ARAH KEBIJAKAN
DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA
Disampaikan Oleh
DIREKTUR KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA
pada :
RAPAT KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA
PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUMJakarta, 19 November 2015
NAWACITA
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka Negara Kesatuan
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing
di pasar Internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik
UU 23 tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah
TUJUAN
NASIONAL
(ALINEA KE
EMPAT
PEMBUKAAN
UUD 1945)
SELARA
S
Bagian Keempat
Urusan Pemerintahan Umum
Pasal 25 Ayat 1
UU No. 23 Tahun 2014:
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
(PERMENDAGRI 43/2015)
MELAKSANAKAN SEBAGIAN TUGAS DIREKTORAT
JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN
BUDAYA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
DIREKTORAT
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA
SUBDIREKTORAT
KETAHANAN
EKONOMI
SUBDIREKTORAT
KETAHANAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN
SUBDIREKTORAT
FASILITASI
KETAHANAN PANGAN
DAN KESENJANGAN
EKONOMI
SEKSI
KETAHANAN
PRODUKSI DAN
INVESTASI
SEKSI
KETAHANAN
PERDAGANGAN DAN
PASAR
SEKSI
FASILITASI
KETAHANAN
PANGAN
SEKSI
PENANGANAN
PENYAKIT
MASYARAKAT
SEKSI
FASILITASI
HUBUNGAN DAN
KERJA SAMA
ANTAR LEMBAGA
SUBDIREKTORAT
KETAHANAN SENI
DAN BUDAYA
SEKSI
KETAHANAN
SENI
SEKSI
KETAHANAN
BUDAYA
SEKSI
FASILITASI
KESENJANGAN
EKONOMI
SUBDIREKTORAT
FASILITASI KERUKUNAN
UMAT BERGAMA DAN
PENGHAYAT
KEPERCAYAAN
SEKSI
KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA
SEKSI
PENGHAYAT
KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN
YANG MAHA ESA
FUNGSI :
Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, menyelenggarakan fungsi:
a) pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi ketahanan ekonomi, fasilitasi
ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial
kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan;
b) pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi
ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial
kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan;
c) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan ekonomi,
fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial
kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan;
d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan
ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan
sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan; dan
e) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
KEGIATAN DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN
BUDAYA TAHUN 2015.
Penyusunan Modul Tentang Optimalisasi Pengelolaan Sumber
Daya Ekonomi Wilayah yang Berkeadilan.
Fasilitasi pendidikan kebhinekaan dengan menggunakan
pendekatan seni dan budaya lokal.
Fasilitasi forum pertemuan, rapat koordinasi terkait dengan isu
kesenjangan ekonomi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha
dan media sosial dalam rangka Pembinaan Ketahanan Ekonomi
dengan melibatkan lembaga terkait .
Forum Koordinasi Pemetaan Daerah Rawan Pangan.
Sosialisasi Modul Bidang Ketahanan Ekonomi.
Forum Koordinasi Kemitraan Dengan Dunia Usaha Dalam
Rangka Pembangunan Ketahanan Pangan.
Forum Koordinasi Penanganan Kesenjangan Perekonomian.
Forum Koordinasi Penguatan Stabilitas Ekonomi Menghadapi
Pasar Bebas.
Forum Koordinasi Percepatan Investasi dan Pemantapan
Pertumbuhan Ekonomi di Daerah.
Monitoring dan Identifikasi Investasi yang berkembang di
Daerah dalam rangka Ketahanan Ekonomi.
Forum Koordinasi Peran Pemda Dalam Mendorong Stabilitas
dan Ketersediaan Bahan kebutuhan Pokok Masyarakat di
Daerah.
Forum Peningkatan Kepedulian Masyarakat Terhadap
Keunggulan Produk Dalam Negeri.
Rapat Koordinasi Identifikasi Lembaga Keuangan Mikro (Tidak
Berbadan Hukum) Dalam Rangka Penguatan Ekonomi.
Penyelenggaraan Nusantara Expo dan Forum 2015.
Fasilitasi Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pekan Produk
Kreatif Indonesia (PPKI) Tahun 2015.
Pemetaan terkait dengan ketahanan sosial, seni dan budaya
Monitoring Dan Evaluasi Bidang Ketahanan Ekonomi,
Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Perekonomian.
Sosialisasi Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkotika Tahun 2015 telah dilaksanakan di 3 (tiga) Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau.
Sosialisasi Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011 – 2015 di Provinsi Yogyakarta.
Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Komunikasi Sosial Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial di Provinsi DIY
Pemetaan Penyakit Masyarakat yang lebih difokuskan kepada masalah Narkoba yang dilaksanakan di Provinsi Sulbar, Kab. Belitung, Kota Kaltim .
Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Evaluasi dalam Rangka Penanganan Penyakit Masyarakat di Provinsi Bali
Fasilitasi penguatan ketahanan budaya melalui pagelaran wayang di Jakarta.
Fasilitasi pemahaman seni daerah bagi generasi muda melalui penguatan komitmen SKPD dan Pemangku Kepentingan di Jakarta.
Rapat Koordinasi pemantapan ketahanan budaya di Malang Provinsi Jawa Timur.
Fasilitasi peningkatan peran pemda dalam pelestarian dan pengembangan kesenian daerah yang dilaksanakan di Semarang Prov Jateng.
FASILITASI YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH KEMENDAGRI DALAM
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Penerbitan Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkotika;
Penyusunan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Badan Narkotika Nasional Nomor NK/02/II/2014BNN dan 471.12/966/SJ tanggal 20 Februari 2014 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan di Bidang P4GN;
Penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 460/916/SJ tanggal 22 Februari 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan ;
Penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/8945/SJ tanggal 27 Desember 2013 tentang Penanganan Penyalahgunaan Narkoba;
Penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 354/4052/SJ tanggal 14 Agustus 2014 tentang Tindak Lanjut Permendagri Nomor 21 Tahun 2013;
Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 354/5996/SJ tanggal 22 Oktober 2015 Tentang pelaksanaan penyuluhan perlunya pengawasan terhadap anak agar tidak menjadi korban tindakan kejahatan sosial dan peredaran narkoba.
KASUS KEAGAMAAN DAN KEPERCAYAAN TAHUN 2015
DAN LANGKAH KEMENDAGRI TERKAIT KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA
KASUS-KASUS
1. Kasus Tolikara, Papua.
2. Kasus penolakan pembangunan Masjid Asy-Syuhada Kota Bitung,
Sulawesi Utara.
3. Kasus penolakan pembangunan Masjid di Kabupaten Manokwari,
Papua Barat.
4. Kasus perusakan Gereja/Undung-Undung di Kabupaten Aceh Singkil,
Aceh.
5. Kasus perusakan Sanggar Sapta Darma di Kabupaten Rembang
LANGKAH KEMENDAGRI
1. Terkait Penanganan Perijinan pembangunan tempat ibadat: Radiogram
Mendagri No. 450/4955/SJ tanggal 31 Agustus 2015
2. Terkait Kasus Tolikara dan Aceh Singkil: Radiogram Mendagri No.
300/5995/SJ tanggal 22 Oktober 2015.
KEBIJAKAN MENDAGRI TERKAIT KONFLIK SOSIAL
BERLATAR BELAKANG PENDIRIAN RUMAH IBADAT
Instruksi kepada Gubernur, Bupati dan Walikota :
a. Menjaga kerukunan antar umat beragama terutama terkait
pendirian rumah ibadat;
b. Mendorong agar semua pihak yang terkait proses pendirian
rumah ibadat agar konsisten dalam mempedomani dan
melaksanakan ketentuan PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006;
c. Meningkatkan koordinasi dengan FKUB dan kantor kemenag
setempat, serta melibatkan secara aktif unsur aparatur Pemda
khususnya tingkat Desa/Kelurahan dan kecamatan sejak proses
awal pengurusan persyaratan administratif pendirian rumah
ibadat sesuai dengan ketetntuan pasal 14 Ayat (2) PBM No. 9
dan No. 8 Tahun 2006.
Lanjutan …
d. Menekankan kepada pihak terkait senantiasa mempertimbangkan
aspek filosofis dan sosiologis masyarakat setempat dan menghormati
nilai kearifan lokal dengan mengintensifkan proses sosialiasi serta
komunikasi secara terbuka kepada seluruh warga masyarakat
setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pengurus ormas
keagaman dalam rangka mengantisipasi munculnya permasalahan
yang mengganggu ketentraman dan ketertiban proses pendirian
rumah ibadat;
e. Merespons dengan cepat dan mengambil langkah-langkah yang
dibutuhkan terhadap informasi-informasi yang memungkinkan
terjadinya konflik sosial;
f. Mengkoordinasikan langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini
bersma pihak terkait, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi
FKUB, FKDM, Kominda serta Forkompimda dalam rangka
mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik sosial bernuansa
agama di daerah menjelang pelaksanaan pemilukada serentak 2015.
g. Melaporkan setiap perkembangan pada kesempatan pertama (temu
cepat, lapor cepat) munculnya gejala yang mengarah terjadinya
gangguan kepada Mendagri cq. Dirjen Polpum.
PEMBENTUKAN FKUB PROV/KABUPATEN/KOTA
NO PEMERINTAH
DAERAH
JUMLAH JUMLAH
FKUB
KETERANGAN
1 PROVINSI 34 34 100 %
2 KABUPATEN 412 352 85 %
3 KOTA 98 93 95 %
Jumlah 544 479 88 %
TINDAK LANJUT:
Provinsi yang belum seluruh kabupaten/kotanya membentuk FKUB
agar mendorong segera dibentuk FKUB kabupaten/kota
PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG KEAGAMAAN
TAHUN 2015
1. Fasilitasi Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan
Evaluasi PBM No. 43 dan No. 41 Tahun 2009 tanggal 10 s/d 11 September
2015 di Hotel Santika Premier Semarang.
2. Penguatan Kelembagaan dan kapasitas FKUB provinsi dan kabupaten/kota
se Indonesia.
3. Fasilitasi Penguatan Tim Koordinasi PAKEM Dalam Rangka Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi Penanganan Permasalahan Aliran-Aliran
Keagamaan di Daerah, Tanggal 23 s/d 25 November 2015 di Hotel
Sovereign Surabaya.
4. Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama
PROGRAM KERJA 2016
Penyusunan peraturan perundang-undangan danpedoman bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya.
Forum Koordinasi Pemetaan Daerah Rawan Pangan
Sosialisasi Modul Bidang Ketahanan Ekonomi Forum Koordinasi Penanganan Kesenjangan
Perekonomian Forum Koordinasi Kemitraan Dengan Dunia Usaha
Dalam Rangka Pembangunan Ketahanan PanganMenghadapi Pasar Bebas
Monitoring Investasi di Daerah dalam rangkaKetahanan Ekonomi
Forum Koordinasi Peran Pemda Dalam MendorongStabilitas dan Ketersediaan Bahan kebutuhan PokokMasyarakat di Daerah
Fasilitasi komunikasi peningkatan peran serta apresiasi
masyarakat terhadap perkembangan kesenian daerah
Fasilitasi pertemuan Pemda, Tokoh Agama, Ormas
Keagamaan dan Dialog Kerukunan Generasi Muda antar
agama
Fasilitasi, koordinasi dan monev dalam rangka
penanganan penyakit masyarakat
Fasilitasi Penguatan TIM Koordinasi PAKEM Dalam
Rangka Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Penanganan
Permasalahan Aliran-Aliran Keagamaan Di Daerah.
Sosialisasi Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang
Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
Pelaksanaan Nusantara Expo dan Forum 2016 dalam rangka
Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
Terima Kasih