Download - BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
1/37
BAHAN PAPARAN
Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKTrans)PADA
RAKORNAS
KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
Jakarta, 31 Maret s/d 1 April 2015
DIREKTORAT JENDERALPENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
2/37
2
SISTEMATIKA
I. UMUM
II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
III. STRUKTUR ORGANISASI
IV. NOMENKLATUR DAN SASARAN PROGRAM
V. TARGET RPJMN 2015-2019
VI. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
VII. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2015
VIII. TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015
IX. PENGENDALIAN PROGRAM TAHUN 2015X. PERSIAPAN RANCANGAN PROGRAM TAHUN 2016
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
3/37
3
A. Dasar Hukum
1. UU No. 29/2009 tentang Perubahan atas UU No.
15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
2. PP. NO. 3/2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 15Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
sebagaimana telah diubah dengan UU No.
29/2009
3
I. UMUM
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
4/37
B. Ilustrasi Pembangunan dan Pengembangan KawasanTransmigrasi/Kawasan Perdesaan
KIM
PERKOT
AAN
KIM
PERKOT
AAN
KIM
PERKOT
AAN
Perdag
dan Jasa
Yan
Umum
Indust
ri
KP
Wilayah A
Zona kawasan perdesaan sebagai sistem
produksi pertanian dan PengelolaanSDA yang struktur dan pola
pemanfaatan ruangnya untuk :
permukiman, lahan usaha, lahan
investasi, konservasi dll
Zona kawasan perdesaan sebagai sistem
produksi pertanian dan PengelolaanSDA yang struktur dan pola
pemanfaatan ruangnya untuk :
permukiman, lahan usaha, lahan
investasi, konservasi dll
Zona kawasan perdesaan sebagai sistem
produksi pertanian dan PengelolaanSDA yang struktur dan pola
pemanfaatan ruangnya untuk :
permukiman, lahan usaha, lahan
investasi, konservasi dll
Zona Kawasan sebagai Pusat
Pertumbuhan yang disiapkan
menjadi KPByang struktur dan
pola pemanfaatan ruangnya
untuk : permukiman, perdagangan
dan jasa, industri, konservasi dllWilayah B
KPB
Wilayah perdesaan
yang dikembangkan
menjadi Pusat
Pelayanan Kawasan=
Pusat Kegiatan
Lokal/Kota
Kecamatan/Embrio
Kota Kecil
Kota Kecil/ Menengah:
Fokus pengembangan kepada
peningkatan Jasa (pemasaran, distribusi,
dan keuangan), serta Industri
pengolahan tersier (final goods)
4
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
5/37
5
BAPPEDA
KAWASAN TRANSMIGRASI
Pusat
(APBN)
Provinsi
(APBD)
Kabupaten
(APBD)
Kemen Desa,PDT & Trans
Kemendagri KemenPUSektor
Lain
BADAN USAHA
Dekon/
Pembantuan/
DAK dll
MASYARAKAT
Kemen LH&Hut
BAPPENAS
C. Kolaborasi Sektor dalam Penyelenggaraan Transmigrasi
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
6/37
6
Pemerintah(Kemenakertrans,
PU, Kehutanan,Pertanian,
Kesehatan, Dikbud,BPN dll)
Pem.Prov
Pem.Kab
1.Menegaskan peran Pemdasebagai pemrakarsa danpenanggung jawab
pelaksanaan transmigrasi didaerahnya.
2.Mendorong peran sertamasyarakat dan swasta
Masy. &Swasta
Pengembangan
Kawasan
Transmigrasi
LANJUTAN
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
7/37
7
s/d T-5 T-4 T-3 T-2
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN
KIE1
2CAD
TANAH
3Studi RKT
dan ISPT
GUB
BUPATI/
WALKOT
MEN
KONSEP
RKT KTDISYAHKAN
RR-SKP
RD-
KPB
Kejelasan
status tanah
Hsl Konso-lidasi
HPL
Investasi
Konservasi
PENYELESAIANSTATUS TANAH
PENYELESAIANSTATUS TANAH
KIEKIE KELOMPOK:MASY SEKITAR
PEMDA
MEDIASIKSAD
KAB/KOTA
MEDIASI KSAD ANTAR PROV
PENYUSUNANRTSP
DAN
DED
PRASSAR
PENEGASANKPD MAS
TEMPATAN
LAYANANINVESTASI
PENYUSUNAN
RENCANA
PEMBANGUNAN
DAN
PENGEMBANGAN
PERJANJIAN
KSADANTA KAB/KOTA
IPT
4
5
Penilaian dan
Pengesahan
DASAR SUNGRAM
&BANG SP
Ps 15
Ps 17
Ps 34 s/d 37
D. Proses Pelaksanaan Transmigrasi (Business Process)
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
8/37
8
T-1 T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
SUNGRAM BANGKIMKIMPAT PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN
Estafet dari Pembangunan ke Pengembangan
TAHAP PENYESUAIAN
(18 bln)
Bimbingan, fasilitasi,
bantuan, pelayanan,
pendampingan,
mediasi, advokasi, dan/atau pelatihan untuk
mewujudkan
masyarakat yang
mampu beradaptasi
dengan lingkungan
fisik dan sosial
PENYUSUNAN
DAN
SINKRONISASI
PROGRAM
SERTA
ANGGARAN
Bang
Fisik SP
1 2 3 4
1
Yan Info
Pendafsi
Pelatihan
Yan Pindah
Verivikasi
Penegasan
Penunjukan
Pelatihan
PATdan
ADAP
TASI
TAHAP PEMANTAPAN
(18 bln)
Bimbingan, fasilitasi,
bantuan, pelayanan,
pendampingan,
mediasi, advokasi, dan/atau pelatihan untuk
mewujudkan
masyarakat yang
mampu memenuhi
kebutuhan hidup dari
hasil produksi yang
dikembangkan
TAHAP KEMANDIRIAN
(2 tahun)
Bimbingan, fasilitasi,
bantuan, pelayanan,
pendampingan, mediasi,
advokasi, dan /ataupelatihan untuk
mewujudkan masyarakat
yang sudah terlibat secara
langsung maupun tdk
langsung dalam produksi
sektor unggulan
Can Bang SP
Can Bang Pst SKP
Can Bang
KPB/SKP
Sungram SP
tahapPemantapan
Sungram SPtahap
KemandirianSungram SPtahap
Penyesuaian
Sungram Bang
Pst SKP
Pengembangan Pusat SKP
Pengembangan KPB
Pengembangan SKP
Pengembangan Kawasan
Sungram Bang
KPB/SKP
Can Bang
Kawasan
Sungram Bang
Kawasan
2 3
PengkKapling Sertipikasi Tanah
Mitigasi Lingk
4
Promosi dan Kemitraan (Masyarakat, Lembaga Pemerintah, Badan Usaha)
6
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
9/37
II. TUGAS DAN FUNGSI (Sesuai Perpres No. 12 Tahun 2015)
FUNGSI
UG S
MENYELENGGARAKAN
PERUMUSAN DAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN DI BIDANG
PENGEMBANGAN
KAWASAN
TRANSMIGRASI
Perumusan kebijakan, Pelaksanaan
kebijakan, Penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, Pemberian
bimbingan teknis dan supervisi,
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang promosi dan kerjasama
kelembagaan , pembangunan dan
pengembangan kawasan,
pengembangan usaha, pengembangan
sosial budaya, dan pelayanan
pertanahan transmigrasi Pelaksanaan administrasi direktorat
jenderal pengembangan kawasan
transmigrasi
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Menteri9
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
10/37
10
DIREKTORAT JENDERALPENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT
PROMOSI DAN
KEMITRAAN
DIREKTORAT
PEMBANGUNAN DANPENGEMBANGAN
SARANA DAN
PRASARANA
KAWASAN
TRANMIGRASI
DIREKTORAT
PENGEMBANGAN
USAHA TRANSMIGRASI
DIREKTORAT
PENGEMBANGAN
SOSIAL BUDAYA
TRANSMIGRASI
DIREKTORAT
PELAYANAN
PERTANAHAN
TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
III. STURKTUR ORGANISASI DITJEN PKTrans
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
11/37
11
NAMA PROGRAM :
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASANTRANSMIGRASI
SASARAN PROGRAM TAHUN 2015 :
Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu
kesatuan sistim pengembangan ekonomi wilayah yang mandiri dan berdaya saing
berupa :
a. Berkembangnya 6 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota
kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan
perdagangan.
b. Berkembangnya kualitas satuan permukiman di 189 Satuan Permukiman.
c. Kemandirian di Satuan Permukiman sebanyak 19 Satuan Permukiman.
IV.NOMENKLATUR DAN SASARAN PROGRAM
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
12/37
12
Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang
terintegrasi dalam satu kesatuan sistim pengembangan
ekonomi wilayah yang mandiri dan berdaya saing berupa :
1. Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus
pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan
Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusatpengolahan hasil pertanian/ perkebunan/peternakan
/perikanan serta mendukung sasaran kemandirian pangan
nasional.
2. Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadikota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri
pengolahan sekunder dan perdagangan.
12
V. TARGET RPJMN TAHUN 2015-2019
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
13/37
13
1. PADA SATUAN PERMUKIMANa. Peningkatan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat transmigrasi
(pangan, kesehatan, pendidikan, mental spiritual, sarana usaha ekonomi)
b. Focussingkegiatan berupa peningkatan kualitas pada Satuan Permukiman
Bina untuk mempercepat kemandirian
c. Percepatan penyelesaian masalah pertanahan dan pemberian sertifikat
d. Peningkatan promosi potensi satuan permukiman dan mendorong
kerjasama kelembagaan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan sosial
kemasyarakatan
2. PADA KAWASAN TRANSMIGRASIa. Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk
mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan baru (saat ini masih
terdapat 619 Kawasan Transmigrasi yang potensial untuk dikembangkan)
b. Peningkatan promosi potensi kawasan transmigrasi dan mendorong
kerjasama kelembagaan (Pemerintah, Non Pemerintah)
A. KEBIJAKAN
VI. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
14/37
14
B. STRATEGI
1. PADA SATUAN PERMUKIMAN
Meningkatkan kualitas catu pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan
usia dini, dasar, pelayanan mental spritual dan seni budaya serta Intensifikasi LP danLU I pada satuan permukiman T+1 s.d T+3 (77 SP/ 16.388 KK)
Memfasilitasi pelayanan kesehatan, pendidikan usia dini, pendidikandasar,pendidikan menengah, dan tinggi, pelayanan mental spritual dan seni budaya,dan pemenuhan pada satuan permukiman T+4 s.d T+6. (84 SP/ 16.844 KK)
Membentuk, menguatkan dan mengembangkan kelembagaan pemerintahan danKelembagaan Kemasyarakatan pada T +2 s.d T+6 (189 SP)
Mengembangkan teknologi pengolahan hasil pada satuan permukiman T+3 s.d T+5(45 SP)
Menumbuhkan dan mengembangkan Wirausaha Mandiri pada satuan permukimanT+4 s.d T+6 (84 SP/3000 Org)
Meningkatkan Insfrastruktur/Sarana pada satuan permukiman T+3 s.d T+6 (23 SP)
Meningkatkan Insfrastruktur/Prasarana pada satuan permukiman T+3 s.d T+6 (23SP) (jalan /jembatan 145.84 km, drainase (36.92 km)
Mewujudkan prioritas intensifikasi LP, LU I dan pengembangan LU II padaT+4 s.d T+6(84 SP/ 16.000 Ha)
Membentuk, menguatkan dan mengembangkan lembaga ekonomi pada T+3 s.d T+5(125 SP/125 Lembaga)
Mempercepat penyelesaian permasalahan di 19 Satuan Permukiman Bina
Meningkatkan Fasilitasi dan Advokasi penyelesaian masalah pertanahan dengan BPN
dan PEMDA (30.000 sertifikat dari total kebutuhan 90.000 sertifikat)
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
15/37
15
LANJUTAN STRATEGI
2. PADA KAWASAN TRANSMIGRASI
Meningkatkan Insfratuktur Kawasan mendukung ekonomi pada 6 Kawasan (Lunang Silaut,Telang, Belitang, Mesuji, Rasau Jaya, Tobadak)
Mengembangkan Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi agroindustri (Sinergi hulu-hilir), di 6 Kawasan
Mengembangkan pasar dan pemasaran di 6 Kawasan
Membentuk, Menguatkan dan mengembangkan Kelembagaan Ekonomi di 6 Kawasan
Mengembangkan Wirausaha mandiri 1.320 Orang di 6 Kawasan
Mengembangkan potensi kawasan Transmigrasi untuk dikerjasamakan dengan pihakswasta melalui pembentukan PIBKT (Pusat Informasi Bisnis Kawasan Transmigrasi) di 6Kawasan
Fasilitasi penyediaan sarana layanan sosial budaya di 13 Kawasan (Lunang Silaut, Batin IIIUlu, Mesuji, Rawa Pitu, Way Tuba, Belitang, Rasau Jaya, Tobadak, Hialu, Labangka,Tambora, Ponu)
Menguatkan dan Mengembangkan Kelembagaan Pengelola Kawasan Transmigrasi di 13Kawasan (Batu Betumpang, Telang, Parit Rambutan, Kikim, Mesuji, Rawa Pitu, Way Tuba,
Rasau Jaya, Gerbang Kayong, Tobadak, Tinanggea, Hialu, Ponu) Meningkatkan Publikasi Ketransmigrasian (Pameran, Trans Expo, Penghargaan Transmigrasi,
Media Cetak dan Elektronik)
Meningkatkan kerjasama kelembagaan, ekonomi, dalam pembangunan dan pengembangankawasan Transmigrasi
Meningkatkan dukungan program dan anggaran dari seluruh stakeholder (PEMDA, LintasSektor terkait, Swasta, Masyarakat )
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
16/37
1616
Uraian Satker Pagu Akhir
PUSAT ( 6 Satker )Rp. 293.315.518.000- (28.58 )
DAERAH ( 146 Satker )Rp. 733.055.173.000,- (71,42 )
a. Provinsi ( 29 Satker )Rp. 122,354,524,000.00 (11.92 )
b. Kabupaten ( 117 Satker )Rp. 610.700.649.000,- (59,50 )
PAGU TOTAL ( 152 Satker )Rp. 1.026.370.691.000,-
DAERAH
71,42%
PUSAT
28.58 %
PROVINSI
11.92%
KABUPATEN
59,50, %
1. Komposisi Anggaran Tahun 2015
VII. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2015
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
17/37
17
2. Alokasi Anggaran Per Kegiatan
Pemb. dan Pengemb.
Sarana dan Prasarana
Kws Trans 52,24 %
Peng. Usaha Trans21,55 %
Pengemb. Sosbud Trans
13,86 %
PelayananPertanahan Trans
1.65 %
Promosi dan
Kemitraan1,54 %
Duk. Manajemen
Pelaks. Program
9,16%
- Promosi dan KerjasamaKemitraan: Rp. 15.767.836.000,-
(1,54%)
- Pembangunan danPengembangan Sarana danPrasarana Kawasan
Transmigrasi: Rp.536.145.566.000,-(52,24 %)
- Pengembangan Usaha
Transmigrasi: Rp.221.227.789..000,- (21.55 %)
- Pengembangan Sosial BudayaTransmigrasi: Rp.
142.284.877.000,- (13.86 %)
- Pelayanaan PertanahanTransmigrasi : Rp.
16.925.811.000,- (1.65 %)
- DukunganManajemen danDukunganTeknis Lainya DitjenPKT: Rp. 94.018.812.000,-
(9,16%)
Total Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi :Rp.1.026.370.691.000,-
Keterangan : Terdiri 152 Satker terbagi di 6 Satker Pusat dan 146 Satker Daerah
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
18/37
18
3. Postur Belanja
Belanja Barang 63.79 %
Belanja Modal
30.37%
Belanja Pegawai
5.69 % - Belanja Barang:
Rp.507.467.699.000,-
(63,79 %)
- Belanja Modal:
Rp.481.099.605.000 ,-
(30.37 %)
- Belanja Pegawai:
Rp.37.803.387.000,-
(5.69%)
Total Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi :
Rp.1.026.370.691.000,-
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
19/37
19
NO PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME OUTPUT
PAGU ANGGARAN
VOLUMEBIAYA
(Rp x 1000)
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1.026.370.691
1 Promosi dan
Kemitraan
Meningkatnya
peran sertamasyarakat,
lembaga
pemerintah dan
non pemerintah
dalam
penyelenggaraan
transmigrasi
15.767.836
a Layanan Promosi dan
Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
12 SP 9.657.999
b Layanan Kemitraan 12 NKB 6.109.837
D. Indikator Kinerja, Outcomes dan Output
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
20/37
20
NO KEGIATAN OUTCOME OUTPUTPAGU ANGGARAN
VOLUME BIAYA (Rp x 1000)
2 Pembangunan
dan
Pengembangan
Sarana Prasarana
Kawasan
Transmigrasi
Satuan Permukiman
/Kawasan
transmigrasi yang
sarana prasarananya
berkembang,
berfungsi dan
berkelanjutan
536.145.566
a. Jalan 412 KM 433.236.735
b. Drainase 42 KM 14.097.289
c. Sarana Air Bersih 34 UNIT 7.079.915
d. Sarana Penerangan danEBT
88 UNIT 37.226.645
e. Fasilitas Umum 165 UNIT 32.021.040
f. Rumah Transmigran 225 UNIT 7,364,279
g. Rencana Aksi
Pemantauan Lingkungan
1 DOK 1.128.558
h. Layanan penerapan
mitigasi dan Penyerasian
Lingkungan
1 SP/KPB/
KWSN
1.500.099
i. Dokumen Pengalihan
Pengembangan SP
1 DOK 1,751,224
j. Laporan Evaluasi Tingkat 1 DOK 726259
Perkembangan KPB
LANJUTAN
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
21/37
21
NO KEGIATAN OUTCOME OUTPUTPAGU ANGGARAN
VOLUME BIAYA (Rp x 1000)
3 Pengembangan
Usaha
Transmigrasi
Satuan Permukiman
yang pendapatan
transmigrannya
sesuai dengan
tahapan
pengembanganya
221,227,789
a. Lahan usaha produktif dan
produksi komoditas
tanaman pangan di satuan
permukiman/kawasan
transmigrasi
13.572 HA 115,994,852
b. Layanan penerapan
teknologi pengolahan hasil
dan pemasaran di satuan
permukiman/kawasan
transmigrasi/KPB
70 SP/KPB/
Kws
90,108,458
c. Lembaga ekonomi di
satuan permukiman /
kawasan transmigrasi/KPB
126 LBG 6,435,477
d Layanan kewirausahaan di
satuan
permukiman/kawasan
transmigrasi/KPB
5837 Org/
Kel
8,689,002
LANJUTAN
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
22/37
22
NO KEGIATAN OUTCOME OUTPUT
PAGU ANGGARAN
VOLUMEBIAYA (Rp x
1000)
4 Pengembangan Sosial
Budaya Transmigrasi
Satuan Permukiman yang
mencapai tingkat
perkembangan sosial
budaya sesuai dengan
tahapan pengembangannya
142,284,877
a Bantuan pangan di satuan
permukiman
12.228 KK 59,659,703
b layanan sosial budaya di
satuan
permukiman/KPB/Kws
451 SP/KPB/
KWS
54,987,310
c Lembaga Pemerintahan
dan Masyarakat yang
terbentuk dan berfungsi
di satuan permukiman/
KPB/Kws
534 LBG 28,397,632
5 Pelayanan Pertanahan
Transmigrasi
Terlayaninya pengurusan
sertifikat tanah danterselesaikannya
permasalahan tanah
transmigrasi
16.925.811
a. Layanan Pengurusan
Sertifikat Tempat Tinggal
dan Lahan Usaha
27.602 Persil/bi
dang
11,159,369
b. Layanan Penanganan
Masalah Pertanahan
11 Kasus 5,766,442
LANJUTAN
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
23/37
23
NO KEGIATAN OUTCOME OUTPUT
PAGU ANGGARAN
VOLUMEBIAYA (Rp x
1000)
6 Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen PKTrans
Lancarnya Pelayanan dan
operasional administrasi
kegiatan, pelaporan dan
keuangan Ditjen PKTrans
Layanan Teknis dan
Administrasi
12 BLN 94,018,812
TOTAL 1,026,370,691
LANJUTAN
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
24/37
24
0.13 0.34 0.630.25 0.50 1.00
2.507.50
12.75
22.75
34.25
50.50
67.50
82.75
92.00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
REALISASI RENCANA
PAGU PKTrans 2015
Rp. 1.026.370.691.000,-
Realisasi s.d 25 Maret 2015
Rp. 6.430.951.005,-
VIII. TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
25/37
25
A. PENGELOLAAN KEUANGAN
1. Pejabat Pengelola Keuangan (PMK No. 248 Thn 2010) terdiri dari : KPA
PPSPM
Bendahara Pengeluaran
Pejabat Akuntansi
2. Proses Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan :
Gubernur/Bupati/Walikota Mengusulkan Pejabat Pengelola Keuangan
Kepada Menteri/Pimpinan Lembaga;
Kementerian/Lembaga Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan sesuai
dengan usulan Gubernur/Bupati/Walikota dan menyampaikan kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3. Pelaksanaan Anggaran :
Pelaksanaan Anggaran Sesuai Dengan PMK 190 Tahun 2012 tentang
Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN.
IX. PENGENDALIAN PROGRAM TAHUN 2015
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
26/37
26
4. Pelaporan :
Setiap Satuan Kerja harus membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA) yaitu unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkatSatuan Kerja dan unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yaitu Satuan Kerja
yang memiliki wewenang mangatur dan/atau menggunakan barang milik negara.
(Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK.05/2011)
Setiap Satuan Kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ke UPPAEI
setiap bulannya setelah rekonsiliasi dengan KPPN. Laporan yang disampaikan meliputi :
back up (ADK) Sakpa, realisasi belanja, realisasi pendapatan, kembali belanja dan neraca.Khusus laporan semester I dan II/Tahunan harus disetai dengan Catatan Atas Laporan
Keuangan (CaLK) dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala
Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor
57/PB/2013 )
Setiap Satuan Kerja wajib menyampaikan laporan BMN ke UAPBEI setiap semester
meliputi laporan Semester I, Semester II, dan Tahunan berupa :
Backup (ADK) Simak BMN dan Persediaan
Laporan Intra komptabel
Laporan Ekstra komptabel
Gabungan Laporan Intra komptabel dan Laporan Ekstra komptabel
Aset tak Berwujud (bila ada)
LANJUTAN
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
27/37
27
B. PENGENDALIAN
Pelaksanaan program dan kegiatan diperkirakan baru dapat
dilaksanakan pertengahan April 2015, hal-hal yang harus
dilakukan :
Mempercepat pelaksanaan kegiatan setelah menerima
dokumen anggaran hasil revisi APBN dengan mengerahkan
seluruh potensi yang ada.
Meningkatkan pengendalian pelaksanaan kegiatan sampai
dengan tingkat lapangan.
Fokus pada target capaian kinerja tahun 2015 Berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
28/37
28
a. Bagi Daerah yang belum menyampaikan usulan
program dan kegiatan tahun 2016 agar segeramengusulkan ke Pusat dilengkapi data dukung( TOR,RAB, DED, dll) selambat-lambatnya minggu ke - 2bulan April 2015
b. Mekanisme usulan program berpedoman padaPermen Nakertrans No. 12 Tahun 2006 tentang TataCara Pengajuan Usulan Program BidangKetenagakerjaan dan Ketransmigrasian : Instansi kabupaten/kota mengusulkan program kepada
instansi provinsi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Usulan program dari tingkat provinsi ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah disampaikan kepada Menteri dengantembusan Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderalterkait.
X. PERSIAPAN RANCANGAN PROGRAM 2016
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
29/37
29
TAHAPAN DAN WAKTU PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
30/37
30
Sumber :
1. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga2. Peraturan Menakertrans No: Per. 12/MEN/IV/2006 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan
Program Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
LANJUTAN
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
31/37
31
LANJUTAN
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
32/37
32
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALPENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
BAGIAN
PERENCANAAN
BAGIAN KEUANGAN
DAN BMN
BAGIAN HUKUM,
ORGANISASI DAN
TATA LAKSANA
BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
ANGGARAN
SUBBAGIAN
EVALUASI DAN PELAPORAN
SUBBAGIAN
DATA DAN INFORMASI
SUBBAGIAN
AKUNTANSI DAN BMN
SUBBAGIAN
PERBENDAHARAAN
SUBBAGIAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
SUBBAGIAN
PENYUSUNAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SUBBAGIAN
ADVOKASI HUKUM
SUBBAGIAN
ORGANISASI DAN TATA
LAKSANA
SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
PERLENGKAPAN DAN
RUMAH TANGGA
LANJUTAN
LANJUTAN
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
33/37
33
DIREKTORAT PROMOSI DAN KEMITRAAN
SUB DIREKTORAT
PROMOSI DANPUBLIKASI
SUB DIREKTORAT
KEMITRAAN BADANUSAHA
SUB DIREKTORAT
KEMITRAANMASYARAKAT
SUB DIREKTORAT
KEMITRAAN
LEMBAGAPEMERINTAH
SEKSI
PROMOSI
SEKSI
PUBLIKASI
SEKSI
EVALUASI KEMITRAAN
BADAN USAHA
SEKSI
FASILITAS KEMITRAAN
BADAN USAHA
SEKSI
FASILITAS KEMITRAAN
MASYARAKAT
SEKSI
EVALUASI KEMITRAAN
MASYARAKAT
SEKSI
FASILITAS KEMITRAAN
KELEMBAGAAN
PEMERINTAH
SEKSI
EVALUASI KEMITRAAN
KELEMBAGAAN
PEMERINTAH
SUB BAGIAN TATA USAHA
LANJUTAN
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
34/37
34
DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA DANPRASARANA KAWASAN TRANSMIGRASI
SUB DIREKTORATPEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN
SARANA PERMUKIMAN
DAN KAWASAN
SUB DIREKTORATPEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN
PRASARANA PERMUKIMAN
DAN KAWASAN
SUB DIREKTORAT
PENYERASIAN
LINGKUNGAN
SUB DIREKTORAT
EVALUASI PERKEMBANGAN
PERMUKIMAN DAN
KAWASAN
SEKSI
PENGEMBANGAN SARANA
PERMUKIMAN
SEKSI
PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA
KAWASAN
SEKSI
PENGEMBANGAN DAN
PEMBANGUNAN
PRASARAN KAWASAN
SEKSI
PENGEMBANGAN
PRASANA PERMUKIMAN
SEKSI
RENCANA PENYERASIAN
LINGKUNGAN
SEKSI
MITIGASI LINGKUNGAN
SEKSI
EVALUASI PERKEMBANGAN
PERMUKIMAN
SEKSI
EVALUASI PERKEMBANGAN
KAWASAN
SUB DIREKTORAT
STANDARDISASI SARANA
DAN PRASARANA
SEKSI
STANDARDISASI SARANA
SEKSI
STANDARDISASI
PRASARANA
SUB BAGIAN TATA USAHA
LANJUTAN
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
35/37
35
DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA
TRANSMIGRASI
SUB DIREKTORAT
PRODUKSI
SUB DIREKTORAT
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
SUB DIREKTORAT
LEMBAGA EKONOMI
DAN PERMODALAN
SUB DIREKTORAT
KEWIRAUSAHAAN
SEKSI
PRODUKSI TANAMAN
PANGAN
SEKSI
PRODUKSI NON TANAMAN
PANGAN
SEKSI
PEMASARAN HASIL
SEKSI
PENGOLAHAN HASIL
SEKSI
LEMBAGA EKONOMI
SEKSI
PERMODALAN
SEKSI
PENGEMBANGAN
WIRAUSAHA
SEKSI
KEMITRAAN USAHA
SUB BAGIAN TATA USAHA
LANJUTAN
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
36/37
36
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SOSIAL
BUDAYA
SUB DIREKTORAT
PANGAN DANKESEHATAN
SUB DIREKTORAT
FASILITASIPENDIDIKAN
SUB DIREKTORAT
FASILITASI MENTALSPIRITUAL DAN SENI
BUDAYA
SUB DIREKTORAT
KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT
SEKSI
PANGAN
SEKSI
KESHATAN
SEKSI
PENDIDIKAN MENENGAH
DAN PERGURUAN TINGGI
SEKSI
FASILITAS PAUD DAN
PENDIDIKAN DASAR
SEKSI
FASILITAS MENTAL
SPIRITUAL
SEKSI
FASILITASI SENI BUDAYA
SEKSI
KELEMBAGAAN
PEMERINTAH
SEKSI
KELEMBAGAN
MASYARAKAT
SUB BAGIAN TATA USAHA
LANJUTAN
-
7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf
37/37
37
DIREKTORAT PELAYANAN PERTANAHAN
TRANSMIGRASI
SUB DIREKTORAT
PENGUKURANBIDANG TANAH
SUB DIREKTORAT
PENGURUSAN HAKATAS TANAH
SUB DIREKTORAT
ADVOKASIPERTANAHAN
SUB DIREKTORAT
DOKUMENTASI
PELAYANAN
PERTANAHAN
SEKSI
PENGUKURAN DAN
PEMBAGIAN TANAH
SEKSI
PENGUKURAN TATA BATAS
SEKSI
LEGALITAS HAK ATAS
TANAH
SEKSI
INVENTERISASI
KEPEMILIKAN TANAH
SEKSI IDENTIFIKASI
MASALAH PERTANAHAN
SEKSI
RECOGNISI DAN
KOMPENSASI
SEKSI
PENGOLAHAN DATA
SEKSI
PENYAJIAN INFORMASI
DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN TATA USAHA
LANJUTAN