1
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
adalah unsur penunjang urusan Pemerintah dibidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang
kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui SEKDA;
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya
Manusia tipe B terdiri dari :
a. Kepala Badan
b. Sekretaris yang membawahi:
1. Sub bagian perencanaan dan keuangan
2. Sub bagian umum dan kepegawaian
c. Bidang pengadaaan, pensiun dan informasi membawahi :
1. Sub bidang pengadaan dan pensiun
2. Sub bidang pengolahan data; dan
3. Sub bidang dokumen dan informasi
d. Bidang mutasi, pembinaan dan kesejahteraan membawahi :
1. Sub bidang mutasi dan kepangkatan
2. Sub bidang pembinaan penilaian kinerja aparatur dan
disiplin pegawai; dan
3. Sub bidang kesejahteraan dan profesi ASN
e. Bidang pengembangan aparatur membawahi:
1. Sub bidang analisa kebutuhan diklat dan evaluasi
2. Sub bidang penyelenggaraan diklat dan sertifikasi; dan
2
3. Sub bidang penembangan kompetensi dan promosi ASN
f. Kelompok Jabatan Fungsional
g. Unit pelaksanaan teknis
TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
Tugas pokok
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi
penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
Fungsi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang
kepegawaian dan sumber daya manusia, sesuai dengan
rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah
2. Pemberian dukungan perencanaan, pembinaan, dan
pengendakian kebijakan teknis Bidang Pengadaan
Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
3. Perumusan, perencanaan pembinaan koordinasi dan
pengendalian teknis bidang pengadaan pensiun dan
informasi
4. Perumusan perncanaan pembinaan koordinasi dan
pengendalian kebijakan teknis bidang mutasi pembinaan
dan kesejahteraan
5. Perumusan perencanaan pembinaan koordinasi dan
pengendalian kebijakan teknis bidang pengembangan
aparatur
3
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai
tugas dan fungsinya.
KEWAJIBAN DAN LARANGAN DAN HUKUMAN DISIPLIN PNS
BEDASARKAN PP NO.35 TAHUN 2010
1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai
Negeri Sipil untuk mentaai kewajiban dan menghindari
larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak
ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin
2. Pegawai negeri sipil selenjutnya disingkat PNS adalah PNS
Pusat dan PNS Daerah
3. Pelenggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau
perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan atau
melanggar larangan ketentuan disiplin PNS baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja
KEWAJIBAN PNS :
1. Mengucapkan sumpah/ janji PNS.
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan.
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
4. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada
PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung
jawab.
4
6. Menjujung tinggi kehormatan Negara Pemerintah dan
kehormatan PNS.
7. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan
sendiri, seseorang dan atau golongan.
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau
penurut perintah harus dirahasiakan.
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk
kepentingan Negara.
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui hal yang membahayakan atau merugikan
negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan
keuangan da materiil.
11. Masuk kerja dan mentaati jam kerja.
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara
dengan sebaik-baiknya.
14. Meberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada
masyarakat.
15. Membimbing bawahan dan melaksanakan tugas.
16. Member kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karir dan mentaati peraturan kedinasan
yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
LARANGAN PNS
1. Menyalahgunakan wewenang ;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi
dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan
orang lain;
5
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk
Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau
lembaga swadaya masyarakat asing
5. Memiliki menjual, membeli, menggandakan, menyewakan,
atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak
bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara
tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun diluar
lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan
pribadi golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau
tidak langsung merugikan Negara;
7. Member atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada
siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dan
dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari
siapapun juga yang berhubungan dngan jabatan dan/atau
pekerjaan
9. Bertindak sewengan-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu
tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah
satu pihak yang dilayani sehingga merugikan bagi pihak
yang dilayani;
11. Memnghalangi berjalannya tugas kedinasan
12. Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara :
a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye
6
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan
atribut PNS
c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS
lain dan/atau
d. Sebagai peserta kampanye dalam menggunakan fasilitas
negara
13. Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil
Presiden dengan cara :
a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon selama masa kampanye dan/atau;
b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap calon yang menjadi peserta
pemilu sebelumnya, selama dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barangkepada PNS dalam
lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota dewan
perwakilan Daerah atau calon kepala Daerah/wakil kepala
Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai
foto copy surat kartu tanda penduduk atau surat
keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-
undangan;dan
15. Memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/wakil
kepala Daerah dengan cara :
a. Terlibal dalam kegiatan kampanye untuk mendukung
calon kepala Daerah/wakil kepala Daerah
b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan
dalam kegiatan kampanye
7
c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon selama masa kampanye; dan/atau
d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepda
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi
peserta pemilu sebelumnya, selama dan sebelum masa
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan
seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, angora keluarga dan
masyarakat
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLI PNS
Hukuman disiplin terdiri dari :
1. Hukuman disiplin ringan berupa :
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tidak puas secara terlulis
2. Hukuman disiplin sedang berupa :
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; dan
c. Penukaran perangkat setingkat lebih rendah selama 1
tahun
3. Hukuman disiplin berat berupa :
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
bulan
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat
lebih rendah
c. Pembebasan dari jabatan
8
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri dan PNS; dan
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
TATA NASKAH KEPEGAWAIAN
Tata naskah kepegawaian yaitu system pnyimpanan dan
pengelolaan dokumen kepegawaian sejak diangkat menjadi calon
pegawai negeri sipil/ pegawai negeri sipil sampai dengan mencapat
batas usia pensiun berupa surat-surat keputusan yang ditetapkan
oleg pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian
Jenis dokumen kepegawaian yabg disimpan terdiri dari :
1. SK pengangkatan CPNS (80 % )
2. Surat pernyataan melaksanakan tugas ( SMPT )
3. SK pengangkatan PNS ( 100% )
4. Berita acara sumpah/janji PNS
5. Daftar riwayat hidup
6. Kartu pegawai
7. Kartu istri/suami
8. Kartu peserta taspen
9. Katu pegawai elektronik (KPE)
10. Kartu peserta askes
11. SKP tahun terakhir
12. Surat kenaikan gaji berkala
13. Surat Mengadakan/memberhentikan dari jabatan(struktural /
fungsional)
14. Surat pernyataan pelantikan
15. SK kenaikan pangkat mulai pertama sampai akhir
9
16. SK hukuman disiplin
17. SK peninjauan masa kerja
18. SK pembantuan pada instansi lain
19. SK diperkerjakan instansi lain
20. SK pemindahan wilayah/ instansi
21. SK pencamtuman gelar
22. Sk tanda kehormatan/jasa/ dan penghargaan
23. Salinan ijazah pendidikan umum/kedinasa/ kursus-kursus dalam
dan luar luar negri :
- Pendidikan umum ( SD s/d S3 )
- Pendidikan latihan struktur ( diklat PIM IV/Adum/Sepadas/d
lemhanas)
- Pendidikan pelatihan fungsional
- Pendidikan pelatihan teknis
24. SK pemberhentian sementara/uang tunggu
25. Laporan perkawinan
26. Laporan kelahiran anak
27. Surat kematian istri/suami/anak
28. Surat izin perkawinan/perceraian
29. SK pengangkatan/pemberhentian sebagai pejabat Negara
30. SK penggantian Nama
31. Inspasing baik gaji maupun jabatan
32. Penetapan angka kredit/fungsional
33. SK pembesan dari jabatan organik karena menjadi pejabat
negara
34. Pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara
35. SK pemberhentian pensiun
36. Nomor pokok wajib pajak
37. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
38. Hal-hal yang dianggap perlu
10
DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN
Daftar urut kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat
pegawai negeri sipil dari suatu organisasi Negara yang disusun
menurut tingkatan kepangkatan, Daftar Urut Kepangkatan ( DUK)
juga merupakan salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan
pembinaan karakter dan system prestasi kerja, oleh karena itu DUK
perlu dibuat dan dipelihara secara terus menerus
Ukuran yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam
DUK secara berturut-turut yaitu ;
a. Pangkat;
b. Jabatan;
c. Masa kerja;
d. Latihan jabatan;
e. Pendidikan;
f. Usia.
Cara Pengisian/Pengeditan DUK :
1. Penulisan nomor urut
Diisi dengan angka tanpa tanda titik angka 1 s/d jumlah PNS
pada instansi yang bersangkutan.
2. Penulisan Nama
a. Diisi nama lengkap beserta gelar yang dimiliki
b. Seletah inisial gelar didepan nama, diberi tanda (.) dan 1
(satu) spasi;
Contoh : Drs. Abdurahman
c. Antara gelar di beri 1 ( satu )spasi
contoh : Prof. DRS. H. Abdurahman
11
d. Untuk inisial gelar di belakang nama, seletah huruf akhir
nama diberi tanda koma (,) dan 1 (satu) spasi, kemudian
inisial gelar;
Contoh : Abdurahman, SE
e. Untuk singkatan nama, didepan atau di belakang nama
utama diberi tanda titik (.) dan spasi tanpa tanda koma (,);
Contoh : H. Abdurahman
3. Penulisan NIP
Diisi dengan angka NIP yang terdiri dari 18 digit;
Tanpa spasi;
Tanpa tanda titik dan koma.
Contoh 197506162000031003
4. Penulisan golongan/ruang pangkat terakhir
Tanpa spasi dan tanpa titik;
Sesuai dengan SK kenaikan pangkat terakhir.
Contoh :I/a II/a III/a IV/a
I/b II/b III/b IV/b
I/c II/c III/c IV/c
I/d II/d III/d IV/d
IV/e
5. Penulisan TMT kenaikan pangkat
Terhitung mulai tanggal (TMT)kenaikan pangkat terakhir;
Sesuai dengan SK pangkat terakhir input data :dd-mm-yyyy
Contoh : 01-04-2017
6. Penulisan nama jabatan
Ditulis sesuai dengan nomenklatur atau struktur organisasi
instansi yang bersangkutan
12
Jika terlalu panjang dapat disingkat dalam bentuk baku atau
yang umum/sering digunakan, antara lain:
Ka. Dinas Ka. Badan
Kabid Kasubbid
Kabag Kasubbag
Set Sek
Kasi Ka. UPT
Jika ada nama jabatan struktur eselon IV ( dibawah Eselon III
) dalam suatu instansi yang sama, maka nama jabatan
tersebut harus dilengkapi dengan jabatan struktur eselon III
nya. Misalnya Kasubbid
Istilah staf untuk PNS yang tidak mempunyai jabatan
struktur sebaiknya tidak digunakan lagi. Misalnya : Juru
Ketik, Caraka, Supir/pengemudi, Pengadministrasi Umum
Gunakan istilah fungsional Umum untuk PNS yang tidak
memiliki jabatan seperti :
a. Pengadministrasi kepegawaian
b. Pengadministrasi keuangan
Setelah nama jabatan dilengkapi dengan nama jabatan
struktur dimana PNS tersebut bertugas.
Misalnya :
a. Pengadministrasi Kepegawaian pada subbag umum dan
kepegawaian
b. Pengadminitrasi keuangan pada Subbag Program dan
Keuangan
7. Penulisan Eselon
Tanpa spasi diantara tanda titik
Tanpa titik selah karakter terakhir
I.A II.A III.A IV.a
V.a II.B III.B IV.B
13
8. Penulisan TMT Eselon
Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pelantikan pada eselon yang
bersangkutan
Sesuai dengan surat pernyataan pelantikan eselon yang
bersangkutan, input data : dd-mm-yyyy
Contoh : 01-04-2017
9. Penulisan Tahun Masa Kerja
Angka tahun masa kerja golongan, terdiri dari 1-2 digit yaitu
antara 0 s/d 40
Masa kerja pada kolom ini adalah MASA KERJA GOLONGAN
dalam satuan tahun, berdasarkan SK pangkat/berkala atau
SK lainnya yang terakhir yang mencantumkan masa kerja
golongan
10. Penulisan bulan dalam masa kerja
Angka atau bulan pada masa kerja golongan terdiri 1-2 digit
yaitu antara 0-12
Sesuai dengan SK pangkat/berkala atau SK lainnya yang
terakhir yang mencantumkan masa kerja golongan.
11. Penulisan nama diklat jabatan
Sespanas Sepada Pim II
Adum Sepadya Pim IV
Sepadyanas
12. Penulisa tahun diklat
Angka tahun latihan jabatan terdiri dari 4 digit : 2015, 2016,
2017
13. Penulisan jam kerja diklat
Diisi jumlah jam diklat yang bersangkutan : 150 400 750
14. Penulisan nama pendidikan
Sebaiknya disingkat sesuai dengan bentuk baku atau yang
umum digunakan seperti :
14
Fekon Fahutan Poltek
P. Kedokteran P. Teknis Faperta
FKIP IKIP Pisipol
Akper ABA IPB
SD SMP SMA
Penulisan nama pendidikan agar sesuai dengan urutan
sebagai berikut :
Fakultas, Jurusan, Universitas, Kota
Akademi, Jurusan, Kota
Sekolah, Jurusan, Kota
Contoh :Fekon Akuntansi Samarinda
Akper Kebidanan Tarakan
SMAN 1 IPA Tanjung Selor
15. Penulisan Tahun Lulus
Angka tahun lulus pendidikan terdiri dari 4 digit : 2015, 2016,
2017
16. Penulisan tingkat ijazah
Tanpa spasi diantara tanda titik
Tanpa tanda titik setelah karakter terakhir.
S.3 S.2 S.1 D.IV D.III
D.II D.I SLTA SMP SD
17. Penulisan tanggal lahir
Diisi tanggal lahir yang bersangkutan sesuai dengan yang
tercantum dalam SK CPNS :
Input data : dd/mm/yyyy
Contoh : 16/06/1975
18. Penulisan catatan Mutasi
Diisi mutasi terakhir dari atau ke instansi lain
19. Penulisan keterangan penting/perlu antara lain :
15
TB : Tugas Belajar
CLTN : Cuti di Luar Tanggungan Negara
MD : Meninggal Dunia
PT : Purna Tugas ( Pensiun)
Keterangan Iainnya yang di anggap perlu
TUGAS BELAJAR
Persyaratan Administrasi :
Program Diploma III
1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif
2. Pendidikan terakir minimal SLTA Sederajat
3. Usia maksimal 30 Tahun kecuali PNS yang mengikuti program
penyetaraan pendidikan usia maksimal 35 tahun
4. Golongan ruang minimal II/b
5. Nilai rata-rata minimal 6,5 ( enam koma lima ) atau nilai IPK
minimal 2,75 (dua koma tujuh lima)
Program Diploma IV/Strata 1
1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif
2. Pendidikan terakhir minimal SLTA sederajat
3. Usia minimal 35 tahun kecuali PNS yang mengikuti program
penyetaraan pendidikan usia maksimal 55 tahun
4. Golongan ruang minimal II/b
5. Nilai rata-rata minimal 6,6 ( enam koma lima) atau nilai IPK
minimal 2,75 (dua koma tujuh lima )
Program Strata 2 / Dokter Specialis
1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif
16
2. Pendidikan terakhir minimal Strata 1 (S1)
3. Usia maksimal 40 tahun untuk program strata 2 (S2) umum dan
maksimal 35 tahun program dokter specialis
4. Golongan ruang minimal III/b
5. Nilai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima )
Program Strata 3
1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil Aktif
2. Pendidikan terakhir Strata 2 (S.2)
3. Usia maksimal 47 tahun
4. Golongan ruang minimal III/c
5. Nilai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima)
Jangka waktu peyelesaian
D.III maksimum pendidikan selama 3 tahun 6 bulan
D.IV maksimum pendidikan selama 4 tahun 6 bulan
S.1 maksimum pendidikan selama 5 tahun
S.1 lanjutan dari DIII maksimum pendidikan selama 2 tahun
S.2 Ilmu Sosial maksimum pendidikan selama 2 tahun
S.2 ilmu Esakta maksimum pendidikan selama 2 tahun
Dokter spesialis (PPDS) maksimum pendidikan selama 5 tahun
S.3 Ilmu social maksimum pendidikan selama 3 tahun 6 bulan
S.3 Ilmu Esakta maksimum pendidikan selama 4 tahun
Persyaratan Berkas :
1. Surat pengantar dari instansi
2. Surat permohonan
3. Brosur atau keterangan tentang pendidikan yang akan dituju
lengkap dengan jurusan, klasifikasi pendidikan dan besarnya
biaya pendidikan
17
4. Surat rekomendasi dari atasan langsung dan diketahui oleh
kepala SKPD
5. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat
ringan, sedang maupun berat
6. Surat pernyataan bermatrai Rp. 6000 bersedia mentaati seluruh
aturan tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Menyusun visi dan misi pengajuan tugas belajar
8. Mengisi biodata
9. SKP tahun terakhir
Masing-masing sebanyak 1 rangkap
Formulir kelengkapan berkas dapat diperoleh di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kabupaten Bulungan.
Prosedur :
Mengajukan permohonan kepada kepala Daerah
Surat rekomendasi dari kepala SKPD dan kelengkapan
berkas lainnya.
Menyampaikan semua kelengkapan dan data penunjang
Iainnya kepada tim seleksi untuk ditindak lanjuti
Berdasarkan persetujuan dan rekomenclasi tim seleksi maka
pemohon ditugaskan untuk mengikuti seleksi akademis
pada Perguruan Tinggi yang ditujui
Berdasarkan hasil seleksi akademis, maka bupati
menetapkan keputusan bupati tentang penunjukan PNS
untuk mengikuti tugas belajar.
18
IZIN BELAJAR
Persyaratan Administrasi
1. Masa Kerja minimal 2 tahun sejak pengangkatan
sebagai Pegawai Negeri Siipil
2. Tidak berstatus sebagai mahasiswa
3. Program studi yang diikuti harus sesuai dan
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
4. Perkuliahan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak
mengganggu tugas sehari-hari sesuai ketentuan jam
kerja yang berlaku
5. Tidak sedang proses/menjalani hukuman disiplin
maupun sanksi laninya
6. Tidak sedang dalam proses peradilan pidana
7. Perguruan tinggi berada diwilayah kerja yang memiliki
ijin operasional dan lembaga yang berwenang dan
merupakan kelas jauh atau sejenisnya, kecuali
pendidikan jarak jauh telah mendapat ijin dan lembaga
yang berwenang
8. Biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh PNS yang
bersangkutan
9. PNS yang telah lulus tidak berhak untuk menuntut Ujian
Penyesuaan Ijazah.
Persyaratan Berkas:
1. Surat pengentar dan instansi
2. Surat Permohonan
19
3. Surat rekomendasi dan atasan langsung dan diketahui oleh
kepala SKPD
4. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman displin
tingkat ringan, sedang maupun berat
5. Surat pernyataan bermaterai Rp.6000 bersedia mentaati
selunuh aturan tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
6. Mengisi biodata
7. SKP Tahun terakhir
Masing-masing sebanyak 1 rangkap
Formulir kelengkapan berkas dapat diperoleh di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya mannusia
(BKPSDM) Kabupaten Bulungan.
Prosedur:
Mengajukan permohonan kepada kepala SKPD dengan
kelengkapan lainnya
Jika disetujui, kepala SKPD memberikan rekomendasi dan
meneruskan permohonan dimaksud kepada bupati melalui
BKPSDM selambat-lambatnya 3 (tiga bulan sebelum
dilaksanakannya seleksi masuk perguruan tinggi yang dituju)
Pemeriksaan berkas oleh BKPSDM untuk disampaikan
kepada tim seleksi
Persetujuan dan rekomendasi tim seleksi untuk
mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi perguruan tinggi
yang dituju
Melaporkan hasil seleksi akademis paling lambat 1 (satu)
bulan setelah pengumuman kepada bupati melalui BKPSDM
dengan melampirkan bukti lulus
20
Penerbitan rekomendasi ijin belajar oleh bupati dan dapat
didelegasikan paada pejabat dibawahnya.
UJIAN DINAS TK. I
Persyaratan Administrasi:
1. Diusulkan oleh instansi masing-masing
2. 2 (dua) tahun golongan ruang II/d
3. Tidak sedang proses/menjalani hukuman disiplin tingkat ringan,
sedang atau berat maupun sanksi Iainnya
4. Tidak sedang dalam keadaan:
- Diberhentikan sementara
- Menerima uang tunggu
- Cuti diluar tanggungan negara
Persyaratan Berkas:
1. Surat pengantar dari instansi
2. Surat rekomendasi dari kepala SKPD untuk mengikuti Ujian
Dinas
3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
tingkat ringan, sedang maupun berat yang ditandatangani oleh
kepala SKPD
4. Biodata (formulir disediakan oleh BKPSDM)
5. Pas Poto berwarna ukuran 3x4 sebanyak
3 lembar
Prosedur :
Diusulkan oleh instansi masing-masing
Pemeriksaan berkas
21
Pemanggilan bagi yang memenuhi persyaratan
Pelaksanaan pra Ujian Dinas
Pelaksanaan Ujian Dinas
Pemeriksaan hasil ujian dinas oleh tim seleksi
Penyerahan hasil Ujian Dinas kepada BKPSDM
Penetapan dan pengumuman SK Kelulusan
Penetapan STLUD (Surat Tanda Lulus Ujian Dinas)
UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
Persyaratan Administrasi:
1. Tersedianya formasi
2. Diusulkan oleh instansi masing-masing
3. Golongan ruang II/c
4. Tidak menduduki jabatan fungsional tertentu
5. Tidak sedang dalam keadaan:
- Diberhentikan sementara
- Menerima uang tunggu
- Cuti diluar tanggungan negara
- Menjalani hukukman disiplin
Persyaratan Berkas:
1. Surat pengantar dari instansi
2. Surat rekomendasi dan kepala SKPD untuk mengikuti Ujian
Penyesuaian Ijazah
3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman displin tingkat
ringan, sedang maupun berat yang ditandatangani oleh kepala
SKPD
4. Foto Copy sah Ijazah terakhir
5. Biodata (formulir disediakan oleh BKPSDM)
22
6. Pas Poto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 Lembar
SELEKSI DKLAT PIM Tk III dan IV
Seleksi Dikiat PIM Tk.IV
Persyaratan Administrasi:
1. Diusulkan oleh Instansi masing-masing
2. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam golongan ruang Ill/a
3. Pendidikan terakhir minimal 5.1
4. Usia maksimal 5 (lima) tahun BUP
Seleksi Diklat PIM TK. III
Persyaratan Administrasi:
1. Diusulkan oleh instansi masing-masing
2. Pejabat Eselon IV
3. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam golongan ruang Ill/c
4. Pendidikan terakhir minimal S.1
5. Sudah pernah mengikuti ADUM/Diklat PIM IK.IV
6. Usia maksimal 5 (lima) tahun sebelum BUP
Persyaratan Berkas:
1. Surat pengantar dari instansi
2. Surat rekomendasi dari kepala SKPD untuk mengikuti seleksi
Dikiat PIM Tk. IV
3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
tingkat ringan, sedang maupun berat yang ditandatangani oleh
kepala SKPD
4. Biodata (formulir disediakan oleh BKPSDM)
23
BIMBINGAN DAN TES TOEFL
Persyaratan:
1. Diusulkan oleh instansi masing-masing
2. Pejabat Eselon III/IV yang belum mengikuti Diklat Tk III/IV atau
PNS yang telah lulus seleksi Diklat Pim III/IV
Prosedur:
Panitia memanggil calon peserta bimbingan tes toefl yang
memenuhi syarat melalui instansi masing-masing
lnstansi mengusulkan nama calon peserta tes toefl sesuai
daftar kepada panitia
Pemeriksaan berkas
Pelaksanaan bimbingan dan tes toefl
PENGADAAN CPNS PERSYARATAN PENETAPAN SELEKSI CPNS
Pelamar Umum:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35
tahun;
3. Pendidikan terakhir sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
yang dperoIeh dan sekolah atau perguruan tinggi negeri atau
swasta yang telah mendapat ijin penyelenggara dan Dirjen
Pendidikan Tinggi;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berkelakuan baik;
6. Tidak pernah diberhentkan dengan tidak hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Swasta;
24
7. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/PNS;
9. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
10. Tidak memiliki ijazah yang Iebih tinggi selain ijazah yang dimiliki
saat mengisi formasi jabatan pengadaan CPNSD tahun berjalan.
Tata cara pendaftaran dan kelengkapan berkas:
1. Surat lamaran harus di tulis tangan dan ditandatangani sendiri
oleh pelamar dengan huruf cetak menggunakan tinta warna
hitam (ballpoint) diatas kertas double folio bergaris tanpa
materai;
2. Alamat pelamar harus ditulis lengkap dengan nomor rumah,
RT/RW, kode pos dan nomor telepon/HP,
3. Foto copy ljazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan keputusan kepala BKN nomor
11 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002, serta memperlihatkan
ijazah asli dan transkrip nilai pada saat penyampaian
permohonan;
4. Foto copy Kartu Tanda Pencari Kerja dan Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja (AK1) yang telah dilegalisir;
5. Pas poto warna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
USULAN CPNS KE PNS (100%)
Persyaratan Berkas:
1. Foto copy sah SK CPNS;
2. Foto copy sah STTPL;
3. Asli dan foto copy surat keterangan kesehatan dan Dokter
Pemerintah (RSU atau Puskesmas);
25
4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
5. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
6. Surat Pengantar dan Instansi.
Prosedur:
Diusulkan oleh instansi masing-masing;
Pemeriksaan berkas;
Pengusulan Nota Pertimbangan ke Kantor Regional VIII BKN
Banjarmasin (bagi pengusulan CPNS lebih dan 2 tahun);
Penetapan Nota Pertimbangan Teknnis oleh Kantor Regional VIII
BKN Banjarmasin (bagi pengusulan CPNS lebih dan 2 tahun);
Penerbitan SK PNS (100%) oleh Bupati.
PENINJAUAN MASA KERJA (PMK)
Persyaratan Berkas:
1. Foto copy sah SK CPNS;
2. Foto copy sah SK PNS (100%);
3. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir;
4. SPK 2 Tahun Terakhir;
5. Foto copy sah SK Kartu Pegawai;
6. Foto copy sah Ijazah awal s/d akhir;
7. Foto copy SK Kerja bagi yang bekerja di swasta yang berbadan
hukum;
8. Foto copy SK Pengangkatan Honor (SK awal s/d akhir);
9. Foto copy SK Pemberhentian Tenaga Honor;
10. Daftar Riwayat Pekerjaan;
11. Foto copy sah SK Konversi NIP;
12. Surat Pengantar dan Instansi.
26
Prosedur
Diusulkan oleh instansi masing-masing;
Pemeriksaan berkas
Pengusulan Nota Pertimbangan Teknis ke Kantor Regional VIII
BKN Banjarrmasin;
Penetapan Nota Pertimabangan Teknis oleh Kantor Regional VIII
BKN Bannjarmasin;
Penetapan SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) oleh Bupati.
MUTASI WILAYAH KERJA
Mutasi Masuk
Persyaratan Berkas:
1. Permohonan yang bersangkutan;
2. Foto copy sah SK CPNS;
3. Foto copy sah SK PNS (100%);
4. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir;
5. SPK 2 Tahun Terakhir;
6. Foto copy sah SK Kartu Pegawai;
7. Asli Surat Pernyataan dari Kepala SKPD bahwa yang
bersangkutan :
- tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman
disiplin/proses pengadilan;
- tidak sedang menjalani tugas belajar;
- tidak sedang tersangkut hutang piutang dengan pihak
bank atau pihak Iainnya, dan;
- tidak sedang diberhentikan dalam jabatan negari.
8. Asli Surat Persetujuan Pindah dari Kepala SKPD asal;
27
9. Asli Surat Persetujuan Pindah dari Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Asal;
10. Asli Surat Persetujuan menerima dari instansi yang di tuju
(khususnya pejabat fungsional, misalnya guru, ada persetujuan
dari kepala sekolah yang dituju dan dari Dinas Pendidikan;
11. Foto copy sah surat nikah dan SK Mutasi Suami bagi yang mutasi
mengikuti suami.
Masing-masing dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap.
Prosedur:
Pemeriksaan kelengkapan berkas;
Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(Baperjakat);
Penerbitan rekomendasi;
Pengurusan pada jenjang Iebih lanjut menjadi tanggung jawab
pemohon.
Mutasi Keluar
Persyaratan berkas:
1. Permohonan yang bersangkutan;
2. Foto copy sah SK CPNS;
3. Foto copy sah SK PNS (100%);
4. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir;
5. SPK 2 Tahun Terakhir;
6. Foto copy sah SK Kartu Pegawai;
7. Asli Surat Persetujuan Pindah dan SKPD asal;
8. Asli Surat Pernyataan dari Kepala SKPD bahwa yang
bersangkutan
28
- tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman
disiplin/proses pengadilan;
- tidak sedang menjalani tugas belajar;
- tidak sedang tersangkut hutang piutang dengan pihak bank
atau pihak lainnya, dan;
- tidak sedang diberhentikan dalam jabatan negari.
9. foto copy sah surat nikah dan SK Mutasi Suami bagi yang
mutasi mengikuti suami;
10. Asli Persetujuan menerima yang bersangkutan dan pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah yang dituju;
11. Khusus guru untuk melampirkan data keadaan guru sekolah
asal.
Masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap.
Prosedur:
Pemeriksaan kelengkapan berkas;
Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(Baperjakat);
Penerbitan rekomendasi;
Pengurusan pada jenjang Iebih anjut menjadi tanggung jawab
pemohori.
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL (KECUALI GURU UNTUK
SEMUA GOLONGAN DAN TENAGA KESEHATAN GOLONGAN ll)*
Persyaratan Berkas:
1. Foto copy sah SK CPNS;
29
2. Foto copy sah SK PNS;
3. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir;
4. SPK 2 Tahun Terakhir;
5. Foto copy sah sertifikat Dikiat Penyuluh/Auditor (bagi Jabatan
Fungsional Penyuluh KB, Penyuluh Pertanian, Penyuluh
Perikanan dan Auditor;
6. Surat Usulan dan Instansi.
Masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.
Prosedur:
Diusulkan oleh instansi masing-masrng;
Pemeriksaan berkas;
Penerbitan SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional
oleh Pejabat yang berwenang.
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN BAGI PNS YANG
MELRKSANAKAN TUGAS BELAJAR (KECUALI GURU SEMUA
GOLONGAN DAN TENAGA KESEHATAN GOLONGAN II)*
Persayaratan Berkas:
1. Foto copy sah SK CPNS;
2. Foto copy sah SK PNS;
3. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir;
4. SPK 2 Tahun Terakhir;
5. Foto copy sah sertifikat Dikiat Penyuluh/Auditor (bagi Jabatan
Fungsional Penyuluh KB, Penyuluh Pertanian, Penyuluh
Perikanan dan Auditor;
6. Surat Usulan dan Instansi.
30
Masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.
Prosedur:
Diusulkan oleh instansi masing-masing;
Pemeriksaan berkas;
Penerbitan SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional
oleh Pejabat yang berwenang.
CATATAN:
Telah ada pelimpahan kewenangan untuk pengangkatan,
pembebasan sementara dan pengangkatan kembali dalam
jabatan fungsional ke instansi masing-masing yaitu sebagai
berikut:
1. Kepala dinas diberikan kewenangan untuk pengangkatan
dalam jabatan fungsional kesehatari golongan III/d ke
bawah di Iingkungan Diinas Kesehatan;
2. Direktur RSUD diberikan kewenangan untuk pengangkatan
dalam jabatan fungsional golongan II; dan
3. Kepala BKPSDM diberikan kewenangan untuk pengangkatan
dalam jabatan fungsional di Lingkungan RSUD golongan Ill/a
ke atas.
KENAIKAN PANGKAT
Pertama pengusulan:
Persyaratan berkas:
1. Foto copy sah SK CPNS dan PNS;
2. Foto copy sah SK Pangkat Akhir;
3. SPK 2 Tahun Terakhir;
31
4. Foto copy sah SK Kartu Pegawai;
5. Foto copy sah Ijazah akhir;
6. Foto copy sah STTPL Dikiat Penjenjangan/ STLUD bagi yang
pindah golongan;
7. Foto copy sah SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan (bagi
yang menduduki Jabatan);
8. Foto copy sah SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) bagi yang
memiliki;
9. Foto copy sak SK Konversi NIP
10. Foto copy sah SK Penempatan/SK Mutas (bagi yang memiliki);
11. Foto copy sah SK Pencantuman Gelar (bagi yang memiliki);
12. Surat pengantar dan instansi; dan
Masing-masing sebanyak 2 rangkap
Reguler:
1. SKP 2 Tahun terakhir;
2. SK pangkat terakhir;
3. SK Jabatan (bagi yang baru menduduki jabatan); dan
4. SK-SK pendukung Iainnya.
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Persyaratan berkas:
1. SKP 2 Tahun terkahir;
2. Foto copy sah ljazah terkhir;
3. Foto copy sah Sertifikat tanda Lulus Ujian Penyesuaian jazah
(tidak berlaku bagi PNS Ijin Belajar/Tugas Belajar);
4. Foto copy sah SK jin Belajar/Tugas Belajar;
5. Foto copy sah Pangkalan Data Mahasiswa dan Dikti;
32
6. Foto copy sah SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) bagi yang
memiliki;
7. Foto coopy sah SK Penempatan/Mutasi bagi yang memiliki;
8. SK Pencantuman Gelar bagi yang memiliki;
9. Uraian tugas yang ditandatangani oleh minimal pejabat eselon
II;
10. Surat Pengantar dan Instansi.
Kenaikan Pangkat Pilihan
Jabatan Struktural:
Persyaratan Berkas:
1. SKP 2 Tahun terkahir;
2. Foto copy sah ijazah terakhir;
3. Foto copy sah SK Jabatan terakhir;
4. Foto copy sah surat Pernyataan Pelantikan;
5. Foto copy sah STTPL Dikiat Perjenjang
6. Foto copy sah SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) bagi yang
memiliki;
7. Foto coopy sah SK Penempatan/Mutasi bagi yang memiliki;
8. Surat Pengantar dan Instansi.
Pejabat Fungsional
Persyaratan Berkas:
1. SKP 2 tahun terkahir;
2. Foto copy sah SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan
Fugsional (bagi yang pertama kali naik pangkat);
3. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK);
33
4. Foto copy sah ijazah terakhir;
5. Foto copy Sertifikat pelatihan yang dimiliki;
6. Foto copy sah SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) bagi yang
memiliki;
7. Foto coopy sah SK Penempatan/Mutasi bagi yang memiliki;
8. Surat Pengantar dari instansi.
Prosedur :
Goongan III/d ke bawah
Diusulkan oleh masing-masing instansi;
Pemeriksaan berkas;
Pengusulan nota pertimbangan teknis ke Kantor Regional VIII
BKN Banjarmasin;
Penetapan nota Pertimbangan teknis oleh Kantor Regional VIII
BKN Banjarmasin; dan
Penerbitan SK Kenaikan Parigkat oleh Bupati.
Golongan IV/a dan IV/b
Diusulkan oleh masing-masing instansi;
Pemeriksaan berkas;
Pengusulan nota pertimbangan teknis ke BKPSDM Provinsi
BKPSDM Provinsi mengusulkan nota pertimbangan teknis ke
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
Penetapan nota Pertimbangan teknis oleh Kantor Regional VIII
BKN Banjarmasin;
Penerbitan SK Kenaikan Pangkat oteh Gubernur; dan
Penyerahan SK Kenaikan Pangkat dan BKPSDM Provirisi ke
BKPSDM Kabupaten.
34
Golongan IV/c ke atas
Diusulkan oleh masing-masing instansi;
Pemeriksaan berkas;
Pengusulan nota pertimbangan teknis ke BKPSDM Provinsi;
BKPSDM Provinsi mengusulkan nota pertimbangan teknis ke
BKN Pusat;
Penetapan nota Pertimbangan teknis oleh BKN Pusat;
Usulan Penetapan SK pada Sekretariat Negara;
Penerbitan SK Kenaikan Pangkat oleh Presiden RI; dan
Penyerahan SK Kenaikan Pangkat dari BKD Provinsi ke BKPSDM
Kabupaten.
USULAN PENERBITAN SK PENSIUN
Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)
Persyaratan Berkas:
1. Permohonan yang bersangkutan;
2. Foto copy sah SK CPNS dan PNS (100%);
3. Foto copy sah SK Pangkat terakhir;
4. Foto copy sah Kartu Pegawai;
5. Foto copy KTP yang masih berlaku;
6. Foto copy sah SK Gaji Berkala Terakhir;
7. Foto copy sah Surat Nikah (legalisir oleh KUA dan Capil);
8. Coto copy sah Akta Kelahiran Anak (Legalisir Capi);
9. Foto copy sah Surat Keterangan Anak masih aktif Kuliah dan
Kampus;
10. Daftar Riwayat Pekerjaan (diketahui Kepala Instansi);
11. Daftar Susuan Keluarga (diketahui oleh Capil);
35
12. Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan,
sedang dan berat dari atasan Iangsung;
13. Data Penerima Calon Pensiun (DPCP) formulir diperoleh di
kantor BKPSDM;
14. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
15. Foto copy sah SK Konversi NIP;
16. Foto copy sah SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan (bagi
golongan IV/c ke atas);
17. Pas photo hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 7 lembar;
18. Surat pengantar dari istansi.
Pensiun Janda/Duda
1. Permohonan yang bersangkutan (model C.1);
2. Foto copy sah SK CPNS dan PNS (100%);
3. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir;
4. Foto copy sah Kartu Pegawal;
5. Foto copy KTP Janda/Duda yang masih berlaku;
6. Foto copy sah SK Gaji Berkala Terakhir;
7. Foto copy sah Surat Nikah (legalisir oleh KUA dan Capil);
8. Foto copy sah Akta Kelahiran Anak (Legalisir Capil);
9. Foto copy sah Surat Keterangan Anak masih aktif Kuliah dan
Kampus;
10. Daftar Riwayat Pekerjaan (diketahui Kepala Instansi);
11. Daftar Susuan Keluarga (diketahui oleh Capil);
12. Data Penerima Calon Pensiun (DPCP) formulir diperoleh di
kantor BKPSDM;
13. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
14. Foto copy sah SK Konversi NIP;
15. Asli dan foto copy Surat Keterangan Janda/Duda dan kelurahan;
36
16. Asli dan foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan
dan RSUD;
17. Pas photo hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 7 lembar;
18. Surat pengantar dari istansi.
Prosedur:
Diusulkan oleh masing-masing instansi;
Pemeriksaan berkas;
Pengusulan berkas ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin,
khusus golongan IV/c ke atas diusulkan ke BKN Pusat dan
Sekretariat Negara; dan
Penetapan SK Pensiun oleh Kantor Kantor Regional VIII BKN
Banjarmasin, khusus golongan IV/c ke atas SK Pensiun
ditetapkan oleh Presiden RI.
Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS)
1. Permohonan yang bersangkutan;
2. Foto copy sah SK CPNS dan PNS(100%);
3. Foto copy sah SK Pangkat terakhir;
4. Foto copy sah Kartu Pegawai;
5. Foto copy KTP yang masih berlaku;
6. Foto copy sah SK Gaji Berkala Terakhir;
7. Foto copy sah Surat Nikah (legalisir oleh KUA dan Capil);
8. Coto copy sah Akta Kelahiran Anak (Legalisir Capil);
9. Foto copy sah Surat Keterangan Anak masih aktif Kuliah dan
Kampus;
10. Surat Keterangan dan Inspektur Inspektorat tentang TPTGR;
11. Daftar Riwayat Pekerjaan (diketahui Kepala Instansi);
12. Daftar Susuan Keluarga (diketahui oleh capil);
37
13. Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan,
sedang dan berat dari atasan Iangsung;
14. Data Penerima Calon Pensiun (DPCP) formulir diperoleh di
kantor BKPSDM;
15. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
16. Foto copy sah SK Konversi NIP;
17. Formulir SPTB;
18. Pas photo hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 7 lembar;
19. Surat pengantar dari istansi.
Prosedur:
Golongan III/d ke bawah
Diusulkan melaiui instansi masing-masing;
Pemeriksanaan berkas;
Penerbitan SK Pensiun oleh Bupati.
Golongan IV/a dan IV/b
Diusulkan melalui instansi masing-masing;
Pemeriksanaan berkas;
Pengusulan ke BKPSDM Provinsi;
Penerbitan SK Pensiun oleh Gubernur.
Golongan IV/c ke atas
Diusulkan meaIui instansi masing-masing;
Pemeriksanaan berkas;
Pengusulan ke BKN Pusat dan Sekretariat Negara;
Penerbitan SK Pensiun oleh Presiden RI.
Pensiun Karena Sakit/Tidak Cakap Jasmani maupun Rohani.
38
Persyaratan Berkas:
1. Permohonan yang bersangkutan;
2. Foto copy sah SK CPNS dan PNS (100%);
3. Foto copy sah SK Pangkat terakhir;
4. Foto copy sah Kartu Pegawal;
5. Foto copy KTP yang masih berlaku;
6. Foto copy sah SK Gaji Berkala Terakhir;
7. Foto copy sah Surat Nikah (legalisir oleh KUA dan Capil);
8. Foto copy sah Akta Kelahiran Anak (Legalisir Capil);
9. Daftar Riwayat Pekerjaan (diketahui Kepala Instansi);
10. Daftar Susuan Keluarga (diketahui oleh Capil);
11. Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan,
sedang dan berat dari atasan langsung;
12. Data Penerima Calon Pensiun (DPCP) formulir diperoleh di
kantor BKPSDM;
13. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
14. Foto copy sah SK Konversi NIP;
15. Surat Keterangan Kesehatandani Tim Dokter yang ditentukan;
16. Pas photo hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 7 lembar;
17. Surat pengantar dari instansi.
Prosedur:
Golongan III/d ke bawah
Diusulkan melalui instansi masingmasing;
Pemeriksanaan berkas;
Penerbitan SK Pensiun oleh Bupati.
Golongan IV/a dan IV/b
39
Diusulkan melalui instansi masing-masing;
Pemeriksaan berkas;
Pengusulan ke BKD Provinsi;
Penerbitan SK Pensiun oleh Gubernur.
Golongan IV/c ke atas
Diusulkan melalui instansi masingma sing;
Pemeriksanaan berkas;
Pengusulan ke BKN Pusat dan Sekretariat Negara;
Penerbitan SK Pensiun oleh Presiden RI.
USULAN KE TASPEN
Pensiun BUP
Persyaratan Berkas:
1. Foto copy + Tembusan SK Pensiun;
2. Foto COPY sah SK CPNS dan PNS (100%);
3. Foto copy sah SK Pangkat terakhir;
4. Foto copy sah Kartu Pegawai;
5. Foto copy KTP yang masih berlaku;
6. Foto copy sah Surat Nikah (legalisir oleh KUA dan Capil);
7. Foto copy sah Akta Kelahiran Anak yang masih menjadi
tanggungan (Legalisir Capil);
8. Foto copy sah Surat Keterangan Anak masih aktif Kuliah dan
Kampus;
9. Foto copy sah Kartu Peserta Taspen;
10. Asli SKPP + Tembusan
11. Blanko SP3R + materai Rp.6000;
12. BaInko SP4A;
40
13. Foto copy Buku Rekening;
14. Foto copy NPWP;
15. Pas photo hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 8 lembar
(termasuk 5 lembar untuk pengurusan SKPP ke BPKAD);
16. Formulir permintaan pembayaran. Masing-masing sebanyak 3
rangkap
Pensiun Janda/Duda
1. Foto copy + Tembusan SK Pensiun,
2. Foto copy sah SK CPNS dan PNS (100%);
3. Foto copy sah SK Pangkat terakhir;
4. Foto copy sah Kartu Pegawai;
5. Foto copy KTP yang masih berlaku;
6. Foto copy sah Surat Nikah (legatisir oleh KUA dan Capil);
7. Foto copy sah Akta Kelahiran Anak yang masih menjadi
tanggungan (Legalisir Capil);
8. Asli dan foto copy sah Surat Keterangan Anak masih aktif Kuliah
dari Kampus;
9. Foto copy sah Kartu Peserta Taspen;
10. Foto copy sah SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas)
bagi PNS yang pengangkatannya diatas Tahun 2000;
11. Asli SKPP + Tembusan;
12. Blanko SP3R + materai Rp. 6000;
13. Blanko SP4B;
14. Blanko SPTB;
15. Blanko AKT 2;
16. Blanko AKT 2 lampiran AKT 3
17. Foto copy sah Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/RSUD;
18. Foto copy sah Surat Keterangan Janda/Duda dari Kelurahan;
41
19. Foto copy Buku Rekening atas nama Janda/Duda;
20. KPPG (Petikan gaji di bulan PNS tersebut meninggal dunia);
21. Foto copy NPWP;
22. Pas photo hitarn putih/warna ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar
(Janda/duda) (termasuk 5 lembar untuk pengurusan
SKPP ke BPKAD);
23. Formuhir Permintaan Pembayaran. Masing-masing sebanyak 3
rangkap.
Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS)
Persyaratan Berkas:
1. Foto copy + Tembusan SK Pensiun;
2. Foto copy sah SK CPNS dan PNS (100%);
3. Foto copy sah SK Pangkat terakhir;
4. Foto copy sah Kartu Pegawai;
5. Foto copy KTP yang masih berlaku;
6. Foto copy sah Surat Nikah (legalisir oleh KUA dan Capil);
7. Foto copy sah Akta Kelahiran Anak yang masih menjadi
tanggungan (Legalisir Capil);
8. Asli dan Foto copy sah Surat Keterangan Anak masih aktif Kuliah
dan Kampus;
9. Foto copy sah Kartu Peserta Taspen;
10. Foto copy sah SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas)
bagi PNS yang pengangkatannya diatas Tahun 2000;
11. Asli SKPP + Tembusan;
12. Blanko SP3R + materai Rp. 6000;
13. Blanko SP4B;
14. Blanko SPTB;
15. Foto copy Buku Rekening;
42
16. KPPG (Petikan gaji di bulan PNS tersebut meninggal dunia);
17. Foto copy NPWP;
18. Pas photo hitam putih/warna ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar
(Janda/duda) (termasuk 5 lembar untuk pengurusan SKPP ke
BPKAD);
Pensiun Karena Sakit/Tidak Cakap Jasmani maupun Rohani.
Persyaratan Berkas:
1. Foto copy + Tembusan SK Pensiun;
2. Foto copy sah SK CPNS dan PNS (100%);
3. Foto copy sah SK Pangkat terakhir;
4. Foto copy sah Kartu Pegawai;
5. Foto copy KTP yang masih berlaku;
6. Foto copy sah Surat Nikah (legalisir oleh KUA dan Capil);
7. Foto copy sah Akta Kelahiran Anak yang masih menjadi
tanggungan (Legalisir Capil);
8. Asli dan Foto copy sah Surat Keterangan Anak masih aktif Kuliah
dan Kampus (bagi yang masih memiliki anak diatas usia 17
Tahun);
9. Surat Keterangan Sakit dari Tim Dokter yang ditentukan;
10. Foto copy sah SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas)
bagi PNS yang pengangkatannya diatas Tahun 2000;
11. Asli SKPP + Tembusan;
12. Blanko SP3R + materai Rp. 6000;
13. Banko SP4B;
14. Banko SPTB;
15. Foto copy Buku Rekening;
16. Foto copy NPWP;
43
17. Pas photo hitam putih/warna ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar
(Janda/duda) (termasuk 5 tembar untuk pengurusan SKPP ke
BPKAD);
Masing-masing sebanyak 3 rangkap.
Asuransi Kematian/Uang Duka bagi PNS Aktif yang Anggota
Keluarganya menjadi Tanggungan Meninggal Dunia
Persayaratan Berkas:
1. Blanko AKT 4;
2. BIarikoSP3R;
3. Foto copy Surat Nikah(legalisir KUA/Capil);
4. Foto copy sah SK CPNS dan Pangkat Terakhir;
5. Foto copy sah Kartu Pegawal;
6. Foto copy KTP yang masih berlaku;
7. Foto copy dak Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;
8. Foto copy sah SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) bagi
yang pengangkatannya diatas tahun 2000;
9. KPPG (Petikan Gaji di Bulan anggota keluarga PNS tersebut
meningga dunia);
10. Asli dan foto copy sah Surat Keterangan Kematian dari
Kelurahan/RSUD;
11. Foto copy Buku Rekening; dan
12. Foto copy NPWP.
Masing-masing sebanyak 3 (tiga) rangkap.
Pensiunan PNS Meninggal Dunia
Persyaratan Berkas:
44
1. Blanko SPU2DW;
2. Blanko SP3R;
3. Asli dan foto copy KARIP
4. SK Pensiun
5. Foto copy sah Surat Nikah (legalisir KUA/Capil);
6. Foto copy sah Akta Kelahiran Anak yang masih menjadi
tanggungan (Iegahsir KUA/CapiI);
7. Foto copy sah Kartu Pegawai;
8. Foto copy KTP Istni/Suami yang masing berhaku;
9. BIankoSPTB;
10. Asli dan foto copy sah Surat Keterangan Kematian dari
Kelurahan/RSUD;
11. Foto copy Buku Rekening istri/Suami
12. Foto copy NPWP;
13. Pas photo hitam putih istri/suami ukuran 4 x 6 sebanyak 3
(lembar); dan
14. Formulir Permintaan Pembayaran.
Prosedur:
Pengusulan ke BKPSDM;
Pemeriksaan Berkas;
Pengusulan ke PT.TASPEN;
Pencairan dana Iangsung masuk ke Rekening yang
bersangkutan; dan
Yang bersangutan dapat Iangsung mengusulkan/mengurus
Iangsung ke PT.TASPEN, membawa berkas-berkas tersebut
diatas dengan Pengantar dari BKPSDM.
KARTU PEGAWAI
45
Persyaratan Berkas:
1. Surat pengantar dari instansi;
2. Foto copy sah SK CPNS;
3. Foto copy sah SK PNS;
4. Foto copy sah STTPL (Prajabatan)
5. Pas photo hitam putih ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar;
6. Untuk usulan kehilangan atau perbaikan agar melampirkan:
a. Surat keterangan kehilangan; dan
b. Kartu pegawai asli untuk diperbaiki.
Masing-masing sebanyak 2 rangkap.
Prosedur:
Diusulkan oleh instansi masing- masing;
Pemeriksaan berkas;
Pengusulan ke Kantor RegonaI VIII BKN Banja rmasin;
Penerbitan Kartu Pegawai.
KARTU ISTRI/SUAMI
Fungsi Kartu istri/Suami
1. Sebagai Kartu Identitas;
2. Sebagai Pendaftaran Istri/Suami/Anak, sebagai yang berhak
pensiun Janda/Duda.
Persyaratan Berkas:
1. Surat pengantar dari instansi;
2. Foto copy sah Surat Nikah/Akta Perkawinan;
46
3. Laporan Perkawinan Pertama (contoh formulir dapat dipeoleh
di BKPSDM);
4. Foto copy sah SK CPNS;
5. Foto copy sah SK PNS (100%);
6. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir;
7. Pas photo hitam putih istri/suami ukuran 2x3 sebanyak 2
lembar;
8. Untuk usulan kehilangan atau perbaikan agar melampirkan:
a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
b. Kartu istri/suami asli untuk diperbaiki;
c. Foto copy surat cerai/kematian bagi janda/duda.
Masing-masing sebanyak 2 rangkap.
Prosedur:
Diusulkan oleh instansi masing-masing;
Pemeriksaan berkas;
Pengusulan ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
Penerbitan Kartu istri/suami.
KARTU TASPEN
Persyaratan Berkas:
1. Surat pengantar dari instansi;
2. Mengisi data individu keluarga (formulir disediakan oleh
BKPSDM);
3. Foto copy sah SK CPNS;
4. Foto copy sah SK PNS (100%) bagi yang sudah PNS;
5. Foto copy sah SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas);
47
6. Daftar gaji awaI/rapelan jika ada;
7. Nota Pertimbangan Usulan NIP (disediakan oleh BKPSDM);
8. Untuk usulan karena kehilangan atau perbaikan agar
melampirkan:
a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
b. Kartu Pegawai Asli atau perbaikan;
Masing-masing sebanyak 2 rangkap.
Prosedur:
Diusulkan oleh instansi masing-masing;
Pemeriksaan berkas;
Pengusuhan ke PT.TASPEN;
Penerbitan Kartu TASPEN.
SATYA LENANA KARYA SATYA
Persyaratan Berkas:
1. Permohonan yang bersangkutan;
2. Foto copy sah SK CPNS;
3. Foto copy sah SK Pangkat terakhir;
4. Foto copy SK Jabatan (bagi yang menduduki);
5. Foto copy sah Piagam Satya Lencana Karya Setya X dan XX
Tahun bagi yang sudah mendapatkan;
6. Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan,
sedang dan berat dari atasan Iangsung;
7. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
8. Daftar riwayat hidup singkat (sesuai formulir);
Masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.
48
Prosedur:
Diusulkan oleh instansi masing-masing;
Pemeriksaan kelengkapan berkas;
Pengusulkan ke SETWILPRES/SETNEG dan KEMENDAGRI
Pengusulan ke KEMENDAGRI untuk KEPPRES, dan Pengusulan ke
SETWILPRES/SETNEG untuk penerbitan Piagam dan Mendali;
Penerbitan SK Setya Lencana Karya Setya oleh Presiden RI;
Bagi yang tidak terbit, agar diusulkan kembali pada usulan
berikutnya.
UANG PESANGON
1. Permohonan yang bersangkutan;
2. Foto copy sah SK CPNS
3. Foto copy sah SK pension
4. Foto copy sah surat keterangan kematian dari kelurahan/RSUD;
5. Foto copy surat keteranganjanda/duda dari kelurahan (bagi
pensiun janda / duda.
Prosedur:
Disusulkan oleh instansi masing-masing;
Pemeriksaan kelengkapan berkas
Penerbitan SK pemberian pesangon
Pencarian uang pesangon dari bendahara sekretariat Daerah
dengan mengantar dari BKPSDM
Jumlah uang pesangon diberikan bedasrkan jumlah masa kerja
di kali nilai yang telah ditetapkan dalam standarisasi
49
PENGEMBALIAN TAGUNGAN PERUMAHAN (TAPERUM)
Persyaratan Berkas:
1. Surat pengantar dari instansi masing-masing;
2. Pengajuan TAPERUM (Formulir disediakan oleh BKPSDM);
3. Foto copy sah Kartu Pegawai;
4. Foto copy sah SK CPNS;
5. Foto copy Golongan II/a, III/a dan IV/a;
6. Foto copy sah KTP;
7. Foto copy sah SKPP;
8. Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan/Kepala Desa (bagi
PNS);
9. Surat keterangan berhenti bekerja dari instansinya (bagi PNS
yang berhenti bekerja).
Prosedur:
Diusulkan oleh instansi masing-masing;
Pemeriksaan kelengkapan berkas;
usulkan ke BRI dengan pengantar dari BKPSDM.
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PNS
Persyaratan Berkas:
1. Surat pengantar dan instansi;
2. Mengisi formulir biodata;
3. Foto copy sah SK CPNS;
4. Foto copy sah SK PNS.
Masing-masng sebanyak 1 rangkap.
50
Prosedur:
Diusulkan oleh instansi masing-masing;
Pemeriksaan berkas;
Pemanggilan calon peserta Sumpah/Janji PNS melalui SKPD
masing-masing; dan
Pelaksanaan Sumpah/janji PNS.
CUTI PNS
I. Jenis-jenis Cuti yang telah didelegasikan kewenangannya
kepada Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bulungan:
1. Cuti Tahunan;
2. Cuti Alasan Penting;
3. Cuti Bersalin;
4. Cuti Sakit (bagi PNS wanita yang mengalami gugur
kandungan); dan
5. Cuti Besar untuk persalinan anak ke 4 (empat) dan
seterusnya.
II. Jenis-jenis cuti yang diajukan ke BKPSDM Kabupaten Bulungan
dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah yaitu
1. Cuti Sakit;
2. Cuti Besar;
3. Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan
4. Cuti sebagaimana disebutkan pada romawi I diatas, bagi
kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bulungan.
Persyaratan berkas Pengajuan Cuti yang ditetapkan oleh Sekretaris
Daerah:
51
1. Surat Pengantar dari istansi;
2. Surat permohonan bersangkutan yang telah mendapat catatan
persetujuan dari atasan; dan
3. Surat keterangan dan dokter Pemerintah yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan sedang sakit dan memerlukan cuti
sakit (bagi pengajuan usul cuti sakit).
Prosedur Pengajuan Cuti yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah:
Diusulkan oleh instansi masing-masing;
Pemeriksaan berkas; dan
Penerbitan Surat Cuti.
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawal Negeri Sipil.
2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor
08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
PERKAWINAN
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melangsungkan
perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat secara
hirarkhi selambat-Iambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal
perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku bagi ASN yang berstatus
52
janda atau duda yng melangsungkan perkawinannya kembaIi.
Laporan Perkawinan dibuat 3 (tiga) rangkap dan dilampiri:
1. Salinan sah Surat Nikah/Akta Perkawinan untuk Tata Naskas
masing-masing instansi; dan
2. Pas photo istri/suami ukuran 2 x 4 cm sebanyak 3 lembar.
SANKSI :
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memberitahukan
perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat dalam
jangka waktu selambat-Iambatnya 1 (satu) tahun setelah
perkawinan dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin
berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
PERCERAIAN
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan melakukan
perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat
keterangan terlebih dahulu dari pejabat, ASN yang berkedudukan
sebagai penggugat harus menperoleh ijin dari pejabat sedangkan
ASN yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat
keterangan dari pejabat.
Syarat kelengkapan mengajukan perceraian bagi seorang ASN:
1. Surat permohonan dari yang bersangkutan melaIui instansinya;
2. Foto copy surat akta nikah;
3. Surat rekomendasi dari SKPD masing-masing yang diketahui
kepala Dinas/Kantor/Badan/Bagian;
4. Foto copy SK pangkat Terakhir;
53
5. Surat Pernyataan kesanggupan pembagian gaji bila terjadi
perceraian;
6. Berita Acara Pembinaan dari SKPD yang bersangkutan; dan
7. Berita acara pembinaan dari BKPSDM bila diperlukan.
Alasan ASN dapat melakukan perceraian sebagal berikut:
Salah satu pihak berbuat zinah
Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang
sukar disembuhkan
Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut
tanpa ijin atau tanpa alasan sah atau hal
Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5
tahun/hukuman yang Iebih berat
Salah satu pihak melakukan kekejaman/penganiayaan berat
Antara suami /istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak
ada harapan untuk rukun kembali
Permintaan ijin untuk bercerai ditolak apabila:
Bertentangan dengan ajaran agama/peraturan agama yang
dianut;
Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)
PP No. 10 Tahun 1983;
Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal
sehat.
Permintaan ijin untuk bercerai diberikan apabila:
54
Bertentangan dengan ajaran agama/peraturan agama yang
dianut;
Ada alasan sebagaimana tercantum dalam romawi III angka 2
SE BAKN No.08/SE/ 1983
Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan
dengan akal sehat.
Perceraian terjadi atas kehendak ASN pria, maka:
1. Apabila anak mengikuti mantan suami, maka pembagian gaji
ditetapkan sebagal berikut:
a. 1/3 gaji untuk ASN yang bersangkutan;
b. 1/3 gaji untuk mantan istri; dan
c. 1/3 gaji untuk anak yang diterimakan kepada mantan istri
2. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka:
a. 1/2 untuk ASN yang bersangkutan; dan
b. 1/2 untuk mantan istri.
3. Apabila anak mengikuti ASN pria, maka:
a. 1/3 gaji untuk ASN pria;
b. 1/3 gaji untuk mantan istri;
c. 1/3 gaji untuk anak yang diterimakan kepada ASN pria;
d. Apabila sebagian anak mengikuti ASN yang bersangkutan
dan sebagian mengikuti mantan istri, maka 1/3 gaji yang
menjadi hak anak dibagi menurut jumlah anak;
e. Hak atas bagian gaji untuk mantan istri sebagaimana
dimaksud diatas tidak diberikan apabila perceraian terjadi
karena istri terbukti telah berzinah atau istri telah terbukti
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir
55
maupun batin terhadap suami, dan atau istri terbukti
menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar
disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan
suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin suami
dan tanpa alasan yang sah;
f. Meskipun perceraian atas kehendak istri yang
bersangkutan, hak atas bagian gaji untuk mantan istri tetap
diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan
cerai karena di madu dan atau karena suami terbukti telah
berzinah dan atau suami terbukti telah melakukarn
kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun
batin terhadap istri dan atau suami telah terbukti menjadi
pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan
dan atau suami telah meninggalkan istri selama 2 (dua)
tahun berturut-turut tanpa ijin istri dan tanpa alasan yang
sah.
Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami istri, maka
pembagian gaji diatur sebagai berikut:
1. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka pembagian
gaji berdasarkan berdasarkan kesepakatan bersama;
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas, apabila semua
anak mengikuti mantan istri, maka 1/3 gaji untuk anak dan
diterimakan pada istri; dan
3. Apabilan sebagian anak mengikuti ASN yang bersangkutan dan
bagian mengikuti mantan istri maka 1/3 gaji dibagi jumlah anak
(sebagian ikut istri/suami).
56
LATIHAN PRAJABATAN (LPJ) GOLONGAN I, II DAN III
(Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2010)
Persyaratan berkas:
1. Foto coopy sah SK CNS
2. Surat Keterangan Kesehatan (dari dokter Pemerintah RSU /
Puskesmas);
3. Pas photo berwarna dasar merah, kemeja putih berdasi ukuran
4 x 6 cm sebanyak 5 lembar;
4. Mengisi biodata yang disediakan oleh panitia;
5. Surat Tugas dan instansi
Masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar
Prosedur:
Panitia memanggil calon peserta LPJ melalui instansi masing-
masing;
Instansi mengusulkan nama calon peserta LPJ sesuai daftar
kepada Panitia;
Pemeriksaan berkas oleh panitia;
Pelaksanaan LPJ dan seluruh peserta diasramakan.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIMPINAN (DIKLAT PIM) TINGKAT IV
(Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor
541/XII/10/06/2001)
Persyaratan Peserta:
1. Pejabat struktural eselon IV;
2. Pangkat terakhir minimal III/a;
57
3. Pendidikan terakhir minimal S.1 atau sederajat;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Usia 5 Tahun sebelum BUP;
6. Seluruh peserta diasramakan.
Persyaratari Berkas:
1. Foto copy sah SK Pangkat Terkahir;
2. Foto copy sah SK Jabatan;
3. Surat Keterangan Kesehatan (dari dokter Pemerintah RSU /
Puskesmas);
4. Pas photo warna merah, pakaian sipil resmi (jas) bagi pria dan
wanita menggunakan kebaya nasional ukuran 4x6 cm sebanyak
4 lembar;
5. Mengumpulkan struktur organisasi dan rencana strategis
(renstra) instansi masing-masing;
6. Foto copy sertifikat TOEFL minimal 300;
7. Surat tugas dari instansi;
8. Mengisi biodata yang disediakan oleh panitia
Masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap.
Prosedur:
1. Panitia memanggil calon peserta Diklat Pim Tk.1V yang
memenuhi syarat melalui instansi masing-masing;
2. Instansi mengusulkan nama-nama calon peserta Diklat Pim
Tk.IV sesuai daftar kepada panitia;
3. Pemeriksaan berkas;
4. Pelaksanaan Dikiat Pim Tk.IV dan seluruh peserta diasramakan.
58
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIMPINAN (DIKIAT PIM) TINGKAT Ill
(Pola Pengiriman dan Penyelenggaraan Mandiri)
(Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor
540/Xll/10/6/2001)
Persyaratan Peserta:
1. Pejabat struktural eselon III;
2. Pangkat terakhir minimal III/c;
3. Perididikan terakhir minimal S.1 aatau sederajat;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Usia 5 Tahun sebelum BUP;
6. Seluruh peserta diasramakan.
Persyaratan Berkas:
1. Foto copy sah SK Pangkat Terkahir;
2. Foto copy sah SK Jabatan;
3. Surat Keterangan Kesehatan (dari dokter Pemerintah RSU /
Puskesmas);
4. Pas photo warna merah, pakaian sipil resmi (jas) bagi pria dan
wanita menggunakan kebaya nasional ukuran 4x6 cm sebanyak
4 lembar;
5. Mengumpulkan struktur organisasi dan rencana strategis
(rentra) instansi masing-masing;
6. Foto copy sertifikat TOEFL minimal 350;
7. Surat tugas dan instansi;
8. Mengisi biodata yang disediakan oleh panitia
Masing-masinig sebanyak 2 (dua) rangkap.
Prosedur:
59
1. Panitia memanggil calon peserta Diklat Pim Tk.lll yang
memenuhi syarat melalui instansi masing-masing;
2. Instansi mengusulkan nama-nama calon peserta Diklat Pim
Tk.lll sesuai daftar kepada panitia;
3. Pemeriksaan berkas;
4. Pelaksanaan pengiriman calon peserta Dikiat Pim Tk.III dan
seluruh peserta diasramakan.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIMPINAN (DIKLAT PIM) TINGKAT II
(Pola Pengiriman)
Persyaratan Peserta:
1. Pejabat struktural eselon III dan atau eselon II;
2. Pangkat terakhir minimal IV/a;
3. Pendidikan terakhir minimal S.1;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Usia 5 Tahun sebelum BUP;
6. Seluruh peserta diasramakan.
Persyaratan Berkas:
1. Foto copy sah SK Pangkat Terkahir;
2. Foto copy sah SK Jabatan;
3. Surat Keterangan Kesehatan (dari dokter Pemerintah RSU /
Puskesmas);
4. Pas photo warna biru, pakaian sipil resmi (jas) bagi pria dan
wanita menggunakan kebaya nasional ukurani 4x6 cm sebanyak
4 lembar;
5. Mengumpulkan struktur organisasi dan rencana strategis
(renstra) instansi masing-masing;
6. Foto copy hasil kelulusan seleksi Dikiat PimTk. II;
60
7. Surat tugas dari pejabàt yang berwenang;
8. Bagi yang masih menduduki jabatan eselon III, telah mengikuti
Dikiat Pim Tk.III dan lulus seleksi calon peserta Dikiat Pim Tk.II;
9. Mengisi biodata yang disediakan oleh panitia
Masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap.
Prosedur:
1. BKPSDM/Panitia memanggil calon peserta Dikiat Pim Tk.III yang
memenuhi syarat melalui instansi masing-masing;
2. Pejabat yang berwenang mengusulkan calon peserta DikIat
kepada penyelenggara;
3. Penerimaan dan Pemeriksaan berkas;
4. Pelaksanaan pengiriman calon peserta DikIat Pim Tk.II
DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL
Dikiat Bendahara
Persyaratan Peserta:
1. Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Bendaharawan /Calon Bendaharawan;
3. Pangkat Minimal Pengatur Muda Il/a;
4. Pendidikan minimal SLTA;
5. Sehat Jasmana dan Rohani.
Persyaratan Berkas:
1. Foto copy SK Pangkat Terakhir;
2. Pas photo warna dasar merah, kemeja putih berdasi ukuran 4 x
6 cm sebanyak 5 lembar;
61
3. Mengisi biodata yang disediakan penitia;
4. Surat tugas dari SKPD.
Masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap.
Prosedur:
Panitia memanggil peserta Dikiat melalui SKPD;
Kepala SKPD mengusulkan nama calon peserta Diklat kepada
Panitia Pelaksana;
Pemeriksaan berkas; dan
Pelaksanaan Diklat Bendahara.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) SERTIFIKASI PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DAN UJIAN SERTIFKASI AHLI
Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah Persyaratan Peserta
1. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggungjawab terhadap
Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sehat Jasmana dan Rohani.
Persyaratan Berkas:
1. Foto copy SK Pangkat Terakhir;
2. Pas photo warna dasar merah, kemeja putih berdasi ukuran 4 x
6 cm sebanyak 5 Iembar;
3. Mengisi biodata yang disediakan penitia;
4. Surat tugas dari SKPD.
Masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap.
Prosedur:
62
Panitia memanggil peserta Diklat melalui SKPD;
Kepala SKPD mengusulkan nama calon peserta Diklat kepada
Panitia Penyelenggara;
Pemeriksaan berkas; dan
Pelaksanaan Diklat Sertifikasi.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) PRA PENSIUN
Persyaratan Peserta:
1. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa pensiun;
dan
2. 2. Sehat jasmani dan rohani.
Persyaratan berkas:
1. Foto copy SK Pangkat Terakhir;
2. Pas photo warna dasar merah, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar;
3. Mengisi biodata yang disediakan penitia;
4. Surat tugas dari SKPD.
Masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap.
Prosedur:
Panitia memanggil peserta Dikiat melalul SKPD;
Kepala SKPD mengusulkan nama calon peserta Diklat kepada
Panitia Penyelenggara;
Pemeriksaan berkas; dan
Pelaksanaan Diklat Pra Pensiun.
63
PROSEDUR PENGAJUAN DIKLAT SATU PINTU
1. Kepala SKPD mengajukan Surat Usulan ke BKPSDM Kabupaten
Bulungan dengan melampirkan Surat Panggilan/Penawaran
Diklat dan Lembaga Diklat yang terakreditasi dan peserta yang
diikutsertakan Diklat harus sesuai dengan Tugas Pokok dan
Fungsi;
2. BKPSDM Kabupaten Bulungan akan menverifikasi dan menindak
lanjuti usulan diklat yang masuk dari setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD); dan
3. Apabila sesuai dengan ketentuan diatas dan didukung oleh dana
yang tersedia untuk masing-masing OPD, maka BKPSDM
Kabupaten Bulungan akan menyetujui sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
PROSEDUR PENGAJUAN DIKLAT TOT
1. Kepala SKPD mengajukan Surat Usulan ke BKPSDM Kabupaten
Bulungan dengan melampirkan Surat Panggilan/Penawaran
Diklat dan Lembaga Dikat yang terakreditasi dan peserta yang
diikutsertakan Diklat adalah Pejabat Struktural sebagai Calon
Tenaga Pengajar/widyaiswara;
2. BKPSDM Kabupaten Bulungan akan menverifikasi dan menindak
lanjuti usulan diklat yang masuk dari setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD); dan
3. Apabila sesual dengan ketentuan diatas dan didukung oleh dana
yang tersedia untuk kegiatan TOT, maka BKPSDM Kabupaten
Bulungan akan menyetujui sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
********000000000000000000*********