> 50%), baik
untuk areal kerja PT GRUTI yang berada di Kabupaten Nias Selatan maupun yang berada di kabupaten lainnya di Pulau Sumatera.
2 Produksi
2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.
2.1.1 Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management
plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
Baik Tersedia dokumen RKUPHHK-HA PT GRUTI Berbasis IHMB periode 2011-2020 lengkap
dengan lampiran-lampirannya yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dengan Keputusan No.SK.130/VI-BUHA/2011 tanggal 05
Oktober 2011, dan PT GRUTI tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA.
2.1.2 Kesesuaian implementasi
penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.
Baik Penataan areal kerja berupa Blok tebang tahun
2018 dan 2019 telah sesuai dengan Blok pada rencana jangka panjang pada RKUPHHK-HA periode tahun 2011 - 2020.
2.1.3 Pemeliharaan batas blok dan
petak /compartemen kerja.
Sedang Tanda batas blok dan petak kerja PT GRUTI hanya
sebagian terlihat jelas di lapangan.
2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada
setiap tipe ekosistem.
2.2.1 Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei
Potensi, ITSP, Risalah Hutan).
Sedang PT GRUTI memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir, tapi hanya sebagian yang disertai
kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei dan peta pohon).
2.2.2 Terdapat informasi tentang riap tegakan.
Sedang PT GRUTI telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk tipe ekosistem yang ada
(hutan daratan kering) tetapi hasil analisis riap dari Instansi terkait belum terbit.
2.2.3 Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi
Sedang Terdapat bukti upaya PT GRUTI melakukan analisis data potensi dan riap tegakan walaupun
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 7
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai* Ringkasan Justifikasi
kemampuan pertumbuhan tegakan.
hasil Analisis Riap yang dilakukan oleh instansi yang berwenang belum diterbitkan.
2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.
2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur.
Baik SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan
teknis.
2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur.
Sedang PT GRUTI telah menerapkan / mengimplementasikan sebagian SOP tahapan sistem silvikultur TPTI.
2.3.3 Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak
tebang
Sedang Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang
tersebar di areal kerja PT GRUTI tersedia dalam jumlah 17 -24 batang/Ha, sehingga menjamin
kelestarian hasil pada rotasi kedua.
2.3.4 Tingkat kecukupan potensi
permudaan.
Buruk Terdapat pohon induk jenis komersial yang
menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai tetapi ketersediaan permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dan/atau pancang dari jenis-
jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang tidak mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 ( <
75 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraanya < 300 batang pancang/Ha).
2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.
2.4.1 Ketersediaan prosedur
pemanfaatan hutan ramah lingkungan.
Baik Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan
ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan, dan isinya lengkap sesuai dengan karakteristik kondisi areal kerja PT GRUTI.
2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan.
Sedang PT GRUTI telah menerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan
pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.
2.4.3 Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah.
Baik Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar 7,93 %.
2.4.4 Limbah pemanfaatan hutan
minimal
Baik Faktor Eksploitasi > 0,70.
2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan
pada areal kerjanya.
2.5.1 Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan
rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas
Prov, self approval).
Baik Terdapat dokumen RKT tahun 2018 dan RKT 2019 secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA dan
disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara Self Approval.
2.5.2 Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek
Baik PT GRUTI telah memiliki peta kerja yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 8
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai* Ringkasan Justifikasi
dengan rencana jangka panjang.
menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan
lindung.
2.5.3 Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/
dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan
lindung (untuk konservasi/buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/
religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).
Sedang Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok dan petak tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/
dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
2.5.4 Kesesuaian lokasi, luas, jenis
dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.
Sedang Realisasi volume tebangan total, dan per
kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi
luas yang direncanakan.
2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan
memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia.
2.6.1 Kondisi kesehatan finansial Sedang Pada tahun 2018, kinerja keuangan PT GRUTI yang diaudit oleh Akuntan Publik menunjukkan
bahwa Likuiditas 291,57% (> 150%), Solvabilitas 894,16% (>150%), Rentabilitas 1,12 (Positif), dan Catatan kantor akuntan publik terhadap
Laporan Keuangan tahun buku terakhir adalah Wajar dengan pengecualian.
2.6.2 Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan
Penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan keuangan
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Baik Realisasi alokasi dana mencukupi >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya,
berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang
telah di audit oleh akuntan publik).
2.6.3 Realisasi alokasi dana yang
proporsional.
Buruk Alokasi dana tahun 2018 untuk seluruh bidang
kegiatan tidak proporsional (perbedaan > 50%).
2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.
Baik Realisasi pendanaan PT GRUTI untuk kegiatan teknis kehutanan tahun 2108 berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.
2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.
Baik Realisasi modal kegiatan Pembinaan Hutan, Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan
Hutan, Kelola Lingkungan, Kelola Sosial dan Penelitian Pengembangan di areal IUPHHK-HA PT GRUTI tahun 2018 adalah > 80 %.
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 9
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai* Ringkasan Justifikasi
2.6.6 Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan.
Sedang PT GRUTI telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan dengan luas > 80 % dari yang direncanakan, namun persentase tanaman yang
hidup hanya sekitar 64 % (60 – 80 %).
3 Ekologi
3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan.
3.1.1 Luasan kawasan dilindungi. Baik PT GRUTI telah mengalokasikan sebagian areal
menjadi Kawasan Lindung (KL) dengan jenis KL yaitu BZ HL Pantai, BZ HL KSA, SS, KPPN, dan KPSL. Pengalokasian luasan KL di lapangan telah
sesuai dengan luas pada dokumen perencanaan dan di lapangan sesuai dengan kondisi biofisiknya.
3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah
ditandai, tanda batas dikenali).
Sedang PT GRUTI telah melakukan penataan pada sebagian areal kawasan dilindungi yang ada di
dalam areal kerjanya.
3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi.
Baik Kondisi penutupan Kawasan Lindung PT GRUTI yang berhutan >80% (Sekitar 85 %).
3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi.
Buruk Keberadaan Kawasan Lindung di dalam areal PT GRUTI yang telah mendapat pengakuan para
pihak masyarakat yang ada di sekitar areal PT GRUTI < 50%.
3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang
areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.
Sedang PT GRUTI telah memiliki sebagian kecil dokumen laporan pengelolaan sesuai dengan ketentuan
terhadap sebagian Kawasan Lindung hasil tata ruang areal (RKUPHHK HA PT GRUTI tahun 2011-2020).
3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan.
3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai
dengan jenis-jenis gangguan yang ada.
Baik PT GRUTI telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, yang telah mencakup
seluruh gangguan yang ada di lapangan. Gangguan tersebut yaitu kebakaran hutan, penebangan liar, perladangan berpindah,
perambahan hutan, dan hama penyakit.
3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan.
Sedang PT GRUTI telah memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan berdasarkan jenis dan fungsinya, namun secara
jumlah baru sebagian yang sesuai ketentuan.
3.2.3 SDM perlindungan hutan.
Sedang PT GRUTI telah memiliki SDM perlindungan hutan
berupa SDM SATPAMHUT dan DAMKARHUTLA. SDM SATPAMHUT dan DAMKARHUTLA tersebut
tersebar untuk tiap Blok areal PT GRUTI (Blok A, B, dan C) dengan jumlah regu telah memenuhi tetapi kualifikasi personil belum sesuai ketentuan.
3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/
preventif/ represif)
Baik Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif / preventif / represif)
dan telah mempertimbangkan seluruh jenis-jenis gangguan yang ada, yaitu kebakaran hutan, penebangan liar, perladangan berpindah,
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai* Ringkasan Justifikasi
perambahan hutan (perladangan, perkebunan, perumahan), dan hama penyakit tanaman.
3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air.
Baik PT GRUTI telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang meliputi seluruh dampak yang ada. Dampak
terhadap tanah dan air tersebut yaitu Erosi tanah, Sedimentasi, Debit sungai, Kualitas air, Limbah padat dan cair (B3).
3.3.2 Sarana pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air.
Sedang Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap tanah dan air sekitar 80 % dari total sarana pengelolaan dan pemantauan yang direncanakan.
3.3.3 SDM pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air
Sedang Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan
tetapi jumlah dan kualifikasinya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan
vegetatif).
Sedang Terdapat dokumen perencanaan, dan terdapat sebagian implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dari yang
direncanakan oleh PT GRUTI.
3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.
Sedang Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dan terdapat implementasi pemantauan hingga 70 %.
3.3.6 Dampak terhadap tanah dan
air.
Sedang Terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap
tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.
3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu
pada perundangan yang berlaku.
Sedang PT GRUTI telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna tetapi masih bersifat umum, belum
membahas secara terperinci terkait prosedur identifikasi populasi dan habitat flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal PT GRUTI.
3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi.
Sedang PT GRUTI telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh
jenis flora dan fauna dilindungi yang ada di areal PT GRUTI.
3.5 Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.
3.5.1 Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada
peraturan perundangan yang berlaku.
Baik Tersedia prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah, dan endemik dan telah merinci secara jelas jenis-jenis
flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah, dan endemik yang ada di areal PT GRUTI.
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 11
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai* Ringkasan Justifikasi
Jenis flora tersebut yaitu Jelutung, Jamblang, Tualang, Damar, dan Nyatoh.
3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai
dengan yang direncanakan.
Sedang Terdapat implementasi pengelolaan flora, tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT GRUTI.
3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.
Sedang Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat
di areal PT GRUTI.
3.6 Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah
dan endemik.
3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada
peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan,
pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).
Baik PT GRUTI telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang meliputi seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah, dan
endemik yang ada di areal PT GRUTI, seperti Harimau sumatera, Macan dahan, Kancil, Napu, Rusa, Mawas, Kukang, Owa lengan putih,
Siamang, Lutung Mentawai, Kambing hutan, Beruang madu, Trenggiling, Landak, Elang lurik, Alap alap, Kuwau, Ayam hutan, Beo nias, Kupu-
kupu (Troides helena).
3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang
direncanakan.
Sedang Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal PT GRUTI.
3.6.3 Kondisi species fauna
dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.
Sedang Terdapat gangguan terhadap kondisi beberapa
spesies fauna dilindungi, dan/atau jarang, langka, terancam punah, dan endemik tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh PT GRUTI berupa
pemasangan papan larangan berburu pada sekitar areal produksi, memasang papan
informasi kawasan lindung (KPPN,KPSL, BZ, dan Sempadan sungai).
4 Sosial
4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola
penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana
pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.
Sedang Terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT GRUTI dalam dokumen AMDAL PT GRUTI Tahun
1999; RKUPHHK-HA periode 2011-2020, RKTUPHHK tahun 2018 dan 2019. Namun, beberapa informasi yang disajikan masih bersifat
umum, serta sebagian belum sesuai dengan perkembangan terkini.
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 12
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai* Ringkasan Justifikasi
4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan
penyelesaian konflik batas kawasan.
Baik PT GRUTI memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang disepakati
para pihak.
4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan
SDH.
Baik PT GRUTI telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum
adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.
4.1.4 Terdapat batas yang
memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja
unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.
Sedang Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas
kawasan PT GRUTI dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat,
baik dengan batas luar maupun dengan batas kawasan kehidupan masyarakat.
4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas
areal kerja IUPHHK/KPH.
Sedang Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak atas luas dan batas areal kerja PT GRUTI, dan
masih terindikasi adanya konflik (seperti: perladangan). Perkembangan tata batas PT GRUTI terbaru, baru sampai dokumen pedoman
panataan batas yang telah disahkan pejabat berwenang tahun 2016, dan saat ini masih
menunggu terbitnya instruksi tata batas.
4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.
4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai
dengan peraturan perundangan yang relevan.
Baik PT GRUTI memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/
berlaku yang dijabarkan pada dokumen AMDAL PT GRUTI 1999, RKUPHHK-HA periode 2011-2020, RKTUPHHK-HA 2018 dan 2019, dan
Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2018 dan 2019.
4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social
pemegang izin terhadap masyarakat.
Baik PT GRUTI telah memiliki acuan mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban
sosial terhadap masyarakat yang mengacu pada dokumen SOP yang berlaku di lingkup kerja perusahaan.
4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam
mengelola SDH
Sedang PT GRUTI telah melaksanakan kegiatan sosialisasi
terkait dengan hak dan tanggung jawab, dan secara tegas menjelaskan terkait dengan hak-hak dan kewajiban perusahaan dan/atau masyarakat
desa berpedoman kepada SOP Sosialisasi serta dilengkapi foto, daftar hadir sosilisasi dan penandatangann BAP sosialisasi, namun rekaman
dokumen tersebut masih kurang lengkap.
4.2.4 Realisasi pemenuhan
tanggung jawab social terhadap masyarakat
/implementasi hak-hak dasar
Sedang PT GRUTI telah merealisasikan tanggung jawab
sosial kepada masyarakat berdasarkan jenis kegiatan bantuan, dan terdapat bukti
implementasi di lapangan. Persentase pencapaian
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 13
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai* Ringkasan Justifikasi
masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.
realisasi kelola sosial pada RKTUPHHK 2018-2019 yaitu sebesar 95,80%.
4.2.5 Ketersediaan laporan/
dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti
rugi.
Baik PT GRUTI telah melakukan pendokumentasian
yang lengkap terkait hasil pelaksanaan tanggung jawab sosial PT GRUTI termasuk ganti rugi selama periode RKTUPHHK-HA 2018 dan 2019.
4.3 Mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.
4.3.1 Ketersediaan data dan
informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat,
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.
Sedang PT GRUTI telah memiliki data dan informasi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH selama periode
tahun 2018 – 2019, namun masih belum lengkap (belum update) dengan nilai persentase rata-rata ketersediaan sumber data dan informasi aktifitas
kegiatan masyarakat sebesar 91 %.
4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
Baik PT GRUTI telah memiliki mekanisme yang legal dan lengkap terkait pelaksanaan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
yang secara legal menjadi acuan di dalam pelaksanaan di lapangan dan disahkan oleh Pimpinan Perusahaan.
4.3.3 Keberadaan dokumen rencana
pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat.
Baik PT GRUTI memiliki dokumen rencana mengenai
kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas mulai dari jangka panjang yang bersifat global,
jangka menengah, dan jangka pendek yang bersifat operasional.
4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh
pemegang izin yang tepat sasaran.
Baik Selama tahun kegiatan RKT 2018 dan 2019, terdapat bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tepat sasaran oleh PT GRUTI sebesar 81 %.
4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi
manfaat kepada para pihak.
Sedang PT GRUTI memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun kurang lengkap.
4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal.
4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik
Baik PT GRUTI memiliki mekanisme resolusi konflik sesuai dengan P.5/PHPL/UHP.1/2/2006 yang lengkap dan jelas.
4.4.2 Tersedia peta konflik.
Sedang Terdapat Konflik berupa pemukiman dan perladangan masyarakat dalam areal kerja PT
GRUTI dan tersedia peta konflik dan Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, akan tetapi dokumen peta dan laporan pemetaan
potensi konflik tersebut belum mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 14
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai* Ringkasan Justifikasi
secara maksimal. Laporan pemetaan potensi konflik masih belum dilengkapi: (1) perhitungan indikator hasil analis; (2) Pencantuman 5 level
rank hasil analisis indikator pada legenda peta; (3) Pewarnaan peta belum dibuat sesuai level potensi konflik.
4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi
konflik yang didukung oleh para pihak.
Sedang PT GRUTI telah memiliki kelembagaan resolusi
konflik yang melibatkan para pihak, yang dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil dalam
kelembagaan resolusi konflik. Sedang terkait pengalokasian dana anggaran penanganan konflik perusahaan sudah termuat dalam alokasi dana
kelola sosial/ PMDH dan atau dalam anggaran operasional Camp. Namun terkait Struktur FKPM perlu dibuat struktur juga yang terpisah dan
dilengkapi jobdes.
4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi.
Sedang Terdapat dokumen/laporan dan upaya penanganan konflik oleh PT GRUTI, akan tetapi substansi isi dokumen masih pada tahap kegiatan
identifikasi, sosialisasi, dan pelaporan kepada instansi terkait (dilaporkan melalui Laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester I Tahun
2019), namun isinya belum mengakomodir P.5/2016 secara maksimal.
4.5 Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
4.5.1 Adanya hubungan industrial. Sedang PT GRUTI telah mengimplementasi sebagian besar (sekitar 89 %) hubungan industrialnya dengan seluruh pekerja, namun kelembagaan
kerjasama Bipartit dan Tripartit belum tersedia.
4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja.
Sedang PT GRUTI telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi tenaga kerja dengan pencapaian 86 %.
4.5.3 Dokumen standar jenjang
karir dan implementasinya.
Baik PT GRUTI memiliki dokumen standar jenjang karir
dan telah diimplementasikan seluruhnya.
4.5.4 Adanya Dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan dan implementasinya.
Sedang Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan
karyawan PT GRUTI dan telah diimplementasikan sekitar 91 %.
Keterangan: *) Baik, Sedang, Buruk, N/A (Not Applicable / Tidak Diterapkan).
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 15
E. Resume Hasil Verifikasi LK
Prinsip / Kriteria /
Indikator / Verifier
Hasil
Penilaian* Ringkasan Justifikasi
P.1 Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
K.1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.
a Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)
Memenuhi 1. Tersedia lengkap dokumen SK IUPHHK-HA PT GRUTI yaitu:
- Keputusan Menteri Kehutanan No:
SK.362/MENHHUT-II/2005, tanggal 14 Oktober 2005 Tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT GRUTI Atas Areal Hutan
Produksi Seluas ±126.550 Ha di Provinsi Sumatera Utara. Jangka Waktu izin adalah 45 tahun sejak berakhirnya
Keputusan HPH Jangka I (pertama) tanggal 9 November 1997.
- Keputusan Menteri Kehutanan No:
SK.32/MENHHUT-II/2007, tanggal 22 Januari 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No:
SK.362/MENHHUT-II/2005 Tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT GRUTI.
Luas areal kerja PT GRUTI ditetapkan menjadi ± 116.920 ha.
2. SK IUPHHK-HA PT GRUTI dan peta
lampirannya tersebut adalah absah, proses perizinannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan lokasi areal telah sesuai
dengan peruntukannya yaitu pada kawasan Hutan Produksi (HP dan HPT).
b Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).
Memenuhi PT GRUTI telah melunasi kewajiban pembayaran IIUPHHK sesuai SPP IIUPHHK
Nomor: S.176/VI-BIKPHH/2007, tanggal 14 Maret 2007 sebesar Rp. 3.794.543.958,75.
c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
N/A Sampai dengan Penilikan Ke-2 ini, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di dalam areal kerja PT
GRUTI.
P.2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.
K.2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.
a Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT
beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :
Memenuhi Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011-2020 yang telah
disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.130/VI-BUHA/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 16
Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier
Hasil Penilaian*
Ringkasan Justifikasi
Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan
dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.
Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan
RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang
disahkan secara self approval
Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT GRUTI periode 2011 - 2020.
Tersedia lengkap dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2018 (Official Assessment) yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No: 522.21/2627 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Tahun 2018 (Secara Official Assessment) PT GRUTI. Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2018 oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara (Ir. Halen Purba, MM), dengan masa berlaku dari tanggal 1 Juli s.d.
31 Desember 2018.
Tersedia lengkap dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 yang telah disahkan melalui
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No : 522.21/0216 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun
2019 PT GRUTI. Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2019 oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara (Ir. Halen Purba, MM), dengan masa berlaku s.d. 31 Desember 2019.
Tersedia lengkap dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 (Carry Over Blok RKT Tahun 2018) yang telah disahkan melalui
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No: 522.21/1143 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun
2019 (Carry Over Blok RKT Tahun 2018) PT GRUTI. Keputusan tersebut ditetapkan
pada tanggal 04 April 2019 oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Ir. Halen Purba, MM), dengan masa
berlaku dari tanggal 4 April s.d. 31 Desember 2019.
Hasil telaah dokumen RKTUPHHK-HA 2018
dan 2019 dan lampirannya, menunjukkan bahwa dokumen RKT tersebut disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA
Berbasis IHMB Periode 2011-2020 dan kelengkapan serta keabsahannya telah terpenuhi.
b Peta areal yang tidak boleh
ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
Memenuhi Tersedia peta yang menggambarkan areal yang
tidak boleh ditebang (Peta Kerja RKT 2018 dan 2019) yang dibuat dengan prosedur yang benar, dan keberadaan areal tersebut
(bufferzone Hutan Lindung) terbukti di lapangan. Terdapat penandaan di lapangan
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 17
Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier
Hasil Penilaian*
Ringkasan Justifikasi
diantaranya berupa papan informasi lokasi dan tanda batas lokasi.
c Penandaan lokasi blok
tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.
Memenuhi Tersedia Peta kerja RKT PT GRUTI tahun 2018
dan 2019 yang disahkan pejabat berwenang, dimana blok/petak tebangan sudah dibubuhi dengan stempel/cap basah instansi berwenang.
Posisi/lokasi blok/petak tebangan di lapangan sudah sesuai dengan peta yang disahkan, dan terdapat bukti-bukti penandaan blok/petak di
lapangan.
K.2.2 Adanya rencana kerja yang sah.
2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
a Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan
lampiran-lampirannya.
Memenuhi Tersedia lengkap dokumen RKUPHHK-HA
Berbasis IHMB Periode 2011-2020 PT GRUTI yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No:
SK.130/VI-BUHA/2011 tanggal 5 Oktober 2011.
Proses penyusunan dan pengesahaan
RKUPHHK-HA PT GRUTI telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
Saat ini PT GRUTI masih dalam proses revisi RKUPHHK-HA Periode 2011-2020.
b Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam
pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman
industri.
N/A PT GRUTI merupakan IUPHHK-HA bukan pemegang IUPHHK-HTI, sehingga tidak
terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.
K.3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu
(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.
3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
Memenuhi 1. Tersedia lengkap dokumen LHP PT GRUTI periode 20 Oktober 2018 s.d. September
2019 yaitu sebanyak 23 set LHP (LHP KBB, KBS dan KBK) yang merupakan realisasi
produksi RKT 2018 (Official Assessment), RKT 2019, dan Carry Over Blok RKT 2018), dengan volume produksi total sebesar
30.570,06 m3.
2. Seluruh dokumen LHP periode 20 Oktober 2018 s.d. September 2019 dibuat dan
ditandatangani oleh Petugas Pembuat LHP a.n. Supangat Manik (No.Reg. 00656-02/PKB-R/II/2017) sesuai dengan
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 18
Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier
Hasil Penilaian*
Ringkasan Justifikasi
ketentuan yang berlaku dan diterbitan melalui aplikasi SIPUHH.
3. Hasil uji petik antara dokumen LHP dan Buku Ukur dengan fisik kayu bulat di TPK Hutan menunjukan bahwa dokumen LHP
sesuai dengan fisik kayu, dan nomor batang di LHP dan Buku Ukur dapat ditemukan di lapangan/petak tebangan.
3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya
hasil hutan.
Surat keterangan sahnya hasil
hutan dan lampirannya dari:
TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri
primer dan/atau
penampung kayu terdaftar,
TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.
Memenuhi Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan
ke Tujuan Pengiriman/Industri selama periode Oktober 2018 s.d. September 2019
telah dilindungi dengan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan. Selama periode tersebut, terdapat 19 kali penerbitan dokumen
SKSHHK/19 kali pengapalan kayu.
Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB TPK Hutan telah sesuai
dengan dokumen SKSHH terkait pada periode yang sama.
3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.
a Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
Memenuhi Tanda-tanda PUHH (Label/ID Barcode) pada kayu bulat PT GRUTI telah sesuai dengan dokumen dan dapat ditelusuri hingga ke petak
tebangan.
b Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.
Memenuhi PT GRUTI telah menerapkan sistem penatausahaan hasil hutan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan tanda-
tanda PUHH (label pohon dan ID-barcode) pada setiap kayu bulat secara konsisten.
3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip
FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.
Memenuhi 1. Tersedia lengkap dokumen angkutan kayu berupa SKSHHK dan lampiran DK sebanyak 19 set/19 kali pengapalan kayu, yang
diterbitkan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan yang berlalu. Arsip SKSHHK tersebut juga dilengkapi dengan
Berita Acara Serah Terima Dokumen SKSHHK, dan Berita Acara Serah Terima
Dokumen Pengapalan. 2. Dokumen SKSHHK KB periode Oktober
2018 s.d. Februari 2019 ditandatangani
oleh Petugas Penerbit SKSHHK a.n. Cruiser Napitupulu (No.reg: 00603-02/PKB-R/II/2017) dan SKSHHK KB periode Maret
s.d. September 2018 ditandatangani oleh Petugas Penerbit SKSHHK a.n. Edi Sanjaya (No.reg: 00178-02/PKB-R/II/2019).
K.3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 19
Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier
Hasil Penilaian*
Ringkasan Justifikasi
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
a Dokumen SPP (Surat Perintah
Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
Memenuhi Dokumen tagihan/SPP PSDH dan DR yang
diterbitkan atas LHP PT GRUTI selama periode Oktober 2018 s.d. September 2019 telah sesuai dengan jumlah dan volume kayu yang telah di-
LHP-kan, baik menurut kelompok jenis, volume maupun tarif yang berlaku.
b Bukti Setor DR dan/atau PSDH.
Memenuhi PT GRUTI telah melunasi kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan tagihan/SPP yang diterbitkan selama periode
Oktober 2018 s.d. September 2019.
c Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan
penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif
PSDH untuk kayu hutan tanaman.
Memenuhi Pembayaran PSDH dan DR PT GRUTI selama periode Oktober 2018 s.d. September 2019 telah sesuai dengan tarif yang berlaku baik jenis
maupun ukurannya.
K.3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.
3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Dokumen PKAPT N/A Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 81 tahun 2018 tentang
Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 68/PP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka
tidak diperlukan lagi dokumen PKAPT.
3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
Memenuhi Setiap kapal pengangkut kayu PT GRUTI selama periode Oktober 2018 s.d. September
2019 adalah kapal berbendera Kebangsaan Indonesia.
K.3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi PT GRUTI telah membubuhkan Tanda V-Legal
pada kayu bulat maupun dokumen sesuai ketentuan.
P.4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL/RKL-RPL.
Memenuhi - PT GRUTI telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) yang telah dinyatakan
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 20
Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier
Hasil Penilaian*
Ringkasan Justifikasi
lengkap dan disetujui oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL
Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor 40/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 8 April 1999.
- Proses penyusunan dokumen AMDAL PT GRUTI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.
a Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Tersedia dokumen RKL-RPL PT GRUTI yang
disusun dengan mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan oleh Direktur
Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor 40/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 8
April 1999.
b Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.
Memenuhi Terdapat bukti pelaksanaan sebagian kegiatan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT GRUTI selama 12 (dua belas) bulan terakhir/sejak Penilikan Ke-1 tahun 2018,
sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dengan mengacu
kepada dokumen RKL-RPL PT GRUTI yang disahkan oleh pejabat berwenang.
P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.
a Pedoman/prosedur K3 Memenuhi PT GRUTI telah memiliki prosedur K3 dan
dalam implementasi kegiatan K3 di lapangan telah ditunjuk personil K3 dan dibentuk struktur organisasi K3 melalui Keputusan Direktur
Utama PT GRUTI.
b Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi PT GRUTI telah menyediakan peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi baik seperti: APD bagi karyawan (helm,
sepatu safety, sarung tangan, kacamata safety, pelampung, masker, dan sebagainya),; peralatan pemadam Api
Ringan (APAR) dan peralatan Damkarhutla; serta tersedia kotak P3K dan persediaan obat-obatan yang belum kadaluarsa, serta
tersedia poliklinik dan tenaga medis.
Terdapat beberapa rambu-rambu/ himbauan K3 di sekitar basecamp dan areal
kerja PT GRUTI, serta di sepanjang jalan angkutan terdapat rambu-rambu jalan.
c Catatan kecelakaan kerja Memenuhi - Tersedia laporan kecelakaan kerja bulanan PT GRUTI, dimana selama periode audit
terdapat 1 (satu) kali kecelakaan kerja.
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 21
Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier
Hasil Penilaian*
Ringkasan Justifikasi
Informasi yang termuat pada laporan bulanan catatan kecelakaan kerja tersebut
diantaranya adalah nama korban kecelakaan kerja, jabatan, lokasi kejadian, waktu kejadian, penyebab kecelakaan,
tindakan P3K/medis, dan keterangan. Namun, PT GRUTI masih perlu memperjelas informasi/keterangan terkait tingkat
keparahan kecelakaan dan cedera yang ditimbulkan.
- Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang
telah dilakukan oleh PT GRUTI diantaranya adalah dengan penyediaan APD bagi
karyawan, pemasangan rambu-rambu K3, pemasangan rambu-rambu jalan angkutan, dan sebagainya.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.
Memenuhi - Sampai dengan pelaksanaan Penilikan Ke-2 ini, tidak terdapat organisasi serikat pekerja PT GRUTI.
- Terdapat pernyataan Direktur Utama PT GRUTI tertanggal 22 Februari 2017 yang
menyatakan bahwa tidak keberatan dan menerima segala bentuk organisasi serikat pekerja di lingkungan perusahaan PT
GRUTI, sepanjang organisasi tersebut diakui eksistensinya oleh pemerintah dan sesuai dengan Undang-undang yang
berlaku di Republik Indonesia. - Hasil wawancara dengan perwakilan
karyawan menyatakan bahwa perusahaan
telah memberikan kebebasan berserikat kepada karyawannya selama tidak bertentangan dengan peraturan yang
berlaku.
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP
Memenuhi Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) PT GRUTI
yang masa berlakunya telah diperpanjang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga
Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor 59-6/DTK/2019 tanggal 27 Maret 2019.
PP PT GRUTI berlaku selama 2 (dua) tahun
terhitung mulai tanggal 27 Maret 2019 s.d. 26 Maret 2021.
5.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT GRUTI.
Keterangan: *) Memenuhi, Tidak Memenuhi, N/A (Not Applicable / Tidak Diterapkan).