Download - Bantek Pdam Muara Enim Dan Kapuas
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 07/PRT/M/2011
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimbang
Mengingat
: a.bahwapengadaanpekerjaankonstruksidanjasa konsultansi di bidang pekerjaan umum yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
b.bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden RepublikIndonesiaNomor54Tahun2010tentang PengadaanBarang/JasaPemerintah,perlupengaturan mengenai tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang jelas dan komprehensif sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri;
: 1.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun
2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157);
2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Nomor 95 Tahun 2010);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
4.PeraturanPresidenNomor47Tahun2009tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
i5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
8.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum.
11.Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman
Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI.Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :
1.PenggunaAnggaranyangselanjutnyadisebutPAadalahPejabatpemegang kewenangan penggunaan anggaran pemerintah.
2.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
3.SatuanKerjayangselanjutnyadisebutSatkeradalahSatuanKerjayang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah.
4.Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa Pengguna
Anggaran dan/atau Barang.
5.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
6.Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Menteri dan bersifat permanen.
7.Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
8.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh
PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
9.PenyediaBarang/Jasaadalahbadanusahaatauorangperseoranganyang menyediakan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
12. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
ii13. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
14. Ahli Hukum Kontrak adalah seorang/pejabat ahli yang dapat memberikan pendapat terhadap Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak.
15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
16. Pejabat EselonI atau PimpinanUnitKerja setara EselonI adalahSekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Direktur Jenderal/Deputi.
Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif.
Pasal 3
Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini adalah untuk:
(1) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah).
(2) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang dananya bersumber dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri.
Pasal 4
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:
(1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
(2) Bekerjasecaraprofesionaldanmandiri,sertamenjagakerahasiaanDokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
(3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
(4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
(5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
(6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
(7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
(8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada
iiisiapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
(9) Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana kerja dan anggaranK/L/D/IdisetujuiDPR/DPRDsampaidenganpenetapanpemenang, penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan.Pasal 5
Untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setelah Rencana Perkiraan Biaya yang disusun mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I.
Pasal 6
(1) Dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan berdasarkan metode pelaksanaan/kerja dan spesifikasi teknis dengan memperhatikan data harga pasar setempat,yangdiperolehberdasarkanhasilsurveymenjelangdilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
a.informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik
(BPS);
b.informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
c.daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
d.biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
e.inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank
Indonesia;
f.hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
g.perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineers estimate);
h.norma indeks yaitu tentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu barang/jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat; dan/atau
i.informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, khusus untuk harga penawaran peserta lelang/seleksi di bawah 80% HPS wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama terhadapsyaratteknis/spesifikasisehinggatidakterjadipenyimpanganyang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Pasal 7
Kontrakuntukpekerjaankonstruksidanjasakonsultansiyangbernilaidiatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak.
Pasal 8
(1) Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjuk untuk memberikan pendapat hukum, harus berdasarkan persetujuan para pihak.
(2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ivmaka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak.
Pasal 9
(1) Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi meliputi :
a.Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, terdiri atas :
1. Buku PK 01 A
StandarDokumenPengadaanPekerjaanKonstruksi(Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan.
2. Buku PK 01 B
Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan.
3. Buku PK 02 A
StandarDokumenPengadaanPekerjaanKonstruksi(Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum.
4. Buku PK 02 B
Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum.
5. Buku PK 03 A
StandarDokumenPengadaanPekerjaanKonstruksi(Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.
6. Buku PK 03 B
Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.
7. Buku PK 04 A
StandarDokumenPemilihanPekerjaanKonstruksi(Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan.
8. Buku PK 04 B
Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan.
9. Buku PK 05 A
StandarDokumenPemilihanPekerjaanKonstruksi(Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum.
10. Buku PK 05 B
Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum.
11. Buku PK 06 A
StandarDokumenPemilihanPekerjaanKonstruksi(Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan.
v12. Buku PK 06 B
Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur
(Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan.
13. Buku PK 07 A
Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi.
14. Buku PK 07 B
Pedoman Evaluasi Kualifikasi.
15. Buku PK 08
Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan.
b. Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri atas :
1. Buku JK 09 A
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi
Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Harga Satuan.
2. Buku JK 09 B
Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dengan Kontrak Harga Satuan.
3. Buku JK 10 A
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi
Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum.
4. Buku JK 10 B
Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum.
5. Buku JK 11 A
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi
Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan.
6. Buku JK 11 B
Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan.
7. Buku JK 12 A
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi
Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum.
8. Buku JK 12 B
Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum.
9. Buku JK 13 A
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi
Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan.
10. Buku JK 13 B
Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan.
vi11. Buku JK 14 A
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi
Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum.
12. Buku JK 14 B
Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum.
13. Buku JK 15 A
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi
Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan.
14. Buku JK 15 B
Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan.
15. Buku JK 16 A
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi
Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum.
16. Buku JK 16 B
Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum.
17. Buku JK 17 A
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan.
18. Buku JK 17 B
PedomanTataCaraSeleksidanEvaluasiPenawaranJasaKonsultansi
Perseorangan.
19. Buku JK 18 A
Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi.
20. Buku JK 18 B
Pedoman Evaluasi Kualifikasi Jasa Konsultansi.
21. Buku JK 19
Pedoman Penyusunan Dokumen Seleksi.
(2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di bidang pekerjaan umum dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(3) Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan:
a. kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untuk pekerjaan tunggal atau terintegrasi.
b. kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya.
Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input(tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakan konsultan (Input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasan pekerjaan fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya.
vii
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO : 07/PRT/M/2011
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
BUKU 11 A :
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga SatuanDAFTAR ISIBAB I UMUM ............................................................................................................................... 1
BAB II UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN .............................................. 3
BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) ............................................................................. 4
UMUM....................................................................................................................................... 4
DOKUMEN PEMILIHAN........................................................................................................... 5
PENYIAPAN PENAWARAN ....................................................................................................... 8
PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN .............................................................................. 10
PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN ...................................................................... 11
PENETAPAN PEMENANG ....................................................................................................... 26
PENUNJUKAN PEMENANG SELEKSI ..................................................................................... 31
SELEKSI GAGAL ....................................................................................................................... 32
BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) ............................................................................35
BAB V KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) ...............................................................................44
BENTUK DOKUMEN PENAWARAN ...................................................................................... 47
BAB VI BENTUK KONTRAK ....................................................................................................68
BAB VII BENTUK DOKUMEN LAINNYA.................................................................................99
BAB I UMUM
A.Dokumen Pemilihan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
B.Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut :
- Jasa Konsultansi: adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware);
- Kontrak Harga
Satuan
: adalah
kontrakpengadaan
jasakonsultansiatas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berbasis input, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masihbersifat perkiraan sementara,sedangkanpembayarannyadidasarkan padahasil
pengukuranbersamaatasvolume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, seperti pekerjaan :
Advisory/Technical Assistance/Pendampingan
Supervisi,ManajemenProyek,Manajemen
Konstruksi
Pekerjaan yangberesikotinggidan /atau menggunakan teknologi tinggi dimana volume atau kuantitas atau waktu pelaksanaannya masih bersifatperkiraanpadasaatKontrak ditandatangani.
Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi tersebut yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
a.Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
b.volumeataukuantitaspekerjaannya
masih bersifat
perkiraanpadasaatKontrak ditandatangani;
c.pembayarannyadidasarkanpadahasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkanhasilpengukuranbersamaatas pekerjaan yang diperlukan
- KAK: Kerangka Acuan Kerja adalah uraian kegiatan yang akandilaksanakanantaralainmeliputilatar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan;
- HPS: Harga Perkiraan Sendiri adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga
1- Kemitraan/ Kerja
SamaOperasi
(KSO)
Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan;
: adalah kerjasama usaha antar penyedia yang masing- masingpihakmempunyaihak,kewajibandan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
- PA: PenggunaAnggaranadalahpejabatpemegang kewenangan penggunaan anggaran pemerintah.
- KPA: KuasaPenggunaAnggaranadalahpejabatyang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- Pokja ULP: Kelompok Kerja ULP adalah perangkat dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangberfungsiuntuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- LDP: Lembar Data Pemilihan adalah data yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan antara lain meliputi penyusunan, penyampaian, pembukaan, kriteria dan tata cara penilaiandokumenpenawaran,pengumuman pemenang, sanggahan, dan sanggahan banding
- PPK: PejabatPembuatKomitmenadalahpejabatyang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan
- SPPJ: Surat Penunjukan Penyedia Jasa adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada penyedia jasa konsultansi untuk melaksanakan pekerjaan
- SPMK: SuratPerintahMulaiKerjaadalahsurat
yang diterbitkan oleh PPK kepada penyedia barang/jasa untuk memulai
melaksanakan
pekerjaan,jangka waktu penyelesaian, dan serah terima pekerjaan
- Pra RK3K: Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontrak
adalahdokumenpra
rencana penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi bidang penyelenggaraan konstruksi yang dibuatolehPenyediaJasadalammengajukan penawaran
C.Pelelangan Seleksi Umumdengan prakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
D.Pelelangan Seleksi Umumini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha, kemitraan/KSO.
2BAB II
UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN
[contoh undangan untuk Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya 2 Sampul][kop surat]UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PENGADAAN
Nomor: UM.01.01/Cl-Strategis-Pokja/II/92 Jakatra, 20 Februari 2012 Lampiran : 1 (satu)BerkasKepada Yth.:
1. PT. Dwikarsa Envacotama2. PT. Ganesha Piramida3. PT. Parigraha Konsultan4. PT. Jagat Rona Semesta
5. PT. Bunaken Jaya6. PT. Delta Tama Waja Corp.7. PT. Taramdi -TempatPerihal : Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk paket pekerjaan Konsultan Bantek PDAM di Kab. Muara Enim, Kab. Kuala Kapuas, Pokja Satuan Kerja Pengembangan SPAM Strategis Direktorat Pengembangan Air Minum ULP DJCK Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan Saudara telah masuk dalam Daftar Pendek untuk paket pekerjaan tersebut di atas. Sebagai kelanjutan proses pemilihan kami mengundang Saudara untuk mengambil Dokumen Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :
1.Saudara dianjurkan untuk menghadiri pemberian penjelasan pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), agar Saudara lebih memahami lingkup pekerjaan;
2.penawaran meliputi Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Biaya dengan masa berlaku penawaran paling kurang 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran;
3.jadwal pelaksanaan pengadaan:NoKegiatanHari /TanggalWaktu
a.Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen
PemilihanSenin-Rabu20 s.d 22 Feb 2012
b.Pemberian PenjelasanRabu, 22 Feb 201210.00
c.Pemasukan Dokumen PenawaranKamis, 08 Maret 201211.00
d.Batas Akhir Pemasukan Dokumen
PenawaranKamis, 08 Maret 201211.00
e.Pembukaan Dokumen Sampul IKamis, 08 Maret 201211.00
*) ditetapkan oleh pokja ULP, apabila diperlukan perubahan jadwal harus dicantumkan dalam adendum atau diberitahukan.4.Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan, dan/atausoftcopydengan diunduh melalui website K/L/D/I
5.pengambilan Dokumen Pemilihan dapat diwakilkan dengan membuat surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal.
6.Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mengambil
Dokumen Pengadaan.
Demikian disampaikan untuk diketahui.
Pokja Satker Pengembangan SPAM Strategis Direktorat Pengembangan Air Minum ULP DJCK Kementerian Pekerjaan Umum
Ketua,
Sihombing Aryananda, ST, MT
NIP. 110057831
3BAB III
INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
Umum
1.Lingkup Pekerjaan1.1.PokjaULPmengundangparapesertauntuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan jasa konsultansi sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.2.Pesertayangditunjukberkewajibanuntuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan biaya sesuai kontrak.
2.Sumber DanaPengadaaninidibiayaidarisumberpendanaanyang tercantum dalam LDP.
3.Peserta Pemilihan3.1.Pemilihan penyedia jasa konsultansi ini dapat diikuti oleh semua penyedia yang tercantum dalam Daftar Pendek.
3.2.Pesertakemitraandilaranguntukmengubah
Perjanjian Kemitraan/KSO.
4.Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan
4.1.Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajibanuntukmematuhietikapengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :
a.berusahamempengaruhi
anggota PokjaULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginanpesertayang bertentangandengan Dokumen
Pemilihan,dan/atauperaturan perundang-undangan;
b.melakukan persekongkolan dengan peserta lain untukmengaturhasil pemilihan, sehingga mengurangi/
menghambat/
memperkecil/ meniadakanpersainganyangsehatdan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
c.membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhipersyaratandalamDokumen Pemilihan.
4.2.Pesertayangterbuktimelakukantindakan sebagaimanadimaksuddalamangka4.1
diatas dikenakan sanksi sebagai berikut :
a.sanksi administratif,sepertidigugurkandari prosespemilihan,ataupembatalanpenetapan pemenang;
b.sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
c.gugatan secara perdata; dan/atau
d.pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
45.Larangan Pertentangan Kepentingan
6.Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri
4.3.Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / Kepala institusi
5.1.Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.
5.2.Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan K/L/D/I.
6.1.Pesertaberkewajibanuntuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan lokasi pekerjaan jasa konsultansiyangdilaksanakandiIndonesiaoleh tenaga Indonesia (mengutamakan tenaga ahli dalam negeri).
6.2.Dalampelaksanaanpekerjaan
jasakonsultansi dimungkinkanmenggunakankomponenberupa tenaga ahli dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan:
a.penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata- mata untuk
mencukupikebutuhan
jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkinterjadinya alihpengalaman/keahlian daritenagaahliasing tersebutketenaga Indonesia.
b.komponenberupaperangkatlunakyang diproduksidi dalam negeri belum memenuhi persyaratan
7.Satu Penawaran Tiap
Peserta
8.Isi Dokumen
Pemilihan
7.1.Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggotakemitraanhanyabolehmemasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
Dokumen Pemilihan
8.1.Dokumen Pemilihan terdiri dari:
a.Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
b.Instruksi Kepada Peserta;
c.Lembar Data Pemilihan (LDP); d.Kerangka Acuan Kerja (KAK); e.Bentuk Dokumen Penawaran :
1). Surat Penawaran,
2). Dokumen Penawaran Teknis, dan
3). Dokumen Penawaran Biaya. f.Bentuk Surat Perjanjian;
g.Syarat-Syarat Umum Kontrak; h.Syarat-Syarat Khusus Kontrak; i.Bentuk Dokumen Lain :
1). SPPBJ,
2). Jaminan Uang Muka, dan
3). Surat SPMK,
4). Surat Jaminan Sanggahan Banding,
55). Formulir Pra RK3K.
8.2.Pesertaberkewajibanmemeriksakeseluruhanisi DokumenPemilihan.
Kelalaian
menyampaikan DokumenPenawaran
yangtidakmemenuhi persyaratan
yangditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan sepenuhnya merupakan risiko peserta.
9.Pemberian Penjelasan9.1.Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang tercantum dalam LDP, serta dihadiri oleh para peserta yang diundang.
9.2.Ketidakhadiranpesertapadasaatpemberian penjelasantidak
dapatdijadikandasaruntuk menolak/ menggugurkan penawaran.
9.3.Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.
9.4.Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP menjelaskan kepada peserta mengenai :
a.Kerangka Acuan Kerja;
b.metode pemilihan;
c.cara penyampaian Dokumen Penawaran;
d.kelengkapan yangharus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
e.jadwalpemasukandanpembukaanDokumen
Penawaran;
f.metode dan tata cara evaluasi;
g.hal-hal yang menggugurkan penawaran;
h.jenis kontrak yang akan digunakan;
i.ketentuan tentang penyesuaian harga;
j.ketentuandancarasub kontraksebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil;
k.risikoK3
yangmungkintimbul akibat pekerjaantermasukkondisi
danbahaya
(apabila diperlukan);
l.perjanjianKemitraan/kerjasamaoperasi
(apabila ada);
m. ketentuantentangasuransidanketentuan lain yang dipersyaratkan.
9.5.Apabiladipandangperlu,Pokja
ULPdapat memberikanpenjelasanlanjutandengan
cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan keperluan peserta lapangan ditanggung oleh peserta masing-masing.
69.6.PemberianpenjelasanisiDokumen Pemilihan, pertanyaan dari peserta, jawaban
dari Pokja ULP, perubahan substansidokumen,hasilpeninjauan lapangan, serta keterangan lain dituangkandalam BeritaAcaraPemberian
Penjelasan(BAPP) yang ditandatangani oleh anggota Pokja ULP dan minimal 1
(satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagianyangtidakterpisahkandariDokumen Pemilihan.
9.7.Apabila tidak ada satu pun peserta yang hadir atau yangbersediamenandatanganiBAPPmaka BAPP cukup ditandatanganioleh anggota pokja ULP yang hadir.
9.8.Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 9.6 di atas terdapat hal-hal/ketentuan baru atauperubahanpentingyang
perluditampung, maka Pokja ULP menuangkanke dalam Adendum DokumenPemilihanyang
menjadibagiantidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
9.9.Apabila ketentuan
baru
atauperubahanpenting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihanmaka
ketentuanbaruatau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan
yang berlakuadalahyangtercantum dalam Dokumen Pemilihan yang awal.
9.10.Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pemilihan.
9.11.Peserta dapat mengambilsalinanBAPPdan/atau Adendum Dokumen Pemilihan yang disediakan oleh PokjaULPataumengunduhnya
melalui alamat website K/L/D/I
10. Perubahan Dokumen
Pemilihan
10.1.Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktupemasukanpenawaran,PokjaULPdapat menetapkan
AdendumDokumen
Pemilihan, berdasarkaninformasibaruyangmempengaruhi substansi pekerjaan.
10.2.Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
10.3.Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Pemilihan.
10.4.Peserta dapat mengambil salinan Adendum Dokumen PemilihanyangdisediakanolehPokjaULPatau mengunduhnya melalui alamat website K/L/D/I
11. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran
Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Pokja ULP dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran.
712. Biaya dalam Penyiapan Penawaran
Penyiapan Penawaran
12.1.Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
12.2. Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
13. Bahasa Penawaran13.1.SemuaDokumenPenawaranharusmenggunakan
Bahasa Indonesia.
13.2.Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
13.3.Dokumen penunjangyang berbahasa asingperlu disertaipenjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yangberlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
14. Dokumen Penawaran14.1.Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari
2 (dua) sampul yang memuat Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I) dan Penawaran Biaya (Sampul II).
14.2.PenawaranAdministrasidanTeknis(SampulI)
meliputi :
a.SuratPenawaran,yangdidalamnya mencantumkan :
1). tanggal;
2). masa berlaku penawaran;
3). jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
4). tanda tangan :
a). direktur utama/pimpinan perusahaan;
b). penerimakuasadaridirekturutama/ pimpinan
perusahaan
yang
nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
c). kepala cabang perusahaan yang diangkat olehkantorpusatyangdibuktikan dengan bukti otentik; atau
d). pejabat yangmenurutperjanjiankerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
b.SuratKuasa
daridirekturutama/pimpinan perusahaankepada
penerimakuasayang namanya tercantum dalam akta pendirian
atau perubahannya
(apabila dikuasakan sebagaimana dimaksud pada butir 4).b));
c.Surat Perjanjian Kemitraan / Kerja Sama Operasi
(apabila ada sebagaimana dimaksud pada butir
4).d));
d.Dokumen Penawaran Teknis :
1). data pengalaman perusahaan, terdiri dari :
a). data organisasi perusahaan,
8b). daftar pengalaman kerja sejenis selama
10 (sepuluh) tahun terakhir, c). Referensi dari pengguna jasa
d). uraian pengalaman kerja sejenis selama
10 (sepuluh) tahun terakhir, diuraikan secarajelas
denganmencantumkan informasi:
nama
pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi
tugas,nilai,
danwaktu pelaksanaan
(menyebutkan
bulandan tahun).
2). pendekatan dan metodologi, terdiri dari :
a). tanggapan dan saran terhadap Kerangka
Acuan Kerja,
b). uraianpendekatan,metodologidan program kerja, dan program kerja lain,
c). jadwal pelaksanaan pekerjaan, d). komposisi tim dan penugasan, e). jadwal penugasan tenaga ahli,
3). kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari :
a). DaftarRiwayatHiduppersonilyang diusulkan,
b). Referensi dari pengguna jasa,
c). suratpernyataankesediaanuntuk ditugaskan.
e.Dokumen lain yang dipersyaratkan : Formulir Pra RK3K
14.3.Penawaran Biaya (Sampul II) ) meliputi :
a.suratpenawaranbiayayangdidalamnya tercantummasa berlaku penawaran dantotal biaya penawaran (dalam angka dan huruf);
b.rekapitulasi penawaran biaya;
c.rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);
d.rincianBiayaLangsungNon-Personil(direct reimbursable cost);
e.bukti setor pajak tenaga ahli pekerjaan yang lalu atau audit payroll.
15. Harga Penawaran15.1.Untuk kontrak lump sum, peserta mencantumkan harga satuan dan biaya total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaandalamRincian
Biaya LangsungPersonildanNon-Personil,apabila diperlukan
15.2.Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), asuransi, dan keuntungan, serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultansi ini diperhitungkan dalam total biaya penawaran.
916. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran
16.1.Semua biaya dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang yang ditetapkan dalam LDP.
16.2.Pembayaran atas prestasi pekerjaan jasa konsultansi ini dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDPdandiuraikandalamSyarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
17. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan
18. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran
17.1.Masa berlakunya penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.
17.2.Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pokja ULP dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.
17.3.Peserta dapat :
a. Menyetujuipermintaan tersebut tanpa mengubah penawaran;
b. Menolakpermintaan
tersebutdan
dapat mengundurkandirisecaratertulisdengan tidak dikenakan sanksi.
17.4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi angka waktu yang ditetapkan dalam LDP.
Pemasukan Dokumen Penawaran
18.1.DokumenPenawarandisampaikansebanyak3
(tiga) rangkap,terdiri dari: dokumen asli 1 (satu)
rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkap.
18.2.DokumenPenawaranAdministrasidanTeknis dimasukkan dalam Sampul I, sedangkan Dokumen Penawaran
Biayadimasukkandalam SampulII. Selanjutnya Sampul I dan Sampul II dimasukkan dalam satu sampul (penutup) dan ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada Pokja ULP dengan alamat yang tercantum dalam LDP.
18.3.Peserta memasukkan Dokumen Penawaranasli dan seluruhsalinannyakedalam3(tiga)
sampul
(penutup)yang masing-masing ditandai Asli dan
Rekaman, kemudian ketiga
sampultersebut dimasukanmenjadi1(satu)sampulluaruntuk menjaga kerahasiaannya.
18.4.Bila sampul Dokumen Penawaran tidak direkat, Pokja ULPtidakbertanggungjawabatasrisikoyang mungkin timbul terhadap Dokumen Penawaran.
1019. Penyampaian
Dokumen Penawaran
19.1.Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan Pokja ULP memasukkan kedalam kotak/tempat pemasukan.
19.2.Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaransertasegalarisikoketerlambatandan kerusakan dokumen menjadi risiko peserta.
19.3.Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasapengiriman,makasampulpenutup dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Pokja ULP.
19.4.Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah dan menambah dokumen penawarannya, sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran.
19.5.Penarikan,
penggantian,
pengubahan,atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda denganpenambahanpencantuman kata
PENARIKAN,PENGGANTIAN,PENGUBAHAN atau PENAMBAHAN, sesuai dengan isi sampul tanpa mengambilDokumenPenawaranyangsudah disampaikan sebelumnya.
20. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran
Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima oleh Pokja ULP paling lambat di tempat dan pada waktu yang tercantum dalam LDP.
21. Penawaran Terlambat21.1.Setiap penawaran yang disampaikan dan diterima oleh Pokja ULP setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dalam keadaan tertutup
(sampul tidak dibuka).
21.2.Terhadap penawaran terlambat yangdisampaikan melaluipos/jasapengiriman,Pokja
ULPakan memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali penawaran tersebut.
22. Pembukaan
Penawaran Sampul I
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran
22.1.Dokumen Penawarandibuka di hadapanpeserta padawaktudantempatsesuai ketentuan dalam LDP, yang dihadiri paling kurang2 (dua) peserta sebagai saksi.
1122.2.Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat penugasan kepada Pokja ULP.
22.3.Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) pesertasebagai saksi,makaPokjaULPmenunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.
22.4.Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada
1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULP yang ditunjuk oleh Pokja ULP.
22.5.PokjaULPmembukakotak/tempatpenyimpanan dokumen dihadapan para peserta.
22.6.Pokja ULP meneliti isi kotak/tempat penyimpanan dokumendanmenghitungjumlahDokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta.
22.7.Apabilapenawaranyang
masukkedalam kotak/tempatpemasukanDokumen
Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta maka seleksi dinyatakan gagal.
22.8.DokumenPenawarandengansampulbertanda
PENARIKAN,PENGGANTIAN,PENGUBAHAN, atauPENAMBAHANharusdibukadandibaca terlebih dahulu.
22.9.DokumenPenawaranyang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda PENARIKAN.
22.10. Pokja ULPmembukaSampulI dihadapan peserta kemudiandijadikan
lampiran
BeritaAcara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis. Sampul II yang berisi data harga tidak boleh dibuka dan sampulnya diparaf oleh Pokja ULP dan wakil pesertadari perusahaanyangberbeda sebelum disimpan kembali oleh Pokja ULP.
22.11. Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan pesertamengenaikelengkapanSampulI,yang meliputi :
a.surat penawaran;
b.suratkuasa daripemimpin/direkturutama perusahaan
kepadapenerima
kuasa
yang namanyatercantum dalamaktependirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
c.Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi
(apabila ada);
d.dokumen penawaran teknis; dan
12e.dokumen lain yang dipersyaratkan.
22.12. Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktupembukaankecualiuntukpesertayang terlambat memasukkan penawaran.
22.13. Salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu) saksi memaraf Sampul I asli yang bukan miliknya, serta memarafSampulIItermasuksampulpenarikan, penggantian, pengubahan, dan penambahan untuk Sampul II.
22.14. Dalamhalterjadipenundaanwaktupembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara.
22.15. Pokja ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan
Penawaran yang sekurang-kurangnya memuat :
a.jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
b.jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
c.kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen
Penawaran (apabila ada);
d.keterangan lain yang dianggap perlu; dan e.tanggal pembuatan berita acara.
22.16. Setelahdibacakandenganjelas,BeritaAcara ditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang hadir dan
2 (dua) orang saksi.
22.17. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran.
22.18. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan Pokja ULPdapatmengunggahsalinantersebutmelalui website K/L/D/I.
23. Klarifikasi Dan Konfirmasi Penawaran
23.1.Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, Pokja ULPdapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
23.2.Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, pokja ULP dapat melakukan konfirmasikebenarannyatermasukpeninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.
1324. Evaluasi Penawaran
Sampul I
24.1.Penawaran dievaluasi dengan cara memeriksa dan membandingkanDokumenPenawaranterhadap pemenuhanpersyaratanyangdiurut mulai dari tahapanpenilaianpersyaratanadministrasidan persyaratan teknis.
24.2.Metode evaluasi, kriteria, dan tata cara selain yang disebutkan dalam IKP tidak diperbolehkan.
24.3.Pokja ULP melakukan evaluasi terhadap sampul I yang meliputi :
a.evaluasi administrasi; dan b.evaluasi teknis.
24.4.Ketentuanumumdalammelakukanevaluasi sebagai berikut :
a.Pokja ULP dilarangmenambah,
mengurangi, mengganti,dan/atau mengubahkriteriadan persyaratan
yangtelahditetapkandalam Dokumen Pemilihan;
b.Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi sampul I;
c.penawaran
yangmemenuhi
syaratadalah penawaranyangsesuai denganketentuan antara lain
disampaikanoleh penawar
yang berhak pada waktunya untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam
menyelesaikanpekerjaan sesuai dengan syarat-syarat, dan ruang lingkup serta kualifikasi tenaga ahli yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan harga yang wajar dapat dipertanggungjawabkan, tanpa ada penyimpangan yangbersifat
penting/pokok atau penawaran bersyarat;
d.penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
1). penyimpangandari DokumenPemilihan yang mempengaruhilingkup,kualitas, dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
2). penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahandiluar ketentuanDokumen Pemilihan
yangakanmenimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
e.parapihakdilarangmempengaruhiatau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi;
14f.apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan
usaha
yangtidaksehatdan/atau terjadipengaturan
bersama
(kolusi/ persekongkolan)antara peserta,PokjaULP dan/atau PPK dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :
1). pesertayangterlibatdimasukkandalam Daftar Hitam baik badan usahanya maupun pengurusnya;
2). proses evaluasi tetap dilanjutkandengan menetapkanpesertalainnyayangtidak terlibat (apabila ada);
3). apabila tidak ada peserta lainnya sebagaimana dimaksudpadaangka2),makaseleksi dinyatakan gagal.
24.5.Evaluasi Administrasi :
a.Evaluasiterhadapdataadministrasihanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.
b.Penawarandinyatakanmemenuhipersyaratan administrasi, apabila :
1). syarat-syaratsubstansialyangdiminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/ dilengkapi;
2). surat penawaran :
a).ditandatangani oleh :
(1).direkturutama/pimpinan perusahaan
(2).penerima
kuasadari direktur utama/pimpinan perusahaan yang namapenerima
kuasanya tercantum
dalam akte pendirian atau perubahannya;
(3).kepalacabangperusahaanyang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikandengandokumen otentik; atau
(4).pejabat yang menurutperjanjian kerjasamaberhak
mewakili perusahaan yang bekerja sama.
(5).Jangkawaktuberlakunyasurat penawarantidakkurang dari waktu yang ditetapkan LDP, dengan ketentuan :
(a).apabila ada perbedaan nilai penulisan antara angka dan hurufmakayangdiakui adalah tulisan huruf;
(b).apabilanilai
yangtertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilaiyangtertulis dalam
15angka; atau
(c).apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.
3).surat kuasa (apabila dikuasakan):
a). Harus ditandatangani direktur utama/
pimpinan perusahaan;
b). Nama penerima kuasa harus tercantum dalamaktependirianatau perubahannya
c). Dalamhalkemitraan,suratkuasa ditandatangani oleh anggota kemitraan yang diwakili menurut perjanjian kerja sama.
4).untuk
menghindari
kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugurkan penawaran, maka syarat-syarat lainnya yang diperlukan agardimintadandievaluasipadasaat prakualifikasi dan tidak perlu dilampirkan pada sampul I;
5).PokjaULPdapatmelakukanklarifikasi secara tertulis terhadaphal-halyang kurang
jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;
6).pesertayangmemenuhipersyaratan administrasidilanjutkandengan evaluasi teknis;
7).apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) pesertayangmemenuhipersyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
8).apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi,makaseleksi dinyatakan gagal.
24.6.Evaluasi Teknis :
a.Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi.
b.Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan.
c.Evaluasipenawaran teknis dilakukan dengan caramemberikan nilaiangkatertentupada setiap
kriteriayangdinilai
danbobot yang telah
ditetapkandalam Dokumen
Pemilihan, kemudian membandingkanjumlah perolehan nilai dari para peserta, dengan ketentuan :
1).unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:
a). pengalamanperusahaan(bobotnilai antara 10% s.d 20%),
b). pendekatan dan metodologi (bobot nilai antara 20% s.d 40%),
c). kualifikasitenagaahli(bobotnilai
16antara 50% s.d 70%);
d). jumlah pembobotan a)+b)+c)= (100%);
2).penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur yang telah tercantum dalam LDP;
3).bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan;
d.PenilaianterhadapPengalamanPerusahaan dilakukan atas :
1).pengalamanperusahaan peserta dalam melaksanakan
pekerjaansejenisdengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir;
2).pengalaman kerja di Indonesia dan/atau di lokasi kegiatan mendapat tambahan nilai;
3).pengalaman tersebut diuraikan secara jelas denganmencantumkaninformasi:nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun);
4).penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh peserta,disamping
untukmengukur pengalaman juga dapat dipergunakan untuk mengukur
kemampuan/kapasitaspeserta yangbersangkutandalammelaksanakan tugasnya;
5).pengalamanperusahaanpesertaharus dilengkapi dengan referensi dari pengguna jasa, yang menunjukkan kinerja perusahaan pesertayang
bersangkutanselama10
(sepuluh) tahun terakhir;
6).sub unsur PengalamanPerusahaan yang dinilai adalah :
a). pengalamanmelaksanakankegiatan sejenis;
b). pengalamanmelaksanakandilokasi kegiatan;
c). pengalamanmanajerialdanfasilitas utama;
d). kapasitasperusahaan
dengan memperhatikanjumlahtenagaahli tetap;
e). subunsurlainyangdinilaidan dipersyaratkan.
7).bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yangakandilaksanakansesuaidengan yang tercantum dalam LDP.
e.Penilaian terhadap Pendekatan dan Metodologi
17dilakukan atas :
1).pemahaman perusahaan peserta atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK,pemahamanatassasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja;
2).sub unsur Pendekatan dan Metodologi yang dinilai adalah :
a).pemahaman atas jasa layanan yang tercantumdalam KAK,
penilaian terutama
meliputi:pengertian terhadap tujuan kegiatan, lingkup serta jasakonsultansiyang diperlukan
(aspek-aspek utama yang diindikasikan dalamKAK),danpengenalan lapangan;
b).kualitas,
metodologi,
penilaian terutama
meliputi:
ketepatan menganalisa
masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan
dengan tetap mengacu
kepadapersyaratan KAK,konsistensi
antara
metodologi dengan rencana
kerja,
apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan (person-month) tenaga ahli, uraian tugas,
jangka waktu
pelaksanaan,laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, programkerja,
jadwal
pekerjaan, jadwal
penugasan,
organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan fasilitas penunjang;
c).hasilkerja(deliverable),penilaian meliputi antara lain: analisis, gambar- gambarkerja,spesifikasi
teknis, perhitungan teknis,dan laporan- laporan;
d).fasilitaspendukungdalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK;
e).gagasanbaruyangdiajukanoleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih;
f).PraRK3Kmemenuhipersyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Apabila terdapat hal yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi untuk menegaskan bahwa K3 akan dilaksanakan.
3).bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan
18yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.
f.KualifikasiTenaga Ahli,penilaiandilakukan atas:
1).tenagaahliyang
diusulkan
untuk melaksanakan
pekerjaandengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK.
Seorang tenaga ahli yang diusulkan hanya untuk satu paket tertentu dalam periode waktu yang sama.
2).subunsurKualifikasiTenaga Ahliyang dinilai adalah :
a).tingkatpendidikan,yaitululusan perguruan
tinggi
negeri
atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi,atauperguruan
tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah;
b).pengalaman kerja profesional seperti yangdisyaratkan
dalamKAK, didukung
dengan referensi
dari pengguna jasa. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagaipemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (team leader/coteamleader)
dinilai
pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin
tim.
Ketentuan penghitungan pengalamankerja profesional dilakukan sebagai berikut :
(1).tidakbolehterjadi tumpang tindih (overlap),bilaterjadi overlap yang dihitung hanya salah satu,
(2).apabila
terdapat perhitungan bulanmenurut Pokja ULP lebih kecil dari
yang tertulis dalam penawaran, makayang diambil adalah perhitungan PokjaULP. Apabila perhitungan Pokja ULP lebih besar dibandingkan dengan yang tertulis dalam penawaran, maka yangdiambil adalah yang tertulis dalam penawaran,
(3).apabila jangka waktu pengalaman kerjaprofesional ditulissecara lengkaptanggal,
bulan,
dan tahunnya, maka pengalaman kerja akan dihitungsecarapenuh
(kecuali bila terjadi overlap, maka bulan yang overlap dihitung satu
kali),
19(4).apabilajangka
waktu pengalamankerjaprofessional ditulis bulan dantahunnyasaja
(tanpa
tanggal),maka pengalaman kerja yang dihitung adalahtotal
bulannya dikurangi
1 (satu) bulan,
(5).apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis tahunnya saja (tanpa tanggal dan bulan), maka pengalamankerja yang dihitung hanya 25 % dari total bulannya,
(6).kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi
pengalaman
kerja profesional dibandingkan dengan yang dipersyaratkan dalam KAK, dinilaidengankriteriasebagai berikut :
(a). lingkup pekerjaan :
i. sesuai
ii. menunjang iii. terkait
(b). posisi :
i. sesuai
ii. tidak sesuai
(c). Nilai masing-masing kriteria ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yangakandilaksanakan sesuai
denganyang tercantum dalam LDP.
(7).bulankerja
profesionalyang didapatkandari angka (3), (4), dan (5) dikalikan dengan nilai kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi yang didapatkan dari angka
(6),
(8).Totalseluruhbulankerja profesional dibagi dengan angka
12 sehinggadidapatkan jangka waktupengalamankerja profesional seorang tenaga ahli.
(9).Nilai jangka waktu pengalaman kerjaprofesionaltenagaahli dicantumkan dalam LDP
c).sertifikat keahlian/profesi
yang dikeluarkan
olehpihak
yang berwenang
mengeluarkan,sesuai dengankeahlian/profesi
yang disyaratkan dalam KAK;
20d).lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasaIndonesia(bagikonsultan Asing),
bahasasetempat,
aspek pengenalan
(familiarity) atas tata- cara,aturan,
situasi,dankondisi
(custom)setempat.Personilyang menguasai/memahami
aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi;
e).subunsurlainyangdinilaidan dipersyaratkan.
3).bobotmasing-masingsubunsur ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.
4).Tingkat pendidikan tenaga ahli yang kurang dari tingkat pendidikan yang dipersyaratkan dalam KAK tidak diberi nilai.
5).Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi dari kualifikasi yang dipersyaratkan dalam KAK tidak mendapat tambahan nilai.
g.Peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila hasilevaluasi teknismemenuhi ambang batas nilai teknis (passing grade) seperti yang tercantum dalam LDP.
h.Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka seleksi dinyatakan gagal.
i.Apabila peserta yang lulus evaluasi teknis kurang dari 5 (lima) maka proses tetap dilanjutkan.
24.7.Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara
Hasil Evaluasi Sampul I yang paling sedikit memuat :
a.nama seluruh peserta;
b.hasilevaluasipenawaranadministrasidan teknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta;
c.nilai evaluasi teknis diurutkanmulai dari nilai tertinggi;
d.ambang batas nilai teknis;
e.jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
f.tanggal dibuatnya Berita Acara;
g.keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan seleksi;
h.pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.
25. Penetapan Peringkat
Teknis
25.1.ULP
membuatSuratPenetapanUrutanPeringkat Teknis berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Administrasi dan Teknis, untuk nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah). Ketentuan kewenangan penetapan ULP sebagaimana yang ditetapkan di dalam LDP.
2125.2.Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / Kepala institusi membuat Surat Penetapan Urutan Peringkat Teknis untuk nilai diatas Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) setelah mendapat usulan dari
ULP, dengan ketentuan:
a.usulanpenetapanurutanperingkatteknis ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/D/I; dan
b.apabila Menteri / KepalaLembaga/ Kepala Daerah / Kepala institusi tidak setuju dengan usulan ULP, maka Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / Kepala institusi mengembalikan usulantersebutdanmemerintahkan
evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal.
26. Pengumuman
Peringkat Teknis
26.1.PokjaULPmemberitahukanpenetapanperingkat teknis kepada seluruh peserta, serta diumumkan di alamat websiteyang tercantumdalamLDPdan ditempeldi
papanpengumumanresmiuntuk masyarakat, yang sekurang-kurangnya memuat :
a.nama paket pekerjaan;
b.nama dan alamat peserta;
c.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d.hasil evaluasi persyaratan administrasi;
e.nilaiteknisseluruhpesertayangmemenuhi persyaratan administrasi; dan
f.ambang batas nilai teknis.
26.2.Tidakadamasasanggahdalampengumuman penetapan peringkat teknis.
27. Undangan Pembukaan Penawaran Sampul II
27.1.Pokja ULP menyampaikan undangan kepada seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan Dokumen Sampul II segera setelah Pengumuman Peringkat Teknis diumumkan.
27.2.Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu pembukaan Dokumen Sampul II.
28. Pembukaan Penawaran Sampul II, dan Evaluasi
Penawaran Sampul II
28.1.Penawaran Sampul II dibuka di hadapan peserta yang diundang pada waktu dan tempat sesuai undangan yang dihadiripaling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.
28.2.Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Penawaran Sampul II menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.
28.3.Apabila tidak ada peserta atau hanya ada1 (satu) pesertasebagaisaksi,makaPokjaULP menunda pembukaanPenawaranSampulII selama 2 (dua)
jam.
2228.4.Apabila
setelahditundaselama
2(dua)jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, makapembukaanPenawaranSampul II tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULP yang ditunjuk oleh Pokja ULP.
28.5.PokjaULP
membuka
kotak/tempatpemasukan DokumenPenawarandihadapanpesertayang diundang.
28.6.Pokja ULP menyebutkan ketentuan pembobotan nilai evaluasipenawaranteknisdannilaievaluasi penawaran biaya sebagaimana tercantum dalam LDP.
28.7.Pokja ULP menyebutkan peserta yang lulus evaluasi
Sampul I dan masing-masing nilai hasil evaluasinya
28.8.Pokja ULP membuka, memeriksa dan menunjukkan dihadapanpesertayangdiundangmengenai kelengkapan sampul II yang meliputi :
a.suratpenawaranbiayayangdidalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan biaya penawaran
b.rekapitulasi penawaran biaya;
c.rincian penawaran biaya yang terdiri dari :
1).rincianBiayaLangsungPersonil
(remuneration); dan
2).rincian Biaya Langsung Non Personil (direct reimbursable cost).
d.dokumenlainnyayangdipersyaratkandalam
Dokumen Pemilihan (apabila ada).
28.9.PokjaULPmembacakandanmenulisbesaran penawaran biaya dari masing-masing peserta.
28.10. Pokja ULP melakukan Koreksi Aritmatik terhadap penawaran biaya, dengan ketentuan :
a.kesalahan
hasilpengalian
antara
volume denganharga satuan,harusdilakukan pembetulan,
denganketentuanharga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
b.jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaanyang lain, danhargasatuanpada surat penawaran tetap dibiarkan kosong.
28.11. Total penawaran biaya yang melebihi pagu anggaran menggugurkan penawaran sebelum dilakukan negosiasi biaya. Jika total nilai HPS sama dengan nilai pagu anggaran maka total nilai HPS tersebut dijadikan patokan negosiasi untuk menggugurkan penawaran biaya terkoreksi apabila melebihi total nilai HPS.
2328.12. Salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu) saksi memaraf surat penawaran biaya yang didalamnya tercantummasaberlakupenawarandanbiaya penawaran asli yang bukan miliknya.
28.13. Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara PembukaanPenawaranBiayayangsekurang- kurangnya memuat :
a.nama dan alamat peserta;
b.besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi;
c.keterangan lain yang dianggap perlu;
d.tanggal pembuatan berita acara;
28.14. Setelahdibacakandenganjelas,BeritaAcara PembukaanPenawaranBiaya
ditandatangani oleh Pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) peserta yang ditunjuk oleh para peserta yang hadir.
28.15. Apabila wakil peserta tidak bersedia menandatangani
Berita Acara, maka Berita Acara tersebut tetap sah.
28.16. Berita Acara Pembukaan Penawaran Biaya dilampiri
Dokumen Penawaran Biaya.
28.17. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Biaya dan Pokja ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui alamat website yang tercantum dalam LDP.
28.18. Pokja ULPtanpadihadiripeserta, melakukan evaluasi penawaran biaya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP.
28.19. Unsur-unsuryangperluditelitidandinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap : a.kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung
Personil (remuneration);
b.kewajaran penugasan tenaga ahli;
c.kewajaran penugasan tenaga pendukung;
d.kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung
Non-Personil (direct reimbursable cost).
28.20. PokjaULPmelakukanperhitungankombinasi teknis dan biaya,denganketentuan
sebagai berikut :
a.menghitung
nilai
kombinasiantara
nilai penawaran
teknis dan nilai penawaran
biaya terkoreksidengancaraperhitungansebagai berikut :
NILAI AKHIR = {Nilai/skor Penawaran Teknis x
BobotPenawaranTeknis} +
{Nilai/skorPenawaranBiaya
Terkoreksi x Bobot Penawaran
Biaya}.
24b.bobot masing-masingunsurditetapkan oleh Pokja ULPberdasarkanjenis pekerjaanyang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.
c.nilaipenawaranbiayaterendahdiberikan nilai/skor tertinggi, sementara itu untuk nilai penawaran biaya yanglain secara proporsional. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
NBt= (PBt / PBt) x 100
NBn= (PBt / PBn) x 100
dimana:
NBt= nilai/skoruntukpesertadengan penawaran biaya terendah;
NBn= nilai/skoruntukpesertadengan penawaran biaya yang di atasnya;
PBt= penawaran biaya terendah; PBn= penawaran biaya di atasnya.
28.21. Dalamhal terdapat2(dua)ataulebih peserta mendapatkan nilai gabungan penawaran teknis dan penawaranbiayayang sama,
makapenentuan peringkat peserta didasarkan pada perolehan nilai teknis yang lebih tinggi, dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.
28.22. Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara HasilEvaluasiPenawaran Biayadan Perhitungan KombinasiTeknis danBiayayang sekurang- kurangnya memuat :
a.nama peserta;
b.kelengkapan isi sampul II;
c.besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi;
d.nilai/skor penawaran :
1).teknis; dan
2).biaya
e.nilai/skorgabunganpenawaranteknisdan penawaran biaya;
f.kesimpulan tentang kewajaran :
1).biayapadaRincian Biaya Langsung
Personil (remuneration);
2).penugasan tenaga ahli;
3).penugasan tenaga pendukung; dan
4).biaya pada Rincian Biaya Langsung Non
Personil (direct reimbursable cost). g.keterangan lain yang dianggap perlu;
h.tanggal dibuatnya berita acara.
28.23. Dalamhalterjadipenundaanwaktupembukaan sampul II, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.
2528.24. BeritaAcaradilampiriDokumenPenawaran
Biaya.
28.25. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang diundang tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Biaya dan Pokja ULP dapat mengunggah salinantersebut melalui alamat website yang tercantum dalam LDP.
29. Penetapan
Pemenang
29.1.ULP membuat
SuratPenetapanPemenang
Seleksi berdasarkanBeritaAcaraEvaluasiPenawaran Administrasi dan Teknis, untuk nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00(sepuluh
milyarrupiah) Ketentuan kewenangan penetapan ULP sebagaimana yang tercantum di dalam LDP.
29.2.Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / Kepala institusi membuat Surat penetapan Pemenang Seleksi untuk nilai diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan :
a.usulan penetapan PemenangSeleksi ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/D/I; dan
b.apabila Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah
/ Kepala institusi tidak setuju dengan usulan ULP, maka Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / Kepala institusi mengembalikan usulan tersebut dan memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan seleksi gagal.
29.3.PenetapanPemenangSeleksiterdiridari
1(satu) pemenang danpaling
banyak2(dua)pemenang cadangan yaitu peserta lain yang mendapatkan nilai kombinasi tertinggi berikutnya.
30. Pengumuman
Pemenang
PokjaULPmemberitahukanpenetapan pemenangkepada seluruhpeserta,serta
diumumkandialamat website K/L/D/I yang tercantum dalam LDP dan ditempel di papan pengumumanresmiuntukmasyarakat
umum, yang sekurang-kurangnya memuat :
1. nama paket pekerjaan, HPS, dan Pagu Anggaran;
2. nama dan alamat peserta;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. penawaran biaya dan penawaran biaya setelah dikoreksi aritmatik; dan
5. nilai gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya.
2631. Sanggahan31.1.Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu5(lima)harikerjasetelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinyapenyimpangan, dengan tembusan
kepadaPPK,PA/KPAdanAPIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP.
31.2.Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, ditanda tangani oleh :
a.direktur utama/ pimpinan perusahaan;
b.penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaanyangnamapenerimakuasanya tercantum dalam
akte
pendirianatau perubahannya;
c.kepalacabangperusahaanyangdiangkatoleh kantor pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik; atau
d.pejabat yangmenurutperjanjiankerja sama berhakmewakiliperusahaanyangbekerja sama.Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
31.3.Sanggahandiajukanapabilaterjadipenyimpangan prosedur meliputi :
a.penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun
2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan;
b.rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
c.penyalahgunaanwewenangolehPokjaULP
dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
31.4.Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
31.5.Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP
menyatakan seleksi gagal.
31.6.Sanggahanyangdisampaikanbukandaripeserta sebagaimanayangdimaksud
dalam 31.2.atau disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan dan diterima diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
2732. Sanggahan Banding32.1.Pesertayang
tidak sependapat denganjawaban sanggahan
dariPokja ULP,dapatmengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / Kepala institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban
sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP, APIP K/L/D/I sesuai yang tercantum dalam LDP.
32.2.Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / Kepala institusi wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) harikerja setelah surat sanggahan banding diterima. Jawaban sanggahan banding bersifat final.
32.3.Pesertayangakanmelakukansanggahanbanding harus memberikan Jaminan Sanggahan Bandingyang ditujukan kepada Pokja ULP sebesar 2 (dua perseribu) dari HPS atau paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah)denganmasaberlaku20
(duapuluh) harikerjasejak tanggalpengajuan sanggahan banding.
32.4.PenerimaJaminanSanggahBandingadalah Pokja
ULP.
32.5.Sanggahanbanding menghentikan proses seleksi.
32.6.Sanggahan banding
yang disampaikan bukan
dari peserta sebagaimana yang dimaksud dalam 31.2. atau disampaikan bukan kepada Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / Kepala institusi atau disampaikan dan diterima oleh Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / Kepala institusi di luar masa sanggah banding, dianggapsebagaipengaduandantetapharus ditindaklanjutisebagaipengaduan serta tidak menghentikan proses seleksi.
33. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya
33.1.PokjaULPsegeramengundangpesertayang ditetapkan sebagai pemenang untuk menghadiri acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dengan ketentuan :
a.tidak ada sanggahan dari peserta;
b.sanggahan terbukti tidak benar; atau c.masa sanggah berakhir.
33.2.Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.
2834. Klarifikasi dan/atau
Negosiasi
34.1.Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan oleh
Pokja ULP dengan :
a.direktur utama/pimpinan perusahaan;
b.penerimakuasadaridirektur
utama/pimpinan perusahaanyangnamapenerimakuasanya tercantum
dalam
akte
pendirianatau perubahannya (dinyatakan dengan surat kuasa);
c.kepala cabang perusahaanyang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
d.pejabat yang menurutperjanjiankerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
34.2.Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk :
a.meyakinkan kejelasan teknis dan biaya dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenagapendukung yangditugaskan,sertamempertimbangkan kebutuhan perangkat/ fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal;
b.memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasilyang ingin dicapai sesuaidengan penawaran teknis yang diajukan peserta.
34.3.Aspek-aspekteknisyangperludiklarifikasidan dinegosiasi terutama :
a.lingkup dan sasaran jasa konsultansi;
b.carapenangananpekerjaandanrencana kerja;
c.kualifikasi tenaga ahli;
d.organisasi pelaksanaan;
e.program alih pengetahuan;
f.jadwal pelaksanaan pekerjaan; g.jadwal penugasan personil; dan h.fasilitas penunjang.
34.4.Aspek-aspekbiayayangperludiklarifikasidan dinegosiasi terutama :
a.kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
b.volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan
c.biayasatuan dibandingkan dengan biayayang berlaku di pasaran.
34.5.Klarifikasidannegosiasiterhadapunitbiaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan:
a.biayasatuandaribiayalangsungpersonil, maksimum 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap dan/atau maksimum
292,5(duakomalima)kalipenghasilanyang diterima oleh tenaga ahli tidak tetapberdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
b.unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP.
34.6.Klarifikasidannegosiasiterhadapbiayatenaga pendukung
(tenagateknikdan
penunjang/ administrasi), seperti: tenaga survey, sekretaris, atau manajer kantor, dilakukan berdasarkan harga
pasar tenaga pendukung tersebut.
34.7.Negosiasi biaya dilakukan terhadap total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran, agar didapatkan total penawaran biaya hasil negosiasi yang memenuhi HPS, tanpa mengurangi kualitas penawaran teknis.
34.8.Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu Biaya Langsung
Non-Personilyangdapatdiganti(direct reimbursable cost)dan/atau
Biaya
Langsung Personil(remuneration)
yang
dinilaitidak
wajar berdasarkan ketentuan pada angka 34.5).
34.9.Apabilahasilevaluasibiayasertaklarifikasidan negosiasi teknis dan biaya tidak ditemukanhal- hal yang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu anggaran.
34.10. Apabila klarifikasi dan negosiasi dengan pemenang seleksi tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULPmelanjutkan dengan mengundang pemenang cadangan pertama(apabila ada) untuk melakukan proses klarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur dalam angka 34.1 dan seterusnya.
34.11. Apabiladalam klarifikasi dan
negosiasi dengan pemenang cadangan pertama
tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULP melanjutkan dengan mengundangmengundangpemenang cadangan pertama (apabila
ada), yang selanjutnyadilakukan proses klarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur dalam angka 34.1 dan seterusnya.
34.12. Apabilaklarifikasi dannegosiasiteknisdan biaya dengan 1 (satu) pemenang dan 2 (dua) pemenang cadangantidakmenghasilkan kesepakatanmaka seleksi dinyatakan gagal.
3034.13. Pokja ULP membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan
Negosiasi.
Penunjukan Pemenang Seleksi
35. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi
35.1.Pokja ULP menyampaikan BeritaAcara Hasil Seleksi
(BAHS) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
35.2.PPK menerbitkan SPPBJ, bila sependapat dengan Pokja ULP, kepada peserta seleksi dengan peringkat teknis terbaik yang telah mencapai kesepakatan denganPokja ULP dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk melaksanakan pekerjaan.
35.3.SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK.
35.4.Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.
35.5.Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada peringkat teknis kedua atau ketiga sesuai dengan urutan peringkatnya, selama masa surat penawarannya masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
35.6.Apabilapemenang dan pemenang cadangan akan ditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri, maka seleksi
dinyatakangagalolehPA/KPAsetelah mendapat laporan dari PPK.
35.7.Bagi calon penyedia yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi berupa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
35.8.Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah SPPBJ.
36. Kerahasiaan Proses36.1.Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh pokja ULP secara independen.
36.2.Informasi
yangberhubungandenganpenelitian, evaluasi,klarifikasi,konfirmasi; danusulancalon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.
3136.3.Setiap usaha peserta lelang mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkanditolaknyapenawaranyang bersangkutan.
36.4.Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.
Seleksi Gagal
37. Seleksi Gagal37.1.Pokja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila: (terkait dengankualifikasidimasukkandalamdokumen kualifikasi) :
a.jumlahpesertayangmemasukkanDokumen
Penawaran kurang dari 3 (tiga);
b.apabiladalamevaluasipenawaranterjadi persaingan usaha yang tidak sehat;
c.semuapenawaranbiayaterkoreksiyang disampaikan peserta melampaui pagu anggaran;
d.tidakadapenawaranyanglulusevaluasi penawaran;
e.sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yangtidaksesuai dengan
ketentuanPeraturan PresidenNo.54Tahun2010danDokumen Pengadaan ternyata benar;
f.sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi
Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau
g.pemenangdanpemenangcadangan1 dan2, tidak hadir dalam klarifikasi teknis dan negosiasi biaya; atau
h.klarifikasiteknisdannegosiasibiayadengan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 tidak menghasilkan kesepakatan.
37.2.KPA menyatakan seleksi gagal, apabila :
a.KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010;
b.pengaduanmasyarakat
atasterjadinya penyimpangan
ketentuandan
prosedurdalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK, ternyata benar;
c.pemenangdanpemenangcadangan1dan2
mengundurkan diri dari penunjukan pemenang;
d.pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari pemenangdanpemenangcadangan1dan2 ternyata benar;
e.Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan
Presiden tentang pengadaan barang/ jasa;
f.pelaksanaan seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pemilihan; atau
32g.pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa.
37.3.Menteri/PimpinanLembaga/InstitusiLainnya menyatakan seleksi gagal, apabila :
a.sanggahan banding dari peserta atas terjadinya penyimpangan
ketentuandan prosedurdalam pelaksanaanseleksi yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Pokja ULP, ternyata benar; atau
b.pengaduan masyarakatatasterjadinya
KKN dan/atau terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedurdalampelaksanaan
seleksiyang melibatkan KPA, ternyata benar.
37.4.Setelahseleksidinyatakangagal,makaPokjaULP
memberitahukan kepada seluruh peserta.
37.5.Setelah pemberitahuan adanya seleksi gagal, maka Pokja ULP meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya seleksi gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya.
38. Penandatanganan
Kontrak
Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan Kontrak, dan menandatangani Kontrak pelaksanaan pekerjaan,apabiladananyatelahcukuptersediadalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :
38.1.Penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ.
38.2.PPKdanpenyedia tidakdiperkenankan mengubah substansi DokumenPemilihansampaidengan penandatangananKontrak,kecualiperubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran.
38.3.Perubahanwaktupelaksanaanpekerjaandilakukan setelah me