internalcharterAudit
BLU PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTANKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN LAYANAN UMUM PUSAT P2H www.blup3h.id
>>>
s a t u a n pengawasan i n t e r n
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV Lt. 10 Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270.
Telepon/Fax. 021-5720225 Ext. 796
PIAGAM PENGAWASAN INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER)
1. Pengawasan Intern adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat
independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional
suatu instansi, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola instansi.
2. Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang selanjutnya disebut BLU
Pusat P2H adalah satuan kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang
memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan serta penyaluran dan pengembalian dana
bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman.
3. Pemimpin BLU Pusat P2H menetapkan Sistem Pengendalian Intern yang meliputi: lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta
pemantauan pengendalian intern.
4. Pemimpin BLU Pusat P2H wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian melalui:
a. penegakan integritas dan nilai etika;
b. komitmen terhadap kompetensi sumber daya manusia;
c. kepemimpinan yang kondusif;
d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; dan
f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
5. Dalam rangka memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern, pemimpin BLU Pusat P2H
membentuk Satuan Pengawasan Intern BLU Pusat P2H.
6. Satuan Pengawasan Intern BLU Pusat P2H yang selanjutnya disingkat SPI BLU Pusat P2H adalah
unit kerja yang menjalankan fungsi pengawasan intern di BLU Pusat P2H.
7. SPI BLU Pusat P2H memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh dokumen, pencatatan,
sumber daya manusia dan fisik aset BLU Pusat P2H pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya
yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern
serta wewenang lain sebagaimana tercantum dalam penjelasan piagam pengawasan intern.
Lampiran Piagam Pengawasan Intern
PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERN
1. Pendahuluan
a. Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan,
wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Satuan
Pengawasan Intern BLU Pusat P2H.
b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku
kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas
penyelenggaraan kegiatan di BLU Pusat P2H.
c. Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut SPI BLU Pusat P2H adalah
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas
menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BLU Pusat P2H.
2. Struktur dan Kedudukan Satuan Pengawasan Intern
a. SPI BLU Pusat P2H dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.
b. Struktur organisasi dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
c. SPI BLU Pusat P2H terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih, yang dipimpin oleh
Kepala SPI.
d. SPI BLU Pusat P2H dapat terdiri atas pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional
non-pegawai negeri sipil.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern
a. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern;
b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen
risiko;
c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang
keuangan, akuntansi operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi
informasi dan kegiatan lainnya;
d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang
diawasi pada semua tingkat manajemen;
e. membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut
kepada pemimpin BLU Pusat P2H dan Dewan Pengawas;
f. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan
upaya pencapaian strategi bisnis BLU Pusat P2H;
g. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
pengawasan oleh SPI BLU Pusat P2H, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan
pembina BLU Pusat P2H;
h. melakukan reviu laporan keuangan;
i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
j. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
k. mengikuti program pengembangan profesi secara berkelanjutan untuk mendukung
usaha memperoleh sertifikasi profesi dan/atau mempertahankan sertifikasi profesi.
4. Wewenang Satuan Pengawasan Intern
Dalam rangka memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, SPI
BLU Pusat P2H memiliki kewenangan untuk:
a. mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia,
dan fisik aset BLU Pusat P2H pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLU Pusat P2H dan/atau
dewan pengawas;
c. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan pimpinan BLU Pusat P2H
dan/atau dewan pengawas;
d. melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau aparat
pemeriksaan ekstern pemerintah; dan
e. mendampingi aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau aparat pemerintah
dalam melakukan pengawasan.
5. Kode Etik Satuan Pengawasan Intern
Berdasarkan Kode Etik yang dikeluarkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
(AAIPI), berikut di bawah ini kode etik yang harus diterapkan dan ditegakkan dalam
pelaksanaan kegiatan Satuan Pengawasan Intern:
a. Integritas
Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh,
sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan
kejujuran. Integritas pengawas intern pemerintah membangun kepercayaan dan
dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya.
Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan
keadaan yang sebenarnya.
b. Objektivitas
Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan
pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Pengawas intern
pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam
mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan
atau proses yang sedang diaudit. Pengawas intern pemerintah membuat penilaian
berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh
kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian.
Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi pengawas intern pemerintah untuk
berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.
c. Kerahasiaan
Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak
diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Pengawas
intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan
tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada
ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
d. Kompetensi
Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang,
berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya. Pengawas intern pemerintah menerapkan
pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam
pelaksanaan layanan pengawasan intern.
e. Akuntabel
Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau
untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban. Pengawas intern pemerintah wajib menyampaikan
pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak
atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
f. Perilaku Profesional
Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas
suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus
untuk menjalankannya. Pengawas intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam
sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala
perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan
intern atau organisasi.
6. Persyaratan Pengawas Intern
Persyaratan pengawas intern dalam unit kerja SPI BLU Pusat P2H meliputi:
a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam
pelaksanaan tugasnya;
b. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai teknis audit dan/atau disiplin
ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangan dibidang pengelolaan
keuangan badan layanan umum dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis
secara efektif;
e. Bersedia mematuhi standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi
pengawasan intern;
f. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data BLU Pusat P2H terkait dengan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan
berdasarkan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengendalian;
g. Memahami prinsip tata kelola BLU Pusat P2H yang baik dan manajemen risiko;
h. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya
secara terus menerus.
Khusus untuk Kepala SPI BLU Pusat P2H, harus memiliki keahlian yang memadai
mengenai audit. Keahlian yang dimaksud adalah keahlian yang diakui dalam profesi
auditor intern dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang sesuai. Apabila keahlian
belum dapat dipenuhi dapat diganti dengan persyaratan sementara yaitu (a). memiliki
pengalaman sebagai auditor paling singkat 3 (tiga) tahun; dan/atau (b). memiliki
pengetahuan terkait akuntansi dan keuangan. Kepala SPI BLU Pusat P2H harus
memperoleh sertifikasi profesi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat, jika melampaui
waktu tersebut, Kepala SPI BLU Pusat P2H diberhentikan dari jabatannya.
7. Pertanggungjawaban Satuan Pengawasan Intern
a. Kepala SPI BLU Pusat P2H diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin BLU Pusat
P2H dengan persetujuan Dewan Pengawas.
b. Kepala SPI BLU Pusat P2H bertanggung jawab secara langsung kepada pemimpin
BLU Pusat P2H.
c. Anggota SPI BLU Pusat P2H bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SPI
BLU Pusat P2H.