77
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Prinsip Keadilan yang Membangun Konsep
CSR
Prinsip pelaksanaan CSR menurut salah seorang
pakar CSR dari University of Bath Inggris yaitu Alyson
Warhurst, di mana pada tahun 1998 beliau menjelaskan ada
16 prinsip yang harus diperhatikan dalam
mengimplementasikan CSR, adapun prinsip-prinsip itu
adalah sebagai berikut:35
1. Prioritas Perusahaan
Perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial
sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam
pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian suatu
perusahaan dapat membuat kebijakan, program, dan
praktek dalam menjalankan aktivitas bisnisnya
dengan cara lebih bertanggung jawab secara sosial.
2. Manajemen Terpadu
Manajemen sebagai pengendali dan pengambil
keputusan harus mengintegrasikan setiap kebijakan
35
Wibisono, Yusuf, Membedah Konsep & Aplikasi CSR, Frascho
Publishing, Gresik, 2007, h. 39-41
78
dan program dalam aktivitas bisnisnya, sebagai salah
satu unsur dalam fungsi manajemen.
3. Proses Perbaikan
Setiap kebijakan, program, dan kinerja sosial harus
dilakukan evaluasi secara berkesinambungan
didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami
kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial
tersebut secara global.
4. Pendidikan Karyawan
Karyawan sebagai stakeholders primer harus
ditingkatkan kemampuan dan keahliannya, oleh
karena itu perusahaan herus memotivasi mereka
melalui program pendidikan dan pelatihan.
5. Pengkajian
Perusahaan sebelum melakukan sekecil apapun suatu
kegiatan harus terlebih dahulu melakukan pengkajian
mengenai dampak sosialnya. Kegiatan ini tidak saja
dilakukan pada saat memulai suatu kegiatan, tapi juga
pada saat sebelum mengakhiri atau menutup suatu
kegiatan.
6. Produk dan Jasa
Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha
mengembangkan suatu produk dan jasa yang tidak
mempunyai dampak negatif secara sosial.
7. Informasi Publik
Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan
pendidikan terhadap konsumen, distributor, dan
79
masyarakat umum tentang penggunaan,
penyimpanan, dan pembuangan atas suatu produk
barang atau jasa.
8. Fasilitas dan Operasi
Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan
fasilitas serta menjalankan kegiatan dengan
mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan
dampak sosial dari suatu kegiatan perusahaan.
9. Penelitian
Melakukan dan atau mendukung riset atas dampak
sosial dari penggunaan bahan baku, produk, proses,
emisi, dan limbah yang dihasilkan sehubungan
dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri
dilakukan dalam upaya mengurangi dan atau
meniadakan dampak negatif kegiatan dimaksud.
10. Prinsip Pencegahan
Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan atua
penggunaan atas produk barang atau jasa yang sejalan
dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini
dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial
yang bersifat negatif.
11. Kontraktor dan Pemasok
Mendorong kontraktor atau pemasok untuk
mengimplementasikan dari prinsip tanggung jawab
sosial sebagai bagian dari suatu persyaratan dalam
kegiatan usahanya.
80
12. Siaga Menghadapi Darurat
Perusahaan harus menyusun dan merumuskan
rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Dan bila
terjadi keadaan berbahaya perusahaan harus bekerja
sama dengan layanan gawat darurat (emergency),
instansi berwenang, dan komunitas lokal. Selain itu
perusahaan berusaha mengebali potensi bahaya yang
muncul.
13. Transfer Best Practise
Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis
praktis sepanjang bertanggung jawab secara sosial
pada semua industri dan sektor publik.
14. Memberikan Sumbangan
Sumbangan ini ditujukan untk pengembangan usaha
bersama, kebijakan publik dan bisnis, lembaga
pemerintah dan lintas departemen serta lembaga
pendidikan yang akan membantu meningkatkan
kesadaran akan tanggung jawab sosial.
15. Keterbukaan
Menumbuh kembangkan budaya keterbukaan dan
dialogis dalam lingkungan perusahaan dan dengan
unsur publik. Selain itu perusahaan harus mampu
mengantisipasi dan memberikan respons terhadap
risiko potensial (potencial hazard) yang mungkin
muncul, dampak negatif dari operasi, produk, limbah,
dan jasa.
81
16. Pencapaian dan Pelaporan
Melakukan evaluasi atas hasul kinerja sosial,
melaksanakan audit sosial secara berkala dan
mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan
dan ketertentuan peraturan perundang-undangan serta
menyampaikan informasi tersebut kepada dewan
direksi, pemegang saham, pekerja, dan publik.
Ada empat model atau pola CSR yang diterapkan di
Indonesia, yaitu :36
1. Keterlibatan langsung
Perusahaan menjalankan program CSR secara
langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan
sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat
tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah
perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat
seniornya, seperti corporate secretary atau public
affair atau menjadi bagian dari tugas pejabat public
relation.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan.
Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah
perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan
adopsi dari model yang lazim diterapkan di
perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya
perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin, atau
36 Saidi dan Abidin, 2004. h. 64-65
82
dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi
kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan
perusahaan di antaranya adalah Yayasan Coca-cola
Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan
pertambangan).
3. Bermitra dengan pihak lain.
Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerja
sama dengan lembaga sosial/ organisasi non
pemerintah (ornop), instansi pemerintah, universitas,
atau media massa, baik dalam mengelola dana
maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
Beberapa lembaga sosial/ ornop yang bekerja sama
dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara
lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan
Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet
Dhuafa, instansi-instansi pemerintah (Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia/ LIPI, Depdiknas, Depkes,
Depsos), perguruan-perguruan tinggi (UI, ITB, IPB),
media massa (Dkk kompas, Kita Peduli Indosiar).
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.
Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota, atau
mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan
untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan
model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pihak
pemberian hibah perusahaan yang bersifat ‘hibah
pembangunan’. Pihak konsorsium atau lembaga
semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-
83
perusahaan yang mendukungnya secara proaktif
mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga
operasional dan kemudian mengembangkan program
yang disepakati bersama.
CSR memiliki beberapa jenis atau sektor kegiatan.
Ada sembilan jenis atau sektor kegiatan CSR, yaitu: (1)
Pelayanan sosial; (2) Pendidikan dan penelitian; (3)
Kesehatan; (4) Kedaruratan (emergency); (5) Lingkungan;
(6) Ekonomi produktif; (7) Seni, olah raga, dan pariwisata;
(8) Pembangunam prasarana dan perumahan; dan (9)
Hukum, advokasi, dan politik.37
Kategori perusahaan hubungannya dengan penerapan
CSR :
1. Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan
anggaran CSR :
a) Perusahaan Minimalis. Perusahaan yang
memiliki profit dan anggaran CSR yang rendah.
b) Perusahaan Ekonomis. Perusahaan yang
memiliki profit tinggi, namun anggaran
CSRnya rendah.
c) Perusahaan Humanis. Perusahaan yang
memiliki profit rendah, tapi proporsi anggaran
CSRnya tinggi.
37 Saidi dan Abidin. 2004. h. 64-65
84
d) Perusahaan Reformis. Perusahaan yang
memiliki profit dan anggaran CSR yang tinggi.
Perusahaan memandang CSR bukan beban, tapi
peluang untuk maju.
2. Berdasarkan tujuan CSR (promosi atau
pemberdayaan masyarakat):
a) Perusahaan Pasif. Perusahaan yang menerapkan
CSR tanpa tujuan yang jelas.
b) Perusahaan Impresif. CSR diutamakan untuk
promosi.
c) Perusahaan Agresif. CSR diutamakan untuk
pemberdayaan.
d) Perusahaan Progresif. Perusahaan menerapkan
CSR untuk tujuan promosi dan pemberdayaan
karena dipandang bermanfaat dan menunjang
satu sama lain bagi kemajuan perusahaan.
Dengan uraian diatas, penulis berpendapat prinsip
keadilan yang ditawarkan CSR sesuai dengan nilai yang
terkadung dalam sila kelima Pancasila; "Keadilan Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia".
B. Bentuk Implementasi Corporate Social
Responsibility (CSR)
Berbagai bentuk implementasi CSR dapat dijelaskan
sebagai berikut :
85
1. Konsumen, dalam bentuk penggunaan material yang
ramah lingkungan, tidak berbahaya, serta
memberikan informasi dan petunjuk yang jelas
termasuk infromasi atas suku cadang dan pelayanan
purnajualnya serta informasi lain yang harus
diketahui konsumen.
2. Karyawan, dalam bentuk persamaan hak dan
kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan
ras, suku, agama, dan golongan. Karyawan
mendapatkan penghargaan berdasarkan kompetensi
dan hasil penilaian prestasinya.
3. Komunitas dan lingkungan, dalam bentuk kegiatan
kemanusiaan maupun lingkungan hidup, baik di
lingkungan sekitar perusahaan maupun di daerah lain
yang membutuhkan. Kegiatan terhadap komunitas ini
antara lain berupa kegiatan donor darah, memberikan
bantuan kepada daerah yang terkena musibah.
4. Kesehatan dan keamanan, dalam bentuk penjagaan
dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan
lingkungan kantor sesuai petunjuk dan instansi
terkait.
86
C. Implementasi Corporate Social Renponsibility di
Indonesia
1. Perencanaan CSR
Corporate Social Responsibility butuh
perumusan yang jelas, baik materi, stragtegi, sasaran,
penelitian pemangku kepentingan, maupun anggaran
yang dibutuhkan. Untuk itu, butuh kajian mendalam
dan berkelanjutan, khususnya dalam menentukan isi
dan sasaran agar memiliki daya dukung pembangunan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan
pemberdayaan pada para pemangku kepentingan.
Yusuf Wibisono menyatakan bahwa perencanaan
program menjadi penting karena dapat dijadikan arah
untuk melaksanakan pelaksanaan program. Di
samping itu, perencanaan juga menentukan strategi
yang lebih efektif dapat dilaksanakan. Paling tidak
terdapat sembilan hal yang perlu diperhatikan, antara
lain merumuskan visi, misi, tujuan, kebijakan,
merancang struktur organisasi, menyiapkan SDM,
membagi wilayah, mengelola dana, rancang
implementasi, evaluasi, dan pelaporan.38
38
Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2011, h 124
87
Nor Hadi merumuskan diagram yang
menggambarkan tahapan perencanaan, evaluasi, dan
implementasi tanggungjawab sosial (social
responsibility) sebagaimana dalam diagram berikut
ini:39
Gambar 3. 1
Gradasi Perencanaaan CSR
Menetapkan Visi
Visi merupakan landasan filosofis operasional suatu entitas,
dengan tidak memandang jenis entitasnya. Sebagai landasan visi
39
Ibid. h. 124
Visi
Misi
Tujuan
Target
Strategi Kebijak
an
Merancan
g
Program Operasio
nal
Evaluasi Laporan implement
asi
Pemetaa
n Dana
Lingkage
Stakehold
er &
Pemetaan
Wilayah
Meranca
ng
Struktur Organisa
si
Menyedi
a-kan
SDM
88
menjadi core value satu aktivitas sehingga menjiwai berbagai
bantuk aktivitas yang menjadi kebijakan entitas (organisasi).
Dalam aktivitas keberpihakan terhadap masyarakat dan
lingkungan, praktik tanggungjawab sosial (social Responsibility)
harus didasarkan pada landasan yang kuat yang dijadikan pijakan
kebijakan. Untuk itu, visi yang sinergis dengan visi perusahaan
menjadi penting. Visi memberikan arahan para pihak pengelola
perusahaan untuk menentukan code of conduct perusahaan, agar
sejalan dengan nilai masyarakat di lingkungannya.
Menetapkan Misi
Misi merupakan penjabaran secara lebih operasional dari
visi. Sehingga, misi tanggungjawab sosial perusahaan (corporate
social responsibility) merupakan wahana untuk
menginformasikan siapa perusahaan, landasan filosofis
perusahaan, apa ini atau garis aktivitas perusahaan dimata
stakeholder. Singkat kata, misi merupakan jabaran inti aktivitas
yang akan mengantarkan terwujudnya harapan sebagaimana
tertuang dalam visi perusahaan.
Menetapkan Tujuan
Tujuan merupakan scope hasil akhir (result) yang dicapai
perusahaan sebagaimana tertuang dalam perencanaan. Penentuan
tujuan secara akurat dapat menjadi bingkai (frame) segala
tindakan yang akan dilakukan, dan sekaligus dapat dijadikan
standar ketercapaian satu aktivitas.
89
Menetapkan Target
Target merupakan batas dan acuan pekerjaan jangka pendek
dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Target penting
ditetapkan, karena menjadi bagian pengawasan pelaksanaan dan
evaluasi secara melekat dari serentetan tindakan jangka waktu
yang lebih lama.
Mempertimbangkan Kebijakan
Kebijakan akan menentukan dalam merumuskan strategi
peleksanaan tanggungjawab sosial dan sekaligus sebagai
guidance aktivitas yang akan dimunculkan. wibisono, Yusuf dan
Nor Hadi menyatakan berbagai bentuk kebijakan yang dilakukan
oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas tanggungjawab
sosial (social responsibility), seperti:40
1. Tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social
responsibility), didudukkan sebagai investasi sosial
perusahaan.
2. Tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social
responsibility), didudukkan sebagai strategi bisnis
3. Tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social
responsibility), didudukkan sebagai upaya untuk
memeroleh licence to operate perusahaan di
masyarakat.
40
Ibid. h. 124-142
90
4. Tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social
responsibility), didudukkan sebagai bagian dari risk
management.
Menetapkan Strategi
Menetapkan strategi implememntasi tanggungjawab sosial
(social responcibility) memiliki ketergantungan arah mana
kebijakan tanggungjawab sosial akan dilakukan. Strategi di sini
merupakan sarana untuk menjabarkan visi, misi, dan kebijakan
tanggungjawab sosial yang akan dipraktikkan. Pada banyak
kasus, tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan
mengacu pada strategi antara lain:
1. Public Relation
Strategi ini ditujukan untuk ketercapaian tujuan social
responcibility dalam kerangka membangun dan
menanamkan persepsi masyarakat tentang perusahaan
(membangun citra).
2. Strategi Defensif
Usaha dilakukan untuk menangkis atau mengubah
anggapan negatif yang telah tertanam pada diri
komunitas terhadap perusahaan. Strategi ini
umumnya digunakan setelah komplain para
pemangku kepentingan terjadi pada perusahaan.
3. Community Development
Melakukan program untuk komunitas sekitar
perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda
91
dari hasil perusahaan. Program pengembangan
masyarakat dapat dibedakan menjadi:
a) Community Relation
Strategi ini dilakukan dengan menggunakan
kegiatan-kegiatan yang menyangkut
pengembangan kesepahaman melalui
komunikasi dan informasi kepada para pihak
yang berkepentingan (stakeholder). Strategi ini
lebih diarahkan pada kegiatan kedermaan.
b) Community Service
Strategi ini lebih menitik beratkan pada
kepentingan umum atau kepentingan
masyarakat untuk memberikan kebutuhan yang
ada di masyarakat dan pemecahan masalah
yang dihadapai masyarakat, dan perusahaan
hanya sebagai fasilitator.
c) Community Empowering
Merupakan strategi pelaksanaan tanggungjawab
sosial perusahaan yang memberikan akses lebih
luas kepada masyarakat untuk menunjang
kemandiriannya.
Merancang Struktur Organisasi
Belkaoui dan Karpik menyatakan bahwa umumnya
perusahaan melakukan tanggungjawab sosial didasarkan pada
pertimbangan trade of cost and benefit. Nor Hadi menyatakan
bahwa paling tidak perusahaan melakukan tanggungjawab sosial,
92
didasarakan pada motif, terutama motif ekonomi. Wibisono
Yusuf menyatakan bahwa ketercakupan dan keseriusan
perusahaan melakukan tanggungjawab sosial didasarkan pada
pertimbangan, antara lain (1) komitmen manajemen terhadap
keeberpihakan pada masalah lingkungan, (2) besar kecilnya dana
dalam kegiatan yang dikelola, (3) harapan dan kebutuhan.
Merancang Program
Nor Hadi menemukan bahwa perusahaan melakukan
tanggungjawab sosial lebih didasarkan pada motif perusahaan,
sehingga praktik tanggungjawab sosial perusahaan lebih
didasarkan pada pertimbangan sejauhmana memberikan
dukungan terhadap operasional perusahaan. Wibisono Yusuf
menyatakan bahwa tindakan yang harus dilakukan dalam rangka
mengurangi kekurangan efektifan praktik tanggungjawab sosial
adalah denga melakukan identifikasi problematika yang dihadapi
serta kebutuhan riil yang dirasakan stakeholder. Lebih lanjut
dikatakan bahwa program tanggungjawab sosial perusahaan
sedapat mungkin dilakukan dalam kerangka orientasi antara lain:
1. Berbasis sumberdaya lokal
2. Berbasis pada pemberdayaan masyarakat
3. Mengutamakan program berkelanjutan
4. Dibuat berdasarkan perencanaan secara participatif
yang didahului dengan need assessment.
5. Linked dengan core bissiness perusahaan.
6. Fokus pada bidang perioritas.
93
Menyediakan Sumber Daya Manusia
Menyediakan sumberdaya manusia adalah pihak karyawan
yang diserahi pelaksanaan aktivitas tanggungjawab sosial.
Penyiapan sumberdaya manusia dianggap penting karena terkait
efektifitas, avaluasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan
berikut keuangan yang menyertainya.
Lingkage Stakeholder & Pemetaan Wilayah
Lingkage dengan stakeholder maksudnya membangun
jaringan dan kedekatan denga stakeholder. Lingkage bermanfaat
untuk mendeteksi berbagai dampak negatif yang dirasakan
stakeholder berikut penaganannya sesuai dengan keadaan dan
kebutuhan masyarakat. Upaya kedekatan dengan masyarakat
perlu dilakukan dalam rangka mengurangi kekurang efektivan
program yang diberikan pada masyarakat, serta biaya dapat
ditekan (efisiensi).
Penentuan Sumber Dana
Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007
menyatakan bahwa perusahaan di lingkungan BUMN dan
perusahaan yang operasinya bersentuhan eksploitasi sumberdaya
alam harus menyisihkan sampai 3% untuk kegiatan bina
lingkungan dan kemitraan. Namun demikian, perusahaan non
BUMN dan di luar industri eksploitasi sumberdaya alam dan
perkembangannya ternyata juga telah melaksanakan social
responsibility, meskipun bersifat volunter, hal itu ditunjukkan
dengan aktivitas tanggung jawab sosial sebagaimana dinyatakan
94
dalam annual report. Umumnya, perusahaan melaksanakan
tanggungjawab sosial dengan penuh keseriusan, namun juga
terdapat perusahaan melakukan tanggungjawab sosial sebatas
memenuhi standar minimal. Menurut Nor Hadi menunjukkan
hampir 62 perusahaan yang disurvei ternyata telah melaksanakan
tanggungjawab sosial, mulai dari bentuk kegiatan karitatif sampai
pada kegiatan yang bersifat community development.
Implementasi
Implementasi tanggung jawab berarti merencanakan
implementasi pelaksanaan tanggungjawab di lapangan. Terdapat
berbagai pendekatan yang dapat dijadikan pijakan dalam
mengimplementasikan praktik tanggungjawab sosial, antara lain:
(1) sentralisasi, (2) desentralisasi, (3) kombinasi. Implementasi
tanggungjawab sosial juga dapat dilaksanakan secara self
managning, maupun outsourching.
Evaluasi
Langkah selanjutnya adalah merencanakan sistem dan
metode evaluasi yang akan diberlakukan atas praktik tanggung
jawab sosial, baik dilihat dari efektifitas maupun stakeholder.
Adapun pelaksanaan evaluasi dilihat dari waktu, dilakukan secara
harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, maupun
tahunan. Dilihat dari proses, dapat dilakukan ketika masih dalam
proses perencanaan, saat pelaksanaan program, maupun selesai
melaksanakan program.
95
2. Implementasi Social Responsibility
Terdapat banyak prinsip yang harus dijadikan
pijakan dalam praktik tanggungjawab sosial. Equator
principles yang diadopsi beberapa negara,
merumuskan beberapa prinsip, antara lain (Wibisono
Yusuf) :
a. Accountability’s (AA1000) standard, yang
mengacu pada “Triple Botton Line” dari John
Elkington.
b. Global Reporting Initiative (GRI) yang
merupakan paduan pelaporan perusahaan untuk
emndukung pembangunan berkelanjutan yang
digagas oleh PBB lewat Coalition For
Envoironmental Economies (CERES) dan
UNEP pada tahun 1997
c. Social Accountability International SA8000
Standard
d. ISO 14000 environmental management
standard
e. ISO 26000 environmental and social reporting
3. Evaluasi Social Responsibility
Evaluasi pelaksanaan tanggungjawab sosial
perusahaan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan:
a. Memperoleh temuan masukan untuk
perencanaan program atau kegiatan yang
dilaksanakan
96
b. Memperoleh berbagai bahan pertimbangan
dalam rangka mendukung pengambilan
keputusan, layak atau tidak layak program
tanggungjawab sosial untuk dilanjutkan
c. Memperoleh temuan untuk masukan perbaikan
program atau kegiatan dilaksanakan
d. Memperoleh temuan hambatan programa yang
sedang dilaksnakan
e. Memperoleh temuan untuk perbaikan
f. Memperoleh rekomendasi dan pelaporan
terhadap penyandang dana.
Wibisono Yusuf menyatakan bahwa evaluasi
terhadap implementasi program tangguang jawab sosial
didasarkan pada standar atau norma ketercapaian. Untuk
itu, dalam rangka melakukan evaluasi perlu dirumuskan
ukuran keberhasilan program, anttara lain:
1. Indikator Internal
a. Ukuran Primer/ kualitatif (M-A-O terpadu)
1) Minimize
Meminimalkan konflik antara
perusahaan dengan masyarakat dengan
harapan terwujudnya hubungan yang
harmonis dan kondusif.
2) Aset
Aset perusahaan yang terdiri dari
pemilik/ pimpinan perusahaan, karyawan,
97
pabrik, adan fasilitas pendukungnya
terjaga dan terpelihara dengan aman.
3) Operational
Seluruh kegiatan perusahaan
berjalan dengan aman dan lancar.
b. Ukuran Sekunder
1) Tingkat penyakuran dan kolektabilitas
(umumnya untuk PKBL BUMN)
2) Tingkat Compliance pada aturan yang
berlaku
2. Indikator Eksternal
a. Indikator Ekonomi
1) Tingkat pertambahan kualitas sarana dan
prasarana umum
2) Tingkat peningkatan kamandirian
masyarakat secara ekonomi
3) Tingkat peningkatan kualitas hidup bagi
masyarakat secara berkelanjutan.
b. Indikator Sosial
1) Frekuensi terjadinya gejolak/ konflik
sosial
2) Tingkat kualitas hubungan sosial antara
perusahaan dengan masyarakat
3) Tingkat kepuasan masyarakat (dilakukan
dengan survey kepuasan)
Keberadaan CSR di Indonesia memperoleh respon
yang positif dari pemerintah. Respon pemerintah ini terlihat
98
dengan terbitnya kebijakan pemerintah melalui Keputusan
Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003, yang
mengharuskan seluruh BUMN untuk menyisihkan sebagian
labanya untuk pemberdayaan masyarakat yang dikenal
dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL),
yang implementasinya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran
Menteri BUMN, SE No 433/MBU/20033 yang merupakan
petunjuk pelaksanaan dari keputusan Menteri BUMN
tersebut. Adanya UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, yang di dalamnya memuat kewajiban perusahaan
yang mengeksplorasi sumber daya alam untuk melakukan
CSR menjadi bukti keseriusan perhatian pemerintah
terhadap isu CSR.
Di Indonesia konsep CSR bukan lagi menjadi sebuah
wacana belaka, melainkan sudah masuk ke dalam tatanan
praktis. Sudah ada beberapa perusahaan di Indonesia yang
mulai mengimplementasikan program CSR dalam
menjalankan kegiatan bisnisnya. Sebagai contoh PT.
TELKOM, program CSR PT. TELKOM terfokus pada
tujuh bidang utama, yaitu kemitraan, pendidikan,
kesehatan, bantuan kemanusiaan dan bencana alam,
kebudayaan dan keadapan, layanan umum, dan lingkungan.
PT. Riaupulp sebuah perusahaan serat, bubur kertas, dan
kertas yang beroperasi di Riau memiliki beberapa program
CSR, antara lain Beasiswa 2007, Taman Bacaan Kampung,
pembangunan Istana Sayap Pelalawan. Sedangkan CSR
yang dilakukan PT. Antam adalah pemberian bantuan
99
modal kerja untuk pengembangan usaha kecil, menengah,
dan koperasi bagi masyarakat sekitarnya. Dengan adanya
Undang-undang Perseroan Terbatas yang disahkan pada
tahun 2007, keberadaan CSR di Indonesia semakin jelas,
sebab sudah memiliki payung hukum. Contoh lain adalah
CSR yang dilakukan oleh PT. HM Sampoerna.
Implementasi program CSR PT. HM Samporna, Tbk.
Program CSR yang diterapkan oleh PT. HM Sampoerna
tertuang dalam Society Empowerment Program (SEP) yang
terdiri dari empat bidang utama, yaitu bidang pendidikan,
ekonomi, sosial dan lingkungan. 41
Contoh perilaku/ sikap positif sesuai sila kelima
Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
1. Di lingkungan keluarga
a. Bersikap hemat dan mau bekerja keras sesuai
dengan kemampuan.
b. Mengutamakan kebutuhan sekolah sebelum
kebutuhan lainnya.
c. Pandai membagi waktu untuk belajar, bermain,
dan membantu orang tua.
d. Rajin melatih diri dengan keterampilan/ hasta
karya.
e. Tidak bersikap boros.
f. Mengatur pengeluaran.
41
Wibisono, Yusuf, Membedah Konsep & Aplikasi CSR, Penerbit
Frashco Publishing, Gresik, 2007, h. 69
100
g. Menjadi orang tua asuh, atau teman asuh bagi
orang lain yang kekurangan dalam ekonomi.
h. Mau berbagi rasa dan keuntungan dengan
keluarga lain yang membutuhkan pertolongan.
i. Mengembangkan silaturahmi, kekeluargaan dan
kegotongroyongan dalam mengembangkan
usaha keluarga.
2. Di lingkungan sekolah:
a. Siswa gemar menabung dan menghemat uang
jajan.
b. Tidak menggunakan perhiasanyang berlebihan.
c. Pengadaan sarana belajar secara sederhana/
wajar.
d. Bekerja keras dalam meraih prestasi.
e. Rajin sekolah dan mengikuti pelajaran dengan
tekun dan sungguh-sungguh.
f. Menjadi anggota koperasi sekolah.
g. Menjadi teman asuh bagi orang lain yang
kurang mampu secara ekonomis.
h. Setia kawan dalam menolong korban bencana
alam dan fakir miskin.
i. Menjalin kebersamaan dalam kegiatan sosial
kemanusiaan.
3. Di lingkungan masyarakat:
a. Menggalang kegiatan sosial.
b. Menggalakan program jaring pengaman sosial
dengan tepat sasaran.
101
c. Menggalakan program padat karya dan
memanfaatkan lahan tidur.
d. Menggiatkan gerakan nasional orang tua asuh.
e. Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat
penganggur.
f. Meningkatkan semangat gotong royong dan
kekeluargaan.
g. Menggiatkan koperasi dan usaha ekonomi
lemah.
h. Meningkatkan semangat kerja keras dan
kesederhanaan.
D. CSR Merupakan Implementasi Pancasila Sila
Kelima
Keadilan adalah kebajikan utama dalam intitusi
sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.
Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus
ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga
hukum dan intitusi, tidak peduli betapapun efisien dan
rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.
42
42
John Rawls, A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar
Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara,
Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 5
102
Ada dua prinsip keadilan menurut John Rowls adalah
berbunyi:43
“Pertama: setiap orang mempunyai hak yang
sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas
kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua:
ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian
rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan
semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi
semua orang.”
Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak
dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan
sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial
memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang
bersifat komunal. Dalam rangka ini dikembangkanlah
perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan
suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu
dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga
keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati
hak-hak orang lain. Nilai keadilan sosial mengamanatkan
bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan
bahwa semua orang sama di hadapan hukum.
Dengan sikap yang demikian maka tidak ada usaha-
usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga
untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya
mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan
43
Ibid. h 72
103
dengan atau merugikan kepentingan umum. Demikian juga
dipupuk sikap suka kerja keras dan sikap menghargai hasil
karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai
kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang
merata dan berkeadilan sosial.
Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum, baik
undang-undang maupun putusan pengadilan mencerminkan
semangat keadilan. Keadilan yang dimaksudkan adalah
semangat keadilan sosial bukan keadilan yang berpusat
pada semangat individu. Keadilan tersebut haruslah dapat
dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan
oleh segelintir golongan tertentu.
Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu
tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur
secara lahiriah maupun batiniah.
Penegakan hukum dan keadilan ini ialah wujud
kesejahteraan manusia lahir dan batin, sosial dan moral.
Kesejahteraan rakyat lahir batin, terutama terjaminnya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yaitu sandang, pangan,
papan, rasa keamanan dan keadilan, serta kebebasan
beragama/kepercayaan. Cita-cita keadilan sosial ini harus
diwujudkan berdasarkan UUD dan hukum perundangan
yang berlaku dan ditegakkan secara melembaga
berdasarkan UUD 1945.
104
Dalam pandangan Bagir Manan, kekuasaan
kehakiman di Indonesia memiliki beberapa karakter yang
harus dipahami oleh hakim sehingga dapat mewujudkan
nilai keadilan sosial. Peradilan berfungsi menerapkan
hukum, menegakkan hukum dan menegakkan keadilan
berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan peradilan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat dan biaya ringan; segala bentuk campur
tangan dari luar kekuasaan kehakiman dilarang. Pengadilan
mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan
orang, tidak ada seorangpun dapat dihadapkan di depan
pengadilan selain daripada yang ditentukan baginya oleh
undang-undang.
Dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila pertama, kedua,
ketiga sampai keempat. Dalam sila tersebut terkandung
nilai yang merupakan jutaan Negara sebagai tujuan dalam
hidup bersama. Maka nilai keadilan yang harus terwujud
dalam kehidupan bersama adalah keadilan yang didasari
dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan.Yaitu,
keadilan hubungan manusia dengan dirinya sendiri,
manusia dengan manusia lain,manusia dengan masyarakat,
bangsa dan Negara serta hubungan manusia dengan Tuhan-
Nya. Konsekuensi nilai keadilan yang harus terwujud
adalah: (a) Keadialn distributif yaitu suatu hubungan
keadilan antara Negara terhadap rakyatnya, (b) Keadilan
legal yaitu suatu hubungan keadilan antara warga Negara
105
terhadap negaranya. (c) Keadilan komunitatif adalah
hubungan keadilan antara warga Negara satu dengan yang
lainnya secara timbal balik. Sehingga untuk mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia haruslah
tercapai sebuah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan.Yang
didasari oleh adanya persatuan Indonesia. Persatuan
tersebut didasari oleh kemanusiaan yang adil dan beradab
yang menjadi dasar segala pelaksanaanya adalah keyakinan
terhadap ketuhanan Yang Maha Esa. Disinilah perwujudan
manusia sebagai makhluk sosial yang religius dalam etika
kehidupan berbangsa.
Pancasila sila kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia mempunyai makna bahwa seluruh rakyat
Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam
bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun
kebutuhan spiritual dan rohani sehingga tercipta masyarakat
yang adil dan makmur dalam pelaksanaan kehidupan
bernegara. Di dalam sila kelima intinya bahwa adanya
persamaan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat,
tidak ada perbedaan kedudukkan ataupun strata
di dalamnya, semua masyarakat mendapatkan hak-hak yang
seharusnya diperoleh dengan adil.
Implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia harus berdasarkan ketentuan yang terdapat
dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:
Pembukaan UUD 1945 alenia kedua:
106
“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat
sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”
Alenia Keempat:
“…mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi selurah rakyat
Indonesia”
Pasal 23 :
1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan
setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan
belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas
bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Daerah.
3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara
yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara tahun yang lalu.
107
Pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untak keperluan
negara diatur dengan undang-undang.
Pasal 23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 23C
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-
undang.
Pasal 23D
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan,
kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur
dengan undang-undang.
Pasal 23E
1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan negara diadakan satu Badan
Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh
lembaga perwakilan dan/atau badan, sesuai dengan
undang-undang.
108
Pasal 23F
1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan
diresmikan oleh Presiden.
2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan
oleh anggota.
Pasal 23G
1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota
negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa
Keuangan diatur dengan undang-undang.
3. Aktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia dapat dipertimbangankan alternatif berikut:
a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang
luhur yang mencerminkan sikap dan suasana
kekeluargaan dan gotong-royong.
b. Bersikap adil.
c. Menjaga keseimbangan antara hak dan
kewajiban.
d. Menghormati hak-hak orang lain.
e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
g. Tidak bersifat boros.
h. Tidak bergaya hidup mewah.
109
i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan
kepentingan umum.
j. Suka bekerja keras.
k. Menghargai hasil karya orang lain.
l. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan
yang merata dan berkeadilan sosial.
Landasan Hukum Bagi CSR Sebagai Bentuk Keadilan Sosial
Landasan hukum untuk pemberlakuan CSR harus
memenuhi 3 (tiga) landasan tersebut yakni filosofis, sosiologis
dan yuridis. Dengan berlandaskan pada ketiga landasan ini maka
lengkaplah landasan hukum pemberlakuan CSR memperoleh
keabsahan filosofis, sosiologis dan yuridis.44
Landasan hukum
diberlakukannya CSR dalam kegiatan bisinis di Indonesia antara
lain:
Nilai-nilai dan asas-asas yang menjadi dasar pentingnya
mengatur tanggung jawab sebagai kewajiban bagi setiap
perusahaan/ korporasi adalah:
1. Pembukaan UUD 1945 mengatur bahwa salah satu
tujuan Negara Republik Indonesia adalah “untuk
memajukan kesejahteraan umum dan kesejahteraan
bagi seluruh rakyat Indonesia”.
2. UUD Negara Republik Indonesia, Pasal 33
mengamanatkan bahwa perekonomian disusun
44
Gustav Radbruch dalam berbagai literatur Satjipro Rahardjo, Ilmu
Hukum, 2006, h. 19-20
110
sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan (Pasal
33 Ayat (1); perekonomian nasioal diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prisip
kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional. (Pasal 33 Ayat (4)). Pembukaan dan Pasal
33 UUD Negara Republik Indonesia 1945 tersebut
merupakan legitimasi dari eksistensi berbagai pelaku
ekonomi yang dijalankan oleh orang perseorangan,
kelompok, organisasi, atau pun badan hukum di
Indonesia.
3. Usaha bersama atas dasar kekeluargaan yang
dimaksud oleh Pasal 33 UUD Negara Republik
Indonesia 1945 dapat dimaknai sempit, luas, dan
sebagai sebuah prinsip atau jiwa 45
. Dalam arti sempit
dikaitkan dengan koperasi sebagai bentuk usaha
bersama. Dalam arti luas, yaitu bahwa sistem
perekonomian nasional sebagai usaha bersama
seluruh elemen rakyat Indonesia. Sebagai sebuah
prinsip atau jiwa, setiap bentuk usaha harus berjiwa
koperasi yang di dalamnya terdapat usaha bersama
berdasarkan asa kekeluargaan.
4. Pengertian kebersamaan berkaitan dengan konsep
pelaku ekonomi yang tidak hanya terbatas pada
45
Asshddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Penerbit
Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 269
111
BUMN, perusahaan swasta, dan koperasi, meliankan
meliputi semua subyek ekonomi, baik dalam kegiatan
produksi, distribusi, maupun konsumsi.
5. Semua bentuk usaha, baik koperasi, perseroan, dan/
atau BUMN/ daerah pada dasranya memiliki prinsip
koperasi dan usaha bersama sebagai prinsip kejiwaan
yang besifat koperatif.
6. Setiap bentuk usaha, baik koperasi, perusahaan
swasta, dan BUMN/ BUMD baru dapat dikatakan
memiliki jiwa koperatif apabila salah satunya
diwujudkan dengan memiliki dan melaksanakan
program Corporate Social Responsibility (selanjutnya
ditulis CSR), sebagai bentuk kepedulian perusahaan
terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih
luas dari pada sekedar terhadap kepentingan
perusahaan semata. Korporasi yang memiliki jiwa
kooperatif adalah korporasi (perusahaan swasta atau
BUMN) yang melalui program CSR memberi akses
masyarakat terhadap bagian keuntungan perusahaan
46.
Tujuan dan fungsi negara Indonesia dibentuk secara
tegas dinyatakan dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut
Barda Nawawi Arief, apabila dipadatkan tujuan dan fungsi
negara Indonesia yakni to social welfare dan to social
46 Ibid. h. 271
112
defence. Untuk mencapai itu semua Bangsa Indonesia
dipandu oleh Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa.
Bangsa Indonesia tidak akan mampu mencapai tujuan yang
telah dicita-citakan tanpa nilai-nilai luhur yang
dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup yakni
Pancasila.47
Dalam hal ini, pemberlakuan kewajiban CSR
dilakukan demi mewujudkan tujuan dan fungsi negara yang
bersesuaian dengan Pancasila. Sekedar menjelaskan
singkat, bahwa salah satu sila dalam Pancasila yakni
Persatuan Indonesia. Apabila dari sila ini saja dapat
dipahami, untuk mencapai tujuan dan fungsi negara
tersebut, maka butuh adanya tindakan seluruh komponen
bangsa, untuk bersatu membantu Pemerintah.
CSR adalah wujud konkrit usaha memberikan
kesejahteraan kepada masyarakat sekaligus memberikan
perlindungan kepada masyarakat yang senafas dengan nilai-
nilai persatuan Indonesia.
Realitas dalam masyarakat yang menjadi dasar
kebutuhan untuk mengatur tanggung jawab sosial
perusahaan sebagai etika bisnis, secara empirik, CSR
memiliki keterhubungan dengan masyarakat, dengan
demikian eksistensi perusahaan-perusahaan di sejatinya
dapat didialogkan dengan masyarakat dan lingkungan di
mana perusahaan itu hidup.
47
Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis,
Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2013,
h. 41.
113
1. Kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin
berubah, untuk bertahan dan berhasil dalam
persaingan bisnis modern, para pelaku bisnis semakin
sadar bahwa pusat perhatian harus mulai diubah,
bahwa justru mendatangkan keuntungan, mereka
harus peka dan tanggap terhadap kebutuhan dan
harapan masyarakat semakin berubah.
2. Terbatasnya sumber daya alam. Bisnis diharapkan
untuk tidak hanya mengekploitasi sumber daya alam
yang terbatas demi keuntungan ekonomis, melainkan
juga ikut melakukan kegiatan sosial tertentu terutama
bertujuan untuk memelihara sumber daya alam.
3. Lingkungan sosial yang lebih baik. Dunia bisnis
mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sosial
untuk memperbaiki lingkungan sosialnya ke arah
yang lebih baik, lingkungan sosial yang semakin bauk
otomatis akan memeperbaiki iklim bisnis yang ada.
4. Perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Baik
keterlibatan sosial maupun tanggung jawab sosial
perusahaan dapat dilihat sebagai faktor pengimbang
bagi kekuasaan bisnis modern yang semakin raksasa
dewasa ini. Kekuasaan bisnis yang terlalu besar, jika
tidak diimbangi dan dikontrol dengan tanggung jawab
sosial, maka akan menyebabkan bisnis menjadi
kekuatan yang merusak masyarakat.
5. Bisnis mempunyai sumber daya-sumber daya yang
berguna. Perusahaan memiliki dana dan juga tenaga
114
profesional dalam segala bidang yang dapat
dimanfaatkan atau disumbangkan bagi kepentingan
kemajuan masyarakat.
6. Keuntungan jangka panjang. Bagi perusahaan,
tanggung jawab sosil secara keseluruhan, termasuk
keterlibatan perusahaaan dalam berbagai kegiatan
sosial, merupakan suatu nilai yang sangat positif bagi
perkembangan dan kelangsungan perusahaaan itu
dalam jangka panjang.
Kehadiran tanggung jawab hukum tentu didasarkan
pada nilai-nilai kemanfaatan apa yang akan diterima oleh
masyarakat. Begitupun dengan adanya tanggung jawab
hukum berupa CSR. Dalam sebuah disertasi yang berjudul
“Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui program CSD”
yang ditulis oleh Dewangga Nikmatullah terungkap bahwa
CSR dapat digunakan sebagai sarana untuk
memberdayakan masyarakat miskin. Bahkan dari hasil
penelitian tersebut pula disimpulkan bahwa CSR dipandang
“as assistance to the poor community, a capital support to
the small scale business, and a social and environmental
aid.” 48
Senada dengan hal itu, Badaruddin dalam pidato
pengukuhan sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Sosial
48 Dewangga Nikmatullah. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Melalui Program Corporate Social Responsibility, Disertasi, Program Studi
Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat, Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret, 2013. Dapat diakses melalui
http://eprints.uns.ac.id/12590/1/343931701201408338.pdf.
115
dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara meyakini
“implementasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap
masyarakat melalui pemanfaatan potensi modal sosial
sebagai alternatif pemberdayaan masyarakat miskin di
Indonesia.49
49
Badaruddin, Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Masyarakat Melalui Pemanfaatan Potensi Modal Sosial: Alternatif
Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru
Besar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 12
April 2008. Dapat diakses melalui
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/733/1/08E00205.pdf.