Nomor: RISALAHDPD/KMT.II-RDP/I/2018
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
-----------
RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMITE II
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2017-2018
I. KETERANGAN
1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 17 Januari 2018
3. Waktu : 10.30 WIB – 13.00 WIB
4. Tempat : R. Sidang Komite II
5. Pimpinan Rapat : Aji Muhammad Mirza Wardana, S. T (Wakil Komite II DPD
RI)
6. Sekretaris Rapat :
7. Acara : Membahas aspirasi masyarakat terkait kebijakan impor beras
dengan:
1. Agung Hendriadi (Kepala Badan Ketahanan Pangan /
BKP)
2. Indrasari Wisnu (Direktur Impor Kemendag)
8. Hadir : Orang
9. Tidak hadir : Orang
1 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
II. JALANNYA RAPAT:
RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB
(Menit 0 sampai dengan 03:35 tidak terdengar jelas, red)
PIMPINAN RAPAT : AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Di atas kami menerima aspirasi dari berbagai daerah. Pada bulan Desember kemarin
kami Komite II melaksanakan pengawasan Undang-undang pangan Pak dan kita melakukan
kunjungan ke Bulog di semua daerah di semua provinsi oleh anggota-anggota DPD di setiap
provinsi dan kita mengetahui kita mendapatkan informasi dari Bulog di daerah-daerah dari
Kadifre-kadifre bahwa saat ini kita tidak membutuhkan impor beras karena stok cadangan
beras kita hingga saat ini mencukupi sampai panen raya. Ini informasi yang kami dapat Pak ya.
Masih mnecukupi sampai panen raya bulan depan. Sehingga di sini kami menilai kebijakan
impor beras ini tidak efektif dan sangat meresahkan terutama bagi para petani, petani-petani
kita di daerah, masyarakat kita dan kami juga menyayangkan adanya perbedaan data stok beras
antara kementrian perdagangan dan kementrian pertanian. Saya kira ada masalah apa hari ini
kita ingin mendengar langsung dan beberapa pemerintah daerah juga menyatakan bahwa stok
beras juga mencukupi bahkan surplus hingga akhir Januari sampai Februari. Di sini kami
menilai kemungkinan kurang ada atau tidak ada bahkan sama sekali koordinasi yang baik
antara kementrian pertanian dan kementrian perdagangan pun dengan pemerintah daerah.
Sehingga menjadi debat, debatable di publik yang sangat kontraproduktif. Bapak-ibu Anggota
Komite II.
Narasumber tamu dari kementrian yang kami hormati. Pada pagi ini kita ingin
mendapat penjelasan dari pihak kementrian perdagangan juga pihak kementrian pertanian
tentang masalah impor beras ini dan terkait cadangan stok beras kita saat ini. Bagaimana
kondisi data stok beras kita yang sebenarnya dan kenapa ada perbedaan antara kementrian
pertanian dan perdagangan. Terakhir kami juga mempertanyakan tentang PT. PPI yang
ditunjuk sebagai impotir beras walaupun dibatalkan diganti dengan dikembalikan urusannya
kepada Bulog di mana kita memahami di mana perlu juga disoroti kita memahami bahwa
walaupun sudah keluar Perpres kemudian dibatalkan kembali, tapi kita memahami bahwa di
dalam peraturan itu, Bulog yang seharusnya ditugaskan. Kenapa sempat ada keluar aturan
tersebut apa alasannya? Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepad Bapak dari
dirjen kementrian terkait untuk menyampaikan paparannya setelah itu kita akan lanjutkan
dengan diskusi dari para anggota. Mungkin demikian. Silakan kepada Pak Indra Wisnu terlebih
dahulu atau kementrian pertanian. Dari kementrian pertanian, silakan Pak.
PEMBICARA: AGUNG HERIADI (NARASUMBER)
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ketua Komite II DPD RI, yang terhormat Wakil Ketua DPD RI dan yang saya
hormati para Anggota Komite II DPD RI. Izinkan pagi ini saya ingin menggambarkan
mengenai kondisi ketersediaan harga beras kita utamanya adalah pada Bulan Januari. Bapak-
ibu sekalian yang saya hormati informasi ini sudah berkali-kali juga kami sampaikan kepada
di dalam Rakortas pangan, Pak Menteri sendiri juga menyarankan menyampaikan di hadapan
2 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
Bapak Wakil Presiden pada saat itu mengatakan bahwa stok di Bulog itu sampai hari ini masih
berkisar 900.000 ton dan kita sudah mulai menghadapi, bulan Januari kita sudah panen di
mana-mana. Walaupun memang pada Bulan Januari tidak akan sebesar Februari. Jadi nanti
akan kami paparkan berapa potensi atau prediksi panen kita yang real yang bisa kita prediks
Bapak-ibu sekalian adalah panen sampai Maret karena bulan Maret itu ditanamnya adalah
Desember. Jadi kalau kita sekarang Januari belum bisa kita paparkan. Baik saya mulai yang
pertama mengenai produksi dan konsumsi beras kita ini adalah prediksi bulan Januari,
Februari, Maret. Kenapa kami berani memprediksi bulan Januari, Februari, Maret karena yang
akan panen bulan Januari ini adalah yang sudah kita tanam bulan Oktober. Jadi bulan Oktober
sudah kita tanam sehingga kita prediksi bulan Januari panen. November panen Februari.
Desember kitab panen bulan Maret atau sebagian bulan April. Nah Bapak-ibu sekalian perlu
saya sampaikan bahwa data ini awalnya kita mulai dengan luas tanam Pak. Jadi kita tahu luas
tanam bulan Oktober sehingga kita akan tahu luas panen pada bulan Januari. Jadi karena 3
bulan.
Nah 3 provinsi besar, itu contohnya adalah Jawa Barat ini luas panen pada bulan Januari
kita prediksi 100.009 hektar. Kemudian di Jawa tengah 109, di Jawa Timur 75.430 kira-kira.
Dan sisanya adalah pada provinsi lain. Dari sini kemudian kita hitung, setelah kita tahu luas
panen jadi Indonesia secara keseluruhan. Kemudian kita hitung kalikan dengan produktivitas
kita ketemu produksi beras akhirnya sekitar ,28 juta ton. Nah kalau tadi Pak Wakil Ketua
menyampaikan konsumsi kita itu antara 2,4 sampai 2,5 itu artinya kita pakai saja 2,5 sehingga
kita ada save plus sekitar 329 pada akhir bulan Januari.
Yang perlu saya sampaikan Bapak-ibu sekalian. Data ini sekali lagi kami kumpulkan
dasarnya adalah luas tanam yang kita lakukan pada bulan Oktober. Luas tanam ini kita hitung
harian. Jadi kita punya data record itu luas tanam harian yang dikumpulkan dari mulai KCD.
KCD itu adalah Kantor Cabang Dinas, kemudian dikumpulkan ke kabupaten, kabupaten ke
provinsi, provinsi dikumpulkan ke kami. Kita sudah bangun sistemnya. Nah setiap akhir bulan
kita lakukan sinkronisasi dengan PBS. Ini yang penting bahwa setiap bulan kita lakukan
sinkronisasi. Kemudian yang penting adalah dilaporkan di akhir bulan, itu adalah hasil
sinkronisasi dengan BPS. Nah saya mencatat apa yang dibahas tadi malam Bapak-ibu sekalian
menyaksikan di Metro TV Ekonomi Chalanges mengatakan bedanya Kemtan dengan BPS itu
berkisar 15-17%, itu setelah sinkronisasi. Nah inilah kemudian kita mempunyai angka ini. Ini
adalah cara kita mengumpulkan data.
Saya sering mendapatkan komentar kemudian kritikan data Kemtan tidak valid. Bapak-
ibu sekalian saya ingin sampaikan, inilah the best kita punya sekarang. Dulu BPS melaporkan
tapi menggunakan sampling 25 % dari total populasi. Kemudian BPS sekarang ini sedang
membangun sistem yang baru. Dua tahun yang lalu menggunakan sistem yang baru yaitu
menggunakan sistem satelit. Nah kami tidak bisa tinggal diam. Kami harus melakukan
pendataan ini sehingga kita lakukan mulai dari perhitungan luas tanam tiap hari. Tiap akhir
bulan kita sinkronkan dengan BPS, maka munculah angka ini. Kami sangat senang kalau nanti
sudah menghasilkan satu metode pengukuran yang terbaru menggunakan satelit tapi terakhir-
terakhir saya sudah konfirmasi, mereka baru bisa Jawa saja, itu belum dilakukan ground
checking untuk validasi. Nah ini masih makan waktu. Inilah the best yang kita punya, laporan
dari bawah sampai ke atas. Pasti saya yakin yang namanya subyektivitas akan ada di sana. Nah
ini manual, tentu oleh karena itu kita lakukan sinkronisasi dari sisi kami, kemudian dari sisi
BPS. Ini yang Indonesia punya sekarang ini.
Jadi kalau kemudian pada bulan Februari ini juga kita hitung dari luas tambah tanam
yang sudah kita sinkronisasi karena luas tambah tanam sudah kita dapatkan pada akhir bulan
November. Ini akhir bulan Desember awal sudah kita sinkronkan. Kemudian Maret ini yang
belum kita sinkronkan adalah bulan Maret karena ini akan kita sinkronkan di akhir Januari
3 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
dengan BPS. Sehingga kita punya set plus sebetulnya kalau bulan Februari ini juga hasil panen
raya betul Pak Wakil Ketua. Awal Februari kawan-kawan di daerah sudah mengatakan kita
sudah mau panen. Nah oleh karena itu, dengan kondisi seperti ini Bapak-ibu sekalian kami
sering menyampaikan di dalam rapat terbatas dengan Bulog. Kami sampaikan bahwa Pak
walaupun sekarang kita punya 900.000 ton di mana sebenarnya seperti pertanyaan Pak Wapres
mengatakan harus di atas 1 juta ton. Kami punya 900.000n ton di Bulog dan kita penen
sekarang. Jadi sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran. Yang kalau sekarang harga tinggi,
harga beras tinggi, harga gabah tinggi ini karena memang ini panen gaduh. Paneh gaduh ke dua
itu umumnya adalah harga gabah kondisi gabahnya bagus. Petani sendiri selalu setiap tahun
kami punya data nanti Bapak. Kami punya data bandingan nanti dengan 2016. Di 2016 pada
bulan-bulan seperti ini tinggi harganya memang harga gabah tinggi. Di samping karena
memang tidak sebesar pada nanti bulan Februari. Harga gabah tinggi kemudian harga berasnya
pasti akan berdampak pada harga beras, tapi ini tidak berlangsung lama. Bahkan petani
berkelakar kepada saya “biarlah Pak kami menikmati sedikit lah ya, nanti Februari nanti juga
beras turun lagi harganya. Seperti ini sebetulnya berlangsung tiap tahun.
Lanjut, lajut Mas. Ini adalah maping kita jadi pada bulan Januari inilah lokasi-lokasi
panen kita. Terbesar nanti beras Jawa Tengah kemudian disusul oleh beberapa provinsi yang
lain. Ini total luas panen kita 899 kalau produktivitas GKG kita ini di atas rata-rata Pak baru
4,8 kita pakai maka akan kita hasilkan angka yang tadi bahwa kita punya surplus 300 ribu ton.
Lanjut. Nah ini agak kecil-kecil mudah-mudahan terbaca tapi data sasaran produksi kita untuk
2018, kalau yang kita pakai sampai bulan April sekarang karena ini sudah bisa ditanam. Jadi
kita nanti 2018 insya Allah kita akan menghasilkan 48 juta ton. Kalau sekarang akhir 2017 ini
41 juta ton. Data ini sudah kita sinkronkan dengan data di BPS. Kok hilang judulnya, atasnya
Mas. Jadi ini dalah prediksi sampai dengan akhir tahun. Lanjut.
Nah saya amankan kepada Bapak-ibu sekalian dan mungkin ini yang kedua kalinya
kami sampaikan pada pertemuan yang lalu juga sudah. Kenapa kita sekarang tidak mengenal
paceklik Bapak-ibu sekalian karena yang pertama kita menjaga luas tanam tiap bulannya tidak
kurang dari 1 juta ton. Kalau 1 juta ton dengan prediksi produktivitas gabah kerimg panen 5,2
ton per hektar maka dalam satu bulan kita akan menghasilkan kira-kira 5 juta ton gabah kering
panen kalau kita konversi menjadi beras kira-kira kita dapat 2,5 juta ton. Kalau konsumsi 2,3
2,4 maka paling tidak kalau kita konsisten menjaga luas tanam kita 1 juta ton kita akan ada
suplus 100 sampai 200 ribu ton habis kalian bisa lihat di sini mulai tahun 2016 itu kita jaga Pak
luas tanam kita yang umumnya pada bulan Juli, Agustus, September, luas tanam kita kita jaga
di atas 1 juta hektar. Sehingga yang merah-merah ini sejarah kita yang dulu, kenapa dulu pernah
ada paceklik. Luas tanam kita hanya 500 ribu kemudian kita tingkatkan. Nah Bapak-ibu
sekalian kenapa ini bisa terjadi karena yang pertama adalah kita mengembangkan informasi
structure kita. Pompa air embung kita bersama-sama dengan kementrian desa dan PUPR kita
kembangkan. Kemudian alat mesin pertanian yang kita pakai untuk percepatan tanam. Nah
sekarang kitam punya tagline Pak Ketua. Tagline kita tiada hari tanpa tanam dan panen, jadi
habis panen tanam, habis panen tanam. Jadi dulu yang apa namanya terkenal dengan musim
tanam April, September, Oktober, Maret, Asep Otar sekarang sudah tidak lagi karena setiap
hari kita lakukan. Inilah cara kita untuk kita bisa menghilangkan masa paceklik. Lanjut.
Bapak-ibu sekalian ini kalau kita coba bandingkan harga GKP 2016/2017 Januari
cenderung lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi Januari Februari Maret ini
umumnya tinggi dibandingkan dengan April nanti terus sampai dengan Desember. Jadi apa
yang terjadi hari ini sebetulnya kalau yang Januari 2016 itu harganya Rp. 5.200,- maka
sekarang Rp. 4.700,- gabah kering panen sebenarnya tidak lebih tinggi dibandingkan dengan
2016. Ini kita lihat perbedaannya selisihnya demikian. Yang kedua ini yang kemudian
4 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
umumnya kita bandingan 2016 dan 2017 ini tidak ada perbedaan artinya 2017 itu kalau saya
simpulkan sebetulnya kenaikan ini iramanya sama setiap tahun. lanjut Pak, terus.
Bapak-ibu sekalian ini adalah masalahnya sekarang apakah kenapa sekarang stok kita
di Bulog di bulan Desember dan Januari ini kita ada di bawah 1 juta ton di bawah, sekarang
posisi 900 ribu ton. Ada sesuatu yang berubah Bapak-ibu sekalian Pak Wakil Ketua. Kalau
2016 total serapan Bulog itu pertahun 2,9 juta ton. Kemudian tahun 2017 sebetulnya targetnya
kita naikkan karena kita tahu produksi kita akan meningkat kita naikkan 8,7 juta ton. Tapi apa
yang terjadi pada saat itu Bulog pada bulan April Mei Juni agak galau. Galau dalam arti
penyerapanya sangat rendah. Mengapa ini terjadi , karena pada saat itu ada isu pengalihan dari
BPNT Rastra KE BPNT karena sebagian yang diserap untuk kepentingan Rastra. Mereka
mengatakan ini akan dipakai akan berubah menjadi BPNT. Jadi dia serapannya sangat rendah
kalau kita lihat ini sebetulnya pada bulan April, Mei, Juni ini dia harus kencang Pak, harus
kencang nyerapnya. Oleh karena itu, akhirnya kebijakannya 2018, Januari Bu itu masih seperti
2017 tetapi sampai dengan akhir tahun nanti, itu gradually Rastra-nya menurun. Jadi kalau
pada bulan Januari ini KPM untuk BPNT itu masih 1,2 juta KPM (Kelompok Penerima
Manfaat) Tapi itu akna terus naik BPN-nya sehingga Rastra-nya turun. Nah kami juga
hitungkan juga untuk bulan tahun 2018 Bulog untuk keperluan Rastra saja itu harus menyerap
1 juta ton dan harganya pun juga disepakati, karena ini menggunakan APBN dari kementrian
sosial. Kita sudah pertemuan berkali-kali akhirnya maka deal harganya adalah 10 ribu. I9ni
sudah kita sepakat ini, jadi kalau ini nanti pada bulan tahun 2018. Pada bulan April, Mei,
sebenarnya harapannya adalah mulai Februari Maret ini sampai dengan bulan Juni ini Bulog
nih harus kencang nyerap Pak. Kami sudah punya hitungan nanti berapa kita targetkan berapa
Bulog lakukan itu. Totalnya tetap 3,7 tetapi komposisinya nanti disampaikan. Lah kalau
konsdisinya begini Pak bulan Agustus sampai bulan Desember Bulog tidak akan dapat barang,
kenapa dikatakan tidak dapat, di samping produksi memang tidak sebesar pada bulan-bulan
musim rendeng harga juga tinggi. Pada saat harga tinggi Bulog sudah kalah sama pedagang.
Bulog tidak akan bisa. Mereka sebenarnya pada saat harga rendah mereka harus serap
sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti mereka lepas untuk operasi pasar, untuk Rastra dan
sebagainya pada bulan-bulan berikutnya. Lanjut Pak.
Nah ini perkembangan stok di BIBC Pak, karena BIBC ini adalah sebagai barometer
kondisi perberasan kita secara nasional, kalau saya bandingkan sampai dengan akhir Desember
Pak. Sebetulnya masih sama lah dengan pada 2016. Sedangkan kebutuhan di BIBC stok
minimal di BIBC tuh 30.000 ton itu yang sudah 35.000 ton jadi sebetulnya masih ada. Lanjut.
Nah ini Bapak-ibu sekalian kami sudah menghitungkan untuk Bulog bagaimana Bulog harus
menyerap yaitu pada bulan Januari total yang harus mereka serap adalah sebesar hari ini dan
seterusnya hingga pada sampai pertengahan bulan Juli. Bulog harus menyerap kira-kira 2,9 juta
ton. Sisanya itu karena ini susah sekitar 700.000 ton terseraplah pada sebelum bulan Agustus
sampai dengan bulan Desember. Tapi kalau nanti 2018 Bulog tidak bisa menyerap sebesar ini.
Ini akan celaka kita. Cadangan beras kita akan celaka. Kami berharap akhir tahun tetap ada 1
juta ton Pak. Nah itu stok aman kita. Lanjut. Nah ini Bapak-ibu sekalian kenapa 3,7 yang kita
harapkan Bulog menyerap 2018? Yang pertama adalah untuk kepentingan public service
obligation. Ini kira-kira 1 juta ton. Kemudian untuk cadangan beras pemerintah itu sekitar 1,2
juta ton. Dan cadangan komersial mereka itu adalah 1,5. Yang pertama ini rastra . yang kedua
adalah untuk keperluan OP dan bantuan sosial bencana dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah
untuk cadangan komersial bulog. Ini juga kami hitungkan dan kami sudah kirim surat kepada
kementrian keuangan karena ini pendanaannya dari kementrian keuangan dan kementrian
BUMN kita juga sampaikan. Nah kita punya skenario 80% serap pada Januari sampai dengan
Juli. Kemudian untuk april agustus dan seterusnya terseraplah pada bulan sekitar 700.000 ton
5 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
pada bulan tersebut. Kalau ini dilaksanakan dengan baik kami jamin kondisi 2017 kurang dari
1 juta ton tak akan terjadi Pak. Lanjut.
Nah ini adalah contoh-contoh kalau hari ini kita panen Pak. Kita di Karawang kita
punya 5.600 atau dalam satu bulan ini kita akan panen. Lanjut. Terus saja ini ada ordinatnya
Pak. Jadi ini bukan foto open kamera. Jadi ini kita ingin tunjukkan bahwa sebenarnya saat-saat
ini pun kita panen di Jawa Barat, masih Jawa Barat. Kemudian ini Garut memang kalu Jawa
Barat sekarang yang panen Pak kita Jawa Barat Selatan sudah banyak panen Pak. Pantura
memang pada bulan-bulan depannya baru panen., Banda, terus saja, flash saja, cepat saja. Jawa
Timur. Terus. Sumatera, Sulawesi, Kalimantan sekarang tinggi pada bulan Januari ini. Bahkan
ada statement dari Pak Gubernur Sulawesi Selatan bahwa dia suplus 2,5 juta ton. Nah ini
Bapak-ibu sekalian . keputusan mengenai import ini kalau saya simak yang terakhir sebetulnya
adalah untuk menambah cadangan yang ada di Bulog karena sekarang cadangan ada 900 ribu.
Kemudian masuk 500 ribu supaya di atas 1,2 juta. Kalau memang kondisi ini untuk mengisi
cadangan di situlah keputusan pemerintah dan kami dukung saja ya. Yang jelas bahwa kami
jamin bahwa mudah-mudahan apa yang kami prediksi ini terjadi khususnya pada Bulan Januari
ini kapan kita memenuhi kebutuhan nasional kita. Hal-hal yang terkait dengan kebijakan lain
dan sebagainya mungkin dari kementrian perdagangan yang bisa menyampaikan. Tapi data ini
sudah sering kami sampaikan dan kita confirm dengan BPS jadi setiap akhir bulan. Demikian
Bapak-ibu sekalian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik. Terima kasih Pak Agung. Silakan kepada Pak Indrasari Wisnu.
PEMBICARA: INDRASARI WISNU (NARASUMBER)
Terima kasih Bapak Pimpinan. Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua
Komite II DPD dan Bapak ibu anggota Komite II. Pertama-tama izinkan saya memohon maaf
Bapak Dirjen tidak bisa hadir menghadiri rapat dengan BPK Pak. Jadi hari ini beliau
menugaskan saya hadiri rapat dengarpendapat ini. Jadi yang pertama kalau tadi disampaikan
Pak Agung tadi benar produksi ada, panennya masih ada tapi panen harga gabahnya tinggi Pak
sehingga yang kita lihat di sini adalah beras medium yang tidak ada, beras ada tapi beras
mediumnhya tidak ada. Kalau kita lihat ini, medium, medium itu adalah beras yang paling
banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau tadi harga gabah itu Rp. 5000,00 aja datanya Pak
Agung saya pakai Pak bulan Desember 2015 kalau jadi gabah dari gabah menjadi beras dikali
dua saja sudah Rp. 10.000,00 Padahal HET kita adalah Rp. 9.250 nah ini harganya sudah jauh
di atas padahal beras medium ini paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah kalau beras-
beras premium itu konsekuensinya adalah kelas atas jadi mereka tidak terlalu terganggu. Inikah
data yang kita kumpulklan dari seluruh dinas yang ada. Di akhir bulan Desember 2017 itu harga
menunjukkan trend kenaikan. Ini juga dikonfirmasi oleh data inflasi BPS yang menyatakan di
bulan Desember 2017 salah satu penyebab inflasi adalah beras itu BPS menyatakan begitu.
Bahwa salah satu penyebab inflasi di Desember 2017 salah satunya adalah beras. Selain
beberapa komunitas lainnya. Ini jelas ,menunjukan bahwa memang terjadi kalau secara
mudahnya Pak, kalau kita lihat hukum ekonomi. Harga itu resultante dari demand dan suply.
Kalau demandnya tetap suplainya harganya akan tetap. Harganya akan tetap. Demand tidak
akan naik secara tiba-tiba sehingga pasokan ke pasar yang kurang. Kalau tadi disampaikan Pak
Agung akan panen tapi dari proses panen sehingga ke pasar itu makan waktu sekitar 2 sampai
6 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
3 minggu, ada delay tidak secara langsung dipanen hari ini masuk pasar hari ini, itu yang
pertama.
Jadi memang ada kenaikan harga dan berdasarkan data series tahun-tahun sebelumnya
kecuali tahun 2016 itu mulai Oktober, November, Desember, Januari menunjukkan kenaikan
seperti yang tadi yang disampaikan Pak Agung juga sama datanya kecuali tahun 2016 relatif
stabil di akhir tahun. Inilah Pak, semenjak beras medium yang sejak awal menunjukkan
kenaikan harga karena kurangnya pasokan beras medium ke pasar, panen ada, harga gabahnya
tinggi karena panen rendeng panen gaduh, kualitas gabahnya baik sehingga kalau jadi beras,
berasnya juga tinggi sehingga tidak mungkin dikonsumsi masyarakat umum. Masyarakat pada
umumnya ini yang terjadi. Dari patokan kami rata-rata beras medium, Januari 2018 itu sudah
ad kenaikan yang relatif cukup tinggi dibandingkan dengan HET-nya Pak. HET-nya itu 9450
untuk medium itu rata-rata mengalami kenaikan di atas beberapa varietas di atas 2% Pak. Ini
salah satu latar belakang juga kenapa impor dilakukan selain hal-hal lain. Nanti saya sampaikan
ke belakang tadi yang stok Bulog tadi kalau boleh, lanjut. Hal-hal lain itu stok bulog Pak yang
disampaikan Pak Agung itu sebenarnya per hari ini perhari kemarin, itu sudah berkurang Pak.
Stok Bulog per hari senin itu totalnya tinggal 878 ribu ton. Ya itu belum dikurangi rastra yang
akan keluar bulan ini. Rastra yang akan keluar bulan ini 142 ribu ton jadi kalau 878 dikurangi
rastra belum untuk operasi pasar Pak. Operasi pasar itu perhari berkisar antara relatif Pak.
Antara 7, tapi kalau dirata-rata 9 ribu karena ada kenaikan harga. Kita melakukan operasi pasar
artinya tiap hari paling tidak kita mengeluarkan 9 ribu ton beras dari gudang bulog perhari. Jadi
kalau 9 hari saja sudah 90 ribu. Jadi ini akan mengurangi stok Bulog. Kan stok Bulog itu ada
in ada out Pak. Out-nya lebih banyak dari In-nya sehingga stok Bulog terus tergerus turun.
Padahal secara perhitungan seperti yang disampaikan Pak Agung tadi bahwa stok aman Bulog
adalah minimal 1,5 juta ton. 1 juta atau 1,5? Oke 1 juta. Mungkin nanti stok Bulog itu
diperkirakan sampai nanti panen tani diperkirakan sampai 400 ribuan ton dengan jalan keluar
terus seperti ini. Karena Bulog sekarang p0embeliannya pemasukkannya agak sedikit Pak
Agung. Karena harga berasnya tinggi kan di bulan-bulan ini. Nanti mungkin seperti yang
disampaikan Pak Agung di bulan depan penyerapannya harus tinggi. Tapi di bulan-bulan ini
agak tinggi harga berasnya sehingga kalah dengan teman-teman di swasta Pak. Terus dalam
rangka menang terus. Berikutnya.
Nah dari bulan Desember sebenarnya kita sudah mengatrakan Bulog untuk melakukan
OP tapi kemarin di awal Januari karena kelihatannya OP-nya agak lambat dilakukan sehingga
kita menurunkan tim untuk mengawal Pak, utnuk mempercepat penyaluran beras untuk
menahan kenaikan harga di bulan Januari ini. Berdasarkan laporan teman-teman di lapangan
perhari ini sudah berkurang sekitar turun 200 rupoah per kilogram secara rata-rata nasional
harga beras medium. Ini karena kita secara intensif melakukan operasi pasar secara massive di
seluruh Indonesia dengan menggunakan beras Bulog Pak. Berikutnya. Nah apa yang melandasi
import 500 ton beras untuk Bulog. Nah itu tadi seperti yang disampaikan Pak Agung itu untuk
menjamin pasokan. Kita tidak mau risiko terjadi pasokan tiba-tiba shortage tanpa ada cadangan
di tangan pemerintah. Sebenarnya ada 2 Pak sumber cadangan. Pertama kita mengutamakan
serapan dalam negeri. 35 13 itu pasti Pak. Tapi kalau serapannya kurang ya import adalah
pilihan terakhir yang kami lakukan untuk menjaga stok tetap ada. Jangan dipertentangkan
dengan petani Pak. Kenapa? Karena kalau Bulog yang pegang. Itu berarti kalau memang sudah
panen berasnya tidak dikeluarkan Pak, bisa disimpan dan dengan Inpres no 5 harga jatuh, itu
ada kewajiban Bulog untuk menyerap berasnya petani ada harga yang pantas yang harus
diserap oleh Bulog.
Pada harga tertentu di Inpres disebutkan pada saat harga jatuh Bulog wajib menyerap
seluruh hasil petani dengan harga gabahnya 37 ya Pak Agung ya? HPP-nya 37 , 3.700 gabah.
Nah itu Yang menjadi bamper dari nanti gimana harga jatuh terus petaninya menderita? Tidak
7 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
juga karena ada inpres nomor 5 yang mnyatakan bahwa pada saat harga di bawah 37 sudah ada
kewajiban Bulog untuk menyerap seluruh harga gabah, nah ini di tingkat harga 3.700 itu. Kalau
ada prtanyaan dari Pak ketua tadi knapa PPI berikutnya. Slide berikutnya. Nah ini Pak dasar
hukum persetjuan impor dalam rangka stabilisisasi harga. Jadi kita punya Undang-undang
nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan ada perpres 48 tntang pnjualan Bulog untuk tiga
komoditi padi, jagung, dan kedelai. Ada perpres 71 mengenai bahan kebutuhan pokok,
penyimpanan barang, ada inpres nomor 5 ini yang tadi untuk menjaga petani. Bahwa Bulog
harus menyerap gabah petani apabila harga di bawah 37. Yang terakhir adalah perumdag no 1
tahun 2018 tentang keperluan SO beras. Seperti yang tadi Bapak ketua tanyakan kenapa dulu
awalnya PPI kemudian berubah menjadi Bulog.
Slide berikutnya pada awalnya kita menjaga pasokan di pasar sehingga kita
menggunakan ketentuan import beras nomor 1 tahun 2018 di point 3, import beras untuk
keperluan lain. Di situ ada persyaratan kita bisa import beras lainnya dengan tingkat
keprcayaan paling tinggi 5 %. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah BUMN dengan persetujuan
Menteri Perdagangan. Inilah yang menjadi dasar awal kenapa PPI ditunjuk. Sedangkan Bulog
adalah beras keperluan umum. Yang paling atas Pak. Tapi berdasarkan rakortas kemudian yang
juga rakortas dari Pak Mentan pada hari Senin kemarin itu keputusan menteri diubah oleh
rakortas bahwa kita mengubah dasar pengubahan itu dari Permendag 01 ke Perpres 48. Artinya
apa? Untuk stabilisasi harga dan pasokan itu dilakukan oleh Bulog. Itu adalah hasil keputusan
Rakortas. Jadi ini yang mendasari mengapa terjadi perpindahan dicabutnya PPI. Kemudian
dialihkan ke Bulog karena awalnya kita meggunakan, karena belum ada rakortas Pak saat itu
kita menggunakan ketentuaan import beras keperluan lain yang ada di 38:43 mengambil beras
lainnya dengan pecahan paling tinggi 5%. Nah misalnya beras ini akan dijual pada tingkat
harga beras medium. Ini yang mendasari kenapa diberikan pada PPI kemudian dialihkan
kepada Bulog. Jadi Rakortas memerintahkan mengalihkan dari penugasan berdasarkan
Permendag 01 menjadi perpres 48. Ini pak, kalau tadi Bapak sampaikan Bulog mengimpor
beras di sini kita ada data Pak slide terakhir.
Berikutnya slide-nya. Slide terakhir. Selanjutnya, next. Nah ini Pak tahun 2012 Bulog
itu melakukan importasi beras medium ya Pak ya itu 1 juta ton. Realisasinya hanya 674. 2013
itu diberikan izin 300 ribu ton tapi tidak ada realisasinya. Tahun 2014 itu diberikan izin 500
ribu ton tetapi terealisasi hanya 424 ribu ton. Di 2015 kita berikan izin 1,5 juta ton berdasarkan
rakortas yang juga dihadiri oleh Pak Mentan pada waktu itu diberikan 1,5 juta ton beras ini
masuknya memang sampai bulan semester I 2016. Tapi 2016 sendiri tidak pernah ada izin
import yang dikeluarkan untuk Bulog. Jadi 2016 dan 2017 tidak ada import beras medium tidak
ada sama sekali. Jadi import beras medium yang masuk di tahun 2016 adalah kucuran dari
2015. Jadi sebenarnya dari dua tahun terakhir 2016 dan 2017 tidak ada import beras medium.
Nah ini Pak yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada import lagi ada import lagi memang dua
tahun terakhir tidak ada dan di bulan Januari ini kita akan melakukan import lagi beras melalui
Bulog untuk cadangan beras nasional. Jadi tidak untuk, yang nantinya bila diperlukan bisa
untuk intervensi ke pasar. Tapi sementara kalau memang sudah panen disimpan di gudangnya
Bulog Pak untuk cadangan beras nasional. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan nanti
mungkin bisa kita perdalam pada saat diskusi dan tanya jawab.
Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Waalaikukum salam.
Baik terima kasih Bapak. Bapak sekalian, mungkin langsung kita kepada diskusi. Saya
persilakan kepada Bapak-ibu Anggota untuk dimulai. Sebelah kiri silakan Pak Pendeta terlebih
dahulu.
PEMBICARA: Dr. Pdt. RUGAS BINTI, BD., M.Div., D.Min. (KALIMANTAN
TENGAH)
Terima kasih Pimpinan, Bapak-ibu yang saya hormati. Selamat pago. Terima
kasih.informasi dari Badan Ketahanan Pangan, beberapa informasi yang penting kami peroleh.
Terutama data-data yang saya harus katakan bahwa data yang kami baca di buku-buku apa
yang dikeluarkan oleh BPS, Kementrian Pertanian, daerah, itu lebih banyak bertentangan
dengan apa yang kami lihat di lapangan. Itu pertama. Kami dari DPD turun ke lapisan paling
bawah, mengecek langsung di masyarakatya dan yang kami temukan terutama saya dari
Sulawesi Barat, hampir tidak ada, bukan berarti tidak ada, ada. Hampir tidak ada data-data yang
pas. Di tempat ini saya tahun lalu tahun 2016 saya memprotes penghargaan pemberian pin
emas ...pangan pada suatu kabupaten di Mamasa karena itu ternyata sama sekali tidak benar di
lapangan. Saya turun ke lapangan dan masyarakat lebih banyak minta raskin tapi kenyataan
pemerintah pusat memberikan penghargaan karena itu data-data yang tidak betul. Saya beri
contoh, misalnya satu kecamatan itu didaftar 600 hektar tapi kenyataannya tidak sampai 300
hektar. Itu 300 hektarnya kemana atau darimana? Itu dihitung pertambahan 1 tahun
pertambahan lahan 100 hektar malah pengurangan bukan pertambahan. Tak 1 hektar pun sawah
bertambah di daerah itu tapi dihitung oleh BPS sebagai pertambahan 100 hektar. Ini bagi saya
ini sesuatu yang cukup memprihatinkan.
Saya baru pulang dari reses. Di satu tiga desa saya datangi itu ada 300 hektar sawah
yang sudah dicetak selama ini, sekarang itu tidak ada satu pun berfungsi karena perkebunan
kelapa sawit membendung sungai dan semua wilayah sawah yang sudah dicetak 300 hektar itu
tidak ada satu pun yang bisa jadi sawah. Semua jadi kolam. Di kecamatan lain saya menemukan
ada 200 hektar sawah yang sudah dicetak tetapi tak satu pun yang ditanami tanaman karena itu
tidak ada irigasinya. Dan ini banyak sekali yang saya temukan di Sulawesi Barat. Kalau didata
sawah yang sudah dicetak itu bisa sampai ribuan hektar tetapi tidak sampai 50 % yang
berproduksi. Itu yang dihitung tadi sebagai sawah yang berproduksi. Padahal itu tidak ada hasil
apapun dari sawah itu, dan hitungan tadi bagi saya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan semua
karena laporan teman-teman pemerintah daerah di daerah kami banyak yang asal bapak senang.
Laporan-laporan yang disampaikan itu, saya pakai bahasa kami dari Sulawesi Selatan dan
Sulawei Barat erok di kana mau dikata. Terus terang ini yang kami temukan karena mereka
membusungkan dada tetapi masyarakatnya urut dada karena data-data yang disampaikan itu
jauh dari apa yang kami temukan di lapangan.
Itu pertama tentang data-data yang susah kami percayai. Yang berikut, saya senang
karena ada laporan bahwa produktivitas sawah kita sekian ribu ton dan sekian ratus ton yang
diserap oleh Bulog dilaporan saya sudah baca di sini. Itu berarti bahwa hasil petani kita banyak
di luar Bulog dan bagi saya ini menjadi sebuah apa namanya. Ini bisa menjadi permainan yang
menyebabkan beras seakan-akan itu tidak ada. Lalu kita beli ke luar negeri padahal cadangan
beras kita cukup banyak di masyarakat. Kita maklum bahwa tahun ini menjelang tahun
demokrasi saya tidak sebut tahun politik, ini bisa di bisa menjadi komoditas yang menarik
untuk dimainkan. Menurut saya sayangnya bahwa Bulog tidak bisa datang hari ini sedangkan
9 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
sebagian besar tidak diserap oleh Bulog atau banyak yang tidak diserap oleh Bulog kita masih
punya cadangan sekian apalagi di luar sana itu anggaplah kita tidak beli dari itu kenapa itu
harus beli ke luar negeri toh cadanga beras kita ada di swasta. Kenapa kita harus beli ke luar
negeri kalau toh memang cadangan beras kita ada di swasta. Kenapa kita tidak beli ke dalam
negeri saja untuk menjadi cadangan Bulog. Ini bagi saya sebuah keanehan kita beli ke luar tapi
di dalam negeri masih cukup banyak, itu yang berikut. Yang berikutnya lagi ialah beras
medium. Menarik bahwa kita impor itu beras medium sedangkan cadangan beras kita masih
cukup.
Mestinya kita juga memproduksi beras medium. Kami bulan lalu ke Sulawesi Selatan
di sentra produksi beras yang cukup besar di Kabupaten Maros. Di daerah itu yang produksi
beras medium itu swasta jadi kenapa Bulog juga tidak sampai di situ sehingga kita
menyediakan baik yang medium maupun yang bukan medium yang di bawahmua itu, sehingga
kita tidak harus beli ke luar lagi. Kalau melihat cadangan yang ada kalau kita beli katakanlah
500 ribu ton itu baru datang kapan? Itu datangnya pada saat panen raya. Pada awal panen raya
berarti itu kita akan membebani lagi dengan Bulog beras yang akan bertumpuk dan menurut
apa yang kami lihat pada saat mengunjungi beberapa gudang Bulog, ternyata pada saat
mengajukan pertanyaan tentang masih adanya beras yang kualitas rendah. Itu disebabkan
karena cadangan beras lama disimpan. Walaupun itu mereka sudah keluarkan yang paling lama
tetapi toh kita ditumpuk lagi plus panen raya itu berarti kita akan menambah masalah, kan ada
batas waktunya beras itu disimpan. Kalau terlalu lama disimpan karena kita mau panen raya
apa yang akan terjadi, ya itu. Teman saya dari Sulawesi Tenggara mempersoalkan itu tetapi
Bulog mengatakan tidak ada lagi padahal kenyataan yang kami lihat di lapangan itu juga ada.
Bagi saya, kalau kondisi produktivitas atau persediaan stok beras kita baik yang ada di Bulog
maupun yang ada di pedagang ada menurut saya belum saatnya untuk kita lakukan impor beras,
karena itu akan menyebabkan kami wakil rakyat daerah tidak akan menguntungkan daerah ,
kalau kita akan mengimpor beras. Pasti petani akan mengalami kesulitan luar biasa dan
makanya orang tidak mau jadi petani di Indonesia. Pilihan jadi petani di Indonesia itu terpaksa.
Benar karena kita tidak berpihak pada petani. Sebut saja kalau orang pidato tidak pernah
mengatakan Bapak Petani yang terhormat. Saya pikir itu terakhir itu. Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik Pak Pendeta. Jangan sampai kita membusungkan dada sementara masyarakat urut
dada ya. Silakan Pak Marhany.
PEMBICARA: MARHANY VICTOR POLY PUA (SULAWESI UTARA)
Terima kasih pimpinan. Bapak-bapak dari kementrian pertanian, Badan Ketahanan
Pangan Nasional bersama Kemetrian Perdagangan yang saya hormati. Pertama kami terima
kasih banyak atas penjelasan yang tadi disampaikan. Kami Komite II memang segera merespon
isu kenaikan impor beras ini karena memang langsung heboh Pak. Di tengah informasi bahwa
kita surplus dan akan panen raya, kok jutsru kita mau impor begitu. Meskipun memang kita
mendengarkan penjelasan tadi kita agak masuk akal juga. Jadi meskipun suprlus akan panen
tapi memang trend ada harga beras naik sekarang ini kalau saya lihat kenaikan bisa sampai 10-
15% sekarang kenaikan harga beras. Harga beras dari Rp. 10.200,00 bulan Desember sekarang
bisa ke Rp. 12.000,00 bahkan lebih. Untuk bahkan bisa Rp. 14.000,00 sekarang di pasar. Ini
menjadi persoalan kalau kita cermati alasannya ini Pak, sebetulnya penjelasan kedua instansi
ini sebetulnya ketemu tadi saya lihat sebetulnya. Bahwa alasan impor untuk memperkuat
10 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
cadangan beras. Karena data menunjukkan cadangan beras kita yang seharusnya 1,1 – 1,8 juta
ton itu ternyata sekarang tidak sampai Rp. 100.000,00 itu sekarang kondisi yang tadi
disampaikan. Itu berarti ada kekhawatiran pemerintah terhadap kondisi ini, karena ini bisa
dipermainkan secara politik ketika kita ada di tahun politik tahun demokrasi menurut Pendeta
Marten. Nah sementara konsumsi beras kitakalau ikut pertahun data tadi kan 37.700.000 ton
pertahun. Nah kalau kebutuhan bulanan 3,1 juta ton perbulan tidak cukup ya 2,5 ada data yang
3,1 juta ton Pak ada data juga Pak tapi realistisnya 2,5. Kalau lihat dari import yang hanya
500.000 ton ini sebetulnya kita hanya cadangan 2 minggu sebetulnya. Sebetulnya tidak terlalu
soal ini karena kita hanya menjaga supaya jangan dalam kondisi ini, harga beras terus naik lalu
ada persoalan.
Nah saya lihat sebetulnya yang harus kita cari ini Komite II dalam rangka merespon ini
adalah petani jangan rugi, ini yang pertama. Jangan sampai rugi, kalau betul penjelasan
kementrian perdagangan tadi kalau ada ternyata beras petani ditampung di Bulog lalu Bulog
wajib beli, tetapi harganya juga harus bagus. Lalu kedua stabilitas harga ini harus kita jaga.
Jangan sampai kenaikan ini tidak terkendali nah bagaimana, saya strategi menjaga ini, di
tengah-tengah trend di mana sekarang ada isu ini Pak bahwa import beras ini jangan-jangan
kebutuhan dana politik ini. Nah ini tolong diklarifikasi ini karena ada isu itu. Apalagi bahwa
Menteri Perdagangan kan bilang sebenarnya yang mau mengerjakan impor itu adalah PT. PPI,
BUMN nya Kementrian Perdagangan. PT. PPI Perusahaan Perdagangan Indonesia ya, ini kan
menabrak aturan karena kalau import itu harus oleh Bulog kalau tidak salah ya aturannya.
Nah kok sekarang menteri bilang yang mengimpor itu oleh PPI pantas kalau orang
curiga bahwa jangan-jangan ini ada upaya untuk dana politik. Nah ini yes. Jadi ini harus
diklarifikasi saya kira Kementrian Perdagangan dan juga Kementrian Pertanian dan Badan
Pertahanan Pangan Pak. Datanya kita bisa mengerti, bisa memahami. Tetapi ini orang lagi
rentan isu-isu ini Pak. Nah dan barangkali kami berikut ingin klarifikasi sebetulnya kita ini kan
kalau kita lihat itu kok yang mau diimpor itu jenis khusus, tidak diproduksi di Indonesia, jenis
apa itu Pak? Kok kita negara besar tidak memproduksi jenis itu. Kedua kita import-nya dari
Thailand. Dulu Thailand dan Vietnam import dari kita. Nah apa ada yang salah dari usaha kita
untuk memajukan pertanian kita ini sampai negara lain yang dulu import dari kita, kita import
dari mereka. Vietnam itu hanya 70-an juta penduduknya dan areal pertaniannya kita jauh lebih
besar sebetulnya. Tapi kok mereka lebih maju pertaniannya ya Pak. Bagaimana Bapak melihat
ini terutama Badan Ketahanan Pangan Nasional. Apakah sudah ada kebutuhan strategis kita
untuk segera mengembangkan rekayasa genetika mpada tanaman dan ini supaya ada alternatif
varietas ini Pak, kan kita masih bergantung di beras. Nah sekarang di Amerika sudah ada GMO
itu Geneticaly Modified Organism itu. Nah sudah ada alternatif tanaman-tanaman itu pengganti
beras. Kita belum. Nah bagaimana? Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik, terima kasih. Bu Wa Ode silakan.
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc (SULAWESI TENGGARA)
Terima kasih. Waode Sulawesi Tenggara. Sebenarnya sudah diborong. Kami berempat
nih dari Sulawesi, tidak apa-apa, tidak apa-apa juru bicara Sulawesi, Sulawesi Barat, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Ibu yang di sana bukan Sulawesi beliau
Gorontalo, jadi tidak Sulawesi. Tapi ada Pak Aziz Sulawesi Selatan lumbung beras. Pak
sebenarnya saya datang tadi dengan wah marah banget ya. Karena 70 lebih grup medsos yang
11 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
WA itu ngamuk-ngamuk. Grup saya 7- mlebih dari daerah, dan mereka menitipkan marahin
itu menteri-menteri kenapa kita dipersulit dibuat tidak mandiri dengan impor beras, tetapi tadi
Bapak pibnter banget menjelaskan sehingga saya terus luluh terutama yang dari perdagangan
ya Bapak, perdagangan kita belum lama ketemu ya, ketemu lagi. Iya pak, mau marah
sebetulnya tapi reda, instansi bisa menjelaskan dengan begitu baik. Bapak ketahanan pangan
menjelaskan bahwa produksi sebetulnya stabil ya tapi ada yang saya tidak begitu mengerti .
Bapak kan mengatakan dengan 900 ribu itu tahun ke tahun seperti itu dan aman saja, itu tuh
wajar gitu lho. Kok perdagangan sekarang mengatakan angka pertanian itu dianggap tidak
wajar sehingga harus impor.
Bapak tadi menjelaskan kebutuhan ini ini ini tapi kalau dari pertanian yang bertanggung
jawab terhadap produksi mengatakan bahwa stok kita itu wajar dan kita tahun lalu masih hidup
dengan stok begitu. Kok sekarang tiba-tiba harus import menjadi tidak wajar begitu ya 2017
mungkin salah mohon dikoreksi Pak sepertinya tidak ada ya, 2016 pun import limpahan dari
2015. Nah dari sektor produksi semua wajar, 2015 wajar, 2017 wajar sampai sekarang nih
produksi dianggap wajar dan Bapak mengimpor, 17 tidak import, sudah ada limpahan dari 17
terus kenapa sekarang menjadi tidak wajar harus import. Ya Bapak pasti ada jawaban yang
bagus. Nanti saya luluh lagi tapi saya mau tanya saja. kemudian hal kedua tentang Bulog. Bulog
itu mudah-mudahan beda ya. Untuk jagung Bulog di tempat saya tidak, saya khawatir dengan
beras ini terjadi tidak menerima, banyak syaratnya Pak. Mengatakan bahwa akan menampung
dan minimal waktu itu produksi berapa pun akan ditampung, akan dibeli oleh Bulog dengan
harga standard. Kemudian belakangan ada syarat-syarat mau menerima minimal 20 ton kaya
gitu. Lah lahan yang kecil-kecil bagaimana mau dapat 20 ton. Beberapa tempat di daerah kami
tidak punya lahan bentangan yang luas paling dikumpulkan satu gunung untuk lembah itu cuma
5 ton misalnya. Jadi kalau tadi Bapak bilang akan diterima, akan dibelo oleh Bulog untuk
menstabilkan harga saya juga khawatir nanti ada syarat-syarat tambahan dari Bulog gitu saja
terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik, Pak Pangeran
PEMBICARA: AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, SP (SULTENG)
Baik. Terima kasih Pimpinan. Dari Sulawesi Tengah Pak. Alhamdulillah setelah ada
isu tentang beras, saya langsung telpon Bulog Sulteng untuk memberikan data ke sini dan
Alhamdulillah Sulawesi Tengah tidak ada masalah. Sultra juga tidak ada masalah, Sulut.
Sulawesi sebenarnya tidak ada masalah. Bagus sekali Sulawesi dan satu hal yang mungkin
agak sedikit ganjalan bagi kami memang penrnyataan presiden hanya untuk memperkuat
cadangan beras. Sedangkan keinginan kita itu hanya untuk 1 juta ton tapi yang ada hanya 500
jadi ditambah 500 jadi 1 juta begitu barangkali Pak ya jadi ditambah 500. Memang kalau kita
berpikir untuk 1 tahun ke depan dengan jumlah yang sebanyak itu saya rasa kurang gitu Pak,
saya rasa kurang semestinya harus ditambah import lagi. Ya terus terang saja, karena ini
kebutuhan satu depan ke depan Bu. Cadangan kita itu harus kita pikirkan. Kalau misalkan kita
panen sekarang di 2018 belum tentu hasilnya bisa sama dengan yang tahun kemarin ini hanya
untuk menjaga tapi harganya yang terlalu tinggi sampai 15 trilyun. Berapa trilyun itu Pak? Oh
4 trilyun ya harga import. 15 trilyun itu Pak kalau tidak salah. Tidak sampai ya? Yah import.
Tapi menurut saya, sebenarnya import itu hanya untuk menjaga ketersediaan. Wajar kalau
pemerintah melakukan itu karena produksi kita itu belum sampai pada masanya Soeharto.
12 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
Kalau masanya Soeharto sudah jelas produksi kita bagus, lahan yang kita usahakan bagus, tapi
sekarang kan menurun. Jadi wajar kita melakukan import sebenarnya. Jadi menurut saya justru
harus ditambah lagi. Kalau menurut saya. Mohon maaf kalau sedikit berbeda dengan teman-
teman.
Jangan terlalu berpikir politis ya. Kita seakan-akan bahwa kita melakukan import untuk
menggunanakan dana itu untuk kampanya. Itu salah, jangan dulu begitu. Itu terlalu naif lah
kalau menurut saya. Jadi saya berusaha untuk menganalisa alasan-alasan yang jelas kenapa
pemerintah melakukan impor. Kalau kita berbicara politik antara Jusuf Kalla saja dengan
Jokowi sudah berbeda. Jadi jangan dulu dimasukkan ke politik bahan-bahan begini. Mari kita
analisis secara rasional. Kenapa pemerintah melakukan import. Yang pertama yang
memungkinkan adalah ketersediaan kita untuk beberapa tahun ke depan itu tidak cukup dengan
kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk sekarang ini. Jadi saya berharap penjelasan
saya mungkin kurang bagus tapi saya berharap teman-teman agak reda sedikit. Jangan terlalu
berpikir politik ya. Kita analisa secara rasional karena memang perlu kia melakukan import.
Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik. Agak berbeda sedikit pangeran saat ini. Silakan bu. Dari Bu Denty dulu.
PEMBICARA: Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H. (JAWA TENGAH)
Mic-nya mati. Saya tidak mau bicara banyak juga karena sudah ada yang pro dan kontra
dalam hari ini. Tapi saya ada di tengah, Jaw Tengah tadi kan Sulawesi-Sulawesi saya di tengah
di dari Jawa. Pada prinsipnya berulang kali juga isu ini para Kepala Daerah tentunya yang lebih
tahu paham dengan kondisi di daerah. Jawa Tengah aman dalam hal stok berasnya. Katakan
itu ada kenaikan harga, itu maish di tingkat wajar dan sebenarnya kenaikan harga itu hanya
karena kan kemarin banyak hujan sehingga tidak kering gabahnya itu saja alasannya. Sehingga
agak jarang atau berkurang stoknya tetapi ini juga operasi pasar terus dilakukan untuk juga
menghimbau para pedagang ini tidak menaikkan harga beras yang ada di lapangan. Nah yang
jelas kami tidak sepakat untuk import dengan berbagai alasan yang tadi mungkin telah banyak
disampaikan seperti Pak Marten disampaikan dan stonya masih aman menjelang panen raya
juga luar biasa Januari, Februari ini dan yang ingin mungkin saya garis bawahi sedikit
bahwasanya dari perhitungan stok aman yang disampaikan tadi 1 juta, apakah ada indikator
lain, selain mungkin pertumbuhan penduduk. Saya ingin tahu ada indikator apa ini yang
menyebabkan mungkin stok sekarang 1 juta misalnya tahun depan mungkin bertambah atau
seperti apa? Nah ini yang ingin saya sampaikan sekali lagi. Apakah indikator lain yang
mempengaruhi selain pertumbuhan jumlah penduduk karena apakah juga pernah ada dikaji
bahwasanya kebutuhan beras ini kan memang ada korelasinya erat sekali dengan pertumbuhan
jumlah penduduk tetapi kan juga perlu dipertimbangkan hal atau faktor-faktor lain selain
mungkin selera. Cuma tadi yang disebutkan kan yang ingin diiport itu kan beras medium.
Jangan-jangan ini saja kecurigaan saya, jangan-jangan penduduk kita sudah bertambah
kesejahteraannya sehingga minat beras medium mungkin berkurang minatnya ke premium
karena kalau tadi alasannya yang diimpor hanya beras medium.
Ya mohon maaf kalau ini hanya untuk kita kan harus ke depan untuk berpikir
bagaimana kondisi daripada ini karena saya pikir alasan untuk impor beras ini walaupun kita
tidak menggiring ke politis pun ini akan tetap ke sana arahnya. Ya karena memang kebijakan
ini yang ayur juga orang-orang politik. Semuanya ini walaupun tidak dipolitisasi tetapi juga
13 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
butuh kebijakan-kebijakan yang sifatnya politik dan politik itu juga tidak jelek kan begitu.
Kalau politik itu bisa bermanfaat kan kenapa tidak? Tapi untuk posisi sekarang dan yang akan
datang yang namanya Indonesia nih negara agraris dan untuk melindungi para petani dan
mensejahterakan petani saya setuju yang disampaikan Pak Marthen mereka sekarang ini tidak
bangga menjadi npetani karena merasa ditinggal dan tidak hadir pemerintah di situ manakala
mereka ingin atau memulai punya hitungan bahwasanya harga pupuk berapa, harga tenaga
kerja berapa tapi tidak pernah ketemu dengan harga jual. Nah ini kan yang menjadi prihatin
kita bersama dan mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Oh iya tadi sedikit saya lupa, kalau
ada cadangan beras itu berapa lama ya disimpan paling lama. Khawatirnya kalau lama
kelamaan ya memang itu ada kutunya dan lain sebagainya itu. Sehingga untuk yang ada beras-
beras rastra ini jangan-jangan kebagian yang itu-itu lagi gitu dan mungkin itu terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik Bu Denty. Itu menarik Pak kenapa lama sebenarnya cadangan beras itu bisa
disimpan? Karena tadi disampaikan 2015 impor tinggi sekali, dua tahun kemudian tidak ada
impor. Apa iya bertahan sampai 3 tahun beras itu? Ya Bu Rahmi silakan.
PEMBICARA: Hj. RAHMIYATI JAHJA, S.Pd. (GORONTALO)
Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf saya dari provinsi Gorontalo. Terkenal dengan gerai jagung tapi orang lain
mengklaim bahwa jagungnya Makassar tapi di-branding di Gorontalo. Mohon maaf, tapi
sekarang tidak lagi, Alhamdulillah. Kita butuh beras Pak. Sebetulnya kami di sini berasal dari
daerah-daerah pada bulan-bulan kemarin ya kita semua sudah turun terkait dengan beras ini.
Saya dari Provinsi Gorontalo dan ketika muncul impor beras mulaio dari Bapak Gubernur
sampai di bawah mengatakan aman, kita aman ya. Jadi beras kita aman ya, bahkan sekarang
ada 992.850 ton beras yang bakal diaudit oleh BPK RI ada di Provinsi Gorontalo, masalahnya
adalah disampaikan pengadaan oleh pemeriksaan pengadaan oleh BPK yang biasanya 5 sampai
6 bulan setelah pengadaan ya. Jadi mereka meminta idealnya pemeriksaan itu 3 bulan setelah
pengadaan sudah dapat dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Sama dengan Ibu Denty dari Jawa
Tengah jangan sampai beras ini berkutu seperti itu Pak. Di daerah Provinsi Gorontalo aman-
aman dan tidak ada menyatakan tidak ingin impor atau apa kita ikut saja, tapi tidak semua
seperti juga Pak Malonda saya pribadi tidak ingin ada impor beras. Terima kasih, dilanjutkan.
Terima kasih Pak Ketua. Saya Kembalikan.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Terima kasih Bu Rahmi. Bu Baiq silakan.
14 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
PEMBICARA: BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H. (NUSA TENGGARA BARAT)
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Pagi.
Yang saya hormati Bapak dari Kementrian Perdagangan dan Badan Ketahanan Pangan
Kementrian Pertanian. Kita memang beberapa hari ini sangat diributkan dengan adanya
informasi rencana pemerintah untuk mengimpor beras. Sebenarnya Bapak-bapak hadir di sini
di Komite II ini sudah ada 33 provinsi yang mewakili daerah. Bapak bisa tahu data-data
pertama adalah kita bicara masalah data karena kalau kita bicara masalah data maka saya dari
Provinsi Nusa Tenggara Barat ini laopran dari kepala difre Bulog Nusa Tenggara Barat bahwa
kami aman, berasnya aman sampai dengan bulan depan kami akan panen raya dan juga di Nusa
Tenggara Barat khususnya di kota Mataram sampai dengan hari ini kami mengadakan operasi
pasar terus-menerus agar harga menekan kemudian harga beras menekan adanya beras. Jadi
khususnya di Nusa Tenggara Barat khususnya di kota-kota kami bahwa beras itu aman Pak.
Tidak ada pemikiran bahwa oh di sana tidak aman. Hampir semua laporan-laporan dari kemarin
kita bicara impor beras ini kita di beberapa provinsi aman Pak. Jadi kalau Bapak bicara masalah
data maka Bapak ke Komite II ini kita akan memberikan data masing-masing provinsi. Seperti
apa sih, kalau kita bicara nasional seperti ini, tadi sudah teman dari, Pak Pendeta bicara bahwa
pencetakkan sawah ternyata ada yang dapat piala ternyata tidak sesuai, itu kan data bisa-bisa
saja dibuat. Tetapi maksud saya bahwa perlu data itu yang jelas untuk memutuskan bahwa kita
akan import beras atau tidak, kemudian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dari
kementrian berdua bahwa sampai dengan hari ini di Nusa Tenggara Barat itu harga beras
minimun di NTB itu Rp. 9000,00 Pak. Jadi tidak ada, itu sudah di bawah harga head-nya bukan
Rp. 9.450,00 tapi kita harga beras medium harganya Rp. 9000,00 itu artinya bahwa kami punya
beras memang aman di Nusa Tenggara Barat.
Kemudian yang juga kita heran Pak bahwa sekarang ini Bulog seolah-olah tidak
mnyerap. Padahalnya Bulog itu ingin menyerap sebanyak-banyak tetapi kadang-kadang
regulasi inikan berubah Pak. Kemarin ada rastra akan dipindah menjadi ada 70.000 gerai yang
akan dibuka yang anntinya setiap orang mohon maaf tidak mampu akan membeli kebutuhan-
kebutuhan 10 pokok yang ada di gerai-gerai itu. Jadi Bulog memang takut menyerap karena
belum tentu siapa tahu nanti masyarakat tidak membeli berasnya tetapi nanti membeli
kebutuhan pokok lainnya. Tetapi pada prinsipnya gabah yang di Nusa Tenggara Barat harganya
Rp. 3.700,00 itu Bulog mau membeli harga Rp. 4000,00. Kemudian beras medium yang dijual
beras Pak Rp. 7.300,00 Bulog itu menerima edngan Rp. 8.000,00 di NTB. Itu artinya bahwa
kami memang berasnya tersedia Pak. Sampai dengan harga ini stok beras kami itu 25.075.685
kg. Jadi itu artinya sampai dengan Maret panen raya besok itu memang sudah betul-betul aman.
Pertanyaan saya Pak . Urgent-kah import ini? Karena kalau saya melihat bahwa sasaran serap
yang akan kita sediakan ini adalah seperti ada catatan di 2018 ini kita untuk rastra untuk pabrik
versus obligation kemudian cadangan pemerintah untuk sosial, untuk komersil, ini memang
harus ada, tetapi kan tidak selalu kita akan mengimpor. Ya kita ini namanya Indonesia dengan
situasi seperti ini tergeraklah hati, janganlah kita import beras. Para petani kita juga kita
pikirkan. Saya setuju dengan teman-teman yang lain bahwa cobalah kita untuk memikirkan
petani kita yang sudah luar biasa di daerah-daerah terpencil. Terakhir saya ingin juga
menyampaikan masalah kepada Badan Ketahanan Pangan karena beberapa waktu lalu saya
rapat dengan Badan Ketahanan Pangan se-Nusa Tenggara Barat Pak di SKPD-nya.
Nah itu juga mereka memberikan informasi masalah tukutani Indonesia. Kemudian
masalah sejahtera-sejahtera. Ah itu juga dipertanyakan. Kemudian saya menitipkan kampun
apa tiu pak, ah itu Pak juga banyak dipertanyakan. Kemudian saya mentipkan Pak bahwa TTI
15 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
di NTB itu baru ada 7 Pak TTI. Jadi mungkin perlu diperbanyak lagi sehingga nantinya TTI-
TTI ada yang untuk kelancaran daripda distribusi-distribusi ini segera bisa dilaksanakan saya
rasa itu Pak. Jadi saya setuju misalnya Bulog ini harus diperkuat Pak. Bulog ini Pak harus
dilibatkan tahu tahu Bulog ini sudah harus distribusinya sejak dulu, ini emamng sudah dari
dulu sudah ada. Jadi kalau misalnya impor sekarang dengan PT. PPI atau apalah-apalah seolah-
olah untuk apa Bulog ada di situ. Jadi mudah-mudahan Bulog ini tetap diperkuat sebagai garda
kita di daerah untuk mengurus beras-beras yang ada di daerah. Demikian yang saya sampaikan
Pak. Semoga slide tadi, semua slide-slide panen itu kan semua aman Pak, itu provinsi-provinsi
itu aman semua. Saya rasa NTB juga aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Waalaikumsalam. Silakan Bu Permana.
PEMBICARA: Hj. PERMANA SARI, Ssi., MM., MBA. (KALIMANTAN TENGAH)
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalan saya Permana Sari dari Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi mungkin
langsung saja ya Pak ya kalau secara data, saya kira masalah data sampai sekarang itu masih
ada ketidaksinkronan antara beberapa instansi baik itu data BPS tadi disebutkan. BPS dan juga
pertanian sebagian tuh ada ketidak sinkoran data tetapi mungkin sudah dilakukan usaha-usaha
untuk mendata, menyatukan data di sana. Yang menjadi, yang ingin saya sampaikan saya ini
berasal dari provinsi Kalimantan Tengah bukan merupakan salah satu lumbung padi di
Indonesia, tetapi pada waktu kunjungan kerja terakhir kami akhir Desember, saya ke beberapa
kabupaten kota, laporan yang disampaikan kepada saya, kondisi berasa aman paling tidak
sampai ke beberapa bulan ke depan dan tentu saja pada waktu sebelum terakhir ini masa reses
tiba-tiba keluar. Bahkan salah satu TV swasta itu di salah satu kabupaten itu harga bras naik
sehingga perlu impor dan lain sebaginya. tentu saja ini mengagetkan buat saya karena itu
mungkin tadi sudah disebutkan juga bahwa yang diimpor ini adalah beras medium. Nah pada
waktu kunjungan juga itu sudah menjadi salah satu yang kami pertanyakan. Beras medium,
kenapa Bulog tidak terlalu banyak menyerap beras medium karena ternyata di daerah kami di
Kalimantan Tengah yang namanya beras medium yang lebih digunakan oleh masyarakat justru
beras lokal. Nah yang menjadi pernyataan justru kenapa perlu ada impor beras medium dari
luar. mungkin itu saja yang menajdi pertanyaan saya. Apabila ada kebijakan tentang impor tadi
rekan kami Pak Malonda telah menyebutkan itu kan termasuk mungkin untuk ketahana pangan
untuk seluruh bangsa, jadi tidak hanya melihat satu daerah per daerah dan 500.000 ton itu saya
pikir kalau untuk daerah Jawa itu masih cukup kecil. Tapi untuk Kalimantan Tengah
Kalimantan pada umunya ya itu besar sekali, jadi itu relatif. Tetapi pertanyaan saya lagi itu
yang ingin saya sampaikan beras medium, kenapa beras medium harus diimpor justru? Karena
justru masyarakat daerah terutama di daerah saya, beras medium mereka memakai beras lokal
bukan beras dari luar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan.
Terima kasih.
16 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik terima kasih. Bu Anna Silakan.
PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU)
Terima kasih, Pimpinan.
Bapak-bapak yang saya hormati saya dari Provinsi Maluku. Di Maluku memang ada
beberapa daerah persawahan di Pulau Seram dan Pulau Buru. Kami mendapatkan juga laporan
dari Bulog maupun ketahanan pangan tidak terjadi kekurangan beras sampai dengan beberapa
bulan ke depan. Tapi menurut saya kalau toh kita kekurangan beras di Maluku saya malah pikir
ini adalah sesuatu yang sedikit baik dalam tanda kutip untuk kita kembali makan sagu dan
sagu- sagu kita tidak ditebang untuk menanam sawit gitu. Karena kita diseragamkan harus
makan beras sehingga sagu-sagu di Maluku itu ditebang untuk penanaman sawit. Jadi saya
pikir ini ada baiknya juga kalau itu terjadi tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Saya pikir teman-
teman sudah bertanya cukup banyak saya juga berpikir apakah ini memang tahun politik. Kita
tahu bersama ada beberapa gubernur, kemudian berapa banyak bupati yang di yang akan-ikut
pilkada tahun ini. Jangan-jangan hampir semua memerlukan kampanye, satu hari makan 5 kali
sehari sehingga perlu impor beras. Terima kasih Pimpinan.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Ibu Anna terima kasih. Ya silakan Pak Habib.
PEMBICARA: Drs. HABIB ALI ALWI (BANTEN)
Terima kasih Pimpinan dari Banten, kata gubernur Banten stok beras di Banten aman
dan tidak perlu impor karena sebentar lagi akan terjadi panen raya di Banten, itu satu. Yang
kedua, saya ingin melihat bahwa setiap kita melakukan pertemuan-pertemuan dengan Menteri
Pertanian selalu jawabannya bahwa Insya Allah sawah kita, padi kita akan surplus dan kita
tidak perlu impor lagi. Sama dengan program ketahanan pangan yang lain seperti jagung dan
lainnya, kita tidak perlu impor lagi. Tapi kenapa giliran sekarang menyambut 2018 tahun
politik ini tiba-tiba keluar dan kalimat itu bukan keluar dari Menteri Pertanian, tapi Menteri
Perdagangan. Ini yang tahu kondisi pertanian ini sebenarnya Menteri Pertanian atau Menteri
Perdagangan? Ketika Menteri Pertanian bilang tidak perlu impor karena kita sudah surplus dan
di mana-mana akan terjadi panen raya, kok Menteri Perdagangan ujug-ujug bilang harus impor.
Ya kita tahu lah selama ini kalau permainan beras itu permainannya partai apa, permainannya
migas permainan partai apa, permainan jual beli sapi itu permainannya partai apa. Itu kita sudah
tahu Pak.
Itu kita sudah paham jadi cobalah jangan bermain-main lagi dengan persoalan ini.
Kalau adaikata persoalan impor beras ini, saya juga kuair karena pemerintahan kita sekarang
ini. Setiap bilang tidak dilakukan tahu-tahu jalan, tidak dilakukan tahu-tahu jalan. Tipu-tipu ini
tipuan kelas berat ini. Jadi sudah hampir kita kehilangan trust kehilangan kepercayaan terhadap
pemerintah saat ini. Apalagi dengan ini persoalan beras lagi mau impor lagi, menjerit petani.
Saya punya pesantren dan setiap bulan itu saya harus siapkan beras itu hampir 50 karung gitu.
50 karung yang 50-an itu, bukan 50 karung, 50 lebih. Tapi sekarang ini ngejerit semua.
Kenapa? Ini beras kita beli di semua di Serpong, di mana-mana itu harganya 1 karung itu sudah
17 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
naik Rp. 100.000,00. Kalau itu naik masa kita suruh wali murid bayarannya tambahan Rp.
100.000,00 kan tidak mungkin itu. Nah ini luar biasa ini, dampaknya kemana-mana ini. Kalau
kita sih pejabat-pejabat enak makan duitnya, duit rakyat kita tidak merasakan itu. Tapi rakyat
yang duitnya kita makan sekarang disuruh nambah lagi, meereka setengah mati. Oleh karena
itu andaikata ini terjadi maka saya akan katakan menteri pertanian gagal danmenteri
oerdagangan itu harus di-reshufle. Ya jadi itu saja dari Banten. Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik terima kasih. Pak Agung dan Pak Indra. Mohon bersabar kita dengarkan semua
karena kita bangsa yang besar suara dari semua provinsi Pak kalau DPD seperti itu. Pak Indra
mungkin sudah biasa. Pak Aziz dulu.
PEMBICARA: ABDUL AZIZ (SUMATERA SELATAN)
Ya baik terima kasih, sudah sangat banyak disampaikan teman-teman saya merasa
sudah terwakili hanya saja saya mau mengangkat data tentang Sulsel saja ya lumbungnya beras.
Empat hari yang lalu Gubernur Sulawesi Selatan melakukan sidak dan ternyata stok beras itu
82 ribu ton ya. Kata gubernur provinsi mana yang kurang hari ini saya akan kirim ke sana di
mana ada yang kuarng. Bahkan ini dikeluarkan semuanya karena panen juga sudah mulai, dan
hitungan kami di Sulawesi Selatan dari Maret, dari Januari sampai Maret insya Allah akan
menghasilkan 2,6 juta ton. Jadi mana urgensinya impor ini? Nah jadi saya kira Pak Ketua,
sekarang hanya diperlukan sikap kita DPD dalam rapat ini. Semua data-data jelas tadi. Sulsel
ini kata Gubernur keluarkan saja semua 82 hari ini. Di mana ini yang mau dikirim ini berasnya
kosong semua karena kami akan panen juga dan ini panennya hasilnya sampai 2,6. Nah jadi
saya kira ini impor ini ya seperti yang disampaikan Habib ya sehingga kita DPD ya, atas nama
daerah. Atas nama rakyat diperlukan sikap saja. Singkat saja Pak Ketua terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik, silakan Pak Mamberob.
PEMBICARA: MAMBEROB Y. RUMAKIEK (PAPUA BARAT)
Terima kasih, saya dari Papua Barat. Papua Barat dan Papua itu masih satu difreg ya.
Satu pulau. Sehingga semua tapi intinya Papua itu tidak makan beras, makan sagu. Jadi tidak
usah kamu hitung-hitung ke Papua lagi. Supaya beras di Papua kurang lagi, tapi jangan digusur
hutannya supaya sagu tetap ada. Bulan Desember kemarin kan Komite II ke dapil untuk
menanam pangan dan saya ketemu dengan subdivisi Sorong membawahi 4 kabupaten dan
semua stok beras sampai Februari tercukupi. Kemudian dikatakan kalau itu kurang diambil dari
Sulawesi Selatan dan sampai sekarang memang tidak diambil karena tidak cukup di sana dan
emamng orang tidak mau makan beras, banyak makan sagu. Kalau mau impor mau apa alasan
pemerintah harus jelas sehingga tidka juga merugikan petani dan tidak juga dijadikan alasan
apalagi untuk tahun politik. Kita menunggu kebijakan pemerintah yang seadil-adilnya dan juga
memberikan alasan yang jelas untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih.
18 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik terima kasih, Pak Sudirman silakan.
PEMBICARA: SUDIRMAN (ACEH)
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari Aceh Pak saya ingin menyampaikan sedikit saja. saya kadang-kadang
berpikir. Kalau beras di Aceh saat ini stoknya mencapai 30.000 ton itu tahan sampai dengan 6
bulan ke depan. Sementara itu belum panen raya. Yang kedua, ini siapapun yang membuat
regulasi nantinya, beras yang ada di Bulog Aceh, saya juga turun pada waktu yang lalu untuk
kualitas berasnya itu sangat jelek. Jangankan manusia, ayam saja kadang tidak mau makan. Ini
yang membuat heran saya ini, harga tertinggi beras dibuat harga tertinggi oleh pemerintah.
Harga standarisasi harga. Kok harga gabah itu tidak dibua harga tertinggi. Maka Bulog harga
tertinggi saat ini hanya Rp. 3.700,00, ya hanya Rp. 3.700,00. Mana ada dapat Bulog di
gabahnya itu, karena harga pasaran sekarang itu, agen-agen yang masuk ke sana itu Rp.
5.500,00. Kalah dong Bulognya. Jadi yang dia dapat Bulog hari ini adalah beras-beras yang
tidak pakai lagi, tidak bisa dipakai masyarakat. Gabah-gabah yang tidak terpakai, makanya
jangankan manusia ayam saja mati kalau begitu. Ini yang tidak dipikirkan pemerintah, harga
tertinggi gabah. Kalau harga beras tertinggi iya lah, tapi Bulog ini klepek-klepek tidak bisa
berbuat apa-apa. Ya, Bulog menjerit, Pak tidak dapat kita beli, Pak harga gabah tertinggi Rp.
5.500,00 masuk semua agen ke sana. Nah kita dapat darimana Rp. 3.700,00, dari mana dapat?
Tidak ada. Maka ini harus diperhatikan, harus dipedulikan oleh pemerintah, bagaimana Bulog
juga bisa menjadi perpanjangan tangan tangan dari pemerintah terhadap kesejahteraan
masyarakat. Jadi Bulog itu bukan tempat penyimpanan beras-beras yang sudah lusuh. Itu yang
kita harapkan. Saya merasa miris. Demikian Pak Ketua. Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik. Terima kasih. Pak Harpinto silakan.
PEMBICARA: HARIPINTO TANUWIDJAJA (KEPULAUAN RIAU)
Terima kasih Pimpinan, saya dari Kepulauan Riau. Ya kalau di Kepri tidak ada padi ya.
Kita Cuma mengharapkan suplai ke sana itu continue, stabil, karena memang dulu waktu masih
boleh itu, langsung, harga beras masyarakat di sana murah dan bagus kualitasnya. Nah
sekarang kita okelah sama dengan teman-teman semua ya. Malah harganya sama malah lebih
tinggi ya transportasinya. Nah yang kita harapkan adalah kestabilan suplai ke sana, karena
seringkali ya apalagi musim-musim sekarang ya. Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik. Silakan Bu Eti.
19 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
PEMBICARA: Hj. RUBAETI ERLITA, S.Sos.I., S.H. (KALBAR)
Terima kasih, Ketua.
Saya Rubaeti dari Kalimantan Barat, khusus untuk provinsi Kalimantan Barat
persediaan beras kami aman bahkan surplus dan beberapa waktu yang lalu bulan Oktober 2017
Menteri Pertanian juga ikut panen raya di sana. Kemudian menyaksikan juga ekspor ke
Malaysia Cuma sayangnya harga ekspor kita itu murah sekali Pak. Beras premium Rp7.800,00
untuk Malaysia. Sementara aturan di Indonesia tidak ada beras premium itu di bawah
Rp10.000,00. Jadi yang untung itu Malaysia atau kita. Nah mungkin lebih baik daripada murah
kita jual saja ke rakyat kita sendiri supaya tidak kelaparan gitu. Nah ini petani menjerit juga
Pak. Kok kita sudah capek-capek nanam begitu panen raya jualnya Rp7.800,00. Jadi menteri
juga mengatakan 2018 ini mengatakan namha lagi, akan mengkespor lagi ke Malaysia begitu.
Perlu dievaluasi kembalilah kita melihat harga ya Pak. Karena di Kalimantan Barat itu kan juga
berbeda dengan derah-daerah yang lain, produksinya mahal kemudian tenaga kerjanya mahal,
pupuknya mahal, kemudian infrastrukturnya juga tidak semulus di pulau Jawa gitu Pak.
Tadi juga dari Aceh teman saya mengatakan harga gabah itu kan standar seluruh
provinsi itu kan sama. Padahal kan kita kan biaya produksi dan sebagainya itu kan berbeda-
beda. Sehingga di daerah kami tuh ada petani yang menumpuk. Petani menumpuk ngaak mau
jual sama Bulog karena Bulog itu mengambil misalnya kalau kualitas bagus Rp3.000,00 eh
Rp3.700,00. Standarnya dia jual diambil di bawah itu. Sehingga mereka tidak mau. Mereka
menginginkan Rp4.000,00 sampai Rp4.500,00 perkilo baru kami lepas. Jadi ini mohon
perhatiannya, kok tiba-tiba impor beras lagi. Sementara di Kalimantan Barat itu sudah cukup
gitu. Cuma itu harga beras premium di sana sampai Rp11.500,00, kita jual ke Malaysia
Rp7.800,00 ini gima pemerintah, yang kaya itu siapa negara Malaysia. Sudah dia enak tinggal
ngambil Pak, murah lagi. Sementara kita ngambil impor berapa kalau misalnya beras premium,
cukup mahal. Nah itu yang menjadi permasalahan di daerah kami tapi kalau untuk stok beras
kami aman. Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik. Itu menarik Pak. Kita mau impor tapi di sisi lain kita ada ekspor signifikan lagi
tuh. Jaid semakin besar pertanyaan kita dan sama juga ketika orang harga subsidi
disamaratakan orang SPPD kita ke masing-masing daerah juga beda-beda kan, ya terima kasih.
Silakan Pak Ibrahim.
PEMBICARA: Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH (NUSA TENGGARA TIMUR)
Terima kasih Pak Ketua. Saya dari NTT, Medah. Ketua dan yang terhormat tamu-tamu
kami. Tadi malam saya ikuti berita di TV, bahwa di dalam bulan Februari ini yang 500.000 ton
yang mau diimpor itu sudah mulai datang ke Indonesia. Nah untuk apa kita berdebat lagi pada
hari ini. Padahal barang sudah mau datang ini. Artinya sebelum parlemen memberikan rekasi
transaksi sudah berjalan. Ya jadi ini sebenarnya pemerintah bertindak atas inspirasi sendiri,
persetujuan sendiri atau harus mendapatkan rekomendasi dari parlemen, pertama. Yang kedua,
kita mau impor beras premium dan kita tahu rakyat kita masih banyak yang miskin yang tentu
sebagian besar dari rakyat kita itu bukan pemakna beras premium. Nah lalu kita impor ini buat
siapa sebenarnya? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita menggunakan indikator harga beras di
pasar itu naik lalu kita mengimpor. Padahal kita mengakajinya baik-baik mengapa terjadi
kenaikan harga di pasar. Pengalaman kami itu kenaikan harga di pasar itu fluktuatif sesuai
20 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
dengan kondisi hujan atau kondisi transportasi, di musim hujan seperti ini transportasi pasti
mengalami gangguan dan karena itu pasokan ke pasar pasti mengalami defisit dan karenanya
patsi mempengaruhi pasar, tetapi ketika melihat indikator yang lain langsung kita mengambil
kesimpulan untuk harus impor.
Yang berikut apakah kita sudah mengetahui bahwa di masyarakat kita, betapa banyak
cadangan yang ada di masyarakat kita. Apakah kita sudah tahu bahwa di masyarakat kita benar-
benar di setiap rumah tangga itu sudah tidak ada cadangan lagi dan karena kita sudah harus
mengimpor. Saya baru saja selesai reses, kita baru saja selesai reses. Pada waktu reses kami
bertemu dengan Bulog, kami bertemu dengan dinas ketahanan pangan yang ada di daerah kami.
Kesimpulannya bahwa untuk persediaan di masyarakat itu tidak mengalami defisit. Artinya
bahwa masyarakat masih punya cukup persediaan untuk kebutuhan mereka ke depan. Akhirnya
saya berkesimpulan bahwa sebenarnya import kita ini diambil dengan keputusan yang pernuh
dengan tanda tanya. Minta maaf, penuh dengan tanda tanya dan tanda tanya itu yang bisa
dijawab oleh pemerintah kenapa, padahal indikatornya bukan satu-satunya indikator itu yang
dipakai sebagai ukuran adalah harga pasar dan karena itu karena berasnya sudah mau datang
dan kita percuma saya berdebat. Saya hanya ingin untuk menyatakan bahwa kalau memang
ditargetkan 500.000 ton, itu jangan didatangkan seluruhnya. Didatangkan bertahap sesua
dengan kondisi yang ada di kita. Kalau demikian mungkin nantinya kita tidak butuh 500.000
ton. Saya kira demikian Pak Ketua. Mohon maaf kepada tamu-tamu kami yang terhormat.
Kalau ini tidak menyenangkan pendengaran kita bersama. Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik. Silakan Pak Syukur yang terakhir.
PEMBICARA: M. SYUKUR, S.H. (JAMBI)
Terima kasih Pak Ketua. Sebenarnya kita pertemuan hari ini yang hadir pun tidak bisa
mengambil sebuah kebijakan. Artinya ini hanya menyampaikan mudah-mudahan yang hadir
inibisa menyampakan kepada Pak Menteri. Yang menjadi pertanyaan saya yang pertama,
berapa banyak uang negara yang sudah dikucurkan untuk membangun percetakan sawah,
sampai TNI pun turun tangan. Kemudian hampir 48 trilyun untuk subsidi pupuk artinya kalau
kita hitung ini mencapai 100 trilyun. Kemudian hampir semua daerah mengatakan kebutuhan
beras tiap daerah terpenuhi. Kemudian kita dikagetkan tiba-tiba ada kebijakan pemerintah
mengimpor beras mencapai 500 ribu ton. Nah 500 ribu ton ini tujuan yang disampaikan Pak
Meda tadi adalah untuk kelas boleh dikatakan menengah ke atas, tidak kebutuhan pada
masyarakat kecil. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya hari ini adalah sebenarnya
bermacam-macam asumsi dalam pikiran saya. Pertama secara politik bisa saja ini untuk
menjatuhkan Pak Jokowi di tengah masyarakat. Yang kedua bisa saja ini untuk me-reshufle
menteri pertanian karena dianggap gagal. Kalau sudah impor berarti dia gagal dong. Sudah
cetak sawah sebanyak mungkin, bagi-bagi padi, traktor, dan segala macamnya tapi kita juga
kirim beras dari luar. Nah kalau bicara ekspor ke luar, harga lebih murah itu bukan hanya beras
saja Pak, gas juga dari luar negeri yang kita ekspor lebih murah untuk rakyat sendiri. Coba
kebijakan kita dengan Cina, berapa puluh tahun harga yang sama untuk gas. Nah pun sekarang
beras sekarang terjadi begitu, artinya kita lebih sayang orang luar daripada anak kita sendiri.
Kemudian saya tidak bisa memahami di dalam permainan beras ini, sebenarnya siapa yang
bermain. Apakah betul ada mafia-mafia yang ingin menahan atau suplai beras ini supaya harga
beras mahal kemudian pemerintah mengambil kebijakan ini untuk membantu masyarakat atau
21 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
sebaliknya. Kalau kita ingin menyampaikan hari ini saya berharap pada Komite II sudah harus
menyampaikan pada publik sebagai pertanggung jawaban kita sebagai rakyat yang digaji
rakyat. Bahwa kita menolak impor beras ini, soal pemerintah terima atau tidak, biarlah itu
menjadi dosa dengan rakyat. Bayangkan hampir berapa trilyun Pak untuk pupuk saja 48 trilyun.
Belum lagi untuk sawah. Cetak sawah TNI pun turun tangan masih juga impor beras. Nah
kemudian yang menjadi persoalan adalah sistem.
Nah sistem yang ini yang sulit sekali kalau semua di negara ini, BUMN ini mencari
keuntungan. Kalau Bulog saja mendapatkan uang kemudian dikenai bunga, pinjam duit berarti
kena bunga, dikasi duit juga kena bunga ya sama saja dengan mencari keuntungan. Asumsi
saya adalah bagaimana Bulog ini berperan melayani masyarakat tidak mencari keuntungan.
Kalau prinsipnya sudah mencari keuntungan ya begini jadinya, maka kaua seperti itu, kalau
harga impor bisa lebih murah daripada di bawah, ya sudah stop saja percetakan sawah, tidak
perlu lagi. Kecuali, ada hal-hal yang penting yang boleh dikatakan kita musim hujan panen
sekitar tidak aman. Mungkin 2 bulan stok kita hanya cukup untuk 1 bulan untuk mengaman 2
bulan ke depan perlu. Nah kalau keterangan dari menteri pertanian dan hampir dari semua
pertanian mengatakan aman, ya kenapa kita impor. Nah siapa yang bersalah sekarang. Nah
kalau sistem ini tidak diubah. Maka Bulog sampai kapan pun akan seperti ini. Maka saran saya
dulu (*tidak jelas) duit ini berikan pada Bulog untuk beli padi-padi di tengah masyarakat
dengan harga yang sama (*tidak jelas) kalau petak sawah misalnya ada 1 juta hektar maka 1
juta hektar itu menjadi target Bulog untuk dibeli dengan harga yang, maka hasilnya akan
kelihatan maka prinsipnya Bulog jangan mengambil keuntungan tapi prinsinpnya adalah
memberi pelayanan ke masyarakat. Kalau prinsipnya sudah mencari keuntungan semua
termasuk PLN dan segala macam maka tidak ada namanya tidak akan terjadi seperti ini. PLN
sekarang semua subsidi akan dihapus. Terima kasih Pak Ketua.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik. Mungkin sebelumnya bila ada yang menyalakan hot spot, hot spot di handphone
pribadinya bisa dimatikan dulu karena itu yang menyebabkan gangguan karena kita nirkabel
mic-nya. Baik. Itu tadi Pak, dari Bapak-ibu anggota terakhir mungkin dari saya. Hanya
menambahkan sedikit, kebetulan kalau dari provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi
Kalimantan Utara karena saya kebetulan mewakili dua provinsi. Aman sangat aman dan
surplus apalagi masyarakat di sana sebenarnya lebih senang konsumsi beras lokal, beras adan
atau beras gunung yang biasa dikenal sampai sekarang pemerintah juga tidak tahu itu, beras
adan itu levelnya di mana, beras premium apa medium beras khusus, padahal itu dikonsumsi
oleh Sultan Brunei dari zaman dulu, beras adan. Pertanyaannya adalah kalau dari saya
menambah dari teman-teman tadi Ibu Anggota. Pertama apa sih salahnya bila kita pemerintah
memberikan lebih. Memberi kepada masyarakat atau petani anggaran negara untuk mereka
gitu ya, daripada harus dikeluarkan untuk luar negeri. Oke misalnya harga di petani dari para
petani lebih tinggi daripada musti mengimpor, tapi apa salahnya sih toh efeknya lebih besar
memberikan kesejahteraan buat petani, memberikan efek lebih baik buat daerah, memberikan
efek lebih baik buat negara, mendorong tumbuhnya lahan-lahan pertanian, mendorong
tumbuhnya para petani baru, kenapa karena mereka merasa diperhatikan pemerintah karena
mereka pun merasa menjadi petani pun bisa sejahtera apa salahnya begitu.
Kemudian yang kedua mohon dari pemerintah terutama Departemen Perdagangan bisa
membuat aturan yang bisa memberikan ruang hijau kepada Bulog untuk bisa membeli beras
yang bukan beras medium untuk bisa membeli beras, beras premium mungkin, bikin saja aturan
gitu, toh efeknya buat bangsa dan negara juga, buat masyarakat kecil buat wong cilik, katanya
22 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
pemerintah ini kan pemerintah yang pro wong cilik. Nah kita ingin lihat pro-nya di mana,
karena kita setiap berkunjung ke difre Bulog kalau kita pertanyakan ke mereka kenapa tidak
memberli beras yang banyak diproduksi masyarakat yang notabenenya di sana banyak beras
premium alasannya aturan, toh tidak masalah memberikan sedikit uang buat masyarakat
daripada kita musti menghamburkannya keluar efeknya ke sini, mohon maaf lebih buruk ke
depannya buat petani kita. Mungkin itu Pak, bisa ditanggapi tadi pertanyaan dari teman-teman
anggota sekalian. Kita sepakati waktu untuk sementara, selesai pukul setengah satu, saya
berikan waktu untuk Pak Agung dan Pak (kurang jelas, red.). Silakan.
PEMBICARA: AGUNG HENDRIADI (NARASUMBER)
Terima kasih Pak Wakil Ketua, menanggapi satu-persatu Pak, tapi secara umum. Yang
pertama saya ingin sampaikan. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan Bapak-
ibu sekalian memberikan data fakta dari tiap-tiap provinsi bahwa sebenarnya kita
membutuhkan info. Saya Pak Menteri, kami sangat tidak ingin sebetulnya melakukan impor.
Oleh karena itu kami selalu berjuang memaparkan data yang ada, sebagai contoh begini Pak
kalau di dompet saya sekarang ada Rp. 500.000,00 khawatir tidak saya bulan Januari, Februari,
Maret tidak makan? Tidak kan? Karena saya akan gajian tanggal 1, sama seperti saya paparkan
saya punya cadangan 850 ribu ton tapi Januari kita panen, Februari panen, Maret panen kenapa
seakan-akan kita akan jadi pengangguran, seakan-akan kita stop panen. Ini yang saya pikirkan,
kami pikirkan kami sampaikan. Terus terang Pak Menteri, kami selalu bersama-sama dengan
beliau menyampaikan ini ke mana-mana. Yang kedua Bapak-ibu sekalian, saya terus terang,
saya dan Kementrian Pertanian sangat mendorong peran Bulog ke depan. Saya pribadi sangat
setuju jika Bulog bukan BUMN kembali ke dulu lagi, fungsinya memang mengendalikan
pasokan dan mengendalikan harga. Cost center tidak apa-apa APBN, Pak Wakil mengatakan
mahal dikit tidak apa-apa tapi kita mensejahterakan petani kita karena kita tujuan kita adalah
kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Bawang putih kita kenapa mati, kita mungkin dulu
daerah Temanggung mungkin yang dari Jawa Tengah Bu itu adalah produsen bawang putih,
Sembalun NTB produsen bawang putih, kenapa mati, karena dulu selalu dibandingkan,
manakala harga impor lebih murah, pemerintah putuskan impor, inikan membunuh petani kita.
Kami membela petani Pak jadi akhirnya mungkin kami berharap kalaupun akhirnya
kita tetap melakukan impor, mudah-mudahan Pak tidak sampai 500 ribu ya, itu saya tidak tahu
Bu itu tadi Pak Syukur ya, Pak Syukur saya sangat setuju Pak Wakil Ketua, mari kita coba
berikan saran ke pemerintah. Kita sarankan Bulog ini coba berbeda sedikitlah visinya, kalau
dia mencari keuntungan tidak akan bisa dia menjalankan apa yang kita inginkan mahal sedikit
biarin lah, jangan bilang tidak menyerap, alasannya bahwa kami belum dapat perintah karena
harganya masih di bawah rata-rata. Kapan pemerintah akan menang? Kapan kita akan bisa
melindungi petani kita, terus terang saya dapat WA banyak dari pimpinan daerah, dari Jawa
Tengah Pak Gubernur, dari NTB Sulawei Selatan, semuanya menolak impor. Tapi ini sudah
menjadi keputusan, mudah-mudahan tidak sampai 500 ribu Bapak-ibu sekalian ya dan kami
berharap sekali tentu yang bisa ini kawan-kawan petani kita berupaya, biarkanlah dalam dua
minggu ini agak happy lah dengan harga tinggi, nanti akan turun lagi kok. Saya catat Bu,
Tuban, Demak ini pas lagi musim panen raya Pak itu harganya sampai 2.600-3.000, kalau
sudah begitu siapa yang mau nolong. Kita teriak lagi Bulog, Bulog ambil alasannya gabahnya
berasnya jelek ya memang kalau musim (kurang jelas *Red) pasti jelek. Ini kan artinya kalau
fungsi ini terus kita jalankan Bulog menjalankan dengan baik saya rasa Kementrian
Perdagangan tidak perlu repot-repot ya, kita juga aman lah, posisi kita aman. Ya jadi itu kita
kembalikan lah ke tugas dan fungsi Bulog adalah mendistribusikan, menjaga stabilitas pasokan
dan harga. Saya rasa itu yang saya nilai, terima kasih infonya Pak Pendeta, nanti kita cek Sulbar
23 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
Pak. Kami akan cek lagi yang tadi ada beberapa yang (kurang jelas *Red) dan sebagainya.
Kemudian dari NTB dari Ibu-bapak sekalian. Terima kasih. Dan saya mohon izin ini suara
Bapak-ibu sekalian ini akan saya publikasikan, ya nanti nanti BU. Ini ada strategi Bu. Saya
akan jelaskan khusus ini Pak, karena saya mengurus waktu itu, jadi waktu itu kami bernegosiasi
dengan Bernas. Kalimantan Barat waktu itu surplus 300 ribu ton.
Saya punya catatan angkanya itu. Oleh karena itu pada waktu kita ada HBS di sana dan
itu kita tanam di perbatasan di Sangko. Kemudian untuk kita ekspor ke Malaysia permohonan
pertama kita tidak melalui port tapi melalui border, akhirnya setuju Malaysia. Yang kedua dia
nego, kami mau terima untuk promotion pertama kali. Kalau tidak salah 50 ton, itu promotion.
Dia minta harga 7.500 karena promosi. Jadi dia ambil harga itu, ya harga normal nanti. Ini
untuk promosi tapi suaranya, nanti kita promosikan agar kita menangkan yang selama ini
mereka impor sekitar 2 juta ton itu yang 1 juta ton itu mau kita rebut yang diambil dari Vietnam.
Nah dari Vietnam itu mereka sudah mengeluh kualitasnya kurang bagus tapi harganya murah.
Kita kasih premium degan harga bersaing ini untuk promosi. Nanti kalau mereka sudah punya
market dia akan minta lebih tinggi. Kita juga perjanjian, kalau market berikutnya adalah harga
ya, pemainnya banyak, ya sudah ada harga. Tapi apa yang terjadi Bu kemarin, ini yang celaka
Pak. Kita keluarkan 50 ton, baru 50 Bu. Itu rupanya dia beli, dimasukkan lagi dengan harga
lebih tinggi. Ini yang kita masih proses terus. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa. Baik terima
kasih Bapak-ibu sekalian dan tentu nanti sebagian dari Kementrian Perdagangan yang akan
bisa menjawab ini.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik terima kasih Pak Agung. Karena mungkin berat untuk Pak Wisnu bukan sebagai
decision maker tapi kami berharap apa yang ada di sini bisa disampaikan ke Pak Menteri dan
lebih jauh dari ini terakhir kami Komite II akan membuat pernyataan sikap kami terkait impor
beras ini secara resmi. Terima kasih. Silakan Pak Wisnu.
PEMBICARA: INDRASARI WISNU (NARASUMBER)
Terima kasih Pak Wakil yang terhormat. Pertama-tama saya ingin mengilustrasikan
begini. Kalau ada ramalan cuaca menyatakan hari ini akan terang-benderang terus nanti siang
akan terang, sore akan terang. Itu ramalan akan berpotensi terang-benderang, kita tidak bawa
apa-apa keluar rumah, siang-siang turun hujan, basah. Tapi kan tidak ada salahnya kalau tahu
musim hujan bawa payung kecil tidak perlu bawa jas hujan. Jadi kan kita sudah bisa
menggunakan payung pada saat kebasahan, payung kecil tidak perlu jas hujan karena musim
hujan meskipun ramalannya terang-benderang. Karena itu akan? Ya kan Pak Habib? Tidak ada
yang pasti ya Pak Habib jadi insya Allah terang sehingga kalau kita bandingkan 500 ribu ton
tadi dengan produksi nasional berapa Pak Agung? Produksi nasional berapa kita beras? 500
ribu ton dibandingkan dengan 40 itu adalah untuk menjaga berapa persen? 0, sekian persen. Itu
hanya untuk menjaga kalau terjadi sesuatu. Apakah rakyat akan kita korbankan? Kalau tidak
terjadi, kita simpan Bu, tidak ke mana-mana. Sama kaya tadi Bu. Kalau tidak terjadi apa-apa
ya kan kita simpan toh tidak terjadi apa-apa. Toh tidak merugikan rakyat. Nah itu anggaran,
memang anggaran Bulog Pak. Jadi kan tadi kita berandai-andai bahwa andai akan potensi
anggaran Bulog. Tidak ada, privat. Tidak ada anggaran pemerintah sama sekali Pak. Kalau itu
dikerjakan oleh PPI, tapi kita kunci harga jualnya PPI anggarannya, anggaran mereka sendiri
Bu, tidak ada APBN ikut serta di dalam situ. Jadi tidak menggunakan anggaran pemerintah.
24 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
PEMBICARA: M. SYUKUR, S.H. (JAMBI)
Pak, sorry tadi Bapak mengatakan tidak merugikan masyarakat, akibat impor itu
merugikan masyarakat. Jadi jangan bahasa begitu tidak enak didengar. Mohon maaf ya, mohon
maaf.
PEMBICARA: INDRASARI WISNU (NARASUMBER)
Iya Pak, 500 ribu ton tadi dibandingkan produksi yang Bapak sampaikan 41, 7 juta
ton gitu lho. Nah kita kunci harga HET nya itu 9450. Tidak boleh lebih dari itu.
PEMBICARA: M. SYUKUR, S.H. (JAMBI)
Pak saya kuatir begini ya Pak. Kalau nahasa tadi muncul di publik, tidak merugikan
rakyat. Jangan sampai nanti semua petani boikot tidak mau tanam padi ya Pak.
PEMBICARA: INDRASARI WISNU (NARASUMBER)
Ya Pak. Justru kita juga memikirkan petani Pak. Makanya ada Inpres nomor 5 yang
menjamin Bulog akan membeli gabah petani di harga 37. Ini sudah dilakukan Bulog Pak pada
saat kemarin musim hujan banyak hasil panen yang jelek pemerintah mengeluarkan Prepres 20
yang memberikan fleksibilitas kepada Bulog menyerap gabah di luar kualitas walaupun kadar
airnya tinggi, tetap harus dibeli oleh Bulog.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Mohon maaf Pak Wisnu izin apa namanya seberapa persen yang diketahui Pak Wisnu
kebijakan mengatur Bulog membeli petani itu seberapa persen penyerapan yang harus dibeli
Bulog oleh petani karena setahu saya 2017 kemarin hanya 20 % total hasil pertanian kita terkait
tadi, Bulog hanya menyerap 20 %. Untuk tahun ini berapa persen.
PEMBICARA: INDRASARI WISNU (NARASUMBER)
Tahun ini penyerapan Bulog bukan oleh kami Pak, dari teman-teman dari Kementan
target penyerapan Bulog ya kan. Tapi fleksibilitas itu ada Pak supaya Bulog bisa mencapai
target serapan itu ada fleksibilitas yang diberikan pada Bulog.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Bukan, maksud saya begini, artinya kalau Bulog mengimpor artinya ka mereka semakin
sedikit menyerap, karena kan alasan mereka sudah ada kok di gudang.
PEMBICARA: INDRASARI WISNU (NARASUMBER)
Oh tidak ada Pak. Mereka wajib menyerap.
25 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Berapa persen Pak kira-kira?
PEMBICARA: AGUNG HENDRIADI (NARASUMBER)
Untuk tahun 2017 kami menargetkan Bulog menyerap 3,7 juta ton sampai dengan
Desember Bulog hanya mampu merealisasikan 58 %. Ini mungkin sumber malapetakanya di
situ. Nah 2018 kami menargetkan sama 3,7 juta ton itu ada beberapa skema yang bisa
digunakan. Yang pertama utamanya adalah fleksibilitas. Ini intinya berapapun harga di petani
harus dibeli oleh Bulog. Pemerintah akan memberikan jadi ada HPP, HPP-nya kan 3.700
manakala harga 4.000, Bulog beli selebihnya ditambah oleh pemerintah. Ini untuk 2018 untuk
2017 kemarin itu fleksibilitasnya sudah kita berikan tapi begini harga kalau kita patok
fleksibilitasnya tambahnya 10 %. Begitu kita beritahu Bulog, kasih 10%, pedangnya naikkan
jadi 15 % permasalahannya jadi tidak nyerap.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Bulog itu sepehamanan kami di daerah, seringkali membeli melalui pihak ketiga dalam
artian tengkulak, kenapa tidak langsung ke petani?
PEMBICARA: INDRASARI WISNU (NARASUMBER)
Memang betul Pak. Ya mungkin kalau Bulog kita bicarakan secara terpisah Pak, karena
Bulog inikan BUMN milik pemerintah. Saya setuju dengan Pak Agung tadi bahwa Bulog itu
seharusnya bukan BUMN karena dia mengelola logistik dari pangan nasional itu yang memang
harusnya terjadi untuk Bulog. Yang kedua tadi mpertanyaan Bu Alde, kenapa tahun-tahun lalu
tidak terjadi. Bu ini datanya BU, tahun 2015 bulan Desember itu stok di Bulog 1,3 juta ton.
Bulan Desember tahun 2016 stok di Bulog itu 1,7 juta ton. Bulan Desember 2017 itu hanya
959 ribu ton. Kenapa ini terjadi? Tadi kan pertanyaan Ibu kenapa ini terjadi. Ini yang terjadi
BU, karena penyerapanya kurang. Jadi untuk jaga-jaga pemerintah melakukan importasi
scukupnya untuk cadangan yaitu sebesar 500 ribu ton. Ini bukan untuk menyengsarakan petani,
bukan tapi hanya untuk menjaga ketersediaan pangan nasional cadangan pemerintah sesuai
dengan standar. Kalau ada apa-apa nanti bisa chaos negara ini kalau tidak ada beras. Jadi nanti
kalau sudah panen. Terus ya g kedua masalah tadi stok surplus, memang data Bulog hanya
empat daerah yang punya stok beras bagus. Pertama Jatim 167 ribu ton ada di gudangnya,
kedua Jateng tempatnya Bu Denty tadi itu 100 ribu ton ada di gudang Bulog 100 ribu ton,
kemudian di Jawa Barat ada 85 ribu ton perhari ini, kemudian Sulawesi Selatan itu ada 76 ribu
ton, daerah-daerah lain stok Bulog di bawah 50 ribu Bulog. Ada yang Cuma 4 ribu ada yang
cuma 5 ribu, ini stok perhari ini yang ada di Bulog. Jadi itulah kenapa, itu angka-angka yang
ada kenyataan di lapangan. Pembelian Bulog saat ini sangat rendah karena tadi harga gabah
sangat tinggi seperti tadi disampaikan Pak Agung fleksibilitas hanya 10 %. 37 tambah 10 %
hanya. Sekarang sudah dibuka mudah-mudahan Bulog bisa menyerap lebih di panen
berikutnya. Mungkin itu Pak Wakil Ketua yang bisa disampaikan. Terima kasih.
26 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
PEMBICARA: Drs. HABIB ALI ALWI (BANTEN)
Pertanyaan teman-teman tadi, sekarang ini kita berdebat, ribut. Semua pembicara di
televisi tadi malam juga ramai gitu. Tapi ternyata impor jalan terus. Ini kan memang sudah
diniatkan dari awal walaupun anjing menggonggong kafilah berlalu terus, ini kan prinsipnya.
Dan ini banyaklah kita menerima pola-pola seperti itu dari pemerintah. Jadi pertanyaannya ini
ke Pak Wisnu ya, sudah berapa banyak proses ini sudah berjalan ini. Proses impor beras ini
sudah berjalan berapa lama ini, berapa banyak.
PEMBICARA: INDRASARI WISNU (NARASUMBER)
Jadi gini Pak, beras ini Pak memang izinnya sudah dikeluarkan tapi beras itu baru akan
masuk pada akhir bulan. Paling cepat akhir bulan itu baru masuk berasnya. Sekarang ini
prosesnya baru di masalah di RFQ nya proses internal Bulog Pak. Jadi perkiraan kami, beras
itu masuk di awal akhir bulan Januari atau awal Februari gitu Pak.
PEMBICARA: AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, S.P. (SULAWESI TENGAH)
Sedikit Pak Ketua.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Ya.
PEMBICARA: AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, S.P. (SULAWESI TENGAH)
Memang kadang-kadang Pak Habib, anjing menggonggong kafilah berlalu itu perlu jadi
perlu sebenarnya karena kalau kebijakan itu walaupun digonggong oleh anjing pun, kalaupun
kebijakan itu untuk kebaikan negara tidak ada masalah sebenarnya. Saya tetap berpikir rasional
ya, artinya begini. Ya artinya pada saat kita kekurangan beras di tahun-tahun berikutnya, ya
pada saat stok itu kita tidak ada, berarti harga itu akan makin lama makin naik. Hukum ekonomi
itu, jadi pada saat itulah pemerintah sudah mengantisipasi pada saat harga itu naik tidak ada
persoalan di situ. Artinya begini pada saat stok itu berkurang harga itu pasti akan naik, nah di
situlah pemerintah dari awal, harus diantisipasi. Antisipasi itulah yang harus dilakukan di awal,
antisipasi itulah yang dilakukan dengan 500 ton. Artinya walaupun anjing-anjing ini
bergonggong ya tidak masalah, kafilah tetap berlalu.
PEMBICARA: Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH (NUSA TENGGARA TIMUR)
Pak Ketua, kita bukan anjing-anjing yang menggonggong. Pak Ketua.
PEMBICARA: AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, S.P. (SULAWESI TENGAH)
Saya hanya meminjam istilahnya Pak Habib. Jadi sekarang begini. Kita memang tidak
bisa memastikan. Bahkan menteri pertanian pun tidak bisa memastikan bahwa 2018 kita bisa
punya stok beras, tidak bisa. Kita harus berpikir cuaca juga.
27 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik, baik.
PEMBICARA: AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, S.P. (SULAWESI TENGAH)
Ada faktor lain yang harus kita pikirkan juga, pikirkan Bang.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik Pak.
PEMBICARA: M. SYUKUR, S.H. (JAMBI)
Bayangkan Bulog sudah memberikan data kepada kita lengkap. Kita semua tidak boleh
impor tapi apakah kita bisa memprediksi sampai 2018 akhir kita masih punya beras?
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik, jadi begini.
PEMBICARA: Drs. HABIB ALI ALWI (BANTEN)
Berarti berarti kita harus mengantisipasi agar stok beras itu tetap ada di Indonesia. Naa
kalaupun dia kurang akan berakibat naiknya harga Bang.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Saya yakin Pak Malonda pun juga sangat memperhatikan masyarakat, karena saya
ingat, harga daging naik kita semua menentang. Dia satu-satunya yang mendukung harga
daging naik. Sekarang harga beras mau naik beliau menentang kita, kita mendukung, eh biasa
lah dinamika kita begitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian di akhir ini kita akan membuat sebuah
penyikapan.
PEMBICARA: AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, S.P. (SULAWESI TENGAH)
Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Saya tambahkan. Jadi kelemahan ini perlu dibikin
usulan kepada pemerintah terutama soal Bulog. Sepanjang sistemnya tidak diubah, sepanjang
tidak mencari keuntungan maka hasilnya akan seperti ini, itu satu. Yang kedua, kesalahan ini
perlu disampaikan titik berat pemerintah pada padi ini adalah menteri pertanian, kalau kita
masih juga impor beras yang disampaikan Pak Malonda tadi itu, stokkita 2018 dan segala
macamnya, saya anggap menteri pertanian gagal. Berapa banyak uang rakyat yang
dipersembahkan untuk bangun sawah, kemudian subsidi pupuk, dan lain sebagainya. Nah
artinya pemerintah sudah fokus sekali percetakan sawah sebanyak mungkin sampai (kurang
jelas *red) turun tangan. Nah kalau ini gagal berarti menteri pertanian yang gagal maka stok
28 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
beras tidak bisa dipenuhi. Nah artinya apa? Tadi presentase dibilang 2017 malah turun stok
kita menjadi 900 ribu ton tidak mencapai 1,5 juta ton ini apa? Semakin naik anggaran
kementrian pertanian untuk percetakan sawah tadi (kurang jelas *red). Nah kalau tadi sudah
ada fleksibel untuk membeli gabah di lapangan, terus salahnya apalagi? Terima kasih Pak
Malonda.
PIMPINAN RAPAT : AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik terima kasih. Mungkin dari staf untuk menanyakan. Kesimpulan yang akan
menjadi pernyataan kita dari Komite II DPD RI terkait impor beras di sini. Bisa ditayangkan?
PEMBICARA: AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, S.P. (SULAWESI TENGAH)
Bahasa pengamat Pak Ketua, kalau mau cari duit paling gampang untuk kepentingan
tahun politik lewat impor. Jadi dari situ kita pahamlah.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik yang pertama satu Komite II menyatakan bahwa pemerintah harus menunda impor
beras sampai data stok beras harus benar-benar akurat dan vali dari berbagai daerah, ya rasanya
bahasanya apa nih. Ada yang mau koreksi? Oke masukkan dari Bu Baiq dan menjadi sikap
mayoritas kita dari Bang Malonda mungkin. Bahwa Komite II DPD RI menbolak dan
mempertanyakan kebijakan impor beras pemerintah. Begini saja, poin 1 menolak saja, poin 2
mempertanyakan.
PEMBICARA: AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, S.P. (SULAWESI TENGAH)
Pak Ketua, Pak Ketua. Kalau kita menolak nah berasnya sudah mau dikirim. Lah mau
apalagi.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Ini sikap kita, sikap kita.
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc (SULAWESI TENGGARA)
Menunda pun tidak ada masalah sebenarnya.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Mohon maaf ada poin ke-3, poin ke-3 mohon ditambahkan. Pertama poin satu
menambahkan kebijakan impor beras, poin ke-2 mempertanyakan alasan dikeuarkannya
kebijakan impor beras saat kondisi beras sedang surplus menjelang panen raya. Poin ke-3
meminta pihak-pihak kementrian terkait bertanggung jawab. Poin ke-3 apa tadi Pak Syukur
29 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc. (SULAWESI TENGGARA)
Itu kan proyek Pak, oiya oke-oke.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Yang ke-3 meminta pertanggungjawaban pihak kementrian terkait dan Bulog. Inikan
Kementrian Pertanian dan Kementrian perdagangan serta Bulog terkait terjadinya impor beras
karena kan katanya sudah. Baik biar nanti di poin 4. Tadi poin ke-4 yang dari Pak Syukur apa.
Bukan, yang cetak sawah tadi. Ya apa tadi poinnya. Poin 4 tadi yang cetak sawah
mempertanyakan program cetak sawah, produksi pupuk, kementrian pertanian.
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc. (SULAWESI TENGGARA)
Mohon maaf saya potong sedikit, saya kira poin terakhir tentang cetak sawah dan
sebagainya itu adalah masalah produksi tidak terlalu relevan untuk kita gabungkan dengan soal
impor toh dari kementrian pertanian juga tidak ada masalah dengan produksi. Kalau mau
mempertanyakan soal itu itu cerita yang lain, untuk urusan lain. Tapi urusan impor beras ini
dari kementrian pertanian tadi sudah jelas bahwa target mereka produksi sudah sesuai dan
bahkan secara tegas bahwa beliau cukup produksi. Jadi kenapa kita kontradiksi.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Jadi kita mempertanyakan kinerja pemerintah, mohon maaf Bu, kita mempertanyakan
kinerja pemerintah secara kolektif bukan parsial.
PEMBICARA: DR. LAODE IDA (OMBUSDMAN RI)
Tadi penjelasan dari kementrian pertanian tadi jelas bahwa ini seperti target sesuai dan
tidak da masalah untuk, bahkan yang saya tangkap dari Bapak kepala ketahanan pangan tidak
perlum impor, itu sudah jelas, ya kenapa kita mempertanyakan produksi mereka, kalau mereka
juga bilang produksi cukup sesuai dengan harapan, sesuai dengan target tidak ada masalah
bahkan mereka mempertanyakan tentang impor ini juga, itu masalah produksi bahwa jika kita
tidak puas dengan produksi yang ada, itu cerita lain bukan urusannya dengan impor ini, karena
dalam hal impor standing position pertanian jelas produksi cukup, kita aman, tidak perlu impor.
PEMBICARA: Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH (NUSA TENGGARA TIMUR)
Pak Ketua saya potong Ibu Laode. Coba kita lihat data yang tadi disampaikan stok beras
kita sekarang ada 900 ribu ton artinya produksi ini kan tidak mencukupi untuk diserap oleh
Bulog apapun alasannya itu. Artinya berapa banyak uang yang sudah dikerahkan untuk
percetakan sawah dan segala macamnya sehingga kita harus impor beras. Jadi bukan kita
menyalahkan menteri-menteri lain, tapi kita mempertanyakan sejauh mana percetakan sawah
ini. Kalau bicara kenapa menteri perdagangan impor beras ini presiden saja setuju kok impor
beras. Ini kuncinya di sana.
30 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Ini kita mempertanyakan secara kolektif.
PEMBICARA: M. SYUKUR, S.H. (JAMBI)
Kalau presiden mengatakan tidak usah impor beras, tidak akan terjadi. Presiden setuju
kok. Wakil presiden juga setuju.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Artinya presiden tidak yakin, program yang sudah dilakukan kementrian pertanian. Jadi
kita pertanyakan.
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc. (SULTRA)
Pak Ketua, saya mau kasih pendapat. Sebenarnya soal pertanian, tadi malam saya ikuti
langsung menteri pertanian ngomong bahwa 2016 tidak impor beras, 2017 tidak impor beras
artinya bahwa sebenarnya 2018, tidak ada alasan untuk impor beras. Nah artinya bahwa
kinerjanya sudah baik tetapi yang disarankan oleh teman saya untuk mempertanyakan itu saya
kira juga tidak salah artinya bahwa nanti dari jawaban menteri pertanian, kita bisa saja
mendukun beliau untuk lebih meningkatkankan kapasitas kinerja mereka, jadi saya kira
pertanyaan tadi tidak negatif tetapi justru kita akan memberikan dukungan kepada menteri
pertanian untuk lebih besar lagi produktivitasnya. Baik terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Karena di poin ketiga pun kita memiliki pertanggungjawaban sama sebenarnya.
Meminta pertanggungjawaban kementrian pertanian, kementrian perdagangan. Silakan Pak.
PEMBICARA: AGUNG HENDRIADI (NARASUMBER)
Mungkin kita menggunakan bahasa yang lebih soft ya. Saya tahu tujuannya Pak Yusuf
serta tujuannya kawan-kawan sekalian. Jadi mungkin meminta penjelasan mengenai program
cetak sawah dan sebagainya. Jadi itu akan terjawab semua nanti. Ya kita makanya produksi
kita dan sebagainya akan kita kaitkan ke sana.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Masuk poin ke-5 tentang Bulog, kita meminta agar Bulog dikembalikan seperti dulu
tidak lagi menjadi BUMN dan dikuatkan.
31 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc (SULAWESI TENGGARA)
Jadi gini prinsipnya Pak. Bulog itu jangan mencari keuntungan tapi fungsinya adalah
yang disampaikan tadi adalah aktivitas menjaga harga dan pemasaran. Kalau sifatnya sudah
mencari untung itu sulit. Begitu terima kasih.
PIMPINAN RAPAT : AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Ya poin ke-5 tentang Bulog. Sebenarnya saya ingin menambahkan satu poin terakhir.
Menolak, itu sama poinnya. Oh iya baik.
PEMBICARA: BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H. (NUSA TENGGARA BARAT)
Pimpinan nomor 2 dan nomor 3 itu sama esensinya.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Nomor 2 dan nomor 3 sama. Nomor 2 dihapus cukup nomor 3. Ada satu poin penting
tadi yang kita ini di mana agar Bulog bisa menyerap lebih banyak beras dari para petani. Ada
satu poin yang saya tambahkan, kita meminta agar pemerintah menguatkan aturan agar Bulog
bisa maksimal melakukan penyerapan hasil pertanian. Gimana Pak? Sesuai target.
PEMBICARA: BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H. (NUSA TENGGARA BARAT)
Pimpinan, nomor 2 masih meminta pertanggungjawaban ini pertanggungjawaban
kayanya tidak pas di sini. Kata pertanggungjawaban, pertanggungjwaban apa,
pertanggungjawaban. Penjelasan atau apa gitu.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Gini Bu, poinnya kenapa keluar pertanggungjawaban karena posisinya saat ini,
informasi dari Pak Ibrahim, impor beras itu sudah berjalan progresnya. Artinya sudah tidak
bisa lagi ditolak. Kita menolak tapi posisinya tolakan kita itu apa ya.
PEMBICARA: DR. LAODE IDA (OMBUSDMAN RI)
Meminta pertanggungjawaban Menteri Perdagangan dan Bulog dan kementrian
pertanian atas terjadinya impor beras.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Begini. Poin 2 Kementrian Pertanian dihapus saja. meminta pertanggungjawaban
kementrian pihak kementrian perdagangan dan Bulog. Poin ke-3 baru.
32 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
PEMBICARA: AGUNG HERIADI (NARASUMBER)
Karena memang betul Pak, itu keputusan impor bukan kementrian pertanian.
PEMBICARA: M. SYUKUR, S.H. (JAMBI)
Betul.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik, cukup ya saya rasa ya. Menguatkan aturan.
PEMBICARA: ABDUL AZIZ (SUMATERA SELATAN)
Mohon maaf poin 3, to the point meminta penjelasan kementrian pertanian supaya
bahasanya enak gitu atas program cetak sawah. Terus apa Ibu? Jadi mau menuntut. Meminta
penjelasan kementrian pertanian atas program cetak sawah, subsidi pupuk.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Ini yang mau kita sahkan hari ini Bu. Pernyataan kita.
PEMBICARA: AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, S.P. (SULAWESI TENGGARA)
Belum selesai bahasan nomor 3 meminta penjelasan kementrian pertanian, terus
program cetak sawah, subsidi pupuk dan apalagi terhadap status produksi, terhadap status
produksi yang ada gitu. Maksudnya sehingga kita harus impor gitu.
PEMBICARA: AGUNG HERIADI (NARASUMBER)
Izin Pak Ketua, sebetulnya kalau kita capaian produksi yang kita punya, sebenarnya
kita tidak menginginkan itu. Sudah tidak ada impor kalau capaian produksi kita. Jadi kalau
dimintakan penjelasan mengenai program, kami akan jelaskan program cetak sawah dan
sebagainya.
PEMBICARA: M. SYUKUR, S.H. (JAMBI)
Jadi begini saja Pak Ketua. Ini sikap politik kita harus disampaikan ke publik, kalau ada
dari kementrian pertanian dan perdagangan silakan yang penting kita sampaikan. Artinya
kenapa ini terjadi impor beras artinya berarti sawah-sawah atau segala macam ini kan
kebutuhan kita kurang. Padahal negara ini sudah memberi uang banyak terhadap subsidi pupuk
dan percetakan sawah yang kita pertanyakan kenapa ini harus impor beras juga padahal
program percetakan sawah sudah sampai TNI turun maka kita minta kepada menteri pertanian
untuk menjelaskan. Soal dia tercapai produksi atau tidak silakan dia sampaikan. Tidak perlu
kita perdebatkan membela menteri pertanian. Semacam itu sikap politik kita. Terima kasih Pak
Ketua.
33 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Sudah cukup ya 5 sikap ini.
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc (SULAWESI TENGGARA)
Yang ke 4 dan ke 5 ini kan sama saja Pak. Disatukan saja Pak. Meminta Bulog agar
dikembalikan kepada fungsinya untuk stabilisasi dan fungsi penyaluran distribusi.
PIMPINAN RAPAT AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Nomor 4.
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc. (SULAWESI TENGGARA)
Maksud saya disatukan Ibu. Jadi ada poin untuk kementrian perdagangan supaya
bahasanya simple dan to the point. Poin kementrian perdagangan, poin kementrian pertanian
dan poin Bulog.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Tidak apa-apa kita buat Bulog jadi 2 poin.
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc. (SULAWESI TENGGARA)
Bisa disatukan.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Mohon maaf kita buat Bulog jadi 2 poin karena Bulog yang melaksanakan program
impor beras ini. Sengaja tidak apa-apa. Baik saya rasa 5 poin ini cukup.
PEMBICARA: BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H. (NUSA TENGGARA BARAT)
Nomor 4 nya ditambahin sedikit Pak fungsinya di situ lebih diperjelas.
PIMPINAN RAPAT : AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Apanya Pak? Saran dari Pak.
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc. (SULAWESI TENGGARA)
Nomor 4 nya fungsinya jangan berhenti sampai fungsinya saja, artinya dijelaskan
sedikit apa yang dimaksud. Nomor 4 nya itu
34 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Sebagai badan yang menangani. Fungsi dan kewenangannya saja.
PEMBICARA: Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc (SULAWESI TENGGARA)
Ya Pak, kalau saya yang ketiga saya tidak setuju. Meminta penjelasan kementerian
pertanian atas program cetak sawah dan subsidi pupuk. Semua mestinya dijelaskan di situ,
bahwa dengan program cetak dan subsidi pupuk. Kenapa kita masih impor tapi bahasa yang
anda masukkan di situ tidak seperti itu.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Silakan ditambahkan Pak.
PEMBICARA: ABDUL AZIZ (SUMATERA SELATAN)
Harus ada penjelasan dari kita bahwa program cetak sawah dan subsidi pupuk itu
seharusnya menunjang. Jangan seperti itu bahasanya.
PIMPINAN RAPAT: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Baik Bapak dan Ibu sekalian bila ingin menambahkan, langsung kepada redaksionalnya
saja, redaksionalnya saja tambahkan. Ke Pak Jhon yang mengetik biar dia bingung. Baik, pada
prinsipnya 5 hal ini yang kita ingin sampaikan, sikap kami. Cukup ya, Bapak-ibu sekalian kita
tetapkan 5 poin ini sebagai sikap kita terhadap kebijakan impor beras pemerintah. Baik Bapak
dan Ibu sekalian saya bacakan sekali lagi pernyataan sikap Komite II DPD RI terkait kebijakan
impor beras dari pemerintah. Satu menolak kebijakan impor beras. Kedua meminta
pertanggungjawaban kementrian perdagangan dan Bulog terkait impor beras. Ketiga meminta
penjelasan Kementrian Pertanian atas program cetak sawah dan subsidi pupuk sehingga
menyebabkan adanya impor beras. Keempat meminta Bulog dapat dikembalikan kepada fungsi
dan kewenangannya. Kelima meminta pemerintah menguatkan aturan agar Bulog dapat
menyerap beras petani sesuai dengan target. Cukup? Baik Bapak dan Ibu terima kasih Bapak
dan Ibu anggota sekalian kepada Pak Agung Kepala Badan Ketahanan Pangan dari kementrian
pertanian serta para rombongannya dan Pak Indria Sari Wisnu Direktur Impor dari Kementrian
Perdagangan beserta stafnya. Sekali lagi kami berharap agar apa yang ada pada hari ini bisa
disampaikan kepada Bapak-bapak menteri sehingga suara dari masyarakat daerah ini bisa
menjadi bahan pertimbangan terkait impor beras ini kalau bisa ditunda. Itu mungkin dari kami.
Ada hal lagi yang ingin disampaikan Bapak-ibu sekalian? Cukup? Sekali lagi kurang lebihnya
saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
35 RDP KOMITE II DPD RI MS III TS 2017-2018
RABU, 17 JANUARI 2018
PEMBICARA: AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, SP. (SULAWESI TENGAH)
Pak Ketua jadi walaupun sudah tutup ini kan kita semua politisi di daerah sangat
dituntut suara-suara kita karena itu saran saya Pak Ketua segera tanda tangan saja satu supaya
kita tidak usah (tidak terdengar, red.) sudah cukup ya.
PIMPINAN RAPAT : AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (WAKIL KETUA
KOMITE II DPD RI)
Siap.
.
RAPAT DITUTUP PUKUL 13.00 WIB