Download - Agraria fh uaj
FH UAJ2014
Hukum Agraria
ADALAH BAGIAN TERATAS KERAK ATAU KULIT BUMI, TEMPAT TERDAPATNYA SUMBER DAYA ALAM YANG DAPAT DIUSAHAKAN
TANAH TEKNIS
ADALAH BAGIAN TERLUAR DARI BUMI / KULIT BUMI YANG DIATASNYA DAPAT DIBERIKAN HAK-HAK ATAS TANAH BAGI PERORANGAN MAUPUN BADAN HUKUM
TANAH YURIDIS
ADALAH BAGIAN TERATAS TANAH YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN
TANAH PERTANIAN
ADALAH PERMUKAAN BUMI, TEMPAT KEGIATAN DALAM PEMBANGUNANLAHAN :
ADALAH BUMI, AIR, RUANG ANGKASA DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA
AGRARIA :
ADALAH SEGALA KEGIATAN YANG BERKENAAN DENGAN TANAH MIS: PERUMAHAN, PERTANIAN KEHUTANAN, DSB.
PERTANAHAN :
PERISTILAHANTANAH, AGRARIA DAN HUKUM AGRARIA
PENGERTIAN AGRARIADAN HUKUM AGRARIA
PENGERTIAN DALAM BAHASA ASING
AGER : TANAH / SEBIDANG TANAH
AGRARIUS : PERLADANGAN, PERSAWAHAN, PERTANIAN
AGRARIA : URUSAN TANAH PERTANIAN, PERKEBUNAN
AGRARIAN : TANAH, DIHUBUNGKAN DENGAN USAHA PERTANIAN
AGRARIA (UUPA) : BUMI, AIR, RUANG ANGKASA DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA
PENGERTIAN HUKUM AGRARIA
KELOMPOK BERBAGAI BIDANG HUKUM YANG MASING-MASING MENGATUR HAK-HAK PENGUASAAN ATAS SUMBER-SUMBER DAYA ALAM YANG TERMASUK KEDALAM PENGERTIAN AGRARIA.SEPERTI : HUKUM TANAH, PERTAMBANGAN, HUKUM PERIKANAN DLL.
HUKUM AGRARIA (UUPA) :
AGRARIAN LAW (BLACK’S LAW DICTIONARY) :PERANGKAT PERATURAN HUKUM YANG BERTUJUAN MENGADAKAN PEMBAGIAN TANAH-TANAH YANG LUAS DALAM RANGKA LEBIH MERATAKAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH
PASAL 33 UUD 1945
1) PEREKONOMIAN DISUSUN SEBAGAI USAHA BERSAMA BERDASAR ATAS ASAS KEKELUARGAAN
2) CABANG-CABANG PRODUKSI YANG PENTING BAGI NEGARA DAN YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DIKUASAI OLEH NEGARA
3) BUMI DAN AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYATBUMI, AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAM BUMI ADALAH POKOK-POKOK KEMAKMURAN RAKYAT, OLEH SEBAB ITU HARUS DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT
LANDASANHUKUM AGRARIA
SEJARAH HUKUM AGRARIA
HUKUM AGRARIA KOLONIAL
1) Politik Pertanahan Kolonial dituangkan dalam Agrarische Wet 1870 (AW) yang diundangkan dalam S 1870 – 55
2) AW Pelaksanaannya diatur dengan Agrarische Besluit (AB) yang diundangkan dalam S-1870-118-Domein Verklaring
3) Dualisme Hukum Tanaha. Hukum Tanah Barat b. Hukum Tanah Adat - Hak Eigendom - HM Adat - Hak Erfpacht - Hak Ulayat - Hak Opstal
4) Belum ada pendaftaran tanah yang efektif- Legal Cadastre - Fiscal Cadastre
AW - 1870
19451) Usaha-usaha pembaharuan Hukum Tanah setelah proklamasi dan
tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah-masalah yang perlu segera diselesaikan
2) Sejarah Pembentukan UUPA
Sejarah Hukum Agraria
Sebelum 18701. Sejak datang Belanda 1602 semua
pedagang dikenakan hak kadastral untuk hak-hak barat
2. Zaman Raffles mulai dikenalkan pajak tanah
3. 1830: Tanam Paksa yaitu tanah rakyat ditanami tanaman ekspor
4. Awal perambahan hutan oleh rakyat karena tanah usaha untuk tanam paksa
Sejarah Hukum Agraria (lanjutan)
Pada masa sesudah 1870
Agrarische Wet (AW)
Terbentuknya AW merupakan upaya desakan dari para kalangan
pengusaha di negeri Belanda yang karenan keberhasilan
Usahanya mengalami kelebihan modal, karenanya memerlukan
bidang usaha baru untuk menginvestasikannya.
Tujuan AW :
1. Memperhatikan perusahaan dengan modal besar
2. Melindungi hak-hak rakyat kecil
Ketentuan AW diatur lebih lanjut dalam Agrarische Besluit (AB).
Sejarah Hukum Agraria (lanjutan)
Agrarische Besluit (AB)
AB terdiri dari tiga bab, yaitu ;
1). Pasal 1-7 tentang hak atas tanah;
2). Pasal 8-8b tentang pelepasan tanah;
3). Pasal 19-20 tentang peraturan campuran.
Domein Verklaring (Pernyataan Domein) , membuat peraturan bahwa yg
berhak memberi tanah pada pihak lain adalah pemerintah.
Yang membagi :
1). Vrijlands Domein atau tanah negara bebas, yaitu tanah yang di atasnya tidak ada hak penduduk bumi putera.
2). Onvrijlands Domein atau tanah negra tidak bebas, yaitu tanah yang di atasnya ada hak penduduk maupun desa.
Sejarah Hukum Agraria (lanjutan)grarische eigendom adalah suatu hak yang bertujuan untuk memberikan
kepada
Orang orang Indonesia/pribumi,nsuatu hak yang kuat atas sebidang tanah. Agrarische
eigendom ini, dalam praktik untuk membedakan hakeigendom sebgaimana yang
dimaksud dalam BW.
Tujuan adanya Agrarische eigendom sebetulnya bertujuan untuk memberikan kepada
orang-orang Indonesia asli dengan semata hak yang kuat, yang pasti karena terdaftar
dan haknya dapat dibebani dengan hypotheek. Tetapi dalam praktiknya kesempatan
untuk menggantikan hak miliknya dengan menjadi Agrarische eigendom tidak banyak
Dipergunakan.
Sejarah Hukum Agraria (lanjutan)
Era Pra Penjajahan,tanah itu milik kelompok:a. Kepala marga atau kepala ulayatb. Raja atau ratu memperuntukkan tanah
bagi rakyat warga kerajaanc. Kepala desa mengatur peruntukkan tanah
bagi warga di desanyad. Tidak ada hak milik mutlak perorangane. Tanah yang ditinggalkan otomatis
kembali pada marga/sukuf. Tidak ada bukti tertulis
HAK BANGSA INDONESIA(Pasal 1 UUPA)
Adalah suatu hubungan yang bersifat abadi antara bangsa Indonesia dengan tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan subyeknya bangsa Indonesia.
Hak Bangsa Indonesia merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi di Indonesia.
HAK MENGUASAI NEGARA (Pasal 2 UUPA)
Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi seluruh rakyat melaksanakan tugas untuk memimpin dan mengatur kewenangan bangsa Indonesia (kewenangan publik).
Melalui hak menguasai negara, negara akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan fungsi bumi, air, ruang angkasa sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.
SUBSTANSI KEWENANGANDALAM HMN
Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan dan pemeliharaan;
Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai oleh subyek hukum tanah;
Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai tanah.
HAK ULAYAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT (Pasal 3 UUPA)
Hubungan hukum yang terdapat antara masyarakat hukum adat dengan tanah lingkungannya. Hak Ulayat oleh pasal 3 UUPA diakui dengan ketentuan :1. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada;2. Pelaksanaannya tidak bertentangan dengan pembangunan nasional.
Pada tanggal 24 Juni 1999 pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai hak ulayat yaitu dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Bahkan perkembangan terhadap pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Ulayat masyarakat hukum adat tersebut dikukuhkan di dalam perubahan ke dua UUD 1945 oleh MPR-RI, para tanggal 18 Agustus 2000 di dalam Pasal 18B ayat (2) disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
Hal itu tentunya akan memiliki implikasi yuridis dimasa mendatang terhadap pengaturan mengenai tindakan, perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah Hak Ulayat agar tidak berlanjut dampak-dampak negatif selama ini seperti dalam berbagai kasus pelanggaran terhadap tanah Hak Ulayat di berbagai tempat.
MACAM HAK PENGUASAAN ATAS TANAH(Berdasarkan Kewenangannya)
HAK PENGUASAAN ATAS TANAH YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN KHUSUS(Bersifat Publik dan Perdata)
HAK BANGSA INDONESIA (Ps. 1 UUPA)
HAK MENGUASAI NEGARA (Ps. 2 UUPA)
HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT (Ps. 3 UUPA)
HAK PENGUASAAN ATAS TANAH YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN UMUM(Bersifat Perdata)
HAK PERORANGAN ATAS TANAH
HAK ATAS TANAH
HATPRIMER
HATSEKUNDERHAK JAMINAN ATAS TANAH
(Hak Tanggungan) UU No.4/1996
HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN(uu No. 16 Th. 1985)
WAKAF
Hak atas tanah secara Historis
Sebelum UUPA
1. Tanah-tanah Hak Barat
2. Tanah-tanah Hak Indonesia
Hak Atas Tanah
Setelah UUPAYaitu HAT yang diatur di dalam UUPA*
17
Kesimpulan Pluralitas Hk Tanah
1. Hukum Tanah Barat ( Liberal-Individualistik): sumber: a.Tertulis BK II: Eigendom (Ps 571), Opstal (Ps 711) Erfpacht (Ps 720), Gebruik (Ps 818),III: jual-beli (Ps 1457-1458), sewa-menyewa Ps 1588-1600), IV Acquisitive Verjaring,BW (Psl 610-1955, 1963), b.Tdk Tertulis (Hk Kebiasaan Blnd Kuno sblm BW 1848), Agrarisch Wet 1870, Agrarisch Besluit 1870 /118(Tnh Adm)
2. Hukum Tanah Adat: a. Tertulis diciptakan Pem Hind Bld/ Pem Swapraja b. Tdk Tertulis: berlaku sebag gol Inlanders/ Bm Putra
3. Tanah Hak Indonesia (Tdk diatur Hk Tnh Barat):4. Dibuat Pem Swapraja: berlaku di Kasultanan DIY, Solo, Sumt Tmr5. Dibuat Pem Hind Belanda: Hak Agrarisch Eigendom S 1872/117 &
S 1873-38 Grond Vervreemdings verbod S 1875-1796. Pengaturan dlm Psl 62 RR 1854 Psl 51 IS7. Hak Ulayat, Huta (Tapanuli), Negari (Minangkabau)8. Hak Anggaduh Kagungan Dalem (DIY + Solo)9. Apanage Stelsel: pemberian HAT dari raja kpd kelg/ kaula10. Tanah Gogolan/ Pekulen/ Kelakeran (Minahasa)/ Pusako
(Minangkabau) (Communal Bezitrecht) : membuka tnh hutan, tdk boleh dialihkan
Pembagian Tanah Mnrt Agrarisch Besluit
1. Tanah Daerah Swapraja berdasar S 1915-474 pem swapraja berwenang memberikan tnh Swapraja dg Hak Barat
2. Tanah Domein Ngr: a.Vrijlandsdomein b.Onvrijlandsdomein
3. Tanah Hak Eigendom4. Tanah Hak Erfpacht, Opstal, Gebruik5. Tanah hak Adat6. Fungsi Domein Verklaring: a.sbg land hk untuk memberikan
tnh kpd gol Eropa, Tmr Asing dgn hak Erfpacht, b. keperluan pembuktian (terbalik)
7. Inggris (Sir Thomas Stamford Raffles) “Land rente” Lord Tenant
8. TEORI DOMEIN TS RAFFLES
9. 1816 Hindia Belanda koloni kerajaan Belanda10. 1830 van den Bosch Cultuur Stelsel11. Esensi Kolonialisme Eksploitasi
HUKUM TANAH BARAT (Lanjutan..)
1. Dasar: Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata) Buku II (Benda), Buku III (Perjanjian) & S 1834 No.27 ( Overschrijvings Ordonnantie) Over-schrijvings Ambtenaar (Pejabat Baliknama)
2. Hukum Tanah Antar Golongan (Intergentiel recht) naar personele en zakelijke verschillende rechtsstelsels en rechtsnormen asas tnh memiliki status sendiri, tdk dipengaruhi hk subyek hak
3. Grond vervreemdingsverbod S 1875 No.179/ larangan pengasingan tanah pri ke non pribuminoway
4. Hukum Tanah Swapraja pem otonom krn kontrak politis dg kolonial/ daerah tdk langsung rakyat punya “Hak Anggaduh”
5. Ketentuan Penting !!!Pasal 62 RR 1854 (3 ayat) Pasal 51 IS 1925 1870 No.55 (Agrarisch Wet)
6. AW dilaks Koninklijk Besluit Agrarisch Besluit (1870 No.118) Psl 1 Asas “Domein Verklaring”/ Domein Statement
7. Jenis Hak: Eigendom (570 BW), Erfpacht (720 BW), Opstal (711 BW), Suyling Opstal = Erfpacht
HAT sebelum UUPA1. Tanah-tanah Hak Barat
a. Hak Eigendom (HE) b. Hak Erfacht (HErf)
c. Hak Opstal (HO)2. Tanah-tanah Hak Indonesia
a. Tanah-tanah dengan Hak Adatb. Tanah-tanah dengan Hak ciptaan
Pemerintah HB
21
Hak Eigendom (HE)Adalah hak untuk dengan leluasa:1. menikmati kegunaan suatu benda, dan 2. untuk berbuat bebas terhadap benda
yang bersangkutan dengan kekuasaan yang sepenuhnya
3. asal tidak bertentangan dengan UU dan Per-UUan lainnya yang ditetapkan oleh Penguasa yang berwenang dan tidak mengganggu hak-hak pihak lain; semuanya itu terkecuali pencabutan hak untuk kepentingan umum, dgn pemberian ganti kerugian yang layak menurut ketentuan per-UUan yg berlaku. (ps.570 BW)
22
Eigendom (HE)HE dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:1. HE menurut ps.570 BW, (luasnya ≤10
bau)2. HE dengan hak-hak penguasa (luasnya
>10 bau) yang disebut dengan tanah partikelir* (particulaire landerijn), Tuan tanah mempunyai:
a. Hak dan kewajiban untuk mengangkat kepala desa
b. Hak memperkerjakan pddk laki-laki (rodi) untuk sehari dalam seminggu dgn hanya diberi makan
c. Hak untuk memungut cukai (sebagian dari dari hasil panen)
d. Hak atas sewa kebun, sewa tanah dan pajak atas pemeliharaan ikan
• Telah dihapus dengan UU No.1 tahun 1958 ttg Penghapusan Tanah-tanah Pertikelir23
Hak Erfacht (HErf)
Hak kebendaan (zakelijk Recht) untuk mendapatkan kenikmatan sepenuhnya (volle genot hebben) dari benda tetap orang lain dengan syarat membayar pacht-sejumlah uang tunai atau hasil bumi-setiap tahun sebagai pengakuan terhadap milik orang lain. Ps.720 BW
24
Hak Opstal (HO)1. Hak kebendaan untuk mempunyai
gedung-gedung, usaha atau tanaman di atas tanah orang lain. Ps.711 BW
2. Bila berakhir, dan di atas tanah tersebut masih ada tanah dan bangunan, maka opstaler mendapat penggantian sesuai dengan nilainya sedangkan erfpachter tidak.
25
• Hak Opstal: suatu hak kebendaan untuk memiliki bangunan dan tanaman di atas sebidang tanah orang lain. (dikonversi ke HGB)
• • Hak Erfpacht: hak untuk memetik kenikmatan
seluas-luasnya dari tanah milik orang lain dan mengusahakan untuk waktu yang sangat lama. (dikonversi ke HGU)
• • Hak Gebruik (Recht van Gebruik): suatu hak
kebendaan atas benda orang lain bagi seseorang tertentu untuk mengambil benda sendiri dan memakai apabila ada hasilnya, sekedar buat keperluannya sendiri beserta keluarganya. (dikonversi ke Hak Pakai)
Perbedaan Hak pada masa Hindia Belanda, Kemerdekaan & hak barat
Hak Barat UU Hindia Belanda UUPA
Free hold (hak milik)
Hak Erfpacht Hak Guna Usaha
Lease hold (hak sewa)
Hak Opstal Hak Guna Bangunan
Hak Eigendom Hak Milik
dsb Hak Sekunder seperti hak Pakai
Hak Sewa
Hak Agunan/ gadai
Penyesuaian hukum agraria setelah proklamasi kemerdekaan
1. Penghapusan desa perdikan di Surakarta dan jogyakarta (hak istimewa Raja memberi hak pada bekel pemegang apanage untuk memperoleh seperlima dari hasil rakyat, penguasa 2/5 sehingga rakyatdpt 2/5 saja; rakyat wajib bekerja untuk penguasa.
2. Menghapus tanah partikelir (tanah hak erfpacht perkebunan besar, tanah hak konsesi, hak eigendom, opstal dan erfpacht perumahan
3. Pengawasan terhadap pemindahan hak
UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
Dasar Filosofi : Pancasila ; Dasar Konstitusional: Psl 33 (3) UUD Komunalistik Religius
Dasar Pengaturan : Hukum Adat ( Hukum Prismatik): kepentingan nasional & ngr, sosialisme Ind, perat dlm UUPA, perat lain, unsur yg berdasar hk agama
Tujuan : 2 a. menciptakan unifikasi hk agraria Dasar : b. Menciptakan unifikasi hak penguasaan (HAT &
hak jaminan) melalui Konversi Fungsi UUPA: a. menghapus Dualisme hk tnh
b. unifikasi HAT & hak jaminan dg Konvs
c. Meletakkan landasan hk bg pemb hk agr Azas Hukum Tanah Nasional: , nasionalitas, fungsi sosi-al,
pemerataan & keadilan, penatagunaan tnh & peme-liharaan lingk hidup, kekeluargaan & kegotongroyongan, pemisahan horisontal, berkarakter hk publik
Sumber Hk Tnh Nasional: a. tertulis; b. tdk tertulis
USAHA PENYESUAIAN HUKUM AGRARIA KOLONIAL
1. Argumentasi: dasar filosofi berbeda Barat = Adat
2. Argumentasi Yuridik: Dualisme HukumKetidakpastian
3. Argumentasi Sosial & ek: ketimpangan struktur
4. Argumentasi Pragmatik: membuat hk baru/ memodify
5. Pilihan kebijakan: memodifikasi peraturan lama (7):
6. a.Penghapusan Desa Perdikan
7. b.Penghapusan Hak Konversi di wil Vorstenlanden
8. c.Penghapusan Tanah Partikelir
9. d.Penataan Pengaturan Tanah Perkebunan
10. e.Menaikkan Canon & Cijns
11. f.Larangan Okupasi Illegal
12. g.Merubah Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
13. UNIFIKASI HUKUM TANAH NASIONAL
14. Berdasarkan: Hukum Adat: ,konsepsi, asas, lembaga, sistem pengaturan Hk Prismatik (Pluralisme Hukum)
ASAS- ASAS DASAR HUKUM TANAH NASIONAL
A.Asas Religiositas memperhatikan unsur hk agama Ps 1 & 49
B.Asas Kebangsaanmendahulukan kept nasional Ps 9, 20, 55
C.Asas Demokrasitdk membedakan gender, suku, agama, wil Ps 4 ,9
D.Asas pemerataan, pembatasan & keadilan- gol ek lemah khususnya petani Ps 11, 12
E.Asas kepastian hk & keterbukaan gol petani Ps 11,13,19
F.Asas tnh SDA strategikoptimal, sustainable,terenc Ps 13, 14
G.Asas kemanusiaan yg adil & beradabpeny sengketa