16
BAB II
SEJARAH KEBERADAAN YAYASAN DI INDONESIA
A. Perkembangan Yayasan di Indonesia
1. Sejarah Yayasan di Indonesia
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang
dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.1 Awal
keberadaan yayasan sudah lama dikenal oleh masyarakat. Yayasan tumbuh dan
berkembang di Indonesia bersumber pada hukum adat, hukum Islam dan
hukum Belanda.
Yayasan bersumber dari hukum adat berhubungan dengan hukum
tanah. Ada dua hukum tanah, pertama hukum tanah dalam keadaan diam yaitu
mengatur tentang hak-hak atas tanah, baik hak masyarakat hukum atas tanah,
maupun mengenai hak perseorangan atas tanah, seperti hak membuka tanah,
hak milik, hak memungut hasil, hak wenang pilih/hak wenang beli, hak
keuntungan jabatan atas tanah dan sebagainya. Kedua, hukum tanah dalam
keadaan bergerak, yaitu mengatur tentang hak untuk memperoleh dan
memindahkan hak atas tanah, seperti hak menjual tanah, menghadiahkan tanah,
1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan., (Bandung: CitraUmbara, 2002), hlm. 2.
17
menghibahkan tanah, menyediakan tanah untuk badan hukum adat (wakaf,
yayasan) dan sebagainya.2
Sementara itu, yayasan bersumber dari hukum Islam dikenal dengan
istilah “wakaf”.3 Wakaf berarti menahan harta untuk diwakafkan, tidak
dipindah milikkan. Yang dimaksud dengan menahan harta benda adalah
menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam
bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan
sejenisnya.4 Wakaf juga merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang
menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima`iyah
(ibadah sosial).5 Jadi ada kesamaan antara yayasan dan wakaf yaitu sama-sama
digunakan untuk kegiatan sosial.
Yayasan bersumber dari hukum Belanda dikenal dengan istilah
“stiching”. Dalam suatu yurisprudensi di Belanda tahun 1882, Hoge Raad
(Dewan Tinggi) yang merupakan badan peradilan tertinggi, telah berpendirian
bahwa yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan
karenanya dapat didirikan. Pendirian Hoge Raad tersebut diikuti oleh
Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) di Hindia Belanda dalam putusannya
2 H.A.M Effendy., Pokok-Pokok Hukum Adat, (Semarang : Duta Grafika,1990), hlm. 3.
3 Ter Haar Bzn, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto., Asas-asar danSusunan Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita,1985), hlm. 161.
4 Muhammad Jawad Mughniyah; penerjemah, Masykur A.B, dkk., FiqihLima Madzhab: Edisi Lengkap, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 1996 ), hlm. 635.
5 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia(Yogyakarta : Nuansa Aksara, 2005), hlm. 1.
18
mulai tahun 1889.6 Artinya keberadaan yayasan di Indonesia sebelumnya
sudah diakui sebagai bandan hukum dan diatur sejak pemerintahan Hindia
Belanda tahun 1889. Namun, Indonesia baru membuat Undang-undang yang
mengatur khusus tentang yayasan sebagai badan hukum pada tahun 2001.
2. Keberadaan Yayasan sebelum Kemerdekaan
Jauh sebelum Negara Indonesia dinyatakan merdeka pada tanggal 17
Agustus 1945, keberadaan yayasan yang sudah lama ada di Indonesia. Yayasan
yang diidentikan dengan organisasi masyarakat (ormas) sudah ada sebelum
Indonesia merdeka. Keberadaan Ormas ini muncul atas dasar kesadaran
masyarakat Indonesia yang mempunyai suatu tujuan tertentu. Sejak zaman
Hindia Belanda bentuk yayasan merupakan suatu bentuk badan hukum yang
banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kecenderungan masyarakat memilih
bentuk yayasan antara lain karena alasan:7
1. Proses pendiriannya sederhana
2. Tanpa memerlukan pengesahan dari pemerintah
3. Adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan
subjek pajak.
Dalam proses menuju suatu negara yang merdeka, Indonesia
mengalami beberapa penjajahan oleh negara lain. Belanda merupakan negara
yang menjajah pertama kali di Indonesia. Belanda datang ke Indonesia sekitar
tahun 1610. Kedatangan Belanda tersebut selain untuk mengeruk seluruh
6 Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi., Hukum Yayasan di Indonesia,(Jakarta : PT. Abadi, 2002), hlm. 18
7 Setiawan., Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, (Bandung:Alumni, 1992), hlm. 201.
19
kekayaan di Indonesia, tapi juga mempunyai misi untuk meyebarkan agama
kristen (kristenisasi). Belanda menerapkan Politik Etis, yang isinya sebagai
bangsa Kristen Belanda merasa berkewajiban untuk memperbaiki nasib orang-
orang Kristen pribumi. Belanda juga mendirikan sekolah-sekolah dengan
model Barat, dalam upaya Kristenisasi.8 Melihat kondisi tersebut menyebabkan
sebagian masyarakat Indonesia membentuk sebuah organisasi sebagai bentuk
perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Di antara organisasi yang lahir pada
masa penjajahan Belanda yaitu berdirinya organisasi-organisasi Islam yang
berhaluan nasional maupun regional dan lokal, seperti: Syarikat Dagang Islam,
Budi Utomo, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama (NU), dan
lain sebagainya.9
Setelah penjajahan Belanda di Indonesia berakhir, giliran Jepang yang
melakukan penjajajahan di Indonesia. Belanda mengalami kekalahan perang
dengan pasukan Jepang. Penyerahan tanpa syarat pasukan Belanda kepada
Jepang berlangsung dalam suatu perundingan di Kalijati pada tanggal 8 Maret
1942.10 Penyerahan Belanda mengakibatkan penghentian semua bentuk
perlawanan di seluruh Indonesia. Sejak itu berakhirlah pemerintahan Belanda
di Indonesia dan dengan resmi ditegakkan kekuasaan kemaharajaan Jepang.
Indonesia memasuki periode baru yaitu periode pendudukan militer Jepang.
8 Bondan Dwi Atmojo., “Peran pondok pesantren Al-asy’ariyyah KalibeberWonosobo dalam pendidikan dan dakwah Islam Tahun 1962-1994”, Skripsi,Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, 2007, hlm. 36-37.
9 Hasbullah., Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 58.
10 S. Silalahi., Dasar-Dasar Indonesia Merdeka, (Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 2001), hal. 29
20
Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, keberadaan organisasi
masyarakat (ormas) di Indonesia sudah semakin berkembang, khususnya ormas
Islam. Kebanyakan ormas Islam ini bergerak di bidang dakwah dengan
mendirikan pesantren-pesantren. Jepang memang sangat memperhitungkan
kekuatan pesantren yang terdiri dari kyai dan santri, karena Jepang merasa
takut dengan semangat jihadnya.11 Oleh karena itu, Jepang menempuh
beberapa kebijakan untuk mendekati umat Islam, diantaranya dengan
pemberian izin dalam pembentukan Barisan Hisbullah untuk memberikan
latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam yang dipimpin oleh K.H. Zaini
Arifin, pembentukan Barisan Peta untuk para ulama dan tokoh-tokoh nasional,
serta pembentukan Majelis Islam ‘Ala Indonesia ( MIAI ) yang bersifat
kemasyarakatan.12
3. Keberadaan Yayasan Setelah Kemerdekaan
a. Keberadaan Yayasan Pada Masa Orde Lama (1945-1965)
Orde Lama adalah sebutan bagi pemerintahan Presiden Soekarno di
Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1965. Istilah Orde
Lama muncul pada masa Orde Baru yang dianggap tidak melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang ditandai dengan
diterapkannya demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno.
Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral Orde Lama yaitu sebagai kepala
negera dan kepala pemerintahan.
11 Bondan Dwi Atmojo., op.cit., hlm. 40.12 Zuhairini., Metodologi Pendidikan Agama, (Solo: Romadloni, 1993), hlm.
150.
21
Sistem pemerintahan Orde Lama merupakan awal sejarah
pemerintahan bangsa Indonesia. Pada masa Orde Lama inilah, bangsa
Indonesia baru memulai menata segala perihal aturan dalam mengelola negara.
Saat itu, bangsa Indonesia baru saja memproklamirkan diri menjadi negara
merdeka, meskipun belum bebas seratus persen dari kekuasaan penjajah. Orde
Lama menjadi cikal bakal pengaturan sistem untuk bangsa Indonesia.
Pada masa Orde Lama pemerintah sudah mulai membuat peraturan-
peraturan tentang keberadaan yayasan di Indonesia. Namun, belum ada
peraturan yang khusus yang mengatur tentang yayasan. Peraturan mengenai
yayasan pada masa Orde Lama bisa terlihat pada UU Darurat No.7 tentang
Tindak Pidana Ekonomi (LN 1955-27) Pasal 15 tentang penghukuman
terhadap badan hukum yayasan. Demikian pula pada UUPA No. 5 Tahun 1960
(LN 1960-164 TLN 2043) Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 1 PP No. 38 Tahun 1963
tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik
Atas Tanah, mengakui bahwa Yayasan dapat memiliki hak atas tanah.13
b. Keberadaan Yayasan Pada Masa Orde Baru (1966-1998)
Kekuasan Soekarno beralih ke Soeharto ditandai dengan keluarnya
Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966. Setelah dikeluarkan
Supersemar maka mulailah dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan
bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Penataan dilakukan di
dalam lingkungan lembaga tertinggi negara dan pemerintahan. Dikeluarkannya
Supersemar berdampak semakin besarnya kepercayaan rakyat
13Anwar Borahima., op. cit., hlm. 58.
22
kepada pemerintah karena Soeharto berhasil memulihkan keamanan dan
membubarkan PKI. Pada tanggal 23 Februari 1967, MPRS menyelenggarakan
sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno dan
mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden RI. Dengan Tap MPRS No.
XXXIII/1967 MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik
kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno. Pada tanggal 12 Maret 1967
Jendral Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.
Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya
kekuasaan Orde Baru.14
Pada masa Orde Baru ada banyak yayasan yang didirikan oleh
Presiden Soeharto. Menurut Presiden Soeharto yayasan-yayasan itu didirikan
karena masih ada hubungannya dengan tugas Presiden/mandataris, yakni
menggerakkan kemampuan pemerintah dan kemampuan masyarakat. Oleh
karena itu, dihimpunlah kekuatan yang ada, karena tidak seluruh masalah dapat
ditangani oleh pemerintah, sehingga masyarakat harus diikutsertakan. Dalam
mengikutsertakan masyarakat itulah Presiden Soeharto menempatkan diri
sebagai warga negara untuk mendukung tugas Presiden/mandataris. Di antara
yayasan yang didirikan oleh Presiden Soeharto antara lain, Yayasan Dharmais,
Yayasan Supersemar, Yayasan Amal Bakti Pancasila, dan Yayasan Dakab.15
Pembentukan Yayasan Dharma Bakti Sosial (Dharmais)
dilatarbelakangi oleh Undang-Undang 45’ yang menyebutkan bahwa fakir
14Baskara T.Wardaya., Membongkar Supersemar!: Dari CIA hingga KudetaMerangkak Melawan Bung Karno (Yogyakarta: Galang Press, 2009), hlm. 119.
15Anwar Borahima., op.cit., hlm. 124-127.
23
miskin dan yatim piatu (anak-anak terlantar) itu menjadi tanggung jawab
negara, tetapi pada kenyataannya negara belum mampu menanggungnya,
sedangkan fakir miskin dan anak yatim (anak-anak terlantar) itu harus segera
mendapat bantuan, maka atas dasar itulah dibentuk Yayasan Dharmais.
Tujuannya adalah untuk menghimpun dana yang dibutuhkan oleh semua panti
asuhan.
Kemudian Yayasan Supersemar dibentuk atas dasar amanah di dalam
UUD ’45 yang menyebutkan bahwa salah satu cita-cita kemerdekaan adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dilakukan melalui pendidikan.
Pemerintah dalam hal ini juga belum mampu untuk membebaskan biaya
pendidikan. Sasaran yang dibiayai oleh Yayasan Supersemar adalah anak-anak
yang pandai dan berprestasi dari SMP sampai perguruan tinggi.
Sementara pembentukan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila
dilatarbelakangi oleh pemerintah yang ingin pendidikan agama perlu
diwujudkan, sedangkan kemampuan masyarakat masih terbatas. Padahal, jika
kekuatan yang ada di masyarakat dapat dihimpun, maka kesulitan-kesulitan itu
bisa diatasi. Selain itu, juga dapat mendidik pegawai negeri untuk melakukan
kewajibannya sebagai umat beragama, dengan memberikan sedekah Rp 50,-
untuk golongan I, Rp 100,- untuk golongan II, Rp 500,- untuk golongan III,
dan Rp 1000,- untuk golongan IV setiap bulannya. Dana yang berhasil
dihimpun tersebut dipergunakan untuk membangun masjid dan sebagainya.
24
Kemudian Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (DAKAB) merupakan
yayasan yang bertujuan untuk membantuk perjuangan Keluarga Besar
Golongan Karya dalam pembangunan politik, ekonomi dan sosial budaya.
Yayasan inilah yang sekiranya telah membatu Presiden Soeharto memimpin
bangsa Indonesia ini hampir selama 32 tahun.
Di samping itu, selain ada yayasan yang didirikan oleh Presiden
Soeharto juga ada yayasan yang didirikan oleh institusi pemerintah. Pada tahun
1972 seperti Angkatan Darat (AD) mendirikan Yayasan Kartika Eka Paksi
(YKEP). Langkah ini kemudian diikuti oleh Angkatan Laut dengan
membentuk Yayasan Bhumyamca, Angkatan Udara dengan Yayasan Adi
Upaya, dan POLRI dengan Yayasan Brata Bhakti. Pada dasarnya yayasan-
yayasan yang dibentuk baik TNI maupun POLRI bertujuan untuk
mensejahterakan anggota-anggotanya. Hal ini dikarenakan anggaran dari
pemerintah yang tidak mencukupi. Maka kebanyakan yayasan ini bergerak di
bidang bisnis untuk mencari keuntungan sehingga dapat mensejahterakan
anggota-anggotanya.
Di sisi lain, pada masa Orde Baru belum ada undang-undang yang
mengatur khusus tentang yayasan. Artinya masyarakat dalam mendirikan suatu
yayasan mempunyai cara yang berbeda-beda sehingga belum ada keseragaman
cara mendirikan yayasan dan yayasan belum mempunyai badan hukum yang
jelas. Namun, pada masa Orde Baru ini telah diajukan suatu Rancangan
Undang-undang tentang yayasan.
25
c. Keberadaan Yayasan Pada Masa Reformasi
Masa reformasi diawali dengan penyerahan mandat kepemimpinan
oleh Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden Prof. DR. B.J. Habibie pada
tanggal 21 Mei 1998. Munculnya reformasi disebabkan karena pada masa Orde
Baru terjadi berbagai macam krisis yang meliputi krisis ekonomi, krisis politik,
krisis hukum hingga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan
Orde Baru. Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan berbangsa
dan bernegara kearah yang lebih baik secara konstitusional dalam bidang
ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya.
Pada masa reformasi juga telah dibuat Rancangan Undang-Undang
tentang Yayasan baik pada masa pemerintahan B.J. Habibie maupun
pemerintahan Abdurrahman Wahid. Ada beberapa alasan dibentuknya
Rancangan Undang-Undang tentang Yayasan; pertama, untuk memenuhi
kebutuhan perkembangan hukum dalam masyarakat mengenai pengaturan
tentang yayasan. Kenyataannya dalam masyarakat menunjukkan, yayasan
sekarang ini tumbuh bagaikan cendawan dan berkembang begitu pesat dengan
berbagai kegiatan, maksud dan tujuan. Namun pendirian yayasan selama ini
hanya berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai yayasan. Kedua, untuk
menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta berfungsinya yayasan sesuai
maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas bagi
masyarakat dalam mendirikan yayasan. Di samping itu, untuk memberikan
pemahaman dan kejelasan kepada masyarakat mengenai maksud, tujuan dan
26
fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan yayasan.
Ketiga, berkaitan dengan arahan-arahan yang terdapat dalam Garis-Garis Besar
Haluan Negara Tahun 1999-2004, bahwa pembangunan hukum harus
mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi
hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran.16
Pada tanggal 6 Agustus 2001 lahirlah undang-undang yang mengatur
tentang Yayasan yaitu Nomor 16 Tahun 2001 Lembaran Negara (LN) No.112
Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 4312 dan telah direvisi
dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan LN No. 115 T.L.N.
4430.17 Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 telah menyebutkan
dengan jelas, bahwa yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai
anggota yang didirikan dengan pemisahan kekayaan pendirinya, dan tidak
diarahkan kepada pencapaian keuntungan, melainkan untuk tujuan tertentu di
bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sebelum berlakunya Undang-
undang yayasan, belum ada keseragaman tentang cara pendirian yayasan.
Pendirian yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat, karena
belum ada perundang-undangan yang mengatur cara pendirian yayasan, serta
keharusan pembentukan yayasan hanya cukup melalui akta notaris. Setelah
berlakunya Undang-undang yayasan, maka dalam pendirian suatu yayasan
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
16Ibid., hlm. 37.17Natzir Said., Hukum Perusahaan di Indonesia I (perorangan), (Bandung:
Alumni, 1987), hlm. 20.
27
1) Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih.
2) Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri-pendirinya.
3) Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dengan bahasa
Indonesia.
4) Harus memperoleh pengesahan menteri.
5) Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
6) Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh
yasasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum atau
asusila.
7) Nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan.18
B. Sejarah Keberadaan Yayasan Solo Peduli Ummat (YSPU) Surakarta
1. Kondisi Perekonomian Surakarta Menjelang Berdirinya YSPU Surakarta
Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, diakhir tahun
itu telah menjelma menjadi krisis ekonomi menjadi pukulan berat bagi masyarakat
Indonesia. Bahan-bahan pokok keperluan hidup sehari-hari yang disebut dengan
sembako semakin langka. Beras, susu, minyak goreng, terigu, dan bahan makanan
lainnya bukan saja melambung harganya, tetapi seringkali sulit didapatkan di
pasar. Selain itu, Pemutusan hubungan kerja besar-besaran tidak dapat dihindari di
perusahaan-perusahaan yang sebagian besar materialnya tergantung pada impor
18Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.,(Bandung: CitraUmbara, 2002), hlm. 4-5.
28
dari luar negeri. Akibatnya masyarakat kecil dan para buruh adalah bagian
terbesar yang menanggung derita paling parah akibat krisis itu.19
Penderitaan di kalangan rakyat kecil itu ternyata tidak direspon dengan
keprihatinan kalangan menengah atas ke atas. Gaya hidup kelompok ini tidak
memperlihatkan rasa simpati yang sungguh-sungguh terhadap rakyat kecil yang
paling menderita akibat krisis. Inilah yang agaknya yang merangsang kalangan
mahasiswa memberi perhatian khusus atas nasib mereka. Kepedulian mereka
dapat dipahami, karena merekalah bagian dari masyarakat yang sadar akan
ketidakpastian hari depan mereka jika kondisi ekonomi tidak diperbaiki. Sebagian
mahasiswa berasal dari kalangan bawah, dan karenanya merekalah golongan
terpelajar yang mula-mula mengalami dampak krisis.20
Aksi-aksi mahasiswa telah dimulai sejak permulaan tahun 1998.
Arahnya pelan-pelan bergeser, dari keprihatian terhadap krisis ekonomi ke
reformasi total dan penolakan terang-terangan atas rezim Orde Baru. Memasuki
bulan Mei aksi-aksi mahasiswa bertambah berani. Keberanian mereka dipicu oleh
dua isu yang tidak populer, yakni reformasi setelah 2003 dan kenaikan BBM.
Aksi mahasiwa di awal bulan Mei digelar diberbagai kota dan melibatkan
mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Demo-demo mahasiswa di Jakarta,
Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Surakarta, Medan, Lampung, Ujung Padang,
19 Muhammad Hisyam., Krisis Masa Kini dan Orde Baru, (Jakarta: YayasanObor Indonesia, 2003), hlm. 59.
20Ibid., hlm. 59-60.
29
dan kota-kota besar lainnya di Seluruh Indonesia menimbulkan bentrokan dengan
aparat keamanan dan mengakibatkan sejumlah korban mahasiwa terluka.21
Di Surakarta tepatnya tanggal 14 Mei tahun 1998 terjadi kerusuhan
massa. Kerusuhan itu sendiri berawal dari aksi keprihatinan mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Aksi unjuk rasa tersebut diwarnai
bentrokan. Ribuan mahasiswa melempari batu aparat. Sedang aparat membalas
dengan semprotan air, lontaran gas air mata, pentungan serta tembakan peluru
karet. Akibat bentrokan tersebut, sedikitnya 36 mahasiswa luka terkena tembakan
peluru karet, 16 diantaranya dirawat di Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS)
dengan 2 demonstran dalam keadaan kritis, Sementara di pihak aparat, 30 petugas
kena timpukan batu, 3 diantaranya bocor kepala.22
Aksi mahasiswa yang dimulai sejak pukul 13.00 WIB tersebut
kemudian berlanjut pada pembakaran ratusan gedung perkantoran, perbankan,
pertokoan serta mobil dan sepeda motor. Insiden pembakaran meletus pertama
kali saat pergerakan massa sampai di kantor BCA Gladak. Sebuah mobil Jimmy
yang diparkir di halaman dibakar massa. Setelah itu, giliran mobil di Bank
Danamon dan di Bank Indonesia, Jl Jendral Sudirman. Massa sempat mencoba
menyerbu kantor Telkom dan Balaikota, tapi urung menyusul kedatangan
sepasukan Kostrad.23
Kerusuhan massa hampir terjadi di seluruh penjuru kota Solo. Di Solo
bagian utara, sekitar pukul 17.00 WIB ribuan massa membakar Terminal Bus
21Ibid., hlm. 64.22Solopos, 15 Mei 199823Ibid.
30
Tirtonadi, tak kurang dari empat buah bus (PO Setyo Rini, Muncul, Raya dan
Safari) ikut dibakar. Sementara di bagian barat Solo, amuk massa juga menerjang
Kantor Samsat Jajar. Kantor itu dirusak total. Tiga mobil dihancurkan kaca-
kacanya. Di sepanjang Jl Adisucipto, puluhan rumah disepanjang jalan itu rusak.
Gudang Coca Cola dijarah massa. Sedikitnya 52 dus minuman kaleng, 40 krat
minuman botol ukuran 1 liter dan 25 krat botol ukuran 500 ml dibawa kabur.
Selain itu, 3 mobil diremukkan. Galeri Mobil milik Sun Motor yang juga garasi
bus Giri Indah di Jl Adisucipto diremuk. Bahkan ketika hari menjelang petang,
kantor sekaligus pool bus dibakar, termasuk belasan bus didalamnya.
Di Solo bagian selatan, persisnya di wilayah pertokoan Coyoudan,
Bank Putera yang baru launcing 8 Februari lalu dibakar habis. Para karyawannya
sempat menyelamatkan diri lewat genteng. Plasa Matahari Singosaren berlantai
tiga turut pula dihanguskan massa. Monza Dept Store di sebelahnya juga
diremukkan. Hal tak jauh beda juga terjadi di kawasan Gading dan sekitarnya.
Ratusan sepeda motor, mobil dan puluhan bangunan dibakar. Di Solo bagian
tengah. PT Gunung Subur, Rumah Makan Mitra dan sebuah rumah di Jl
Monginsidi juga diluluhlantahkan. Batik keris di Jl Kolonel Sutarto juga ludes
dimakan api. Demikian pula kantor BCA Purwosari. Dua mobil di Jl RM Said
juga dibakar. Di depan Hotel Novotel di Jl Gajah Mada, massa membakar sebuah
mobil Daihatsu Taft, dan menjarah sebuah toko makanan yang sebenarnya sudah
tutup. Berikut ini merupakan data kerusakan akibat kesuruhan di Kota Solo.
31
Tabel 1
Data Kerusakan Akibat Kerusuhan di Kota Solo
Jenis Tingkat Kerusakan JumlahPerkantoran/Bank Dibakar/dirusak 56Pertokoan/Swalayan Dibakar 27Toko Dibakar/dirusak 217Rumah Makan Dibakar 12Show room Motor/Mobil Dibakar/dirusak 24Tempat Pendidikan Dirusak 1Pabrik Dibakar 8Mobil/Truk Dibakar 257Sepeda Motor Dibakar 570Bus Dibakar 10Gedung Bioskop Dibakar 2Hotel Dibakar 1
Sumber: Solopos, 16 Mei 199824
Kerusuhan yang tejadi di kota Solo berdampak pada kerusakan
beberapa pabrik, kendaraan dan pertokoan. Kerusakan paling parah dialami oleh
sepeda motor yang dibakar berjumlah 570 unit sepeda motor. Kerusakan paling
parah lainnya terjadi pada pembakaran mobil/truk berjumlah 257 unit. Selain itu
toko juga mengalami kerusakan cukup parah yaitu ada 217 toko yang dirusak
maupun dibakar. Tingkat kerusakan paling rendah dialami oleh hotel dan tempat
pendidikan.
Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 juga
membawa dampak meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Di Surakarta
juga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh berberapa perusahaan.
Kebanyakan perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya
dikarenakan tempat usaha mereka mengalami kerusakan parah akibat dijarah
24Solopos, 16 Mei 1998
32
maupun dibakar oleh massa pada saat terjadi kerusuhan. Di antara perusahaan di
Solo yang melakukan PHK terhadap karyawannya antara lain Luwes Group
melakukan PHK terhadap 800 karyawan, Matahari Departement Store melakuan
PHK terhadap lebih dari 350 karyawan,25 dan Pabrik plastik Swallow dan ABC
melakukan PHK terhadap sedikitnya 423 karyawan.26 Akibatnya, banyak para
karyawan ataupun buruh pabrik yang menjadi pengangguran. Berikut akan
dijabarkan tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian tahun 1996
hingga tahun 2000.
Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 1996-2000
NoJenis MataPencaharian
Tahun
1996 1997 1998 1999 20001 Petani Sendiri 1.090 1.061 1.047 1.048 3502 Buruh Tani 915 906 889 963 3943 Nelayan - - - - -4 Pengusaha 9.407 9.573 9.488 9.419 6.6795 Buruh Industri 77.112 77.472 71.472 72.043 69.5716 Buruh Bangunan 64.986 65.144 60.829 61.976 60.7647 Pedagang 19.838 22.718 22.640 23.369 22.0798 Pengangkutan 18.824 19.362 20.380 17.717 15.5859 PNS/ABRI 25.309 25.653 25.244 25.374 24.65410 Pensiunan 18.774 18.873 20.009 18.785 16.23511 Lain-lain 150.690 149.695 145.248 167.454 164.548
Sumber: BPS Surakarta Tahun 1996-2000
Pada tabel tersebut menunjukkan jumlah buruh industri pada tahun
1998 berjumlah 71.472 orang, mengalami penurunkan yang cukup tinggi jika
dibandingkan dengan jumlah buruh industri pada tahun 1997 berjumlah 77.472
25 Solopos, 14 Juni 199826 Solopos, 5 Juni 1998
33
orang. Berkurangnya jumlah buruh industri pada tahun 1998 disebabkan beberapa
pabrik di Solo melakukan PHK akibat terjadinya krisis moneter di Surakarta yang
memicu aksi kerusuhan masa dengan merusak dan membakar sejumlah
pabrik/toko swalayan di Solo pada bulan Mei 1998. Dengan banyaknya buruh
industri yang terkena PHK tahun 1998, maka secara otomatis mereka menjadi
pengangguran, sedangkan pengangguran berdampak pada meningkatnya angka
kemiskinan.
Pasca krisis 1998, banyak masyarakat Surakarta yang terkena dampak
krisis meminta sumbangan kepada lembaga-lembaga maupun perusahaan-
perusahaan di kota Solo, salah satunya di Solopos. Padahal sebenarnya
perusahaan Solopos merupakan lembaga profit bukan lembaga sosial. Melihat
kondisi tersebut, maka perusahaan Solopos yang pada waktu itu dipimpin oleh
Danie H. Soe’od membentuk lembaga sosial yang diberi nama Solo Peduli.
Keberadaan Solo Peduli mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat dhuafa
yang mengalami keterpurukan ekonomi akibat dari krisis moneter tahun 1998
yang melanda Indonesia.27
2. Proses Pendirian Yayasan Solo Peduli Ummat Surakarta
Yayasan Solo Peduli Ummat Surakarta atau biasa disebut Solo Peduli
adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Solo Raya pada khususnya, dan
masyarakat Indonesia pada umumnya. Sejarah keberadaan Yayasan Solo Peduli
Ummat Surakarta berawal pada tahun 1999, Eri Sudewo selaku direktur dari
Yayasan Dompet Dhuafa Republika menginginkan membuka semacam yayasan
27Wawancara dengan Mulyanto Utomo tanggal 17 April 2015
34
di daerah Yogyakarta untuk dijadikan sebagai mitranya. Kemudian Eri Sudewo
mengajak Abdul Basit Budiman selaku direktur Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Al
Ikhlas dan juga sebagai direktur pusat koperasi syariah se-DIY (Daerah Istimewa
Yogyakarta) yang membawahi 26 BMT untuk mendirikan semacam yayasan
seperti Dompet Dhuafa tetapi di daerah Yogyakarta. BMT Al Ikhlas itu sendiri
merupakan mitra dari Yayasan Dompet Dhuafa Republika.28
Pada awalnya, Yayasan Dompet Dhuafa Republika ingin bekerja sama
dengan KR (Kedaulatan Rakyat) untuk dijadikan sebagai mitra publikasinya,
namun pada akhirnya belum ada kesepakatan. Kemudian Yayasan Dompet
Dhuafa Republika menggandeng Jogjapos untuk dijadikan sebagai mitra
publikasinya. Jogjapos ini bersedia, namun Yayasan Dompet Dhuafa Repulika
melihat kondisi Jogjapos yang sudah senin-kamis maka Yayasan Dompet Dhuafa
Republika memutuskan untuk mundur. Pada saat itu, pimpinan redaksi (pempred)
Solopos dipegang oleh Dani H. So’oed yang kebetulan beliau ini dulu merupakan
teman kuliah dan teman satu kos dengan Eri Sudewo selaku pimpinan Yayasan
Dompet Dhuafa Republika pada saat itu.29 Pada akhirnya terbentuklah Yayasan
Solo Peduli sebagai cabang dari Yayasan Dompet Dhuafa Republika.
Di sisi lain, Dani H. So’oed juga menginginkan dibentuknya yayasan
yang nantinya yayasan tersebut akan terlepas dari Solopos. Karena pasca krisis
1998, banyak proposal-proposal minta sumbangan yang masuk ke Solopos.
Padahal Solopos ini merupakan lembaga profit bukan lembaga sosial, tapi
pengertahuan masyarakat bahwa pemilik Solopos ini adalah para konglomerat
28Wawancara dengan Abdul Basit Budiman tanggal 23 Maret 201529Wawancara dengan Abdul Basit Budiman tanggal 23 Maret 2015
35
yaitu Sukamdani, Ciputra, dan Subroto Laras. Ketika Dani H. Soe’od mendapat
tawaran dari Eri Sudewo seperti gayung bersambut dan memutuskan untuk
mendirikan yayasan bernama Solo Peduli dengan disahkan oleh akta notaris Ny
Sri Widiati Adi Sutjipto S.H.30 Adapun susunan pengurus Yayasan Solo Peduli
sesuai akta notaris Ny. Sri Widiati Adi Sutjipto S.H. tanggal No. 3 tanggal 11
Oktober 1999 antara lain :
Ketua : Danie Hendrawan Soe’oed
Sekretaris : Drs. Mulyanto Utomo
Bendahara : Erie Sudewo31
Pada awal penyelenggaraan yayasan, YSPU Surakarta memperoleh
bantuan sumber daya manusia sebanyak dua orang, yaitu Abdul Basit Budiman
dan Diferen Sony yang telah dilatih oleh Dompet Dhuafa. Pada waktu itu, Abdul
Basit Budiman ditunjuk sebagai koordinator pelaksana yayasan. Selain itu,
Yayasan Solo Peduli juga memperoleh dana stimulan dari Dompet Dhuafa
Replubika sebesar 25 juta. Dana tersebut digunakan untuk menyewa kantor dan
operasional kantor.32
3. Sasaran dan Tujuan Yayasann Solo Peduli Ummat (YSPU) Surakarta
Sejak berdiri tahun 1999, sasaran YSPU Surakarta adalah masyarakat
dari keluarga dhuafa.33 Hal ini dikarenakan mengingat keberadaan masyarakat
dhuafa (miskin) di Indonesia masih tergolong cukup tinggi, apalagi pasca krisis
30Wawancara dengan Mulyanto Utomo tanggal 17 April 201531Akta Notaris Ny. Sri Widiati Adi Sutjipto S.H. tanggal 11 Oktober 1999
Nomor 3 tentang Pendirian Yayasan Solo Peduli32Wawancara dengan Mulyanto Utomo tanggal 17 April 201533Wawancara dengan Abdul Basit Budiman tanggal 6 April 2015
36
moneter tahun 1997 dan 1998. Yayasan Solo Peduli Ummat Surakarta
mempunyai beberapa tujuan diantaranya:
1. Memasyarakatkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mampu
untuk berZIS (zakat, infaq, Shodaqoh)
2. Menanamkan pentingnya semangat ZIS
3. Mewujudkan lembaga sebagai penghimpun dana ZIS masyarakat
mampu
4. Mewujudkan lembaga menjadi satu titik sentral sekaligus menjadi
mitra kerja dari lembaga-lembaga sejenis atau lembaga yang
memiliki visi yang sama
5. Meningkatkan pemulihan masyarakat bawah yang kelaparan,
menderita sakit, dan lain-lainnya.
6. Meningkatkan kwalitas SDM masyarakat
7. Meningkatkan penghasilan masyarakat bawah
8. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat bawah
9. Mengikis kemiskinan moral akhlak masyarakat bawah melalui
pendekatan dakwah.
4. Dasar Hukum Yayasan Solo Peduli Ummat (YSPU) Surakarta
a. Undang-undang Dasar 1945
b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
c. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
d. UUPA No. 5 Tahun 1960 (LN 1960-164 TLN 2034)
37
e. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-
badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, mengakui
yayasan dapat memiliki hak atas tanah.
f. PP RI No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang
Yayasan
g. UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No.16 Tahun 2001
h. Inpres No. 20 Tahun 1998 Tentang Penertiban Sumber-sumber Dana
Yayasan
5. Sumber Dana Yayasan Solo Peduli Ummat (YSPU) Surakarta
Sumber dana adalah hal pokok yang menunjang, karena dana itulah
yang nantinya dipergunakan untuk pembiayaan seluruh kegiatan atau aktifitas
YSPU Surakarta. Sumber dana YSPU Surakarta diperoleh dari:
1. Dana zakat
2. Dana Infaq
3. Dana Shodaqoh
4. Wakaf
5. Dana sosial lainnya yang halal dari perorangan, perusahaan maupun
lembaga.34
Sedang penerimaan dana oleh Yayasan Solo Peduli Ummat digunakan
untuk :
1. Membayar gaji pegawai
2. Kebutuhan administrasi kantor
34Wawancara dengan Abdul Basit Budiman tanggal 23 Maret 2015
38
3. Santunan anak yatim
4. Santunan kesehatan
5. Santunan Ibnu sabil
6. Kegiatan dakwah
7. Penyelenggaraan terbar hewan kurban
8. Penyelenggaraan pemberdaayan petani ternak
9. Mendirikan Rumah Sakit Bersalin Gratis
10. Penyelenggaraan ambulan gratis
11. Penyelenggaraan Pondok Pesantren gratis
12. Penyelenggaraan sekolah SDIT Smart Cendekia
13. Penyelenggaraan sekolah SMKTI Smart Informatika
14. Penyelenggaraan beasiswa
15. Bantuan bencana alam
16. Kegiatan bulan romadhon, yang meliputi pembagian takjil gratis,
dan wakaf Al Qur’an
17. Penyelegaraan Bakti Sosial (Baksos).
18. Mendirikan LPK Gratis35
35Wawancara dengan Supomo tanggal 6 April 2015