57Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Kesimpulan dan Rekomendasi
BAB 3
59Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
4.1 Kesimpulan
Workshop ini telah berhasil merumuskan strategi pengelolaan PSP secara berkelanjutan, terciptanya persamaan persepsi tentang peran dan tanggung jawab para pihak di tingkat Provinsi dalam pemantauan karbon hutan dan memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan terkait pengelolaan PSP dan pemantauan karbon hutan tingkat Provinsi.
4.2 Rekomendasi
1. Perlu ada pengenalan/sosialisasi lebih lanjut mengenai PSP dan signifikansinya bagi daerah
2. Pihak yang menjadi lead atau yang bertanggung jawab sebagai koordinator atas pengelolaan PSP adalah Bappeda dan BPKH
3. Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan PSP perlu didukung dengan Komitmen semua pihak, Kebijakan pemerintah (pusat), Sosialisasi dan pelatihan, PSP dijadikan sebagai pelengkap sertifikasi para pemegang ijin dan Penambahan jumlah PSP
4. Perlu ditetapkan kebijakan dari pusat untuk membuat sistem monitoring & pelaporan PSP yang akan dikoordinasikan oleh pihak penanggung jawab (Bappeda & BPKH)
5. Sistem pendanaan PSP di masa yang akan datang dapat didanai dari: a. Pihak pemerintah mengikuti ketentuan yang ditetapkan (APBN & APBD)b. Pihak swasta sebagai kewajiban internalc. Bantuan asing dapat diupayakan melalui akuntabilitas dan transparasi yang
jelas6. Koordinasi lintas sektoral dalam penyusunan RAD GRK dan SRAP REDD+
yang masih lemah perlu ditindaklanjuti dengan koordinasi antar pokja menjadi pokja lintas sektoral yang saling mengisi dan mudah di akses.
7. Perlu dikumpulkan data dan informasi setiap tipe ekologi, citra resolusi sangat tinggi, data lingkungan/biofisik untuk mendukung kelengkapan data terkait penyusunan RAD- GRK
8. Perlu dilakukan training dalam rangka monitoring karbon hutan9. Perlunya clearing data peta Provinsi Sulawesi Utara10. Aktor yang terlibat dalam monitoring Karbon Hutan:
a. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota
60 Kesimpulan dan Rekomendasi
b. UPT Kemenhut: BKSDA, Taman Nasional, BPKH, BPK Manadoc. Akademisid. Para Pemegang Ijin IUPHHK
11. Koordinator pelaksanaan monitoring karbon hutan di Provinsi Sulawesi Utara adalah BAPPEDA
12. Draft SK monitoring karbon hutan akan dibuat oleh Dinas Kehutanan dan di koordinasikan dengan BAPPEDA dan pihak terkait.
Lampiran
63Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Lampiran 1. Agenda Kegiatan
AGENDA KEGIATANLOKAKARYA STRATEGI MONITORING PSP DI TINGKAT PROVINSI
MANADO, 20-21 AGUSTUS 2013
Waktu Agenda Pembicara Penanggungjawab
Hari I: 20 Agustus 2013
07.30 – 08.00 Registrasi Panitia
08.00 – 09.00 Acara PembukaanDoaArahan dan Sambutan
Keynote Speech
Pengantar Penyeleggara Pengantar KapuspijakSambutan Dishut
BPK ManadoWakil Gubernur Provinsi Sulawesi UtaraStaf Ahli Menteri Bidang Pengembangan SDM dan Reformasi BirokrasiKapuspijak
Dinas Kehutanan
Panitia
09.00 – 12.00 Sesi 1: Strategi Monitoring PSP untuk mencapai Target RAD dan SRAP Provinsi
09.00 – 10.00 Presentasi:
1. Strategi dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Utara untuk Mencapai Target Penurunan Emisi: Pengalaman dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
Ir. Royke O. Roring, M.Si, Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara
Moderator:Dr. John TasirinNotulis:Galih Kartikasari, S.Hut.M.Sc., Ratna Widyaningsih, S.Kom
2. Overview dan Lessons Learned Pembangunan PSP FCPF tahun 2012
Mega Lugina, S.Hut., M.For.Sc
3. Program dan Kegiatan Daerah untuk Mencapai Target Penurunan Emisi : Pengalaman Pembangunan PSP dan Rencana Pengelolaan PSP pasca 2014 di Provinsi Sulawesi Utara
Dr. Ir. Mahfudz, MP.
4. Konsep dan metode sistem MRV dalam REDD+
Dr. I Wayan S. Dharmawan
10.00 – 10.30 Diskusi
10.30 – 12.00 Sesi 2: Pengembangan Sistem Monitoring PSP yang terintegrasi dan partisipatif di Provinsi
10.30 – 11.30 Presentasi:
1. Integrasi National Forest Inventory (NFI) ke dalam Sistem Monitoring Karbon Hutan yang akan dibangun di Daerah
Dr. Ernawati, Direktorat IPSDH, Ditjen Planologi
Moderator: Ir. Achmad Pribadi, M.ScNotulis:Leni Wulandari, S.Hut., Elisda Damayanti, S.Hut.
64 Agenda Kegiatan
Waktu Agenda Pembicara Penanggungjawab
2. Potensi Penyelarasan INCAS dan NFMS serta perannya terhadap Sistem Monitoring Pelaporan Emisi di Tingkat Provinsi
Dr. Haruni Krisnawati
3. Strategi Monitoring PSP dan Peluang Pengintegrasian Kegiatan dengan PSP lain di Provinsi Sulawesi Utara
Ir. Sipayung, BPKH Wilayah VI Manado
4. Peran dan Tanggung Jawab para Pihak pada Tingkat Provinsi untuk Pelaksanaan Sistem Monitoring Karbon Hutan
Dr. John Tasirin
11.30 – 12.15 Diskusi
12.15 – 12.20 Pembentukan kelompok FGD dan briefing untuk hari ke-2
12.20 – 13.30 ISHOMA Panitia
13.30 – 15.30 FGD Kelompok 1: Strategi Pengelolaan PSP di Tingkat Provinsi
Fasilitator Kelompok 1: Dr. Martina LangiNotulis:Galih Kartikasari, S.Hut.M.Sc., Ratna Widyaningsih, S.Kom.
Kelompok 2: Rancangan Sistem Monitoring Karbon Hutan Tingkat Provinsi
Fasilitator Kelompok 2: Dr. I Wayan Susi Dharmawan Notulis: Bayu Subekti, SIP., M.Hum, Leni Wulandari, S.Hut.
15.30 – 15.45 Coffee Break
15.45 – 16.45 Sidang Pleno Moderator: Ir. Achmad Pribadi, M.Sc.
16.45 – 17.00 Perumusan Hasil Lokakarya Ir. Retno Maryani, M.ScBayu Subekti, SIP., M.Hum
Hari II: 21 Agustus 2013
08.00 – 08.30 Berkumpul di depan hotel dan Persiapan
Panitia
08.30 – 10.00 Perjalanan menuju PSP
10.00 – 12.00 Peninjauan PSP dan Kegiatan Penanaman
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 13.30 Penutupan
13.30 – 14.30 Perjalanan Kembali Ke Manado
65Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Lampiran 2. Presentasi
1. Strategi dan kebijakan provinsi Sulawesi Utara untuk mencapai target penurunan emisi
1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK MENCAPAI
TARGET PENURUNAN EMISI : Pengalamandari Penyusunan Rencana Aksi Daerah
(RAD)
OLEH : IR. ROYKE O. RORING, MSi
KEPALA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARAMANADO, 20 AGUSTUS 2013
2
1. Wujud komitmen Indonesia untuk menurunkan pemanasan global/ emisi GRK secara sukarela Komitmen Presiden RI dalam G20 Meeting (Pittsburg, September 2009)
26% unilateral/upaya sendiri41% Upaya sendiri dan dukungan internasional
2. RAN-GRK: Pendekatan ganda guna mengalokasikan upaya-upaya mitigasi
Rencana Aksi NasionalPenurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)
Sektoral
Regional
Pertanian;Kehutanan Lahan Gambut;Energi dan Transportasi;Industri, Limbah;Kegiatan pendukung lainnya
Pengembangan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD –GRK)
66 Presentasi
3
3
Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15
Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020
26% 26+15=41%
Upaya sendiri Upaya Sendiri danDukungan internasional
PERPRES 61/2011 TTG RAN GRKINPRES 71/2012 TTG IVENTARISASAI GRK
SEB MENDAGRI BAPPENAS KEMEN LH 3
PERAN PEMERINTAH
Pemerintah ( )
PUSAT DAERAH
Pemerintahan daerah merupakan sub sistempemerintahan secara nasional
Memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkanpencapaian target nasional
Perumusan dan pelaksanaan kebijakandalam kewenangannya masing-masing
Melalui
4
67Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
5
PERAN PROVINSI KE KAB/KOTA
PROVINSI KAB/KOTA DI WIL.NYA
PERAN PROVINSI
UU No. 32 Thn 2004 (Pemerintahan
Daerah)
PP No. 38 Thn2007 (Urs.
Pemerintahan)
PP No. 41 Thn2007 (Organisasi
PD)
Lampiran PP
SUBS
TAN
SI
PEN
YELE
NG
GAR
AAN
PE
MER
INTA
HAN
DAE
RAH
SUBSTAN
SI PENU
RU
NAN
EM
ISI GR
K
Substansi perencanaan pusda: UU No. 25 Thn 2005 (SPPN) & PUU t’kait
Substansi keuangan pusda: UU No. 33 Thn 2004 (PKPD) & PUU t’kait
TUJUAN DESENTRALISASI
UU No. 41 Thn 1999 TTG KEHUTANAN
KETERKAITAN ATURAN DG PENURUNAN EMISI GRK
UU No.26 Thn2006 TTG PR
UU No. 41 Thn2009 TTG PLP2B
UU No. 32 Thn2009 (PPLH)
PERPRES No. 61 Thn 2011 TTG
RAN GRK
6
68 Presentasi
Hubungan kebijakan Pemerintah dengan Pemda dalam pencapaian penurunan EGRK
Lingkungan Hidup merupakan Urusan Wajib Daerah(UU No. 32 tahun 2004)
Pembagian Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup(Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota)
(PP No. 38 Tahun 2007 )
Organisasi Daerah (PP No. 41 tahun 2007)
Tahapan Perencanaan DaerahPermendagri No.54 / 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 /
2008(RKPD/RPJMD/RENSTRA SKPD)
GUBERNUR
RAD – GRK(Peraturan Gubernur
Nomor: 56 Tahun2012)
Tim Koord.Penyusun RAD-GRKP. Jawab : GubernurKetua : Sekretaris DaerahSekretaris : Kepala BappedaAnggota : Kepala SKPD
tergabung dalamPokja-pokja
PERPRES 61/11 TTG GRK
7
URUSANLINGKUNGAN HIDUP(PERUBAHAN IKLIM)
UU No.32 TAHUN 2004
MENJADI URUSAN WAJIB DAERAH
PP No.38 / 2007 : PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAHPP No.41 / 2007
PERENCANAAN DAERAH
PP No.8 / 2008
PERMENDAGRI No.54 / 2010: RKPD/RPJMD/RENSTRA SKPD
APBD
BUPATI / WALIKOTA
GUBERNUR
PRESIDEN
KOMITMEN INTERNASIONAL
RAN – GRK
PERPRES 61 / 2011
PERGUB RAD-GRK
Stakeholder lainnya
APBN :DAK-LH
Luar NegeriMasyarakat/
Swasta
URUSAN
BERSAMA
ISSUE PERUBAHAN IKLIM SEBAGAI URUSAN WAJIB
8
69Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
RAD-GRK DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI)
RPJMD
RENSTRA SKPD
RKPD
RENJASKPD
APBD
APBN
RPJPD
RPJPN RPJMN
RAD -GRK
RAN-GRK
9
10
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SULUT DALAM RANGKA PENURUNAN
EMISI GAS RUMAH KACA.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR. 56 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI
GAS RUMAH KACA PROV. SULUT
70 Presentasi
11
I. SEKTOR KEHUTANAN1. Pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Spasial2. Penataan Ruang untuk kejelasan dan kepastian wil;ayah
berbasis spasial3.Memperbaiki kriteria dan standard pengelolaan hutan
lestari4. Penguatan kelembagaan KPH agar bisa secara
operasional sampai pada tingkat tapak.5. Memasukkan aturan-aturan lokal (aturan adat) dalam
kebijakan daerah.6. POKJA sebagai Forum Koordinasi dan bukan
eksekutor, yang akan memberikan rekomendasi danmenggerakkan para pihak di daerah.
12
II. SEKTOR TRANSPORTASI YANG DILAKSANAKANPADA TAHUN 2013 INI, SBB :
1. PELATIHAN SMART DRIVING SEBESAR 0,003 CO2eg
2. PENGEMBANGAN BUS RAPID TRANSIT (BRT)/TRANS KAWANUA SEBESAR 0,029 CO2eg
3. ANDALALIN (ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS) SEBESAR 0,082 CO2eg.
4. ATCS SEBESAR 0,066 CO2eg5. AWAK KENDARAAN UMUM TELADAN (AKUT)
SEBESAR 0,003 CO2eg.7. PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN JALAN
SEBESAR 0,002 CO2eg.8. PEREMAJAAN ARMADA ANGKUTAN UMUM 0,021
CO2eg TAHUN 2016.
71Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
13
III. SEKTOR ENERGI
KEGIATAN AKSI MITIGASI DILAKUKAN DENGANPEMNFAATAN ENERGI TERBARUKAN (OFF GRID)DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBANGKITLISTRIK TENAGA SURYA SOLAR HOME SYSTEM(PLTS SHS) DAN PEMBANGUNAN PEMBANGKITLISTRIK TENAGA SURYA PENERANGAN JALANUMUM (PLTS PJU).DARI PROPGRAM DAN KEGIATAN TERSEBUT,PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA YANGBERHASIL DICAPAI PADA TAHUN 2011 ADALAHSEBESAR 54,24 TON CO2e DAN PADA TAHUN 2012ADALAH SEBESAR 84,58TON CO2e.
14
IV. SEKTOR LIMBAH
Program Mitigasi yang dilakukan dalammenurunkan emisi GRK dari sektorlimbah :1. Minimasi Sampah dengan cara
penambahan jumlahTPST2. RehabilitasiTPA3. Penggunaan Jamban Septic Tank dan
IPAL Komunal
72 Presentasi
KEMAJUAN RAD SULAWESI UTARA SEKTOR LIMBAH
SK GUB. TTNG POKJA RAD GRK SULUTPERSIAPAN PELATIHAN INVENTARISASI RADGRK SULAWESI UTARA MELIBATKANKABUPATEN/KOTA DAN INSTANSI TERKAITPROVINSIPENGUMPULAN DATAANALISIS DATA MENGGUNAKAN WORKSHEET/ EXCELMENDAPATKAN DATA BAU SEKTOR LIMBAHPENYUSUNAN MITIGASI EMISI GRK
KATA AKHIR
16
KEBERHASILAN PENURUNAN GRK SANGAT TERGANTUNG DARI KEPASTIAN PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMDA, DPRD MAUPUN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SERTA PENDANAANNYA.PENGUATAN TIM KOORDINASI DI TK PROPINSI SEBAIKNYA DITUNJANG DG KEBERADAAN TIM KOORDINASI DI TK KAB/KOTA.RENCANA TARGET CAPAIAN PENURUNAN GRKD TERINTGRASI KEDALAM DOKRENDA.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SECARA UMUM MAUPUN TEKNIS DILAKSANAKAN SECARA BERJENJANG DAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA.
73Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
17
2. Overview dan Lessons Learned dari Pembangunan PSP untuk Monitoring Karbon Hutan pada Kegiatan FCPF Tahun 2012
OVERVIEW DAN LESSONS LEARNED DARI PEMBANGUNAN PSP UNTUK MONITORING KARBON
HUTAN PADA KEGIATAN FCPF TAHUN 2012
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGANPERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN
Disampaikan pada Lokakarya Strategi Monitoring PSP di Tingkat ProvinsiManado, 20-21 Agustus 2013
74 Presentasi
LATAR BELAKANGPerubahan iklim berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.Indonesia sebagai negara dengan luas hutan tropis ketiga di dunia berpotensi menjadi negara penyerap emisi karbon.Total emisi Indonesia pada tahun 2006: 1,79 Gt CO2e (termasuk akibat perubahan tutupan lahan dan kebakaran lahan gambut). Lebih dari 60% emisi di Indonesia berasal dari perubahan tutupan lahan dan kebakaran gambut (SNC, 2010).Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Perpres No. 61/2011 tentang RAN GRK mengamanatkan PemerintahProvinsi untuk menyusun RAD GRK.Pentingnya informasi cadangan karbon lokal dalam penyusunan RAD GRK.
LATAR BELAKANG
FOTOSINTESIS
FOTOSINTAT
PENYUSUNBIOMASSA
PENDUGAANCO2
Penggunaan beberapa metodologiuntuk pendugaan cadangan
karbon hutan (VCS, IPCC GL 2006 dan lain-lain)
SNI 7724
MENGAPA BIOMASA HUTAN SANGAT RELEVAN DGN ISU PERUBAHAN IKLIM ?
75Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
LATAR BELAKANG
The Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) adalah programyang didanai oleh 18 lembaga donor dan dikoordinasikan olehWorld Bank.FCPF menyusun suatu kerangka dan proses persiapan REDD+yang dapat membantu negara-negara partisipan FCPF dalammelakukan persiapan REDD+Dalam rangka mendukung pelaksanaan REDD+, perhitungancadangan karbon harus berdasarkan tingkat kerincian yangtinggi untuk meningkatkan akurasi perhitungan.Pembangunan Petak Ukur
PSPs) -- > mengembangkan data cadangan karbon lokal-- > meningkatkan kualitas data regional dan nasional dalamrangka mendukung sistem MRV dalam perhitungan karbondan emisi.
TUJUAN
Membangun PSP di berbagai tipe hutan di tingkat provinsi.Membangun database cadangan karbon untuk setiap tipe hutan di tingkat provinsi.Melakukan monitoring cadangan karbon hutan di tingkat provinsi.
76 Presentasi
OUTPUT
Terbangunnya PSP untuk monitoring cadangan karbon di tingkat provinsi.Tersedianya database cadangan biomasa dan karbon di 5 (AGB, BGB, serasah, nekromas, tanah) di tingkat provinsi.
KRITERIA PEMILIHAN LOKASI PSP
(1) keamanan(2) aksesibilitas(3) keterwakilan(4) keberlanjutan(5) status kawasan
77Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
LOKASI PEMBANGUNAN PSP FCPF
2. SUMATERA SELATAN
1. SUMATERA BARAT 3. SULAWESI UTARA
4. NTB
5. MALUKU
JUMLAH DAN TIPE LOKASI PSP (2012)
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
SULAWESI UTARA
NTB
MALUKU
78 Presentasi
METODE
Stratifikasi LapanganPembangunan Permanent Sampling Plot (PSP)Pengukuran biomasa 5 pool karbon :1. Permukaan atas tanah2. Permukaan bawah tanah3. Serasah dan Tumbuhan bawah4. Tanah5. Kayu mati (nekromas)
1 m1 m
2 m2 m
5 m
5 m
10 m
10 m
20 m
20 m
1 m1 m
2 m2 m
5 m
5 m
10 m
10 m
20 m
20 m
1 m1 m
2 m2 m
5 m
5 m
10 m
10 m
20 m
20 m
50 m
50 m
Pembangunan Plot Ukur untuk Inventarisasi Pohon dan Destructive
Sampling untuk Beberapa Pohon Terpilih
1 m x 1 m = serasah, tumbuhan bawah2 m x 2 m = semai (DBH < 2,5 cm)5 m x 5 m = pancang (DBH 2,5 – 9,9 cm)10 m x 10 m = tiang (DBH 10,0 – 19,9 cm)20 m x 20 m = pohon (DBH 20,0 cm)
= tutupan tajuk yang diukur= garis transek untuk pengukuran
kayu mati
79Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
HASIL PEMBANGUNAN PSPSUMATERA BARAT
Hutan Nagari Simancuang, Kab. Solok Selatan
SUMATERA BARAT
198,08
139,34
95,59
85,69
21,26
C stock (tC/ha)
Hutan Sekunder muda
Hutan Sekunder 1200 mdpl
Hutan Sekunder 800 mdpl
Agroforestri kayu manis
Semak belukar/kebuntradisional
80 Presentasi
HASIL PEMBANGUNAN PSP
SULAWESI UTARACA Tangkoko-Dua Saudara, KPHP Poigar dan HL Gunung Tumpa
SULAWESI UTARA
120,83
153,38135,94
142,72
C stock (tC/ha)
Hutan pantai
Hutan Dataran Rendah
Hutan Pegunungan
Hutan Lumut
81Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
HASIL PEMBANGUNAN PSPNUSA TENGGARA BARAT
HKm Santong, Kab. LombokUtara; KHDTK Rarung, Kab.Lombok Tengah; dan hutanmangrove di Jerowaru, Kab.Lombok Timur
NUSA TENGGARA BARAT
Cadangan Karbon di HKm Santong
Cadangan Karbon di hutan mangrove Jerowaru
82 Presentasi
HASIL PEMBANGUNAN PSPMALUKU
KPHP Unit IV Kab. Seram Bagian Barat dan KPHL Unit XIV Kota Ambon
MALUKU
224,941
185,013
455,573
251,806
C stock (tC/ha)
Hutan Primer P. Seram
Hutan Sekunder P. Seram
Hutan Primer AmbonHutan Sekunder Ambon
83Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
HASIL PEMBANGUNAN PSPSUMATERA SELATAN
Kota Pagar Alam, Kab. Empat Lawang, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin dan PT REKI
SUMATERA SELATAN
Hasil perhitungan yang dilaporkan BELUMSELESAI dan masih merupakan hasil dalambentuk berat basah biomassa.Masih perlu menyelesaikan perhitunganbiomassa kering dan cadangan karbon darikelima pool karbon
84 Presentasi
MONITORING PSP
Monitoring PSP tahun 2013 akan dilaksanakan dengansumber pendanaan dari DIPA Puspijak tahun 2013.Untuk tahun-tahun berikutnya monitoring PSPdiharapkan dapat dilaksanakan oleh pihak terkaitdengan pengukuran karbon hutan (Dinas Kehutanan,Balai Penelitian Kehutanan, Perguruan Tinggi, BPKH,dll.).Monitoring dan pelaporan PSP pasca FCPF (2015)dilakukan setiap 3 tahun sekali.Laporan hasil monitoring PSP diserahkan kepada parapihak terkait dan Puspijak.
SARAN
Perlu adanya pelatihan tentang pengukuran biomasa hutan di tingkat masyarakat.Perlu dilakukan monitoring cadangan karbon hutan secara periodik.Perlu melibatkan pengelola kawasan dan masyarakat sekitarnya.Perlu membangun PSP di kawasan yang belum terwakili ekosistemnya.
85Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
TANTANGAN
Strategi pengelolaan PSP FCPF pasca 2014.Pembiayaan kegiatan monitoring PSP FCPF. pasca 2014 -- > komitmen pihak terkait untuk mengalokasikan anggaran.Rancangan sistem pemantauan karbon hutan FCPF.Harmonisasi sistem pemantauan karbon hutan FCPF dengan tools-tools lain terkait dengan carbon accounting.
TERIMAKASIH
86 Presentasi
SISTEMATIKA PELAPORAN
KATA PENGANTARDAFTAR ISIDAFTAR TABELDAFTAR GAMBARDAFTAR LAMPIRAN
BAB 1. PENDAHULUANA. Latar belakangB. Tujuan
SISTEMATIKA PELAPORAN
BAB 2. METODOLOGIBAB 3. KONDISI UMUM PSPA. Deskripsi lokasi dan spesifikasi PSPB. Aksesibilitas dan keamananC. Tipe ekosistemD. Status kawasan dan kepemilikanE. Kondisi sosekbud masyarakatF. Keberlanjutan Pengelolaan PSP
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASANPersamaan alometrik lokal
87Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
SISTEMATIKA PELAPORAN
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASANA. Perhitungan Biomassa Atas PermukaanB. Perhitungan Biomassa Bawah Permukaan (Nisbah Pucuk
Akar)C. Perhitungan SerasahD. Perhitungan NekromasE. Perhitungan Karbon Organik TanahF. Perhitungan Total Biomassa
BAB 5. PENUTUP
DATABASE PSP : Biomasa atas permukaan
88 Presentasi
DATABASE PSP :Biomasa bawah permukaan
DATABASE PSP : Biomasa Nekromas
89Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
DATABASE PSP : Biomasa Serasah
DATABASE PSP : Biomasa Tanah
90 Presentasi
DATABASE PSP : Cadangan karbon 5 pool karbon
3. Program dan Kegiatan Daerah untuk Mencapai Target Penurunan Emisi
PENGALAMAN PEMBANGUNAN PERMANENT SAMPLING PLOT (PSP) DAN RENCANA PENGELOLAAN PSP PASCA 2014 DI PROVINSI SULAWESI UTARA
PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH UNTUK MENCAPAI TARGET PENURUNAN EMISI
Oleh :
Balai Penelitian Kehutanan Manado
91Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
LATAR BELAKANG
PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAHUNTUK PENURUNAN EMISI
Pemantapan kawasan konservasi dan Lindung Pembangunan hutan tanaman rakyat, hutan rakyat maupun kegiatan rehabilitasi hutan Menekan laju perusakan hutan dan pengurangan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan (ecotourism and environmental services), Pengembangan usaha skala kecil (small scale enterprise). Pengembangan energi terbarukan seperti mikrohidro di kawasan penyangga dan desa terpencil.
92 Presentasi
PEMBANGUNAN PERMANENT SAMPLING PLOT (PSP)
penghitungan dan pelaporan karbon beserta perubahannya yang dapat diverifikasi (Measurable, Reportable and Verifiable) = Stok Karbon Hutan di Provinsi Sulawesi Utara
dengan Balai Penelitian Kehutanan Manado, dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility
93Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
LOKASI PERMANENT SAMPLING PLOT
CA Tangkoko-Dua Saudara
KPHP Poigar
HL Gunung Tumpa
Lokasi, tipe ekosistem hutan dan jumlah plot
No Lokasi Ekosistem Hutan Jumlah Plot
1. KPHP Poigar Hutan Dataran Rendah 3
Hutan Pegunungan 3
2. CA Tangkoko-Dua Saudara Hutan Pantai 3
Hutan Dataran Rendah 3
Hutan Pegunungan 3
Hutan Lumut 3
3. HL Gunung Tumpa Hutan Dataran Rendah 4
Total 22
94 Presentasi
Komponen biomasa yang diukur:
Acuan Pembuatan PSP
biomasa atas permukaan (pohon, tiang, pancang, semai, tumbuhan bawah)biomasa bawah permukaan (akar)serasahnekromasa (kayu mati)
“Pengukuran dan Penghitungan Cadangan Karbon – Pengukuran Lapangan untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan (Ground Based Forest Carbon Accounting)”
TAHAPAN KEGIATAN DI LAPANGAN
Pengangkutan patok Patok yang sudah terpasang Pengukuran diameter pohon
Pengukuran dimensi nekromasa Pengukuran tinggi pohonTanda diameter dan tagging nomor pohon
95Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Pengambilan contoh serasah
Pengukuran tumbuhan bawah
Penimbangan contoh serasah
Papan plot
Pengeringan contoh
Hasil Rekapitulasi Total Biomasa
Lokasi dan Tipe
Hutan
Komponen BiomasaTotal Biomasa
(ton/ha)Atas
permukaan*
Bawah
permukaan*Nekromasa Serasah
I. CA Tangkoko-Dua Saudara
Hutan Pantai 159.20 58.91 0.094 3.90 222.10
Hutan Dataran
Rendah149.29 55.24 8.54 5.72 218.79
Hutan Dataran
Tinggi159.27 58.93 7.23 3.48 228.92
Hutan Lumut 159.09 58.86 4.44 7.58 229.97
II. KPHP Poigar
Hutan Dataran
Rendah150.45 55.66 0.027 5.14 211.27
Hutan Dataran
Tinggi180.72 66.87 0.134 4.00 251.72
III. HL Gunung Tumpa
Hutan Dataran
Rendah344.44 127.44 0.0031 3.22 475.10
Keterangan: menggunakan persamaan dari Badan Litbang Kehutanan Total dry weight=0,1728(DBH)2,2234
96 Presentasi
Biomassa tiap lokasi ton/Ha
224.1 231.4
475.1
0
100
200
300
400
500
CA Tangkoko DuaSaudara
KPHP Poigar HL Gunung Tumpa
Lokasi
Biom
assa
(ton
)
Konversi Biomasa
224.1 105.3 386.2CA Tangkoko Dua Saudara
231.4 108.8 398.8 KPH Poigar
475.1 223.3 818.8HL Gunung Tumpa
310.2 145.8 534.6 Rata-rata
Biomasa(ton/ha)
Carbon(ton/ha)
CO2(ton/ha)
97Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
222.1
301.7240.3 230
050
100150200250300350
biomasa
Hutan Pantai HutanDataranRendah
HutanDataranTinggi
Hutan Lumut
Biomasa pertipe hutan (ton/ha)
Biomasa perkomponen (ton/ha)
186.1
68.8
2.9 4.70
50
100
150
200
Atas permukaan Bawahpermukaan
nekromasa serasah
biomasa
98 Presentasi
Biomasa perkomponen (%)
Atas permukaan71%
Baw ah permukaan26%
nekromasa1%
serasah2%
Rencana Pasca 2014
Melakukan Pengukuran pada PSP yang sudah dibangun secara berkalaPengelolaan dan Pemantauan Plot bersama pengelola dan Masyarakat
Meningkatkan koordinasi dengan para pihak (BPKH, Biro SDA, Dishut, BLH, dan masyarakat)Pertemuan hasil monitoring secara periodik bersama para pihak
99Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
PENYIAPAN BIBIT TANAMANUNTUK PERBAIKAN LINGKUNGAN
(kerjasama BP DAS dan BPK Manado)
SARI TAULADAN MENANAM
100 Presentasi
Menanam untuk dunia dan kehidupan
GEMASTA CEMPABON
Sebuah Gerakan Untuk Menanam jenis Jabon dan Cempaka yang merupakan salah satu jenis andalan Propinsi Sulawesi Utara Dicanangkan oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulut Pada Hari Bhakti Rimbawan ke 29 (28-3-2012)Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan lahan kritis, penyediaan bahan baku kayu, peningkatan kesejahteraan mayarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan
101Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
PARTISIPASI MENANAM PENGUSAHA JEPANG
Kios Informasi Kehutanan di BPK ManadoUntuk Masyarakat dan Petani
102 Presentasi
Kesimpulan
Rata-rata total biomasa per ekosistem: hutan pantai sebesar 222,10 ton/ha, hutan dataran rendah sebesar 301,95 ton/ha, hutan dataran tinggi sebesar 240,32 ton/ha, hutan lumut sebesar 229,97 ton/haKendala dan tantangan lebih banyak terkait kondisi lapanganPemantauan biomasa dalam plot pengukuran perlu dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui perubahan biomasa berdasarkan hasil pengukuran awalPengelolaan dan pemantauan plot melibatkan pengelola kawasan dan masyarakat sekitar
TERIMA KASIH
Marilah kita selamatkan bumi kita dengan meningkatkan peran kehutanan dalam mendukung kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik
103Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
4. Konsep dan Metode Sistem MRV dalam REDD+
I WAYAN SUSI DHARMAWAN
Email:[email protected]
(PuslitbangKonservasi dan
Rehabilitasi, BadanLitbang Kehutanan,
KementerianKehutanan)
KONSEP DAN METODE SISTEM MRV DALAM REDD+
Disampaikan padaacara
Lokakarya StrategiMonitoring PSP Di Tingkat ProvinsiSulawesi Utara
20 Agustus 2013
PENDAHULUAN
KONSEP MRV
METODE SISTEM MRV
CONTOH REGULASI TERKAIT SISTEM MRV
104 Presentasi
PENDAHULUAN
M (Monitoring), R (Reporting), V (Verification)
Transparan, konsisten,
komparabel,lengkap dan
akurat
Salah satu komponenpentingpelaksanaanREDD+
BALI ACTION PLAN (1 b ii)Melakukan Aksi Mitigasi Nasional (NAMA) oleh negaraberkembang dalam kontek pembangunan berkelanjutandan didukung oleh alih teknologi, pendanaan danpembangunan kapasitas yang dapat diukur, dilaporkandan diverifikasi
Kebijakan NasionalTarget nasional untuk menurunkan emisi 26% di bawahemisi baseline pada tahun 2020, yang telah dinyatakanoleh Presiden RI.
UU32/2009, berkaitan dengan Perlindungan danPengelolaan Lingkungan ~ Pemerintah wajibmengorganisir inventarisasi nasional
Perpres tentang RAN-GRK dan PenyelenggaraanInventarisasi GRK Nasional
105Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
AKSI MITIGASI YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA NON-ANNEX I, TERMASUK LAPORAN INVENTORI GRK HARUS DIKOMUNIKASIKAN MELALUI LAPORAN NASIONAL (NATIONAL COMMUNICATION), SETIAP 2 TAHUN SEKALI BERDASARKAN KEPUTUSAN COP
AKSI PENGURANGAN EMISI SUATU NEGARA HARUS: MEASURABLE (DAPAT DIUKUR), REPORTABLE (DILAPORKAN SECARA TRANSPARAN) DAN VERIFIABLE (DAPAT DIVERIFIKASI)
ARAHAN PRESIDEN: INDONESIA HARUS SIAP DENGAN MRV SESUAI STANDAR INTERNASIONAL
Apa yang harus dilakukan Indonesia??
KONSEP MRV
Monito-ring
Proses koleksi data, penyediaan data dasar. Data berasal dari pengukuran lapangan, data dari deteksi dengan remote sensing
Repor-ting
Proses pelaporan secara formal hasil penilaian kepada UNFCCC (format sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh IPCC Guidelines and GPG).
Verifi-cation
Proses verifikasi formal terhadap laporan-laporan hasil.
106 Presentasi
Monitoring
Reporting
Verification
SERASAH DAN TANAH
KAYU MATI
TUMBUHANBAWAH
POHON
AKARPOHON
POOL KARBON
107Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Kategorisasi Penggunaan Lahan Menurut IPCC
Lahan Hutan(Forest Land)
Lahan Pertanian(Crop land)
Lahan Semak/Alang2(Grassland)
Lahan Basah (Wetland)
Lahan Pemukiman(Settelement)
Lahan Lainnya(Other Lands)
Terdegradasi BeratTerdegradasi SedangTerdegradasi Ringan
Agroforestri MultitrataMonokultur
SawahPertanian campuran
Kolam ikan,Embung kecil
Kebun SawitKebun Karet
HTI Lainnya
AF berbasis karetAF berbasis DamarAF berbasis buah2an
Kebun KopiKebun CoklatKebun Teh
HTI SengonHTI Jati
Hutan Primer LKHutan Primer GambutHutan Primer Mangrove
Hutan Skunder LKHutan Skunder GambutHutan Skunder Mangrove
Semak BelukarBelukar rawa gambutPadang alang-alang
Pertanian semusim LK
Tanaman tahunan LK
Danau, badan airsungai, rawa, dam
Pemukiman, perumahan, perkampungan
Padang pasirBebatuanLahan kosong
Pertanian semusim Gambut
Tanaman tahunan gambut
HTI lahan Kering (LK)HTI Lahan Gambut
Penghitungan secara nasional dengan implementasidi sub nasional (provinsi/kabupaten/unit manajemen dengan penggabungan)
108 Presentasi
Contoh tabulasi format pelaporan hasil perhitungan emisi dengan menggunakan IPCC GL 2006 dari kehutanan dan perubahan lahan (LULUCF) untuk lahan hutan dan lahan pertanian
Verifikasi
Untuk memastikan berapa besar penurunan emisi sesuai hasil, terukur, transparan, dan konsisten sepanjang waktu.
Dasar penetapan referensi emisi level (REL).
Metode pengukuran yang digunakan.
Memastikan ada/tidaknya pengalihan emisi (displacement of activities/emissions).
Memastikan konsistensi dengan persyaratan di bawah UNFCCC.
Memastikan tercapainya transparansi dan keadilan dalam pembagian insentif kegiatan REDD+.
109Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
BAGAIMANA PELAKSANAAN MRV PENGURANGAN EMISI KEHUTANAN
BADAN LITBANG
BP2HP BUK
BPDAS
BPDAS&PS
PLANOLOGI
KORNAS(KLH)
PHKA BTN/BKSDA
BPKH
SET UNFCCC
(1A) Pengukuran, monitoring danpelaporan kegiatan
(1B) Pengukuran-monitoring danpelaporan perubahan tutupan hutan(data remote sensing)
(2) Verifikasi intern dan pelaporan(3) Verifikasi (perubahan tutupan hutan
dan stok karbon) dan pelaporanKemenhut ke KORNAS
(4) Verifikasi data seluruh sektor danpelaporan ke SET UNFCCC
(5) Review tingkat global
1A (2)(2)
(2) 1A
1B(3)
(4) (5)
(COP)
DUKUNGAN TEKNIS SAINTIFIK
Apa yang Perlu Dilakukan??Penetapan REL/RL pada tingkatPropinsi/Kabupaten/KotaPenyusunan PERDA untuk inventarisasi GRKPenetapan Lembaga Daerah yang bertanggungjawabdalam mengkoordinasikan pelaksanaan InventarisasiGRKPedoman/Panduan untuk pengumpulan data aktivitas, faktor emisi dan perhitungan emisi dan serapan karbonPelaksanaan kegiatan Training baik dalam pengumpulandata dan MRV maupun penetapan REL/RL pada tingkattapak dan perhitungan emisi dan serapan karbonRencana perbaikan sistem MRV dan inventarisasi GRK ke depan
110 Presentasi
METODE SISTEM MRVSistem MRV Nasional/Sub Nasional hendaknya dapat menjembatani gap antara ketersediaan citra satelit remote sensing dengan data inventori masa lampau
Kombinasi remote sensing (TUTUPAN HUTAN) dan inventori lapangan (DATA BIOMASSA) >>>> DUKUNGAN DATA DARI PSP
Metode yang dipilih dalam Monitoring (M) tergantung pada “Biaya dan Akses Kemudahan dalam Mendapatkan Citra Satelit Resolusi Tinggi”.
Menentukan tingkat Tier/kedetilan monitoring
Tier 1: menggunakan persamaan dasar (basic equation) dan default EF (yang disediakan dalam IPCC Guideline)
Tier 2: metoda yang digunakan lebih detail – Digunakan persamaan yang sedikit lebih kompleks [Sumber: Worksheet IPCC Guidelines, 2006] – Pengukuran langsung data emisi– Metode lebih rinci (faktor emisi lokal/serapan lokal)
Tier 3: Metode paling rinci (faktor emisi/serapan lokal, modeling dan sampling)
China Brazil Earth Resources Satellite/CBERS
111Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Tingkat Tier/kedetilan metode Monitoring (M) akan sangat menentukan bentuk Reporting/Pelaporan (R) dan Verification/Verifikasi (V)
Menentukan tingkat akurasi, reliabilitas dan validitas data pemantauan emisi/serapan sektor LULUCF
Beberapa Metode Monitoring yang telah dikembangkan
Tingkat Internasional:
IPCC GL 2006Voluntary Carbon Standard (VCS)
Tingkat Nasional:
SNI 7645:2010 >> Klasifikasi Penutup LahanSNI 7724:2011 >> Pengukuran Karbon Lapangan
112 Presentasi
MRV DALAM PENGUSAHAAN HUTAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA
PERATURAN DITJEN BPK NO.3/2010 TENTANG SISTEM MRV PADA PENGUSAHAAN HUTAN
CONTOH REGULASI TERKAIT SISTEM MRV
Measurement Di HutanTanamanInventori Hutan (homogenous, even age):
Umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%;Umur setengah daur: sampling intensity 0,5%;Umur tebang: samplin g intensity 1%;
Peta digitalForrmat: (. ) geographic latitude-longitude coordinatesa) area dan nomor blok, b) blok dan pusatkoordinat, c) jenis tanaman yang ditanam d) tahunpenanaman, dan e) persentase tumbuh tanaman
INVENTORI
REMOTE SENSING
113Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Measurement di Hutan AlamInventori Hutan:
Pada umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%;Pada umur setengah daur: sampling intensity 0,5%;Pada umur tebang: sampling intensity 1%;
Pada tebang pilih tanam jalur (TPTJ) :Pada umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%;Pada umur setengah daur: sampling intensity 0,5% ;Pada umur tebang: ;
Peta digital
Measurement dalam Pemanenan
Peta dan tabel isian: blok , volume kayu dan jenistanamanDisupervisi oleh lembaga kehutanan bersertifikatdalam perencanaan dan pengelolaan hutan, pemanenan hutan dan timber cruisingTimber grading dapat diupload dalamwww.puhh.dephut.go.id or www.puhh.dephut.net.
114 Presentasi
Reporting
Up date setiap tahun
Data dapat diakses oleh publik
Bantuan teknis tersedia untuk para pengusahapemanfaatan hutan
Verifikasi
Dilakukan oleh lembaga bersertifikat dalam SFM, perencanaan dan pengelolaan hutan
Dalam hal lembaga bersertifikat tidak ada, verifikasi dapat dilakukan oleh lembagaindependen yang terakreditasi
Verifikasi disampaikan kepada Direktorat JenderalBina Produksi Kehutanan
115Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Terima kasih atas perhatiannya……………
5. Inventarisasi Hutan di Klaster TSP/PSP
INVENTARISASI HUTAN DI KLASTER TSP/PSP 1992-2014
Dr. Ernawati, M.ScMenado, 20 Agustus 2013
Subdit Inventarisasi Hutan, Direktorat IPSDHDitjend Planologi
116 Presentasi
Proses data tsp psp (saat ini)
Pengukuranterestrial
(TSP/PSP)
Analysa data
Validasidata
Verifikasidata
Checking:1. Format data2. Informasi
klaster
Cross check:1. Kebenaran data
sesuai dengan referensi lainnya;
2. Kebenaran data dng penggunaan lainnya (citra, landsat, alos, dll)Perolehan data:
1. Data potensi hutan2. Data biomassa hutan;3. Data karbon stok hutan;4. Data ekosistem; dll
117Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Peta lokasi dan Peta penutupan
lahan
Peta kerja (termasuk
mencapai lokasi)
Cek lokasi klaster di atas peta (peta
induk Klaster)
Cek teknik pengambilan
sample (sistematik, jalur, stratifikasi)
Cek Jenis dan diameter kayu
yang diukur
Cek Nilai potensi kayu
Cek hasil inventarisasi hutan
Cek jumlah klaster/plot yang
diukur bandingkan dengan luasan
Cek pengukuran di lapangan(sesuai??)
Cek pembagian petak (sesuai
dengan methode klaster?
Cek pengukuran kayu di bawah
diameter 20 cm
Cek informasi lainnya (tanah,
iklim, topografi dll)
Langkah Verifikasi dan Validasi Hasil Inventarisasi Hutan
Teknikinventarisasihutan
BPKH 2011 2012 2013 2014I. Medan 10 30 20 28II. Palembang 15 32 39 32III. Pontianak 35 63 62 50IV. Samarinda 30 60 65 60V. Banjarbaru 22 25 25 10VI. Manado 23 59 26 25VII. Makassar 30 45 45 20VIII. Denpasar 22 25 39 15IX. Ambon 22 27 24 25X. Jayapura 10 44 60 50XI. Jogyakarta 10 29 35 35
Jumlah TSP/PSP di Kawasan Hutan Indonesia
118 Presentasi
Jumlah TSP/PSP di Kawasan Hutan Indonesia (Klaster)
BPKH 2011 2012 2013 2014XII. Tj. Pinang 15 33 30 10XIII. Pk. Pinang 0 9 20 20XIV. Kupang 16 32 35 35XV. Gorontalo 5 22 22 7XVI. Palu 4 31 35 35XVII. Manokwari 8 59 32 37XVIII. Aceh - - - 10X1X. Riau - - - 30XX. Lampung - - - 15XXI. Plk.raya - - - 30XXII. Kendari - - - 20
No. Provinsi Jumlah klaster
Enumerasi TSP-PSP Tahun 1990-1996 Re-enumerasi PSP Tahun 1996-2009
N Awal V Awal N Akhir V Akhir20 Cm up
50 Cm up
20 Cm up
50 Cm up
20 Cm up
50 Cm up
60 Cm up
20 Cm up
50 Cm up
60 Cm up
1Sulawesi Utara 12 108,30 26,70 178,30 114,30 138,18 29,27 16,82 185,43 110,61 84,77
2Maluku Utara 21 175,95 24,86 167,62 104,20 103,80 23,40 13,90 157,70 94,80 71,50
3Sulawesi Selatan 15 91,80 17,30 105,60 54,40 55,33 7,00 2,67 47,09 22,43 16,19
4Sulawesi Barat 29 149,24 15,07 97,93 51,91 93,55 14,09 7,76 104,85 53,51 38,88
5Sulawesi Tengah 42 116,50 21,50 159,70 88,30 101,15 21,10 11,48 143,28 82,59 61,05
6Sulawesi Tenggara 44 136,40 15,50 132,20 52,90 76,96 15,79 8,70 111,95 65,76 49,85
7Gorontalo 9 172,78 25,00 181,54 122,56 112,40 21,00 11,80 180,20 111,40 88,00
Sulawesi Utara & Maluku Utara
119Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Hutan Lahan Kering Primer 300.146,24 Hutan Lahan Kering Sekunder 578.750,30 Hutan Mangrove Primer 10.670,22 Semak Belukar 53.754,09 Perkebunan 2.161,57 Pemukiman 22.918,77 Lahan Terbuka 11.301,81 Tubuh Air 8.546,08 Hutan Mangrove Sekunder 1.953,77 Semak Belukar Rawa 423,06 Pertanian Lahan Kering 272.218,91 Pertanian Lahan Kering Campur 468.135,80 Sawah 46.900,17 Tambak 542,39 Transmigrasi 269,07 Pertambangan 356,75 Rawa 39,28
120 Presentasi
Langkah ke depan
Nasional(Dit IPSDH)
Tingkat BPKH
Melaksanakan analysa potensi tegakan, biomassa, carbon dan ekosistem tingkat nasional
1. Melaksanakan IH2. Melaksanakan entry data3. Melaksanakan analysa
potensi tegakan,bimassa, ekosistem, carbon provinsi
USERS
PO
RT
AL
DA
TA
Tahapan Pelaksanaan Pembuatan Peta Potensi dan Peta Biomassa
Persiapan dan PengumpulanData
Hasil Inventarisasi Tegakan Citra
Perhitungan Volume danBiomassa
Pengkonversian Nilai Dijital
Dimensi Tegakan dan Nilai Biomassa
Nilaibackscatter/reflektansi
Overlay Data
Analisis Statistik dan Penyusunan Model Pendugaan Potensi dan Biomassa
ModelTerbaik Perhitungan Overall Accuracy
dan Kappa Accuracy
Pembuatan Peta Sebaran potensi dan Biomassa
Selesai
121Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Sustainable Forest Management
ManajemenHutan yang
baik
Regulasidan
PemikiranPro Lestari
SustainableForest
Manajemen
Pemantapankawasan
Manajemenpengelolaan
MetodeSilvikultur
REDD+
GRK
JasaLingkungan
Upaya minimalisasi degradasi dan
deforestasi
Moratorium
Neraca Sumberdaya Hutan
122 Presentasi
REDD++BenefitDistribution
System (BDS)
Monitoring & MRV
ReferenceEmission Level
(REL)Safeguards
Institution
Policy
Kelengkapan REDD++
Foto fish eye foto kamera biasa
HUTAN ALAM DI PROP RIAU
123Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Foto Fish eye Foto kamera biasa
Hutan tanaman akasia
124 Presentasi
6. Potensi Penyelarasan INCAS dan NFMS serta Perannya terhadap Sistem Monitoring Pelaporan Emisi di Tingkat Provinsi
Potensi penyelarasan INCAS dan NFMSserta perannya terhadap sistem monitoring pelaporan emisi di tingkat propinsi
Haruni KrisnawatiFORDA/[email protected]
Disampaikan pada Lokakarya Strategi Monitoring PSP di Tingkat ProvinsiManado, 20 Agustus 2013
Apa itu INCAS?
INCAS (Indonesian National Carbon Accounting System): sistem perhitungan karbon yang didisain untuk Mengukur (Measured (M))emisi dari lahan hutan di Indonesia pada skala nasional (wall-to-wall coverage) secara periodik (annual basis) Tergantung tujuannya, hasil pengukuran/perhitungan emisi dapatdilaporkan (Reported (R)) untuk keperluan:
Nasional/domestik – mendukung kebijakan pemerintah, implementasidan pemantauan; dan/atau;Internasional – eg. UNFCCC, REDD+, pasar karbon/komitmenpenurunan emisi.
Hasil pelaporan tingkat emisi selanjutnya dapat diverifikasi (Verified (V)) seberapa besar kredibilitasnya
125Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Formula dasar Perhitungan emisi - IPCC
= X
Emission factor
Net emission
Changes in Carbon stocks(land uses and management
activities)
CO2-eq
Activity data
Changes in Forest Area(land uses and management
activities)
Satellite land monitoring system
Forest inventory/Field measurement
GHG inventory
INCAS dikembangkan mengikuti panduan praktis internasional untuk perhitungan karbon dari sektor berbasis lahandan dengan fleksibilitas yang cukup untuk memenuhi persyaratan berbagai pelaporan emisi tahunan Indonesia
INCAS mengembangkan perhitungan karbon nasional dengan memonitor perubahan luas hutandan perubahan stok karbon hutan (dari perubahan penggunaan lahan dan aktifitas manajemen)
INCAS didisain berdasarkan pada empat modul informasi utama (A, B, C, D), dan satu modul (E) yang mengintegrasikan semua data untuk mengkuantifikasi emisi
Analisis perubahan tutupan lahan B
Annual time series defining areas of:
Deforestation (permanent loss of forest cover)
Pendugaan stok karbon D
Carbon stock estimates for each biomass class (incl. growth/loss rate):
Aboveground biomassBelowground biomassLitterDebrisSoil
Klasifikasi biomassaA
Classification of forests into groups (biomass classes) that best explain the variation of biomass in undisturbed forest condition
Klasifikasi tingkat gangguan hutanC
Mapping forest disturbance classes at known date
Minimal disturbanceModerate disturbanceHeavy disturbance
Carbon Accounting
and Reporting
Model
E
Degradation (forest clearance and regeneration or partial removal)
126 Presentasi
Data yang digunakan
Satellite/RS dataAnalysis to produce time series forest extent and change
Ground based dataForest Inventories or permanent forest monitoring sites
Climate and geophysical dataAccounts for variation in climate and soil type (etc)
Management databasesTypes of management regimes & resultant impact of change on carbon emissions and removals
Carbon Accounting and Reporting
Model
Land cover change data
Soil dincludpeatla
Biomass and Growth data
Climate data
Carbon Accounting & Reporting Model
Internationally reviewed carbon accounting model
Calibrate to Indonesian conditions
Run & check ICARM scenarios
ICARM outputC stock change by biomass class
Area change by biomass class by year
INCAS output
C stock change by year
Biomass Class
A
Indonesian Carbon Accounting and
Reporting Model (ICARM)
E
DC-stock Estimates
DevelopICARM scenarios
Map change in forest area for each year by biomass class
Annual Land Cover ChangeB
DisturbanceC
127Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Perubahantutupan lahan
Manajemen hutan Data pendukung
Change t1 to t2Change t1 to t2
Change t2 to t3
Change t3 to t4
Change t4 to t5
Change t5 to t6
Burning/use of fireSilvicultural practiceResidue management
Wood densityAllometricsCarbon contentDecomposition rateWood product life cycle analysis
Carbon model operation
Method of clearing
Species characteristics
Location, area, time of clearing, history
Pertumbuhan hutan Tipe hutan
Biomass at the time of clearing
Kelas biomassa
Type of forest cleared
Progress to date
Collation and review of existing information on biomass /carbon stocks resulting in:development of a database of site information, site biomass data, allometricequations and identification of data gapsdevelopment of a web based interface
Annual land cover change analysis has been completed for Kalimantan, Sumatra, Papua and nearly Sulawesi, showing land cover change through time for the period 2000 09 Aim to complete national level, ‘wall to wall’, processing from 2000 to the present day (year)Development of the Pilot System over KalimantanDevelopment of the biomass class and map – key input to pilot systemIntegration of annual land cover change analysis and biomass classEarly estimates of annual gain and loss by biomass classEarly estimates of annual emissions and removalsTraining workshops on the use of carbon models – incorporating management scenarios to generate a full account for carbon emissions
128 Presentasi
Clearing in 2008-2009
Multiple Changes
Forest in 2000
Lake
Replanting in 2001-2002 Replanting in 2000-2001
Clearing in 2007-2008Clearing in 2006-2007Clearing in 2005-2006Clearing in 2004-2005Clearing in 2003-2004Clearing in 2002-2003
Clearing in 2001-2002Clearing in 2000-2001
Replanting in 2002-2003 Replanting in 2003-2004 Replanting in 2004-2005
Replanting in 2005-2006 Replanting in 2006-2007 Replanting in 2007-2008 Replanting in 2008-2009
Non Forest
Analisis perubahan tutupan lahan tahunan
129Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Klasifikasi dan pemetaan biomassa
AG Biomass Gain and Loss for Kalimantan (2000-2009) by Biomass Class
Estimasi awal emisi dan serapan tahunanserapanemisi (CO2 Mt)
130 Presentasi
Source: DG of Forest Planning, 2012
NFMS (National Forest Monitoring System)
Potensi INCASKomponen utama sistem MRV untuk REDD+ Memonitor perubahan tahunan emisi dan serapan dari sektor berbasislahanMengkuantifikasi dampak praktek praktek penggunaan lahan dan hutan di Indonesia terhadap stok karbon, emisi dan serapanMemberikan dasar (secara ilmiah dan teknis) dalam penyusunan kebijakandan mempromosikan kepentiangan Indonesia dalam forum internationalMemberikan input yang diperlukan untuk menyusunan skenario tingkatemisi acuan (REL/RL) yang dapat dipercayaDidisain untuk menghasilkan output yang diperlukan untuk pelaporanemisi GRK secara nasional dengan implementasi sub nasionalMendukung Sistem Pemantauan Hutan Nasional (National Forest Monitoring System (NFMS)) dalam membuat kebijakan bagaimanamengelola emisi GRK dari hutan dan mengelola hutan Indonesia denganbaik
131Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Terima kasih
7. Strategi Monitoring PSP dan Peluang Pengintegrasian Kegiatan dengan PSP Lain di Provinsi Sulawesi Utara
Manado, 20 Agustus 2013
KEMENTERIAN KEHUTANANDIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANANBALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI
132 Presentasi
II. PENDAHULUAN
II. DASAR-DASAR
III. PELAKSANAAN PERMANENT
SAMPLE PLOT
IV. STRATEGI MONITORING DAN
PENGINTEGRASIAN PSP
V. PENUTUP
2
I. PENDAHULUAN
1. UU No. 41 Th. 1999, ttg Kehutanan :
Karunia dan amanah Tuhan YMEKekayaan yg dikuasai negaraBerguna bagi manusia wajib di syukuri & diurus, dimanfaatkan secara optimal Dijaga kelestariannya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat generasi sekarang & nanti
2. Pasal 4 ayat 2 “wewenang mengurus” adalah pemerintah pengurus hutan meliputi :
Perencanaan KehutananPengelolaan HutanLitbangdiklatluh kehutananPengawasan
A. Latar Belakang
Inven. Hutan NFI (SejakTh. 1989)Pengukuhan Kawasan HutanPenatagunaan Kawasan HutanPembentukan Wil. Pengelolaan HutanPenyusunan Rencana Kehutanan
3
133Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
II. DASAR - DASAR
A. Umum
1. UU No. 41 Th. 1999 ttg Kehutanan
2. Permenhut No. P. 57/Menhut-II/2007 tgl 14 Sep. 2010 ttgPenyelenggaraan Inven. Hutan
3. Permenhut No. P. 42/Menhut-II/ 2010 tgl 14 Sep. 2010 ttg SistemPerencanaan Kehutanan
4. Permenhut No. P. 16/Menhut-II/2013 tgl 26 Peb. 2013 ttgPerubahan ketiga atas KepmenhutNo. : 6188/Kpts-II/2002 ttgOrganisasi dan Tata Kerja BalaiPemantapan Kawasan Hutan
B. Teknis
1. Juknis Enumersi TSP/PSP (PusatInven. Dan PerpetaanKehutanan, Baplan KehutananDephut. Jakarta, 2007).
2. Srt Kapus Inven. Dan PerpetaanKehutanan No. S. 547/VII/Pusin-2/2007 tgl 19 Sep. 2007 hal Peta Redesign TSP/PSP Prov. Sulut.
4
III. PELAKSANAAN PERMANENT SAMPLE PLOT (PSP)
Tujuan TSP
A. Desain TSP/PSP
1. Desain TSP
5
134 Presentasi
2. Desain PSP
Kegunaan PSP (4-5 tahun)
Ket := Galian Sudut= Patok Besi
6
3. Desain PSP Record Unit (RU)
25 m 20 m
Bentuk PSP (BPKH) Bentuk PSP (BPK)
7
135Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
B. Sebaran PSP
Catatan :1. Srt Kapus Inven. Dan
Perpetaan KehutananNo. S. 547/VII/Pusin-2/2007 tgl 19 Sep. 2007 hal PetaRedesign TSP/PSP Prov. Sulut.
2. Jumlah 39 Klaster :
Yang lama 9 KlasterYang baru 30 Klaster
8
Rincian sebaran PSP pd tiap Kab. Di Prov. Sulut
No Kab/Kota Jml Klaster
1 Bolmong 11
2 Bomut 7
3 Bolsel 9
4 Boltim 5
5 Minahasa 1
6 Minut 3
7 Kep. Talaud 1
8 Bitung 1
No Kab/Kota Jml Klaster
9 Tomohon 1
10 Minsel -
11 Mitra -
12 Sangihe -
13 Sitaro -
14 Manado -
Jumlah 39
9
136 Presentasi
IV. STRATEGI MONITORING DAN PENGINTEGRASIAN PSP
No Uraian Planologi Litbang
1 Kondisi IHN : Enumerasi (20 x 20 Km)Re – EnumerasiRedesign (10 x 10 Km)
Tipe ekosistem : Pantai, dtran rndh, dtrn tinggidan lumut
2 Metode Sistematis Stratifikasi – purposive random sampling
3 Ukuran Sampel Pohon (sensus) 100 x 100 mTiang rad. 5 m dr pusat RU/plotPancang rad. 2 m dr pusat RU/plotSemai rad. 1 m dr pst RU/plotRotan (ank rad. 5 , rad 10 dws)
Pohon 20 x 20 mTiang 10 x 10 mPancang 5 x 5 mSemai, tbh bw & serasah 1 x 1 mNekromasa 10 x 20 m ( ky mati & phn mt)
4 Parameter Pohon ( Ø dbh, Tbbc dan TT, jenis)Tiang (Ø dbh, jenis)Pancang (jml, jenis )Semai (jml, jenis )Rotan, ank (jml,jenis). Dws (pjg, jml,jenis)
Pohon (Ø dbh & jenis, Tinggi)Tiang (Ø dbh, jenis, Tinggi)Pancang (dbh, jenis, Tinggi)Semai ,tbh bw & serasa (berat)Kyu mati (dbh, ujng & pngkl)Akar
5 Periode 4-5 tahun Tiap tahun
6 Output Riap, vol Basis data cadangan carbon & perubahanya
10
PENGINTEGRASIAN PSP :
PERSIAPAN SAMPLE, WAKTU
PELKSANAAN
PENGOLAHAN
TIM/REGU
SHARE DATA TK. POHON
11
137Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
V. PENUTUP
1. Degradasi Hutan 14 Klaster (1989) 9 Klaster (2013)
2. Pengintegrasian pelaks. PSP mrpkn upya postf (serius & komitmen dr
brbgai pihak Singkronisasi data
3. Pengintegrasian pelaks. PSP perlu dukungan regulasi tdk
tumpang tindih tugas dan kewenangan
12
TERIMA KASIH13
138 Presentasi
8. Peran dan Tanggung Jawab para Pihak pada Tingkat Provinsi untuk Pelaksanaan Sistem Monitoring Karbon Hutan
Johny S. TasirinProgram Studi Ilmu KehutananUniversitas Sam Ratulangi, Manado.
LOKAKARYA STRATEGI MONITORING PERMANENT SAMPLING PLOTS DI TINGKAT PROPINSI
Balai Penelitian Kehutanan ManadoPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim Badan Litbang KehutananKementerian Kehutanan
MANADO20-21 Agustus 2013
Sunset di Teluk Manado © JohnTasirin 2012
Mitigasi dan Adaptasi
Kebijakan dalam menanghapi climate change
Adaptasi:
Mitigasi:
Sunset di Teluk Manado © JohnTasirin 2012Sunset di Teluk Manado © JohnTasirin 2012
139Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Sumber-sumber air dan pengelolaannya
Ekosistems
Pangan, sandang dan produk kehutanan
Daerah pantai dan pesisir
Industri dan settlement
Kesehatan Masyarakat
Adaptasi
Sunset di Teluk Manado © JohnTasirin 2012
Mitigasi
140 Presentasi
Emisi global GHG sektoral.
Kehutanan
TumbuhanTipe Vegetasi
Lantai Hutan
SatwaKonsumer primer (herbifora)
Konsumer sekunder (karnifora)
DekomposisiVariasi Musim
Elevasi
Variasi Ekosistem
Skema pengamatan hutan untuk akumulasi karbon
141Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Keanekaragaman hayati dengantingkat keunikan yang tinggi
Karakteristik bentangan Sulawesi Utara(Laboratorium untuk Studi Global)
Keunikan geologis dengantanah dalam pengaruh vulkanik
Tingkat alterasi lahan tinggi
Potensi restorasi alami tinggi
Variasi ekosistem yang kompleks
Pohon
Lantai Hutan
Konsumer primer (herbifora)
Konsumer sekunder (karnifora)
Variasi Musim
Elevasi
Variasi Ekosistem
Standing Biomass
Net CarbonEquivalent
Organisme
Ekosistem
Perguruan Tinggi
Serasah
Badan/Balai PenelitianDinas KehutananBKSDATaman NasionalBPKHBPDAS
Debris
Sosial
Akumulasi Biomasa
Lingkungan HidupSinkronisasi DataDiseminasi Hasil
CarbonEquivalent
Bappeda
142 Presentasi
Terima kasih
Sunset di Teluk Manado © JohnTasirin 2012
143Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
145Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Lampiran 3. Notulensi Diskusi
KELOMPOK I: Strategi Pengelolaan PSP di Tingkat Provinsi
1. Bagaimana persepsi para pihak tentang keberadaan PSP?a. Umumnya persepsi para pihak masih relatif rendah b. Perlu ada pengenalan/ sosialisasi lebih lanjut mengenai PSP dan signifikansinya
bagi daerah2. Instansi mana saja yg membutuhkan PSP?
a. BPKHb. BPKc. BLHd. BAPPEDAe. Pengelola hutan pihak swasta f. Pemerintah provinsi,kabupaten & kota g. Perguruan tinggi h. Agrokompleks i. Klimatologi j. dll
3. Siapa yang akan menjadi lead/bertanggung jawab sebagai koordinator atas pengelolaan PSP?a. BAPPEDA dan BPKHb. BPKH adalah pihak yang memahami PSP secara profesional c. Bappeda adalah koordinator semua sektor pemerintahan di daerah
4. Hal apa saja yang dibutuhkan oleh Provinsi Sulawesi Utara untuk menjamin pengelolaan PSP?a. Komitmen semua pihak b. Kebijakan pemerintah (pusat) c. Sosialisasi dan pelatihan d. Pelengkap sertifikasi para pemegang ijin e. Penambahan jumlah PSP
5. Bagaimana sistem monitoring & pelaporan PSP?
146 Notulensi Diskusi
Perlu ditetapkan kebijakan dari pusat untuk membuat sistem monitoring & pelaporan PSP yang akan dikoordinasikan oleh pihak penanggung jawab (BAPPEDA & BPKH)
6. Bagaimana sistem pendanaan PSP di masa yang akan datang?a. Pihak pemerintah mengikuti ketentuan yang ditetapkan (APBN & APBD)b. Pihak swasta dimasukkan sebagai kewajiban internalc. Bantuan asing dapat diupayakan melalui akuntabilitas dan transparasi yang
jelas
KELOMPOK II: Rancangan Sistem Monitoring Karbon Hutan Tingkat Provinsi
1. Kendala apa yang dihadapi dalam Penyusunan RAD GRK dan SRAP REDD+ di Provinsi Sulawesi Utara?a. Kelengkapan dan ketersediaan data yang masih belum memenuhi isian untuk
menjadi RAD GRK dan SRAP REDD+b. Koordinasi yang masih lemah antara/ lintas Pokja
2. Data dan informasi spesifik apa yang belum tersedia di sektor kehutanan terkait penyusunan RAD GRK di tingkat Provinsi Sulawesi Utara?a. Data lingkup sektor kehutanan sudah tersedia, hanya saja koordinasi antar
stakeholder masih kurang, sehingga data yang diperoleh kurang lengkap, contohnya data perubahan tutupan lahan bisa diperoleh dari Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) di BPKH Manado
b. Data dan informasi yang belum tersedia :1) Data tentang potensi pada setiap tipe ekologi di manado 2) Citra resolusi sangat tinggi,3) Data lingkungan/ biofisik
3. Pihak-pihak mana dan siapa saja yang sudah mengumpulkan data terkait karbon hutan?a. BPK Manadob. BPKH Manadoc. Univ. Sam Ratulangid. Lembaga lain: WCS (World Conservation Society) yang pernah melakukan
survey 150 plot tahun 20074. Kegiatan apa saja yang seharusnya dilakukan dalam monitoring karbon hutan dan
siapa saja yang terlibat dalam monitoring karbon hutan?
147Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
a. Kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka monitoring karbon hutan di Provinsi Sulawesi Utara:1) Perlunya Citra satelit sangat tinggi/remote sensing2) Training secara periodik3) Inventarisasi :
a) Berdasarkan PP 38/2007 Inventarisasi secara umum wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana untuk melakukan inventarisasi.
b) Kepala dinas provinsi harus segera memerintahkan para pemegang ijin IUPHHK agar melakukan inventarisasi kawasan hutan yang dikelolanya untuk memperoleh data inventory
c) BKSDA dan Taman nasional harus memberikan laporan hasil inventarisasi karbon hutan pada kawasan hutan yang dikelolanya
4) Clearing data peta di Provinsi Sulawesi Utarab. Aktor yg terlibat:
1) Pemerintah daerah dan pemerintah provinsi2) UPT Kementerian Kehutanan : BKSDA, Taman Nasional, BPKH, BPK3) Akademisi 4) Para pemegang ijin IUPHHK
5. Bagaimana koordinasi seluruh pihak dalam monitoring karbon hutan dan pengumpulan data tk provinsi?a. Pokja : Sektor kehutanan dan pertanian, limbah, energi, transportasi
1) Koordinator : BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara2) Anggota :
a) UPT Kementerian Kehutanan : Taman Nasional, BKSDA, BPKH, BPK, BPDAS
b) Dinas terkait : Dinas kehutanan Provinsi, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Kehutanan Kota/Kabupaten
c) Para pemegang ijin usaha (IUPHHK/HA/HT, IPPKH untuk pertambangan)
d) Kelompok masyarakat adate) Akademisi : PSIK Univ. Sam Ratulangi, FKT Univ. Dumoga
Kotamobaguf) LSM terkait kehutanang) KPHh) BLH
148 Notulensi Diskusi
6. Draft SK Monitoring Karbon Hutan akan disusun oleh Dinas kehutanan Provinsi, koordinasi dengan BAPPEDA dan pihak-pihak terkait.
149Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sulawesi Utara
Lampiran 4. Dokumentasi
150 Dokumentasi
Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No. 5 Bogor; Telp.: 0251 8633944; Fax: 0251 8634924Email: [email protected]; Website: www.puspijak.org
Prosiding Workshop
SampelPermanen
PlotMonitoring Pelaporan&
di Provinsi Sulawesi Utara
Strategi
9 786027 672451
ISBN: 978-602-7672-45-1