-
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
PENDAHULUAN APBN
-
PendahuluanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)
Copyright © 2016bandi.staff.fe.uns.ac.id.
Sesi2
Sesi2
-
Learning Objectives
1. Memahamkan Keuangan Negara, Dasar hukum keuangan negara, RuangLingkup Keuangan Negara,
2. Memahamkan Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara,Pembagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara
3. Memahamkan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) Peran APBN terhadap Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
4. Memahamkan Struktur Utama APBN dan Asumsi, Faktor-faktor PenentuAPBN
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Format dan Postur APBN6. Memahamkan RPJP7. Memahamkan pencarian dan penelusuran sumber bacaan
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
1
3
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
-
SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA-SiklusSISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA-Siklus• Sumber: Modul Diklat Pembentukan Auditor Terampil
Learning Objectives
Bandi.staff.fe.uns.ac.id4
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
-
MANAJEMEN KEUANGAN NEGARAMANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
MKN meliputi antara lain:1. Sistem Administrasi Keuangan Negara (SAKN)2. Sistem Penganggaran3. Sistem Pelaporan & Pertanggung jawaban4. Sistem Pemeriksaan
Learning Objectives
Bandi.staff.fe.uns.ac.id5
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
-
Learning Objectives
• UU 17/ 2003: Keuangan Negara• UU15/ 2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara.• UU25/ 2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi
dokumen perencanaan pembangunan nasional• UU 33/2004: Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah• PP 20/2005: Rencana Kerja• PP 21/2005: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara
Lembaga• PP 24/2005: Standar Akuntansi Pemerintahan• PP 06/2006: Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah• PP 08/2006: Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Dasar Hukum Keuangan NegaraDasar Hukum Keuangan Negara
6
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
-
Learning Objectives
Keuangan Negara (UU 17/ 2003 tentang KeuanganNegara, ps 1 dan 2)• adalah semua hak dan kewajiban negara• yang dapat dinilai dengan uang,• serta segala sesuatu baik berupa uang/ barang• yang dapat dijadikan milik negara• berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Keuangan NegaraKeuangan Negara
7
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
-
Learning Objectives
Keuangan Negara meliputi:a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan
uang dan melakukan pinjaman;b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;c. Penerimaan negara dan penerimaan daerah;d. Pengeluaran negara dan pengeluaran daerah;e. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yangdapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan negara/perusahaan daerah;
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
g. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yangdiberikan pemerintah.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Lingkup Keuangan NegaraLingkup Keuangan Negara
8
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
-
Learning Objectives
• Pengelolaan keuangan negara (psl 3) yaitu, keuangan negara dikelolasecara• tertib,• taat pada peraturan perundang-undangan,• efisien,• ekonomis,• efektif,• transparan, dan• bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
• Pengelolaan mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan,penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Pengelolaan Keuangan Negara (ps 3, UU 17/2003)Pengelolaan Keuangan Negara (ps 3, UU 17/2003)
9
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
-
Learning Objectives
Ruang Lingkup Keuangan Negara• Perumusan keuangan negara dapat ditinjau melalui sisi :
• obyek,• subyek,• proses dan• tujuan.
• sisi obyek -- keuangan negara meliputi• semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,• termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan,• serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut.
10Bandi.staff.fe.uns.ac.id10
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
-
Learning Objectives
Ruang Lingkup Keuangan Negara--Sisi subyek• keuangan negara meliputi keseluruhan pelaku
• yang terkait dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut diatas
• yang dimiliki negara,• dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang adakaitannya dengan keuangan negara.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id11
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
-
Learning Objectives
Ruang Lingkup Keuangan Negara--Sisiproses,• seluruh rangkaian kegiatan• yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di
atas• mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan
sampai dengan pertanggunggjawaban.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id12
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
-
Learning Objectives
Ruang Lingkup Keuangan Negara--Sisi tujuan,• seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum• yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek
sebagaimana tersebut di atas• dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id13
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
-
Learning Objectives
• Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang, akanmenimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai denganuang.• perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.
• Kekuasaan pengelolaan keuangan negara diatur dalam bab II UU17/2003 psl 6 ayat (1):• Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan
pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaanpemerintahan.
• kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umumdan kewenangan yang bersifat khusus.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id14
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraKekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
-
Learning Objectives
Kekuasaan keuangan meliputi• kewenangan bersifat umum dan• kewenangan bersifat khusus.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id15
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraKekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
-
Learning Objectives
Kewenangan--umum meliputi:• penetapan arah,• kebijakan umum,• strategi, dan• prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain
• penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN,• penetapan pedoman penyusunan rencana kerja Kementerian
Negara/Lembaga (K/L),• penetapan gaji dan tunjangan, serta• pedoman pengelolaan penerimaan negara.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id16
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraKekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
-
Learning Objectives
Kewenangan-- khusus meliputi:• keputusan/ kebijakan teknis yang berkaitan dengan
pengelolaan APBN,• antara lain
• keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN,• keputusan rincian APBN,• keputusan dana perimbangan, dan• penghapusan aset dan piutang negara.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id17
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraKekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
-
Learning Objectives
Bandi.staff.fe.uns.ac.id18
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraKekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraPendelegasian Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
-
Learning Objectives
;
19 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraKekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran
Presiden(sebagai CEO)
Kepala KPPN(selaku Kuasa CFO)
Kepala Kantor(selaku Kuasa COO)
Menteri Keuangan(sebagai CFO)
Menteri Teknis(sebagai COO)
Pendelegasian kew enangan pelaksanaan program
Pendelegasiankewenanganperbendaharaan
-
Learning Objectives
20 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
Comptabel beheeradministratief beheer
PEMBUATANKOMITMEN
PENGUJIAN &PEMBEBANAN
PERINTAHPEMBAYARAN
PENGUJIANPENCAIRAN
DANA
Menteri Teknis Menteri Keuangan
Pemisahan KewenanganPemisahan Kewenangan
-
Learning Objectives
PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA
21 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
Pengurusan Komtabel(Comptabel Beheer)
Pengurusan Administratif(Administratief Beheer)
PENGUJIAN &PEMBEBANAN
PERINTAHPEMBAYARAN PENGUJIAN
PENCAIRANDANA
Menteri TeknisSelaku Pengguna Anggaran
Menteri KeuanganSelaku BUN
PEMBUATANKOMITMEN
-
Learning Objectives
‘.
22Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
PENGUJIAN
Menteri TeknisSelaku Pengguna Anggaran
PEMBUATANKOMITMEN
Tahapan Administratif
Pengujian :• Wetmatigheid• Rechtmatigheid• Doelmatigheid
SPMPENGUJIAN
Menteri KeuanganSelaku BUN
Tahapan Komptabel
Pengujian :• Substansial :
•Wetmatigheid•Rechtmatigheid
• Formal
CHEQUE
?
PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARAPENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARA
-
Learning Objectives
Laporan Kuangan dikonsolidasikan oleh Menkeu, dan diaudit oleh BPK, dandilaporkan kepada DPR
23 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNANJADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
Jan200X
Peb200X
Mar200X
Apr200X
Mei200X
Jun200X
KEMENTERIANNEGARA/LEMBAGA
PRESIDEN -MENKEU BPK
PRESIDEN -MENKEU
• DPR
-
Learning Objectives
Penguasaan Pengelolaan Keuangan NegaraPenguasaan Pengelolaan Keuangan Negara
Kekuasaan Keuangan Negara oleh Presidendikuasakan:1. Menteri Keuangan Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan
negara yang dipisahkan2. Menteri/Pimpinan Lembaga Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya3. Gubernur/bupati/walikota kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerahyang dipisahkan
24Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
-
Learning Objectives
Kepada MenKeu:• sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan• pada hakekatnya berperan sebagai Chief Financial of Officer (CFO) Pemerintah
Republik Indonesia.
25Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
Penguasaan Pengelolaan Keuangan NegaraPenguasaan Pengelolaan Keuangan Negara
-
Learning Objectives
Kepada MenKeu:Dalam pengelolaan fiskal, mempunyai tugas sebagai berikut(a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro,(b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN,(c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran,(d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan,(e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan
undang- undang,(f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara,(g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN,(h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan
ketentuan undang-undang.
26 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
Penguasaan Pengelolaan Keuangan NegaraPenguasaan Pengelolaan Keuangan Negara
-
Learning Objectives
Kepada MenKeu:Dalam pengelolaan fiskal, dan Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi• pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro,• penganggaran,• administrasi perpajakan,• administrasi kepabeanan,• perbendaharaan, dan• pengawasan keuangan.
27 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
Penguasaan Pengelolaan Keuangan NegaraPenguasaan Pengelolaan Keuangan Negara
-
Learning Objectives
Kepada Menteri/Pimpinan Lembaga• selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya.• Setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief of
Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan,
28Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
Penguasaan Pengelolaan Keuangan NegaraPenguasaan Pengelolaan Keuangan Negara
-
Learning Objectives
Kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Sebagai Chief ofOperational Officer (COO), tugas:(a) menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya,(b) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran,(c) melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya,(d) melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan
menyetorkannya ke kas negara,(e) mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian
negara /lembaga yang dipimpinnya,(f) mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya,(g) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga
yang dipimpinnya,(h) melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan
ketentuan undang-undang.
29 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
Penguasaan Pengelolaan Keuangan NegaraPenguasaan Pengelolaan Keuangan Negara
-
Learning Objectives
Kepada Gubernur/bupati/walikota• selaku kepala pemerintahan daerah• untuk mengelola keuangan daerah dan• mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah
yang dipisahkan.
30Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
Penguasaan Pengelolaan Keuangan NegaraPenguasaan Pengelolaan Keuangan Negara
-
Learning Objectives
Kepada Gubernur/bupati/walikota• Sesuai asas desentralisasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara, kekuasaan pengelolaan keuangandaerah diatur sebagai berikut:a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan
daerah selaku pejabat pengelola APBDb. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku
pejabat pengguna anggaran/barang daerah, dengan tugas sebagaiberikut:
31Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
Penguasaan Pengelolaan Keuangan NegaraPenguasaan Pengelolaan Keuangan Negara
-
Learning Objectives
Kepada Gubernur/bupati/walikota asas desentralisasi--kekuasaan pengelolaan keuangan daerah:a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah
selaku pejabat pengelola APBD dengan tugas:- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;- menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;- melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;- melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;- menyusun laporan keuangan yang merupakan per-
tanggungjawaban pelaksanaan APBD.
32Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
Penguasaan Pengelolaan Keuangan NegaraPenguasaan Pengelolaan Keuangan Negara
-
Learning Objectives
Kepada Gubernur/bupati/walikota asas desentralisasi--kekuasaanpengelolaan keuangan daerah:b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat
pengguna anggaran/barang daerah, dengan tugas:- menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;- menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;- melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;- melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;- mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya;- mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab
satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat
daerah yang dipimpinnya.
33Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
Penguasaan Pengelolaan Keuangan NegaraPenguasaan Pengelolaan Keuangan Negara
-
Learning Objectives
• UUD 1945 psl 18A ayat (2)• hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat danpemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selarasberdasarkan undang-undang.
• Hubungan Keuangan Pemerintah pusat diatur dalam bab Vdan VI UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara
34 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Hubungan Keuangan: Pemerintah Pusat Dan Bank Sentral, PemerintahDaerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara/Daerah, Perusahaan
Swasta serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
Hubungan Keuangan: Pemerintah Pusat Dan Bank Sentral, PemerintahDaerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara/Daerah, Perusahaan
Swasta serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
-
Learning Objectives
Hubungan Keuangan Pemerintah pusat diatur dalam bab V danVI UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara
a. Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan danpelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter;
b. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada PemerintahDaerah;
c. Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada PemerintahDaerah, Lembaga Asing atau sebaliknya (dengan persetujuan Dewan PerwakilanRakyat);
d. Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman daridaerah lain (dengan persetujuan DPRD);
35 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Hubungan Keuangan: Pemerintah Pusat Dan Bank Sentral, PemerintahDaerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara/Daerah, Perusahaan
Swasta serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
Hubungan Keuangan: Pemerintah Pusat Dan Bank Sentral, PemerintahDaerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara/Daerah, Perusahaan
Swasta serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
-
Learning Objectives
Hubungan Keuangan Pemerintah pusat diatur dalam bab V danVI UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara
e. Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada danmenerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah yang terlebih dahuluharus ditetapkan dalam APBN/APBD;
f. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaannegara;
g. Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepadaperusahaan daerah;
h. Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaannegara setelah mendapat persetujuan DPR;
i. Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaandaerah setelah mendapat persetujuan DPRD;
36 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Hubungan Keuangan: Pemerintah Pusat Dan Bank Sentral, PemerintahDaerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara/Daerah, Perusahaan
Swasta serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
Hubungan Keuangan: Pemerintah Pusat Dan Bank Sentral, PemerintahDaerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara/Daerah, Perusahaan
Swasta serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
-
Learning Objectives
Hubungan Keuangan Pemerintah pusat diatur dalam bab V danVI UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara
j. Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, PemerintahPusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modalkepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR;
k. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badanpengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat;
l. Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badanpengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah.
37 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Hubungan Keuangan: Pemerintah Pusat Dan Bank Sentral, PemerintahDaerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara/Daerah, Perusahaan
Swasta serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
Hubungan Keuangan: Pemerintah Pusat Dan Bank Sentral, PemerintahDaerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara/Daerah, Perusahaan
Swasta serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
-
Learning Objectives
• APBN adalah undang-undang, sehingga merupakan kesepakatan antaraPemerintah dan DPR,• pasal 23 UUD 1945: APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan
negara• APBN ditetapkan setiap tahun dengan UU
• dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab• untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
• UU 17/ 2003 pasal 1, APBN• adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara• yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
38Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
3. Memahamkan APBNi
-
Learning Objectives
• Pemerintah menyusun APBN setiap tahun• dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan• untuk mencapai tujuan bernegara.
• APBN tersebut harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab• sesuai kaidah umum praktik penyelenggaraan tata kepemerintahan
yang baik.• Sesuai pasal 26 UU 17/ 2003 setelah APBN ditetapkan dengan UU,
pelaksanaannya dituangkan dengan Keputusan Presiden.
39 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
3. Memahamkan APBNi
-
Learning Objectives
Kebijakan fiskal• adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan• merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui
APBN.• memiliki peran yang penting dan sangat strategis dalam mempengaruhi
perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-targetpembangunan nasional.
40Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Peran APBN bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
3. Memahamkan APBNi
-
Learning Objectives
Kebijakan fiskal• Perannya terkait dengan tiga fungsi utama pemerintah, yaitu
1. fungsi alokasi,2. fungsi distribusi, dan3. fungsi stabilisasi.
• APBN harus didesain sesuai tiga fungsi tersebut,• untuk mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi
yang tinggi dan berkualitas.
41Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Peran APBN bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
3. Memahamkan APBNi
-
Learning Objectives
Dalam penjelasan UUU 17/ 2003: fungsi alokasi• mengandung arti bahwa anggaran negara• harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan
sumber daya, serta• meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
42Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Peran APBN bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
3. Memahamkan APBNi
-
Learning Objectives
APBN: fungsi alokasi & distribusi• berkaitan dengan intervensi Pemerintah terhadap perekonomian dalam
mengalokasikan sumber daya ekonominya,• sedangkan fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-
barang yang diproduksi oleh masyarakat.
43Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Peran APBN bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
3. Memahamkan APBNi
-
Learning Objectives
APBN: fungsi alokasi & distribusi• Peran penting kebijakan fiskal dalam redistribusi dan alokasi anggaran
pemerintah antara lain• adalah penanggulangan kemiskinan, dan• peningkatan kesejahteraan rakyat.
• kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk mempengaruhi sektor-sektorekonomi atau kegiatan tertentu,• untuk menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan antarsektor
ekonomi, antar daerah, atau antargolongan pendapatan.• Peran kebijakan fiskal juga penting dalam menanggulangi dampak yang
ditimbulkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial.
44Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Peran APBN bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
3. Memahamkan APBNi
-
Learning Objectives
Dalam penjelasan UUU 17/ 2003: fungsi distribusi• mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara• harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
45Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Peran APBN bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
3. Memahamkan APBNi
-
Learning Objectives
Dalam penjelasan UUU 17/ 2003: fungsi stabilisasi• mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat• untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
ekonomi.
46Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Peran APBN bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
3. Memahamkan APBNi
-
Learning Objectives
APBN: fungsi stabilisasi• berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja
ekonomi,• sehingga perekonomian tetap pada kesempatan kerja penuh (full
employment) dengan harga yang stabil.• Fungsi stabilisasi yang ditujukan untuk meminimalisir volatilitas atau
fluktuasi dalam perekonomian,• merupakan esensi utama kebijakan APBN.
• Dengan peran stabilisasinya, kebijakan fiskal dipandang sebagai salahsatu alat yang efektif untuk memperkecil siklus bisnis.
47Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Peran APBN bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
3. Memahamkan APBNi
-
Learning Objectives
APBN: fungsi stabilisasi• Sejarah kebijakan fiskal Indonesia menunjukkan bukti tersebut
• selama periode krisis ekonomi 1997/1998, dan krisis 2009.• Kebijakan ekspansif fiskal melalui pengalokasian stimulus fiskal pada
tahun 2009• mampu menahan ekonomi Indonesia dari dampak krisis,• bahkan mampu membuat ekonomi tumbuh positif di tengah kondisi
melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.• Stabilitas ekonomi terjaga, dan• kesehatan fiskal dapat diwujudkan.• hal tersebut dapat diwujudkan tidak semata melalui kebijakan fiskal
yang tepat, tetapi didukung oleh kebijakan moneter dan kebijakanlain yang saling bersinergi.
48Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Peran APBN bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
3. Memahamkan APBNi
-
Learning Objectives
Secara garis besar struktur APBN adalah,(a) Pendapatan Negara dan Hibah,(b) Belanja Negara,(c) Keseimbangan Primer,(d) Surplus/Defisit Anggaran,(e) Pembiayaan.
• Asumsi dasar makro ekonomi sangat berpengaruh pada besarankomponen dalam struktur APBN.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Struktur Utama APBN dan AsumsiStruktur Utama APBN dan Asumsi
49
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 4. Memahamkan Struktur Utama APBN dan
Asumsi, Faktor-faktor Penentu APBN
-
Learning Objectives
Asumsi dasar tersebut adalah(a) pertumbuhan ekonomi,(b) inflasi,(c) tingkat bunga SPN 3 bulan,(d) nilai tukar rupiah terhadap dollar AS,(e) harga minyak dan(f) produksi/lifting minyak atau(g) lifting gas.
• Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Struktur Utama APBN dan AsumsiStruktur Utama APBN dan Asumsi
50
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 4. Memahamkan Struktur Utama APBN dan
Asumsi, Faktor-faktor Penentu APBN
-
Learning Objectives
• Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account.• Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN.• Penjelasan lebih lanjut mengenai komponen dalam struktur APBN
terdapat pada poin yang membahas mengenai postur APBN.
Gambar Tabel berikut (1.1) menunjukkan I-Account ringkas APBN danAPBN-P disertai besaran asumsi dasar ekonomi makro• yang dipakai sebagai dasar.• Dari tabel dapat dilihat pengaruh perubahan asumsi dasar ekonomi
makro terhadap perubahan angka dari APBN menjadi APBN-P.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Struktur Utama APBN dan AsumsiStruktur Utama APBN dan Asumsi
51
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 4. Memahamkan Struktur Utama APBN dan
Asumsi, Faktor-faktor Penentu APBN
-
Learning Objectives
,
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Struktur Utama APBN dan AsumsiStruktur Utama APBN dan Asumsi
52
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 4. Memahamkan Struktur Utama APBN dan
Asumsi, Faktor-faktor Penentu APBN
-
Learning Objectives
• UUD 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam strukturperundang-undangan di Indonesia.
• Pengaturan keuangan negara didasarkan pada undang-undang ini,• Bab VIII UUD 1945 Amandemen IV pasal 23 mengatur tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
53Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Dasar Hukum APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Dasar hukum APBN adalah• UUD 1945 Amandemen IV pasal 23 mengatur APBN,• UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara• UU 27/ 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3)
• PP 90/ 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KementerianNegara/Lembaga sebagai pengganti PP nomor 21 tahun 2004 tentang hal yangsama
54Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Dasar Hukum APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Bab VIII UUD 1945 Amandemen IV pasal 23 mengatur APBN, pasal 23:• ayat (2): “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara
diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyatdengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”. Berdasarkanhal tersebut maka Pemerintah bersama-sama DPR menyusun RancanganUndang-Undang APBN untuk nantinya ditetapkan, sehingga akan menjadi dasarbagi Pemerintah dalam mengelola APBN dan bagi DPR sebagai alatpengawasan.
55Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Dasar Hukum APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Bab VIII UUD 1945 Amandemen IV pasal 23 mengatur APBN, pasal 23:• ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden,Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yanglalu”.
56Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Dasar Hukum APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
PP 90/ 2010 (lihat yang lebih baru), mngatur:• Pertama: pendekatan dan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L),• Kedua: mengatur tentang proses penyusunan RKA-K/L dan penggunaannya
dalam penyusunan rancangan APBN.
57Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Dasar Hukum APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
PP 90/ 2010 (lihat yang lebih baru), mngatur: Pertama: pendekatan dan dasarpenyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L),• penyusunan RKA-K/L tersebut disusun untuk setiap Bagian Anggaran,• Penyusunan RKA-K/L menggunakan pendekatan
a) kerangka pengeluaran jangka menengah,b) Penganggaran terpadu, danc) penganggaran berbasis kinerja.
• Selain itu RKA-K/L juga disusun menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenisbelanja, serta menggunakan instrumena) indikator kinerja,b) standar biaya,c) evaluasi kinerja.
58Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Dasar Hukum APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
PP 90/ 2010 (lihat yang lebih baru), Kedua: mengatur tentang prosespenyusunan RKA-K/L dan penggunaannya dalam penyusunan rancangan APBN.• Proses penyusunan RKA-K/L pada dasarnya mengatur tentang proses
• yang dimulai dari penetapan arah kebijakan oleh Presiden dan prioritaspembangunan nasional
• sampai dengan tersusunnya RKA-K/L,• serta peranan dari Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan
Kementerian Negara/Lembaga lainnya.• RKA-K/L yang telah disusun tersebut digunakan sebagai bahan
• penyusunan nota keuangan,• Rancangan APBN,• Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan dokumen pendukung
pembahasan Rancangan APBN.
59Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Dasar Hukum APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Format APBN• Sebelum tahun 2000: format T-account• Sejak APBN tahun 2000:, format I-account menggantikan format T-
account.
60Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Format dan Postur APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Format APBN : T-account vs I-account
61 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Format dan Postur APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Format APBN : T-account vs I-account
62 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Format dan Postur APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Format APBN : T-account vs I-account
63 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Format dan Postur APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Format T-account,• pencantuman untuk penerimaan berada di sebelah kiri dan belanja di
sebelah kanan serta menggunakan prinsip berimbang dan dinamis.Format I-account• pencantuman pendapatan dan belanja berada pada satu kolom,• sehingga dapat terlihat besaran surplus/ defisit• yang didapat dari besaran pendapatan negara dikurangi besaran belanja
negara.• jika terdapat defisit maka besaran pembiayaan untuk menutupinya pun
dapat dilihat dalam format I-account.
64 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Format dan Postur APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Format T-account, vs Format I-account
65 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Format dan Postur APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Format T-account Format I-account• penerimaan berada di sebelah kiri dan
belanja di sebelah kanan• pendapatan dan belanja berada pada
satu kolom• menggunakan prinsip berimbang dan
dinamis• besaran surplus/ defisit , besaran
pendapatan dikurangi belanja negara• pinjaman proyek bersifat in-out,
masuk dalam penerimaan negara(penerimaan pembangunan) danmasuk dalam pengeluaran negara(pengeluaran pembangunan)
• pinjaman proyek dimasukkan dalampembiayaan anggaran
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Format T-account, vs Format I-account
66 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Format dan Postur APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Format T-account Format I-account• pembayaran bunga dan cicilan utang
dijadikan satu dalam pengeluaran rutin• pembayaran bunga utang dan cicilan
utang terpisah, yaitu pembayaranbunga utang termasuk pengeluaranrutin, pembayaran utang/ pembayarancicilan pokok termasuk dalampembiayaan anggaran
• untuk tahun yang sama jumlahpenerimaan maupun pengeluaran padaAPBN format T-account berbedadengan APBN format I-account,namun secara kumulatif sama
• untuk tahun yang sama jumlahpenerimaan maupun pengeluaran padaAPBN format T-account berbedadengan APBN format I-account,
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Format I-account• Keuntungan penggunaan format I-account:
• meningkatkan transparansi dalam penyusunan APBN,• mempermudah pemantauan dalam pelaksanaan pengelolaan APBN,• karena disesuaikan dengan Government Finance Statistic (GFS),
yang merupakan standar internasional, maka memudahkan dalamanalisa komparasi dengan APBN pada negara-negara lain, serta
• memudahkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan perimbangankeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
67Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Format dan Postur APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
• Sejak 2005, dengan UU 17/ 2003, pemerintah mulaimenjalankan format Belanja Negara (khususnyaPemerintah Pusat) yang mengacu kepada kaidah-kaidahyang berlaku secara internasional.
• Sebelumnya, pemerintah menggunakan anggaran “dualbudgeting”• di mana dipisahkan antara Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran
Pembangunan.
68Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Format dan Postur APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Pemisahan antara Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunantujuannya• adalah untuk menekankan pentingnya pembangunan,
• Kelemahan pemisahan dalam pelaksanaannya:(1) kurang jelasnya pemisahan antara belanja rutin dan belanja
pembangunan yang menyebabkan terjadinya duplikasi belanja;(2) kurang efisien dalam penyusunan belanja karena untuk satu jenis belanja
terdapat akun untuk belanja rutin dan akun untuk belanjapembangunan; dan juga kesulitan dalam mengaitkan output/outcomedengan penganggaran organisasi (untuk belanja pembangunan),mengingat proyek sifatnya sementara dan keberlanjutan tanggung jawabatas asset serta kewajiban dari suatu proyek yang sudah selesai masihkurang jelas.
69Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Format dan Postur APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
• Maka mulai tahun 2005 digunakan “unified budgeting”,• tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dan belanja
pembangunan.• Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas 8 jenis belanja, yaitu:
1. Belanja Pegawai,2. Belanja Barang,3. Belanja Modal,4. Pembayaran Bunga Utang,5. Subsidi,6. Belanja Hibah,7. Bantuan Sosial dan8. Belanja Lain-lain.
• Beberapa perubahan dalam belanja yang cukup signifikan
70Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Format dan Postur APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Beberapa perubahan dalam belanja yang cukup signifikan:• gaji/upah proyek yang sebelumnya merupakan belanja pembangunan
maka diklasifikasikan sebagai Belanja Pegawai;• Pengeluaran Pembangunan diklasifikasikan lagi menjadi
• Belanja Pegawai,• Belanja Barang,• Belanja Modal, dan• Belanja Lain-lain sesuai dengan belanjanya;
• belanja-belanja yang sifatnya mengandung nama “lain-lain” dan tersebarpada hampir semua pos belanja diklasifikasikan sebagai Belanja Lain-lain.
• Perubahan-perubahan untuk peningkatan efisiensi anggaran dengantidak adanya lagi belanja yang tumpang tindih (duplikasi belanja).
71Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Format dan Postur APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
• Konversi
72 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Format dan Postur APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Postur APBN• Penyusunan postur APBN dimulai dari pemerintah menetapkan
parameter/ asumsi dasar makro ekonomi, yang terdiri atas enam (6)parameter yaitu:(i) pertumbuhan ekonomi (%);(ii) Tingkat inflasi (% yoy);(iii) Nilai tukar atau kurs US$ terhadap Rupiah (Rp/US$);(iv) Tingkat suku bunga (SPN 3 bulan);(v) Harga minyak dunia/ ICP (US$/barrel); dan(vi) Lifting minyak (ribu barel/ hari).
73 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Format dan Postur APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Postur APBN• Setelah ditetapkannya asumsi dasar makro ekonomi, diproyeksikan
besaran komponen-komponen lainnya yang merupakan postur APBN,yang terbagi atas tiga (3) kelompok besar:(i) Pendapatan Negara dan Hibah;(ii) Belanja Negara; dan(iii) Pembiayaan.
• Besaran komponen-komponen disesuaikan dengan kebijakan umumpemerintah dalam pengelolaan APBN,• apakah bersifat balanced budget (besaran Pendapatan Negara dan
Hibah sama dengan besaran Belanja Negara atau zero deficit)ataukah
• ekspansif (besaran Belanja Negara lebih besar dari pada besaranPendapatan Negara dan Hibah atau defisit).
74 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Format dan Postur APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Keuangan Negara (UU 17/ 2003):(a) Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara,(b) Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara,(c) Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih,(d) Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih,(e) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahunanggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
75 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Format dan Postur APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Tiga kelompok besar komponen postur APBN:1. Pendapatan Negara dan Hibah2. Belanja Negara3. Pembiayaan
76 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Format dan Postur APBN
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Postur APBN: 1. Pendapatan
77 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Postur APBN: 3. Pendapatan
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Postur APBN: 2. Belanja
78 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Postur APBN: 3. Belanja
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
Postur APBN: 3. Pembiayaan
79 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Postur APBN: 3. Pembiayaan
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
UU 27/ 2009 tentang Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal69 ayat (1),• DPR mempunyai fungsi:
a. legislasi;b. anggaran; danc. pengawasan
80 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
APBN & DPR
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Memahamkan Dasar Hukum APBN, Formatdan Postur APBN
-
Learning Objectives
UU 17/ 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional Tahun 2005-2025a. perubahan UUD 1945 mengakibatkan perubahan dalam pengelolaan
pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya GBHN sebagai pedomanpenyusunan rencana pembangunan nasional
b. Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjangsebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruhyang akan dilakukan secara bertahap
c. Pasal 13 ayat (1) UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional mengamanatkan RPJP Nasional yang ditetapkan dengan UU
d. berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c , dibentuk UU 17/2007tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025
81 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
-
Learning Objectives
1. RPJP Nasional Th 2005 – 2025: dokumen perencanaan pembangunan nasionaluntuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 -2025
2. RPJP Daerah Th 2005 – 2025: dokumen perencanaan pembangunan daerahuntuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005- 2025.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJM Nasional: adalahdokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan,yaitu• RPJM Nasional I Tahun 2005-2009,• RPJM Nasional II Tahun 2010-2014,• RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, dan• RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024,
82 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
-
Learning Objectives
83 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Memahamkan keuangan negara
-
ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARANALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RPJMDaerah
RPJPDaerah
RKPRPJMNasionalRPJPNasional
RKPDaerah
Renstra KL Renja - KL
RenstraSKPD
Renja -SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA -SKPD
APBN
RincianAPBN
APBD
RincianAPBD
Diacu
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
Planning
PemerintahPusat
Budgeting
PemerintahDaerah
Pedoman
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
1. Memahamkan keuangan negara
84 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
-
• Dasar-dasar Praktek Pengyusunan APBN di Indonesia. DirjendAnggaran Kementerian Keuangan RI.
• Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.tentang Keuangan Negara.
• Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara.
• Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagidokumen perencanaan pembangunan nasional.
• ,
ReferensiLearning Objectives
85Bandi.staff.fe.uns.ac.id
6. Memahamkan pencarian dan penelusuransumber bacaan