Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
No. 08/Pdt .P lw/2011 /PN.Gs
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengad i l an Neger i Gres ik yang memer iksa dan mengadi l i
perka ra - perkara perda ta per lawanan pada t i ngka t per tama
te lah menja tuhkan Putusan sebaga imana te rsebu t d i bawah in i
da lam perkara anta ra :
MUNAIYAH, Ibu Rumah Tangga, ber tempat t i ngga l d i Desa
Purwodad i ,Kecamatan Sedayu, Kabupaten
Gres ik , da l am hal in i d iwak i l i o leh kuasanya
bernama Dr. H.M. SHOINUDDIN UMAR,SH.M.Si
danPUDJOSUSANTO,SH.CN, Advokat , berkan to r
pada Kantor Advokat & Konsu l t an Hukum “ Dr .
H.M. SHOINUDDIN UMAR,SH.M.Si & Rekan “
berkan to r d i Ja lan Kembang Kuning Kulon Besar
B/6 , Kota Surabaya , berdasarkan Sura t kusa
Khusus te r t angga l 27 Pebruar i 2011
se lan ju t nya d isebu t sebaga i : PELAWAN;
M e l a w a n :
1. SOLIKIN , bera lamat di Ja lan Argopuro No. 3,
Rt .3 RW.04 Kelu rahan Mimbaan,Kecamatan Panj i ,
Kabupaten Si tubondo , sebaga i TERLAWAN I ;
2. KINANAH , bera lamat di Ja lan Gubernur Suryo
No.66 Rt .01 RW.I I I , Desa Tlogo Pojok ,
Kecamatan Gres ik , Kabupaten Gres ik sebaga i
TERLAWAN I I ;
3. KUNIFA , bera lamat di RT.003, RW, 001, Desa
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2
Raci Kulon , Kecamatan Sidayu , Kabupaten
Gres ik , sebaga i TERLAWAN I I I ;
4. KUMAIDA, bera lamat di RT.003, RW, 001, Desa
Raci Kulon , Kecamatan Sidayu , Kabupaten
Gres ik , sebaga i TERLAWAN IV ;
5. MUKHSINUN, bera lamat di Bualu Indah Blok B
No.9 , Desa Benoa, Kecamatan Kuta Sela tan ,
Kabupaten Badung, sebaga i TERLAWAN V ;
6. ACHMAD SARDJI , bera lamat di Dusun Sidodad i ,
Rt .003 , RW,003, Desa Tegalhard j o , Kecamatan
Glenmor Kabupaten Banyuwangi , Sebaga i
TERLAWAN VI ;
Selan junya disebu t sebaga i Para Ahl i War is
Haminah, ber tempat t i ngga l d i Desa Raci
Kulon , Kecamatan Sidayu , Kabupaten Gres ik
sebaga i Para Ter lawan.
PENGADILAN NEGERI te rsebu t ;
- Telah membaca gugatan Per lawanan dan sura t - sura t yang
berhubungan dengan perkara in i ;
- Telah menel i t i dan meni la i sura t bukt i yang dia jukan
dipe rs i dangan ;
- Telah memperhat i kan sega la sesuatu yang te r j ad i se lama
pemer iksaan da lam pers idangan yang bersangku tan ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pelawan mela lu i Kuasa Hukumnya te lah
mengajukan Sura t Gugatan per lawanan ( Daden Verze t )
te r t angga l 28 Pebruar i 2011, yang dida f t a r kan di Kepani te raan
Pengad i l an Neger i Gres ik pada tangga l 02 Maret 2011 d i bawah
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3
reg i s t e r No. 08/Pdt .P lw /2011 /PN.Gs, te l ah mengemukakan ha l -
ha l sebaga i ber i ku t :
1. Bahwa , Pelawan ada lah sa lah satu dar i pemi l i k obyek
tanah tambak yang berada dalam obyek sengketa
te reksekus i yang te r l e t a k di Raci Kulon , Kecamatan
Sidayu , Kabupaten Gres ik , dengan batas - batas sebaga i
ber i ku t :
- Sebelah Utara : Tanah mi l i k H. Abd. Maj id
- Sebelah Timur : Kal i /H . Katum ;
- Sebelah Sela tan : Tanah mi l i k H. Abd. Maj id ;
- Sebelah Bara t : Tambak Ganja ran ;
2. Bahwa, obyek tanah mi l i k dar i Pelawan sebaga imana di
atas ada lah mi l i k Para ahl i war is , ya i t u : Kasp iah ,
Naf i k , Rokib , Piana , Makim, Mahfud , Ghonimatunn i kmah dan
Nuru l ;
3. Bahwa, sekarang Pelawan menguasa i dan menempat i obyek
tanah sengkete te reksekus i sesua i dengan hak kepemi l i k an
yang belum pernah dibag i d ian ta ra para ahl i war i s yang
ada ;
4. Bahwa, Pelawan dan para ah l i war i s yang te rsebu t d i atas
se laku pemi l i k dan menguasa i dan menempat i obyek tanah
sengketa yang te reksekus i sudah se jak sebe lum kedua
orang tua Pelawan dan Para ah l i war is d i atas masih
hidup ser ta pernah ada p ihak yang mengganggu atau
mengus iknya ;
5. Bahwa, Pelawan dan para ah l i war is d i atas sebaga i
pemi l i k atas obyek tanah sengketa yang te reksekus i
te rsebu t secara hukum te lah te r j ad i penyerahan yur i d i s
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4
dan kenyataan (yu r i d i s ch dan fa i t e l i j k leve r i ng ) dar i
orang tuanya yang te l ah meningga l dunia i t u sebaga i ah l i
war i s seh ingga dianggap sah dan berhak atas penggunaan
dan pemanfaa tan atas obyek tanah sengketa yang
te reksekus i te rsebu t dengan tanpa gangguan dar i Ter lawan
sebaga imana dimohonkan Penetapan eksekus i pada
Pengad i l an Neger i Gres ik , tangga l 10 Pebruar i 2011 Nomor
: 03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs. Jo. No. 22/Pdt .G /2005 /PN.Gs.
yang di t anda tangan i o leh Ketua Pengad i l an Neger i Gres ik
;
6. Bahwa, Pelawan sebaga i sa lah satu pemi l i k atas obyek
tanah sengketa yang te reksekus i sangat kebera tan dan
merasa d i rug i kan te rhadap Penetapan eksekus i yang
dimohonkan oleh Pemohon Eksekus i i . e . Ter lawan te rsebu t
d i atas , karenanya d ia j ukan upaya hukum per lawanan /
daden verze t in i dengan anta ra Para ahl i war i s te r sebu t
d i atas dengan Ter lawan yang menganggap sebaga i sa lah
satu ah l i war i s yang menguasa i obyek tanah te reksekus i
yang sebenarnya ada lah mi l i k Pelawan dan Para ah l i war i s
yang ada i t u be lum diadakan pembagian war i s ;
7. Bahwa, obyek tanah sengketa yang te reksekus i sebaga ian
mi l i k Pelawan dan para ahl i war is te rsebu t d i atas
seharusnya dike lua rkan dar i obyek tanah sengketa yang
hendak dieksekus i o leh Pengad i l an Neger i Gres ik , karena
Pelawan sama seka l i t i dak pernah di i ku t se r t a kan sebaga i
p ihak dalam gugatan se jak dia jukan gugatan perda ta
mengenai tanah sengketa anta ra dengan Termohon
Eksekus i /Te r l awan bahwa tanah sengke ta yang te reksekus i
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
5
diaku i berasa l dar i Tanah mi l i k H. Abdul Madj id
8. Bahwa, dengan demik ian sengke ta hukum perda ta dalam
perkara No. 22/Pdt .G /2005 /PN.Gs. yang di l akukan anta ra
Ter lawan dan Kaspiah dkk ada lah berada dalam obyek tanah
mi l i k Pelawan sebaga imana te rsebu t d i atas dan bukan
mi l i k Ter lawan, seh ingga demik ian obyek tanah yang
dimi l i k i dan dikuasa i o leh Pelawan dan para ahl i war i s
te rsebu t d i atas ada lah benar secara hukum, seh ingga
demik ian Pelawan ada lah yang benar (good opposant ) ;
9. Bahwa, disamping i t u Pelawan bukan merupakan pihak atau
subyek hukum atau t i dak di i ku t se r t a kan sebaga i p ihak
dalam gugatan seh ingga patu t obyek tanah yang d imi l i k i
dan dikuasa i o leh Pelawan ada lah te tap da lam kepemi l i k an
dan penguasaan Pelawan te rsebu t ;
10. Bahwa, Penetapan eksekus i dar i Ketua Pengadi l an Neger i
Gres ik tangga l 10 Pebruar i 2011 No. :03 /Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs
Jo.No.22 /Pd t .G /2005 /PNGS. yang d imohonkan o leh Pemohon
Eksekus i i . c . Ter lawan sebaga imana di atas adalah t i dak
benar dan harus lah d iba ta l kan dan dinya takan t i dak sah ;
11. Bahwa, oleh karena Per lawanan /ve rze t in i te l ah memenuhi
keten tuan Pasa l 180 HIR dan te lah didasarkan pada bukt i -
bukt i oten t i k dan kebenarannya t i dak di ragukan lag i ,
maka Pelawan mohon kepada Ketua Pengad i l an Neger i Gres ik
Cq. Maje l i s Hakim Pemer iksa Perkara a quo dapat
melaksanakan is i putusan in i te r l eb i h dahu lu , walaupun
ada verse t , band ing dan kasas i atau upaya hukum la i nnya
(U i t voe rbaa r bi j voor raad) ;
Dalam Provis i :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6
1. Memer in tahkan kepada Ter lawan atau te rhadap s iapapun
yang mendapatkan hak dar i padanya untuk menghent i kan
ser ta menghindarkan di r i dar i t i ndakan- t i ndakan yang
melanggar hukum te rhadap mi l i k Pelawan te rsebu t d i atas ,
sebe lum ada keputusan mengena i pokok perkara ;
2. Menghukum Ter lawan membayar uang paksa sebesar Rp.
100.000 ,00 (Sera tus r i bu rup iah ) untuk set i ap har i la l a i
melaksanakan keputusan prov i s i da lam perkara in i masing-
masing kepada Pelawan ;
Bahwa, berdasarkan hal - hal yang d iu ra i kan di atas , Pelawan
mohon dengan hormat sud i l ah k i ranya Pengadi l an Neger i Gres ik
berkenan memutuskan sebaga i ber i ku t :
1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (good
opposant ) ;
2. Menyatakan Pelawan dan Para ahl i war is te r sebu t da lam
pos i t a di atas ada lah Para ahl i war is dar i H. Abdul
Madj id , ber tempat t i ngga l te rakh i r d i Raci Kulon ,
Kecarna tan Sidayu , Kabupaten Gres ik ;
3. Membata lkan dan menyatakan t i dak sah Penetapan Eksekus i
Perkara No. : 03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs jo . No.
22/Pdt .G /2005 /PN.Gs anta ra Ter lawan se laku
Pemohon/Penggugat melawan Kaspiah dkk , se laku Para
Termohon Eksekus i /Pa ra Tergugat yang te l ah dimohonkan
oleh Pemohon Eksekus i sebaga imana dia tas ;
4. Menyatakan obyek tanah sengketa te reksekus i d i da lamnya
te rdapa t hak mi l i k sesua i hak yang dimi l i k i dan d ikuasa i
o leh Pelawan ada lah sah mi l i k Pelawan dan Kaspiah dkk . ;
5. Menyatakan obyek tanah mi l i k dan d ikuasa i o leh Pelawan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
7
dike lua r kan dar i Penetapan Eksekus i yang dimohonkan
i t u ; -
6. Menyatakan Pelawan adalah subyek hukum yang t i dak pernah
diguga t pada waktu te r j ad i suatu persengke taan anta ra
Ter lawan sebaga i Pemohon Eksekus i /Pengguga t dengan
Kasp iah dkk Sebaga i Para Termohon Eksekus i /Pa ra
Tergugat ;
7. Menghukum Ter lawan untuk membayar uang paksa sebesar Rp.
100.000 ,00 (Sera tus r i bu rup iah ) untuk set i ap har i la l a i
melaksanakan putusan Pengad i l an Neger i Gres ik da lam
perkara in i masing- masing kepada Pelawan
8. Menyatakan putusan in i dapat d i l aksanakan walaupun ada
per lawanan / verze t , band ing dan kasas i ;
9. Menetapkan biaya menuru t hukum ;
Apabi l a Pengadi l an Neger i Gres ik berpendapat la i n ,
maka :
Dalam Perad i l an yang ba ik , mohon kead i l an yang
sead i l ad i l nya ( Ex aequo et bono ) ;
Menimbang, bahwa pada har i pers i dangan yang te l ah
di t e t apkan , kedua belah pihak datang menghadap di
pers i dangan :
- Untuk Penggugat datang menghadap kuasanya bernama : DR.
H.M.SHOINUDDIN UMAR, SH, Msi .
- Untuk Ter lawan I s/d Ter lawan VI ( Para Ter lawan )
datang menghadap kuasanya bernama : STIA PRANOTO,SH ,
berdasarkan sura t kuasa : , te r t angga l ; 30 Apr i l 2011
dan te r t angga l 20 Mei 2011 ;
Menimbang, bahwa Sdr . FATHUL MUJIB,SH,MH Hakim / Media to r
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
8
yang di tun j uk oleh Maje l i s Hakim te lah berusaha untuk
mendamaikan kedua belah pihak yang berperka ra , akan te tap i
t i dak dapat mencapai perdamaian (dead lock ) , maka pemer iksaan
perkara in i d i l an j u t kan dengan membacakan Sura t Gugatan
Per lawanan (Daden Verze t ) , dan atas per tanyaan Hakim ketua
kuasa Pelawan menyatakan te tap pada gugatan Per lawanannya ;
Menimbang, bahwa atas Gugatan Per lawanan te rsebu t Kuasa
Para Ter lawan te l ah mengajukan Jawaban te r t u l i s te r t angga l
13 Jun i 2011 pada pokoknya sebaga i ber i ku t :
DALAM EKSEPSI:
1. Sura t Kuasa cacad fo rm i l / cacad hukum :
Bahwa para Ter lawan sete tah memer iksa berkas perkara
bersangku tan ( i nsage) , khususnya te rhadap Sura t kuasa Pelawan
te r t angga l 27 Pebruar i 2011 yang menjad i dasar pihak Pener ima
kuasa DR. H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH. , M.Si . dan PUDJO
SUSANTO, SH. , CN. Advokat a quo untuk mengajukan gugatan
per lawanan in casu, te rnya ta " MUNAIYAH " sebaga i p ihak
Pember i kuasa t i dak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol
ibu ja r i tangan k i r i n ya pada Sura t kuasa te r t angga t 27
Pebruar i 2011 a quo. Maka Sura t kuasa te r t angga l 27 Pebruar i
2011 a quo ada lah cacad fo rmi l / cacad hukum, dan t i dak sesua i
keten tuan pasa l 123 HIR jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 tangga i 14
Oktober 1994. Sehingga DR. H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH. , M.Si .
dan PUDJO SUSANTO, SH. , CN. , Advokat , sebaga i p ihak Pener ima
kuasa dalam Sura t kuasa a quo t i dak mempunyai kua l i t a s
sebaga i p ihak Pelawan guna mewaki l i atau ber t i ndak untuk atas
nama kepent i ngan " MUNAIYAH" ;
Bahwa karena " MUNAIYAH " sebaga i p ihak Pember i kuasa Sura t
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
9
kuasa te r t angga l 27 Pebruar i 2011 a quo, t i dak pernah
membubuhkan tanda tangan atau cap jempolnya , maka secara
hukum " MUNAIYAH " harus dianggap t i dak pernah member i kan
kuasa kepada pihak la i n (DR. H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH. ,
M.Si . dan PUDJO SUSANTO, SH. , CN. Advokat ) untuk mewaki l i
kepent i ngannya guna mengajukan gugatan per lawanan di
Pengad i l an Neger i Gres ik in casu ;
Bahwa sesua i dengan keten tuan ber laku bahwa pember ian kuasa
ada lah perse tu j uan dengan mana seorang member ikan kekuasaan
kepada seorang la i n . Yang mener imanya, untuk atas namanya
menyelenggarakan suatu urusan . Maka dengan t i dak ada tanda
tangan / cap jempo lnya pihak pember i kuasa " MUNAIYAH " da lam
Sura t kuasa te r t angga l 27 Pebruar i 2011 a quo, harus dianggap
" MUNAIYAH " t i dak pemah member ikan kuasa atau kekuasaannya
kepada DR. H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH. , M.Si . dan PUDJO
SUSANTO, SH. , CN. Advokat a quo ;Bahwa berdasarkan hal - ha l
te rsebu t d ia tas , maka gugatan per tawanan yang dia j ukan oleh
DR. H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH. , M.Si . dan PUDJO SUSANTO, SH. ,
CN. , Advokat , yang mengkla im /menyatakan ber t i ndak untuk dan
atas nama " MUNAIYAH " in casu, harus dinya takan t i dak dapat
d i t e r ima (N ie t Ovanke l i j k Verk laa rd ) ;
2. Gugatan per lawanan kekurangan pihaknya :
Bahwa sebaga imana sesua i da lam gugatan per lawanan Pelawan
bahwa gugatan Pelawan ada lah merupakan gugatan pe lawanan
pihak ket i ga (Derden verze t ) te rhadap putusan perkara perda ta
No.22 /Pd t .G /2005 /PN.Gs. jo Penetapan eksekus i Ketua
Pengad i l an Neger i Gres ik No.03 /Eks .Pd t / 2011 / PN.Gs. a quo,
maka sesua i dengan keten tuan fo rm i l yang ber laku gugatan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
10
per tawanan Palawan in casu seharusnya di tu j ukan atau
mengiku tse r t a kan se lu ruh pihak- pihak asa l da lam perkara
perda ta Nomor 22/Pd t .G /2005 /PN.Gs. junc to Nomor
319/PDT/2006/PT.SBY. junc to Nomor 2330 K/PDT/2007 yang te l ah
berkekua tan hukum te tap a quo, t i dak hanya menggugat pihak
Penggugat asa l atau ahl i war isnya sa ja , namun harus menggugat
pu la pihak para Tergugat asa l (KASPIAH, NAFiK, ROKIB, PIANA,
MAKIM, MAHFUD, GHONI'MATUN NIKMAH, dan NURUL), atau ahl i
war i snya , sebaga imana sesua i keten tuan fo rmi l yang ber laku
(pasa l 379 Rv) ;
Bahwa karena gugatan per lawanan Pelawan in casu t i dak sesua i
keten tuan fo rmi l yang ber laku , sebab kekurangan p ihaknya
(e r ro r in persona) , maka gugatan per lawanan Pelawan harus
dinya takan t i dak dapat d i te r ima ;
" Bahwa karena gugatan t i dak lengkap , gugatan harus
dinya takan t i dak dapat d i t e r ima " (Yur i sp rudens i Mahkamah
Agung Republ i k Indones ia Nomor 151 K/S ip /1975 tangga f 13 Mei
1975)
" Gugatan dinya takan t i dak dapat d i te r ima oleh karena t i dak
memenuhi persyara tan fo rm/ / " . (Yur i sp rudens i te tap Mahkamah
Agung Republ i k Indones ia Nomor: 1343 K/S ip /1975 , tangga l 15
Mei 1979 ) ;
3. Gugatan per lawanan t i dak je l as / kabur :
Bahwa gugatan per lawanan Pelawan baik pos i t a maupun
pet i t umnya t i dak sempurna karena t i dak je l as al i as kabur
(obscuur l i be l ) , sebab t i dak disebu tkan /d i u r a i k an dengan
je l as tanah tambak obyek sengketa dimaksud da lam sura t
gugatan per l awanan Pelawanan pada but i r 1 a quo, ba ik ten tang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
11
sta tus kepemi l i k annya (buk t i hak) dar i Pelawan, nomor pers i l
tanah , ke las tanah , maupun luas tanah , t i dak cukup hanya
menyebutkan batas - batasnya sa ja . Maka sesua i keten tuan fo rmi l
gugatan per l awanan Pelawan harus dinya takan t i dak dapat
d i t e r ima ;
4. Gugatan per lawanan te rhadap tanah tambak a quo t i dak
te rmasuk obyek perse l i s i h an / sengketa :
Bahwa tanah tambak sebaga imana d imaksud pada but i r 1 pos i t a
gugatan per lawanan Pelawan a quo, t i dak te rmasuk obyek
perse l i s i h an / sengketa da lam perkara perda ta No.
22/Pdt .G /2005 /PN.Gs. jo No, 319/PDT/ 2006/PT. SBY. jo No.
2330 K/PDT/2007 yang te lah berkekua tan hukum te tap , atau
di l ua r tanah- tanah obyek sengketa yang akan d i eksekus i
sebaga imana dalam Penetapan Ketua Pengad i l an Neger i Gres ik
Nomor 03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs. tangga l 10 Pebruar i 2011 a quo,
seh ingga gugatan per lawanan Pelawan adalah er ro r in obyec to ,
dan karenanya harus dinya takan t i dak dapat d i te r ima ;
DALAM POKQK PERKARA :
1. Bahwa Ter lawan I , I I , I I I , IV , V dan VI para Ter lawan
mohon agar sega la sesuatu yang te lah te ru ra i da lam
ekseps i te rsebu t d ia tas , d ianggap te ru l ang kembal i da lam
pokok perkara in i ;
2. Bahwa para Ter lawan menolak dengan keras se lu ruh dal i l -
da l i l Peiawan sebaga imana yang di tuangkan dalam gugatan
pelawanan Pelawan a quo, karena d isamping t i dak benar
dan juga t i dak berdasarkan hukum. Sehingga gugatan
per iawanan Pelawan harus dinya takan d i t o i a k ;
3. Bahwa obyek tanah tambak sebaga imana dimaksud dalam
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
12
gugatan per l awa nan Peiawan pada but i r 1, dengan batas -
batas :
- sebe lah Utara : tanah mi l i k H. Abdul Maj id
- sebe lah Timur : Kal i / H. Katum
- sebe lah Sela tan : tanah mi i i k H. Abd. Maj id
- sebe lah Bara t : tambak Ganjaran
te rsebu t , t i dak te rmasuk obyek perse l i s i h an / sengketa
dalam perkara perda ta Nomor 22/Pdt .G /2005 /PN.Gs. jo
Nomor 319/PDT/ 2006/PT.SBY. jo Nomor 2330 K/PDT/2007
yang te lah berkekua tan hukum te tap , atau obyek yang akan
di eksekus i sebaga imana dalam Penetapan Ketua Pengad i l an
Neger i Gres ik Nomor 03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs, tangga i 10
Pebruar i 2011 a quo, dengan kata la i n tanah tambak
te rsebu t , le taknva berada dlsebe lah se la tannva dar i
sa lah satu tanah tambak obyek sengke ta / t anah yang akan
dieksekus i ya i t u pers i l 47 b, luas 9.830 M2 ( tambak
GEDE), te r l e t a k di Desa Raciku ion Kecamatan Sidayu
Kabupaten Gres ik , yang batas - batasnya :
- sebe lah Utara : tanah hak Haj i Raml i
- sebe lah Timur : tanah hak Kasa Pak Kasmo
- sebe lah Sela tan : tanah hak Kasa P. Kasmo
- sebe lah Bara t : tanah gan ja ran
Gambar Si tuas i Kasar
Antara Tanah Tambak Obyek Sengketa (Tambak GEDE, pers i ! 47b, luas 9.830 M2) Perkara Nomor 22/Pd t .G /2005 /PNGs. Dengan Tanah Tambak Dalam Perkara Pelawanan Nomor:08 /Pd t .P lw /2011 /PN.Gs
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tanah Tambak Per si l 47 b, l uas 9. 830 M2( t anah t ambak GEDE )
Tambak Ganj ar an Ngar i pan Per kar a Per dat a No. 22/ Pdt . G/ 2005/ PN. Gs
Tanah Tambak Kasa P. Kasmo/ Munai yahPer kar a Per dat a No. 08/ Pdt . Pl w/ 2011/ PN. Gs.
Ngar i panTambak Ganj ar an Tambak Secemung
13
H. Raml i
4. Bahwa sebaga imana Gambar Si tuas i Kasar te rsebu t d ia tas ,
bahwa obyek tanah tambak dimaksud dalam gugatan
per lawanan Pelawan pada but i r 1 te rsebu t , ada lah
merupakan tanah tambak yang te rca ta t / t e r t u l i s atas nama
KASA P. KASMO, yang merupakan tanah tambak batas sebe lah
Sela tan dar i tanah tambak obyek sengketa atau tanah
tambak yang akan te reksekus i ya i t u pers i l 47 b, luas
9.830 M2 (d i kena l dengan tambak GEDE) a quo. Maka
gugatan per lawanan Peiawan yang t i dak benar dan t i dak
berdasarkan hukum te rsebu t harus dinya takan d i t o l a k ;
5. Bahwa sebaga imana pengakuan Pelawan dalam sura t gugatan
per lawanan nya pada but i r 2, 3 dan but i r 4 bahwa tanah
tambak obyek sengketa da lam gugatan per lawanan Pelawan
pada but i r 1 te rsebu t , te l ah dikuasa i send i r i o leh
Peiawan sampai saat in i dan diaku i pu la sebaga i mi l i knya
bersama ah l i war is la i nnya , tanpa bisa menyebutkan bukt i
haknya , nomor pers i l tanah , ke las tanah maupun luas
tanahnya . Adalah t i dak te rmasuk atau di l ua r obyek tanah
sengketa yang akan d ieksekus i da lam perkara perda ta
Nomor 22/Pdt .G /2005 /PN.Gs. JO Nomor 319/PDT/
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
14
2006/PT.SBY. jo Nomor 2330 K/ PDT/2007 yang te lah
berkekua tan hukum te tap aquo. Maka gugatan per lawanan
Pelawan yang hanya s i f a t n ya rnengada- ngada, t i dak benar ,
dan t i dak bera lasan secara hukum te rsebu t harus
dinya takan di to l ak ;
6. Bahwa apapun dal i l yang dikemukakan oleh Pelawan da lam
sura t gugatan per lawanannya te rhadap tanah tambak yang
dimaksud o leh Pelawan da lam gugatan per lawananya pada
but i r 1 dengan batas - batas te rsebu t , para Ter lawan t i dak
pernah menggangu gugat te rhadap keberadaan dan
penguasaan yang d i l akukan oleh Pelawan. Sebab obyek
tanah tambak yang d imaksud o leh Pelawan dalam sura t
gugatan per lawanannya te rsebu t t i dak te rmasuk tanah
tambak obyek sengketa dalam perkara perda ta Nomor
22/Pdt .G /2005 / PN.Gs. jo Nomor 319/PDT/ 2006/PT. SBY. jo
Nomor 2330 K/PDT/2007, atau t i dak te rmasuk /d i l u a r tanah-
tanah obyek sengke ta yang akan dieksekus i sebaga imana
Penetapan Ketua Pengad i i an Neger i Gres ik Nomor
03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs. tangga l 10 Pebruar i 2011 a quo.
Sehingga dal i l Peiawan dalam sura t gugatan per lawanan
pada but i r 5 te rsebu t harus d ikesampingkan ;
7. Bahwa sebaga imana dal i l Pelawan da lam gugatan
per lawananan pada but i r 6 te rsebu t mendal i l k an bahwa
Pelawan adalah sa lah satu pemi l i k dar i obyek tanah
tambak dimaksud da lam gugatan per lawanan Pelawan pada
but i r 1 dengan batas - batas te rsebu t , yang belum te rbag i
d ian ta ra ahl i war i s dar i a lmarhum H. Abdul Madj id , namun
tanpa bisa menyebutkan bukt i haknya, nomor pers i l tanah ,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
15
ke las tanah maupun luas tanahnya . Maka sesua i dengan
keten tuan hukum fo rmi l yang ber laku (pasa l 379 Rv)
seharusnya Pelawan mengiku tse r t akan se lu ruh ahl i war is
dar i a lmarhum H. Abdut Madj id yang dimaksud , sebaga i
p ihak dalam gugatan per lawanan in i , t i dak cukup hanya
di t u j u kan kepada para Ter lawan (SOLIKIN, KINANAH, KUNFA,
KUMAIDA, MUKHSINUN, dan ACHMAD SARDJl , ah l i war is
a lmarhumah HAMINAH) sa ja , sebaga imana yang d i l akukan
oleh Pelawan dalam perkara a quo ;
bahwa te r l epas dar i semua ket i daksempurnaan gugatan
per lawanan Pelawan (er ro r in persona) a quo, bahwa
te rnya ta obyek tanah tambak dalam gugatan per l awanan
Pelawan pada but i r 1 dengan batas - batas te rsebu t . ada lah
bukan tanah- tanah tambak obyek sengketa dalam perkara
perda ta Nomor 22/Pd t .G /2005 / PN.Gs. jo Nomor 319/PDT/
2006/PT. SBY. jo Nomor 2330 K/PDT/2007 , atau t i dak
te rmasuk / d i l ua r tanah- tanah obyek sengketa yang akan
dieksekus i sebaga imana Penetapan Ketua Pengad i t an Neger i
Gres ik Nomor 03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs, tangga i 10 Pebruar i
2011 a quo. Sehlngga te l ah je l as bahwa gugatan
per lawanan Pelawan datam perkara in i , ada lah merupakan
Pelawan yang t i dak benar dan t i dak berdasarkan hukum,
dan oleh karenanya gugatan per lawanan Pelawan harus
dinya takan di to l ak ;
8. Bahwa sebaga imana fak ta - fak ta hukum te rsebu t d ia tas ,
bahwa tanah tambak dalam gugatan per lawanan Pelawan
dimaksud pada but i r 1 dengan batas - batas a quo, bukan
merupakan tanah- tanah tambak obyek sengke ta da lam
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
16
perkara Nomor 22/Pd t .G /2005 / PN.Gs. jo Nomor 319/PDT/
2006/PT. SBY. jo Nomor 2330 K/PDT/2007 , atau t i dak
te rmasuk / d i l ua r obyek sengke ta yang akan dieksekus i
sebaga imana Penetapan Ketua Pengad i l an Neger i Gres ik
Nomor 03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs. tangga i 10 Pebruar i 2011 a
quo. Sehingga Pelawan ada lah merupakan Pelawan yang
t i dak benar karena mengajukan gugatan per lawanan t i dak
didasarkan hukum yang benar dan sah ;
9. Bahwa te l ah je l as obyek tanah tambak sebaga imana
dimaksud Pelawan dalam gugatan per lawanannya but i r 1
dengan batas - batas te rsebu t , yang katanya d ikuasa i o ieh
Pelawan. Adalah t i dak te rmasuk tanah- tanah tambak obyek
sengketa dalam perkara perda ta Nomor
22/Pdt .G /2005 /PN.Gs. jo Nomor 319/PDT/2006 /PT.SBY. jo
Nomor 2330 K/PDT/2007, atau t i dak te rmasuk /d i l u a r obyek
sengketa yang akan d ieksekus i sebaga imana Penetapan
Ketua Pengad i l an Neger i Gres ik Nomor
03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs tangga i 10 Pebruar i 2011 a quo.
Dan lag i pu la temyata Pelawan t i dak punya kepent i ngan
atau t i dak te rdapa t hubungan hukum atas tanah- tanah
obyek sengketa dalam perkara No.22 /Pd t .G /2005 /PN.Gs. jo
No.319/PDT7 2006/PT SBY. jo No. 2330 K/PDT/2007, atau
t i dak te rmasuk obyek sengketa yang akan d ieksekus i
sebaga imana Penetapan Ketua Pengad i l an Neger i Gres ik
Nomor 03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs. tangga f 10 Pebruar i 2011 a
quo. Sehingga MUNAIYAH (Pe lawan) t i dak per lu
di t a r i k / d i i k u t s e r t a kan sebaga i p ihak dalam perkara a
quo. Maka dal i l Pelawan pada but i r 10 yang t i dak
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
17
bera lasan dan t i dak berdasarkan hukum te rsebu t harus
dikesampingkan ;
10. Bahwa karena perkara perda ta Putusan Pengad i l an Neger i
Gres ik Nomor 22/Pdt G/2005/PN.Gs. tangga i 23 Nopember
2005 Jo Putusan Pengad i l an Tingg t Jawa Timur d i Surabaya
Nomor 319/PDT/ 2006/PT.SBY. tangga i 21 Nopember 2006 Jo
Putusan Mahkamah Agung Republ i k Indones ia Nomor
2330K/PDT/2007 tangga i 24 Desember 2008 a quo te l ah
mempunya i kekuatan hukum te tap , seh ingga dapat
d i l aksanakan eksekus inya . Maka Penetapan Ketua
Pengad i l an Neger i Gres ik Nomor 03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs.
tangga i 10 Pebruar i 2011 a quo, yang didasarkan atas
permohonan eksekus i dan para Ter lawan se laku ahl i war i s
sah dan a lmarhumah HAMINAH a quo, ada lah te lah sesua i
dengan keten tuan hukum, sah, dan mempunyai kekuatan
ber laku ser ta mengika t . Sehingga karena dal i l Pelawan
pada but i r 11 te rsebu t t i dak pula didasarkan hukum yang
benar , harus dikesampingkan ;
11. Bahwa te lah cukup je l as sebaga imana dal i l - da l i l yang
te lah di tuangkan oleh para Ter lawan te rsebu t d ia tas ,
bahwa gugatan per lawanan Palawan a quo, adalah sama
seka l i t i dak bera lasan dan t i dak pula didasar i hukum
yang benar , seh ingga gugatan / t un tu t an putusan ser ta
merta , prov i s i , dan uang paksa te rsebu t ada lah juga
t i dak bera lasan , maka hams d ikesampingkan , dan di to l a k ;
12. Bahwa karena gugatan per lawanan Peiawan dalam perkara
in i , adalah te rnya ta t i dak bera lasan dan t i dak pula
didasar i bukt i - bukt i yang benar dan sah, ser ta auten t i k .
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
18
Maka sesua i keten tuan hukum yang ber laku bahwa Pelawan
ada lah merupakan Pelawan yang t i dak benar , dan oleh
karenanya gugatan per lawanan Pelawan harus dinya takan
di t o l a k untuk se lu ruhnya ;
Berdasarkan ha l - ha l dan alasan- alasan sebaga imana te rsebu t
d ia tas , maka para Ter lawan mohon pada Maje i i s Hakim yang
mul ia yang memer iksa dan mengadi l i perka ra in i berkenan untuk
menja tuhkan putusan , sebaga i ber i ku t :
DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan ekseps i dar i Ter iawan I , I I , I I I , IV , V dan
Vl /pa ra Ter lawan ada lah tepa t dan bera lasan secara
hukum, seh ingga dapat d i te r ima ;
- Menyatakan gugatan per iawanan dar i Peiawan t i dak dapat
d i t e r ima ( /We? Ovonke l i j k Verk laa rd ) ;
DALAM POKOK PERKARA:
- Menyatakan bahwa Pelawan ada lah Pelawan yang t i dak
benar ;
- Menolak gugatan per lawanan dar i Pelawan untuk
se lu ruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang t imbu!
da lam perkara in i ;
Menimbang, bahwa atas jawaban dar i Para Ter lawan
te rsebu t , Pelawan te l ah menyampaikan rep l i k nya secara
te r t u l i s te r t angga l 27 Jun i 2011;
Menimbang, bahwa atas rep l i k te rsebu t , Para te r l awan te lah
mengajukan dup l i k secara te r t u l i s te r t angga l 18 Ju l i 2011 ;
Menimbang, bahwa untuk membukt i kan da l i l - da l i l gugatan
Per lawanan ,Kuasa Pelawan te l ah mengajukan sura t bukt i ,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
19
yang te lah dibubuh i matera i secukupnya dan te lah dicocokkan
dengan as l i nya berupa :
1. Foto copy KTP ( Kar tu Tanda Penduduk ) Nik :
352509.700660 .0032 , te r t angga l 17 Maret 2009 atas nama
MUNAIYAH, Bukt i ; P – 1 ; -
2. Foto copy sura t per jan j i a n sewa tanah tambak , tangga l
19 Oktober 1996 yang dibua t anta ra Munaiyah dan H.
Pard i , Bukt i ; P – 2 ;
3. Foto copy sura t per jan j i a n sewa tanah tambak , tangga l
17 Maret 2001 yang dibua t anta ra Munaiyah dan Hj .
ASMA’AN , bukt i ; P – 3
4. .Fo to copy kwi tans i te r t angga l 16- 08- 2004 yang d ibua t
Nur dwi to ; Bukt i P – 4 ;
5. Foto copy Penetapan Pengad i l an Neger i Gres ik No;
/P id /C /2008 /PN.Gs te r t angga l 14 Agustus 208, atas nama
te rdakwa Naf i k dan Munaiyah , Bukt i ; P – 5 ;
6. Foto copy sura t pernya taan te r t angga l 19 September
2005, yang dibua t 1. Ny. Kasp iah , 2. NAFIK dan 3.
Rokib , , Bukt i ; P – 6 ;
7. Foto copy Sura t te r t angga l 23 Jun i 2008 yang dibua t
Naf i k kepada Kapol res Gres ik per iha l re f i s i BAP Nopol :
LP/305 /X I I / 2 006 /Po l r e s Gs. tangga l 27 Desember 2006,
pe lapor H.Katum(mantan kepa la Desa Raci ku lon )per i ode
1991 s/d 1999 bukt i ; P – 7
8. Foto copy Sura t te r t angga l 4 Apr i l 2011 No.
09/PW/IV /2011 yang dibua t o leh Keluarga Besar Naf i k
kepada Kapol res Gres ik per iha l peno lakan r iwaya t tanah
oleh oknum kades Raci Kulon ,Kec .S idayu Gres ik ,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
20
te rhadap tanah war i s yang te lah dibag i a/n Sapeyah
B.Haminah, Abd.Masd j i d , H.Nurhad i , d l l , ; Bukt i P – 8
9. Foto copy Deta i l Bioda ta Penduduk No.Kar tu Keluarga
3525091211085950 d iambi l dar i Data Kependudukan dar i
Kanto r Kecamatan Sedayu, yangd ike tahu i Camat Sidayu
Gres ik ,buk t i P- 9 ;
10. Foto copy Sura t Pernya taan te r t angga l 12 Agustus 2011 ,
yang dibua t Munayah ; bukt i P- 10;
11. Foto copy Sura t Keterangan N0.141/38 /403 .97 .8 . 2006
te r t angga l 10 Maret 2006 per iha l Kut ipan buku “C” dan
Riwayat Tanah yang dibua t Kepala Desa Raci ku lon ;
bukt i P- 11;
12. Foto copy Pernya taan te r t angga l 29 September 2011. Yang
dibua t Munaiyah ; bukt i P- 12 ;
Menimbang, bahwa disamping sura t bukt i te rsebu t Pelawan juga
mengajukan 4 (empat ) orang saks i yang te lah member ikan
kete rangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaga i
ber i ku t :
1. Saks i MUKLISIN:
- Bahwa benar Kar tu Tanda Penduduk atas nama Munaiyah
sesua i dengan persyara tan dalam data Bis di Kecamatan
Sidayu Kabupaten Gres ik ;
- Bahwa saks i baru kemar in jumat tangga l 12 Agustus 2011
kena l dengan Munaiyah ;
- Bahwa saks i tahu ka lau tanda tangan dalam KTP i t u
benar tanda tangan Bu Munaiyah , karena saks i cocokkan
kedata specemen tanda tangannya d i Kecamatan Sidayu ;
- Bahwa saks i pernah datang kerumah Bu Munaiyah untuk
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
21
keper l uan
Mengadakan cek kar tu Susunan Keluarga dan keas l i an
tanda tanganya Munaiyah ;
- Bahwa sete lah saks i mencocokan ten tang keas l i an tanda
tanganya Munaiyah sesua i dengan KTPnya ;
- Bahwa saks i datang kerumahnya Munaiyah saks i d imin ta i
to long pak pengacara Pelawan untuk membukt i kan tanda
tangannya Munaiyah karena ada masalah ;
- Bahwa betu l tanda tanganya Muniayah seper t i da lam KTP
(d i t un j uk bukt i P- 1 ) ;
- Bahwa saks i t i dak tahu Munaiyah ada KTP yang la i n ;
- Bahwa tugas saks i d i kanto r Kecamatan Sidayu menangan i
admin is t r a s i yang berka i t an mengajukan permohonan KTP
se jak bulan Apr i l 2009 sampai sekarang ;
- Bahwa set i ap orang yang minta KTP se la l u dicek keas l i an
tanda tanganya ka lau ada permin taan sa ja ;
- Bahwa baru seka l i in i saks i mencek keas l i an tanda tangan
;
- Bahwa se lama tahun 2009 sampai tahun 2011 Munaiyah
t i dak pernah minta KTP baru lag i ;
- Bahwa saks i t i dak tahu pend id i kan te rahk i r Munaiyah ;
- Bahwa saks i sebe lum datang kerumah Munaiyah t i dak pernah
mencar i data pembanding ;
- Bahwa saks i t i dak pernah Tanya kepada Munaiyah bisa
nul i s apa t i dak ;
- Bahwa saks i t i dak tahu yang membuat sura t pernya taan ;
- Bahwa saat saks i kerumah Munaiyah ketemu Munaiyah dan
anaknya ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
22
- Bahwa sebe lum saks i d ia jak kerumah Munaiyah d ibe r i t a hu
apa oleh pak Umar ada orang minta to l ong ing in cek
keas l i an tanda tangan Munaiyah karena ada masalah dan
saks i t i dak tahu ada masalah apa ;
- Bahwa saks i mau walaupun t i dak tahu masalahnya karena
saks i melayan i set i ap ada permin taan sesua i dengan tugas
saks i ;
- Bahwa saat saks i kerumah Munaiyah menyaks i kan tanda
tanganya Munaiyah , Yang menyuruh pak Pengacara Pelawan
dan anak Munaiyah biasanya tanda tangannya centang ;
- Bahwa atas kete rangan saks i te rsebu t d ia tas ba ik Kuasa
pelawan maupun Kuasa Ter lawan menyatakan akan
menanggap inya dalam kes impu lan ;
2. Saks i KHAMIN.
- Bahwa betu l obyek sengketa da lam perkara in i mi l i k
Munaiyah ;
- Bahwa saks i tahu ayah Munaiyah bernama :Amun,
- Bahwa benar Munaiyah ber tempat t i ngga l d i Desa Raci
ku lon Kec.S idayu , Kab.Gres i k ;
- Bahwa saks i tahu pak Amun pernah punya garapan di Desa
Raci Kulon ;
- Bahwa garapan yang d ike r j a kan oleh pak Amun atas nama :
Tas l im dan Tasmin ;
- Bahwa tanah garapan Munaiyah disewakan pak H.Pard i dar i
lamongan ;saks i tahu iku t jad i saks i ;
- Bahwa benar sura t per j an j i a n sewa dengan H.Pard i
(d i t un j ukan Bukt i P- 2) ;
- Bahwa sete lah H.Pard i meningga l dunia yang meneruskan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
23
garapan Is t r i n ya H.Pard i ;
- Bahwa saks i t i dak tahu sura t pernya taan sewa garapan
te rsebu t ;
- Bahwa saks i t i dak kena l dengan namanya Log i t o te tap i
saks i pernah mendengar namanya NAPIK ;
- Bahwa pernah dia j ukan perubahan pencata tan tanah
garapan te rsebu t ;
- Bahwa saks i t i dak tahu pernah te r j ad i pembagian war is ;
- Bahwa saks i tahu bentuk bidang tanah yang d isengke takan
te rsebu t bentuknya lon jong ;
- Bahwa batas - batas tanah yang jad i sengke ta ya i t u :
Sebelah uta ra berba tas dengan tanahnya NURUL, Sebelah
se la tan berba tas dengan tanahnya Napik , Sebelah Timur
berba tas dengan tanahnya Kepala Desa Sarnad i , dan
sebe lah bara t berba tas dengan tanah gan ja ran Kepala
Desa Raci ku lon ;
- Bahwa luas tanah garapan te rsebu t sek i t a r 1 hekta r ; dan
saks i t i dak tahu yang membayar pa jak tanah garapan
te rsebu t ;
- Bahwa saks tahu sengka ta Tanah tambak Mi l i k Munaiyah ;
- Bahwa saks i tahu Munaiyah mendapatkan tanah tambak i t u
dar i Pak Amun ya i t u orang tuanya ;
- Bahwa saks i t i dak tahu tanah yang d imaksud ada sura t -
sura tnya ;
- Bahwa Tanahnya sekarang dikuasa i i s t r i n ya pak PARDI
bernama Hj .ASMAK yang menyewa kepada MUNAIYAH. sek i t a r
tahun 2001
- Bahwa saks i tahu pernah ada sengketa anta ra
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
24
Kasp iah ,dkk dengan Hamidah dan saks i kena l dengan
Kasp iah dan Hamidah
- Bahwa sengketa Hamidah dengan tanah Munaiyah Tidak
sama ;
- Bahwa tanah tambak perkara dulu Hamidah dengan
kasp iah ,dkk i t u obyeknya sengketa t i dak sama dengan
obyek perkara Munaiyah melawan Sol i k i n , d k k
- Bahwa saks i t i dak tahu tanah Munaiyah i t u jad i
sengketa ;
- Bahwa saks i tahu lokas i tanah yang jad i sengketa ,
saks i t i dak tahu sudah berser t i p i k a t ;
- Bahwa Sampai kapan tambak i t u d isewa Secara past i nya
t i dak tahu sekarang masih dike r j a kan ;
- Bahwa atas kete rangan saks i te rsebu t d ia tas ba ik Kuasa
pelawan maupun Kuasa Ter lawan menyatakan akan
menanggap inya dalam kes impu lan ;
3. Saks i R O K I P;
- Bahwa saks i tahu lokas i tanahnya Munaiyah ;
- Bahwa batas - batasnya tanah Munaiyah :Sebe lah uta ra
tanahnya Abdul Maj ib , Sebelah t imur tanah Pak Katum,
sebe lah Sela tan Tanah mi l i k H.Abdu l Maj id , se belah
bara t tanah Tambak Ga ja ran ;
- Bahwa bentuk tanah mi l i k Munaiyah perseg i empat
lon jong ;
- Bahwa Munaiyah mendapat tanah garapan dar i orangtuanya
yang bernama pak Amun ;
- Bahwa Tanah garapan i t u awalnya di Ker jakan pak Amun
la l u disewakan kepada Supard i , sete lah Supard i meningga l
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
25
dun ia di l an j u t k an oleh is t r i n y a ya i t u bernama
Hj .ASMA’AH;
- Bahwa benar sura t per jan j i a n sewa dar i Munaiyah kepada
Hj .Asma’ah d i tun jukan Bukt i P- 3 ;
- Bahwa Foto copy kwi tans i pembayaran sewa dar i Hj .Asmaul
khusnah (d i t un j ukan bukt i P- 4 ) I t u yang mener ima Nur
Dwi to ;
- Bahwa saks i t i dak tahu yang mener ima uang pembayaran
sewa ;
- Bahwa saks i tahu dan kena l dengan luk i t o suaminya
Munaiyah ;
- Bahwa benar tanah te rsebu t pernah disewakan dan sekarang
yang menger jakan tanah te rsebu t Munaiyah ser ta t i dak
ada orang la i n yang mengusa i tanah i t u
- Bahwa sekarang Munaiyah ber tempat t i ngga l d i Desa
Purwodad i Kec. Sidayu , Kabupaten Gres ik ;
- Bahwa saks i pernah ketemu Munaiyah dipasar Sidayu
sek i t a r bu lan September 2011, saat i t u Munaiyah sedang
belan ja ; dan saks i d ida tangkan dalam pers idangan
sebaga i saks i ten tang tanah Mi l i k Munaiyah ;
- Bahwa berapa luas tambak Munaiyah i t u saks i t i dak
tahu ;
- Bahwa Awalnya tanah dar i Pak Amun disewakan ke
H.Supard i , d i l an j u t k an Hj .Asma’ah , la l u sekarang kembal i
Ke Munaiyah mula i tahun 2008;
- Bahwa tambak te rsebu t t i dak pernah ada sengketa ;
sekarang tanah tambak i t u ada perkara dengan Hamidah ;
- Bahwa saks i tahu lokas i tambaknya Munaiyah karena saks i
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
26
pernah menger jakan tam- bak dekat tambaknya Munaiyah ;
- Bahwa saks i lah i r Di Desa Raci ku lon tahun 1964 ;
- Bahwa Sejak saks i seko lah SD tambak sudah d ikuasa i pak
Amun ;
- Bahwa anaknya pak Amun 6 orang ,yang per tama Munaiyah
Kedua Muni r , ke t i g a Mur iyan to , ke empat Nadhor , ke l ima
Muj i Syukur , Keenam Si t i ;anaknya sekarang yang hidup
diSedayu t i ngga l satu ;
- Bahwa sepengetahuan saks i sebe lumnya t i dak ada masalah
tambak baru sekarang sa ja ada perkara ;
- Bahwa atas kete rangan saks i te rsebu t d ia tas ba ik Kuasa
pelawan maupun Kuasa Ter lawan menyatakan akan
menanggap inya dalam kes impu lan ;
4. Saks i S U N A R T O.
- Bahwa saks i tahu Munaiyah mempunya i tanah dengan
batas - batas
Sebelah uta ra tanah Nuru l ; Sebelah Timur tanahnya
Katum, Sebelah se la tan tanah H.Abdu l - Maj ib , sebe lah
Bara t tanah Gajaran Desa ;
- Bahwa sebe lum tanah yang dimaksud dikuasa i Munaiyah
dikuasa i H.NURHADI ;
- Bahwa H. .NURHADI mempunyai anak 6 orang ya i t u :
Kasakasamu, H. Riak , Fatonah ,Juwar i yah ,Sa f i a h dan Kast i ;
- Bahwa Tanah dar i H.Nurhad i d isewakan kepada H.Supard i
yang menyewakan tanah te rsebu t Munaiyah ;
- Bahwa saudar i Munaiyah mendapat tanah i t u dar i
orangtuanya yang bernama ; Pak AMUN ;
- Bahwa Sete lah H.Supard i meningga l sewanya di te ruskan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
27
kepada is te r i n ya H.Supard i bernama Hj .Asmaul
- Bahwa saks i tahu sura t pernya taan yang di tanda tangan i
Munaiyah(d i t u n j u kan bukt i P- 12) ;
- Bahwa saks i tahu fo to kop i KTPnya Munaiyah ( d i tun j ukan
Bukt i P- 1 ) ;
- Bahwa saks i t i dak tahu s iapa yang membuat kwi tans i
pembayaran sewa ;
- Bahwa saks i tahu anaknya Munaiyah bernama : Muni r ,
Nadhor , Mur iyan to ;
- Bahwa saks i t i dak tahu Saf iah punya anak berapa ;
- Bahwa tanah tambak yang dimaksud ada lah mi l i k Munaiyah
yang menggarap tambak te rsebu t Munaiyah ;
- Bahwa saks i kena l dengan Munaiyah 1(sa tu ) tahun yang
la l u Di Desa Raci ku lan da lam acara s i l ah tu l rach im
biasa ;
- Bahwa yang menyuruh jad i saks i Munaiyah mela lu i Mianah
anak dar i Abdul Maj id cara member i t ahukan kepada saks i
to long jad i saks i karena ada gugatan ; dan gugatan i t u
anta ra s iapa dengan s iapa saks i t i dak tahu ;
- Bahwa Tambak Munaiyah sekarang s iapa yang mengusa i saks i
t i dak tahu ;
- Bahwa Munaiyah dapat tanah tambak dar i orang tuanya yang
bernama ; Pak AMUN, sedangkan pak Amun dapat dar i
orangtuanya yang bernama : H.NURHADI :
- Bahwa sebe lumnya tanah tambak i t u pernah ada perkara
pada tahun 2011 in i yang menggugat Achmad Sard j i yang
diguga t Munaiyah ; saks i tahu mengapa Munaiyah diguga t ;
- Bahwa rumah saks i j auh dengan tambaknya Munaiyah la i n
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
28
Desa dengan rumah saks i ;
- Bahwa sekarang yang mengusa i tambaknya Munaiyah t i dak
tahu ; dan pada saat 1 tahun yang la l u ketemu Munaiyah
t i dak pernah cer i t a ten tang tambak;
- Bahwa H.NURHADI menguasa i tambaknya Munaiyah sekarang
in i sek i t a r tahun 1972 ;
- Bahwa saks i t i dak tahu hubungan anta ra H.Abdu l Maj id
ada hubun dengan H.NURHADI ;
- Bahwa atas kete rangan saks i te rsebu t d ia tas ba ik Kuasa
pelawan maupun Kuasa Ter lawan menyatakan akan
menanggap inya dalam kes impu lan ;
Menimbang, bahwa untuk membukt i kan dal i l - da l i l
bantahannya Kuasa Para Ter lawan te l ah mengajukan sura t
bukt i yang bermate ra i cukup dan te lah dicocokkan dengan
as l i nya berupa :
1 Foto copy Sura t pernya taan te r t angga l 14 Ju l i 2011,
yang dibua t Munaiyah dike tahu i o leh Kepala Desa
Purwodad i , Bukt i T 1 ;
2 Foto copy Putusan Pengad i l an Neger i Gres ik Nomor :
22/Pdt .G /2005 /PN.GS. te r t angga l 23 Nopember 2005, Bukt i
T – 2 ;
3 Foto copy Putusan Pengad i l an Tingg i Jawa Timur di
Surabaya Nomor : 319/PDT/2006 /PT .SBY, tangga l 21
Nopember 2006, Bukt i T – 3 ;
4 Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI , Nomor :2330
K/PDT/2007 , te r t angga l 24 Desember 2008, Bukt i P – 4 ;
Menimbang, bahwa disamping sura t bukt i te rsebu t Kuasa
Para Ter lawan juga mengajukan 1 ( satu ) orang saks i
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
29
bernama : MOHAMAD NAZIB, yang te l ah member ikan kete rangan
dibawah sumpah pada pokoknya sebaga i ber i ku t :
1. Saks i MOHAMAD NAZIB
- Bahwa sura t pernya taan i t u betu l yang di t anda tangan i
Munaiyah dan yang saks i tanda tangan i ;
- Bahwa proses sura t pernya taan yang saks i tanda tangan i
ya i t u :Per tama Munaiyah datang ke Rumah la l u saks i
t i ndak lan ju t i Ke Kanto r Desa minta to long tanda tangan
dalam sura t pernya taan sete lah saks i baca in t i n ya t i dak
menyangkut gugatan la l u saks i tanda tangan i ;
- Bahwa Munaiyah datang ke Kantor Desa dian ta r orang
yang bernama ARIF; dan saks i kena l pada saat ngurus
sura t pernya taan sa ja ;
- Bahwa saks i mau menanda tangan i sura t pernya taan Karena
t i dak menyangkut gugatan dan t i dak te r t e r a da lam Desa
la i n ;
- Bahwa Munaiyah Di Desa Purwodad i t i dak punya Tambak
hanya punya sawah dan pekarangan ;
- Bahawa saks i t i dak tahu Munaiyah bisa membaca dan
menul i s ;
- Bahwa Munaiyah pernah keh i l angan KTP tahun 2010
dan saks i t i dak tahu Sete lah Munaiyah keh i l angan KTP
apakah mengurus lag i ;
- Bahwa saks i jad i Kades di Desa Purwodad i Bulan ju l i 2007
;
- Bahwa Munaiyah t i dak pernah punya perkara Gugatan ;
- Bahwa benar saks i tanda tangan d ida lam sura t
pernya taan in i ( d i t un j ukan Bukt i T- 1 ) bu lan Ju l i 2011;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
30
yang membuat sura t pernya taan saks i t i dak tahu ;
- Bahwa saks i ketemu Munaiyah te rahk i r Sejak 4(empat )
har i yang la l u , Keadaan Munaiyah masih sak i t ;
- Bahwa peker j aan Munaiyah set i ap har inya jua lan di Pasar
;
- Bahwa benar fo to KTP Munaiyah ( d i tun j ukan Bukt i P-
1 ) ;
- Bahwa saks t i dak tahu ka lau Munaiyah pernah ada
perkara gugatan dan saks i t i dak tahu Munaiyah pernah
member ikan kuasa hukum kepada s iapa ;
- Bahwa saks i t i dak tahu da lam pembuatan sura t pernya taan
( bukt i P- 12 ) ada tekanan dar i lua r ;
- Bahwa saks i kena l Fat imah i t u anaknya Munaiyah ; saks
t i dak kena l dengan namanya Rokip ;
- Bahwa Sekarang Munaiyah ada perkara d i pengad i l an Neger i
Gres ik s iapa yang menggugat dan s iapa yang diguga t saks i
t i dak tahu ;
- Bahwa Saks i t i dak tahu sura t pernya taan Munaiyah i t u
untuk membereskan masalah apa
- Bahwa saks i jad i saks i d i Pengadi l an berdasarkan Relas
pangg i l an resmi -
dar i Pengad i l an Neger i ;
- Bahwa nama suami Munaiyah ya i t u Nurwi to ;
- Bahwa saks i t i dak tahu Munaiyah punya rumah dimana lag i
;
- Bahwa ja raknya anta ra Desa Raci Kulon dengan Purwodad i
Dekat te tangga Desa sek i t a r 100M;
- Bahwa kedaan ekonomi Munaiyah i t u sedang- sedang sa ja ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
31
- Bahwa Pada saat sura t pernya taan dia j ukan kepada saks i
sudah ada cap jempolnya Munaiyah ;
- Bahwa atas kete rangan saks i te rsebu t d ia tas ba ik Kuasa
pelawan maupun Kuasa Ter lawan menyatakan akan
menanggap inya dalam kes impu lan ;
Menimbang, bahwa sete lah kedua p ihak yang bersengke ta
t i dak akan mengajukan a la t - ala t bukt i lag i , se lan ju t nya kedua
belah p ihak menyerahkan kes impu lan secara te r t u l i s
d ipe rs i dangan tangga l 10 Nopember 2011 dan untuk
se lengkapnya te r l amp i r da lam ber i t a acara s idang dan untuk
s ingka tnya d ianggap te lah te rmuat da lam putusan in i ;
Menimbang, bahwa pada akh i rnya kedua belah pihak yang
berperka ra menyatakan t i dak akan mengajukan apa- apa lag i
da lam perkara in i dan kedua belah pihak mohon kepada Maje l i s
Hakim yang memer iksa dan mengadi l i perka ra in i agar
menja tuhkan putusannya ;
Menimbang, bahwa untuk mempers ingka t ura ian da lam
putusan in i , maka sega la sesuatu yang te rca ta t da lam ber i t a
acara pers i dangan dianggap te l ah te rmuat dan merupakan bag ian
yang t i dak te rp i sahkan dar i putusan in i ;
TENTANG HUKUMNYA :
DALAM PROVISI :
Menimbang, bahwa maksud dan tu j uan dar i tun tu tan prov i s i
in i ada lah :
1. Memer in tahkan kepada Ter lawan atau te rhadap s iapapun
yang mendapatkann hak dar i padanya untuk menghent i kan
ser ta menghindarkann di r i dar i t i ndakan t i ndakan yang
melanggar hukum te rhadap mi l i k Pelawan te rsebu t d ia tas ,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
32
sebe lum ada keputusan mengena i pokok perkara
2. Menghukum Ter lawan membayar uang paksa sebesar Rp.
100.000 , - ( sera tus r i bu rup iah ) untuk set i ap har i la l a i
melaksanakan keputusan prov i s i da lam perkara in i masing
masing kepada Pelawan;
Menimbang, Bahwa tun tu tan prov i s i hanya dapat d ikabu l kan
dalam hal yang sangat ekseps iona l ;
Menimbang, bahwa putusan prov i s i ( Prov i s i one l e
besch ikk i ng ) ada lah keputusan yang bers i f a t sementa ra yang
ber i s i t i ndakan sementa ra menunggu sampai putusan akh i r
mengenai pokok perkara di j a t uhkan , dengan demik ian putusan
prov i s i t i dak boleh mengena i mater i pokok perkara ;
Menimbang, bahwa sete lah mencermat i prov i s i a quo,
maje l i s berpendapat , tun tu tan untuk Memer in tahkan kepada
Ter lawan atau te rhadap s iapapun yang mendapatkan hak dar i
padanya untuk menghent i kan ser ta menghindarkann di r i dar i
t i ndakan t i ndakan yang melanggar hukum te rhadap mi l i k Pelawan
te rsebu t d ia tas , sebe lum ada keputusan mengenai pokok perkara
dan Menghukum Ter lawan membayar uang paksa sebesar Rp.
100.000 , - ( sera tus r i bu rup iah ) untuk set i ap har i la l a i
melaksanakan keputusan prov i s i da lam perkara in i masing
masing kepada Pelawan;d imaksud ada lah sudah mengenai pokok
perkara yang jus t r u harus dibahas secara mendalam dan
komprehens ip dalam pokok perkaranya ;maka berdasarkan
per t imbangan te rsebu t d i atas , maka tun tu tan prov i s i a quo
t i dak bera lasan hukum dan karenanya harus d i to l ak ;
DALAM KONPENSI :
Dalam Eksepsi :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
. . . . . . . . . . . . . .
33
Menimbang, bahwa Para Ter lawan da lam mengajukan jawaban
te r t angga l 13 Jun i 2011 te l ah mengajukan ekseps i sebaga i
ber i ku t :
1. Sura t Kuasa cacad fo rm i l / cacad hukum :
- Bahwa para Ter lawan sete tah memer iksa berkas perkara
bersangku tan ( i nsage) , khususnya te rhadap Sura t kuasa
Pelawan te r t angga l 27 Pebruar i 2011 yang menjad i dasar
pihak Pener ima kuasa DR. H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH. ,
M.Si . dan PUDJO SUSANTO, SH. , CN. Advokat a quo untuk
mengajukan gugatan per lawanan in casu, te rnya ta "
MUNAIYAH " sebaga i p ihak Pember i kuasa t i dak membubuhkan
tanda tangan atau cap jempol ibu ja r i tangan k i r i n ya pada
Sura t kuasa te r t angga t 27 Pebruar i 2011 a quo. Maka
Sura t kuasa te r t angga l 27 Pebruar i 2011 a quo ada lah
cacad fo rm i l / cacad hukum, dan t i dak sesua i keten tuan
pasa l 123 HIR jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 tangga i 14
Oktober 1994. Sehingga DR. H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH. ,
M.Si . dan PUDJO SUSANTO, SH. , CN., Advokat , sebaga i
p ihak Pener ima kuasa dalam Sura t kuasa a quo t i dak
mempunya i kua l i t a s sebaga i p ihak Pelawan guna mewaki l i
atau ber t i ndak untuk atas nama kepent i ngan " MUNAIYAH" ;
- Bahwa karena " MUNAIYAH " sebaga i p ihak Pember i kuasa
Sura t kuasa te r t angga l 27 Pebruar i 2011 a quo, t i dak
pernah membubuhkan tanda tangan atau cap jempolnya , maka
secara hukum " MUNAIYAH " harus dianggap t i dak pernah
member ikan kuasa kepada pihak la i n (DR. H. M. SHOINUDDIN
UMAR, SH. , M.Si . dan PUDJO SUSANTO, SH. , CN. Advokat )
untuk mewaki l i kepent i ngannya guna mengajukan gugatan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
34
per lawanan di Pengad i l an Neger i Gres ik in casu ;
- Bahwa sesua i dengan keten tuan ber laku bahwa pember ian
kuasa ada lah perse tu j uan dengan mana seorang member ikan
kekuasaan kepada seorang la i n . Yang mener imanya, untuk
atas namanya menyelenggarakan suatu urusan . Maka dengan
t i dak ada tanda tangan / cap jempolnya p ihak pember i
kuasa " MUNAIYAH " da lam Sura t kuasa te r t angga l 27
Pebruar i 2011 a quo, harus dianggap " MUNAIYAH " t i dak
pemah member ikan kuasa atau kekuasaannya kepada DR. H.
M. SHOINUDDIN UMAR, SH. , M.Si . dan PUDJO SUSANTO, SH. ,
CN. Advokat a quo ;Bahwa berdasarkan hal - ha l te rsebu t
d ia tas , maka gugatan per tawanan yang dia j ukan oleh DR.
H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH. , M.Si . dan PUDJO SUSANTO,
SH. , CN., Advokat , yang mengk la im /menyatakan ber t i ndak
untuk dan atas nama " MUNAIYAH " in casu, harus
dinya takan t i dak dapat d i t e r ima (N ie t Ovanke l i j k
Verk laa rd ) ;
2. Gugatan per lawanan kekurangan pihaknya :
- Bahwa sebaga imana sesua i da lam gugatan per lawanan
Pelawan bahwa gugatan Pelawan ada lah merupakan gugatan
pelawanan pihak ket i ga (Derden verze t ) te rhadap putusan
perkara perda ta No.22 /Pd t .G /2005 /PN.Gs. jo Penetapan
eksekus i Ketua Pengadi l an Neger i Gres ik
No.03 /Eks .Pd t / 2011 / PN.Gs. a quo, maka sesua i dengan
keten tuan fo rmi l yang ber laku gugatan per lawanan Pelawan
in casu seharusnya di tu j ukan atau mengiku t ser takan
se lu ruh p ihak - pihak asa l da lam perkara perda ta Nomor
22/Pdt .G /2005 /PN.Gs. junc to Nomor 319/PDT/2006 /PT.SBY.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
35
junc to Nomor 2330 K/PDT/2007 yang te l ah berkekua tan
hukum te tap a quo, t i dak hanya menggugat p ihak Penggugat
asa l atau ahl i war isnya sa ja , namun harus menggugat pu la
pihak para Tergugat asa l (KASPIAH, NAFiK, ROKIB, PIANA,
MAKIM, MAHFUD, GHONI'MATUN NIKMAH, dan NURUL), atau ahl i
war i snya , sebaga imana sesua i keten tuan fo rmi l yang
ber laku (pasa l 379 Rv) ;
- Bahwa karena gugatan per lawanan Pelawan in casu t i dak
sesua i keten tuan fo rm i l yang ber laku , sebab kekurangan
pihaknya (e r ro r in persona) , maka gugatan per l awanan
Pelawan harus dinya takan t i dak dapat d i t e r ima ;
3. Gugatan per lawanan t i dak je l as / kabur :
- Bahwa gugatan per lawanan Pelawan baik pos i t a maupun
pet i t umnya t i dak sempurna karena t i dak je l as al i as kabur
(obscuur l i be l ) , sebab t i dak disebu tkan /d i u r a i k an dengan
je l as tanah tambak obyek sengketa d imaksud da lam sura t
gugatan per l awanan Pelawanan pada but i r 1 a quo, ba ik
ten tang sta tus kepemi l i k annya (buk t i hak) dar i Pelawan,
nomor pers i l tanah , ke las tanah , maupun luas tanah ,
t i dak cukup hanya menyebutkan batas - batasnya sa ja . Maka
sesua i keten tuan fo rm i l gugatan per lawanan Pelawan harus
dinya takan t i dak dapat d i te r ima ;
4. Gugatan per lawanan te rhadap tanah tambak a quo t i dak
te rmasuk obyek perse l i s i h an / sengketa :
- Bahwa tanah tambak sebaga imana d imaksud pada but i r 1
pos i t a gugatan per lawanan Pelawan a quo, t i dak te rmasuk
obyek perse l i s i h an / sengke ta dalam perkara perda ta No.
22/Pdt .G /2005 /PN.Gs. jo No, 319/PDT/ 2006/PT. SBY. jo
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
36
No. 2330 K/PDT/2007 yang te l ah berkekua tan hukum te tap ,
atau d i l ua r tanah- tanah obyek sengketa yang akan d i
eksekus i sebaga imana dalam Penetapan Ketua Pengad i l an
Neger i Gres ik Nomor 03/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs. tangga l 10
Pebruar i 2011 a quo, seh ingga gugatan per lawanan Pelawan
ada lah er ro r in obyec to , dan karenanya harus dinya takan
t i dak dapat d i t e r ima ;
Menimbang,bahwa atas ekseps i dar i Para Ter lawan te rsebu t
Maje l i s Hakim akan mempert imbangkan te r l eb i h dahu lu ekseps i
para te r l awan poin 2 mengenaI gugatan per lawanan kekurangan
pihak seper t i yang te lah diu ra i kan d ia tas ;
Menimbang, bahwa te rhadap ekseps i po in 2 yang dia j ukan
Para te r l awan te rsebu t , Pelawan da lam rep l i k nya te l ah
membantah dengan menyatakan bahwa apa yang diu ra i kan dalam
but i r 2 ekseps i in i ada lah t i dak benar dan t i dak cukup a lasan
untuk menyatakan per lawanan a qua adalah kurang subyek hukum.
Adalah menjad i hak bag i subyek hukum yang merasa kepent i ngan
hak dan hukumnya i t u di rampas atau di rug i kan oleh pihak
la i nnya seh ingga dar i padanya berhak untuk melakukan gugatan
atau per lawanan te rhadap subyek hukum yang dianggap merug ikan
.
Menimbang, bahwa Maje l i s Hakim sete lah membaca dan
mempela ja r i gugatan per lawanan dan bukt i bukt i yang dia j ukan
para p ihak , maka Maje l i s Hakim berpendapat bahwa gugatan
pelawan ada lah merupakan gugatan per lawanan pihak ket i ga
(Darden verze t ) te rhadap putusan perkara perda ta No.
22/Pdt /G /2005 /PN.Gs yang d imohonkan penetapan eksekus i pada
Pengad i l an Neger i Gres ik tangga l 10 Pebruar i 2011 No.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
37
93/Eks .Pd t / 2011 /PN.Gs, dimana Pelawan dalam gugatan
per lawanan a quo mengajukan gugatan per lawanan (darden verze t
te rhadap : 1. Sol i k i n , 2. Kinanah , 3 Kuni fa , 4. Kumaida . 5.
Mukhs inun , 6. Achmad Sard j i sebaga i Para ahl i war i s
Haminah. .
Menimbang, bahwa berdasarkan bukt i T- 2 berupa Putusan
Pengad i l an Neger i Gres ik No: 22/Pdt /G /2005 /PN.Gs para pihak
disebu tkan : Haminah sebaga i Penggugat melawan Kasp iah ,
Naf i k , Rokib , Piaba , Makim, Mahfud , Ghoni ’ matunn ikmah dan
Nuru l sebaga i Para te rguga t , jo . Putusan Pengad i l an Tingg i
Surabaya No. 319/Pd t / 2006 /PT .Sby (buk t i T- 3 ) jo Putusan
Mahkamah Agung R. I No.2330 K/Pdt / 2007 ( bukt i T- 4 ) merupakan
putusan yang te l ah berkekua tan hukum te tap
Menimbang, bahwa mengenai Per lawanan pihak ket i ga
( Darden verze t ) te l ah dia tu r sesua i keten tuan dalam pasa l
379 Rv yang berbuny i : Per lawanan in i d ipe r i k sa hak im yang
menja tuhkan putusan i t u , per lawanan dia j ukan dengan suatu
pemanggi l an untuk menghadap s idang te rhadap semua pihak yang
te lah mendapat keputusan dan pera tu ran umum mengenai cara
berperka ra ber laku dalam per l awanan in i ;
Bahwa berdasarkan keten tuan dalam pasa l 379 Rv mengandung
ar t i bahwa keten tuan fo rm i l yang ber laku da lam gugatan
per lawanan Pelawan da lam perkara a quo seharusnya di tu j ukan
dan mengiku t ser takan se lu ruh pihak pihak asa l da lam perkara
perda ta No. 22/Pdt /G /2005 /PN.Gs ( bukt i T- 2) jo . No.
319/Pd t / 2006 /PT .Sby (buk t i T- 3 ) jo No.2330 K/Pdt /2007
( bukt i T- 4 ) yang te l ah berkekua tan hukum te tap , dan t i dak
hanya menggugat p ihak Penggugat asa l atau ahl i war isnya
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
38
sa ja , namun harus menggugat pu la p ihak para Tergugat asa l
(KASPIAH, NAFiK, ROKIB, PIANA, MAKIM, MAHFUD, GHONI 'MATUN
NIKMAH, dan NURUL), atau ahl i war i snya ,
Menimbang, bahwa berdasarkan ura ian te rsebu t d ia tas
maje l i s Hakim berkes impu lan bahwa gugatan per lawanan pelawan
kekurangan pihak ( er ro r in persona) , ha l te rsebu t sesua i
da lam keten tuan fo rmi l yang ber laku d imana gugatan
per lawanan a quo seharusnya mengiku t ser takan se lu ruh pihak
pihak asa l da lam perkara perda ta No. 22/Pdt /G /2005 /PN.Gs jo .
No. 319/Pd t / 2006 /PT .Sby jo No.2330 K/Pdt /2007 yang te l ah
berkekua tan hukum te tap , yang dalam kenyataannya dalam
gugatan per l awanan a quo para Terguga t asa l (KASPIAH, NAFIK,
ROKIB, PIANA, MAKIM, MAHFUD, GHONI 'MATUN NIKMAH, dan NURUL),
t i dak diguga t dan hanya menggugat 1. Sol i k i n , 2. Kinanah , 3
Kuni fa , 4. Kumaida . 5. Mukhs inun , 6. Achmad Sard j i sebaga i
Para ahl i war i s Haminah. , o leh karena gugatan per lawanan
kekurangan pihak maka gugatan per lawanan harus dinya takan
t i dak dapat d i t e r ima dapat d ibenarkan ; .
Menimbang, bahwa oleh karena ekseps i Para Ter lawan yang
menyatakan bahwa gugatan Per lawanan kekurangan pihak dapat
d ibenarkan , maka ekseps i te r sebu t patu t d i t e r ima sedangkan
ekseps i Ter lawan se leb ihnya t i dak per l u dipe r t imbangkan lag i
;
Dalam Pokok Perkara :
Menimbang, bahwa maksud dan tu j uan gugatan per lawanan
dar i Pelawan sebaga imana te l ah di ura i kan di atas ;
Menimbang, bahwa oleh karena ekseps i Para Ter lawan dapat
d ibenarkan dan di te r ima , maka dengan t i dak per lu
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
39
mempert imbangkan pokok perkaranya gugatan per lawanan dar i
Pelawan harus dinya takan t i dak dapat d i t e r ima ;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan per lawanan yang
dia j ukan oleh Pelawan t i dak memenuhi syara t fo rmi l dan
dinya takan t i dak di te r ima , maka Maje l i s Hakim meni la i bahwa
pelawan adalah Pelawan yang t i dak benar ;
Menimbang, bahwa gugatan Per lawanan dar i Pelawan
dinaya takan t i dak dapat d i te r ima , maka Pelawan dihukum untuk
membayar biaya yang t imbu l da lam perkara in i ;
Menginga t pasa l - pasa l dar i Undang- undang yang bersangku tan ;
M E N G A D I L I ;
DALAM PROVISI :
- Menolak Tuntu tan prov i s i dar i Pelawan;
Dalam Eksepsi :
- Mener ima ekseps i Para Ter lawan ;
Dalam Pokok Perkara :
- Menyatakan bahwa Pelawan ada lah Pelawan yang t i dak benar
- Menyatakan gugatan Per lawanan dar i Pelawan t i dak
dapat d i te r ima ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang
hingga k in i d i t aks i r se jumlah Rp. 1.681 .800 , - ( satu
ju t a enam ra tus delapan pu luh satu -
- Ribu delapan ra tus rup iah )
Demik ian d ipu tuskan da lam rapa t permusyawara tan maje l i s
Hakim Pengadi l an Neger i Gres ik pada har i Kamis , tangga l 17
NOPEMBER 2011, o leh MUSTAJAB, , SH. . Selaku ketua maje l i s ,
MOH. FATKAN,SH.MHum. dan DAMERIA F.SIMANJUTAK,SH.Mhum masing-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
40
masing sebaga i Hakim Anggota , putusan mana diucapkan pada
har i : KAMIS, tangga l 08 Desember 2011 dalam pers idangan yang
te rbuka untuk umum oleh Hakim ketua d idamping i Hakim Anggota
dengan diban tu oleh BUDi SULARSO,SH se laku Pani te ra Penggant i
pada Pengadi l an Neger i te rsebu t dengan dihad i r i o leh Kuasa
Pelawan dan Kuasa Para Ter lawan ;
HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA
Ttd
t td
1. MOH. FATKAN, SH.MHum. MUSTAJAB,SH .
t td
2. DAMERIA, F.SIMANJUTAK,SH.MHum.
PANITERA PENGGANTI
t td
BUDI SULARSO SH.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
41
Per inc i an biaya perkara ;
1. Biaya pendaf t a ran gugatan Rp. 30.000 , -
2. Biaya pangg i l an ………………Rp.1.640.800 , -
3. Biaya redaks i ………………….Rp. 5.000 , -
4. Biaya matera i…………………..Rp. 6.000 , -
5. Pelaksanaan CB…………….. Rp. –
6. Pemer iksaan setempat ………Rp. –
7. Lain – la i n ……………….. Rp. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JUMLAH ;…………………….. Rp. 1.681 .800 , -
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41