LW 1
6.TATA LAKSANA PEMUSNAHAN 6.TATA LAKSANA PEMUSNAHAN 6.TATA LAKSANA PEMUSNAHAN 6.TATA LAKSANA PEMUSNAHAN
BERKAS REKAM MEDIS BERKAS REKAM MEDIS BERKAS REKAM MEDIS BERKAS REKAM MEDIS
DI RUMAH SAKITDI RUMAH SAKITDI RUMAH SAKITDI RUMAH SAKIT
LW 2
PERATURAN PEMERINTAH
yang berkaitan dengan
Pemusnahan Dokumen Perusahaan
• PP RI No.87 Th.1999
Tentang :
TATA CARA PENYERAHAN DAN PEMUSNAHAN DOKUMEN PERUSAHAAN
• PP RI No. 88 Th..1999
Tentang:
TATA CARA PENGALIHAN DOKUMEN PERUSAHAAN KE DALAM MIKROFILM ATAU MEDIA LAINNYA DAN LEGALISASI
LW 3
PERATURAN PEMERINTAH
yang berkaitan dengan
Pemusnahan Rekam Medis
SURAT EDARAN Dirjen Yanmed
No. HK.00.06.1.5.01160
Tanggal 21 Maret 1995
Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan
Formulir Rekam Medis Dasar dan
Pemusnahan Arsip Rekam Medis
di Rumah Sakit
LW 4
PERATURAN PEMERINTAH
yang berkaitan dengan
Pemusnahan Rekam Medis
Dasar: SE No. HK.00.06.1.5.01160 :
• Permenkes RI No.749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis ( Bab II pasal7)
• Keputusan Dirjen Yanmed no.78/ Yanmed/ RS Umdik/ YMU/ 1/ 91 : Penjabaran sda
• UU no.7 Th. 1971 : Ketentuan Pokok Kearsipan --> Rekam Medis = ARSIP
• Meningkatkan keandalan R M RS tiblak mus
Tujuan:
Pedoman Penyelenggaraan Pemusnahan berkas Rekam Medis di RS
LW 5
ETIKA PROFESI - PORMIKI
BAB I, PSL 4. Setiap pelaksana Rekam Medis dan Informasi Kesehatan selalu menyimpan dan menjaga berkas rekam medis serta informasi yang terkandung di dalamnya sesuai dengan ketentuan prosedur manajemen, ketetapan pimpinan institusi dan peraturan perundangan yang berlaku
LW 6
ETIKA PROFESI - PORMIKI
BAB I PSL.5Setiap pelaksana Rekam Medis dan InformasiKesehatan selalu menjunjung tinggi doktrinkerahasiaan dan hak atas informasi pasien yangterkait dengan identitas individu atau sosial.
PP no.10 tahun 1966 mengenai “Wajib SimpanRahasia Kedokteran” Hal-hal yang dilarang:
• Menjual informasi
• Memberikan informasi kepada pihak ketiga tanpaizin si pasien
• Menceritakan isi RK pasien kepada pihak ketiga
LW 7
PEMUSNAHAN BERKAS R M
RAK
>>>> PROSES
Tempat
yang
memadai
•Jadwal Retensi
•Pemindahan
•Penilaian-
pemilahan
•Pemusnahan
PP No.87 Th. 1999
PP no.88 Th. 1999
SE Dirjen Yanmed 1995
No. HK.00.06.1.5.01160
SK RS:Tim Pemusnah
Etika Profesi- PORMIKI
•Lembaran
Penting
•Berita Acara
pemusnahan
LW 8
1. UMUM= AKTIF 5 1. UMUM= AKTIF 5 1. UMUM= AKTIF 5 1. UMUM= AKTIF 5 ---- 15 Th., INAKTIF 2 15 Th., INAKTIF 2 15 Th., INAKTIF 2 15 Th., INAKTIF 2 ----5 Th.5 Th.5 Th.5 Th.
(lihat jadwal)(lihat jadwal)(lihat jadwal)(lihat jadwal)
2. ANAK= sesuai kebutuhan2. ANAK= sesuai kebutuhan2. ANAK= sesuai kebutuhan2. ANAK= sesuai kebutuhan
3. KIUP + Register + Indeks= permanen, abadi3. KIUP + Register + Indeks= permanen, abadi3. KIUP + Register + Indeks= permanen, abadi3. KIUP + Register + Indeks= permanen, abadi
4. Gol.Penyakit tertentu atau kasus yang dianggap 4. Gol.Penyakit tertentu atau kasus yang dianggap 4. Gol.Penyakit tertentu atau kasus yang dianggap 4. Gol.Penyakit tertentu atau kasus yang dianggap pentingpentingpentingpenting
5. Diagnosa ttt5. Diagnosa ttt5. Diagnosa ttt5. Diagnosa ttt
RS menentukan dg. RS menentukan dg. RS menentukan dg. RS menentukan dg.
Pertimbangan NILAI GUNAPertimbangan NILAI GUNAPertimbangan NILAI GUNAPertimbangan NILAI GUNA
Primer: ADMINISTRASI, HUKUM, KEUANGAN, IPTEK
Sekunder: PEMBUKTIAN, SEJARAH
JADWAL RETENSI
BERKAS R M AKTIF DAN INAKTIF (SE
1995)
LW 9
PERTIMBANGAN RUMAH SAKIT
DALAM RETENSI BERKAS R M a.l.
• RISET – EDUKASI
• KASUS HUKUM MIN. 23 TAHUN SESUDAH
• KETETAPAN HUKUM
• KASUS PERKOSAAN
• HIV
• PENYESUAIAN KELAMIN
• ORANG ASING
• KASUS ADOPSI
• BAYI TABUNG
• CANGKOK ORGAN
• OP.PLASTIK/ REKONSTRUKSI
LW 10
JADWAL RETENSI BERKAS R M
NONONONO POK RMPOK RMPOK RMPOK RM AKTIF INAKTIFAKTIF INAKTIFAKTIF INAKTIFAKTIF INAKTIF
RJRJRJRJ RIRIRIRI RJRJRJRJ RIRIRIRI
1111 UMUMUMUMUMUMUMUM 5555 5555 2222 2222
2222 MATAMATAMATAMATA 5555 10101010 2222 2222
3333 JIWAJIWAJIWAJIWA 10101010 5555 5555 5555
4444 ORTHOPEDIORTHOPEDIORTHOPEDIORTHOPEDI 10101010 10101010 2222 2222
5555 KUSTAKUSTAKUSTAKUSTA 15151515 15151515 2222 2222
6666 KETERG.OBATKETERG.OBATKETERG.OBATKETERG.OBAT 15151515 15151515 2222 2222
7777 JANTUNGJANTUNGJANTUNGJANTUNG 10 10 210 10 210 10 210 10 2 2222
8 Paru 5 10 2 28 Paru 5 10 2 28 Paru 5 10 2 28 Paru 5 10 2 2
LW 11
ALUR PROSES PEMUSNAHAN
PEMINDAHAN
PENILAIAN
PEMUSNAHAN
LW 12
1. Tanggal terakhir kunjungan
---> Lihat stiker tahun
2. Pindah ke rak Inaktif
3. Pok berdasarkan :
Th. Terakhir kunjungan
PEMINDAHAN BERKAS R M
LW 13
PENILAIAN BERKAS R M
SESUDAH 2 TAHUN
DI RAK PENYIMPANAN INAKTIFBENTUK TIM PENILAI: SK DIR RS tdd:
• Sub Komite R M/ Komite Medis
• Petugas R M Senior
• Tenaga lain yg. terkait
MENILAI HAL-HAL:
1. R M tsb.sering digunakan untuk DIK /LIT
2. NILAI GUNA:2. NILAI GUNA:2. NILAI GUNA:2. NILAI GUNA:
a. Primer: ADM, HKM, KEU, IPTEK
b. Sekunder: PEMBUKTIAN, SEJARAH
3. Lihat ketentuan retensi
LW 14
LANGKAH-LANGKAH
PEMUSNAHAN BERKAS R M
1.Bentuk Tim Pemusnah ( Unsur R M & Tata Usaha) --> SK Dir RS
2. Daftar Petelaan ( No., No. R M, Th., Jangka Wkt Penyimp., D/akhir, Ident Pemindah)
3.Pelaksanaan --> Dibakar dg incenerator/ biasa, Dicacah --> tak bisa dibaca
4.Berita Acara Pemusnahan, tt Ketua, sekr, diketahui Dir RS
5.Berkas R M yang rusak/ X terbaca : Surat Pernyataan di kertas segel o/ Dir RS (cara=N03)
LW 15
RETENSI BERKAS R M
Pengalihan Dokumen ke dlm mikrofilm/
media lainnya
• MIKRO FILM ATU MEDIA LAINNYA
Media lain: spt CD ROM atau CD-WORM
(Write Once Read Many)
PP RI No. 88 Th.1999
Bab I pasal 3:
Pengalihan dapat diadakan sejak
dokumen dibuat/ diterima
perusahaan
Arti: dapat langsung dialihkan tanpa
harus ada hard copy
LW 16
PP RI No. 88 Th..1999
BAB I
Bab I pasal 5:
Tetap menyimpan dok.asli bila:
Mempunyai kekuatan pembuktian otentik
Mengandung Kepentingan Hukum ttt
LW 17
PP RI No. 88 Th..1999
BAB II
Bab II. Psl10
1. Menjamin hasil = naskah/ dok. asli yang
dialihkan
2. -a. Wajib menjamin sesuai asli
-b.mikrofilm/ media lain tetap dl keadaan baik
u/ dpt --> wkt kedaluarsa
-c.dapat dibaca , dicetak kembali di atas
kertas
LW 18
PP RI No. 88 Th..1999
Bab IIIPasal 13
(1)Buat Berita Acara pengalihan dok. --> Mikrofilm/ media lain o/ Pimp.perusahaan
(2)Isi: min
• Ket. Tempat, hari, tanggal, bl, Th. Dilakukan legalisasi
• Ket Jenis dokumen yang dialihkan
• Ket. Pengalihan telah dilakukan sesuai dg naskah asli
• TT & Nama jelas pejabat ybs (Dir./Pejab yg ditunjuk)
(3) Ada 3 rangkap: Pimp., unit pengolahan, unit kearsipan (samb..)
LW 19
PP RI No. 88 Th.1999
Bab III
Samb. Pasal 13
(4) Berita acara & Daftar pertelaan Bagian
tak terpisah
(5) Pe TJ Pimpinan Perusahaan
Pasal 16
(1) Hasil cetaknya merupakan
alat bukti yang sah
(2) Dapat dilegalisasi u/ keperluan
pengadilan dan
kepentingan hukum lainnya
LW 20
PP RI No. 88 Th..1999
Bab III
Pasal 15
Berita acara dan daftar pertelaan yang dari awal dibuat dl sarana lain, dpt dilakukan secara elektronis : dapat dalam bentuk bukan sarana kertas ada Rekaman TT pejabat yg terkait
LW 21
KESIMPULAN