-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
1/103
ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
(Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No.55/064-1/10/10
di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Syariah Muamalah
Oleh:
Dian Novia Cahyani092311020
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
2012/2013
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
2/103
ii
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAMJl. Prof.Dr.Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING
Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri Dian Novia Cahyani
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN WALISONGO SEMARANG
Di Semarang
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami
kirim naskah skripsi saudara :
Nama : Dian Novia Cahyani
NIM : 092311020
Judul : ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
(Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No.55/064-1/10/10 di
BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga)
Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Semarang, 3 Juni 2013
Pembimbing I Pembimbing II
Nur Khoirin , H., Drs,M.Ag. Nur Hidayati Setyani ,SH.,MH.
NIP.19630081 1992031 001 NIP.19670320 199303 2 001
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
3/103
iii
DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang
PENGESAHAN
Nama : Dian Novia Cahyani
NIM : 092311020
Jurusan : MUAMALAH
Judul : ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
(Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No.55/064-1/10/10 di BPRS Buana
Mitra Perwira Purbalingga)
Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAINWalisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal: 26 Juni 2013
Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program sarjana Strata satu (1) guna
memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.
Semarang, 26 Juni 2013
Mengetahui,
Ketua Sidang Sekretaris Sidang
DR.H. Ali Imron, MAg Nur Hidayati Setyani,SH,MH
NIP.19730730 200312 1003 NIP. 19670320 199303 2 001enguji I Penguji II
Drs.H.Nur Syamsudin ,M.Ag Afif Noor ,SAg,SH,MHum
NIP.19680505 199503 1 002 NIP. 19760615 200501 1 005
Pembimbing I Pembimbing II
Drs.H.Nur Khoirin ,M.Ag. Nur Hidayati Setyani,SH,MH
NIP. 19630801 119203 1 001 NIP. 19670320 199303 2 001
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
4/103
iv
DEKLARASI
Dengan penuh kejujuran dan penuh tanggung jawab,
penulis menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi
yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.
Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-
pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam
referensi yang dijadikan bahan rujukan.
Semarang, Juni 2013
Deklarator
Dian Novia Cahyani
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
5/103
v
MOTTO
!"#$ %&'()*+,-./0123%/04567'89:!+
;? Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian
atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (Al
baqarah : 280)1
1Departemen Agama RI, AlQuran dan Terjemah, (Jakartes : CV.Durus Sunnah, 2011), h.47
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
6/103
vi
PERSEMBAHAN
Dalam perjuangan mencari ridho Allah SWT yang tiada batas tingginya,
semua isinya menerangi dunia seisinya dan menggerakan semua isinya dengan
penuh tetesan air mata kupersembahkan karya tulis Skripsi untuk orang-orang
yang selalu hadir dan berharap keridhaanNya, kupersembahkan bagi mereka yang
tetap berada dalam ruang dan aktu kehidupanku, khususnya kupersembahkan
buat !
@ Ayahanda Didik "ahyono dan #bunda Subiatun tercinta yang telah
menuntun dan mengenalkan pada sebuah kehidupan dengan cinta dan kasih
sayang yang tak terhingga$
@ Dosen %embimbingku &apak Drs$ '$ Nur (hoirin, )$Ag dan #bu Nur
'idayati Setyani, S',)' yang telah bersedia meluangkan aktu, tenaga
dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun
skripsi ini$
@ Tunanganku yang selalu memberikan moti*asi dan semangat dalam
pembuatan skripsi ini, sehingga selesai dengan lancar dan baik$
@
Adikku tercinta Dina )eiliya "ahyaningrum yang telah menemani dalam
setiap perjalananku$
@ (eluarga besarku tercinta$ Semoga selalu mendapat kebahagiaan dunia al
akhirat
@
Teman-teman seperjuangan )+A "omunity . yang telah memberikan
kehidupan penuh arna dalam setiap kekompakan yang diciptakan$
@
%ara %ersonil %osko /alau 0123 terimakasih untuk kebersamaannya$ 4ke
oke siip
@ Teman-teman seangkatan dan seperjuangan$ Tetap semangat dan pantang
menyerah$
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
7/103
vii
ABSTRAK
Musyarakah merupakan salah satu konsep kerjasama dalam usaha perekonomian
yang berdasarkan syariah yaitu menggunakan sistem bagi hasil dimana keuntungan dan
kerugian di tanggung bersama-sama, yang bertujuan menjalankan usaha yang terhindar dari
unsur-unsur ribawi. Secara sederhana akad ini bisa digambarkan sebagai satu proses transaksi
dimana dua orang (institusi) atau lebih menyatukan modal untuk satu usaha, dengan
prosentasi bagi hasil yang telah disepakati. Konsep musyarakah ini sangat membantu para
pengusaha terutama dari kalangan menengah ke bawah. Belakangan ini, banyak
bermunculannya Lembaga Keuangan Syariah yang dalam produk usahanya menawarkan
berbagai macam produk. Penelitian ini akan mengambil satu sample produk bank syariah
yaitu produk pembiayaan dengan akad musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah
No.55/064-1/10/10 di BPRS Buana Mitra Perwira).
Berangkat dari masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah di dalam skripsi ini
adalah bagaimana Konstruksi Akad Pembiayaan Musyarakah No.55/064-1/10/10 di BPRS
Buana Mitra Perwira yang dilakukan antara BPRS Buana Mitra Perwira dengan Pujadi Hadi
Saputro dan Bagaimana Hukum Islam memandang isi Akad Pembiayaan Musyarakahtersebut.
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research)
yang lebih terfokus pada penelitian Dokumen yang dalam ini bentuk studi kasus dengan
menggunakan data primer berupa dokumen - dokumen akad musyarakah, wawancara dengan
nasabah. Data sekunder diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Purbalingga No 518 /
Pdt.G/ 2011 / PA.Pbg Tahun 2011. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dengan cara
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan
dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini metode deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang
diselidiki dengan gambaran secara sisitematis dan fakta akurat dan karakteristik mengenaipopulasi atau bidang tertentu.
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah :Musyarakahyang dilaksanakan
di Buana Mitra Perwira purbalingga menunjukkan bahwa, secara normatif sudah sesuai
dengan konstruksi / susunan akad menurut perjanjian dalam Islam. Namun demikian, dalam
substansi /isi nya masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan konsep hukum
Islam, dimana masih ada beberapa hal yang kurang sesuai, yaitu kedudukan pihak tidak
setara, penetapan nominal uang yang harus disetorkan di tentukan diawal padahal belum
mengetahui apakah usaha yang dilakukan nasabah mendapat keuntungan atau rugi, dan tidak
ada penangguhan waktu pada saat hutang jatuh tempo.
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
8/103
viii
KATA PENGANTAR
Asslamualaikum Wr. Wb.
Tiada untaian kata yang layak dan pantas penulis ungkapan selain bacaan
Alhamdulillah wa Syukurillah, senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita
masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.
Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepangkuan Rasulullah Muhammad SAW
pembawa rahmat bagi Makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabiin serta kita
umatnya, semoga kita mendapat pertolongan di hari akhir nanti.
Dalam penjelasan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai
pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis
ingin mengucapkan terima kasih yang berganda kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak DR. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam IAIN Walisongo Semarang
3.
Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH,MH selaku
pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
4.
Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmunya pada
penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis
melaksanakan kuliah.
5. Para Pegawai Pengadilan Agama Purbalingga yang telah membantu kelancaran
memperoleh data dalam proses penulisan skripsi
6. Para staff Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Purbalingga yamg telah
membantu memberikan informasi dan data dalam proses penulisan skripsi
7. Bapak Pujadi Hadi Saputro yang telah memberikan banyak informasi dalam proses
penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu tercinta yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya serta
memberikan dukungan dan dorongan doa dalam menuntut ilmu sehingga skripsi ini
selesai.
Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih
dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
9/103
ix
dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran
sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga
skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin Ya Rabbal Alamin.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Semarang, 4 Juni 2013
(Dian Novia Cahyani)
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
10/103
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.............................................................................................
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iii
HALAMAN DEKLARASI................................................................................... iv
HALAMAN MOTTO............................................................................................ v
HALAMAN PERSEMBAHAN............................................................................ vi
HALAMAN ABSTRAKSI................................................................................... vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....................................................................viii
HALAMAN DAFTAR ISI...................................................................................... x
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah........................................................................................9
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan...........................................................................10
D. Telaah Pustaka....................................................................................................11
E. Metode Penelitian................................................................................................14
F. Sistematikan Penulisan........................................................................................19
BAB II : AKAD MUSYARAKAH DALAM ISLAM DAN PRAKTEKNYA Di
PERBANKAN SYARIAH
A.
Akad Dalam Islam.......21
1.
Definisi Akad..............................................................................21
2.
Rukun Akad.....................................................23
3.
Syarat Umum Suatu Akad........................................................24
4.
Kemerdekaan Mengemukakan Suatu Akad..27
5.
Berakhirnya Akad .......28
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
11/103
xi
B. AkadMusyarakahDalam Islam....29
1.
PengertianMusyarakah.................................................................29
2.
Landasan Hukum Musyarakah.....................................................31
3.
Rukun dan Syarat Musyarakah.....................................................34
4.
Manfaat Musyarakah.41
5. Macam-MacamMusyarakah......................................43
6. Pembagian Keuntungan dalamMusyarakah..........46
7. Berakhirnya AkadMusyarakah......48
C. Musyarakah Dalam Sistem Perbankan Syariah..48
1.
Pengertian Perbankan Syariah.......................................................48
2. Dasar Hukum Perbankan Syariah...................................................49
3. VISI dan MISI Perbankan Syariah................................................50
4. Produk Umum Perbankan Syariah................................................51
5. Penerapan Musyarakah dalam Sistem Perbankan Syariah.............59
BAB III : AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BPRS BUANA MITRA
A. Profil BPRS Buana Mitra Perwira..........................63
1. Latar Belakang BerdirinyaBPRS Buana Mitra Perwira...63
2. Tujuan, Visi dan Misi PT BPRS Buana Mitra Perwira
Purbalingga67
3. Struktur Organisasi PT BPRS Buana Mitra Perwira
Purbalingga68
4. Produk Layanan PT BPRS Buana Mitra Perwira
Purbalingga69
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
12/103
xii
B. Akad Pembiayaan Musyarakah antara BPRS Buana Mitra Perwira dengan
Pujadi Hadi Saputro79
1.
Kedudukan Para Pihak..80
2.
Definisi..81
3.
Tujuan, Porsi, Jangka Waktu, dan Ruang Lingkup Pembiayaan
Musyarakah...83
4. Jaminan Pembiayaan.....84
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pengelolaan Kegiatan
Usaha85
6.
Kesepakatan bagi Hasil.....88
7. Peristiwa Cidera Janji dan Penyelesaian Perselisihan...89
BAB IV : ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BPRS BUANA
MITRA PERWIRA PURBALINGGA
A. Analisis Konstruksi Akad Pembiayaan Musyarakah di BPRS Buana Mitra
Perwira
Purbalingga.....92
B. Analisis Hukum Islam terhadap Substansi Akad Pembiayaan Musyarakah di
BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.................. ......99
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan.........................................................................................109
B. Saran-Saran.........................................................................................110
C. Penutup..............................................................................................110
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
13/103
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejalan dengan perkembangan pesat industri perbankan syariah yang terjadi
pada dekade belakangan ini, penyusunan akad produk dan jasa bank syariah yang
dapat menimbulkan iklim usaha yang kurang kondusif bagi bank syariah dan
ketidakpastian bagi para stakeholders lainnya. Dengan demikian, diperlukan
pengaturan akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah dalam rangka
memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Dengan adanya
ketentuan tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah akan
memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan yang pada gilirannya
akan mewujudkan pengelolaan bank syariah yang sehat. Selain itu, kejelasan akad
akan membantu operasional bank sehingga menjadi lebih efisien dan meningkatkan
kepastian hukum para pihak.1
Akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad merupakan
dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Perjanjian/Akad adalah suatu
perbuatan kesepakatan antara seseorang / beberapa orang lainnya untuk melakukan
sesuatu perbuatan tertentu.2 Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang
wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan
bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam
memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa
bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad
merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk
1Muhammad, Model- Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah,( Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2009), h. v
2Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K Lubis,Hukum Perjanjian dalam Islam, ( Jakarta :Sinar Grafika Offset,
1996) h.1
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
14/103
2
mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan
bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian (akad),
yang memfasilitasi kita dalam memenuhi berbagai kepentingan kita. Mengingat
betapa pentingnya akad (perjanjian), setiap peradaban manusia yang pernah muncul
pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya. Demikian halnya dengan agama
Islam, yang memberikan sejumlah prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan
perjanjian sebagaimana tertuang dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.
Dasar-dasar ini kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Islam dari abad ke
abad sehingga membentuk apa yang kini disebut hukum perjanjian syariah.
Sesuai labelnya, bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah
Islam. Di satu sisi bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan
mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya.
Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil
yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk
pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah
mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena
adanya pelarangan riba, gharar, dan masysir.3
Bank syariah dengan sistem bagi untung dan rugi (profit and loss sharing)
memiliki konsep yang sangat tepat di tengah kondisi ketidakadilan yang dialami oleh
masyarakat. Konsep kebersamaan dalam menghadapi risiko dan memperoleh
keuntungan, serta adanya keadilan dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat
strategis bagi perkembangan bank syariah di masa yang akan datang. Hal ini
disebabkan oleh sebagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama
Islam (Muslim). Tantangan ini sekaligus menjadi prospek yang cukup cerah untuk
3Ascarya ,Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006 ) hal.8
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
15/103
3
pengembangan bank syariah di masyarakat. Di samping itu bank syariah dengan
sistem bagi basil (profit and loss sharing) lebih mengutamakan stabilitas di atas
rentabilitas, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga mempunyai
kelemahan utama yaitu memiliki sifat inflatoirdan cenderung diskriminatif . Bank
syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi
perantara antara yang berkelebihan dana dan yang kekurangan dana yang dalam
menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah
atau bank Islam, berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (intermediary
institution) yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-
dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Perbankan syariah juga merespon
permintaan nasabah dalam rangka memajukan perusahaan investasi atau bisnis
pengusaha, selama aktivitas perusahaan tersebut tidak dilarang oleh Islam .
Upaya penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam
kegiatan lembaga keuangan terus menerus dilakukan. Lembaga keuangan bank,
lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan saat ini telah menerapkan
prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini dimaksud telah didukung oleh
regulasi yang cukup memadai sehingga diharapkan dapat memberikan payung hokum
bagi pihak- pihak yang melakukan transaksi keuangan ketika menggunakan lembaga-
lembaga dimaksud.
Adapun lembaga keuangan yang mendapatkan pengaturan yang
komprehensif hingga di tataran undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan syariah pada tanggal 16 Juli 2008 melalui Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 94. Perjuangan panjang untuk mendapatkan undang- undang yang
khusus mengatur perbankan syariah akhirnya berhasil. Banyak hal baru menjadi
materi muatan undang- undang ini, antara lain mengenai penyelesaian sengketa.
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
16/103
4
Dalam aspek muamalah terdapat peluang bagi manusia untuk mengadakan
pembaharuan. Hal tersebut sudah menjadi kebutuhan manusia, dengan sifat sosialnya
yang tidak lepas dari perubahan. Dalam aspek muamalah misalkan membahas
masalah ekonomi, merupakan hal yang sangat menarik dan tidak akan ada habisnya,
karena secara tidak langsung akan dibahas pula masalah kelangsungan hidup manusia
serta tata aturan yang sesuai dengan hukum ekonomi terutama ekonomi islam.
Dalam hukum Islam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan
ekonomi tidak akan lepas dengan muamalah. Islam sebenarnya telah banyak
menjelaskan tentang prinsip muamalah dengan jelas. Kehadiran bank syariah, secara
ekonomis merupakan alternatif dalam sistem perbankan di Indonesia. Dalam
kenyataannya, masyarakat menganggap bahwa menerima atau membayar bunga
termasuk menyuburkan riba. Sementara riba dalam Islam sangat dilarang, seperti
yang dijelaskan dalam Al Quran Surat Ali Imron Ayat 130.
!"#$%&'
()*+,(-.)/
01"2345!' 67!89)":+$;< Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu
mendapat keberuntungan.4
Sering kita dapati permasalahan muamalah dalam masyarakat antara yang
berkelebihan dan yang kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga terjadi
hubungan timbal balik yang harmonis. Bagi yang punya tenaga dapat bekerja untuk
mendapatkan upah, bagi yang kurang mampu dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara
meminjam atau berhutang pada yang mampu, sehingga akan terjadi pemenuhan
kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat.
4Departemen Agama, Al Quran dan Terjemahnya, Solo, CV. Pustaka Mantiq, 1997, hlm97.
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
17/103
5
Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan muamalah maka kita dituntut
untuk saling tolong menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan
hidupnya.
Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:
Artinya :
=>!"?@"8%A;'9'4B90CD'=>!"
?@";E9EFG
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
18/103
6
keuangan dan Akuntansi modern dengan selalu mengindahkan prinsipprinsip
syariah sebagai landasan.
Dalam operasionalnya, BPRS memakai prinsip-prinsip operasional
sebagaimana yang digunakan oleh lembaga keuangan Syariah. Salah satunya sistem
bagi hasil (profit loss sharing) dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam
menanggung resiko usaha dan berbagi hasil antara pemilik dana (shohibul mal) yang
menyimpan uangnya di bank dan bank selaku pengelola dana (mudharib). Adapun
hubungan yang terbina antara bank dan nasabah bukanlah hubungan kreditur dan
debitur, melainkan hubungan kemitraan (partnership) antara shohibul mal dan
mudharib.
Jika dilihat dari kajian Fiqih Muamalahnya prinsip dasar yang dikembangkan
dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait
untuk meraih kemajuan bersama. Prinsip ini dapat ditemukan dalam ajaran Islam tentang
taawun dan ukhuwah.
Bentuk kerja sama syirkah yang ditawarkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
(BPRS) Buana Mitra Perwira merupakan pilihan usaha yang lebih efektif untuk
meningkatkan etos kerja. Dikarenakan masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab
untuk menjalankannya secara optimal. Adapun ciri khas yang paling utama dalam syirkah
adalah adanya prinsip keadilan dan kejujuran.7
Nasabah merupakan pihak berkepentingan (stakeholder) yang berperan vital
bagi maju mundurnya suatu bank. Dana-dana nasabah berhasil dihimpun oleh pihak
bank akan menjadi sumber bagi bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat
yang membutuhkan. Hal inilah yang dikenal sebagia fungsi intermediasi keuangan,
yakni menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian
menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka
7Ghufron A. Masadi, Fiqih Muamalah Kontekstual, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 197.
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
19/103
7
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Unsur kepercayaan disini Nampak sebagai
unsur yang paling esnsial yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Pihak bank,
khususnya bank syariah perlu melaksanakan prinsip kepercayaan (fiduciary principle)
agar semakin handal dalam menjalankan fungsinya dimaksud. Salah satu hal yang
erat kaitannya, yakni bahwa bank syariah harus mampu menyelesaikan sengketa yang
terjadi dengan nasabah secara sederhana, cepat, biaya ringan, adil, dan memenuhi asas
kepastian hukum.
Berangkat dari masalah di atas yang menjadi rumusan masalah di dalam
skripsi ini adalah bagaimana isi Akad PembiayaanMusyarakah No.55/064-1/10/10 di
BPRS Buana Mitra Perwira yang dilakukan antara BPRS Buana Mitra Perwira dengan
Pujadi Hadi Saputro dan Bagaimana Hukum Islam memandang Akad Pembiayaan
MusyarakahNo.55/064-1/10/10 di BPRS Buana Mitra Perwira
B.
Rumusan Masalah
Dari latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas, maka peneliti
menyimpulkan dan merumuskan permasalahan sebagai berikut :
1.
Bagaimana Konstruksi Akad Pembiayaan Musyarakah No.55/064-1/10/10 di
BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga ditinjau dari Hukum Perjanjian Islam?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Substansi Akad Pembiayaan
MusyarakahNo.55/064-1/10/10 di BPRS Buana Mitra Perwira?
C.
Tujuan penelitian
Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk
memenuhi tugas sebagai insan akademik, akan tetapi selain itu berkaitan dengan
permasalahan ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk mengetahui konstruksi Akad Pembiayaan Musyarakah di BPRS Buana
Mitra Perwira dilihat dari hukum perjanjian Islam
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
20/103
8
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap isi akad pembiayaan
Musyarakahdi BPRS Buana Mitra Perwira.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah:
1.
Secara teoritis
Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat
memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang
berhubungan dengan Akad perjanjian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS), Utamanya tentang akad Musyarakah (kerjasama) di BPRS Buana
Mitra Perwira.
2. Secara praktis
a. Bagi penulis
Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan
dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum
perbankan syariah, serta agar dapat selalu mengikuti perkembangan
produk-produk hukum terbaru dan isu-isu kontemporer keislaman.
Diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan tentang pembahasan
mengenai produk-produk hukum Islam, baik sebagai pembanding
maupun sebagai literatur
b. Bagi masyarakat
Diharapkan dapat menambah wawasan pemahaman tentang Hukum-
hukum Islam dan perbankan yang sedang berkembang dan menampilkan
pemahaman yang multi interpertasi sehingga dapat membudayakan sikap
terbuka diantara masyarakat itu sendiri.
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
21/103
9
E. Telaah Pustaka
Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti
terdahulu yang mengkaji antara lain:
Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan
Musyarakah Di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Surya Barokah
Semarang. Oleh Endang Setyaningsih yang membahas tentang praktek pembiayaan
musyarakahdi Bank Perkreditan Rakyat Syariah(BPRS) Arta Surya Semarang yang
dalam prakteknya masih kurang sesuai dengan konsep fiqh dimana BPRS Arta Surya
masih menggunkan manajemen konfensional, terbukti dengan masih menggunakan
jaminan dan anggunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan musyarakah.8
Skripsi dengan judul Bisnis Franchise Relevansinya Dengan Prinsip Syirkah
Dan Perspektif Hukum Islam, oleh Umma Farida telah menguraikansecara singkat
mengenai apa pengertian syirkahdan bagaimana dasarhukumnya, rukun dan syarat
syirkahserta bentuk-bentuk syirkah. Akan tetapidalam hal ini ia memfokuskan dalam
bisnis Franchisedalam perspektif hukumIslam.9
Skripsi Ahmad Buldan berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem
Musyarakah, Mudharabah,Muzaraah Di BMT Desa Kec. Grabag Kab. Magelang.
Dalam temanya penulis mengungkapkan bentuk-bentuk usaha dan pinjam meminjam
uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-Quran dan hadits yang salah satunya
membahas tentang prinsip bagi hasil yang dikenal dengan 3 istilah, yaitu: a).Musyarakah,
ialah perjanjian kerja sama antara dua belah pihak atau lebih pemilik modal untuk
membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dapat dibagi sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal kerugian dilakukan
8Endang Setyaningsih,Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan musyarakah Di Bank Perkreditan
Rakyat Syariah (BPRS) Artha Surya Barokah Semarang. Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 20069Umma Farida,Bisnis Franchise Relevansinya Dengan Prinsip Syirkah Dan Prespektif Hukum Islam, Semarang:
Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2000
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
22/103
10
sesuai dengan pangsa modal masing-masing. b).Mudharabah, ialah perjanjian dua belah
pihak. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya dan
pengusaha setuju mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan
perjanjian kedua belah pihak yang telah di sepakati sebelumnya. c). Muzaraah, ialah
memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan
imbalan tertentu (prosentase dari hasil panen).10
Skripsi yang berjudul Analisis terhadap Pendapat Revrisond Baswir tentang
Koperasi dalam hukum muamalah Islam (Studi Komparatif antara koperasi dan syirkah
Ta'awuniyah) oleh Moh. Taufiqurrahman yangmembahas tentang bagaimana Revrisond
Baswir tentang koperasi, dan bagaimana pemikiran Revrisond Baswir tentang koperasi
ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam.
Skripsi yang berjudul Pengaruh Etos Kerja Islam terhadap Kinerja Karyawan
PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga oleh fajar Rian Fitrianto yang
membahas tentang pengaruh etos kerja Islam terhadap peningkatan kinerja karyawan
di PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, yang mana adanya peningkatan dan
penurunan jumlah nasabah baru pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
Penelitian individu yang berjudul Menyoal Kesyariahan Bank Syariah (Studi
Kasus Kerjasama masyarakat CV.Miskasari dengan Bank Syariah Mega Indonesia
Semarang) oleh Drs. H .Nur Khoirin, M.Ag yang mengulas tentang penerapan
prinsip-prinsip syariah di Bank Mega Syariah Indonesia, dimana dalam penelitian
tersebut terdapat dokumen-dokumen perjanjian Musyarakahmaupun pelaksanaannya
di lapangan tidak kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada.
Dari beberapa judul penelitian diatas, maka penulis mengkaji yang belum
pernah diteliti sebelumnya, yaitu mengenai pelaksanaan akad pembiayaan
10Ahmad Buldan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sisitem Musyarakah, Mudharabah, Muzaraah Di BMT Desa
Kec. Grabag Kab. Magelang, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: perpustakaan Syariah, IAIN Walisongo, 2004.
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
23/103
11
Musyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira, dalam penelitian ini penulis menitik
beratkan pada pelaksanaan akad musyarakahdi BPRS Buana Mitra Perwira dalam
hal akad musyarakah, bagi hasil, serta bagaimana isi akad pembiayaan musyarakahdi
BPRS Buana Mitra Perwira ditinjau dari hukum islam. Dalam hal ini dengan cara
mengumpulkan data-data tentang akad musyarakahuntuk kemudian dianalisis dengan
pendekatan hukum Islam.
F. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk
mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil
penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung.
Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research)
yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil
penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.11
Penelitian dokumen
adalah Penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi:
data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan
(putusan Pengadilan, Jurisprudence, dan sebagainya). Sedangkan objek dalam
penelitian ini adalah akta perjanjianMusyarakahantara BPRS Buana Mitra Perwira
dengan Pujadi Hadi Saputro
2. Sumber data
Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis
mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi 2 jenis sumber data yaitu :
a. Sumber data primer
11http://tawatiwi.blogspot.com/2010/12/penelitian-kepustakaan.html.diakses pada 27 Juni 2013 pukul.11.15
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
24/103
12
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek
penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada
subjek informasi yang dicari.12
Data primer dalam penelitian ini adalah
akta perjanjian Musyarakah No.55/064-1/10/10 antara BPRS Buana Mitra
Perwira dengan Pujadi Hadi Saputro.
b. Sumber data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari puhak lain, tidak langsung
dari subjek penelitiannya, tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan
tema yang diangkat.13
Dalam penelitian ini data sekundernya adalah data
yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan
objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, dan
laporan per undang-undangan. Adapun yang menjadi data sekunder
penulis dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Agama Purbalingga
No 518 / Pdt.G/ 2011 / PA.Pbg Tahun 2011.
c. Teknik pengumpulan data
Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan Metode
dokumentasi yakni mencari data mengenai variable yang berupa catatan,
buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, majalah, dan sebagainya.
Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis yang dijadikan sebagai sumber
data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk
meramalkan.
12Saiuddi! "#$ar, Metodo%ogi Pe!e%itia!, & Yogyakarta ' Pustaka (e%aar *iset, 2004), h.91
13I+id, ha% 92
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
25/103
13
Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif
yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan
pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan untuk
mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah yang
digunakan untuk mengatur perbankan syariah, khususnya sistem
pembiayaan musyarakah. Metode berpikir yang digunakan adalah metode
berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik
dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar
dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.14
Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan
metode :
1) Dokumentasi (dokumen),
Dari asal katanya, dokumen yang artinya barang- barang tertulis. Di
dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-
benda tertulis seperti buku- buku, majalah, dokumen, peraturan-
peraturan, dsb. Dalam hal ini dokumen yang akan penulis teliti berupa
akta perjanjian Musyarakah antara BPRS Buana Mitra Perwira dengan
Pujadi Hadi Saputro.
2) Wawancara
Yaitu : proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara
langsung.15
Dalam melakukan interview pewawancara membawa
pedoman yang hanya garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan.
Adapun responden yang akan diwawancarai adalah Bapak Pujadi Hadi
saputro, selakuNasabah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
14http://rulhome.blog.com/2010/04/11/contoh-metode-penelitian-normatif-dengan-penelitian-empiris/
15Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar,Metode Penelitian Sosial, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, h.57
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
26/103
14
3. Metode Analisis Data
Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan
hasil wawancara dan dokumentasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman
peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang
lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu
dilanjutkan dengan cara mencari makna (meaning).16
Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dan hasil penelitian, penulis
menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan analisis data
dengan metode deskriptif analitis yaitu sebuah metode dimana prosedur
pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan
subyek atau obyek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan
berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Kemudian dianalisa dengan
data yang ada, selanjutnya dengan analisis seperti yang akan diketahui bagaimana
pelaksanaan akad Musyarakah pada BPRS Buana Mitra Perwira, kemudian
apakah Pelaksanaan akad Musyarakah pada BPRS Buana Mitra Perwira telah
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
G.
Sistematika Penulisan
Untuk memperjelas secara garis besar dari uraian skripsi ini serta untuk
mempermudah penyusunan skripsi, penulis mempergunakan sistematika sebagai
berikut :
Bab I Merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang latar
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah
pustaka, metodologi peneletian, dan sistematika penulisan
16Noeng muhadjir,Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan
Realisme Metaphisik, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991, h. 183
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
27/103
15
Pada Bab II ini diuraikan mengenai kajian pustaka yaitu Akad Musyarakah
Dalam Islam Dan Prakteknya di Perbankan Syariah. Dalam sub Bab ini pertama
dijelaskan mengenai Akad dalam Islam, yaitu akan menjelaskan mengenai definisi,
syarat dan rukun akad, dan jenis-jenis akad. Pada sub Bab II akan dijelaskan pula
tentang Musyarakah dalam Hukum Islam Yaitu pengertian Musyarakah, landasan
Hukum Musyarakah, Rukun dan Syarat Macam-macam Musyarakah, Pembagian
Keuntungan dalamMusyarakah,serta berakhirnya Akad musyarakah. Pada Sub bab
yang ke dua juga dipaparkan mengenai Musyarakah dalam sistem perbankan
syariah, yaitu Pengertian Perbankan Syariah, Dasar Hukum Perbankan Syariah, Visi-
Misi Perbankan Syariah,Produk Umun Perbankan Syariah, serta Penerapan
Musyarakahdalam Sistem Perbankan Syariah.
Pada Bab III akan dipaparkan mengenai akad pembiayaan Musyarakah
No.55/064-1/10/10 di BPRS Buana Mitra Perwira. Pada bab ini akan dibahas seputar
Profil, Visi dan misi, serta macam-macam produk layanan BPRS Buana Mitra Perwira.
Disamping itu pada Bab III juga akan dibahas mengenai isi perjanjian Musyarakah
antara BPRS Buana Mitra Perwira dengan Pujadi Hadi Saputro, yaitu dengan akta
perjanjian musyarakahNo.55/064-1/10/10.
Pada Bab IV ini akan menganalisis Konstruksi Akad PembiayaanMusyarakah
No.55/064-1/10/10 pada BPRS Buana Mitra Perwira berdasarkan hukum perjanjian
Islam dan Analisis Hukum Islam terhadap isi akad Pembiayaan Musyarakah
No.55/064-1/10/10 di BPRS Buana Mitra Perwira.
Bab V adalah bab terakhir yang bertitel Penutup. Ada dua sub bab dalam
penutup ini, yaitu kesimpulan dan saran-saran. Apa yang disimpulkan oleh penulis,
pada dasarnya adalah hasil analisa di bab III. Kesimpulan harus sesuai dengan
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
28/103
16
permasalahannya sebab kesimpulan ini dapat disebut sebagai Ringkasan Jawaban
atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab II dan dibahas dalam bab III.
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
29/103
17
BAB II
AKAD MUSYARAKAH DALAM ISLAM DAN PRAKTEKNYA Di PERBANKAN
SYARIAH
A.
Akad dalam Islam
1.
Definisi Akad
Perjanjian atau kontrak dalam istilah hukum Islam biasa disebut dengan akad. Kata
aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat.1Secara etimologi, akad berarti
ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari
satu segi maupun dari dua segi. Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau
lebih, tidak bileh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh
ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan
kesepakatan untuk membunuh seseorang.2 Ikhwan Abidin Basri dalam artikelya yang
berjudul, Teori Akad Dalam Muamalah memberikan definisi akad sebagai berikut:
Akad adalah ikatan antara ijab dan Qobul yang diselenggarakan menurut ketentuan
syariah dimana terjadi konsekwensi hukum atas sesuatu yang karenanya akan
diselenggarakan.Ijab adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna demikian
yang datang dari orang yang memiliki barang. Qobul adalah ungkapan atau ucapan atau
sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang akan dipindahkan
kepemilikan barang tersebut kepadanya.
Sementara dalam terminologi ulama fiqih akad dapat ditinjau dari dua sisi yakni umum
dan khusus.3
Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan akad dari segi
bahasa menurut pendapat ulama syafiiyyah, Malikiyah dan Hanafiyah yaitu segala
1Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, Jakarta : Sinar Grafika Offset,
hal 152M.Ali Hasan,Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003, hal 101
3Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, 2006, hlm. 43.
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
30/103
18
sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf,
talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua
orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.4 Sementara pengertian akad dalam arti
khusus perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang
berdampak pada objeknya. Menurut ulama Mazhab az-Zahiri semua syarat yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan Al-Quran
dan Sunnah adalah batal. Sedangkan menurut Jumhur ulama fiqih, pada dasarnya pihak-
pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri
dalam suatu akad. Namun, hendaknya diingat, bahwa kebebasan menentukan syarat-
syarat dalam akad tersebut, ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada
larangan di dalam al-Quran dan Sunnah.5
2. Rukun Akad6
Menurut Jumhur (Mayoritas) fuqaha, rukum akad terdiri dari :
a. Pernyataan untuk mengikatkan diri (Sighah al-aqd)
b. Pihak-pihak yang berakad
c.
Obyek akad
Ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hana satu yaitu
sighah al-aqd, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak
termasuk rukun akad, tetapi syarat akad.
Sighah al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad
inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). Sighah
al-aqd dinyatakan melalui ijab dan Kabul, dengan suatu ketentuan :
a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
4Ibid., hlm. 44.
5M.Ali Hasan, op.cit, hal 109
6Ibid, hal 103-105
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
31/103
19
b. Antara ijab dan Kabul harus kesesuaian
c.
Pernyataan ijab dan Kabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing,
dan tidak boleh ada yang meragukan.
Ijab Kabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan
(biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua bentuk ijab dan Kabul
itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.
Contoh Ijab dan Kabul dalam perbuatan adalah seperti yang terjadi di pasar
swalayan. Seseorang mengambil barang, sesudah membayar harganya kepada
kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada barang tersebut. Kehendak
pembeli dan penjual sudah terpenuhi. Cara semacam inilah sekarang banyak kita
temukan dalam dunia dagang pada saat ini.
Ulama Mazhab SyafiI dalam qaul qadim (pendapat ulama) tidak
membenarkan akad seperti ini, karena kedua belah pihak harus menuayatakan
secara jelas mengenai ijab dan Kabul itu. Demikian mazhab az-Zahiri dan Syiah
tidak membenarkannya. Namun Jumhur ulama fiqh, termasuk Mazhab SyafiI
generasi belakangan seperti Imam Nawawi, membolehkan jual beli seperti ini,
karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat sebagian besar umat
islam.
Dengan demikian, adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang
membawa maslahat, dapat dibenarkan sebagai landasan dalam menetapkan suatu
hukum.
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
32/103
20
3. Syarat Umum Suatu Akad7
Para ulama fiqh menetapkan, ada beberapa syarat umum yang arus dipenuhi
dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus.
Syarat-syarat umum suatu akad adalah :
a.
Pihak-pihak yang melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut
hokum (mukallaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya.
Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras
(gila) atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung, hukumnya tidak
sah
b.
Obyek Akad, diakui syara. Obyek akad harus memenuhi syarat :
1) Berbentuk harta
2) Dimiliki seseorang
3) Bernilai harta menurut syara
Dengan demilian, yang tidak bernilai harta menurut syara tidak sah
seperti khamar (minuman keras).
Dengan demikian, yang tidak bernilai harta menurut syarat tidak sah
seperti khamar (minuman keras).
Disamping itu, Jumhur fukaha selain ulama Mazhab Hanafi mengatakan,
bahwa barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan darah tidak boleh
dijadikan obyek akad, karena barang najis tidak bernilai menurut syara.
Menurut mustafa az-Zarqa harta waqaf pun tidak dapat dijadikan
sebagai obyek akad. Sebab harta wakaf bukanlah hak milik yang dapat
diperjualbelikan. Harta wakaf adalah hak milik bersama kaum muslimin,
bukan milik pribadi seseorang. Dengan demikian, harta wakaf sebagai obyek
7Ibid, hal 105-108
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
33/103
21
jual beli tidak sah. Lain halnya menurut Mustafa az-Zarqa sewa menyewa
harta wakaf diperbolehkan,karena harta wakaf itu tidak berpindah tangan
secara penuh kepada pihak penyewa.
Obyek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsung
akad,karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu
diserahkan hukumnya tidak sah. Contohnya seperti menjual padi yang belum
berbuah, menjual janin yang masih dalam kandungan
Menurut fukaha, ketentuan diatas tidak berlaku terhadap aqd salam
(indent), istishna (pesanan barang), dan musaaqah (transaksi antara pemilik
kebun dan pengolahnya). Pengecualiaan ini dibenarkan atas dasar,bahwa
akad- akad semacam itu dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi adat
kebiasaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat.
c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara.Atas dasar ini, seorang wali
(pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil
tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan , dipelihara, dan
tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). Apabila terjadi
akad, maka akad itu akan batal menurut syara.
d. Akad yang dilakukan itu mememunuhi syarat- syarat khusus dengan akad
yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-
syarat khusus, umpamanya: syarat jual- beli berbeda dengan syarat sewa
menyewa dan gadai.
e. Akad itu bermanfaat.
f. Ijab tetap utuh smpai terjadi kabul.
g. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang
menggambarkan proses suatu transaksi.
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
34/103
22
4. Kemerdekaan mengemukakan syarat dalam akad8
Para ulama fiqh menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan
syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang berakad.
Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan
wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu.
Ulama Hanafiah dan Syafiiyah berpendapat bahwa setiap orang yang
melakukan akad bebas untuk mengemukakan dan menentukan syarat, selama
syarat itu tidak bertentangan dengan kehendak syara dan tidak bertentangan pula
dengan hakikat akad. Sedangkan menurut ulama Hanabilah dan malikiyah, pihak-
pihak yang berakad bebas mengemukakan persyaratan dalan suatu akad selama
syarat-syarat itu bermanfaat bagi kedua belah pihak.
5. Berakhirnya akad9
Para ulama menyatakan suatu akad dapat berakhir apabila;
a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut memiliki
tenggang waktu.
b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak
mengikat.
c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dianggap berakhir jika :
1) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah
satu rukun atau syarat tidak terpenuhi.
2) Berlakunya Khiyar
3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
4) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna
8Nasrun Harun, Op. cit h 105-106
9 M. Ali Hasan, Op. cit h 108-109
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
35/103
23
d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia untuk akad-akad tertentu
misalnya: sewa-menyewa, ar-rahn, al-wakalah, al-kafalah.
B. Musyarakah Dalam Islam
1.
Pengertian Musyarakah
Musyarakah merupakan salah satu bagian dari akad yang ada dalam tradisi
fikih muamalah.
Musyarakah atau syirkah menurut bahasa berarti
yang artinya campur
atau percampuran. Maksud percampuran disini ialah mencampurkan hartanya dengan
harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.10
Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi
syirkah, yaitu sebagai berikut :
a.
Menurut Sayyid Sabiq, dari kalangan ulama Hanafiah yang dimaksud dengan
syirkah adalah:
! akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan
keuntungan.11
b. Menurut Muhammad Al-syarbini al-khatib, dari kalangan ulama Syafiiyah
dan Hambilah yang dimaksud dengan syirkahialah:
"
#$%
&%
' ()* +,-. #/012 34 5 6Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang
masyhur (diketahui).12
c. Idris Ahmad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang, yakni dua
orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan
menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya
10Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal.125
11Ibid12
Muhammad Munir bin Abdah,Al ittihafat al Saniyah,1367, bi al ahadisal Qudsiyah,Juz I, Dar.Ibm katsir
Dimasqi :Beirut,h.86
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
36/103
24
diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.13
Secara tidak
langsung perserikatan dapat menimbulkan rasa kesetia kawanan dan dapat
memperdalam rasa Ukhuwah Islamiyyah, serta dapat mempererat hubungan antara
seseorang dengan orang lain, seperti yang tersirat dalam firman Allah SWT dalam
QS. Al Maidah : 2
!"#$%&'()*(")*
+%,-%.)/-01!Artinya : Dan tolong - menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan taqwa dan jangan tolong - menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. ( QS. Al Maidah : 2 ).14
d. Dr. M. Nejatullah Siddiqi mendefinisikan syirkah sebagai keikutsertaan dua orang
atau lebih dalan suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan
berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan
pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan.15
e. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis mendefinisikan syirkah
secara harfiah mempunyai arti penggabungan atau percampuran. Secara
istilah adalah perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal
untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka
panjang dan juga resiko kerugian ataupun keuntungan dibagi secara berimbang
sesuai dengan penyertaan modalnya.16
Setelah kita membahas tentang definisi syirkah menurut para ulama kiranya
dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkahadalah akad antara orang-orang
yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Adapun keuntungan ditentukan
13Ibid, hal 126-127
14Departemen Agama, Al Quran dan Terjemahnya, Solo, CV. Pustaka Mantiq, 1997, hlm. 122
15M. Nejatullah Siddiqie, Partnership and Profit Sharing in Islamic Law, Terj. Fakhriyah Mumtihani, Kemitraan
Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam, Jakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 8.16
Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, op.cit, hal 74
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
37/103
25
sesuai dengan kesepakatan bersama diawal dan kerugian ditanggung secara
proporsional sampai batas modal masing-masing.
1.
Landasan Hukum Musyarakah
a.
Dalam Al Quran Allah SWT berfirman dalam QS An Nisa : 12
&"234567869:-;3?@*56'AB
-CDEF&G:-;-%HI
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
38/103
26
#7 8 9
:; 7?
@ 7?
D -
! K!
K #
L
!
M( Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: Sesungguhnya Allah
Azza Wa Jalla berfirman: Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam
perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak
melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukanpengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang
itu. (HR. Abu Daud dan Hakim dari Abi Hurairah).20
Hadis ini menerangkan, bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha,
maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah- Nya, selama tidak ada teman
yang mengkhianatinya. Perkongsian akan jatuh nilainya jika terjadi
penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan Allah SWT, bahwa
dalam berkongsi masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk
berkhianat terhadap sesama anggotanya. Di samping itu masih banyak hadits yang
lain yang menceritakan bahwa para sahabat telah mempraktekkan syirkah ini
sementara Rasulullah SAW tidak pernah melarang mereka. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa Rasulullah telah memebrikan ketetapan kepada mereka.
Berdasarkan keterangan Al Quran dan Hadits Rasulullah tersebut diatas pada
prinsipnya seluruh Fuqaha sepakat menetapkan bahwa hukum syirkah adalah
mubah, meskipun mereka meperselisihkan keabsahan hukum beberapa jenis
syirkah.
c. Ijma
Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al Mughni yang dikutip oleh Muhammad
Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, telah berkata:
"Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap legitimasi musyarokah secara global
walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.21
2.
Syarat dan Rukun Musyarakah
20TM. Hasbi As-Sidiqqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7, Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya, 2001, hlm. 175
21Muhammad Syafi'i Antonio, loc.cit.
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
39/103
27
Para ulama memperselisihkan mengenai rukun syirkah, menurut ulama
Hanafiyah rukun syirkah adalahijab(ungkapan penawaran melakukan perserikatan)
dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan ). Adapun mengenai dua orang yang
berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli.
Dan Jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang
harus dilakukan dalam syirkah.
a. Adapun rukun syirkah menurut para ulama meliputi :
1) Sighat (Ijab dan Qabul)
Adapun syarat sah dan tidaknya akad syirkah tergantung pada sesuatu yang
di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat
membelanjakan barang syirkah dari peseronya.22
2)
Al Aqidain (subjek perikatan)
Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu :
a) Orang yang berakal
b) Baligh
c)
Merdeka atau tidak dalam paksaan
Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam
memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam
musyarakah mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan.23
3) Mahallul Aqd (objek perikatan)
Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai
modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa :
a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang
nilainya sama.
22Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, Bandung,: Sinar Baru, 1992, hlm. 297.
23Tim Pengembangan Perbankan Syariah, Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta,
Djambatan, 2001, hlm. 182.
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
40/103
28
b) Modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan.
c)
Modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu,
yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari
mana asal-usul modal itu.24
b.
Adapun mengenai syarat-syarat syirkah menurut Hanafiah dibagi menjadi
empat bagian yaitu:25
1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta
maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu :
a) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat
diterima sebagai perwakilan,
b) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan
harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah,
sepertiga dan yang lainnya.
2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal(harta), dalam hal ini terdapat
dua perkara yang harus dipenuhi yaitu :
a)
Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat
pembayaran, sperti Junaih, Riyal, Rupiah.
b) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah
dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3) Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam
mufawadhahdisyaratkan :
a) Modal dalam syirkahmufawadhahharus sama,
b) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah,
24Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, op.cit, hal 76
25Muhammad Ridwan, Kontruksi Bank Syariah Indonesia, Yogyakarta : Pustaka SM, 2007, hal 127-128
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
41/103
29
c) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkahumum, yakni
pada semua macam jual beli atau perdagangan.
Menurut Malikiah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang
melakukan akad ialah, merdeka, baligh, dan pintar (rusyd).
Syafiiyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah
syirkah inan, sedangkan syirkahyang lainnya batal.
c. Adapun syarat-syarat syirkah menurut Idris Ahmad adalah sebagai berikut :
1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota
serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat.
2)
Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka
adalah wakil dari yang lain.
3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing,
baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain.26
Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur mengenai pembiayaan
musyarakah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:.27
a)
Ijab Kabul
Ijab Kabul yang dinyatakan oleh para pihak harus memperhatikan
hal-hal berikut ini :
(1)Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan
tujuan kontrak (akad).
(2)Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
(3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
b) Subjek Hukum
26Ibid. hlm.128
27Himpunan Undang-undang & peraturan pemerintah tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa Dewan
Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah, Yogyakarta : Pustaka Zaedny, 2009, hal 154-156
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
42/103
30
Para pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan
hal-hal berikut ini :
(1)
Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan
perwakilan.
(2)
Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap
mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
(3)Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah
dalam proses bisnis normal.
(4)Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk
mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi
wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan
memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan
kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
(5)Seorang mitra tidak diijinkan untuk mencairkan atau
menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
c)
Obyek akad
Objek akad pada musyarakah terdiri dari modal, kerja,
keuntungan dan kerugian. Masing-masing ditentukan hal-hal sebagai
berikut ini :
(1)Modal
(a)Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau
yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset
perdagangan, seperti barang-barang, property, dan
sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih
dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
43/103
31
(b)Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan,
menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah
kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
(c)
Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada
jaminan, namun untuk menghindari terjadinya
penyimpangan, Bank (LKS) dapat meminta jaminan.
(2)Kerja
(a)Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar
pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja
bukanlah merupakan syarat. Seseorang mitra boleh
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan
dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan
tambahan bagi dirinya.
(b)Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas
nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-
masing data organisasi kerja harus dijelaskan dalam
kontrak.
(3)Keuntungan
Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi
keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.
(a)Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara
proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada
jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi
seorang mitra.
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
44/103
32
(b)Seorang mitra boleh mengusulkan, bahwa jika keuntungan
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentasi itu
diberikan kepadanya.
(c)
Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas
dalam akad.
(d)Kerugian
Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara
proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
d) Biaya Operasional dan persengketaan
(1)
Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
(2)Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak terjadi
kesepakatan melalui musyawarah.
3.
ManfaatMusyarakah
Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak di pakai dalam perbankan syariah
adalah musyarakah. Dimana musyarakah biasanya diaplikasikan untuk
pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan
dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah
mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk
bank.
Adapun manfaat dari pembiayaanMusyarakah yaitu meliputi.28
a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat
keuntungan usaha nasabah meningkat
28Muhammad Syafi'i Antonio. op.cit. h. 93-94
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
45/103
33
b. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan Cash Flow atau
Arus Kas Usaha Nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
c.
Bank akan lebih selektif dan hati-hati ( prudent ) mencari usaha yang
benar-benar halal, aman dan menguntungkan.
d.
Prinsip bagi hasil dalam mudharabah atau musyarakah ini berbeda dengan
prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu
jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah,
bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
Adapun resiko yang terjadi dalam pembiayaanMusyarakah, relative tinggi :
1)
Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam
kontrak.
2) Nasabah sering Lalai dalam usaha dan melakukan kesalahan yang
disengaja guna kepentingan diri sendiri..
3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur dan
pihak lembaga keuangan sulit untuk memperoleh data sebenarnya.
4.
Macam-MacamMusyarakah
Ulama fiqh membagi syirkah dalam dua bentuk yaitu :29
a. Syirkah Amlak ( milik)
Syirkah Amlak ialah : persekutuan antara dua orang atau lebih untuk
memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah.
Syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu :
1)
Syirkah Ikhtiyariyah
Ialah : Syirkah yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang
berserikat.
2) Syirkah Ijbariyah
29Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, hal 167-168
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
46/103
34
Ialah : Syirkah yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan,
seperti persekutuan ahli waris.
b. Syirkah Uqud ( akad )
Syirkah Uqud ialah : persekutuan antara dua orang atau lebih untuk
mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.30
Mengenai pembagian Syirkah Uqud ini para Ulama Fiqh berbeda
pendapat.
1) Ulama Madzhab Hambali membaginya dalam lima bentuk yaitu :
Syirkah Inan,Mufawadhah, Abdan, Wujuh, danMudharabah.
2) Ulama Madzhab Maliki membaginya menjadi empat yaitu: Syirkah Inan,
Mufawadhah, Abdan danMudharabah.
3) Ulama Madzhab Syafii hanya membenarkan syirkah inan dan
Mudharabah
4) Ulama Madzhab Hanafi membaginya menjadi tiga yaitu :
a) Syirkah Al-Amwal ( perserikatan dalam modal atau harta).
b)
Syirkah Al-Amal ( perserikatan dalam kerja ).
c) Syirkah Al-Wujuh ( perserikatan tanpa modal ).
Berikut ini adalah pengertian umum tentang macam-macam Syirkah
Uqud :31
(1)Syirkah Al-amwal
Yaitu : persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha
tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi
keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.
(2)
Syirkah Al-Amal atau Syirkah Abdan
30Ibid
31Ghufron A. Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 194-195.
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
47/103
35
Yaitu : Persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan
suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai
dengan kesepakatan mereka.
(3)
Syirkah Al-Wujuh
Yaitu : Persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan
kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak
menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan
kepercayaan pihak ketiga.
(4)
Syirkah Al-Inan
Yaitu : Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak
yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama baik dalam hal modal,
pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.
(5)
Syirkah Al-Mufawadhah
Yaitu : Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak
yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal,
pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.
(6)
Syirkah Al-Mudharabah
Yaitu : Persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang
ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal
menyediakan seluruh modal kerja.
Dengan kata lain perserikatan antara modal pada satu pihak,
dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan
kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
48/103
36
5. Pembagian Keuntungan dalam Musyarakah
Seperti yang telah kita ketahui, keuntungan akan dibagi di kalangan rekanan
dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya.
Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau prosentasi.
Tidak ada jumlah pasti yang diterima oleh keempat ulama fiqh islam untuk
perjanjian mudharabah. Juga adanya kesepakatan yang menunjukan bahwa tidak
ada jumlah yang pasti yang dapat ditetapkan bagi pihak manapun baik itu dalam
syirkah maupun mudharabah. Pendapat tersebut menunjukan bahwa dalam
pembagian keuntungan , pihak-pihak dalam usaha tersebut bisa menetapkan
berapapun bagian tersebut melalui perjanjian bersama, sebagaimana yang
disepakati dalam perjanjian mudharabah, akan tetapi dalam syirkahpendapat ini
hanya didukung oleh ahli-ahli fiqh penganut mazhab hambali dan Hanafi.
Menurut para fuqaha dari mazhab Maliki dan SyafiI, pembagian keuntungan
dalam syirkahharus mencerminkan jumlah modal yang ditanamkannya.32
Menurut para ahli fiqh pengikut Hanafi, dalam Syirkah keuntungan yang
dibagikan kepada setiap rekanan harus ditetapkan sesuai total keuntungan, bukan
berdasarkan jumlah uang tertentu. Juga wajib membagi keuntungan kepada pihak
yang memperoleh modal melalui mudharabah dan kepada pemilik modal
ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya: seperdua,
sepertiga, atau seperempat.
Sebagaimana dalam perjanjian syirkah, ahli-ahli fiqh pengikut syafii dan
Maliki berpendapat bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah bagian atas
jumlah-jumlah modal yang diinvestasikan yang secara tidak langsung
32M. Nejatullah Siddiqi, op,cit, h.18
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
49/103
37
menunjukkan bahwa suatu jumlah uang tertentu sebagai keuntungan tidak dapat
dibagi kepada pihak manapun.
Pendapat dari pengikut Hambali sama dengan pengikut hanafi, yaitu bahwa
:Keuntungan harus dibagikan diantara (para rekanan) sesuai ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan sepanjang bentuk mudharabah atau musyarakah utu
dianggap sederhana, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut.
Dan tidak boleh ditetapkan untuk menambah jumlah dirham lebih dari modal
yang diinvestasikan kepada satu pihak tertentu.
Jika ada salah satu dari kedua pihak menetapkan satu jumlah dirham tertentu
dalam syirkahatau mudharabah, maka itu tidak dapat disahkan.33
6.
Berakhirnya Akad Musyarakah
Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya suatu Akad Syirkah secara umum
yaitu:34
a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang
lainnya (mengundurkan diri).
b.
Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian
mengelola harta) baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari
dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja.
d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang
terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang
lain.
e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas
harta yang menjadi saham syirkah.
33Ibid, h. 20
34Hendi Suhendi. op.cit. h. 134-135
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
50/103
38
f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama
syirkah.
C. Musyarakah Dalam Sistem Perbankan Syariah
1.
Pengertian Perbankan Syariah
Secara Umum Bank adalah lembaga yang memiliki tiga fungsi utama yaitu
menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman
uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan sesuai
dengan akad syariah telah dilakukan sejak zaman Rasululllah SAW. Praktek-praktek
seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan
untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak
zaman Rasulullah SAW. Pengertian Perbankan sendiri adalah segala sesuatu yang
menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank
Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara
dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.35 Dengan definisi itu, berarti
Perbankan Syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS),
dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).36
2.
Dasar Hukum Perbankan Syariah
Bank Syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui
keberadaannya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif
tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, Undang-
Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan , Undang-Undang No.10 tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan,
35Pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
36Zubaeri Hasan, Undang-undang Perbankan Syariah (titik temu Hukum Islam dan Hukum Nasional), Jakarta :
Rajawali Pers, 2009, h. 4
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
51/103
39
Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah .37
Selain itu,
pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan
berkembang pada umumnya di seluruh Ibukota provinsi dan Kabupaten di Indonesia,
bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka Unit
Usaha Syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan
semacamnya).38
3.
VISI dan MISI Perbankan Syariah39
a.
Visi Perbankan Syariah
Perbankan Syariah memiliki visi untuk Terwujudnya sistem perbankan syariah yang
kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung
sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (share-based
financing) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju
kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.
b.
Misi Perbankan Syariah
Misi perbankan syariah berdasarkan visi nya adalah:
1)
melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan
perbankan syariah secara berkesinambungan;
2)
mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan
berbasis risiko guna menujamin kesinambungan operasional perbankan
syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;
37Zainuddin Ali,Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.4
38ibid
39Ibid.h.8
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
52/103
40
3) mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efesiensi operasional
perbankan syariah;
4)
mendisain kerangka entry dan exit perbankan syariah yang dapat
mendukung stabilitas perbankan.
4. Produk Umum Perbankan Syariah
Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara antara unit-unit
ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit yang mengalami
kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-
pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.40
Dalam system perbankan syariah, terdapat beberapa produk yang telah
dioperasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Produk-produk perbankan syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan
Pengawas Syariah Nasional untuk dijalankan antara lain sebagai berikut :41
a. Mudharabah
Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul. Atau lebih
tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Secara teknis,
mudharabahadalah sebuah akad kerja sama antarpihak dimana pihak pertama (shahib
al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihal lainnya menjadi
pengelola.
Keuntungan usaha secara mudharabah, dibagi menurut kesepakatan yang
dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama
bukan akibat kelalaian si pengelola. Namun, seandainya kerugian tersebut disebabkan
oleh kelalaian atau kecurangan pengelola. Maka si pengelola harus bertanggung jawab
40Heri Sudarsono,Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,Yogyakarta: EKONISIA, 2004, h. 56
41Zainuddin Ali.op.cit.h.41
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
53/103
41
atas kerugian yang terjadi. Dalam akad mudharabah, untuk produk pembiayaan, juga
dinamakanprofit sharing.
b.
Murabahah ( Pembiayaan dengan margin)
Murabahah merupakan salah satu produk perbankan syariah, baik kegiatan
usaha yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. Murabahah adalah
jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara
pihak penjial dan pembeli. Dalam kontrak murabahah penjual harus memberitahukan
harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai
tambahannya. Kontrak murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara
pemesanan, yang biasa disebutmurabahahkepada pemesan pembelian.
Secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan
pembelian suatu barang, dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank
syariah kepada penjual. Sementara itu, nasabah bank syariah melunasi pembiayaan
tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank
sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian murabahah yang telah
disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah. Setelah itu pihak
nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut, baik secara tunai maupun kredit.
c. Bai bi As-Salam
Bai bi As-Salam adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak
bank dengan pihak nasabahnya, yaitu pihak bank menyediakan dana untuk pembelian
barang/asset yang dibutuhkan oleh pihak nasabah untuk mendukung usaha atau suatu
proyek. Selanjutnya, pihak nasabah akan membayar secara kredit dengan mark-up
yang didasarkan atas opportunity cost project(OCP)
d. Musyarakah
-
7/23/2019 Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No 55_064-1!10!10 Di BPRS Buana Mit
54/103
42
Musyarakahadalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu
usaha tertentu. Dimana m