1 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
BAHAN PANITIA KERJA (PANJA)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
1.
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ….. TAHUN …… TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
Sependapat : Meskipun dalam prolegnas ditetapkan untuk menyusun RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tetapi setelah dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap RUU inisiatif DPR ini, pemerintah sependapat dengan judul RUU tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini juga akan mendorong budaya kerja dan cetak pikir baru bagi Aparatur Sipil Negara.
RANCANGAN PENJELASAN
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
2.
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : 1. Tambahan frasa ”dan mewujudkan tujuan negara”, agar sesuai
dengan rumusan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. 2. Sesudah kata profesional dan sebelum kata bebas ditambahkan kata
”netral” dan kata ”dan” untuk memperkuat ASN memberikan pelayanan publik dengan tidak berpihak kepada partai politik dan golongan, kelompok masyarakat, dan individu.
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
I. PENJELASAN UMUM
Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan pegawai Aparatur Sipil Negara. Pegawai Aparatur Sipil Negara diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
Hasil Penserasian
Rumusan Tim Teknis Pemerintah
Tanggal 27 Januari 2012
2 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL pegawai Aparatur Sipil Negara.Adapun
tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalu pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.
Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, pegawai Aparatur Sipil Negara harus memiliki profesi dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada asas merit atau perbandingan antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
Manajemen Aparatur Sipil Negara perlu diatur secara menyeluruh, dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur yang seragam meliputi penetapan kebutuhan dan pengendalian jumlah, pengadaan, jabatan, pola karier, penggajian, tunjangan, kesejahteraan, dan penghargaan, sanksi dan pemberhentian, pensiun, dan perlindungan. Dengan adanya keseragaman, diharapkan akan tercipta penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kualifikasi yang sama di seluruh Indonesia.
Dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dari pengaruh partai politik, dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Aparatur Sipil Negara, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh gaji yang adil dan layak
3.
b. bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Penambahan kata “profesi”, untuk memperkuat bahwa ASN adalah suatu tugas/pekerjaan yang perlu didasarkan pada akuntabilitas kinerja berdasar keahlian/keterampilan.
b. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewenangan mengelola dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara;
4.
c. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepegawaian sehingga perlu diganti;
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Frasa “penyelenggaraan kepegawaian” diganti dengan frasa “tuntutan nasional dan tantangan global” untuk memperkuat alasan perlunya penggantian UU Nomor 8 Tahun 1974
c. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti;
5.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
6.
Mengingat : Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T ahun 1945;
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
3 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Perubahan substansi : Sesuai dengan UU No. 12/2011, dasar hukum pembentukkan UU yang berasal dari DPR adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara RI Tahun 1945 tanpa mencantumkan ayat.
Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Selain itu, Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh jaminan sosial. Pemberian gaji maupun jaminan sosial diselenggarakan oleh Pemerintah.
Dalam rangka penetapan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara, dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara ini untuk merumuskan peraturan tentang pelaksanaan standar, norma, prosedur, dan kebijakan mengenai Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan wakil daerah. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Aparatur Sipil Negara ditetapkan dan diangkat oleh Presiden sebagai Kepala Negara untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan anggota Komisi Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.
Untuk membentuk Aparatur Sipil Negara yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
7.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL
NEGARA.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
8.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
9. 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
4 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah yang bekerja pada instansi dan perwakilan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : 1. Ditambahkan frasa ”Republik Indonesia” untuk menegaskan satu
kesatuan PNS dalam wilayah NKRI, tidak ada PNS Pusat maupun Daerah.
2. Frasa “pegawai tidak tetap pemerintah” diusulkan diganti menjadi “pegawai pemerintah nonpermanen”, karena istilah Pegawai Tidak Tetap sudah digunakan untuk jenis kepegawaian yang lain.
3. T idak menggunakan kata “perwakilan” mengingat perwakilan tersebut sudah merupakan bagian (otoritas) dari Kementerian Luar Negeri (instansi pusat) dan diganti dengan kata “pemerintah”.
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Nonpermanen Republik Indonesia yang bekerja pada instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
DIM 9. Pengertian ASN
a. Tambahan kata RI untuk menunjukkan bahwa pegawai pemerintah nonpermanent tidak dibedakan pemerintah pusat dan daerah.
b. Tambahan kata pada instansi pemerintah daerah untuk mempertegas bahwa pegawai pemerintah nonpermanent merupakan suatu kesatuan.
c. Perumusan menggunakan pola pengertian PNS menjadi PNS RI.
Konsisten dengan DIM 9
10.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : 1. Tambahan frasa “Republik Indonesia” pada kata PNS, frasa
“pegawai tidak tetap” diganti dengan “pegawai pemerintah nonpermanen” dengan dengan alasan seperti yang tersebut pada DIM angka 1.
2. Tambahan frasa “persyaratan dan integritas dst”, untuk memperkuat bahwa pegawai ASN selain diangkat oleh pejabat yang berwenang karena memenuhi syarat yang ditentukan.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil Republik Indonesia dan pegawai pemerintah nonpermanen Republik Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi persyaratan integritas, kualifikasi, kompetensi dan lainnya yang dipersyaratkan untuk jabatan.
11.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan redaksi dan substansi : Ditambahkan kalimat “yang diberi tugas penyelenggaraan
5 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat” untuk memperjelas tujuan daripada pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan.
3. Pegawai negeri sipil Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi persyaratan integritas, kualifikasi, kompetensi dan lainnya yang dipersyaratkan untuk jabatan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang pada suatu jabatan tertentu yang diberi tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
12.
4. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Pegawai ASN.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan redaksi dan substansi : Frasa “Pegawai Tidak Tetap Pemerintah” diusulkan diganti menjadi frasa “Pegawai Pemerintah Nonpermanen”, karena frasa “Pegawai Tidak Tetap” sudah digunakan untuk jenis kepegawaian yang lain.
4. Pegawai Pemerintah Nonpermanen adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan integritas, kualifikasi, kompetensi dan lainnya dan diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai pegawai ASN pada suatu jabatan tertentu.
Konsisten dengan DIM 66
13.
5. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
14.
6. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai Aparatur Sipil Negara yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
15.
7. Jabatan Eksekutif Senior adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Tidak menggunakan istilah “perwakilan” dan diganti dengan kata “pemerintah” (alasan lihat DIM No. 9)
7. Jabatan Eksekutif adalah sekelompok jabatan tertinggi struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi, dan jabatan Eselon II.a pada instansi pemerintah, instansi pemerintah daerah provinsi, dan instansi pemerintah daerah kabupaten/kota, serta jabatan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah pada instansi pemerintah.
16. 8. Aparatur Eksekutif Senior adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Eksekutif Senior melalui seleksi secara nasional yang
6 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan diangkat oleh Presiden.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN Usulan Perubahan: 8. Aparatur Eksekutif Senior adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Eksekutif Senior melalui seleksi secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan disampaikan kepada Tim Penilai Akhir untuk diangkat ditetapkan oleh Presiden.
Konsisten dengan DIM 78
17.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan administrasi, manajemen kebijakan pemerintahan, dan pembangunan.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
18.
10. Pegawai Jabatan Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi dan perwakilan.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
19.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
20.
12. Pegawai Jabatan Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi dan perwakilan.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA Perubahan redaksi dan substansi : Tidak menggunakan istilah “perwakilan” dan diganti dengan kata “pemerintah”. (alasan lihat DIM No. 9)
12. Pegawai Jabatan Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
21.
13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat karier tertinggi pada instansi dan perwakilan.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan redaksi dan substansi : Tidak menggunakan istilah “perwakilan” dan diganti dengan kata “pemerintah”. (alasan lihat DIM No. 9)
13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat karier tertinggi pada instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
Konsisten dengan DIM 9
22.
14. Instansi adalah instansi pusat dan instansi daerah.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Sesuai dengan istilah dalam UU Pemerintahan Daerah.
14. Instansi adalah instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah.
7 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
23.
15. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Konsisten dengan DIM No. 22
15. Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural.
Konsisten dengan DIM 9 dan DIM 23
Konsistensi dengan rumusan instansi pusat
yang disebutkan lembaganya, bukan
perangkatnya.
24.
16. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Penambahan “inspektorat daerah” sebagai bagian dari perangkat daerah, agar sesuai dengan fungsi pengawasan yang ada pada pemerintah daerah.
16. Instansi pemerintah daerah adalah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, inspektorat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, badan dan lembaga teknis daerah.
25.
17. Perwakilan adalah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang meliputi Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Perwakilan Republik Indonesia yang bersifat sementara.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
DIHAPUS : Dalam RUU ini tidak diperlukan definisi/ketentuan umum mengenai perwakilan mengingat perwakilan merupakan bagian (otoritas) dari Kementerian Luar Negeri (instansi Pemerintah).
26.
18. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendayagunaan aparatur negara.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Disesuaikan dengan Perpres 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Penyesuaian angka 18 menjadi angka 17 karena ada penghapusan angka 17
17. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
27. 19. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN
8 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
adalah lembaga negara yang mandiri, bebas dari intervensi politik, dan diberi kewenangan untuk menetapkan regulasi mengenai profesi ASN, mengawasi Instansi dan Perwakilan dalam melaksanakan regulasi, dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Disesuaikan dengan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, mengenai pembagian kewenangan antara menteri dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dimana komisi bertugas melaksanakan kebijakan dan bukan perumusan. Penyesuaian angka 19 menjadi angka 18 karena ada penghapusan angka 17
18. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga negara yang mandiri, bebas dari intervensi politik, dan diberi kewenangan untuk melaksanakan regulasi mengenai profesi jabatan eksekutif.
Kata melaksanakan regulasi sebagai payung dalam perumusan DIM KASN.
28.
20. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang ini.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian angka 20 menjadi angka 19 karena ada penghapusan angka 17
19. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang ini.
29.
21. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah badan yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang ini.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian angka 21 menjadi angka 20 karena ada penghapusan angka 17
20. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah badan yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang ini.
30.
BAB II ASAS, PRINSIP, NILAI-NILAI DASAR, DAN KODE ETIK
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN Perubahan redaksi : Perubahan dan penghapusan redaksi yaitu frasa “kode etik” dalam judul Bab, karena kode etik lebih bersifat norma teknis bukan norma dasar (Asas, Prinsip, Nilai-Nilai Dasar). Kode etik dijadikan pasal pada bab tersendiri.
BAB II ASAS, PRINSIP, DAN NILAI-NILAI DASAR
9 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
31.
Pasal 2
Penyelenggaraan manajemen ASN dilakukan berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. profesionalitas; c. proporsionalitas; d. keterpaduan; e. delegasi; f. netralitas; g. akuntabilitas; h. efektif dan efisien; i. keterbukaan j. non-diskriminasi k. persatuan dan kesatuan; l. keadilan dan kesetaraan; dan m. kesejahteraan.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
Pasal 2 Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas
kepastian hukum” adalah dalam setiap kebijakan penyelenggaraan ASN, mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah mengutamakan keseimbangan
antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.
Huruf d Yang dimaksud dengan “asas
keterpaduan” adalah pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu
secara nasional. Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas
delegasi” adalah bahwa sebagian kewenangan pengelolaan ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada
kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan pemerintah daerah.
Huruf f Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap
Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Huruf g Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah bahwa dalam menyelenggarakan
manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan
yang ditetapkan.
10 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Huruf i Yang dimaksud dengan “asas
keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik.
Huruf j Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah bahwadalam penyelenggaraan manajemen ASN,
KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras dan golongan.
Huruf k Yang dimaksud dengan “asas persatuan dan kesatuan” adalah
bahwa Pegawai ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf l
Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” adalah bahwa pengaturan
penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh
kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
Huruf m Yang dimaksud dengan “asas
kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan
kualitas hidup Pegawai ASN.
32.
Pasal 3
Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: a. nilai dasar; b. kode etik; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan
publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. profesionalitas jabatan. DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Menghapus huruf “b. Kode etik” (Alasan Lihat DIM No 30)
Pasal 3
Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: a. nilai dasar; b. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan
publik; c. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; d. kualifikasi akademik;
Pasal 3 Cukup jelas.
11 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
e. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan f. profesionalitas jabatan.
33.
Pasal 4
Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila; b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945; c. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; d. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; e. menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif; f. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; g. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; h. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program
Pemerintah; i. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat,
tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; j. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; k. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama; l. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; m. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan n. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis
sebagai perangkat sistem karir.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
Pasal 4 Cukup jelas.
34.
Penambahan Bab baru yaitu : “Bab III Kode Etik dan Disiplin”
BAB III KODE ETIK DAN DISIPLIN
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
35.
Pasal 5
(1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Memindahkan Pasal 5 dari Bab II menjadi Pasal 5 pada Bab III Mengenai Kode Etik sebaiknya diatur dalam bab tersendiri dan tidak menjadi satu BAB atau pasal dan tidak dalam BAB II yang menunjukkan kesetaraan dengan Norma Dasar dengan Asas, Prinsip, Nilai-Nilai Dasar.
Pasal 5
(1) Kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5 Cukup jelas.
36.
Tambahan pasal mengenai disiplin :
Pasal 6
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran
12 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA Usulan Perubahan (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan pidana maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara
(2) Pegawai ASN yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin dikenakan sanksi.
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat.
37.
Tambahan pasal mengenai tindak lanjut pengaturan kode etik dan disiplin :
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan disiplin diatur dengan Peraturan Pemerintah
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
38.
BAB III JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Karena adanya penambahan Bab Kode Etik dan Disiplin sehingga Bab III menjadi Bab IV
BAB IV JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN
39.
Bagian Kesatu Jenis
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
40.
Pasal 6
Pegawai ASN terdiri dari: a. PNS; dan b. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Penyesuaian Pasal 6 menjadi Pasal 8, Tambahan frasa ”Republik Indonesia”. (alasan lihat DIM No. 9), Frasa “Pegawai Tidak Tetap Pemerintah” diusulkan diganti menjadi “Pegawai Pemerintah Nonpermanen”. (alasan lihat DIM No. 9)
Pasal 8
Pegawai ASN terdiri dari: a. PNS Republik Indonesia; dan b. Pegawai Pemerintah Nonpermanen Republik Indonesia.
Pasal 6 Yang dimaksud dengan “Pegawai Tidak Tetap Pemerintah” antara lain tenaga
ahli, dokter, perawat, guru, dan dosen yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.
Konsisten dengan DIM 9
41. Bagian Kedua
13 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Status
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
42.
Pasal 7
(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai yang berstatus pegawai tetap dan memiliki Nomor Induk Pegawai.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 7 menjadi Pasal 9
Pasal 9
(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pegawai yang berstatus pegawai tetap dan memiliki Nomor Induk Pegawai.
Pasal 7 Cukup jelas.
43.
(2) Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan pada Instansi dan Perwakilan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan Redaksi : Sesuai dengan DIM No. 40
(2) Pegawai Pemerintah Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan pada Instansi pemerintah.
44.
Bagian Ketiga Kedudukan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
45.
Pasal 8
(1) Pegawai ASN berkedudukan di pusat, daerah, dan perwakilan luar negeri.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Penyesuaian Pasal 8 menjadi Pasal 10, Pemerintah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah kedudukan hukum (legal standing) aparatur negara bukan kedudukan tempat (locus).
Pasal 10
(1) Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara meyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan .
Pasal 8 Cukup jelas.
46.
(2) Pegawai ASN yang bekerja pada Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan Perwakilan merupakan satu kesatuan ASN.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan Substansi :
14 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Kata di “pusat, daerah, perwakilan” dihapuskan agar pegawai ASN dapat bertugas di lembaga lain karena menyelenggarakan tugas negara.
(2) Pegawai ASN yang bekerja pada Instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah merupakan satu kesatuan ASN.
Konsisten dengan DIM 9
47.
Pasal 9
(1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi dan Perwakilan.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA Perubahan substansi : Penyesuaian Pasal 9 menjadi Pasal 11 T idak menggunakan istilah “perwakilan” (alasan lihat DIM No. 9).
Pasal 11
(1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi.
Pasal 9
Cukup jelas.
48.
(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
49.
BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Karena adanya penambahan Bab Kode Etik dan Disiplin, sehingga Bab IV menjadi Bab V
BAB V FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN
50.
Bagian Kesatu Fungsi
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
51.
Pasal 10
Pegawai ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat bangsa.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 10 menjadi Pasal 12
Pasal 12
Pegawai ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat bangsa.
Pasal 10 Cukup jelas.
15 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
52.
Bagian Kedua Tugas Pokok
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
53.
Pasal 11
Pegawai ASN bertugas: a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Negara; b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 11 menjadi Pasal 13
Pasal 13
Pegawai ASN bertugas: a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Negara; b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pasal 11 Cukup jelas.
54.
Bagian Ketiga Peran
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
55.
Pasal 12
Pegawai ASN berperan mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 12 menjadi Pasal 14
Pasal 14
Pegawai ASN berperan mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pasal 12 Cukup jelas.
56.
BAB V JABATAN ASN
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Karena adanya penambahan Bab Kode Etik dan Disiplin sehingga Bab V menjadi Bab VI
BAB VI JABATAN ASN
57.
Bagian Kesatu Umum
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
16 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
58.
Pasal 13
Jabatan ASN terdiri dari: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Eksekutif Senior.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 13 menjadi Pasal 15
Pasal 15
Jabatan ASN terdiri dari: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Eksekutif Senior.
Pasal 13 Cukup jelas.
59.
Bagian Kedua Jabatan Administrasi
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
60.
Pasal 14
(1) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari: a. jabatan pelaksana; b. jabatan pengawas; dan c. jabatan administrator.
(2) Ketentuan mengenai klasifikasi Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 14 menjadi Pasal 16
Pasal 16
(1) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari: a. jabatan pelaksana; b. jabatan pengawas; dan c. jabatan administrator.
(2) Ketentuan mengenai klasifikasi Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 14 Cukup jelas.
61.
Pasal 15
(1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan.
(2) Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
(3) Jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh
Pasal 15
Cukup jelas.
17 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 15 menjadi Pasal 17
Pasal 17
(1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan.
(2) Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
(3) Jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan.
62.
Pasal 16
(1) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
(2) Penetapan kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 16 menjadi Pasal 18
Pasal 18
(1) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
(2) Penetapan kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 16 Cukup jelas.
63.
Bagian Ketiga Jabatan Fungsional
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
64.
Pasal 17
(1) Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
(2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Ahli pertama; b. Ahli muda; c. Ahli madya; dan d. Ahli utama.
(3) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pemula b. Terampil; dan c. Mahir.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional keahlian dan
Pasal 17 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Jabatan Fungsional” antara lain: jaksa, guru, dosen, peneliti, perancang
peraturan perundang-undangan, dan auditor.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
18 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 17 menjadi Pasal 19
Pasal 19
(1) Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
(2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Ahli pertama; b. Ahli muda; c. Ahli madya; dan d. Ahli utama.
(3) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pemula b. Terampil; dan c. Mahir.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
65.
Bagian Keempat Jabatan Eksekutif Senior
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
66.
Pasal 18
(1) Jabatan Eksekutif Senior terdiri dari pejabat struktural tertinggi, staf ahli, analis kebijakan, dan pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA Perubahan substansi : Penyesuaian Pasal 18 menjadi Pasal 20
Pasal 20
(1) Jabatan Eksekutif Senior terdiri dari jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi, dan jabatan Eselon II.a pada instansi pemerintah, instansi pemerintah daerah provinsi, dan instansi pemerintah daerah kabupaten/kota, serta jabatan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Catatan Jabatan Eksekutif Senior terdiri dari jabatan tinggi di lingkungan instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi, dan instansi pemerintah daerah kabupaten/kota, serta jabatan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Pasal 18
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pejabat struktural tertinggi” antara lain
Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Sekretaris Daerah, dan Kepala Lembaga Pemerintah non
Kementerian. Yang dimaksud dengan “staf ahli” antara lain Staf Ahli Presiden, Staf
Ahli Pimpinan Lembaga Negara, dan Staf Ahli Menteri. Yang dimaksud dengan “analis
kebijakan” adalah pejabat fungsional yang memiliki pangkat dan golongan tertinggi dalam jabatannya.
Yang dimaksud dengan “pejabat lainnya” adalah jabatan-jabatan selain yang disebutkan dan diatur
berdasarkan undang-undang. 1. Perlu dirumuskan pengertian jabatan tinggi
dalam ketentuan umum.
2. Jabatan tinggi adalah jabatan-jabatan yang ada saat ini seperti setingkat eselon I dan atau yang setingkat dan eselon II sebagaimana dikenal selama ini.
67. (2) Jabatan Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ayat (2)
19 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
berfungsi memimpin dan mendorong setiap Pegawai ASN pada Instansi dan Perwakilan melalui: a. Kepeloporan dalam bidang:
1. Keahlian profesional; 2. Analisis dan rekomendasi kebijakan; dan 3. Kepemimpinan manajemen.
b. Mengembangkan kerjasama dengan Instansi lain; dan c. Keteladanan dalam mengamalkan nilai-nilai dasar ASN dan
melaksanakan kode etik ASN.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
Cukup jelas.
68.
(3) Setiap Jabatan Eksekutif Senior ditetapkan kompetensi, kualifikasi, integritas, dan persyaratan lain yang dibutuhkan.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “persyaratan lain” antara lain bersedia ditempatkan di seluruh
instansi dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
69.
(4) Penetapan kompetensi, kualifikasi, integritas, dan persyaratan lain yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
Ayat (4)
Cukup jelas.
70.
(5) Pejabat yang menduduki Jabatan Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas gaji, tunjangan, dan jaminan sosial.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN Usulan Perubahan (5) Pejabat Pegawai yang menduduki Jabatan Eksekutif Senior
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas gaji, tunjangan, dan jaminan sosial.
Ayat (5) Skala gaji Pejabat Eksekutif Senior
berdasarkan perbandingan dengan rata-rata gaji eksekutif Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan
swasta.
71.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai, gaji, tunjangan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi :
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai, gaji, tunjangan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.
Ayat (6) Cukup jelas.
72.
Pasal 19
(1) Pengisian Jabatan Eksekutif Senior pada jabatan struktural tertinggi kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian, staf ahli, dan analis kebijakan dilakukan melalui promosi dari PNS yang berasal dari seluruh Instansi dan Perwakilan.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Penyesuaian Pasal 19 menjadi Pasal 21
Pasal 21
Pasal 19 Cukup jelas.
20 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
(1) Pengisian Jabatan Eksekutif Senior pada jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi, dan jabatan Eselon II.a pada Instansi Pemerintah, instansi pemerintah daerah provinsi, dan instansi pemerintah daerah Kabupaten/Kota, serta jabatan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dilakukan melalui promosi dari PNS yang berasal dari seluruh Instansi.
Konsisten dengan DIM 66
73.
(2) Pengisian Jabatan Eksekutif Senior, khusus pada jabatan struktural tertinggi lembaga pemerintah non kementerian , staf ahli, dan analis kebijakan dapat berasal dari Non PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi :
(2) Pengisian Jabatan Eksekutif Senior, untuk jabatan struktural eselon I dan jabatan fungsional jenjang utama sebagaimana dimaksud pada pasal 21 (DIM 72) pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi dapat berasal dari Non PNS dengan kriteria sebagai berikut. yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. a. Kompentensi yang dimaksud tidak ada di lingkungan PNS b. Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) sangat diperlukan. c. Dikukuhkan dengan Keputusan Presiden.
Konsisten dengan DIM 66
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan ini diatur dengan Peraturan Pemerintah
74.
(3) Pengisian Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KASN
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi :
(3) Pengisian Pejabat Eksekutif Senior untuk Jabatan struktural Eselon I (I.a dan I.b) dan jabatan fungsional jenjang utama pada Instansi Pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi dilakukan penilaiannya oleh KASN.
Konsisten dengan DIM 66
Penambahan Substansi : Penambahan ayat (4)
(4) Pengisian Jabatan Eksekutif Senior Eselon II.a pada instansi pemerintah, instansi pemerintah daerah provinsi, dan instansi pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan penilaiannya oleh im Pemerintah yang terdiri dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri pengusul dan Badan Kepegawaian Negara, untuk selanjutnya disampaikan kepada Baperjakat masing-masing untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Khusus untuk Sekda Kabupaten/Kota disampaikan kepada Baperjakat Provinsi.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Konsisten dengan DIM 9
75.
(4) Pejabat yang berwenang atau pimpinan Instansi dan Perwakilan mengajukan permintaan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengajukan kompetensi dan kualifikasi serta jabatan yang lowong kepada KASN.
21 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : penyesuaian ayat (4) menjadi ayat (5)
(5) Pejabat yang berwenang atau pimpinan Instansi mengajukan permintaan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengajukan kompetensi dan kualifikasi serta jabatan yang lowong kepada KASN.
76.
(5) KASN mengumumkan lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke seluruh Instansi dan Perwakilan disertai dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian ayat (5) menjadi ayat (6)
(6) KASN mengumumkan lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke seluruh Instansi disertai dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan
77.
(6) Calon Pejabat Eksekutif Senior yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan berhak mengajukan lamaran kepada KASN
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian ayat (6) menjadi ayat (7)
(7) Calon Pejabat Eksekutif Senior yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan berhak mengajukan lamaran kepada KASN
78.
(7) KASN melakukan seleksi untuk memilih 1 (satu) orang calon Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Penyesuaian ayat (7) menjadi ayat (8)
(8) KASN melakukan seleksi untuk memilih 3 (tiga) orang calon Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada Tim Penilai Akhir untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.
79.
(8) Sebelum menduduki jabatannya, calon Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengucapkan sumpah/janji di hadapan pimpinan Instansi atau Perwakilan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian ayat (8) menjadi ayat (9)
(9) Sebelum menduduki jabatannya, calon Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengucapkan sumpah/janji di hadapan pimpinan Instansi.
22 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
80.
Penambahan substansi ayat (10)
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai KASN diatur dengan Peraturan Pemerintah.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
81.
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Karena adanya penambahan Bab Kode Etik dan Disiplin sehingga Bab VI menjadi Bab VII
BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN
82.
Bagian Kesatu Hak
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
83.
Paragraf 1 Pegawai Negeri Sipil
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
84.
Pasal 20
Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan kesejahteraan yang adil dan layak sesuai
dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya; b. cuti; c. pengembangan kompetensi; d. biaya perawatan; e. tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani
dalam dan sebagai akibat menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun;
f. uang duka; dan g. pensiun bagi yang telah mengabdi kepada negara dan memenuhi
persyaratan yang ditentukan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 20 menjadi Pasal 22
Pasal 22
Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan kesejahteraan yang adil dan layak sesuai
dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya; b. cuti; c. pengembangan kompetensi; d. biaya perawatan; e. tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani
dalam dan sebagai akibat menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun;
f. uang duka; dan g. pensiun bagi yang telah mengabdi kepada negara dan memenuhi
Pasal 20 Huruf a
Yang dimaksud dengan “adil dan layak” adalah bahwa gaji, tunjangan,
dan kesejahteraan PNS harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga PNS yang
bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya untuk melaksanakan tugas yang
dipercayakan kepadanya. Huruf b
Cukup jelas. Huruf c
Cukup jelas. Huruf d
Yang dimaksud dengan “biaya
perawatan” adalah biaya bagi PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan sebagai akibat menjalankan tugas
kewajibannya. Huruf e
Cukup jelas. Huruf f
Yang dimaksud dengan “uang duka” adalah uang yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga dari PNS
yang meninggal dunia. Huruf g
Cukup jelas.
23 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
persyaratan yang ditentukan.
85.
Paragraf 2 Pegawai Tidak Tetap Pemerintah
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi :
Paragraf 2 Pegawai Pemerintah Non Permanen
86.
Pasal 21
(1) Pegawai Tidak Tetap Pemerintah berhak memperoleh: a. Honorarium yang adil dan layak sesuai dengan beban
pekerjaan dan tanggung jawabnya; b. Tunjangan; c. Cuti; d. Pengembangan kompetensi; e. Biaya kesehatan; dan f. Uang duka.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN Perubahan redaksi dengan substansi tetap Penyesuaian Pasal 21 menjadi Pasal 23
Pasal 23
(1) Pegawai Pemerintah Nonpermanen berhak memperoleh: a. Honorarium yang adil dan layak sesuai dengan beban
pekerjaan dan tanggung jawabnya; b. Tunjangan; c. Cuti; d. Pengembangan kompetensi; e. Biaya kesehatan; dan f. Uang duka.
Pasal 21 Ayat (1)
Huruf a Yang dimaksud dengan “adil dan layak” adalah bahwa
honorarium yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi
tanggungjawab Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.
Huruf b
Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Yang dimaksud dengan “uang duka” adalah uang yang
diberikan oleh pemerintah kepada keluarga dari Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang
meninggal dunia.
87.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pegawai Pemerintah Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.
Ayat (2) Cukup jelas.
88.
Bagian Kedua Kewajiban
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
89.
Pasal 22
Pegawai ASN wajib: a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pasal 22 Cukup jelas.
24 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya
dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 22 menjadi Pasal 24
Pasal 24
Pegawai ASN wajib: a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya
dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
90.
BAB VII KELEMBAGAAN
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Karena adanya penambahan Bab Kode Etik dan Disiplin sehingga Bab VII menjadi Bab VIII
BAB VIII KELEMBAGAAN
91.
Bagian Kesatu Umum
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
92.
Pasal 23
(1) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan dan manajemen ASN.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 23 menjadi Pasal 25
Pasal 23 Cukup jelas.
25 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Pasal 25
(1) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan dan manajemen ASN.
Konsisten dengan DIM 27, 66, DIM 72 dan
DIM 74
Sesuai dengan fungsi KASN sebagai
pelaksana kebijakan pembinaan profesi JES
sehingga pengawasan diubah menjadi
monitoring dan evaluasi.
93.
(2) Untuk melakukan pembinaan profesi dan pegawai ASN, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaan pembinaan dan manajemen ASN kepada:
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
94.
a. Menteri, berkaitan dengan kewenangan perumusan kebijakan umum pendayagunaan Pegawai ASN;
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
95.
b. KASN, berkaitan dengan kewenangan perumusan kebijakan pembinaan profesi ASN dan pengawasan pelaksanaannya pada Instansi dan Perwakilan;
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Pembagian tugas antara lembaga disesuaikan dengan UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara (alasan lihat DIM No. 27)
b. KASN, berkaitan dengan kewenangan pelaksanaan kebijakan pembinaan profesi JES untuk jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi, dan pengawasan pelaksanaannya monitoring dan evaluasi implementasinya pada Instansi;
96.
c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian dan pengembangan administrasi pemerintahan negara, pembinaan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk penjenjangan Aparatur Sipil Negara; dan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
97.
d. BKN, berkaitan dengan kewenangan pembinaan manajemen Pegawai ASN, penyusunan materi seleksi umum calon Pegawai ASN, pembinaan Pusat Penilaian Kinerja Pegawai ASN, pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Pegawai ASN, dan pembinaan pendidikan fungsional analis kepegawaian.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Pembagian tugas antara lembaga disesuaikan dengan UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara.
d. BKN, berkaitan dengan kewenangan pelaksanaan manajemen Pegawai ASN, penyusunan materi seleksi umum calon Pegawai ASN, pembinaan Pusat Penilaian Kinerja Pegawai ASN, pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Pegawai ASN, dan pembinaan jabatan fungsional di bidang kepegawaian pendidikan fungsional analis kepegawaian.
26 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
98.
Pasal 24
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a berwenang menetapkan kebijakan pendayagunaan pegawai ASN sebagai berikut: a. Menetapkan analisis keperluan pegawai ASN untuk semua Instansi
dan Perwakilan;
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 24 menjadi Pasal 26
Pasal 26
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a berwenang menetapkan kebijakan pendayagunaan pegawai ASN sebagai berikut: a. Menetapkan analisis kebutuhan, pengadaan, dan pengendalian
jumlah keperluan pegawai ASN, untuk semua Instansi;
Pasal 24 Cukup jelas.
Konsisten dengan DIM 198 Konsisten dengan DIM 198 Sesuai dengan DIM 27, 94
99.
b. menetapkan klasifikasi jabatan Pegawai ASN;
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
100.
c. menetapkan skala penggajian, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai ASN;
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
101.
d. menetapkan sistem pensiun pegawai ASN;
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
102.
e. menetapkan dan koordinasi kebijakan pemindahan dan pola karier Pegawai ASN antarjabatan, antardaerah, dan antarinstansi;
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
103.
f. menetapkan kebijakan pemberhentian sementara Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pejabat Negara dari status kepegawaiannya;
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
104.
g. menetapkan kebijakan pengaktifan status kepegawaian Pegawai ASN yang telah menyelesaikan tugas sebagai Pejabat Negara;
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
105.
h. menetapkan kebijakan pengangkatan kembali Pegawai ASN yang telah menyelesaikan masa bakti sebagai Pejabat Negara pada jabatan ASN;
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
106.
i. menindak Pejabat yang Berwenang atas penyimpangan terhadap tata cara manajemen Pegawai ASN yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN Usulan Perubahan: i. menindak Pejabat yang Berwenang atas penyimpangan terhadap
tata cara manajemen Pegawai ASN yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah; dan
27 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
107.
j. mengoordinasi pelaksanaan tugas BKN dan LAN.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Menambah “KASN” sebagai bagian yang dikoordinasi oleh Menteri.
j. mengoordinasi pelaksanaan tugas KASN, BKN dan LAN. k. menetapkan kebijakan pemberhentian Pegawai ASN l. menetapkan kebijakan pemberian sanksi bagi Pegawai ASN m. menetapkan kebijakan perlindungan hukum bagi Pegawai ASN n. menetapkan kebijakan penghargaan bagi Pegawai ASN.
108.
Bagian Kedua KASN
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
109.
Paragraf 1 Sifat
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
110.
Pasal 25
KASN merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Penyesuaian Pasal 25 menjadi Pasal 27, Sesuai dengan UU No. 39/2008 bahwa menteri adalah pembantu Presiden maka KASN harus berkoordinasi dengan menteri.
Pasal 27
KASN merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berkoordinasi dengan menteri .
Pasal 25 Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah
dalam pengambilan keputusan, KASN tidak diintervensi oleh berbagai pihak, baik Pemerintah maupun lembaga negara
lainnya.
111.
Paragraf 2 Tujuan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
112.
Pasal 26
KASN bertujuan: a. meningkatkan kekuatan dan kemampuan ASN dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan negara;
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 26 menjadi Pasal 28
Pasal 28
KASN bertujuan : a. peningkatan kekuatan dan kemampuan JES untuk jabatan
struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi,
Pasal 26 Cukup jelas.
Konsisten dengan DIM 66, DIM 72 , DIM 74,
28 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan negara;
dan DIM 95
Konsisten dengan DIM 66, DIM 72 , DIM 74,
dan DIM 95
Konsisten dengan DIM 66, DIM 72 , DIM 74,
dan DIM 95
Konsisten dengan DIM 66, DIM 72 , DIM 74,
dan DIM 95
113.
b. menjamin agar ASN bebas dari campur tangan politik;
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN Usulan Perubahan b. menjamin agar JES untuk jabatan struktural eselon I, jabatan
fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi, bebas dari campur tangan politik;
114.
c. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
115.
d. menciptakan sistem kepegawaian sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : KASN berfungsi “melaksanakan kebijakan” dan bukan perumusan (alasan lihat DIM No. 27).
d. melaksanakan sistem kepegawaian JES untuk jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi, sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
116.
e. Membangun ASN yang professional, berkemampuan tinggi, berdedikasi, dan terdepan dalam manajemen kebijakan publik;
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : KASN berfungsi “melaksanakan kebijakan” dan bukan perumusan (alasan lihat DIM No. 27).
e. Melaksanakan pembangunan ASN eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi, yang professional, berkemampuan tinggi, berdedikasi, dan terdepan dalam manajemen kebijakan publik;
117.
f. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera; dan
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : KASN berfungsi “melaksanakan kebijakan” dan bukan perumusan (alasan lihat DIM No. 27).
f. melaksanakan perwujudan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera; dan
118.
g. melakukan pembinaan Pejabat Eksekutif Senior.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : KASN berfungsi “melaksanakan kebijakan” dan bukan perumusan
29 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
(alasan lihat DIM No. 27).
g. melaksanakan pembinaan Pejabat Eksekutif Senior eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi.
Konsisten dengan DIM 66, DIM 72 , DIM 74,
dan DIM 95
119.
Paragraf 3 Kedudukan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
120.
Pasal 27
KASN berkedudukan di ibukota negara.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap Penyesuaian Pasal 27 menjadi Pasal 29
Pasal 29
KASN berkedudukan di ibukota negara.
Pasal 27 Cukup jelas.
121.
Paragraf 4 Fungsi
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
122.
Pasal 28
KASN berfungsi menetapkan peraturan mengenai profesi ASN dan mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut oleh Instansi dan Perwakilan.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Penyesuaian Pasal 28 menjadi Pasal 30 KASN berfungsi “melaksanakan kebijakan” dan bukan perumusan (alasan lihat DIM No. 27).
Pasal 30
KASN berfungsi melaksanakan peraturan mengenai profesi JES untuk jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi, dan mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut oleh Instansi berkoordinasi dengan Menteri.
Pasal 28 Cukup jelas.
Konsisten dengan DIM 66, DIM 72 , DIM 74,
dan DIM 95
123.
Paragraf 5 Tugas
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
124.
Pasal 29
KASN bertugas: a. mempromosikan nilai-nilai dasar dan Kode Etik ASN;
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 29 menjadi Pasal 31
Pasal 31
KASN bertugas:
Pasal 29 Cukup jelas. Konsisten dengan DIM 66, DIM 72 , DIM 74,
30 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
a. mempromosikan nilai-nilai dasar dan Kode Etik JES untuk jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi;
dan DIM 95
125.
b. mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai dasar ASN oleh Instansi dan Perwakilan;
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi :
b. mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai dasar JES untuk jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi, oleh Instansi;
Konsisten dengan DIM 66, DIM 72 , DIM 74,
dan DIM 95
Konsisten dengan DIM 66, DIM 72 , DIM 74,
dan DIM 95
Konsisten dengan DIM 66, DIM 72 , DIM 74,
dan DIM 95
Presiden masih memiliki kewenangan untuk memilih dan menetapkan satu dari tiga calon yang diusulkan oleh KASN
Konsisten dengan DIM 66, DIM 72 , DIM 74,
126.
c. menyusun pedoman analisis keperluan pegawai;
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Dihapus : KASN berfungsi “melaksanakan kebijakan” dan bukan perumusan (alasan lihat DIM No. 27).
127.
d. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam penetapan kebutuhan pegawai
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian huruf d menjadi huruf c karena penghapusan huruf c
c. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam penetapan kebutuhan JES untuk jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi;
128.
e. mengusulkan calon Aparatur Eksekutif Senior terpilih pada Instansi dan Perwakilan kepada Presiden untuk ditetapkan;
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian huruf e menjadi huruf d karena penghapusan huruf c
d. mengusulkan 3 (tiga) calon Aparatur Eksekutif Senior JES untuk jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi terpilih kepada Presiden melalui TPA (Tim Penilai Akhir) untuk ditetapkan;
129.
f. menyusun, meninjau ulang, dan mengevaluasi kebijakan dan kinerja ASN pada Instansi dan Perwakilan;
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Penyesuaian huruf f menjadi huruf e karena penghapusan huruf c KASN berfungsi “melaksanakan kebijakan” dan bukan perumusan (alasan lihat DIM No. 27).
e. Memberikan saran kepada menteri mengenai penyusunan, peninjauan ulang, serta evaluasi kebijakan dan kinerja JES untuk
31 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi;
dan DIM 95
Konsisten dengan DIM 66, DIM 72 , DIM 74,
dan DIM 95
130.
g. mengevaluasi sistem dan mekanisme kerja Instansi dan Perwakilan untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN; dan
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Penyesuaian huruf g menjadi huruf f karena penghapusan huruf c KASN berfungsi “melaksanakan kebijakan” dan bukan perumusan (alasan lihat DIM No. 27).
f. Menyampaikan hasil evaluasi sistem dan mekanisme kerja Instansi untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin JES untuk jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi kepada Menteri; dan
131.
h. melakukan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian huruf h menjadi huruf g karena penghapusan huruf c
g. melakukan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
132.
Paragraf 6 Wewenang
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
133.
Pasal 30
KASN berwenang:
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 30 menjadi Pasal 32
Pasal 32
KASN berwenang:
Pasal 30 Cukup jelas.
Konsisten dengan DIM 66, DIM 72 , DIM 74,
dan DIM 95
134.
a. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pembinaan profesi ASN;
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : KASN berfungsi “melaksanakan kebijakan” dan bukan perumusan (alasan lihat DIM No. 27).
a. melaksanakan peraturan mengenai kebijakan pembinaan profesi Jabatan Eksekutif Senior untuk jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi;
32 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
135.
b. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pembinaan profesi ASN;
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : KASN berfungsi “melaksanakan kebijakan” dan bukan perumusan (alasan lihat DIM No. 27).
b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan pembinaan profesi Jabatan Eksekutif Senior untuk jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi;
Konsisten dengan DIM 66, DIM 72 , DIM 74,
dan DIM 95
Konsisten dengan DIM 66, DIM 72 , DIM 74,
dan DIM 95
Konsisten dengan DIM 66, DIM 72 , DIM 74,
dan DIM 95
136.
c. melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran peraturan-peraturan pembinaan profesi ASN.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN c. melakukan penyelidikan verefikasi terhadap dugaan pelanggaran
peraturan-peraturan pembinaan profesi Jabatan Eksekutif Senior untuk jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi;
137.
d. melakukan manajemen kepegawaian Pejabat Eksekutif Senior;
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN Usulan Perubahan d. melakukan manajemen kepegawaian Pejabat Eksekutif Senior JES
untuk jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi;
138.
e. menerima pengaduan atau masukan dari kepala daerah mengenai kinerja Pejabat yang Berwenang
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
139.
f. melakukan mediasi antara kepala daerah dengan Pejabat yang Berwenang di daerah; dan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
140.
g. melakukan penggantian Pejabat yang Berwenang pada Instansi daerah apabila diperlukan.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : KASN berfungsi “melaksanakan kebijakan” dan bukan perumusan (alasan lihat DIM No. 27).
g. mengusulkan penggantian Pejabat yang Berwenang pada Instansi daerah .
141.
Pasal 31
KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya termasuk yang terkait dengan kebijakan dan kinerja ASN pada setiap akhir tahun kepada Presiden.
Pasal 31 Cukup jelas.
33 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan Redaksi : Penyesuaian Pasal 31 menjadi Pasal 33
Pasal 33
KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya termasuk yang terkait dengan kebijakan dan kinerja Jabatan Eksekutif Senior untuk jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi pada setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu kepada Presiden melalui Menteri.
Konsisten dengan DIM 66, DIM 72 , DIM 74,
dan DIM 95
142.
Paragraf 7 Susunan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
143.
Pasal 32
(1) KASN terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan c. 5 (lima) orang anggota.
(2) Dalam hal Ketua KASN berhalangan, Wakil Ketua KASN menjalankan tugas dan wewenang Ketua KASN.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 32 menjadi Pasal 34
Pasal 34
(1) KASN terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan c. 5 (lima) orang anggota.
(2) Dalam hal Ketua KASN berhalangan, Wakil Ketua KASN menjalankan tugas dan wewenang Ketua KASN.
Pasal 32
Cukup jelas.
144.
Pasal 33
(1) KASN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh asisten KASN.
(2) Asisten KASN diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KASN berdasarkan persetujuan rapat anggota KASN.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab asisten KASN diatur dengan Peraturan KASN.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 33 menjadi Pasal 35
Pasal 35
(1) KASN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh asisten KASN.
(2) Asisten KASN diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KASN
Pasal 33 Cukup jelas.
34 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
berdasarkan persetujuan rapat anggota KASN. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan
dan pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab asisten KASN diatur dengan Peraturan KASN.
145.
Pasal 34
(1) KASN dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
(2) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul KASN.
(3) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal KASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 34 menjadi Pasal 36
Pasal 36
(1) KASN dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
(2) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul KASN.
(3) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal KASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 34 Cukup jelas.
146.
Paragraf 8 Keanggotaan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
147.
Pasal 35
(1) Anggota KASN terdiri dari unsur sebagai berikut :
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 35 menjadi Pasal 37
Pasal 37
(1) Anggota KASN terdiri dari unsur sebagai berikut :
Pasal 35 Cukup jelas.
148.
a. wakil pemerintah sebanyak 1 (satu) orang;
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi :
a. wakil pemerintah sebanyak 2 (dua) orang;
149. b. akademisi sebanyak 2 (dua) orang;
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
35 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Perubahan substansi :
a. wakil pemerintah sebanyak 1 (satu) orang b. akademisi sebanyak 2 (dua) orang;
150. c. tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang;
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
151.
d. wakil organisasi ASN sebanyak 1 (satu) orang; dan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
wakil daerah dialihkan menjadi wakil masyarakat karena kesulitan dalam menentukan daerah mana yang dapat mengajukan perwakilan sebagai anggota KASN
152.
e. wakil daerah sebanyak 2 (dua) orang.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi :
e. wakil pemerintah daerah sebanyak 2 (dua) orang.
153.
(2) Anggota KASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga negara Indonesia; b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan
setinggi-tingginya berusia 60 (enam puluh) tahun; d. tidak menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang
menduduki jabatan politik; e. sehat jasmani dan rohani; f. memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di
bidang manajemen ASN; g. berpendidikan paling rendah pascasarjana (strata dua) di
bidang administrasi negara, manajemen publik, ilmu hukum, dan/atau ilmu pemerintahan; dan
h. tidak pemah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
154.
Paragraf 9 Seleksi Anggota KASN
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
155.
Pasal 36
(1) Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang beranggotakan 5 (lima) orang yang dibentuk oleh Menteri.
(2) T im seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri.
(3) Anggota tim seleksi harus memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang ASN.
(4) T im seleksi menyampaikan 7 (tujuh) orang anggota KASN kepada Presiden.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 36 menjadi Pasal 38
Pasal 36 Cukup jelas.
36 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Pasal 38
(1) Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang beranggotakan 5 (lima) orang yang dibentuk oleh Menteri.
(2) T im seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri.
(3) Anggota tim seleksi harus memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang ASN.
(4) T im seleksi menyampaikan 7 (tujuh) orang anggota KASN kepada Presiden.
156.
Paragraf 10 Pengangkatan dan Pemberhentian
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
157.
Pasal 37
(1) Presiden menetapkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KASN dari anggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 37 menjadi Pasal 39
Pasal 39
(1) Presiden menetapkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KASN dari anggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).
Pasal 37 Cukup jelas.
158.
(2) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi :
(2) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan, melalui pemilihan.
159.
(3) Anggota KASN berhenti atau diberhentikan oleh Presiden pada masa jabatannya, apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN; d. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang
sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
e. menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
160. Pasal 38 Pasal 38
37 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
(1) Anggota KASN yang berhenti pada masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) digantikan oleh calon anggota yang diusulkan oleh tim seleksi.
(2) T im seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh menteri.
(3) T im seleksi mengusulkan calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan unsur keanggotaan KASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) kepada Presiden.
(4) Presiden mengesahkan anggota pengganti yang diusulkan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Masa tugas anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meneruskan sisa masa kerja anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap Penyesuaian Pasal 38 menjadi Pasal 40
Pasal 40
(1) Anggota KASN yang berhenti pada masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) digantikan oleh calon anggota yang diusulkan oleh tim seleksi.
(2) T im seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh menteri.
(3) T im seleksi mengusulkan calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan unsur keanggotaan KASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) kepada Presiden.
(4) Presiden mengesahkan anggota pengganti yang diusulkan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Masa tugas anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meneruskan sisa masa kerja anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Cukup jelas.
161.
Bagian Ketiga LAN
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
162.
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
163.
Pasal 39
LAN bertugas: a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang
administrasi negara; b. pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam
rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
c. pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
d. penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara;
Pasal 39 Cukup jelas.
38 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
e. pembinaan dan penyelenggaraaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
f. koordinasi kegiatan dungsional dalam pelaksanaan tugas LAN; g. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di
bidang administrasi negara; dan h. penyelenggaraaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketetausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 39 menjadi Pasal 41
Pasal 41
LAN bertugas: a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang
administrasi negara; b. pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam
rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
c. pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
d. penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara;
e. pembinaan dan penyelenggaraaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
f. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN; g. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di
bidang administrasi negara; dan h. pelaksanaan penyelenggaraaan pembinaan dan pelayanan
administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketetausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
Konsisten dengan DIM 96 Merupakan tugas internal sebaiknya ditetapkan dalam perpres tentang OTK (organisasi dan tata kerja) Merupakan tugas internal sebaiknya ditetapkan dalam perpres tentang OTK (organisasi dan tata kerja)
164.
Pasal 40
LAN berfungsi: a. penyusunan rencana program nasional di bidangnya; b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro; dan c. penetapan sistem informasi di bidangnya.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 40 menjadi Pasal 42
Pasal 42
LAN berfungsi: a. penyusunan rencana program nasional di bidangnya; b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro; dan
Pasal 40
Cukup jelas. Konsisten dengan UU Nomor 39 Tahun 2008
39 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
c. penetapan sistem informasi di bidangnya.
165.
Paragraf 2 Kedudukan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
166.
Pasal 41
LAN berkedudukan di ibukota negara.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 41 menjadi Pasal 43
Pasal 43
LAN berkedudukan di ibukota negara.
Pasal 41
Cukup jelas.
167.
Paragraf 3 Kewenangan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
168.
Pasal 42
LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berwenang: a. melakukan kegiatan pengkajian; b. merencanakan dan menyelenggarakan pembinaan pendidikan dan
pelatihan untuk pengembangan kapasitas ASN; c. menyelenggarakan lembaga pendidikan Aparatur Sipil Negara; d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang
administrasi negara; dan e. penyusunan standard dan pedoman penyelenggaraan dan
pelaksanaan pendidikan, pelatihan fungsional dan penjenjangan tertentu serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 42 menjadi Pasal 44
Pasal 44
LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berwenang: a. melakukan kegiatan pengkajian; b. merencanakan dan menyelenggarakan pembinaan pendidikan dan
pelatihan untuk pengembangan kapasitas ASN; c. menyelenggarakan lembaga pendidikan Aparatur Sipil Negara; d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang
administrasi negara; dan e. penyusunan standard dan pedoman penyelenggaraan dan
pelaksanaan pendidikan, pelatihan fungsional dan penjenjangan tertentu serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya.
Pasal 42
Cukup jelas.
169.
Bagian Keempat BKN
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
170.
Paragraf 1 Tugas dan Fungsi
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
40 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
171.
PasaI 43
BKN bertugas: a. membantu Presiden dalam penyelenggaraaan manajemen
kepegawaian negara dalam rangka terciptanya sumber daya manusia Aparatur Negara yang profesional serta berkualitas dan bermoral tinggi, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan; dan
b. menyimpan informasi yang telah dimutakhirkan oleh Instansi dan Perwakilan serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan SIstem Informasi Aparatur Sipil Negara.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 43 menjadi Pasal 45
PasaI 45
BKN bertugas: a. membantu Presiden dalam penyelenggaraaan manajemen
kepegawaian negara dalam rangka terciptanya sumber daya manusia Aparatur Negara yang profesional serta berkualitas dan bermoral tinggi, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan; dan
b. menyimpan informasi yang telah dimutakhirkan oleh Instansi dan Perwakilan serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan SIstem Informasi Aparatur Sipil Negara.
Pasal 43 Cukup jelas.
172.
Pasal 44
BKN berfungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian negara;
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap Penyesuaian Pasal 44 menjadi Pasal 46
Pasal 46
BKN berfungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian ASN
negara;
Pasal 44
Cukup jelas.
Konsisten dengan DIM 9
Konsisten dengan DIM 9 173.
b. perencanaan pengembangan kepegawaian negara;
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN b. perencanaan pengembangan kepegawaian ASN negara;
174.
c. penyusunan kebijakan penggajian dan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil;
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Alasan sesuai dengan DIM No. 96
k. penyusunan kebijakan teknis penggajian dan penghargaan bagi Pegawai ASN
175. k. penyusunan norma dan standar baik teknis maupun
rofessional bagi jabatan negeri;
41 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Alasan sesuai dengan DIM No. 96
k. penyusunan norma dan standar teknis bagi jabatan negeri;
176.
k. penyediaan calon pejabat struktural dan fungsional tertentu bagi semua instansi pemerintah termasuk untuk Daerah Otonom
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
177.
f. pengawasan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sumber daya manusia Aparatur Negara;
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
178.
g. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
DIHAPUS : Alasan sesuai dengan DIM No. 96
179.
h. pembangunan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian negara, pengelolaan dan pengolahan data dan penyajian informasi yang mendukung pengembangan sumber daya manusia Aparatur Negara;
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian huruf h menjadi huruf g karena penghapusan huruf g
g. pembangunan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian negara, pengelolaan dan pengolahan data dan penyajian informasi yang mendukung pengembangan sumber daya manusia Aparatur Negara
180.
k. penyelenggaraan administrasi sumber daya manusia Aparatur Pemerintah yang meliputi pemberian pertimbangan, persetujuan dan/atau penetapan mutasi kepegawaian dan pensiun;
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian huruf i menjadi huruf h karena penghapusan huruf g
h. penyelenggaraan administrasi sumber daya manusia Aparatur Pemerintah yang meliputi pemberian pertimbangan, persetujuan dan/atau penetapan mutasi kepegawaian dan pensiun;
181.
j. perumusan, pelaksanaan dan koordinasi sistem pengawasan kepegawaian yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip akuntabilitas;
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian huruf j menjadi huruf i karena penghapusan huruf g
k. perumusan, pelaksanaan dan koordinasi sistem pengawasan kepegawaian yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip
42 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
akuntabilitas;
182.
k. pemberian bimbingan teknis pelakasanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian kepada instansi pemerintah;
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian huruf k menjadi huruf j karena penghapusan huruf g
j. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian kepada instansi pemerintah
183.
l. koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kepegawaian dengan instansi pemerintah; dan
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian huruf l menjadi huruf k karena penghapusan huruf g
k. koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kepegawaian dengan instansi pemerintah; dan
Fungsi BKN, konsisten dengan DIM 97
184.
m. penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat negara.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian huruf m menjadi huruf l karena penghapusan huruf g
l. penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat negara.
185.
Paragraf 2 Kedudukan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
186.
Pasal 45
BKN berkedudukan di ibukota negara.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap Penyesuaian Pasal 45 menjadi Pasal 47
Pasal 47
BKN berkedudukan di ibukota negara, dan dapat dibentuk perwakilan di Provinsi.
Pasal 45 Cukup jelas. Fungsi BKN, konsisten dengan DIM 97
187.
Paragraf 3 Kewenangan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
188.
Pasal 46
BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berwenang:
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap
Pasal 46 Cukup jelas.
43 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Penyesuaian Pasal 46 menjadi Pasal 48
Pasal 48
BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang:
189.
a. menyelenggarakan pembinaan dan manajemen kepegawaian ASN;
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan Redaksi :
a. menyelenggarakan teknis pembinaan dan manajemen kepegawaian ASN;
190. b. menyusun materi seleksi umum calon Pegawai ASN;
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
191.
c. menyelenggarakan Pusat Penilaian Kompetensi dan Penilaian Kinerja Pegawai ASN;
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
Fungsi BKN, konsisten dengan DIM 97
192.
d. pembinaan pendidikan fungsional analis kepegawaian; dan
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi :
d. pembinaan pendidikan jabatan fungsional bidang kepegawaian; dan
193.
e. memelihara dan mengembangkan Sistem Informasi Pegawai ASN melalui pengumpulan data dan pencatatan informasi Pegawai ASN, pemberian informasi data Pegawai ASN, dan penataan administrasi Pegawai ASN.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
194.
BAB VIII MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Karena adanya penambahan Bab Kode Etik dan Disiplin sehingga Bab VIII menjadi Bab IX
BAB IX MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
195.
Bagian Kesatu Umum
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
196.
Pasal 47
Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan Redaksi : Penyesuaian Pasal 47 menjadi Pasal 49
Pasal 49
Pasal 47 Cukup jelas.
44 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen Pegawai Pemerintah Nonpermanen.
197.
Bagian Kedua Manajemen PNS
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
198.
Pasal 48
(1) Manajemen PNS meliputi: a. penetapan kebutuhan dan pengendalian jumlah; b. pengadaan; c. jabatan; d. pola karier; e. penggajian; f. tunjangan; g. kesejahteraan; h. penghargaan; i. sanksi; j. pemberhentian; k. pensiun; dan l. perlindungan.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA Penambahan substansi : Penyesuaian Pasal 48 menjadi Pasal 50 Penambahan huruf m dan huruf n, yaitu: m. kepangkatan; dan n. tanda pengenal
Pasal 50
(1) Manajemen PNS meliputi: a. penetapan kebutuhan dan pengendalian jumlah; b. pengadaan; c. jabatan; d. pola karier; e. penggajian; f. tunjangan; g. kesejahteraan; h. penghargaan; i. sanksi; j. pemberhentian; k. pensiun; dan l. perlindungan. m. kepangkatan; dan n. tanda pengenal.
Pasal 48
Cukup jelas.
199.
(2) Manajemen PNS di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
200.
Bagian Kedua Penetapan Kebutuhan dan Pengendalian Jumlah
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
201. Pasal 49 Pasal 49
45 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Penetapan kebutuhan PNS merupakan analisis keperluan jumlah, jenis, dan status PNS yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja Instansi dan Perwakilan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan Redaksi : Penyesuaian Pasal 49 menjadi Pasal 51
Pasal 51
Penetapan kebutuhan PNS merupakan analisis keperluan jumlah, jenis, dan status PNS yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja Instansi.
Cukup jelas.
202.
Pasal 50
(1) Pejabat yang Berwenang pada Instansi mengusulkan kebutuhan PNS di Instansi masing-masing kepada Menteri serta mengirim tembusan kepada KASN.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Penyesuaian Pasal 50 menjadi Pasal 52 Tembusan Kementerian Keuangan berkaitan dengan pembiayaan dan kepada BKN berkaitan data kepegawaian.
Pasal 52
(1) Pejabat yang Berwenang pada Instansi mengusulkan kebutuhan PNS di Instansi masing-masing kepada Menteri serta mengirim tembusan kepada Kementerian Keuangan dan BKN.
Pasal 50 Ayat (1)
Cukup jelas.
203.
(2) Kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan pegawai administrasi, pegawai fungsional, maupun untuk mengisi jabatan Eksekutif Senior.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
Ayat (2) Cukup jelas.
204.
(3) Pengusulan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis keperluan pegawai.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
Ayat (3)
Cukup jelas.
205.
(4) Menteri menetapkan kebutuhan PNS secara nasional setelah mendapat pertimbangan dari KASN dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Pertimbangan diperoleh dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan dan BKN.
(4) Menteri menetapkan kebutuhan PNS secara nasional setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan dan BKN.
Ayat (4) Dalam membuat pertimbangan, KASN dapat meminta informasi dari BKN
dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan.
206.
(5) Penetapan kebutuhan PNS oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebagai wujud tanggung jawab pengendalian jumlah PNS dan menjaga proporsionalitas PNS antar
Ayat (5)
Cukup jelas.
46 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Instansi.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
207.
(6) Menteri mengumumkan penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
Ayat (6) Cukup jelas.
208.
(7) Ketentuan mengenai Pedoman penyusunan analisis keperluan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan KASN.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Perubahan dari “peraturan KASN” menjadi “peraturan Menteri”.
(7) Ketentuan mengenai Pedoman penyusunan analisis keperluan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.
Ayat (7)
Cukup jelas.
209.
Paragraf 2 Pengadaan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
210.
Pasal 51
(1) Pengadaan calon PNS merupakan kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong.
(2) Pengadaan calon PNS di Instansi dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).
(3) Pengadaan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 51 menjadi Pasal 53
Pasal 53
(1) Pengadaan calon PNS merupakan kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong.
(2) Pengadaan calon PNS di Instansi dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4).
(3) Pengadaan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.
Pasal 51 Cukup jelas.
211.
Pasal 52
Setiap Instansi merencanakan pelaksanaan pengadaan calon PNS
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap :
Pasal 52 Cukup jelas.
47 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Penyesuaian Pasal 52 menjadi Pasal 54
Pasal 54
Setiap Instansi merencanakan pelaksanaan pengadaan calon PNS
212.
Pasal 53
Setiap Instansi mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya lowongan jabatan calon PNS.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 53 menjadi Pasal 55
Pasal 55
Setiap Instansi mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya lowongan jabatan calon PNS.
Pasal 53 Cukup jelas.
213.
Pasal 54
(1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PNS setelah memenuhi persyaratan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 54 menjadi Pasal 56
Pasal 56
(1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PNS setelah memenuhi persyaratan.
Pasal 54 Cukup jelas.
214.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri dengan pertimbangan KASN.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Presiden sebagai penanggungjawab tertinggi manajemen kepegawaian.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Presiden.
215.
Pasal 55
(1) Seleksi penerimaan calon PNS dilaksanakan oleh Instansi dan Perwakilan untuk mengevaluasi secara obyektif kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, dan yang dimiliki oleh pelamar.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan Redaksi: Penyesuaian Pasal 55 menjadi Pasal 57
Pasal 57
(1) Seleksi penerimaan calon PNS dilaksanakan oleh Instansi untuk mengevaluasi secara obyektif kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, dan yang dimiliki oleh pelamar.
Pasal 55 Cukup jelas.
48 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
216.
(2) Seleksi calon PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi umum, dan seleksi khusus.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
217.
(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi atau Perwakilan masing-masing untuk memeriksa kelengkapan persyaratan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Tidak menggunakan istilah “perwakilan” (alasan lihat DIM No. 9)
(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi masing-masing untuk memeriksa kelengkapan persyaratan.
218.
(4) Instansi atau Perwakilan yang menerima pendaftaran calon PNS memberikan nomor peserta penyaringan bagi pelamar yang sudah lulus persyaratan administrasi.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Tidak menggunakan istilah “perwakilan” (alasan lihat DIM No. 9)
(4) Instansi yang menerima pendaftaran calon PNS memberikan nomor peserta penyaringan bagi pelamar yang sudah lulus persyaratan administrasi.
219.
(5) Seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi atau perwakilan masing-masing dengan materi yang disusun oleh BKN.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi Tidak menggunakan istilah “perwakilan” (alasan lihat DIM No. 9) Koordinasi seleksi dilakukan oleh Menteri.
(5) Seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi masing-masing dengan materi yang disusun oleh BKN dikoordinasikan Menteri .
220.
(6) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Instansi atau Perwakilan dilakukan dengan membandingkan secara obyektif kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh pelamar.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Tidak menggunakan istilah “perwakilan” (alasan lihat DIM No. 9)
(6) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Instansi dilakukan dengan membandingkan secara obyektif kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh pelamar.
221. Pasal 56
Pasal 56 Yang dimaksud dengan “secara terbuka”
49 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Pengumuman tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan secara terbuka, luas, dan informatif oleh Instansi masing-masing.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 56 menjadi Pasal 58
Pasal 58
Pengumuman tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan secara terbuka, luas, dan informatif oleh Instansi masing-masing.
adalah mengumumkan kepada publik calon yang lulus maupun yang tidak
lulus.
Yang dimaksud dengan “luas” adalah mengumumkan melalui media massa
lokal dan/atau nasional dan melalui website.
Yang dimaksud dengan “informatif” termasuk mengumumkan hasil penilaian
dan peringkat.
222.
Pasal 57
Calon PNS yang lulus seleksi wajib menjalani masa percobaan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 57 menjadi Pasal 59
Pasal 59
Calon PNS yang lulus seleksi wajib menjalani masa percobaan
Pasal 57 Cukup jelas.
223.
Pasal 58
(1) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 bagi calon pegawai administrasi dan calon pegawai fungsional yang lulus seleksi dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan selama 1 (satu) tahun.
(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pendidikan di dalam kelas oleh LAN atau Instansi yang telah mendapat sertifikasi dari LAN.
(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kerja di Instansi yang bersangkutan dan di instansi pembina jabatan fungsional bagi calon pegawai Jabatan Fungsional.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 58 menjadi Pasal 60
Pasal 60
(1) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 bagi calon pegawai administrasi dan calon pegawai fungsional yang lulus seleksi dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan selama 1 (satu) tahun.
(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pendidikan di dalam kelas oleh LAN atau Instansi yang telah mendapat sertifikasi dari LAN.
(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kerja di Instansi yang bersangkutan dan di instansi pembina jabatan fungsional bagi calon pegawai Jabatan Fungsional.
Pasal 58
Cukup jelas.
224. Pasal 59
Pasal 59 Cukup jelas.
50 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
(1) Calon PNS menjadi PNS dalam suatu jabatan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut: a. telah lulus pendidikan dan pelatihan; b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani; dan c. diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang.
(2) Calon PNS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai Calon PNS.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 59 menjadi Pasal 61
Pasal 61
(1) Calon PNS menjadi PNS dalam suatu jabatan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut: a. telah lulus pendidikan dan pelatihan; b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani; dan c. diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang.
(2) Calon PNS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai Calon PNS.
225.
Pasal 60
(1) Setiap calon pegawai PNS pada saat pengangkatannya wajib mengucapkan sumpah/janji dengan disaksikan oleh Pimpinan Instansi atau Perwakilan.
(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah: Bahwa saya, akan melaksanakan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; Bahwa saya, akan selalu membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Bahwa saya, akan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara dan martabat Aparatur Sipil Negara, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan; Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Bahwa saya, tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya.”
Pasal 60
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk
penganut Agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk penganut Agama Protestan dan
Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut Agama Budha
didahului dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut Agama Hindu didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
51 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap Penyesuaian Pasal 60 menjadi Pasal 62
Pasal 62
(1) Setiap calon pegawai PNS pada saat pengangkatannya wajib mengucapkan sumpah/janji dengan disaksikan oleh Pimpinan Instansi atau Perwakilan.
(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah: Bahwa saya, akan melaksanakan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; Bahwa saya, akan selalu membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Bahwa saya, akan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara dan martabat Aparatur Sipil Negara, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan; Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Bahwa saya, tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya.”
226.
Pasal 61
Pengangkatan calon PNS ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 61 menjadi Pasal 63
Pasal 63
Pengangkatan calon PNS ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.
Pasal 61
Cukup jelas.
227.
Pasal 62
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diatur dengan Peraturan menteri setelah mendapat pertimbangan KASN.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap Penyesuaian Pasal 62 menjadi Pasal 64
Pasal 64
Pasal 62 Cukup jelas.
52 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diatur dengan Peraturan menteri setelah mendapat pertimbangan KASN.
228.
Pasal 63
(1) Pengisian Jabatan Eksekutif Senior pada jabatan struktural tertinggi kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian, staf ahli, dan analis kebijakan dilakukan melalui promosi dari PNS yang berasal dari seluruh Instansi dan Perwakilan.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan Substansi : Penyesuaian Pasal 63 menjadi Pasal 65
Pasal 65
(1) Pengisian Jabatan Eksekutif Senior pada pejabat struktural tertinggi, staf ahli, analis kebijakan pada instansi pusat dan provinsi, dan pejabat Eselon II.a di Instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilakukan melalui promosi dari PNS yang berasal dari seluruh Instansi.
Pasal 63
Cukup jelas. Sama dengan DIM 72
229.
(2) Pengisian Jabatan Eksekutif Senior, khusus pada jabatan struktural tertinggi lembaga pemerintah non kementerian , staf ahli, dan analis kebijakan dapat berasal dari Non PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi :
(2) Pengisian Jabatan Eksekutif Senior, khusus pada jabatan struktural tertinggi lembaga/kementerian, staf ahli, dan analis kebijakan dapat berasal dari Non PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
230.
(3) Pengadaan Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KASN.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi :
(3) Pengisian Pejabat Eksekutif Senior, Jabatan Eksekutif Senior Eselon I (I.a dan I.b) di Instansi Pusat, Eselon I.b di Provinsi (Sekretaris Daerah Provinsi) dilakukan oleh KASN.
231.
Penambahan substansi : Penambahan ayat (4)
(4) Pengisian Jabatan Eksekutif Senior Eselon II.a (di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) diusulkan T im Pemerintah yang terdiri dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri pengusul dan Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disampaikan kepada Baperjakat masing-masing untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Khusus untuk Sekda Kabupaten/Kota disampaikan kepada Baperjakat Provinsi.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
53 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
232.
(4) Pejabat yang Berwenang atau pimpinan Instansi dan Perwakilan mengajukan permintaan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengajukan kompetensi dan kualifikasi serta jabatan yang lowong kepada KASN.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : penyesuaian ayat (4) menjadi ayat (5)
(5) Pejabat yang Berwenang atau pimpinan Instansi dan Perwakilan mengajukan permintaan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengajukan kompetensi dan kualifikasi serta jabatan yang lowong kepada KASN.
233.
(5) KASN mengumumkan lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke seluruh Instansi dan Perwakilan disertai dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : penyesuaian ayat (5) menjadi ayat (6)
(6) KASN mengumumkan lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke seluruh Instansi dan Perwakilan disertai dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan.
234.
(6) Calon Pejabat Eksekutif Senior yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan berhak mengajukan lamaran kepada KASN.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian ayat (6) menjadi ayat (7)
(7) Calon Pejabat Eksekutif Senior yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan berhak mengajukan lamaran kepada KASN.
235.
(7) KASN melakukan seleksi unuk memilih 1 (satu) orang calon Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan dengan keputusan Presiden.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Penyesuaian ayat (7) menjadi ayat (8)
(8) KASN melakukan seleksi untuk memilih 3 (tiga) orang calon Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada Tim Penilai Akhir untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.
236.
(8) Sebelum menduduki jabatannya, calon Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengucapkan sumpah/janji di hadapan pimpinan Instansi atau Perwakilan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian ayat (8) menjadi ayat (9)
54 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
(9) Sebelum menduduki jabatannya, calon Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengucapkan sumpah/janji di hadapan pimpinan Instansi atau Perwakilan.
237.
Penambahan substansi : Penambahan ayat (10)
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai KASN diatur dengan Peraturan Pemerintah.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
238.
Paragraf 3 Pangkat dan Jabatan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
239.
Pasal 64
(1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi atau Perwakilan.
(2) Pengangkatan dan penetapan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayati (1) ditentukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
(3) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Klasifikasi Jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 64 menjadi Pasal 66
Pasal 66
(1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi. (2) Pengangkatan dan penetapan PNS dalam jabatan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayati (1) ditentukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
(3) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Klasifikasi Jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 64
Cukup jelas.
240. Paragraf 4 Pola Karier
55 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
241.
Pasal 65
(1) Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap Penyesuaian Pasal 65 menjadi Pasal 67
Pasal 67
(1) Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional.
Pasal 65 Cukup jelas.
242.
(2) Setiap Instansi dapat menyusun pola karier Aparaturnva secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
243.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola karier Aparatur PNS secara nasional diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan KASN.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan Substansi :
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola karier Aparatur PNS secara nasional diatur dengan Peraturan Menteri.
244.
Pasal 66
(1) Setiap PNS direkrut untuk menduduki jabatan administrasi, dan Aparatur Fungsional yang lowong.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 66 menjadi Pasal 68
Pasal 68
(1) Setiap PNS direkrut untuk menduduki jabatan administrasi, dan Aparatur Fungsional yang lowong.
Pasal 66
Cukup jelas.
245.
(2) PNS dapat berpindah jalur antar jabatan eksekutif senior, administrasi, dan fungsional berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
246.
Pasal 67
(1) Setiap PNS dinaikkan jabatannya secara kompetitif.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 67 menjadi Pasal 69
Pasal 67
Cukup jelas.
56 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Pasal 69
(1) Setiap PNS dinaikkan jabatannya secara kompetitif.
247.
(2) Kenaikan jabatan secara kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
248.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan KASN.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan Substansi :
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
249.
Paragraf 5 Pengembangan Karir
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
250.
Pasal 68
(1) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.
(2) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi
pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural/manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
(4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
(5) Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari penerapan dan pengamalan nilai-nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 68 menjadi Pasal 70
Pasal 70
(1) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.
(2) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 68 Cukup jelas.
57 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural/manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
(4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
(5) Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari penerapan dan pengamalan nilai-nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.
251.
Paragraf 6 Promosi
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
252.
Pasal 69
(1) Promosi PNS dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kompetensi, integritas, dan moralitas oleh T im Penilai Kinerja PNS.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 69 menjadi Pasal 71
Pasal 71
(1) Promosi PNS dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kompetensi, integritas, dan moralitas oleh T im Penilai Kinerja PNS.
Pasal 69
Cukup jelas.
253.
(2) T im Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pimpinan Instansi masing-masing.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
254.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai T im Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KASN.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA Perubahan Substansi :
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai T im Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
255.
Pasal 70
(1) Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari T im Penilai Kinerja PNS pada
Pasal 70 Cukup jelas.
58 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Instansi masing-masing, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 70 menjadi Pasal 72
Pasal 72
(1) Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari T im Penilai Kinerja PNS pada Instansi masing-masing, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
256.
(2) Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
257.
(3) Promosi pegawai Jabatan Administrasi dan Pegawai Jabatan Fungsional dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang setelah mendapat pertimbangan T im Penilai Kinerja PNS pada Instansi masing-masing.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
258.
Pasal 71
(1) Mutasi merupakan perpindahan tugas atau perpindahan lokasi dalam satu Instansi Pusat, antarInstansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antarInstansi Pusat dan Instansi Daerah dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang dalam wilayah kewenanganya.
(3) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 71 menjadi Pasal 73
Pasal 73
(1) Mutasi merupakan perpindahan tugas atau perpindahan lokasi dalam satu Instansi Pusat, antarInstansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang dalam wilayah kewenanganya.
(3) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 71 Cukup jelas.
259.
Pasal 72
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan Peraturan Menteri.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Pasal 72 Cukup jelas.
59 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Perubahan redaksi : Penyesuaian Pasal 72 menjadi Pasal 74
Pasal 74
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diatur dengan Peraturan Presiden.
260.
Paragraf 7 Penilaian Kinerja
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
261.
Pasal 73
(1) Penilaian kinerja PNS berada dibawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi masing-masing.
(2) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS.
(3) Penilaian kinerja PNS dapat juga dilakukan oleh bawahan kepada atasannya.
(4) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit/organisasi, dengan memperhatikan target, sasaran, hasil dan manfaat yang dicapai.
(5) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipasi, dan transparan.
(6) Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada T im Penilai Kinerja PNS.
(7) Hasil penilaian kinerja PNS dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 73 menjadi Pasal 75
Pasal 75
(1) Penilaian kinerja PNS berada dibawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi masing-masing.
(2) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS.
(3) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit/organisasi, dengan memperhatikan target, sasaran, hasil dan manfaat yang dicapai.
(4) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipasi, dan transparan.
(5) Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada T im Penilai Kinerja PNS.
(6) Hasil penilaian kinerja PNS dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Pasal 73 Cukup jelas.
262. Pasal 74
Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana
Pasal 74 Cukup jelas.
60 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
dimaksud dalam Pasal 73 diatur dalam Peraturan KASN.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Penyesuaian Pasal 74 menjadi Pasal 76 Penilaian kinerja diatur dengan Peraturan Pemerintah
Pasal 76
Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
263.
Paragraf 8 Penggajian
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
264.
Pasal 75
(1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab PNS.
(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan PNS.
(3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 75 menjadi Pasal 77
Pasal 77
(1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab PNS.
(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan PNS.
(3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 75 Cukup jelas.
265.
Paragraf 9 Tunjangan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
266.
Pasal 76
(1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, PNS juga menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi gaji.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 76 menjadi Pasal 78
Pasal 78
Pasal 76 Cukup jelas.
61 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
(1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, PNS juga menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi gaji.
267.
Pasal 77
(1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, pemerintah daerah dapat memberikan tunjangan kepada PNS di daerah sesuai dengan tingkat kemahalan.
(2) Dalam pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib mengukur tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerahnya masing-masing.
(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 77 menjadi Pasal 79
Pasal 79
(1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan tunjangan kepada Pegawai ASN di lingkungannya PNS di daerah sesuai dengan tingkat kemahalan di daerah.
(2) Dalam pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib mengukur tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerahnya masing-masing.
(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBN bagi pegawai ASN pada instansi Pemerintah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Pegawai ASN pada instansi pemerintah daerah .
(4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah daerah.
Pasal 77 Cukup jelas. Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 PNS pemerintah pusat perlu juga mendapatkan tunjangan kemahalan.
268.
Paragraf 10 Kesejahteraan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
269.
Pasal 78
(1) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76, Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada PNS.
(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyejahterakan PNS.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 78 menjadi Pasal 80
Pasal 80
(1) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
Pasal 78
Cukup jelas.
62 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
dan Pasal 78, Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada PNS.
(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyejahterakan PNS.
270.
Paragraf 11 Penghargaan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
271.
Pasal 79
(1) PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya dianugerahkan tanda kehormatan Satyalencana.
(2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif hanya kepada PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 79 menjadi Pasal 81
Pasal 81
(1) PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya dianugerahkan tanda kehormatan Satyalencana.
(2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif hanya kepada PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 79 Cukup jelas.
272.
Pasal 80
(1) Setiap penerima tanda kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara.
(2) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pengangkatan atau kenaikan jabatan secara istimewa; b. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala; dan/atau hak
protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan. DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 80 menjadi Pasal 82
Pasal 82
(1) Setiap penerima tanda kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara.
(2) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pengangkatan atau kenaikan jabatan secara istimewa; b. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala; dan/atau hak
protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan.
Pasal 80 Cukup jelas.
273.
Pasal 81
(1) Hak memakai Satyalancana dicabut apabila PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atau tidak lagi
Pasal 81 Cukup jelas.
63 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pencabutan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan atas usul Pejabat yang Berwenang.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 81 menjadi Pasal 83
Pasal 83
(1) Hak memakai Satyalancana dicabut apabila PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atau tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pencabutan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan atas usul Pejabat yang Berwenang.
274.
Pasal 82
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan/atau Pasal 81 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 82 menjadi Pasal 84
Pasal 84
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, dan/atau Pasal 83 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 82
Cukup jelas.
275.
Paragraf 12 Sanksi
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
276.
Pasal 83
PNS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 83 menjadi Pasal 85
Pasal 85
PNS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dikenakan sanksi.
Pasal 83 Cukup jelas.
bahwa untuk diluar peraturan perundang-
undangan sudah ada sanksinya
277.
Pasal 84
Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PNS terdiri dari: a. pelanggaran ringan;
Pasal 84
Cukup jelas. cat: jenis perlu dipikirkan kembali
64 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
b. pelanggaran sedang; dan/atau c. pelanggaran berat.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 84 menjadi Pasal 86
Pasal 86
Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PNS terdiri dari: a. pelanggaran tingkat ringan; b. pelanggaran tingkat sedang; dan/atau c. pelanggaran tingkat berat.
278.
Pasal 85
(1) Sanksi yang diberikan kepada PNS berupa: a. sanksi administratif; atau b. sanksi perdata.
(2) Ketentuan Iebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 85 menjadi Pasal 87
Pasal 87
(1) Sanksi yang diberikan kepada PNS berupa: a. sanksi administratif; atau b. sanksi perdata.
(2) Ketentuan Iebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 85 Cukup jelas.
cat: contoh kasus perdata apa ya?
apakah membayar kerugian akibat yang ditimbulkan?
279.
Paragraf 13 Pemberhentian
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
280.
Pasal 86
(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. mencapai batas usia pensiun; d. perampingan organisasi; atau e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan tugas dan kewajiban. (2) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
karena: a. melanggar sumpah/janji dan sumpah/janji jabatan; b. tidak setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; atau c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
Pasal 86
Cukup jelas.
65 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
tahun atau lebih. (3) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; d. merangkap jabatan lain baik dalam jabatan negara maupun
jabatan politik; atau e. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 86 menjadi Pasal 88
Pasal 88
(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. mencapai batas usia pensiun; d. perampingan organisasi; atau e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan tugas dan kewajiban. f. perampingan organisasi diberikan kompensasi.
(2) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena: a. melanggar sumpah/janji dan sumpah/janji jabatan; b. tidak setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; atau c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(3) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; d. merangkap jabatan lain baik dalam jabatan negara maupun
jabatan politik; atau e. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.
(4) Ketentuan mengenai pemberhentian ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
281.
Pasal 87
PNS diberhentikan sementara karena menjadi tersangka melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Pasal 87 Cukup jelas.
66 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 87 menjadi Pasal 89
Pasal 89
PNS diberhentikan sementara karena menjadi tersangka melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
282.
Paragraf 14 Pensiun
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
283.
Pasal 88
Pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 80 menjadi Pasal 90
Pasal 90
Pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.
Pasal 88 Cukup jelas.
284.
Pasal 89
(1) PNS yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun apabila telah mencapai batas usia pensiun.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap Penyesuaian Pasal 89 menjadi Pasal 91
Pasal 91
(1) PNS yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun apabila telah mencapai batas usia pensiun.
Pasal 89 Cukup jelas.
285.
(2) PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
286.
(3) Usia pensiun bagi Jabatan Administrasi adalah 58 (l ima puluh delapan) tahun.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
287.
(4) Usia pensiun bagi Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
288.
(5) Usia pensiun bagi Jabatan Eksekutif Senior adalah 60 (enam puluh) tahun.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
289. Pasal 90
(1) Sumber pembiayaan pensiun berasal dari iuran PNS yang
Pasal 90 Cukup jelas.
67 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
bersangkutan dan pemerintah selaku pemberi kerja dengan perbandingan 1:2 (satu banding dua).
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan Substansi : Penyesuaian Pasal 90 menjadi Pasal 92
Pasal 92
(1) Sumber pembiayaan pensiun berasal dari iuran PNS yang bersangkutan dan pemerintah selaku pemberi kerja.
290.
(2) Pengelolaan dana pensiun diselenggarakan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
291.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pensiun PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
292.
Paragraf 15 Perlindungan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
293.
Pasal 91
(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum serta perlindungan keselamatan dan perlindungan kesehatan kerja terhadap PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
(2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya dan memperoleh bantuan hukum terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 91 menjadi Pasal 93
Pasal 93
(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum serta perlindungan keselamatan dan perlindungan kesehatan kerja terhadap PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
(2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya dan memperoleh bantuan hukum terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau
Pasal 91 Cukup jelas.
68 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
risiko lain.
294.
Bagian Ketiga Manajemen Pegawai Tidak Tetap Pemerintah
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi :
Bagian Ketiga Manajemen Pegawai Pemerintah Nonpermanen
295.
Paragraf 1 Umum
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
296.
Pasal 92
(1) Manajemen Pegawai Tidak Tetap Pemerintah meliputi: a. Penetapan kebutuhan; b. Pengadaan c. Honorarium; d. Tunjangan; e. Kesejahteraan; dan f. Perlindungan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 92 menjadi Pasal 94
Pasal 94
(1) Manajemen Pegawai Pemerintah Nonpermanen meliputi: a. Penetapan kebutuhan; b. Pengadaan c. Honorarium; d. Tunjangan; e. Kesejahteraan; dan f. Perlindungan.
Pasal 92 Cukup jelas. Catatan:
Tidak boleh menduduki jabatan struktural?
PTT bukan PNS
Bersifat sementara Pelaksana kebijakan
Diangkat untuk memenuhi lowongan pekerjaan
Tiap tahun diperpanjang
Tidak harus diperpanjang
Bisa jadi PNS melalui prosedur Berhenti apabila pekerjaan selesai
297.
(2) Ketetentuan lebih lanjut mengenai manajemen Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Ketentuan mengenai manajemen Pegawai Pemerintah Non permanen diatur dengan Peraturan Presiden
(2) Ketetentuan lebih lanjut mengenai manajemen Pegawai Pemerintah Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
298. Paragraf 2
Penetapan Kebutuhan
69 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
299.
Pasal 93
Penetapan kebutuhan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah merupakan analisis keperluan jumlah, jenis, dan status Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja Instansi dan Perwakilan.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan Substansi : Penyesuaian Pasal 93 menjadi Pasal 95
Pasal 95
(1) Penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah Nonpermanen merupakan analisis kebutuhan jumlah, jenis, komposisi, distribusi, dan status Pegawai Pemerintah yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.
Pasal 93 Cukup jelas.
Konsisten dengan DIM 9 Konsisten dengan DIM 9 Konsisten dengan DIM 9
300.
Penambahan substansi :
(2) Penetapan jumlah lowongan Pegawai Pemerintah Nonpermanen setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh Menteri atas usul Pejabat yang berwenang di instansi.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
301.
Penambahan substansi : Penambahan pasal 96
Pasal 96
(1) Pejabat yang berwenang pada Instansi mengusulkan kebutuhan
Pegawai Pemerintah Nonpermanen di Instansi masing‐masing kepada Menteri.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
302.
Penambahan substansi :
(2) Kebutuhan Pegawai Pemerintah Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan pegawai.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Konsisten dengan DIM 9 Konsisten dengan DIM 9 Konsisten dengan DIM 9
303.
Penambahan substansi :
(3) Pengusulan kebutuhan Pegawai Pemerintah Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis beban kerja.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
304.
Penambahan substansi :
(4) Menteri menetapkan kebutuhan Pegawai Pemerintah Nonpermanen secara nasional setelah mendapat pertimbangan dari KASN, BKN dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
70 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
305.
Penambahan substansi :
(5) Penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah Nonpermanen oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebagai wujud tanggung jawab pengendalian jumlah Pegawai Pemerintah dan menjaga proporsionalitas Pegawai Pemerintah antar‐Instansi.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Konsisten dengan DIM 9 Konsisten dengan DIM 9
306.
Penambahan substansi :
(6) Menteri mengumumkan penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
307.
Penambahan substansi :
(7) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
308.
Paragraf 3 Pengadaan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
309.
Pasal 94
(1) Pengadaan calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi dan perwakilan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Penyesuaian Pasal 94 menjadi Pasal 97
Pasal 97
(1) Pengadaan calon Pegawai Pemerintah Nonpermanen merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi.
Pasal 94
Cukup jelas.
310.
(2) Pengadaan Calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah di Instansi dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh instansi dan Perwakilan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi :
(2) Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Nonpermanen di Instansi dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh instansi.
311.
(3) Pengadaan calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan Redaksi :
(3) Pengadaan calon Pegawai Pemerintah Nonpermanen
71 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah Nonpermanen.
312.
Pasal 95
Setiap instansi dan perwakilan mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai adanya lowongan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Penyesuaian Pasal 95 menjadi Pasal 98
Pasal 98
(1) Setiap Instansi menyampaikan lowongan jabatan Pegawai Pemerintah Nonpermanen kepada Menteri.
Pasal 95 Cukup jelas.
313.
Penambahan substansi : Tambahan ayat (2)
(2) Menteri mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai adanya lowongan jabatan Pegawai Pemerintah Nonpermanen.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
314.
Pasal 96
Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah setelah memenuhi persyaratan .
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Penyesuaian Pasal 96 menjadi Pasal 99
Pasal 99
(1) Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Pemerintah Nonpermanen.
Pasal 96
Cukup jelas.
315.
Penambahan substansi : Tambahan ayat (2)
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
316.
Pasal 97
(1) Seleksi penerimaan calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah dilaksanakan oleh Instansi dan Perwakilan untuk mengevaluasi secara obyektif kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh instansi dan yang dimiliki oleh pelamar.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi
Pasal 97
Cukup jelas.
72 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Penyesuaian Pasal 97 menjadi Pasal 100
Pasal 100
(1) Seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Nonpermanen dilaksanakan oleh Instansi untuk mengevaluasi secara obyektif kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan.
317.
(2) Seleksi calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah teriri dari 3 (tiga) tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi umum, dan seleksi khusus.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi :
(2) Seleksi Pegawai Pemerintah Nonpermanen terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi umum, dan seleksi khusus.
Konsisten dengan DIM 9
konsisten dengan DIM 97
318.
(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi dan Perwakilan masing-masing untuk memeriksa kelengkapan persyaratan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi :
(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh Instansi atau Perwakilan masing‐masing untuk memeriksa kelengkapan persyaratan.
319.
(4) Instansi dan Perwakilan yang menerima pendaftaran calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah memberikan nomor peserta penyaringan bagi pelamar yang sudah lulus persyaratan administrasi.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi :
(4) Instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah atau Perwakilan yang menerima pendaftaran Pegawai Pemerintah Nonpermanen memberikan nomor peserta penyaringan bagi pelamar yang sudah lulus persyaratan administrasi.
320.
(5) Seleksi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi dan Perwakilan masing-masing.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi :
(5) soal ujian untuk seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh dilaksanakan oleh BKN.
321.
(6) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Instansi dan Perwakilan dilakukan dengan membandingkan secara obyektif kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh pelamar .
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan Redaksi :
73 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
(6) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah Perwakilan dilakukan dengan membandingkan secara obyektif kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan dengan yang dimiliki pelamar.
Konsisten dengan DIM 9
322.
Pasal 98
Pengumuman lowongan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan secara terbuka, luas, dan informatif oleh Instansi dan Perwakilan masing-masing.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan Redaksi : Penyesuaian Pasal 98 menjadi Pasal 101
Pasal 101
Pengumuman tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilaksanakan secara terbuka, luas, dan informatif oleh Instansi
masing‐masing.
Pasal 98 Cukup jelas.
323.
Pasal 99
Pengangkatan calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Penyesuaian Pasal 99 menjadi Pasal 102
Pasal 102
Pengangkatan calon Pegawai Pemerintah Nonpermanen ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.
Pasal 99 Cukup jelas.
324.
Paragraf 4 Honorarium
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
325.
Pasal 100
(1) Pemerintah wajib membayar honorarium yang adil dan layak kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Penyesuaian Pasal 100 menjadi Pasal 103
Pasal 103
(1) Pemerintah wajib membayar honorarium yang adil dan layak kepada Pegawai Pemerintah Nonpermanen sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab.
Pasal 100 Cukup jelas.
326.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.
74 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi :
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan Pegawai Pemerintah Nonpermanen.
327.
(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
328.
Paragraf 5 Tunjangan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
329.
Pasal 101
Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pegawai Tidak Tetap Pemerintah dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi :
Pasal 104
Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pegawai Pemerintah Nonpermanen dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 101
Cukup jelas.
330.
Paragraf 6 Kesejahteraan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
331.
Pasal 102
(1) Selain honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101, Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Penyesuaian Pasal 102 menjadi Pasal 105
Pasal 105
(1) Selain honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 dan pasal 104, Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada Pegawai Pemerintah Nonpermanen.
Pasal 102
Cukup jelas.
332.
(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyejahterakan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah .
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi :
(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyejahterakan Pegawai Pemerintah Nonpermanen.
333.
Paragraf 7 Perlindungan
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
75 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
334.
Pasal 103
(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum, perlindungan keselamatan, dan perlindungan kesehatan kerja terhadap Pegawai Tidak Tetap Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Penyesuaian Pasal 103 menjadi Pasal 106
Pasal 106
(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum, perlindungan keselamatan, dan perlindungan kesehatan kerja terhadap Pegawai Pemerintah Tidak Permanen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Pasal 103 Cukup jelas. Koreksi terhadap kata “penjara” 335.
(2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya dan memperoleh bantuan hukum terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai putusan terhadap penjara perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
336.
(3) Perlindungan keselamatan dan perlindungan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
337.
BAB IX PENCALONAN DAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN NEGARA
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Karena adanya penambahan Bab Kode Etik dan Disiplin sehingga Bab IX menjadi Bab X
BAB X PENCALONAN DAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN NEGARA
338.
Pasal 104
Pegawai ASN dapat mencalonkan diri untuk jabatan Negara tertentu.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan Substansi : Penyesuaian Pasal 104 menjadi Pasal 107
Pasal 107
Pegawai ASN yang berstatus PNS dapat diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dan/atau Kepala Pemerintahan sebagai pejabat Negara tertentu.
Pasal 104 Cukup jelas.
.
339.
Pasal 105
Jabatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden;
Pasal 105
Cukup jelas.
76 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum; g. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah
Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial; j. Menteri dan Jabatan setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Repbulik Indonesia di Luar Negeri yang
berkedudukan sebagai Duta besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur; m. Bupati/Walikota dan wakil Bupati/Wakil Walikota; dan n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Penyesuaian Pasal 105 menjadi Pasal 108 Menghapus huruf f “Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum”
Pasal 108
Jabatan Negara sebagaimana dimaksud dalam asal 107 adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; f. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada
Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial; i. Menteri dan Jabatan setingkat Menteri; j. Kepala perwakilan Repbulik Indonesia di Luar Negeri yang
berkedudukan sebagai Duta besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
k. Gubernur dan Wakil Gubernur; l. Bupati/Walikota dan wakil Bupati/Wakil Walikota; dan m. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
masuk penjelasan khusus pejabat negara
yang selama ini telah diatur dalam UU
340.
Pasal 106
(1) Pegawai ASN dari PNS yang diangkat pada Jabatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf f, huruf, g, huruf h, huruf I, huruf j, dan huruf k diberhentikan Sementara dari jabatan yang didudukinya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.
(2) Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi pada Jabatan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS.
(3) Pegawai ASN dan PNS yang mencalonkan diri untuk jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf l, dan huruf m, mengajukan permohonan
Pasal 106 Cukup jelas.
77 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
berhenti sebagai Pegawai ASN sejak masa pencalonan.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan Substansi : Penyesuaian Pasal 106 menjadi Pasal 109
Pasal 109
(1) Pegawai ASN dari PNS yang diangkat pada Jabatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf, g, huruf h, huruf I, huruf j, dan huruf k diberhentikan Sementara dari jabatan yang didudukinya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.
(2) Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi pada Jabatan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS.
(3) Pegawai ASN dan PNS yang mencalonkan diri untuk jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf l, dan huruf m, mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai ASN sejak masa pencalonan.
341.
Pasal 107
Pejabat eksekutif senior berstatus Pegawai negeri Sipil yang tidak menjabat lagi pada jabatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat menduduki jabatan eksekutif senior, jabatan administrasi atau jabatan fungsional.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Penyesuaian Pasal 107 menjadi Pasal 110
Pasal 110
Pejabat eksekutif senior berstatus Pegawai negeri Sipil yang tidak menjabat lagi pada jabatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dapat menduduki jabatan eksekutif atau jabatan fungsional.
Pasal 107 Cukup jelas.
342.
Pasal 108
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai ASN yang menduduki jabatan Negara diatur dengan Peraturan Menteri.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA Perubahan Substansi : Penyesuaian Pasal 108 menjadi Pasal 111
Pasal 111
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai ASN yang menduduki jabatan Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 108 Cukup jelas.
343.
BAB X ORGANISASI
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan Redaksi : Karena adanya penambahan Bab Kode Etik dan Disiplin sehingga Bab X menjadi Bab X
BAB XI ORGANISASI
78 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
344.
Pasal 109
(1) Pegawai ASN merupakan anggota Korps Pegawai ASN Republik Indoneisa yang bersifat non kedinasan untuk menyampaikan aspirasinya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Pegawai ASN diatur dengan Peraturan Menteri.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap Penyesuaian Pasal 109 menjadi Pasal 112
Pasal 112
(1) Pegawai ASN merupakan anggota Korps Pegawai ASN Republik Indoneisa yang bersifat non kedinasan untuk menyampaikan aspirasinya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Pegawai ASN diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 109 Cukup jelas.
345.
BAB XI SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan Redaksi : Karena adanya penambahan Bab Kode Etik dan Disiplin sehingga Bab XI menjadi Bab XII
BAB XII SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
346.
Pasal 110
(1) Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen asn diperlukan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap Penyesuaian Pasal 110 menjadi Pasal 113
Pasal 113
(1) Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
Pasal 110 Cukup jelas.
347.
(2) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar berbagai Instansi.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA Perubahan Substansi :
(2) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar berbagai Instansi dan dikelola BKN.
348. (3) Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem
Informasi Aparatur Sipil Negara, setiap Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memutakhirkan data secara berkala
79 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
dan menyampaikannya kepada BKN.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
349.
(4) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbasiskan teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya.
DISETUJUI TETAP, DISERAHKAN KE TIMSIN
350.
Pasal 111
(1) Sistem informasi aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) memuat seluruh informasi dan data Pegawai ASN.
(2) Data Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. data riwayat hidup; b. riwayat pendidikan formal dan non formal; c. riwayat jabatan dan kepangkatan; d. riwayat penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan; e. riwayat pengalaman berorganisasi; f. riwayat gaji; g. riwayat pendidikan dan latihan; h. daftar penilaian pekerjaan; dan i. surat keputusan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 111 menjadi Pasal 114
Pasal 114
(1) Sistem informasi aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) memuat seluruh informasi dan data Pegawai ASN.
(2) Data Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. data riwayat hidup; b. riwayat pendidikan formal dan non formal; c. riwayat jabatan dan kepangkatan; d. riwayat penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan; e. riwayat pengalaman berorganisasi; f. riwayat gaji; g. riwayat pendidikan dan latihan; h. daftar penilaian pekerjaan; dan i. surat keputusan.
Pasal 111 Cukup jelas.
351.
BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan Redaksi : Karena adanya penambahan Bab Kode Etik dan Disiplin sehingga Bab XII menjadi Bab XIII
BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA
352. Pasal 112 Pasal 112
80 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif dan Peradilan Tata Usaha Negara.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi : Penyesuaian Pasal 112 menjadi Pasal 115 Agar penyelesaian sengketa kepegawaian lebih efektif
Pasal 115
(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui keberatan dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Cukup jelas.
353.
(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
DIHAPUS : Alasan sesuai dengan DIM No. 352
354.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
DIHAPUS : Alasan sesuai dengan DIM No. 352
355.
(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
DIHAPUS : Alasan sesuai dengan DIM No. 352
356.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan substansi :
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
357.
BAB XIII LARANGAN
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan Redaksi : Karena adanya penambahan Bab Kode Etik dan Disiplin sehingga Bab XIII menjadi Bab XIV
BAB XIV LARANGAN
358. Pasal 113
Pasal 113
81 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai ASN atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 113 menjadi Pasal 116
Pasal 116
Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai ASN atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN.
Cukup jelas.
359.
Pasal 114
Pegawai ASN atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN dilarang menerima pemberian atau janji dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap Penyesuaian Pasal 114 menjadi Pasal 117
Pasal 117
Pegawai ASN atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN dilarang menerima pemberian atau janji dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN.
Pasal 114 Cukup jelas.
360.
Pasal 115
Setiap orang dilarang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 115 menjadi Pasal 118
Pasal 118
Setiap orang dilarang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Pasal 115 Cukup jelas.
361.
Pasal 116
Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada anggota KASN agar berbuat atau tidal berbuat sesuatu dalam seleksi pengisian pejabat Eksekutif Senior.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 116 menjadi Pasal 119
Pasal 119
Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
Pasal 116 Cukup jelas.
82 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
anggota KASN agar berbuat atau tidal berbuat sesuatu dalam seleksi pengisian pejabat Eksekutif Senior.
362.
Pasal 117
Anggota KASN atau panitia seleksi penerimaan calon pejabat Eksekutif Senior dilarang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya agar seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 117 menjadi Pasal 120
Pasal 120
Anggota KASN atau panitia seleksi penerimaan calon pejabat Eksekutif Senior dilarang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya agar seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
Pasal 117 Cukup jelas.
363.
Pasal 118
Setiap orang dilarang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon pejabat eksekutif senior dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 118 menjadi Pasal 121
Pasal 121
Setiap orang dilarang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon pejabat eksekutif senior dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
Pasal 118
Cukup jelas.
364.
BAB XIV KETENTUAN PIDANA
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan Redaksi : Karena adanya penambahan Bab Kode Etik dan Disiplin sehingga Bab XIV menjadi Bab XV
BAB XV KETENTUAN PIDANA
365.
Pasal 119
Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai ASN atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya
Pasal 119 Cukup jelas.
83 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 119 menjadi Pasal 122
Pasal 122
Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai ASN atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
366.
Pasal 120
Pegawai atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN yang menerima pemberian atau janji dalam seleksi penerimaan calon pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 120 menjadi Pasal 123
Pasal 123
Pegawai atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN yang menerima pemberian atau janji dalam seleksi penerimaan calon pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Pasal 120 Cukup jelas.
367.
Pasal 121
Setiap orang yang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimksud dalam Pasal 115 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap Penyesuaian Pasal 121 menjadi Pasal 124
Pasal 121
Cukup jelas.
84 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Pasal 124
Setiap orang yang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimksud dalam Pasal 115 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
368.
Pasal 122
Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada anggota KASN agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam seleksi pengisian pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 122 menjadi Pasal 125
Pasal 125
Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada anggota KASN agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam seleksi pengisian pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 122 Cukup jelas.
369.
Pasal 123
Anggota KASN atau panitia seleksi penerimaan calon pejabat Eksekutif Senior yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya agar seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 123 menjadi Pasal 126
Pasal 126
Anggota KASN atau panitia seleksi penerimaan calon pejabat Eksekutif Senior yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya agar seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 123
Cukup jelas.
85 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
370.
Pasal 124
Setiap orang yang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon pejabat Eksekutif Senior dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 124 menjadi Pasal 127
Pasal 127
Setiap orang yang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon pejabat Eksekutif Senior dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 124 Cukup jelas.
371.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan Redaksi : Karena adanya penambahan Bab Kode Etik dan Disiplin sehingga Bab XV menjadi Bab XVI
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
372.
Pasal 125
Ketentuan mengenai pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berlaku bagi Pegawai ASN yang diangkat sejak 1 Januari 2013. DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 125 menjadi Pasal 128
Pasal 128
Ketentuan mengenai pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berlaku bagi Pegawai ASN yang diangkat sejak 1 Januari 2013.
Pasal 125 Cukup jelas.
373.
Pasal 126
Tim seleksi menyampaikan 7 (tujuh) orang KASN terpilih kepada Presiden untuk ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Undang-undang ini diundangkan.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
Perubahan Substansi : Penyesuaian Pasal 126 menjadi Pasal 129
Pasal 129
Pasal 126
Cukup jelas.
86 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
(1) Untuk pertama kali Menteri menjaring dan menyampaikan 10 (sepuluh) calon anggota KASN kepada Presiden selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah UU ini diundangkan.
(2) Presiden memilih dan menetapkan 5 dari 10 calon yang diusulkan Menteri selambat‐lambatnya 1 (satu) bulan sejak pengajuan.
374.
Pasal 127
Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan pasal 111 dilaksanakan secara nasional paling lambat tahun 2012.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 127 menjadi Pasal 130
Pasal 130
Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan pasal 111 dilaksanakan secara nasional paling lambat tahun 2012.
Pasal 127 Cukup jelas.
375.
Pasal 128
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetaplam paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 128 menjadi Pasal 131
Pasal 131
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetaplam paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 128 Cukup jelas.
376.
Pasal 129
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut sebagai Pegawai ASN.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 129 menjadi Pasal 132
Pasal 132
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut sebagai Pegawai ASN.
Pasal 129 Cukup jelas.
377.
Pasal 130
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890)
Pasal 130 Cukup jelas.
87 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Penyesuaian Pasal 130 menjadi Pasal 133
Pasal 133
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
378.
Pasal 131
Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi : Penyesuaian Pasal 131 menjadi Pasal 134
Pasal 134
Ketentuan peraturan perundang‐undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi Jabatan Fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang‐Undang ini.
Pasal 131 Cukup jelas.
379.
Penambahan Substansi :
Pasal 135
Ketentuan peraturan perundang‐undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi Jabatan Fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang‐Undang ini.
DISETUJUI DISERAHKAN KE PANJA
380.
Pasal 132
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Pasal 132
Cukup jelas.
88 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 132 menjadi Pasal 136
Pasal 136
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
381.
Pasal 133
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepegawaian harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 133 menjadi Pasal 137
Pasal 137
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepegawaian harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 133
Cukup jelas.
382.
Pasal 134
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
DISETUJUI DISERAHKAN TIMUS/TIMSIN
Perubahan redaksi dengan substansi tetap : Penyesuaian Pasal 134 menjadi Pasal 138
Pasal 138
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Pasal 134 Cukup jelas.
383.
Disahkan di Jakarta pada tanggal. .. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal… MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
89 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
NO RUU APARATUR SIPIL NEGARA PENJELASAN PASAL
REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
90 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
Daftar DIM yang mengalami perubahan/penyempurnaan (tanggapan pemerintah) No Pembahasan DIM
1. Penambahan frasa Republik Indonesia pada Pegawai Pemerintah Nonpermanen, sehingga menjadi Pegawai Pemerintah Nonpermanen Republik Indonesia
- Penjelasan pada DIM 9 - DIM yang menyesuaikan/konsisten:
10, 40, 172, 173, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 319
Instansi daerah: Konsisten dengan penyebutan instansi pusat sebagai instansi pemerintah, sehingga instansi darah disebut sebagai instansi pemerintah daerah
- Penjelasan pada DIM 9 - DIM yang menyesuaikan/konsisten:
21, 24, 46, 74 (penambahan ayat), 321
2. KASN sebagai pelaksana regulasi - Penjelasan pada DIM 27 - DIM yang menyesuaikan/konsisten:
95, 102, 3. Jabatan Eksekutif Senior:
Jabatan Eksekutif Senior terdiri dari jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah provinsi, dan jabatan Eselon II.a pada instansi pemerintah, instansi pemerintah daerah provinsi, dan instansi pemerintah daerah kabupaten/kota, serta jabatan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Penjelasan pada DIM 66 - DIM yang menyesuaikan/konsisten:
15, 72, 73, 74, 95, 112, 113, 115, 116, 118, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 134, 135, 136, 137, 141
- DIM yang sama (dicoret/dihapus): 228 – 237
4. Pengisian/Seleksi Jabatan Eksekutif Senior
- Penjelasan pada DIM 78 - DIM yang menyesuaikan/konsisten:
16,
5. Kewenangan LAN - Penjelasan pada DIM 96 - DIM yang menyesuaikan/konsisten:
163, 164
6. Kewenangan BKN - Penjelasan pada DIM 97 - DIM yang menyesuaikan/konsisten:
183, 320 7. Anggota KASN:
Wakil Daerah dialihkan menjadi wakil masyarakat
DIM 152
8. Konsisten dengan manajemen PNS
- Penjelasan pada DIM 198 - DIM yang menyesuaikan/konsisten:
98, 100, 9. Tunjangan kemahalan DIM 267
10. Pelanggaran DIM 276, 277, 278, 11. Manajemen Pegawai Pemerintah
Nonpermanen DIM 296
12. Penjelasan khusus pejabat negara yang selama ini telah diatur dalam UU
DIM 339
1 C:\Users\Biro Umum\Documents\Bahan KIP 2016 Revisi\Lampiran 22 Dokumen Pendukung Peraturan Perundang-Udnangan\RUU ASN\2012\per jan '12\BAHAN PANJA RUU
ASN - edit 31 jan.doc
Daftar DIM yang mengalami perubahan/penyempurnaan dari DIM 23 November
NO DIM HALAMAN
9, 10 4 15 5
16, 21 6 24 7
36 11 40 12
46 13 66 18
70, 72, 73 19 74 20
95 24 97, 98, 100 25
102-107 26 112, 113, 115 27
116, 118, 122 28 124, 125 29
128-130 30 134-137 31
141 32 149, 152 34
163 37 164 38
172 39 173 40
183 41 189, 191, 192 42
228-231 51 232-235 52
236-237 53 267 60
276, 277 62 280 64
296, 299 67 300-305 68
306 69 319-321 71
335 74 339 75
341 76 375 85