Download - Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
1/60
MAKALAH HUKUM LAUT INTERNASIONAL
BAB I
PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang
Berdasarkan unclos 1982 indonesia meruakan Negara keulauan .Indonesia memiliki
laut !ang luas !aitu le"i# kurang $%& 'uta km 2 dengan garis antai sean'ang 81.((( km% dengan "er"agai otensi sum"erda!a% terutama erikanan laut !ang cuku "esar.Indonesia memiliki
)ila!a# erairan laut !ang sangat luas dan kurang ter'aga se#ingga muda# mendatangkanancaman sengketa "atas )ila!a# dengan negara tetangga. Untuk landas kontinen negaraIndonesia "er#ak atas segala keka!aan alam !ang terdaat di laut samai dengan kedalaman 2((
meter. Batas laut teritorial se'au# 12 mil dari garis dasar lurus dan er"atasan*ona ekonomi
ekslusi+ ,-EE se'au# 2(( mil dari garis dasar laut.
Hal terse"ut tidak terleas dari semakin meningkatn!a akti+itas ela!aran di )ila!a#
erairan Indonesia% /#ususn!a di laut territorial. eningkatan intensitas ela!aran% se"agiandiantaran!a kaal "arang dan enangka ikan% tidak menutu kemungkinan ter'adin!a
kecelakaan laut. 0elain itu Indonesia masi# "an!ak mengalami sengketa er"atasan dengan
Negara tetangga. Untuk itu dierlukan eraturan !ang "aku mengenai #ukum laut Indonesia
k#ususn!a dilaut territorial !ang sering dilalui ole# kaal asing dan "an!ak menim"ulkan kon+lik !ang "erkean'angan dengan negara tetangga.
kurang seriusn!a emerinta# dalam me!elesaikan sengketa er"atasan mengenai laut
territorial tela# "an!ak men!e"a"kan leasn!a )ila!a# laut territorial dari angkuan Negaraindonesia. selain itu kurangn!a enga)asan ter#ada laut territorial di)ila!a# Indonesia tela#
"an!ak men!e"a"kan #ilangn!a keka!aan alam !angterkandung didalamn!a terutama otensi
erikanan !ang "an!ak dicuri nela!an asing.le# karena itu dierlukan ema#aman mengenailaut territorial se#ingga engelolaan dan enga)asan ter#ada laut territorial "enar "enar "e'alan
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
2/60
otimal.
Laut teritorial atau erairan teritorial ,erritorial sea adala# )ila!a# kedaulatan suatu
negara antai selain )ila!a# daratan dan erairan edalamann!a3 sedangkan "agi suatu negara
keulauan seerti Indonesia% 4eang% dan 5iliina% laut teritorial meliuti ula suatu 'alur laut
!ang "er"atasan dengann!a erairan keulauann!a dinamakan erairan internal termasuk dalam laut teritorial engertian kedaulatan ini meliuti ruang udara di atas laut teritorial serta
dasar laut dan tana# di "a)a#n!a dan% kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan
menurut ketentuan /on6ensi Perserikatan Bangsa7Bangsa tentang Hukum Laut ,United Nationson6ention on t#e La) o+ t#e 0ea% le"ar sa"uk erairan esisir ini daat dieran'ang aling
"an!ak dua "elas mil laut ,22%22 km dari garis dasar ,"aseline7sea.
-ona Ekonomi Eksklusi+ dide+inisikan se"agai suatu )ila!a# laut diluar laut teritorial%dimana negara7negara antai memiliki kedaulatan atas semua sum"er da!a alam didalamn!a.
-ona ini "erada ada 2(( mil dari garis angkal laut teritorial. 0ekiran!a le"ar laut teritorial 12
mil% maka se"enarn!a le"ar *ona ekonomi eksklusi+ adala# 2(( mil 7 12 mil : 188 mil..
1.2 ;umusan
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
3/60
terse"ut. Hal ini ter"ukti "a#)a negara7negara Amerika Latin dalam menga'ukan tuntutan
mereka tela# mengemukakan "e"eraa argumentasi !ang "ertu'uan untuk melindungi sum"er7
sum"er keka!aan alam !ang "an!ak terdaat dierairan se'au# 2(( mil% termasuk dasar laut dantana# di a")a#n!a. Argentina menag'ukan teori ?Ei ontinental 0ea@% kemudian Ekuador% #ili
dan Peru mengemukakan teori ?Bloma@% !ang selan'utn!a diikuti ole# negaranegara Amerika
Latin lainn!a% !akni
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
4/60
". /e"e"asan lautan% termasuk ke"e"asan menggunakann!a untuk keentingan militer% teta
ter'amin "agi semua "angsa.
0edangkan Negara7negara antai terutama negara7negara !ang terga"ung dalam
kelomok dengan gigi# ula teta memerta#ankan endaatn!a "a#)a konse -EE
meruakan suara konsesi suigeneris !ang memiliki re*im k#usus mengenai #ak7#ak danke)a'i"an7ke)a'i"an negaran!a. Dengan demikian negara7negara !ang terga"ung dalam
kelomok dengan teta menentang dierta#ankann!a status laut "e"as "agi -EE% )alauun
mengakui "e"eraa ke"e"asan dilaut leas dengan ketentuan "a#)a #ak7#ak terse"ut #arusdierinci secara 'elas dan tegas.
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
5/60
er'an'ian er"atasan Inggris7Gene*uela 192 tentang er"atasan di teluk aria antara rinidad
dan Amerika 0elatan.
/emudian roklamasi Presiden ruman tanggal 28 0etem"er 19$ mem"uka lem"aran
"aru "agi negara7negara untuk melakukan klaim atas laut territorial % landas kontinen% *ona
keamanan dan *ona erikanan. Diantara negara7negara terse"ut tercatat negara7negara Latin
Amerika !ang mengadakan klaim 2(( mil laut territorial% !aitu negara7negara Peru% Euador%
#ili% Panama dan Bra*il. Negara7negara lain ingin mengadakan *ona ekonomi eksklusi+ atau
*ona sum"er7sum"er keka!aan alam seluas 2(( mil% dimana ada *ona terse"ut negara7negara
antai memun!ai #ak kedaulatan atas sum"er7sum"er !ang daat dier"a#arui dari dasar laut
dan erairan di atasn!a.
/elomok negara7negara ini iala# olom"ia%
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
6/60
Perkem"angan *ona ekonomi eksklusi+ ,exclusive economic zone mencerminkan
ke"iasaan internasional ,international customs !ang diterima men'adi #ukum ke"iasaan
internasional ,customary international law karena suda# terenu#i dua s!arat enting% !aitu
raktik negara7negara , state practice dan opinio juris sive necessitatis. -ona ekonomi eksklusi+
"agi negara "erkem"ang seerti Indonesia adala# 6ital karena di dalamn!a terdaat keka!aan
sum"er da!a alam #a!ati dan non#a!ati% se#ingga memu!ai eranan sangat enting "agi
em"angunan ekonomi "angsa dan Negara.
-ona ekonomi eksklusi+ adala# daera# di luar dan "erdaming dengan laut territorial
!ang tunduk ada re'im #ukum k#usus di mana terdaat #ak7#ak dan 'urisdiksi Negara antai%
#ak dan ke"e"asan Negara lain !ang diatur ole# /on6ensi2&J sedangkan dalam undang7undang
No $ a#un 198> entang -ona Ekonomi Eksklusi+ dise"utkan "a#)a -ona Ekonomi
Eksklusi+ Indonesia adala# 'alur di luar dan "er"atasan dengan laut )ila!a# Indonesia
se"agaimana ditetakan "erdasarkan undangundang !ang "erlaku tentang erairan Indonesia
!ang meliuti dasar laut%tana# di "a)a#n!a dan air di atasn!a dengan "atas terluar 2(( ,dua
ratus mil laut diukur dari garis angkal laut )ila!a# Indonesia.
Le"ar *ona ekonomi eksklusi+ "agi setia Negara antai adala# 2(( mil se"agaimana
ditegaskan ole# Pasal $ /on6ensi !ang "er"un!i -ona Ekonomi Eksklusi+ tidak "ole# mele"i#i2(( mil laut dari garis angkal darimana le"at laut territorial di ukur. Indonesia meruakan
negara antai memun!ai #ak7#ak% 'urisdiksi% dan ke)a'i"an di *ona ekonomi eksklusi+ karena
suda# terikat ole# /on6ensi Hukum Laut 198$ dengan UU No. 1K198$. Hak7#ak% 'urisdiksi% dan
ke)a'i"an Indonesia ada /on6ensi terse"ut suda# ditentukan ole# Pasal $& !ang "er"un!i
se"agai "erikut C
1. Dalam *ona ekonomi eksklusi+% negara antai memun!ai
a #ak7#ak "erdaulat untuk keerluan ekslorasi dan eksloitasi% konser6asi dan engelolaan
sum"er keka!a!aan alam% "aik #a!ati mauun non #a!ati% dari erairan di atas dasar laut dan dari
dasar laut dan tana# di "a)a#n!a dan "erkenaan dengan kegiatan lain untuk keerluan ekslorasi
ekonomi eksklusi+ *ona terse"ut% seerti roduksi energ! dari air% arus dan angin
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5260483380092109982#_ftn26http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5260483380092109982#_ftn26
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
7/60
" !urisdiksi se"agaimana ditentukan dalam ketentuan !ang rele6an kon6ensi ini "erkenaan dengan
C
• em"uatan dan emakaian ulau "uatan% instalasi dan "angunan
• riset ilmia# kelautan
• erlindungan dan elestarian lingkungan laut
• #ak dan ke)a'i"an lain se"agaimana ditentukan dalam kon6ensi ini
2. didalam melaksanakan #ak7#ak dan memenu#i ke)a'i"an "erdasarkan kon6ensi ini dalam *ona
ekonomi eksklusi+% negara antai #arus memer#atikan se"agaimana mestin!a #ak7#ak dan
ke)a'i"an negara lain dan #arus "ertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan kon6ensi
ini.
>. #ak7#ak !ang tercantum dalam asal ini "erkenaan dengan dasar laut dan tana# di"a)a#n!a
#arus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan "a" GI.
Di *ona ekonomi eksklusi+ setia Negara antai seerti Indonesia ini memun!ai #ak
"erdaulat untuk tu'uan ekslorasi% eksloitasi% konser6asi% dan mengelola sum"er da!a alam "aik
#a!ati mauun non#a!ati di erairann!a% dasar laut dan tana# di "a)a#n!a serta untuk keerluan
ekonomi di *ona terse"ut seerti roduksi energi dari air% arus% dan angin.0edangkan 'urisdiksi Indonesia di *ona itu adala# 'urisdiksi mem"uat dan menggunakan
ulau "uatan% instalasi% dan "angunan% riset ilmia# kelautan% erlindungan dan elestarian
lingkungan laut. Dalam melaksanakan #ak "erdaulat dan 'urisdiksin!a di *ona ekonomi eksklusi+
itu% Indonesia #arus memer#atikan #ak dan ke)a'i"an Negara lain.Hal !ang tidak kala#
entingn!a adala# ke)a'i"an menetakan "atas7"atas *ona ekonomi eksklusi+ Indonesia dengan
negara tetangga "erdasarkan er'an'ian% em"uatan eta dan koordinat geogra+is serta
men!amaikan salinann!a ke 0ekretaris 4enderal PBB.
Hak dan ke)a'i"an negara lain di *ona ekonomi eksklusi+ diatur ole# Pasal $8 /on6ensi
Hukum Laut 1982% !aitu se"agai "erikutC
1. Di *ona ekonomi eksklusi+% semua negara% "aik negara "erantai atau tak "erantai% menikmati%
dengan tunduk ada ketentuan !ang rele6an kon6ensi ini% ke"e"asan7ke"e"asan ela!aran dan
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
8/60
ener"angan% serta ke"e"asan meletakkan ke"el dan ia "a)a# laut !ang dise"utkan dalam
asal 8 dan enggunaan laut !ang "erkaitan dengan engoerasian kaal% esa)at udara% dan
ke"el serta ia di "a)a# laut% dan se'alan dengan ketentuan7ketentuan lain kon6ensi ini.
2. Pasal 88 samai asal 11$ dan ketentuan #ukum internasional lain !ang "erlaku diterakan "agi
*ona ekonomi eksklusi+ sean'ang tidak "ertentangan dengan "a" ini.
>. Dalam melaksanakan #ak7#ak memenu#i ke)a'i"an "erdasarkan kon6ensi ini di*ona ekonomi
eksklusi+% negara7negara #arus memer#atikan se"agaimana mestin!a #ak7#ak dan ke)a'i"an
negara antai dan #arus mentaati eraturan erundang7undangan !ang ditetakan ole# negara
antai sesuai dengan ketentuan kon6ensi ini dan eraturan #ukum internasional sean'ang
ketentuan terse"ut tidak "ertentangan dengan ketentuan "a" ini.
Di *ona ekonomi eksklusi+ Indonesia% semua Negara "aik Negara antai mauun tidak
"erantai memun!ai #ak ke"e"asan ela!aran dan ener"angan% ke"e"asan memasang ka"el
dan ia "a)a# laut dan enggunaan sa# lainn!a menurut #ukum internasional dan /on6ensi
Hukum Laut 1982. Dalam melaksanakan #ak7#ak dan ke"e"asan terse"ut% Negara lain #arus
meng#ormati eraturan erundang7undangan Indonesia se"agai negara antai !ang memun!ai
*ona ekonomi eksklusi+ terse"ut
Negara antai daat menegakan eraturan erundang7undangann!a se"agaimana dicantumkan dalam asal > !aituC
1. Negara antai daat% dalam melaksanakan #ak "erdaulatn!a untuk melakukan ekslorasi%
eksloitasi% konser6asi dan engelolaan sum"er keka!aan #a!ati di *ona ekonomi eksklusi+
mengam"il tindakan demikian% termasuk menaiki kaal% memeriksa% menangka dan melakukan
roses eradilan% se"agaimana dierlukan untuk men'amin ditaatin!a eraturan erundang7undangan
!ang ditetakann!a sesuai dengan ketentuan kon6ensi ini.
2. /aal7kaal !ang ditangka dan a)akn!a kaaln!a #arus segera di"e"askan setela# di"erikan suatu
uang 'aminan !ang la!ak atau "entuk 'aminan lain!a
>. Hukuman negara antai !ang di'atu#kan ter#ada elanggaran eraturan erundang7undangan
erikanan di *ona ekonomi eksklusi+ tidak "ole# mencaku engurungan% 'ika tidak ada er'an'ian
se"alikn!a antara negara7negara !ang "ersangkutan% atau setia "entuk #ukuman "adan lain!a
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
9/60
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
10/60
terse"ut "er"eda !aitu kedaulatan enu# atas laut )ila!a#,teritorial dan #ak7#ak "erdaulat atas
*ona ekonomi untuk tu'uan eksloitasi sum"er keka!aan !ang terdaat di daera# laut terse"ut.
Batas dalam -EE adala# "atas luar dari laut territorial. -ona "atas luas tidak "ole# mele"i#ikelautan 2(( mil dari garis dasar dimana luas antai territorial tela# ditentukan. /ata7kata dalam
ketentuan ini men!arankan "a#)a 2(( mil adala# "atas maksimum dari -EE% se#ingga 'ika ada
suatu negara antai !ang menginginkan )ila!a#n!a -EE7n!a kurang dari itu% negara itu daatmenga'ukann!a. Di "an!ak daera# tentu sa'a negara7negara antai tidak akan memili#
mengurangi )ila!a# -EEn!a kurang dari 2(( mil% karena ke#adiran )ila!a# -EE negara
tetangga. /emudian tim"ul ertan!aan mengaa luas 2(( mil men'adi ili#an maksimum untuk -EE. Alasann!a adala# "erdasarkan se'ara# dan olitik C 2(( mil tidak memiliki geogra#is
umum% ekologis dan "iologis n!ata. Pada a)al UNL0 *ona !ang aling "an!ak di klaim ole#
negara antai adala# 2(( mil% diklaim negara7negara amerika latin dan A+rika. Lalu untuk
memermuda# ersetu'uan enentuan "atas luar -EE maka diili#la# +igur !ang aling "an!ak me)akili klaim !ang tela# ada. etai teta mengaa "atas 2(( mil diili# se"agai "atas luar 'adi
ertan!aan.
tentang delimitasi landas kontinen.
0e"elum *ona ini la#ir% negara7negara ada umumn!a mengenal konsesi *ona erikanan
se#ingga er'an'ian !ang di"uat adala# er'an'ian "atas *ona erikanan ula.er'an'ian "atas-EE antar negara "erdasarkan kon6ensi #ukum laut 1982 masi# "elum "egitu "an!ak.Indonesia
"aru menetakan er'an'ian -EE #an!a dengan australia melalui er'a'ian antara emerinta#
reu"lik Indonesia dengan emerinta# Australia tentang enetaan "atas -ona EkonomiEkssklusi+ dan "atas7"atas dasar laut tertentu !ang ditandatangani di Pert#% ada tanggal 1
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
11/60
-ona ini "erada ada 2(( mil dari garis angkal laut teritorial. 0ekiran!a le"ar laut teritorial 12
mil% maka se"enarn!a le"ar *ona ekonomi eksklusi+ adala# 2(( mil 7 12 mil : 188 mil..
*ona ekonomi ekslusi+ adala# engaturan "aru !ang ditetakan ole# kon6ensi #ukum laut
1982. 0e"elum erang dunia ke II dikenal "e"eraa er'an'ian internasional !ang mengatur
"atas7"atas erairan antara negara seerti er'an'ian er"atasan Nor)egia7s)edia ta#un 19(9 dan
er'an'ian er"atasan Inggris7Gene*uela 192 tentang er"atasan di teluk aria antara rinidad
dan Amerika 0elatan.
Hak dan ke)a'i"an negara lain di *ona ekonomi eksklusi+ diatur ole# Pasal $8 /on6ensi
Hukum Laut 1982% !aitu se"agai "erikutC
a. Di *ona ekonomi eksklusi+% semua negara% "aik negara "erantai atau tak "erantai% menikmati%
dengan tunduk ada ketentuan !ang rele6an kon6ensi ini% ke"e"asan7ke"e"asan ela!aran dan
ener"angan% serta ke"e"asan meletakkan ke"el dan ia "a)a# laut !ang dise"utkan dalam
asal 8 dan enggunaan laut !ang "erkaitan dengan engoerasian kaal% esa)at udara% dan
ke"el serta ia di "a)a# laut% dan se'alan dengan ketentuan7ketentuan lain kon6ensi ini.
". Pasal 88 samai asal 11$ dan ketentuan #ukum internasional lain !ang "erlaku diterakan "agi
*ona ekonomi eksklusi+ sean'ang tidak "ertentangan dengan "a" ini.
c. Dalam melaksanakan #ak7#ak memenu#i ke)a'i"an "erdasarkan kon6ensi ini di*ona ekonomi
eksklusi+% negara7negara #arus memer#atikan se"agaimana mestin!a #ak7#ak dan ke)a'i"an
negara antai dan #arus mentaati eraturan erundang7undangan !ang ditetakan ole# negara
antai sesuai dengan ketentuan kon6ensi ini dan eraturan #ukum internasional sean'ang
ketentuan terse"ut tidak "ertentangan dengan ketentuan "a" inid.
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
12/60
&aftar Pustaka
• Chairul Anwar. Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi
Hukum Laut 1982
http://mutiasari2.blogspot.co.id/2015/03/makalah-hukum-laut-internasional.html
http://mutiasari2.blogspot.co.id/2015/03/makalah-hukum-laut-internasional.htmlhttp://mutiasari2.blogspot.co.id/2015/03/makalah-hukum-laut-internasional.html
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
13/60
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahat
dan hidayah!Nya sehingga saya dapat enyelesaikan akalah ini" #ala akalah ini saya
enjelaskan engenai $%na Ek%n%i Eksklusi&" Makalah ini saya buat dala rangka eperdala
atakuliah 'uku (aut tentang $%na Ek%n%i Eksklusi& ) $EE* " Saya enyadari, dala akalah iniasih banyak kesalahan dan kekurangan" 'al ini disebabkan terbatasnya keapuan, pengetahuan
dan pengalaan yang saya iliki" +leh karena itu, saya engharapkan kritik dan saran" #ei
perbaikan dan kesepurnaan" Se%ga akalah ini dapat beran&aat bagi kita seua"
Makassar, - Mei ./0
Penyusun
#A1TAR 2S2
Kata Pengantar """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i
#a&tar 2si """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ii
3A3 2 PEN#A'4(4AN
" (atar 3elakang """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
". Ruusan Masalah """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .
"5 Tujuan """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .
3A3 22 PEM3A'ASAN
." Pengertian $%na Ek%n%i Eksklusi& ) $EE*""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5
.". Sejarah Perkebangan $EE di 2nd%nesia""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -
."5 'ak 3erdaulat, Ke6ajiban Yurisdiksi dan hak!hak lain di $EE""""""""""""""""""""""""""""""" 7
."- Kegiatan!kegiatan di $EE 2nd%nesia"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /
."0 3atas luar dan (ebarnya 8%na ek%n%i eksklusi&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
."9 #eliitasi $%na Ek%n%i Eksklusi&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .
3A3 222 PEN4T4P
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
14/60
5" Kesipulan """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9
3A3 2
PEN#A'4(4AN
" (atar 3elakang
Seenjak berakhirnya Perang #unia 22, huku laut yang erupakan :abang huku internasi%nal
telah engalai perubhan!perubahan yang endala" 3ahkan, dapat dikatakan telah engalai
re;%lusi sesuai dengan perkebangan dan tuntuan 8aan" Peran huku laut buka saja karena 7/<
atau -/ juta il persegi dari perukaan bui terdiri dari laut, bukan saja karena laut erupakan
jalan raya yang enghubungkan suatu bangsa dengan bangsa yang lain ke seluruh pel%s%k dunia
untuk segala a:a kegiatan, bukan saja karena kekayaannya dengan segala a:a jenis ikan yang
;ital bagi kehidupan anusia, tetapi juga dan terutaa karena kekayaan ineral yang terkandung didasar laut itu sendiri"
3ila dulu huku laut pada p%k%nya hanya engurus kegiatan!kegiatan di atas perukaan laut,tetapi
sekarang ini juga telah diarahkan pada dasar laut dan kekayaan ineral yang terkandung di
dalanya" 'uku laut yang dulunya bersi&at unidiensi%nal sekarang telah berubah enjadi
pluridiensi%nal yang sekaligus er%bak &il%s%&i dan k%nsepsi huku laut di asa lalu"
Pada tanggal . Maret =>/ 2nd%nesia enguukan $EE" 3atas $%na Ek%n%i Eksklusi& adalah
6ilayah laut 2nd%nesia selebar .// il yang diukur dari garis pangkal laut 6ilayah 2nd%nesia" Apabila
$EE suatu negara berhipit dengan $EE negara lain aka penetapannya didasarkan kesepakatan
antara kedua negara tersebut" Sebab dala batas $EE suatu negara berhak elakukan ekslp%itasi,
ekspl%rasi, pengel%laan dan pelestarian suber daya ala yang berada di dalanya baik di dasar laut
aupun air laut di atasnya" +leh karena itu, 2nd%nesia bertanggung ja6ab untuk elestarikan danelindungi suber daya ala dari kerusakan"
". Ruusan Masalah
" Apa yang diaksud dengan $%na Ek%n%i Eksklusi& ?
." 3agaiana sejarah perkebangan $EE di 2nd%nesia ?
5" 3agaiana 'ak berdaulat, ke6ajiban yurisdiksi dan hak!hak lain di $EE?
-" Kegiatan!kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di $EE 2nd%nesia?
0" 3agaiana penentuan 3atas luar dan (ebarnya $EE ?
9" 3agaian #eliitasi terhadap $EE?
"5 Tujuan
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
15/60
" 4ntuk engetahui pengertian $EE@
." 4ntuk engetahui sejarah perkebangan $EE di 2nd%nesia@
5" 4ntuk engetahui hak dan ke6ajiban apa saja yang ada di $EE@
-" 4ntuk engetahui kegiatan yang dapat dilakukan di $EE@
0" 4ntuk engetahui penentuan batas luar dan lebarnya $EE@
9" 4ntuk engetahui #eliitasi terhadap $EE"
3A3 22
PEM3A'ASAN
." Pengertian $%na Ek%n%i Eksklusi& ) $EE*
$%na Ek%n%i Eklusi& )$EE* adalah 8%na yang luasnya .// il dari garis dasar pantai, yang
ana dala 8%na tersebut sebuah negara pantai epunyai hak atas kekayaan ala di dalanya,
dan berhak enggunakan kebijakan hukunya, kebebasan berna;igasi, terbang di atasnya, ataupun
elakukan penanaan kabel dan pipa" K%nsep dari $EE un:ul dari kebutuhan yang endesak"
Seentara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkebang seenjak tahun =-0
untuk eperluas batas jurisdiksi negara pantai atas lautnya, subernya enga:u pada persiapan
untuk 4N(+S 222"
3erdasarkan undang!undang dasar Republlik 2nd%nesia n%%r 0 tahun =>5 tentang $%na Ek%n%i
Eksklusi& 2nd%nesia enyebutkan bah6a B
C$%na Ek%n%i Eksklusi& 2nd%nesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut 6ilayah 2nd%nesia
sebagaiana ditetapkan berdasarkan undang!undang yang berlaku tentang perairan 2nd%nesia yang
eliputi dasar laut, tanah di ba6ahnya dan air di atasnya dengan batas terluar .// )dua ratus* il
laut diukur dari garis pangkal laut 6ilayah 2nd%nesiaD"
.". Sejarah Perkebangan $EE di 2nd%nesia
Pada tanggal .> Septeber =-0 Presiden Aerika Seriakt C'arry S" TruanD telah
engeluarkan suatu pr%klaasi N%" .997, P%li:y %& the 4nited States 6ith respe:t t% the Natural
Res%ur:es %& the Subs%il and Seabed %& the %ntinental Shel&D"
#engan pr%klaasi Presiden Truan tahun =-0 di atas diulailah suatu perkebangan dala
huku (aut yakni pengertian ge%l%gi C:%ntinental shel&D atau daratan k%ntinen" Tindakan Presiden
Aerika serikat ini bertujuan en:adangkan kekayaan ala pada dasar laut dan tanah diba6ahnya
yang berbatasan dengan pantai Aerika Serikat untuk kepentingan rakyat dan bangsa Aerika
Serikat, terutaa kekayaan ineral khususnya inyak dan gas bui" 'al tersebut sesuai dengan isi
dari pr%klaasi tersebut yang pada p%k%knya adalah B Sudah selayaknya tindakan deikian diabil
%leh negara pantai karena C:%ntinental shel&D dapat dianggap sebagai kelanjutan alaiah daripada
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
16/60
6ilayah daratan dan bagaianapun juga usaha!usaha untuk engel%la kekayaan ala yang terdapat
didalanya eerlukan kerjasaa dan perlindungan dari pantai" #nagn deikian aka dei
keaanan penguasaaan seber daya ala yang terdapat dari dala :%ntinental shel&, sey%gyanya
kekuasaan untuk engaturnya ada pada negara pantai yang berbatasan dengan daratan yang
bersangkutanD"
Tindakan sepihak Aerika Serikat engenai landas K%ntinen dan perikanan sebagaiana disebutkandi atas, berpengaruh terhadap perkebangan re8i huku $EE .// il tersebut" 'al ini terbukti
bah6a negara!negara Aerika (atin dala engajukan tuntutan ereka telah engeukakan
beberapa arguentasi yang bertujuan untuk elindungi suber!suber kekayaan ala yang banyak
terdapat diperairan sejauh .// il, terasuk dasar laut dan tanah di ab6ahnya" Argentina
enagjukan te%ri CEpi %ntinental SeaD, keudian Ekuad%r, hili dan Peru engeukakan te%ri
C3l%aD, yang selanjutnya diikuti %leh negaranegara Aerika (atin lainnya, yakni Meksik% )=-9*,
'%nduras )=0/*, %sta Ri:a )=0/*, El Sal;ad%r )=0/*"
Sebagai tindak lanjut dari tuntutan negara!negara Aerika (atin aka pada tahun =0. lahirlah suatu
deklarasi baru yakni C#eklarasi Santiag%D yang ditandatangani %leh Negara!Negara B hili, Ekuad%r
dan PeruB sebagai %ti;asi utaa tuntutan ketiga Negara peserta deklarasi Santiag% ini adalah
pelaksanaan jurisdiksi ekslusi& terhadap suber!suber kekayaan ala )daya hayati aupun n%n
hayati* yang terdapat diperairannya yang sejauh .// il laut" Suber!suber ana sangatberan&aat bagi pelaksanaan pebangunan di negara!negara peserta deklarasi tersebut"
Selanjutnya Winst%n "E" enjelaskan bah6a dala lingkaran sejauh .// il itu hak!hak lintas daai
)inn%:ent passage* tidak terganggu )in%&&ensi;e* dan tetap diakui sebagaiana estinya"
Sehubungan dengan klai beberapa negara engenai $EE .// il laut ini, P33 telah
enyelenggarakan K%n&erensi 'uku (aut )4N(+S* tahun =0> 4N(+S 22 tahun =9/ di Fene6a,
terutaa bertujuan untuk enetapkan lebar laut 6ilayah, naun usaha P33 tersebut ternyata gagal"
Kegagalan ini engakibatkan eluasnya praktek Negara!negara dala engklai kedaulatan ereka
di laut yang berbatasan dengan pantainya" Terasuk klai yurisdiksi .// il" Klai!klai ini
berkebang )eluas* sekitar tahun =9/!=7/, terutaa yang engklai jurisdiksi .// il dan
tidak terbatas hanay pada Nnegara!negara Aerika (atin saja, elainkan juga eluas sapai pada
negara!negara asia A&rika"
Menurut Winst%n "E", 6alaupun Negara!negara seperti 3enin, 3ra8ilia, Ekuad%r, Guinea, panaa,
Peru, Siera (e%ne dan S%alia tetap engklai jurisdiksi .// il laut sebagai laut 6ilayah, negara!
negara sepertiB Argentina, 3angladesh, hili, %sta Ri:a, El Sal;ad%r, Guateala, '%nduras, 2ndia,
2:eland, Meksik%, Ni:aragua, 4ruguay dan Aerika serikat engajukan klai ereka yang sejalan
dan selaras dengan tuntunan yang telah diajukan %leh Negara!negara peserta deklarasi Santiag%
tahun =0. )hili, Ekuad%r, Peru*" Perlu dijelaskan dala studi ini bah6a dala perkebangannya,
delegasi Kenya se:ara resi telah engajukan usul dra&t arti:le yang engatur tentang $EE dala
persidangan Seabed %ittee > Agustus =7., yang selanjutnya diasukkan dala (ist %&
Subje:ts and 2ssues dan dibahas dala 4N(+S 222 =7-"
Ternyata diantara negara!negara yang engklai yurisdiksi laut .// il tersebut epunyai
pendapat!pendapat yang berbeda tentang apa yang telah dideklarasikan sebelunya" 'al ini terbukti
dengan terjadinya perdebatan sengit diantara negara!negara peserta 4N(+S 222, asing!asingnegara dengan gigih epertahankan kepentingannya yang enjadi latar belakang klainya itu"
Perdebatan diaksud erupakan bagian laut bebas, ataukah eiliki re8ihuku spesi&ik"
#ala hal ini negara!negara ariti yang kuat, seperti Aerika Serikat, 4ni S%;iet, 2nggris, Fepang
dan Feran 3arat bersitegang dengan pendapatnya bah6a $EE .// il harus erupakan laut bebas
dengan ketentuan B
a" Negara!negara pantai diberi 6e6enang tertentu kekayaan alanya"
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
17/60
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
18/60
b" Yurisdiksi yang berhubungan dengan B
" pebuatan dan penggunaan pulau!pulau buatan, instalasi!instalasi dan bangunan!bangunan
lainnya@
." penelitian iliah engenai kelautan@
5" perlindungan dan pelestarian lingkungan taut@
:" 'ak!hak lain dan ke6ajiban!ke6ajiban lainnya berdasarkan K%n;ensi 'uku (aut yang berlaku"
).* Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di ba6ahnya, hak berdaulat, hakhak lain,
yurisdiksi dan ke6ajiban!ke6ajiban 2nd%nesia sebagaiana diaksud dala ayat )* dilaksanakan
enurut peraturan perundang!undangan (andas K%ntinen 2nd%nesia, persetujuan!persetujuan antara
Republik 2nd%nesia dengan negara!negara tetangga dan ketentuan!ketentuan huku internasi%nal
yang berlaku"
)5* #i $%na Ek%n%i Eksklusi& 2nd%nesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasi%nal serta
kebebasan peasangan kabel dan pipa ba6ah laut diakui sesuai dengan prinsip!prinsip huku lautinternasi%nal yang berlaku"
#i $%na Ek%n%i Eksklusi& setiap Negara pantai seperti 2nd%nesia ini epunyai hak berdaulat untuk
tujuan ekspl%rasi, ekspl%itasi, k%nser;asi, dan engel%la suber daya alaa baik hayati aupun
n%nhayati di perairannya, dasar huku laut dan tanah diba6ahnya serta untuk keperluan ek%n%i di
8%na tersebut seperti pr%duksi energi dari air, arus, dan angin"
'ak berdaulat 2nd%nesia yang diaksud %leh undang!undang ini tidak saa atau tidak dapat
disaakan dengan kedaulatan penuh yang diiliki dan dilaksanakan %leh 2nd%nesia atas laut 6ilayah,
perairan Nusantara dan perairan pedalaan 2nd%nesia" 3erdasarkan hal tersebut diatas aka sanksi!
sanksi yang dian:a di $%na Ek%n%i Eksklusi& 2nd%nesia berbeda dengan sanksi!sanksi yangdian:a di perairan yang berada diba6ah kedaulatan Republik 2nd%nesia tersebut"
Sedangkan jurisdiksi 2nd%nesia di 8%na itu adalah jurisdiksi ebuat dan enggunakan pulau buatan,
instalasi, dan bangunan, riset iliah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut" #ala
elaksanakan hak berdaulat dan jurisdiksinya di 8%na ek%n%i eksklusi& itu, 2nd%nesia harus
eperhatikan hak dan ke6ajiban Negara lain"'al yang tidak kalah pentingnya adalah ke6ajiban
enetapkan batas!batas 8%na ek%n%i eksklusi& 2nd%nesia dengan negara tetangga berdasarkan
perjanjian, pebuatan peta dan k%%rdinat ge%gra&is serta enyapaikan salinannya ke Sekretaris
Fenderal P33"
'ak dan ke6ajiban negara lain di 8%na ek%n%i eksklusi& diatur %leh Pasal 0> K%n;ensi 'uku (aut
=>., yaitu sebagai berikutB
" #i 8%na ek%n%i eksklusi&, seua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, enikati,
dengan tunduk pada ketentuan yang rele;an k%n;ensi ini, kebebasan!kebebasan pelayaran dan
penerbangan, serta kebebasan eletakkan kebel dan pipa ba6ah laut yang disebutkan dala pasal >7
dan penggunaan laut yang berkaitan dengan peng%perasian kapal, pesa6at udara, dan kebel serta
pipa di ba6ah laut, dan sejalan dengan ketentuan!ketentuan lain k%n;ensi ini"
." Pasal >> sapai pasal 0 dan ketentuan huku internasi%nal lain yang berlaku diterapkan bagi
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
19/60
8%na ek%n%i eksklusi& sepanjang tidak bertentangan dengan bab ini"
5" #ala elaksanakan hak!hak eenuhi ke6ajiban berdasarkan k%n;ensi ini di8%na ek%n%i
eksklusi&, negara!negara harus eperhatikan sebagaiana estinya hak!hak dan ke6ajiban negara
pantai dan harus entaati peraturan perundang!undangan yang ditetapkan %leh negara pantai sesuai
dengan ketentuan k%n;ensi ini dan peraturan huku internasi%nal sepanjang ketentuan tersebut tidak
bertentangan dengan ketentuan bab ini"
#i 8%na ek%n%i eksklusi& 2nd%nesia, seua Negara baik Negara pantai aupun tidak berpantai
epunyai hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, kebebasan easang kabel dan pipa ba6ah
laut dan penggunaan sah lainnya enurut huku internasi%nal dan K%n;ensi 'uku (aut =>."
#ala elaksanakan hak!hak dan kebebasan tersebut, Negara lain harus engh%rati peraturan
perundang!undangan 2nd%nesia sebagai negara pantai yang epunyai 8%na ek%n%i eksklusi&
tersebut
Negara pantai dapat enegakan peraturan perundang!undangannya sebagaiana di
:antukan dala pasal 75 yaituB
" Negara pantai dapat, dala elaksanakan hak berdaulatnya untuk elakukan ekspl%rasi,
ekspl%itasi, k%nser;asi dan pengel%laan suber kekayaan hayati di 8%na ek%n%i eksklusi& engabiltindakan deikian, terasuk enaiki kapal, eeriksa, enangkap dan elakukan pr%ses peradilan,
sebagaiana diperlukan untuk enjain ditaatinya peraturan perundang!undangan yang
ditetapkannya sesuai dengan ketentuan k%n;ensi ini"
." Kapal!kapal yang ditangkap dan a6aknya kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan
suatu uang jainan yang layak atau bentuk jainan lainya
5" 'ukuan negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang!undangan
perikanan di 8%na ek%n%i eksklusi& tidak b%leh en:akup pengurungan, jika tidak ada perjanjian
sebaliknya antara negara!negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuan badan lainya
-" #ala hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera eberitahukan
kepada negara bendera, elalui saluran yang tepat, engenai tindakan yang diabil dan engenaisetiap hukuan yang keudian dijatuhkan
Aparatur penegak huku di bidang penyidikan di $%na Ek%n%i Eksklusi& 2nd%nesia adalah Per6ira
Tentara Nasi%nal 2nd%nesia Angkatan (aut yang ditunjuk %leh Panglia Angkatan 3ersenjata Republik
2nd%nesia" Pengadilan yang ber6enang engadili pelanggaran terhadap ketentuan undang!undang ini
adalah pengadilan negeri yang daerah hukunya eliputi pelabuhan diana dilakukan penahanan
terhadap kapal danIatau %rang!%rang"
."- Kegiatan!kegiatan di $EE 2nd%nesia
Masalah kegiatan!kegiatan ini diatur di dala pasal 0 44 n%"0 tahun =>5 tentang 8%na ek%n%i
eksklusi& 2nd%nesia" Kegiatan untuk ekspl%rasi danIatau ekspl%itasi suber daya ala atau kegiatan!
kegiatan lainnya untuk ekspl%rasi danIatau ekspl%itasi ek%n%is seperti pebangkitan tenaga dari air,
arus dan angin di $%na Ek%n%i Eksklusi& 2nd%nesia yang dilakukan %leh 6arga negara 2nd%nesia atau
badan huku 2nd%nesia harus berdasarkan i8in dari Peerintah Republik 2nd%nesia"
Sedangkan kegiatan!kegiatan tersebut di atas yang dilakukan %leh negara asing, %rang atau badan
huku asing harus berdasarkan persetujuan internasi%nal antara Peerintah Republik 2nd%nesia
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
20/60
dengan negara asing yang bersangkutan"
#ala syarat!syarat perjanjian atau persetujuan internasi%nal di:antukan hak!hak dan ke6ajiban!
ke6ajiban yang harus dipatuhi %leh ereka yang elakukan kegiatan ekspl%rasi dan ekspl%itasi di
8%na tersebut, antara lain ke6ajiban untuk ebayar pungutan kepada Peerintah Republik
2nd%nesia"
Suber daya ala hayati pada dasarnya eiliki daya pulih kebali, naun tidak berarti tak
terbatas" #engan adanya si&at!si&at yang deikian, aka dala elaksanakan pengel%laan dan
k%nser;asi suber daya ala hayati, Peerintah Republik 2nd%nesia enetapkan tingkat
pean&aatan baik di sebagian atau keseluruhan daerah di $%na Ek%n%i Eksklusi& 2nd%nesi"
#ala hal usaha perikanan 2nd%nesia belu dapat sepenuhnya ean&aatkan seluruh julah
tangkapan yang diperb%lehkan tersebut, aka selisih antara julah tangkapan yang diperb%lehkan
dan julah keapuan tangkap ):apa:ity t% har;est* 2nd%nesia, b%leh dian&aatkan %leh negara lain
dengan i8in Peerintah Republik 2nd%nesia berdasarkan persetujuan internasi%nal" Misalnya julah
tangkapan yang diperb%lehkan ada "/// )seribu* t%n sedangkan julah keapuan tangkap
2nd%nesia baru en:apai 9// )ena ratus* t%n aka negara lain b%leh ikut ean&aatkan dari sisa
-// )epat ratus* t%n tersebut dengan i8in Peerintah Republik 2nd%nesia berdasarkan persetujuan
internasi%nal
."0 3atas luar dan (ebarnya 8%na ek%n%i eksklusi&
Angka yang dikeukakan engenai lebarnya 8%na ek%n%i eksklusi& adalah .// il atau 57/,- k"
kelihatannya angka ini tidak enibulkan kesukaran dan dapat diteria %leh negara!negara
berkebang dan negara!negara aju"seenjak dikeukakannya gagasan 8%na ek%n%i, angka .//
il dari garis pangkal sudah enjadi pegangan"sekiranya lebar laut 6ilayah . il sudah diteria,
seperti kenyataannya sekarang ini, sebenarnya lebar 8%na ek%n%i eksklusi& adalah .//!. J >> il"
Sebagaiana telah dikeukakan hak!hak negara pantai atas kedua laut tersebut berbeda yaitu
kedaulatan penuh atas laut 6ilayah)terit%rial* dan hak!hak berdaulat atas 8%na ek%n%i untuk tujuan
ekspl%itasi suber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut"
3atas dala $EE adalah batas luar dari laut territ%rial" $%na batas luas tidak b%leh elebihi kelautan
.// il dari garis dasar diana luas pantai territ%rial telah ditentukan" Kata!kata dala ketentuan ini
enyarankan bah6a .// il adalah batas aksiu dari $EE, sehingga jika ada suatu negara pantai
yang enginginkan 6ilayahnya $EE!nya kurang dari itu, negara itu dapat engajukannya" #i banyak
daerah tentu saja negara!negara pantai tidak akan eilih engurangi 6ilayah $EEnya kurang dari
.// il, karena kehadiran 6ilayah $EE negara tetangga" Keudian tibul pertanyaan engapa luas
.// il enjadi pilihan aksiu untuk $EE" Alasannya adalah berdasarkan sejarah dan p%litik B
.// il tidak eiliki ge%graphis uu, ek%l%gis dan bi%l%gis nyata" Pada a6al 4N(+S 8%na yang
paling banyak di klai %leh negara pantai adalah .// il, diklai negara!negara aerika latin dan
A&rika" (alu untuk eperudah persetujuan penentuan batas luar $EE aka dipilihlah &igur yang
paling banyak e6akili klai yang telah ada" Tetapi tetap engapa batas .// il dipilih sebagai
batas luar jadi pertanyaan" Menurut Pr%&" '%lli:k, &igure .// il dipilih karena suatu ketidaksengajaan,diulai %leh negara hili" A6alnya negara hili engaku ter%ti&asi pada keinginan untuk elindungi
%perasi paus lepas pantainya" 2ndustri paus hanya enginginkan 8%na seluas 0/ il, tapi disarankan
bah6a sebuah :%nt%h diperlukan" #an :%nt%h yang paling enjanjikan un:ul dala perlindungan
8%na adalah diad%psi dari #eklarasi Panaa =5=" $%na ini telah disalahpahai se:ara luas bah6a
luasnya adalah .// il, padahal &aktanya luasnya beranekaraga dan tidak lebih dari 5// il"
."9 #eliitasi $%na Ek%n%i Eksklusi&
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
21/60
3atas luar
3atas dala $EE adalah batas luar dari laut terit%rial" $%na batas luas tidak b%leh elebihi kelautan
.// il laut dari garis dasar diana luas pantai terit%rial telah ditentukan" Kata!kata dala ketentuan
ini enyarankan bah6a .// il laut adalah batas aksiu dari $EE, sehingga jika ada suatu
negara pantai yang enginginkan 6ilayahnya $EE!nya kurang dari itu, negara itu dapatengajukannya" #i banyak daerah tentu saja negara!negara pantai tidak akan eilih engurangi
6ilayahnya $EE kurang dari .// il laut, karena kehadiran 6ilayah $EE negara tetangga" Keudian
tibul pertanyaan engapa luas .// il laut enjadi pilihan aksiu untuk $EE" Alasannya adalah
berdasarkan sejarah dan p%litikB .// il laut tidak eiliki ge%gra&is uu, ek%l%gis, dan bi%l%gis
nyata" Pada a6al 4N(+S 8%na yang paling banyak diklai %leh negara pantai adalah .// il laut,
diklai negara!negara Aerika (atin dan A&rika" (alu untuk eperudah persetujuan penentuan
batas luar $EE aka dipilihlah &igur yang paling banyak e6akili klai yang telah ada" Tetapi tetap
engapa batas .// il laut dipilih sebagai batas luar jadi pertanyaan" Menurut Pr%&" '%lli:k, &igur .//
il laut dipilih karena suatu ketidaksengajaan, diulai %leh negara hili" A6alnya negara hili
engaku ter%ti;asi pada keinginan untuk elindungi %perasi paus lepas pantainya" 2ndustri paus
hanya enginginkan 8%na seluas 0/ il laut, tapi disarankan bah6a sebuah :%nt%h diperlukan" #an
:%nt%h yang paling enjanjikan un:ul dala perlindungan 8%na diad%psi dari #eklarasi Panaa
=5=" $%na ini telah disalahpahai se:ara luas bah6a luasnya adalah .// il laut, padahal &aktanyaluasnya beraneka raga dan tidak lebih dari 5// il laut"
b" 3atasan
#ala banyak 6ilayah negara banyak yang tidak bisa engklai .// il laut penuh, karena
kehadiran negara tetangga, dan itu enjadikan perlu enetapkan batasan $EE dari negara!negara
tetangga, pebatasan ini diatur dala huku laut internasi%nal"
:" Pulau!pulau"
Pada dasarnya seua terit%ri pulau bisa enjadi $EE" Naun, ada 5 kuali&ikasi yang harus dibuatuntuk pernyataan ini" Pertaa, 6alau pulau!pulau n%ralnya bisa enjadi $EE, artikel .)5* dari
K%n;ensi 'uku (aut engatakan bah6a, batu!batu yang tidak dapat eba6a keuntungan dala
kehidupan anusia atau kehidupan ek%n%i ereka, tidak b%leh enjadi $EE"
d" Wilayah yang tidak berdiri sendiri
Kuali&ikasi kedua berkaitan dengan 6ilayah yang tidak eraih baik keerdekaan sendiri atau
peerintahan andiri lain yang statusnya dikenal P33, dan pada 6ilayah yang berada dala d%inasi
k%l%nial" Res%lusi 222, diad%psi %leh 4N(+S 222 pada saat yang saa pada teks K%n;ensi, enyatakan
bah6a dala kasus tersebut ketentuan yang berkaitan dengan hak dan ke6ajiban berdasarkan
K%n;ensi harus diipleentasikan untuk keuntungan asyarakat 6ilayah tersebut, denganpandangan untuk epr%%sikan keaanan dan perkebangan ereka"
Mengingat $EE yang erupakan 8%na baru,dala penerapannya %leh negara!negara enibulkan
situasi bah6a negara!negara yang berhadapan atau berdapingan yang jarak pantainya kurang dari
.// il laut harus elakukan suatu deliitasi )batasan* $EE satu saa lain"seperti halnya deliitasi
batas landas k%ntinen,prinsip huku deliitasi $EE diatur dala pasal 7- k%n;ensi huku laut
=>."ruusan pasal ini se:ara utatis utandis saa dengan pasal >5 tentang deliitasi landas
k%ntinen"
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
22/60
Sebelu 8%na ini lahir, negara!negara pada uunya engenal k%nsepsi 8%na perikanan sehingga
perjanjian yang dibuat adalah perjanjian batas 8%na perikanan pula"perjanjian batas $EE antar negara
berdasarkan k%n;ensi huku laut =>. asih belu begitu banyak"2nd%nesia baru enetapkan
perjanjian $EE hanya dengan australia elalui perjajian antara peerintah republik 2nd%nesia dengan
peerintah Australia tentang penetapan batas $%na Ek%n%i Ekssklusi& dan batas!batas dasar laut
tertentu yang ditandatangani di Perth, pada tanggal - Maret ==7" 2nd%nesia asih harus ebuatperjanjian $EE dengan seluruh negara yang berbatasan laut dengan 2nd%nesia ke:uali Australia"
3A3 222
PEN4T4P
5" Kesipulan
Melihat begitu banyaknya akti;itas di 8%na $EE, keberadaan re8i legal dari $EE dala
K%n;ensi 'uku (aut sangat penting adanya" $%na Ek%n%i Eklusi& adalah 8%na yang luasnya .// il
laut dari garis dasar pantai, yang ana dala 8%na tersebut sebuah negara pantai epunyai hakatas kekayaan ala di dalanya, dan berhak enggunakan kebijakan hukunya, kebebasan
berna;igasi, terbang di atasnya, ataupun elakukan penanaan kabel dan pipa" K%nsep dari $EE
un:ul dari kebutuhan yang endesak" Seentara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan
yang berkebang seenjak tahun =-0 untuk eperluas batas jurisdiksi negara pantai atas
lautnya, subernya enga:u pada persiapan untuk 4N(+S 222"
Ketentuan utaa dala K%n;ensi 'uku (aut yang berkaitan dengan $EE terdapat dala bagian ke!
0 k%n;ensi tersebut" Sekitar tahun =79 ide dari $EE diteria dengan antusias %leh sebagian besar
angg%ta 4N(+S, ereka telah se:ara uni;ersal engakui adanya $EE tanpa perlu enunggu
4N(+S untuk engakhiri atau eaksakan k%n;ensi" Penetapan uni;ersal 6ilayah $EE seluas .//
il laut akan eberikan setidaknya 59< dari seluruh t%tal area laut" Walaupun ini p%rsi yang relati&
ke:il, di dala area .// il laut yang diberikan enapilkan sekitar =/< dari seluruh sipanan ikan
k%ersial, >7< dari sipanan inyak dunia, dan /< sipanan angan" (ebih jauhnya, sebuahp%rsi besar dari penelitian s:ienti&i: kelautan engabil tepat di jarak .// il laut dari pantai, dan
hapir seluruh dari rute utaa perkapalan di dunia elalui $EE negara pantai lain untuk en:apai
tujuannya"
#A1TAR 2S2
#r" 3%er Mauna, .//0, 'uku 2nternasi%nal ) Pengertian, Peranan #an 1ungsi #ala Era #inaika
Gl%bal, Edisi ke!. *, P"T" Aluni, 3andung"
) di ba:a pada Kais, - Mei ./0, 3ab HB 'uku (aut hal" 5/- dan 50> *
httpBII&andi!akbar"bl%gsp%t":%I./.I/0Itugas!huku!laut!internasi%nal!tentang"htl
) diakses pada Kais, - Mei ./0 *
httpBIIid"6ikipedia"%rgI6ikiI$%naLEk%n%iLEksklusi&WilayahLyangLtidakLberdiriLsendiri
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
23/60
) diakses pada Kais, - Mei ./0 *
httpBIIutiasari."bl%gsp%t":%I./0I/5Iakalah!huku!laut!internasi%nal"htl
) diakses pada Kais, - Mei ./0 *
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
24/60
Transcript of Zona Ekonomi Eksklusif
Zona Ekonomi Eksklusif
Pengertian Zona Ekonomi Eksklusi !ndonesia "ZEE!#
Pada tanggal 21 $aret 1%&0 Pemerintah !ndonesia telah mengeluarkan batas Zona
Ekonomi Eksklusi "ZEE# !ndoensia sepan'ang 200 mil( diukur dari garis pangkal)ila*ah laut !ndonesia. Zona Ekonomi Eksklusi "ZEE# adalah )ila*ah laut se'auh
200 mil dari pulau terluar saat air surut. Pada +ona ini !ndonesia memiliki hak untuk
segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber da*a alam permukaan laut( di
dasar laut( dan di ba)ah laut serta mengadakan penelitian sumber da*a ha*ati
maupun sumber da*a laut lainn*a.
Penentuan ,atas ZEE
!ndonesia( batas ZEE 200 mil laut dengan negara-negara tetangga dimaksud tetap
harus ditentukan berdasarkan pada asas sama 'auh "euidistant principle# dengan
memperhitungkan keadaan-keadaan khusus "special circumstances#.
elain itu !ndonesia berpendirian bah)a batas ZEE tersebut tidak perlu identik
dengan batas landas kontinen( karena patokan-patokan *ang dipakai dan aktor-
aktor *ang mempengaruhin*a pun berbeda. pabila ZEE !ndonesia tumpang tindih
dengan ZEE egara-negara *ang pantain*a saling berhadapan ataupun ataupun
berdampingan "opposite or ad'acent coastal# dengan pantai
!ndonesia( maka batas ZEE antara !ndonesia dengan egara-negara tersebut
ditetapkan dengan persetu'uan antara epublik !ndonesia dan egara *ang
bersangkutan.
4ambar ,atas ZEE
Pengertian ZEE
Zona Ekonomi Eklusi adalah +ona *ang luasn*a 200 mil dari garis dasar pantai(
*ang mana dalam +ona tersebut sebuah negara pantai mempun*ai hak atas
keka*aan alam di dalamn*a( dan berhak menggunakan kebi'akan hukumn*a(
kebebasan bernaigasi( terbang di atasn*a( ataupun melakukan penanaman kabel
dan pipa.
Peta ,atas Perairan !ndonesia
Kelompok F :
-Fadhil Ahmad K.
-Novita Eka F.-Anggi Burhan F.
-Aulia Fitri
,atas ZEE! dengan egara tetangga
Pemanaatan ZEE!
o 6alam rangka memaksimalkan pemanaatan ZEE! maka pemerintah !ndonesia
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
25/60
membuka akses kepada negara lain untuk turut memanaatkan surplus hasil
perikanan di dalamn*a.
o egara 7hilipina( 8hailand( 9hina( ietnam( ;orea elatan( dan $ala*sia.
o amun se'ak tahun 200< pola pemanaatan tersebut berubah men'adi 'oint
enture.
TUGAS!
“ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA”
OLEH :
NAMA : SELVIA RAAFI
NIM : J1A113086
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HALU OLEOKENDARI
2014
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr.wb.
Banyak nikmat yang allah berikan, tetapi sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk
Allah tuhan sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tidak terkira
besarnya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul ”ZONA EKONOMIEKSLUSIF”.
Dalam penyusunan, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua dan teman-teman yang
telah memberikan dukungan, dan kepercayaa ang begitu besar. Dari sanalah semua kesuksesan ini
berawal, semoga semua ini dapat memberikan sedikit kebahagiaan dan menuntun pada langkah
yang lebih baik lagi.
Meskipun penulis berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun selalu
ada yang kurang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar
makalah ini dapat lebi baik lagi. Akhir kata penulis berharap agar makalah ini bermanfaat bagi
semua pembaca.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Kendari, 3 April 2014
Penulis
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
26/60
BAB I
PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang
Indonesia mempunyai perairan laut seluas 5,8 juta km2 yang terdiri dari perairankepulauan dan
teritorial seluas 3,1 juta km2 serta perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta
km2 dengan potensi lestari sumber daya ikan sebesar 6.11 juta ton per tahun (Boer, etc, 2001).
Wilayah pesisir, adalah dimana daratan bertemu dengan lautan dan air tawar bertemudengan air
asin. Wilayah ini merupakan system ekologi yang paling produktif secara beragam dan serta
nmemiliki kompleksitas yang tinggi. Zona ini berperan sebagai penyangga, pelindung dan penyaring
diantara daratan dan lautan. Sebagai daerah peralihan; perairan pantai mempunyai kekayaan
organisme yang relatif tinggi, sehingga sangat potensial untuk dijaga agar kondisinya tetap dalam
keadaan baik.
Pantai merupakan salah satu kawasan hunian atau tempat tinggal paling penting didunia bagi
manusia dengan segala macam aktifitasnya. Awal tahun 1990 diperkirakan 50 %sampai 70 %
penduduk di dunia tinggal di daerah pantai. Bila pada saat itu penduduk didunia berjumlah kurang
lebih 5,3 milyar maka 2,65 sampai 3,7 milyar tinggal di pantai(Edgren, 1993).
Kondisi suatu perairan pantai maupun teluk dapat di ukur dengan berbagai metodedan berbagai
sudut pandang. Pendugaan kondisi perairan dapat dilakukan berdasarkan sifatfisika-kimia air
maupun berdasarkan data biotik penghuni perairan tersebut. Sifat-sifat iniakan saling berinteraksi
dan saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain secarakompleks; sehingga kondisi fisik dan/atau
kimiawi akan mempengaruhi kondisi biotik;demikian juga sebaliknya, bahwa kondisi biotik juga dapat
mempengaruhi kondisi fisik dan/atau kimiawi suatu perairan.
Pengelolaan sumberdaya perairan yang tepat, mengharapkan kesesuaian yang cocok untuk setiap
tujuan penggunaan sumberdaya tersebut. karena itu, pengemasan dan pengaturan perlu dilakukan
(Zonneveld et al , 1991).
Pemaparan dalam tulisan ini akan mencoba menguraikan konsep manajemen sumber daya perairan
pada perairan pesisir pantai dan teluk. Tulisan ini juga akan berusahamemaparkan potensi sumber
daya perairan, kesesuaian habitat, pecegahan kesuburan perairan, perbaikan habitat, serta
konservasi sumber daya perairan pada wilayah peisisir pantai dan wilayah teluk
1.2 Rumusan MasalahRumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
a. Pengertian ZEE.
b. Batas ZEE, laut teritorial, landasan kontinen.
c. UU tentang ZEE.
1.3 Tujuan
a. Dapat mengetahui pengertian dan sejarah ZEE.
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
27/60
b. Dapat mengetahui batas-batas ZEE, laut territorial, dan landasan kontinen.
c. Dapat mengetahui UU tentang ZEE.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian ZEE
2.1.1 Aspek Historis ZEE
Latar belakang lahirnya konsepsi zona ekonomi eksklusif tidak terlepaskan dari tindakan sepihak
Amerika Serikat dalam bentuk Proklamasi Truman Tahun 1945. Klaim Negara-negara Amerika Latin
dalam mengikuti tindakan Amerika Serikat ini, seperti Chli, Peru Dan Equador sudah jauh
menyimpang dari pengertian “continental shelf” dalam arti geologis. Negara-negara ini bukan saja
menuntut perluasan yurisdiksi yang ditujukan kepada penguasaan kekayaan alamnya yang terdapat
di dasar laut dan tanah di bawahnya, tetapi juga meliputi perairan diatasnya. Pada waktu
berlangsungnya Konferensi Hukum Laut PBB I di Jenewa Tahun 1958, Peru, negara-negara Amerika
Latin mengajukan usul yang dinamakan “economic zone”. Tetapi usul Peru ini tidak mendapat
tanggapan yang menggembirakan karena pada waktu itu negara-negara peserta mengangagapnya
terlalu ekstrim. Dan oleh Peru usul “economic zone” ini mendapat dukungan negara-negara Afrika
dan pada waktu negara-negara Afrika mengadakan seminar di Yaounda salah satu keputusannya
berisi dukungan terhadap “economic zone”. Selain mendapat dukungan negara-negara sedang
berkembang, konsepsi “economic zone” mulai menarik dukungan negara-negara maju, seperti
Kanada dan Norwegia. Walaupun pada mulanya negara Amerika Serikat, Uni Soviet dan negara-
negara tak berpantai (“land locked countries”) serta negara-negara yang secara geografis tidak
beruntung (“geographically disadvantages”) menentang konsepsi ini, tetapi pada kenyataannyakonsepsi “economic zone” dianggap sebagai usul yang dikompromikan dengan diterimanya konsepsi
ini sebagai suatu rejim hukum baru dalam Hukum Laut Internasional yang terdapat pengaturannya
dalam Konvensi Hukum Laut 1982.
Sedangkan di Indonesia konsep tentang zona ekonomi eksklusif diawali dengan paham wawasan
nusantara yang termuat dalam Deklarasi Djuanda 1957 yang kemudian dituangkan dalam UU No
4/Prp./1960 tentang Perairan, yang menyatakan bahwa Teritorriale Zee en Maritieme Kringen
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
28/60
Ordonantie 1939 diganti dengan Wawasaan Nusantara atau Archipelago Principle. Paham ini
diperjuangkan dalam berbagai konferensi laut internasional antara lain dalam Konferensi Jenewa
tahun 1977. Konferensi ini berhasil menyusun konsep satu paket persetujuan umum, yang dikenal
sebagai Informal Compesite Negotiating Text (ICNT). Walau bukan persetujuan resmi, namun ICNT
menjadi referensi penting dalam perundingan-perundingan selanjutnya mengenai hukum laut. Dalamkonferensi itu, telah diakui prinsip wilayah laut territorial yang lebarnya 12 mil ditambah 188 mil Zona
Ekonomi, sehingga seluruhnya berjumlah 200 mil dihitung dari garis dasar laut negara
bersangkutan. Kemudian pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh
pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.
2.1.2 Pengertian ZEE
Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana
dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan
berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun
melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak.
Sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945
untuk memperluas batas jurisdiksi negara pantai atas lautnya, sumbernya mengacu pada persiapan
untuk UNCLOS III.
2.2 Batas ZEE, Laut Teritorial dan Landasan Kontinen
Indonesia merupaka negara kepulauan dengan posisi silangnya yang sangat strategis.
Terletak di antara dua benua dan dua samudra. Luas kepulauan Indoneia adalah 9,8 juta km²
(seluruh wilayah Indonesia), dan luas wilayah lautnya 7,9 juta km². Posisi silang yang strategis
meyebabkan Indonesia mempunyai peranan peting dalam lalu lintas laut, tetapi posisi silang seperti
ini di sampig menguntungkan juga membahayakan bagi negara, baik dalam bidang sosial ekonomi,
kebudayaan, maupun pertahanan dan keamanan.
Indonesia membuat peraturan yang jelas dan tegas mengenai batas wilayah perairan laut negara
Republik Indonesia, agar bahaya-bahaya yang mungkin timbul dapat dicegah. Indonesia menganut
persetujuan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati pada tahun 1982. Berdasarkan
kesepakatan tersebut wilayah perairan Indonesia meliputi batas laut teritorial, batas landas kontinen,
dan batas zona ekonomi eksklusif.
1. Batas Laut Teritorial
Batas laut teritorial adalah suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil
ke arah laut. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung terluarpulau di Indonesia. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar merupakan laut pedalaman. Di
dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat
berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia.
Gambar Skema Batas Laut Suatu Negara
2. Bata Landas Kontinen
Landas kontinen adalah dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
29/60
merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Kedalaman landas kontinen tidak lebih dari 150
meter. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling
jauh adalah 200 mil. Kalau ada dua negara yang berdampingan mengusai laut dalam satu landas
kontien dan jaraknya kurang dari 400 mil, batas kontinen masing-masing negara ditarik sama jauh
dari garis dasar masing-masing. Kewajiban negara ini adalah tidak mengganggu lalu lintaspelayaran damai di dalam batas landas kontinen.
3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
ada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan
nama Deklarasi Juanda yang melahirkan Wawasan Nusantara. Di dalam deklarasi itu ditentukan
bahwa batas perairan wilayah Indonesia adalah 12 mil dari garis dasar pantai masing-masing pulau
sampai titik terluar.
Pada tanggal 21 Maret 1980 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan batas Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) Indoensia sepanjang 200 mil, diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Pada
zona ini Indonesia memiliki hak untuk segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam
permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah laut serta mengadakan penelitian sumber daya hayati
maupun sumber daya laut lainnya.
Gambar Batas Wilayah Perairan Indonesia
2.3 UU Tentang ZEE
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (1) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah
Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan
Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200
(dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. (Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun
1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia).
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI (2) adalah jalur di luar dan
berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang
yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air
diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial
Indonesia. (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (3) adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut
teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenaiperairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar
laut teritorial diukur. (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara). Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI (4) adalah jalur di luar dan berbatasan
dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku
tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan
batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. (Pasal 1
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
30/60
Angka 21 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 Tentang Perikanan).
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kondisi suatu perairan pantai maupun teluk dapat di ukur dengan berbagai metodedan berbagai
sudut pandang. Pendugaan kondisi perairan dapat dilakukan berdasarkan sifatfisika-kimia air
maupun berdasarkan data biotik penghuni perairan tersebut. Sifat-sifat iniakan saling berinteraksi
dan saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain secarakompleks; sehingga kondisi fisik dan/atau
kimiawi akan mempengaruhi kondisi biotik;demikian juga sebaliknya, bahwa kondisi biotik juga dapat
mempengaruhi kondisi fisik dan/atau kimiawi suatu perairan.Pengelolaan sumberdaya perairan yang
tepat, mengharapkan kesesuaian yang cocok untuk setiap tujuan penggunaan sumberdaya tersebut.
karena itu, pengemasan dan pengaturan perlu dilakukan. Pengelolaan sumber daya perairan perlu
di lakukan demikeberlanjutan sumber daya dalam jangka yang panjang.
3.2 Saran
Sumber daya perairan merupakan karunia dari Allah, keberadaanya saat ini semakintergradasi
akibat dari intervensi alam dan intervensi manusia. Pengelolaan sumber daya perairan sebuah
keharusan demi kepentingan jangka panjang. Semoga karunia itu tetapselalu ada dan bisa di
rasakan generasi yang akan datang.
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
31/60
DAFTAR PUSTAKA
Amarullah, M.H. 2008. Hidro-Biologi Larva Ikan dalam Proses Rekruitmen (tidak dipublikasikan) .
Boer, M., K. A. Aziz, J. Widodo, A. Djamali, A. Ghofar dan R. Kurnia. 2001. Potensi,Pemanfaatan
dan Peluang Pengembangan Sumberdaya Ikan Laut di Perairan Indonesia.Direktorat Riset danEksplorasi Sumberdaya Hayati, Direktorat Jenderal PenyerasianRiset dan Eksplorasi Laut,
Departemen Kelautan dan Perikanan Komisi NasionalPengkajian Sumber Daya Perikanan Laut -
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir danLautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor. 49p
Carolita, I., B. Hasyim, D. Dirgahayu, S. Irwan, H. Noviar, I.W. Bagja dan Y. Noulita.1999. Analisis
Kualitas Air di Sekitar perairan Surabaya Menggunakan Data Landsat-TM. Majalah Lapan Edisi
Penginderaan Jauh, 01(01) : 10-19.
Cervetto, G., Mesones, C., Calliari, D. 2002. Phytoplankton Biomass and its Realitionshipto
Enviromental Variables in a Disturbed Coastal Area of The Rio De La PlataUruguay, before the New
Sewage Collector System.
Atlantica Rio Grande
24(1) : 45
–
54.
Edgren, G., 1993.Expected Economic and Demographic Development in Coastal World Wide,
National Institute for Coastal and Marine Management, Coastal ZoneManagementCentre, Noordwijk,
Netherland.
Ghofar, A., 2004, PengelolaanSumberdaya Perikanan Secara Terpadu dan Berkelanjutan,Cipayung-
Bogor.
Gatra Edisi Khusus. No. 08 Tahun XII, Januari 2006. Di Laut Kita Belum Jaya.Hlm : 72-
74.
Lee, G. F., and Jones-Lee, A. 2007. Role of Aquatic Plant Nutrients in Causing Sediment
Najamuddin A. 2004. Variasi Ukuran dan Kebiasaan Makan Larva Ikan dan Juvenil Ikan diPantai
Tanjung Mangkok Kalimantan Selatan. Tesis. Program Pascasarjana InstitutPertanian Bogor.
Nikolsky, G. V., 1963. The Ecology of Fishes. Academic Press. London. 352p.
Purwanto, 2003, Pengelolaan Sumberdaya Perikanan,Direktorat Jendral PerikananTangkap,
Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta
Romomihtarto K, Juwana S. 1999. Plankton Larva Ikan Hewan Laut. Jakarta:Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi LIPI.
Supriharyono, 2000.Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis
, PT. Gramedia, Jakarta.20
Soemodhiharjo. 1990.
Teluk Ambon
. Ambon: Balai Penelitian dan PengembanganSumberdaya Laut (LIPI) AmbonOxygen Demand Part
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
32/60
II
– Sediment
Oxygen Demand, Report of G. Fred Lee & Associates,El Macero, CA, June (2007).
Pauer, J.J., K. Taunt, W. Melendez, R.G. Kreis, and A. Anstead. 2007. Resurrection of theLake
Michigan eutrophication model, MICH1. J. Great Lakes Res
. 33:554-563.
Tomascik, T., A.J. Mah., A. Nontji. and M.K. Moosa. 1997.
The Ecology of TheIndonesianSeas. Periplus Edition. Republic of Singapore. 7: 192– 221.
Thamrin. 2006. “Karang” Biologi Reproduksi dan Ekologi .
Minamandiri Pres, Pekanbaru.
Wood, E. J. F. , W.E. Odum and J. C. Zieman. (1969), Influence of the seagrasses on
the productivity of coastal lagoons, laguna Costeras. Un Simposio Mem. Simp. Intern.U.N.A.M. -
UNESCO, Mexico,D.F., Nov., 1967. pp 495 - 502.
Zonneveld. N., E. A. Huisma dan J. H. Boon. 1991.
Prinsip-Prinsip Budidaya Ikan.
PTGramedia Pustaka Utama, Jakarta
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
33/60
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Tesis ini merupakan penelitian terhadap penyelesaian sengketa antara
Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan melaluipengadilan internasional. Klaim yang dilakukan Indonesia dan Malaysia terhadap
Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan membawa penyelesaian sengketa wilayah ini
kepada pengadilan internasional (ICJ) demi terciptanya hubungan bilateral yang baik
diantara kedua negara.
Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai
sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.
Berbagai forum baik bilateral, regional maupun multilateral telah dirancang oleh
Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat. Dalam menjalin hubungan
tersebut Indonesia senantiasa mempromosikan suatu bentuk kehidupan masyarakat
yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan
dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasaan serta konsultasi dan
mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan.
Hubungan diplomatik Indonesia dengan negara sahabat khususnya dengan
Malaysia secara resmi terjalin sejak 31 Agustus 1957 saat Malaysia menyatakan
kemerdekaannya. Pada masa awal hubungan bilateral, kedua negara sempat
mengalami era konfrontasi pada tahun 1963-1965.1 Namun dengan visi jauh ke
depan, para pemimpin kedua negara telah mengambil sikap yang bijak untuk segera
memulihkan hubungan dan bahkan menjadi pelopor dalam pembentukan organisasi
regional ASEAN pada tahun 1967. Hubungan bilateral antara Indonesia dan
Malaysia yang dilandasi oleh adanya semangat serumpun telah mendorong terus
berkembangnya kerjasama kedua negara di berbagai sektor.
Walaupun demikian terdapat beberapa permasalahan yang senantiasa menjadi
salah satu isu yang menonjol dalam hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia.
1 Kerjasama Bilateral. October 28,2009.http://www.deplu.go.id
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
2
Universitas Indonesia
Selain masalah ketenagakerjaan terdapat pula masalah illegal logging yang terjadi diperbatasan darat maupun laut, masalah delimitasi batas laut dan overlapping claim
terhadap dua blok minyak di laut Sulawesi. Merupakan ketentuan hukum positif
bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara telah dilarang dan oleh
karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Dengan
demikian pelarangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai
telah merupakan norma-norma imperatif dalam pergaulan antar bangsa. Pada
http://www.deplu.go.id/http://www.deplu.go.id/
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
34/60
penelitian ini lebih lanjut melihat kepada konflik yang terjadi antara Malaysia dan
Indonesia yaitu mengenai perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang
menjadikannya sebagai sengketa wilayah. Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan
bermula dari pertemuan kedua delegasi dalam penetapan batas landas kontinen
antara Indonesia dan Malaysia di Kuala Lumpur pada tanggal 22 September 1969.Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berhasil mewujudkan hukum
laut internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS 1982) yang telah ditandatangani oleh 117 negara peserta termasuk
Indonesia di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982 dan telah
diratifikasi oleh Republik Indonesia dengan UU No. 17 tahun 1985. Dibandingkan
dengan Konvensi Jenewa 1958, UNCLOS 1982 mengatur rezim-rezim hukum laut
lengkap dan satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan, antara lain : Laut Teritorial
(Territorial Sea), Zona Tambahan (Contiguous Zone), Zona Ekonomi Ekslusif
(Exclusive Economic Zone), Laut Lepas (High Seas) dan Landas Kontinen
(Continental Shelf).2 Salah satu hal penting yang diatur dalam UNCLOS 1982 dan
terkait erat dengan Indonesia adalah yuridiksi dan Batas Maritim Internasional.
UNCLOS mengatur kewenangan sebuah negara pantai terhadap wilayah laut (laut
teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen) dan juga
mengatur tata cara penarikan garis batas maritim jika terjadi tumpang tindih klaim
antara dua atau lebih negara bertetangga. Hal ini biasa terjadi di wilayah laut yang
berdampingan.
Hukum laut memberikan hak kepada negara pantai untuk memiliki laut
wilayah sejauh 12 mil laut, dan zona ekonomi eksklusif serta landas kontinen sejauh
2 Sudjatmiko & Rusdi Ridwan (2004). Indonesian Journal of International Law. Center for
International Studies : Faculty of Law University of Indonesia. hal : 81
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
3
Universitas Indonesia
200 mil laut yang diukur dari garis pangkalnya bahkan untuk landas kontinen
jaraknya bisa mencapai 350 mil laut.
Pada dasarnya Indonesia sebagai negara pantai (coastal state) sesuai rezim
hukum tata laut menurut UNCLOS 1982 mempunyai kedaulatan wilayah atas
perairan pedalaman, laut teritorial dan perairan kepulauan sedangkan di kawasanZEEI dan Landas Kontinen, Indonesia mempunyai hak berdaulat atau disebut juga
kedaulatan atas sumber daya alam. Pengertian tersebut diatas dapat menggambarkan
status hukum wilayah negara. Secara kontekstual status hukum wilayah negara tidak
terpisah dengan batas wilayah negara itu sendiri. Persoalan batas maritim ini akan
muncul karena wilayah negara itu akan berdampingan dengan wilayah negara lain
yang berbeda kedaulatan atau yurisdiksinya atas batas maritim pada kawasan
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
35/60
tertentu. Bahwa alokasi tidak tergantung pada penggunaan fisik atau kepemilikan
tetapi pada perkiraan geografis yang kemudian disebut dengan ab initio yang artinya
jatah atau bagian tersebut sudah dimiliki sejak awal, merupakan bagian yang sudah
menyatu dan tidak perlu upaya tertentu bagi negara pantai untuk memperolehnya.3
Dengan berlakunya UNCLOS 1982, keadaan tersebut telah menimbulkan perubahanbagi masing-masing negara dalam mengajukan klaim atau tuntutan baik terhadap
perjanjian yang telah ada maupun perjanjian yang belum ditetapkan atau yang masih
akan dirundingkan.
Penyelesaian sengketa melalui ICJ sesuai dengan konvensi yang menentukan
bahwa setiap negara peserta konvensi harus menyelesaikan suatu sengketa mengenai
penafsiran dan penerapan konvensi melalui jalan damai sesuai dengan ketentuan
pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini mengatur sistem
penyelesaian sengketa, dimana negara-negara peserta berkewajiban untuk tunduk
pada salah satu daripada lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut : Mahkamah
Internasional (ICJ), Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, Arbitrasi Umum
atau Arbitrasi Khusus.
Konvensi 1982 ini membentuk Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut
sebagai mahkamah tetap (standing tribunal) dan Arbitrasi Umum serta Arbitrasi
Khusus sebagai mahkamah ad hoc (Ad Hoc Tribunal). Setiap sengketa mengenai
penafsiran dan penerapan konvensi dapat diajukan untuk diselesaikan oleh salah satu
3 Perkembangan Prinsip Kedaulat an dan Keterkaitannya Dengan Penat aan Serta Pengelolaan
Laut.
November 11, 2009.http://www.kbrisingapura.com
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
4
Universitas Indonesia
dari keempat macam lembaga penyelesaian sengketa tersebut di atas, kecuali
sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Bab XI Konvensi mengenai Kawasan
Dasar Laut Internasional beserta lampiran-lampiran konvensi yang bertalian dengan
masalah Kawasan Dasar Laut Internasional, yang merupakan yuridiksi mutlak
Kamar Sengketa Dasar Laut.4
Dalam rangka memperoleh kedaulatan wilayah, hukum internasional
mengenal lima cara tradisional yang secara umum telah mendapat pengakuan. Caracaratersebut secara langsung memiliki analogi dengan metode-metode yang terdapat
pada hukum perdata mengenai cara perolehan pemilikan pribadi. Kelima cara
tersebut adalah5 :
1. Aneksasi adalah suatu metode perolehan kedaulatan wilayah yang
dipaksakan, dengan dua bentuk keadaan :
a. Apabila wilayah yang dianeksasi telah ditundukkan oleh negara yang
http://www.kbrisingapura.com/http://www.kbrisingapura.com/
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
36/60
menganeksasi tanpa adanya pengumuman kehendak;
b. Apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar
berada di bawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkannya
kehendak aneksasi oleh negara tersebut. Penaklukan wilayah seperti (a)
tidak cukup untuk menimbulkan dasar bagi perolehan hak. Sebagaitambahannya, maka harus ada pernyataan formal tentang kehendak untuk
menganeksasi, yang lazimnya dinyatakan dalam bentuk Nota yang
disampaikan pada semua negara penakluk terhadap wilayah yang
ditaklukan apabila secara tegas mereka tidak mengklaim kehendak untuk
menganeksasinya. Suatu aneksasi yang merupakan hasil dari agresi kasar
yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lain atau yang dihasilkan
dari penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan piagam PBB, tidak
boleh diakui oleh negara-negara lain.
2. Accretion atau penambahan adalah hak yang didapatkan melalui penambahan
wilayah yang terjadi apabila ada wilayah baru yang ditambahkan, terutama
4 Undang Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang : Pengesahan United Nations Convention On The
Law
Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut). November 11, 2009.
http://www.menlh.go.id
5 Kumpulan Makal ah dan Diskusi Ilmiah (2003). Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif dalam
Perolehan Wilayah : perspektif Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Indonesia :
Jakarta. hal : 1-3
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
5
Universitas Indonesia
karena sebab-sebab alamiah, yang mungkin timbul karena pergerakan sungai
atau lainnya terhadap wilayah yang telah ada yang berada di bawah
kedaulatan negara yang memperoleh hak tersebut. Tindakan atau pernyataan
formal tentang hak ini tidak diperlukan. Tidak penting untuk mengetahui
apakah proses penambahan wilayah itu terjadi secara bertahap atau tidak
terlihat, seperti pada kasus adanya endapan-endapan lumpur atau
terbentuknya pulau-pulau lumpur, dengan ketentuan penambahan itu melekat
dan bukan terjadi dalam suatu peristiwa yang dapat diidentifikasikan berasaldari lokasi lain.
3. Penyerahan merupakan suatu metode penting diperolehnya kedaulatan
wilayah. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa hak pengalihan wilayah
kepada pihak lain adalah atribut fundamental dari kedaulatan suatu negara.
Penyerahan suatu wilayah mungkin dilakukan secara sukarela atau mungkin
dilaksanakan dengan paksaan akibat peperangan yang diselesaikan dengan
http://www.menlh.go.id/http://www.menlh.go.id/
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
37/60
sukses oleh negara yang menerima penyerahan wilayah tersebut.
Sesungguhnya, suatu penyerahan wilayah menyusul kekalahan dalam perang
lebih lazim terjadi dibandingkan dengan aneksasi.
4. Hak yang diperoleh melalui preskripsi adalah hasil dari pelaksanaan
kedaulatan de facto secara damai untuk jangka waktu yang sangat lama ataswilayah yang sebenarnya tunduk pada kedaulatan negara lain. Preskripsi ini
mungkin sebagai akibat dari pelaksanaan kedaulatan yang sudah berjalan
lama sekali, dan karena jangka waktu tersebut telah menghilangkan kesan
adanya kedaulatan oleh negara terdahulu.
5. Okupasi merupakan penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada
dibawah penguasaan negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan
ataupun wilayah yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya
(namun untuk yang kedua kemungkinan tidak pernah dilakukan). Secara
klasik, pokok permasalahan dari suatu Okupasi adalah adanya suatu terra
nullius. Wilayah yang didiami oleh suku-suku bangsa atau rakyat-rakyat
yang memiliki organisasi sosial dan politik tidak dapat dikatakan termasuk
dalam kualifikasi terra nullius. Apabila suatu wilayah daratan didiami oleh
suku-suku atau rakyat yang terorganisir, maka kedaulatan wilayah harus
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
6
Universitas Indonesia
diperoleh dengan perjanjian-perjanjian lokal dengan penguasa-penguasa atau
wakil-wakil suku atau rakyat tersebut. Dalam menentukan apakah suatu
okupasi telah dilakukan sesuai dengan hukum internasional atau tidak, maka
prinsip keefektifan (effectiveness) harus diterapkan.
Permanent Court Of Justice menetapkan bahwa okupasi agar dapat terlaksana
secara efektif mensyaratkan dua unsur di pihak negara yang melakukan :
a. Adanya suatu kehendak atau keinginan atau bertindak sebagai pihak yang
berdaulat;
b. Melaksanakan atau menunjukkan kedaulatan secara pantas.
Unsur kehendak merupakan kesimpulan dari semua fakta, meskipun
terkadang kehendak tersebut dapat secara formal ditegaskan dalam pengumuman
resmi kepada negara-negara lain yang berkepentingan. Dalam hal ini harus terbuktiadanya suatu maksud untuk tetap terus memegang kontrol atas wilayah tersebut.
Suatu okupasi yang bersifat sementara waktu oleh negara yang dianggap melakukan
tindakan okupasi dengan sendirinya tidak cukup memenuhi persyaratan ini. Juga
aktivitas-aktivitas individu secara pribadi yang tidak terikat pada suatu institusi dan
tidak memiliki otoritas, tidak berlaku untuk tujuan ini. Syarat kedua berkaitan
dengan pelaksanaan suatu kedaulatan negara. Hal ini dapat dipenuhi dengan
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
38/60
menunjukkan bukti konkret kepemilikan atau kontrol sesuai dengan sifat kasusnya.
Suatu asumsi fisik dari kedaulatan dapat ditunjukkan dengan suatu tindakan yang
jelas atau simbolis atau dengan langkah-langkah legislatif dan eksekutif yang berlaku
di wilayah yang diklaim, atau melalui berbagai perjanjian dengan negara lain yang
mengakui kedaulatan negara yang mengajukan klaim tersebut, atau denganpenetapan batas-batas wilayah dan seterusnya.
Tingkat kekuasaan yang diperlukan untuk tujuan ini berbeda-beda sesuai
dengan keadaannya masing-masing. Dengan demikian suatu wilayah yang relatif
terbelakang memerlukan kontrol dan pemerintahan yang belum tentu sama rincinya
dengan wilayah yang lebih maju atau lebih memiliki peradaban.
Dalam beberapa kasus tertentu diperlukan penentuan keluasan wilayah yang
tercakup oleh tindakan okupasi. Beragam teori mengenai masalah ini telah
dikemukakan dalam sejarah hukum internasional. Dua dari teori-teori tersebut
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
7
Universitas Indonesia
dianggap memiliki arti penting dalam kaitannya dengan klaim-klaim beberapa negara
tertentu di daerah kutub, yaitu : teori Kontinuitas (Continuity) dan teori Kontiguitas
(Contiguity). Menurut teori Kontinuitas (Continuity), suatu tindakan okupasi di
suatu wilayah tertentu memperluas kedaulatan negara yang melakukan okupasi
sejauh diperlukan untuk menjamin keamanan atau pengembangan alam di wilayah
terkait. Sedangkan menurut teori Kontiguitas (Contiguity), kedaulatan negara yang
melakukan okupasi tersebut mencakup wilayah-wilayah yang berbatasan yang secara
geografis berhubungan dengan wilayah terkait.
Kedua teori tersebut sampai pada tingkat tertentu tercermin dalam klaimklaim
yang diajukan oleh negara-negara terhadap wilayah kutub berdasarkan prinsip
sektor (sector principles). Dengan klaim-klaim berdasarkan prinsip ini, beberapa
negara yang wilayahnya berbatasan dengan kutub telah menyatakan suatu hak
kedaulatan terhadap tanah atau laut membeku di dalam suatu sektor yang dibatasi
garis pantai wilayah ini dan oleh garis-garis bujur yang berpotongan di Kutub Utara
atau Kutub Selatan.
Dasar pembenaran utama untuk klaim-klaim sektor tersebut adalah tidak
dapat diterapkannya prinsip-prinsip normal asumsi fisik kontrol yang tersirat dalamhukum internasional mengenai okupasi terhadap wilayah-wilayah kutub, yang tidak
dapat dimasuki, dengan kondisi iklim dan kurangnya pemukiman. Sektor-sektor ini
sendiri sesuai dengan pembagian yang adil dan pantas. Di lain pihak, kiranya tidak
dapat disangkal bahwa klaim-klaim sektor tersebut sebenarnya hanyalah sekedar
pengumuman mengenai kehendak di masa mendatang untuk memegang kontrol
sepenuhnya, sesuatu yang hampir sama dengan keinginan untuk menunjukkan
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
39/60
lingkungan pengaruh atau lingkungan kepentingan dalam hubungan internasional.
Pada tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah Hukum Internasional telah
memberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia.
Keputusan ICJ untuk memberikan kedaulatan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan
kepada Malaysia memberikan kesadaran kepada Indonesia bahwa tujuan nasionalharus benar-benar dipertahankan dengan berbagai cara. Apapun yang mendasari
klaim Indonesia maupun Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan,
diharapkan memberi suatu pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dalam
memperkuat perjuangan politiknya untuk selalu menjaga dan mempertahankan
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
8
Universitas Indonesia
keutuhan wilayah negaranya. Penyelesaian kasus ini merupakan contoh bagi
interaksi di antara negara-negara kawasan untuk masa-masa mendatang. Dengan
demikian penyelesaian kasus ini memperkuat arti penting dari penggunaan cara-cara
damai dalam menyelesaikan masalah-masalah teritorial ataupun masalah-masalah
lainnya di kawasan Asia Tenggara.
1.2 Rumusan Pertanyaan Penelitian
Diberikannya hak kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada
Malaysia, menimbulkan kekecewaan bagi pihak Indonesia. Tujuan nasional
Indonesia untuk mempertahankan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tidak dapat
diwujudkan melalui jalan diplomasi. Seharusnya pihak Indonesia tidak begitu saja
menyerahkan sengketa wilayah ini kepada Mahkamah Hukum Internasional dan
berusaha untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara bilateral dengan pihak
Malaysia.
Negosiasi ataupun perundingan-perundingan yang dilakukan Indonesia dan
Malaysia sesungguhnya merupakan cara yang terbaik untuk mempertahankan kedua
pulau tersebut tanpa melalui pengadilan internasional. Di lain pihak, kelemahan
pihak Malaysia yang tidak pernah mencantumkan Pulau Sipadan dan pulau Ligitan
pada peta yang diterbitkan hingga tahun 1970-an dapat dijadikan argumen yang kuat
dari pihak Indonesia untuk mempertahankan kedua pulau tersebut.
Maka dari itu, pertanyaan penelitian yang diangkat dalam tesis ini adalah
“mengapa Indonesia tidak dapat menjalankan diplomasi secara efektif dalammempertahankan kepentingan nasionalnya terhadap Pulau Sipadan dan Pulau
Ligitan?”
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi seluruh upaya diplomasi yang
dilakukan Indonesia dan Malaysia khususnya melalui pengadilan internasional di
dalam penyelesaian sengketa sekaligus untuk menjawab pertanyaan mengapa
-
8/19/2019 Bahan Materi Wawasan Kemaritiman
40/60
Penyelesaian sengketa…, Ratnaningrum, FISIP UI, 2010.
9
Universitas Indonesia
Indonesia gagal untuk mempertahankan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan melalui
jalur diplomasi.Kajian mengenai diplomasi Indonesia diharapkan menjadikan cara alternatif
terbaik di dalam penyelesaian sengketa dengan negara lain secara bilateral dengan
terpenuhinya tujuan-tujuan nasional secara maksimal agar tidak menjadi konflik
terbuka melalui pengadilan internasional.
1.4 Tinjauan Pustaka
Adanya berbagai konflik di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara
membuat setiap negara membutuhkan keamanan terhadap ancaman pihak luar. Hal
ini berkaitan dengan keamanan yang mana tidak hanya keamanan individu tetapi
juga keamanan teritorial dan wilayah. Negara lebih memusatkan kepada kekuatan
militer untuk mempertahankan wilayah negaranya.6 Negara yang lemah relatif
rentan untuk dikontrol oleh negara lain pada suatu sistem, terutama oleh negara
tetangga mereka. Biasanya negara tersebut harus menghadapi berbagai jenis
ancaman dan berusaha keras untuk mengatasi ancaman tersebut. Jika suatu ancaman
dapat ditemukan dimana saja, dan keamanan nasional sangat terbatas sumber
dayanya, ancaman tersebut menjadi berkesinambungan. Dan bila ancaman tersebut
meningkat, akan menjadi ketakutan tersendiri, menciptakan suatu yang sifatnya
agresif terhadap pihak lain.
Eric Hyer dalam tulisannya The South China Sea Disputes : Implication of
China’s Earlier Territorial Settlement mengungkapkan bahwa Beijing menginginkan
adanya penyelesaian secara damai dan partisipasif di dalam setiap konferensi untuk
mencari jalan alternatif menyelesaikan konflik sengketa laut Cina Selatan.
Dibangunnya kekuatan militer di laut Cina Selatan tidak mengindikasikan Beijing
akan menggunakan kekuatannya untuk menempati lebih bany