DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NO. DAFTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(OPD) INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DASAR HUKUM PENGECUALIAN
KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN
KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)
JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA
WAKTUNYA)
Dibuka Ditutup
1.
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Barat
1. Lembaran Disposisi Surat Masuk dan Surat Keluar
1. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h
2. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i
1. Informasi bersifat Internal di Lingkungan Unit Kerja dan bila disalahgunakan dapat menghambat pengambilan kebijakan
1. Mendukung Proses Pengambilan Kebijakan
2. Nota Dinas
3. Laporan Hasil Rapat
4. Surat Keputusan 5. Risalah Rapat Pimpinan (coffee
morning)
6. Usulan Baperjab
7. Data Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin
1. Dapat Menghambat proses penegakan hukum/disiplin PNS
2. Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS
1. Memperlancar Proses Penegakan hukum/disiplin PNS
2. Memberikan perlindungan data pribadi PNS dari penyalahgunaan
8. Data Identitas PNS yang mengajukan perceraian dan perkawinan
9. Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
1. Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
1. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
10. Laporan Keuangan sebelum diaudit
11. Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya
1. Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
1. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
Selama masih berlaku
12. Kode akses elektronik (password)
1. Rawan terjadinya penyalahgunaan data, laporan dan keuangan
1. Menjamin kerahasiaan pengguna/pemilik password
Selama masih berlaku
2.
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat
1. Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
1. UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6
2. UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a
3. UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 17 Huruf b
4. UU RI No. 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 17 Huruf h
5. UU RI No. 14 Tahun
√ Selama jangka waktu yang dibutuhkan
2. Laporan Keuangan Sebelum di audit
√ Selama jangka waktu yang dibutuhkan
3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Surat Keluar
√ Sesuai Ketentuan Peraturan Per UU
4. Verbal Surat Keputusan √ Sesuai Ketentuan Peraturan Per UU
5. Nota Dinas √ Sesuai Ketentuan Peraturan Per UU
6. Laporan Hasil Rapat √ Sesuai Ketentuan Peraturan Per UU
7. Usulan Baperjab √ Sesuai Ketentuan Peraturan Per UU
8. Data Pribadi (Personal) File Pegawai, Kompetensi Pegawai
√ Sesuai Ketentuan Peraturan Per UU
9. Permasalahan Perusahaan √ Sesuai Ketentuan Peraturan Per UU
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 17 Huruf i
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat
1. Arsip yang jika dibuka untuk umum dapat merugikan kepentingan nasional dan kepentingan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, antara lain :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)
2. PP No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
3. Perka ANRI No. 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
4. Perka ANRI No. 18 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembuatan Daftar,
√ Tidak ada jangka waktu, tetapi dapat dibuka untuk : 1. Kepentingan
akuisisi, perlindungan dan penyelamatan arsip oleh petugas yang berwenang
2. Kepentingan Provinsi Kalbar melalui rekomendasi Gubernur dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3. Kepentingan pengadilan jika terdapat surat dari Ketua Pengadilan
4. Dinyatakan lain oleh undang-
Pemberkasan dan Pelaporan Arsip Terjaga
5. Perka ANRI No. 28 Tahun 2011Tentang Akses dan Layanan Arsip Statis
6. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 15 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Arsip yang Dinyatakan Tertutup
undang 1. Mengungkap potensi geo-
resources (sumber daya geologi) yang terdapat di wilayah Kalimantan Barat, antara lain : a. Pemetaan Migas; b. Pemetaan panas bumi; c. Pemetaan mineral; d. Pemetaan air tanah dll;
√
2. Penjagaan keamanan informasi, antara lain : a. Arsip tentang pemblokiran
situs yang mengandung SARA, Porno, dan yang mengganggu keamanan Negara;
b. Arsip yang berhubungan dengan daftar situs di internet yang terkait dengan jaringan teroris yang harus diblokir;
√
2. Arsip yang membahayakan stabilitas atau keamanan Negara, antara lain :
√
1. Arsip tentang strategi, intelejen, operasi, taktik dan
√
teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi;
2. Arsip mengenai jumlah komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan sistem pertahanan dan keamanan Negara serta rencana pengembangannya;
√
3. Arsip mengenai gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
√
4. Arsip statis mengenai data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan Negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan Negara lain yang disepakati
√
dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
5. Pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan seperti : a. Pengadaan jasa konstruksi &
sarana pertahanan; b. Sertifikasi kelaikan; c. Kodefikasi materiil; d. Pengelolaan aset/barang
milik Negara di bidang pertahanan;
√
3. Arsip yang dapat menimbulkan konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), antara lain :
1. Data korban dan pengungsi kerusuhan sosial di Kalbar;
√
2. Foto dan video kejadian kerusuhan sosial di Kalbar;
√
3. Rencana Pelaksanaan, Evaluasi hasil penanganan kerusuhan sosial di Kalbar;
√
4. Laporan penanganan kerusuhan sosial di Kalbar;
√
5. Data anggota eks Gafatar; √
6. Foto dan video kejadian penanganan pengungsi eks Gafatar
√
7. Laporan penanganan pengungsi eks Gafatar
√
4. Arsip yang dapat menimbulkan konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
√
5. Arsip mengenai sengketa batas wilayah daerah dan Negara, antara lain :
√
1. Keputusan Gubernur tentang Batas Wilayah Daerah (kecamatan, desa, dll)
√
2. Peta batas wilayah Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Negara yang dianggap tertutup, dll
√
6. Arsip Aset antara lain : √
1. Keputusan Gubernur tentang penggunaan lahan transmigrasi, HGB, HGU, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak memungut Hasil Hutan, dll
√
1. Arsip Aset Pemprov. lainnya √
7. Arsip yang dikategorikan sebagai √
arsip vital baik masih dinamis aktif maupun yang sudah dinyatakan statis, antara lain :
1. Sertifikat penguasaan tanah oleh Pemprov. Kalbar (HGB) dll
√
2. BPKB milik Pemprov. Kalbar √
3. Arsip Vital lainnya √
8. Arsip yang dikategorikan sebagai arsip terjaga baik yang masih dinamis aktif maupun yang sudah dinyatakan statis antara lain :
√
1. Arsip kependudukan antara lain :
1. Database kependudukan;
2. Arsip tentang kewarganegaraan
√
2. Arsip Kewilayahan antara lain : 1. Arsip tentang dasar
penetapan wilayah NKRI 2. Arsip tentang pengakuan
dunia internasional tentang batas wilayah NKRI
3. Arsip tentang batas perairan Indonesia
√
3. Arsip Kepulauan antara lain : √
1. Arsip tentang potensi sumber daya alam yang terkandung dalam suatu pulau;
2. Arsip mengenai luas dan besarnya kepulauan;
3. Arsip tentang jumlah pulau-pulau terluar Indonesia termasuk administrasi kependudukannya
4. Arsip Perbatasan antara lain : Batas wilayah dengan Negara tetangga :
1. Batas darat dengan 3 Negara (Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini) di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua dan Nusa Tenggara Timur;
2. Batas Laut Teritorial dengan 4 (empat) Negara, yaitu : Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste;
3. Batas Laut Yurisdiksi (ZEE
√
dan Landas Kontinen) dengan 9 (sembilan) Negara, yaitu : India, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini
Kawasan Perbatasan Darat (KPD) :
1. KPD RI-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
2. KPD RI-Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. KPD RI-Papua Nugini di Provinsi Papua
Kawasan Perbatasan Laut (KPL) :
1. KPL RI-Thailand/India/Malaysia di laut Andaman dan Selat Malaka;
2. KPL RI-Malaysia/Vietnam/Singa
pura di Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Natuna;
3. KPL RI-Malaysia/Philipina di Laut Sulawesi
4. KPL RI-Republik Palau di Samudera Pasifik;
5. KPL RI-Timor Leste/Australia di Laut Arafura dan Laut Aru;
6. KPL RI-Timor Leste/Australia di Laut Timor, Laut Sawu, Selat Leti, Selat Letar, Selat Ombay, dan Samudera Hindia;
7. KPL RI-Laut Lepas di Samudera Hindia
Contoh pemberkasan arsip perbatasan adalah semua proses yang mendukung terciptanya penentuan batas wilayah Negara baik batas darat dan laut, antara lain :
1. Arsip tentang penetapan dan penegasan batas wilayah Negara
2. Arsip tentang pengembangan ekonomi kawasan
5. Arsip Perjanjian Internasional yang dianggap tertutup untuk publik
√
6. Arsip Kontrak Karya yang dianggap tertutup untuk publik
√
7. Arsip Masalah Pemerintahan yang strategis yang dianggap tertutup untuk publik
√
9. Arsip apabila dibuka untuk umum dapat :
1. Menghambat proses penegakan hukum;
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
5. Merugikan ketahanan ekonomi
√
nasional; 6. Merugikan kepentingan politik
luar negeri dan hubungan luar negeri;
7. Mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
8. Mengungkapkan rahasia atau data pribadi;
9. Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
10. Arsip yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :
1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
√
3. Mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. Keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
11. Arsip yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
√
12. Arsip yang apabila dibuka dan diberikan kepada Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, yaitu :
1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan tekhnik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan
√
Negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, tekhnik, dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan Negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan Negara serta rencana pengembangannya;
4. Gambar, peta, dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan Negara lain terbatas pada segala
tindakan dan/atau indikasi Negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau terkait kerjasama militer dengan Negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. Sistem persandian Negara; dan/atau
7. Sistem intelijen Negara.
13. Arsip yang apabila dibuka dan diberikan kepada Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
√
14. Arsip yang apabila dibuka dan diberikan kepada Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :
1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara;
2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga dan model
√
operasi institusi keuangan; 3. Rencana awal perubahan suku
bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif atau pendapatan Negara/daerah lainnya;
4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
5. Rencana awal investasi asing; 6. Proses dan hasil pengawasan
perbankan, asuransi atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
15. Arsip yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
1. Posisi daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh Negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
2. Korespondensi diplomatik antarnegara;
3. Sistem komunikasi dan
√
persandian 4.
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat
1. Lembaran Disposisi Surat Masuk dan Surat Keluar
1. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h
2. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i
1. Informasi bersifat internal di lingkungan unit kerja dan bila disalahgunakan dapat menghambat pengambilan kebijakan
1. Mendukung proses pengambilan kebijakan
2. Nota Dinas
3. Laporan Hasil Rapat
4. Surat Keputusan
5. Risalah Rapat Pimpinan
6. Usulan Baperjab
7. Data identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin
1. Dapat menghambat proses penegakan hukum/disiplin PNS
2. Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS
1. Memperlancar proses penegakan hukum/disiplin PNS
8. Data identitas PNS yang mengajukan perceraian dan perkawinan
2. Memberikan perlindungan data pribadi PNS dari penyalahgunaan
9. Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
1. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature
1. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah di audit
10. Laporan Keuangan Sebelum di audit
11. Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya
1. Menghambat kesuksesan kebijakan karena
1. Membantu mencapai keberhasilan
Selama masih berlaku
adanya pengungkapan secara premature
pelaksanaan pembangunan
12. Kode akses elektronik (password) 1. Rawan terjadinya penyalahgunaan data, laporan dan keuangan
1. Menjamin kerahasiaan pengguna/ pemilik password
Selama masih berlaku
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat
1. Dokumen Rekam Medis Pasien Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/ 2008 Tentang Rekam Medis, mengatur masalah kerahasiaan suatu informasi yang menyangkut informasi medis pasien
Pasal 11 (ayat 2) Pimpinan
sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
Pasal 12 (ayat 1) Berkas rekam
medis milik sarana pelayanan kesehatan.
(ayat 2) Isi rekam medis merupakan milik pasien.
(ayat 3) Isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan rekam medis.
(ayat 4) Ringkasan rekam medis
Pasal 8 (ayat 1) Rekam medis
pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan
(ayat 2) Setelah batas waktu 5 (lima) tahun
(ayat 1) Pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai :
(a) Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
(b) Alat bukti dalam proses penegakan hukum;
(c) Keperluan pendidikan dan penelitian;
(d) Dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan;
(e) Data statistik kesehatan.
(ayat 2) Pemanfaatan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampui, rekam medis dapat dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik
(ayat 3) Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
huruf c yang menyebutkan identitas pasien harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pasien atau ahli warisnya dan harus dijaga kerahasiaannya.
(ayat 3) Pemanfaatan rekam medis untuk keperluan pendidikan dan penelitian tidak diperlukan persetujuan pasien, bila dilakukan untuk
terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut
(ayat 4) Penyimpanan rekam medis dan ringkasan pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan
Pasal 9
(ayat 1) Rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan
kepentingan Negara.
non rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat
(ayat 2) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan
6.
Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat
1. Biodata elektronik PNS (database)
- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h
- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP
Mengungkap data pribadi PNS melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Tidak terbatas
Pasal 17 huruf h 2. Dokumen/Berkas/Arsip PNS - UUD Negara RI
Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h
- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h
Mengungkap data pribadi PNS melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Tidak terbatas
3. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin
- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h
- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h
Mengungkap data pribadi PNS melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Tidak terbatas
4. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan
- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h
- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h
Mengungkap data pribadi PNS melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Tidak terbatas
5. Penilaian Prestasi Kerja PNS - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h
- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h
- PP No. 10 Tahun 1979 Tentang
Mengungkap data pribadi PNS melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Tidak terbatas
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6
6. Data Rekam Medis PNS - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h
- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h
- Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis (Pasal 10)
Mengungkap data pribadi PNS melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
Tidak terbatas
7. Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural
- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h
- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i
- PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002
Menganggu menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum
Terbatas sampai dengan pelantikan
Tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000
8. Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia
- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i
- UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
Melindungi kerahasiaan dokumen
Tidak terbatas
9. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j
- Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya
Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur (jika terbuka akan menimbulkan penilaian tidak objektif)
Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai
10. Dokumen penawaran penyediaan barang dan jasa
- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j
- Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya
Muncul persaingan usaha yang tidak sehat
Dapat menjaga objektifitas penilaian
Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai (pembukaan surat penawaran)
11. Lokasi Server - UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30-37)
Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data
Melindungi/ mengamankan perangkat serta data
Tidak terbatas
12. Internet Protocol/IP Address Private
- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)
Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses
Menjaga/melindungi hak akses
Tidak terbatas
13. Bandwidth Management - UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30
Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan
Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
Tidak terbatas
14. Kode akses elektronik - UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30
Penyalahgunaan oleh pihak lain
Menjaga keamanan jaringan komputer
Tidak terbatas
15. Sistem keamanan elektronik - UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j
- UU No. 11 Tahun
Penyalahgunaan oleh pihak lain
Menjaga keamanan jaringan komputer
Tidak terbatas
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
16. Sistem management database - UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j
- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Penyalahgunaan oleh pihak lain
Menjaga keamanan database
Tidak terbatas
17. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, Review Laporan Keuangan
- UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i
- PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- PP No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawasan
Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
Tidak terbatas
Intern Pemerintah - Peraturan Menpan
No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah
- Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan Pemerintah, Lampiran 1 Bab Norma Pelapor huruf a
18. Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)
- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b
- PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten
Dapat disalahgunakan pihak tertentu
Melindungi kompetensi kelembagaan hasil informasi yang diperoleh
Tidak terbatas
19. Dokumen Audit Internal dan Kaji - UU No. 14 Tahun Dapat disalahgunakan Melindungi Lembaga Tidak terbatas
Ulang Manajemen 2008 Pasal 17 huruf b
- PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten
pihak tertentu Internal dari Penyalahgunaan Dokumen
20. Hasil Rapat Komisi Teknis OKKPD
- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b
- PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten
Dapat disalahgunakan pihak tertentu
Melindungi hak-hak konsumen
Tidak terbatas
21. Dokumen Permohonan untuk Sertifikasi dan Registrasi ke OKKPD
- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b
- PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten
Dapat disalahgunakan pihak tertentu
Melindungi hak-hak konsumen
Tidak terbatas
22. Hasil uji laboratorium tentang - UU No. 14 Tahun Dapat disalahgunakan Melindungi dan Sampai ada keputusan
keamanan pangan produk segar 2008 Pasal 17 huruf b
- PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten
pihak tertentu mengamankan hasil informasi yang diperoleh
resmi
23. Hasil uji pangan di produsen - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b
- UU No. 14 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- UU No. 69 Tahun 1999 Tentang Iklan dan Pelabelan
- UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
Menimbulkan keresahan di masyarakat
Melindungi ketentraman masyarakat
Sampai ada keputusan resmi
7. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
1. Data Perjanjian Kerjasama di bidang kesehatan
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang
Petimbangan : Pihak yang berkompeten dapat memahami kegiatan yang dilakukan sehingga tidak
Pertimbangan : Menghindari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan
Sesuai dengan jangka waktu berlakunya PKS
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Permendagri No. 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian
menimbulkan salah penafsiran dan manifestasi dengan konsekuensi timbul salah penafsiran dan manifestasi bagi pihak-pihak tertentu.
Sengketa Informasi Publik
- Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-OS/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan dan Bidang Lingkungan
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- PMK No. 182/Menkes/SK/V/ 2012 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kemenkes
- UU No. 43 Tahun
2009 Tentang Kearsipan (LNRI Tahun 2009 No. 152, Tambahan Lembar Negara RI No. 5071)
2. Data Rincian Anggaran Kegiatan Program Kesehatan
Idem Pertimbangan : Rincian anggaran dibuka sehingga pihak dapat berkompeten dapat memahami kegiatan yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran dan manifestasi Konsekuensinya : Banyak menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.
Pertimbangan : Tidak banyak intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan
Satu tahun
3. Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan Calk) sebelum audit
Idem Konsekuensinya : Banyak menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.
Pertimbangan : Menghindari informasi yang belum pasti dan dapat menimbulkan polemik
10 Tahun
4. Daftar sengketa asset di lingkungan Dinas Kesehatan dan perkara yang masuk dalam
Idem Konsekuensinya : Banyak menimbulkan multi tafsir pihak-
Pertimbangan : Menghindari polemik antar pihak yang
Hingga di dapatkan putusan hukum tetap
persidangan pihak tertentu. berperkara 5. Dokumen terkait
produk/putusan Konsil Kedokteran Indonesia dan Organisasi Profesi di bidang Kesehatan
Idem Konsekuensinya : Banyak menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.
Pertimbangan : Terkait dengan kewenangan menjaga privasi organisasi profesi
Dapat dikeluarkan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan putusan hukum yang berlaku
6. Dokumen penggunanaan, pemanfaatan, pemindahtangan dan pengahapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan)
Idem Konsekuensinya : Banyak menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.
Petimbangan : Menghindari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan
Satu tahun
7. Data status kesehatan pasien by name
PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/ 2008
Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi
Menjaga privasi pasien terkait data status kesehatannya
10 Tahun
8. Hasil pemeriksaan lab terkait adanya KLB penyakit menular by name
Idem Pertimbangan : Jika dibuka dapat mengungkap privasi dan kerahasian seseorang beserta keluarganya Konsekuensinya : Menimbulkan gejolak di masyarakat
Menjaga privasi pasien terkait data status kesehatannya
5 Tahun
9. Dokumen Terkait Fasilitas Kesehatan (PME) laboratorium kesehatan dan hasil visitasi fasilitas pelayanan kesehatan: CTKI, laboratorium, klinik
Idem Konsekuensinya : Banyak menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.
Pertimbangan : Menjaga privasi pelanggaran dan pihak-pihak yang menjalin kerjasama terkait pelayanan fasyankes
Dapat dikeluarkan untuk berdasarkan regulasi yang berlaku
10. Dokumen terkait kefarmasian dan alat kesehatan 1. Dossier/dokumen registrasi
perizinan alat kesehatan dan PKRT;
2. Dokumen permohonan izin usaha pedagang besar farmasi; industri farmasi;
3. Dokumen permohonan persetujuan prinsip industri farmasi;
4. Dokumen permohonan persetujuan prinsip industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam;
5. Dokumen permohonan izin usaha industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam
6. Dokumen permohonan izin
Idem Konsekuensinya : Banyak menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu. Informasi tersebut tidak termanfaatkan oleh masyarakat
Petimbangan : Menjaga Kerahasiaan dokumen aset dan ketersediaan perbekalan OPD bidang kesehatan
Dapat dikeluarkan untuk berdasarkan regulasi yang berlaku
produksi kosmetika; 7. Dokumen permohonan IP, IT,
EP, SPI, SPE, Narkotika, Psikotropika, Prekursor
8. Omzet PBF Berdasarkan sistem e-report PBF
11. Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang belum di Publikasikan
Idem Konsekuensinya : Akan menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.
Pertimbangan : Menjaga hak paten area publikasi badan peneliti yang bersangkutan
Dapat dikeluarkan untuk berdasarkan regulasi yang berlaku
12. Dokumen yang terkait dengan Sistem Keamanan Teknologi Informasi 1. Sistem Keamanan Elektronik; 2. Sistem Manajemen
database; 3. Bandwidth management; 4. Konfigurasi infrastruktur
jaringan komunikasi dalam data center;
5. Konfigurasi data center; 6. Internet Protokol/IP address
private 7. Lokasi server
Idem Konsekuensinya : Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dapat merusak sistem informasi yang sudah dibuat
Pertimbangan : - Dapat menjaga
keamanan sistem SIK - Dapat menjaga
keamanan data dari pihak-pihak yang ingin melakukan intervensi pada data dan informasi kesehatan
Dapat dikeluarkan untuk berdasarkan regulasi yang berlaku
13. Dokumen Kependidikan Idem Apabila dibuka dan diberikan kepada
Menjaga privasi pegawai terkait data
Dapat dikeluarkan untuk berdasarkan
pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi
status kepegawaiannya
regulasi hukum yang berlaku
14. Data status kepegawaian tenaga kesehatan by name
Idem Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi
Menjaga privasi dan kerahasian pegawai yang bersangkutan terkait data status kepegawaiannya
Selama yang bersangkutan berstatus sebagai ASN
8. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
1. Lembar disposisi surat masuk
1. Undang –undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17
√ Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
2. Nota dinas √ Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
3. Usulan Baperjab √ Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
4. Putusan Pengadilan terhadap Gubernur / Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
√ Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
5. Surat Keputusan Gubernur √ Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
9. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
1. Lap. Keuangan sebelum diaudit
UU. Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf J
2. Data Pribadi TKI UU. Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H
3. Data Pribadi Penyandang Disabilitas
UU. Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H
4. Data Pribadi Penderita HIV/AIDS
UU. Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H
5. Data Pribadi Klien Narkoba di IPWL
UU. Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H
6. Data Pribadi Pribadi Penderita Kusta
UU. Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H
7. Data Pribadi Anak dan Lansia UU. Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat
Daftar rekening bank pegawai Pasal 18 Ayat (2) UU KIP
SK Hukuman Disiplin
SK Izin Perkawinan
SK Kenaikan Pangkat
SK Kenaikan Gaji Berkala
SK Mutasi / Kenaikan Jabatan Fungsional
SK Pengangkatan CPNS
SK Pengangkatan PNS
SK Penyesuaian Gaji Pokok
SK Pemindahan Pegawai
Berkas-berkas Kepegawaian
Laporan dan berita acara pemeriksaan dan penanganan kasus
Informasi stok beberapa barang kebutuhan pokok
Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan barang beredar : Data Jenis, Merek, Tipe dan Jumlah Barang dan/atau Jasa yang diawasi; Sampel dan Bukti Pembelian; Data Petugas Pengawas; Data Lokus Pengawasan
Perencanaan dan pelaksanaan penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Perlindungan Konsumen yang meliputi : a. Sampel dan bukti pembelian
barang dan/atau jasa b. Data pelaku usaha c. Keterangan pelaku usaha dan
saksi d. Hasil pengamatan kasat mata
dan/atau uji laboratorium barang dan/atau jasa yang melanggar tindak pidana perlindungan konsumen
e. Dokumen penyelidikan
Data Perusahaan terkait penerbitan SKA
11. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat
1. Pokok –pokok hasil pemeriksaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
2. Laporan Hasil Pemeriksaan
3. Identitas Pelapor Pengaduan Masyarakat, Sapu Bersih Pungutan Liar dan Whistle Blowing System
4. Identitas Pemberi, Penerima dan Pelapor Gratifikasi
5. Data Terinci tentang kerugian Daerah
6. Data Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara
7. Data Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
1. Dokumen Kontrak beserta Data Pendukung
2. Data Perencanaan (Gambar, RAB, RKS) sebelum lelang dan pengadaan berlangsung
3. Dokumen RKA
13. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sui. Bangkong
1. Dokumen Rekam Medis Pasien
1. UU. Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf H
2. Biodata Elektronik staf (data base)
3. Kertas Kerja Pemeriksaan,
Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Rekomendasi dari SPI
2. Permenkes RI No.
269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis, mengatur masalah kerahasiaan suatu informasi yang menyangkut informasi medis.
4. Laporan Keuangan sebelum diaudit
5. Laporan Hasil Rapat yang bersifat rahasia
6. Surat Keputusan
7. Kode akses elektronik (password)
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat
1. Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
1. UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6
2. UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a
3. UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Laporan Keuangan sebelum diaudit
3. Laporan Hasil Rapat
4. Usulan Baperjab
5. Data Pribadi (personal) File Pegawai, Kompetensi Pegawai
6. Permasalahan Koperasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi
Pasal 17 Huruf b 4. UU RI No. 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h
5. UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i
15. Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
1. Dokumen Penawaran Penyedia
2. Dokumen Kontrak
3. Data Perusahaan
16. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
1. Laporan Keuangan Anaudited 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor
1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2)
2. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Data Pribadi Pemilik Kendaraan Bermotor / Wajib Pajak
1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak Daerah sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 2 Tahun 2012