PEDOMANPENGELOLAAN BMD
• MenkeumenetapkanKebijakan Umum Pengelolaan BMN
• Mendagri menetapkanPedoman Teknis Pengelolaan BMD
PSL 69 AYAT (6)Ketentuan mengenai Pedoman Teknis danAdministrasi Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah
Diganti
3
▫ barang yang diperoleh dari hibah/sumbanganatau yang sejenis;
▫ barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dariperjanjian/kontrak;
▫ barang yang diperoleh berdasarkan ketentuanundang-undang; atau
▫ barang yang diperoleh berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap
Mengapa BMD perlu dikelola ?Mengapa BMD perlu dikelola ?
• Kejelasan status kepemilikan BMD• Inventarisasi kekayaan daerah dan masa
pakai BMD• Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan
untuk peningkatan PAD• Antisipasi kondisi BMD dalam fungsi
pelayanan publik• Pengamanan barang daerah• Dasar penyusunan neraca• Kewajiban untuk melaporkan kondisi dan
nilai BMD secara berkala• Sebagai pertanggung jawaban pimpinan
(pengguna anggaran dan kuasa penggunaanggaran)
PP 6 Th. 2006a. Perencanaan Kebutuhan
dan Penganggaran;b. Pengadaan;c. Penggunaan;d. Pemanfaatan;e. Pengamanan dan
Pemeliharaan;f. Penilaian;g. Penghapusan;h. Pemindahtanganani. Penatausahaan;j. Pembinaan, Pengawasan
dan pengendalian
PP 27 Th. 2014a. Perencanaan Kebutuhan dan
Penganggaran;b. Pengadaan;c. Penggunaan;d. Pemanfaatan;e. Pengamanan dan Pemeliharaan;f. Penilaian;g. Pemindahtanganan;h. Pemusnahan;i. Penghapusan;j. Penatausahaan;k. Pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.
LINGKUP PENGATURAN PENGELOLAAN BMD
SKEMA PROGRAM
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pelaks KtgsnPengelolaanBMD
1. Masih terdapatnya barangmilik daerah yang belumterinventarisasi secara benar.
2. Kualitas SDM pengelolaBMD pada tingkat pengurusbarang, penyimpan barangdan petugas akuntansi diSKPD, UPTD yang masihperlu ditingkatkan.
3. Kurang memadainyainformasi potensioptimalisasi asset yang layakdipromosikan
4. Sistem informasi manajemenasset tetap yang masih perluditingkatkan.
PermasalahanPengeloaanBMD
1. Program PelayananAdministrasiPerkantoran.
2. Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
3. Program PeningkatanKapasitas SumberdayaAparatur
4. Program PeningkatanSistem PengawasanInternal danPengendalianPelaksanaan KebijakanKepala Daerah
5. Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
Program Hasil yang diharapkan
1. MeningkatnyaPelayanan PBDkepada OPD danMasyarakat
2. MeningkatnyaKualitas LKPD,khususnya padaneraca aset, dandicapainya WTP
3. Meningkatnyakontribusiterhadappendapatan aslidaerah
1. Pengadministrasianbarang milik daerah yangdidukung dengan SistemInformasi ManajemenAsset Tetap.
2. Penggunaan danPemanfaatan barangmilik daerah secaraoptimal
3. Pelaksanaan monitoringdan evaluasipenatausahaan,pembinaan pengelolaanbarang milik daerah,penghapusan
PEMEGANGKEKUASAANPENGELOLAANBMD
GUBERNUR /BUPATI
PEJABAT PENGELOLA BMD
PENGELOLAANBMD
SEKRETARISDAERAHPENGELOLA BMD
KEPALA SKPDPENGGUNA BMD
KUASA PENGGUNABMD
KEPALA UPTD
PENYIMPAN BMD
PENGURUS BMD
STAF SKPD/UPTD
STAF SKPD/ UPTD
PEJABATPENATAUSAHAANBARANG
KA. DKPAD
Gub./Bupati/WalikotaPemegang Kekuasaan PengelolaanBarang Milik Daerah
1. Menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;2. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan;3. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;4. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;5. Mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan
persetujuan DPRD;6. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan
penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;7. menyetujui usul pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah
dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan8. Menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk Kerja Sama
Penyediaan Infrastruktur.
Pasal 5 PP 27 Tahun 2014
Sekretaris DaerahPengelola BMD
1. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;2. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan
BMD;3. Mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtangan BMD yang
memerlukan persetujuan Gub/Bupati/Walikota;4. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan
penghapusan BMD;5. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh
gubernur/bupati/walikotaatau DPRD;
6. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaaninventarisasi BMD;
7. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD..
Pasal 5 PP 27 Tahun 2014
Kepala OPDPengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang
1. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi OPD yangdipimpinnya;
2. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMD yangdiperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalampenguasaannya;
4. Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untukkepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Mengamankan dnn memelihara BMD yg berada dlm penggunaanya6. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa
tanah/bangunan yg tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMDselain tanah bangunan
7. Menyerahkan BMD berupa tanah / bangunan yg tidak digunakan untukkepentingan penyelenngaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yg dipimpinnya dan sedang tidak di manfaatkan pihak lain kepadaGubernur/Bupati./walikota melalui Pengelola barang
Pasal 5 PP 27 Tahun 2014
Kepala UPTDKuasa Pengguna
berwenang dan bertanggung jawab:
a. mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi unit kerja yang dipimpinnya kepadaKepala OPD;
b. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalampenguasaannya;
c. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentinganTupoksi unit kerja yang dipimpinnya;
d. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada
dalam penguasaannya;f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran
(LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang beradadalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
A S S E T T E T A P D I A K U I K E P E M I L I K A N N Y AS E T E L A H :
• Adanya serah terima barang, atau• Terjadi perpindahan hak
kepemilikan, atau• Penguasaan secara sah yang
didukung dengan bukti-bukti yangkuat
Pengakuan Kepemilikan
Cakupan Asset Tetap dari SegiKepemilikan & Penguasaan Dimiliki dan dikuasai Pemerintah Dimiliki dan dikuasai BUMN/BUMD Dimiliki tetapi tidak dikuasai Pemerintah:
• Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga• Disewakan kepada Pihak Ketiga• Dikuasai pihak lain dengan izin sah• Dikuasai pihak lain tidak dengan izin sah
Milik Pemerintah tetapi tidak diketahui Bukan milik Pemerintah tetapi dikuasai dan digunakan Pemerintah
Pengelolaan Barang Milik Daerah menurutPermendagri 19/2016
1. perencanaan kebutuhan danpenganggaran
2. pengadaan3. penggunaan4. pemanfaatan5. pengamanan dan pemeliharaan6. penilaian7. pemindahtanganan8. pemusnahan9. penghapusan10. Penatausahaan11. Pembinaan, pengawasan dan
pengendalian
1. PERENCANAAN DAN PENENTUAN KEBUTUHAN
Perencanaan danPenentuanKebutuhan
ALASAN/PERTIMBANGAN:
- Mengetahui besaran organisasi danpersonil
- Barang Rusak atau dihapus- Mutasi Staf- Menjaga tingkat Persediaan barang- Pertimbangan Teknologi
Rencana KebutuhanBarangMilik Daerah (RKBMD)Dan RencanaKebutuhan PemeliharaanBarang Milik Daerah( RKPBMD )
digunakan sebagai dasarpenyusunan RKA SKPD
STANDARISASI BRG
STANDARISASI HRG
KONSEPSI PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
Pihak LainSekdaSelaku
Pengelola Barang
O P DSelaku
Pengguna Barang
PerolehanBMD
PenyelesaianDok. Kepemilikan
Usul penetapanstatus
penggunaan
Proses Penetapan
PenggunaanSesuai Tupoksi
Barang Milik Daerah:•Tidak sesuai Tupoksi•Berlebih
SK penetapanstatus
penggunaan
Tanah / bangunanyg telah diserahkan
Pemindahtanganan:•Jual•Tukar menukar•Hibah•PMD
Pemanfaatan:•Sewa•KSP•BSG/BGS•Pinjam pakai
Tindak Lanjut:• Pengalihan Status
Penggunaan• Pemanfaatan• Pemindahtanganan
Tanah/bangunandiserahkan kpd
Pengelola Barang
6. Pemanfaatan :
1.SEWA
2. PINJAMPAKAI
3. KERJASAMAPEMANFAATAN
4. BANGUN GUNASERAH atauBANGUN SERAHGUNA
5. KERJASAMAPENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
Ketentuan Sewa Menyewa Pinjam Pakai KSP BGS/BSG
KerjasamapenyediaanInfrastruktur
PokokBelum/ tidak dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu
Mendapatkan penerimaan negara atau menguntungkan negara
Mitra Semua SubyekHukum Pemerintah Semua Badan
HukumSemua BadanHukum
Semua BadanHukum & koperasi
Jangka Waktu
5 tahun 5 tahun 30 tahun
30 tahun 50 tahunDapat diperpanjang
Dapatdiperpanjangsekali
Dapatdiperpanjang
Besaran Formula tarif Tidak dipungutbiaya
•Kontribusitetap
•Kontribusitetap
•Pembagiankeuntungan
•Pembagiankelebihankeuntungan
•kontribusibarang(optional)
•Plg sdkt 10%bangunan dugunakna untktugaspemerintah
Penetapan Mitra PenetapanPengelola
PenetapanPengelola
minimal 5peserta/ peminat
minimal 5 peserta/peminat sesuai peraturan
8. Penilaian
• Penilaian BMD dilakukan dalam rangka pengamanan danpenyusunan neraca daerah, pencatatan, inventarisasi, pemanfaatandan pemindahtanganan
• Penilaian BMD berpedoman pada SAP• Kegiatan penilaian BMD harus didukung dengan data yang akurat
atas seluruh kepemilikan barang milik daerah yang tercatat dalamdaftar inventarisasi BMD
• Penilaian tanah dan bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerahmelalui tim dan dapat melibatkan lembaga independenbersertifikat
• Penilaian BMD selain tanah dan bangunan oleh tim yangditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan lembagaindependen bersertifikat
• Penilaian kembali hanya di perbolehkan jika : 1).nilainya diragukan, 2).nilainya Rp 1, 3). akan di kerjasamakan dengan pihakketiga
10. Pemindahtanganan
Pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan Pemindahtanganan tanah dan bangunan serta selain tanah dan
bangunan senilai >5milyar rupiah harus dengan persetujuan DPRDyang diajukan oleh kepala daerah
Pemindahtanganan tanah dan bangunan tanpa persetujuan DPRD jika; Tidak sesuai lagi dengan peruntukan tata ruangnya Anggaran pengganti telah tersedia Diperuntukkan bagi pegawai negeri Diperuntukkan untuk kepentingan umum Dikuasai oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan dan
berkekuatan hukum
PEMINDAHTANGANAN
BMD yg diperlukan bagi penyelenggaraan tugaspemerintahan tidak dapat dipindahtangankan.
Bentuk pemindahtanganan : Penjualan Tukar menukar Hibah Penyertaan Modal
9. Penghapusan
• Dalam hal barang sudah tidak berada pada penggunaatau kuasa pengguna barang, beralih kepemilikannya,terjadi pemusnahan, atau sebab sebab lainnya
• Pemusnahan barang dilakukan oleh pengguna barangsepengetahuan pengelola barang setelah mendapatpersetujuan dari kepala daerah
• Penghapusan barang milik Daerah :▫ barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuanDPRD
▫ barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunansampai dengan Rp. 5.000.000.000,-00 (lima milyar rupiah)dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan KepalaDaerah.
11. Pembinaan, Pengawasan, danPengendalian
Pembinaan
Pengawasan
Pengendalian
usaha atau kegiatan melalui pemberianpedoman, bimbingan, pelatihan, dansupervisi
usaha atau kegiatan untuk mengetahuidan menilai kenyataan yang sebenarnyamengenai pelaksanaan tugas dan/ataukegiatan, apakah dilakukan sesuaiperaturan perundangundangan
usaha atau kegiatan untuk menjamin danmengarahkan agar pekerjaan yangdilaksanakan berjalan sesuai denganrencana yang telah ditetapkan
12. Pembiayaan
• Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaanbarang milik daerah, disediakan anggaran yangdibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah
• Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaanbarang milik daerah yang menghasilkan pendapatandan penerimaan daerah, diberikan insentif.
• Penyimpan barang dan pengurus barang dalammelaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yangbesarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangandaerah dan ditetapkan dengan Keputusan KepalaDaerah.