Download - ESENSI HAPER.docx
PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA
Materi Mata Kuliah Hukum Acara Perdata di Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Padjadjaran, Universitas Trisakti, Universitas Al Azhar dan PKPA.
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
MR. C.W. STAR BUSMANNKata “hukum acara perdata” dipakai sebagai terjemahan dari istilah Belanda “Bugerlijk procesrecht” jadi HAPER dirumuskan sebagai “voorschriften, waardoor het burgerlijk recht tot gelding te brengen, te verwezenlijken” (peraturan-peraturan untuk mewujudkan hukum perdata)
MR. H.L WICHERSSebagai hukum formal, yang merupakan alat untuk menyelenggarakan hukum material, sehingga hukum acara itu harus digunakan sesuai dengan keperluan hukum material
PROF. R. SUPOMO, SHDalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum (burgerlijke rechtsorde) menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hakim dalam suatu perkara
PROF.DR.R. WIRJONO PRODJODIKORO, SHRangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya hukum-hukum perdata.
PROF. R. SUBEKTI, SHHukum acara itu mengabdi kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.
PROF. DR. SUDIKNO MERTOKUSUMO, SHDiartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau “peraturan hukum” yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.dengan kata lain mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan melaksanakan dari putusannya.
DR. HC. RETNOWULAN SUTANTIO, SHHukum Perdata Formil yaitu semua kaidah hukum yang menetukan dan mengatur cara bagaimana cara melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil
HUKUM ACARA PERDATA Kaidah atau Aturan hukum Mengatur bagaimana
menyelesaikan Perkara perdata Di Pengadilan
1
MENGATUR BAGAIMANA
SELESAIKANPERKARA PERDATA
KAIDAH ATURAN NORMA HUKUM
PENGADILAN
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
SUMBER HUKUM HIR/Rbg/Rv BW/KUHPerdata WvK/KUHDagang Yurisprudensi SEMA/PERMA Doktrin Perjanjian Internasional Undang-undang
ASAS-ASAS HAPER Hakim bersifat menunggu (Iudex no procedat ex officio) Hakim pasif (lijdelijkeheid van rechter-secundum allegata
iudicarel) Terbuka untuk umum (openbaarheid van rechtspraak) Mendengar kedua belah pihak (Horen van beide parttijen/audi et
alteram partem) Putusan disertai alasan (motivering plicht-voldoende gemotiveerd) Beracara dikenakan biaya (niet kosteloze rechtspraak) Tidak ada keharusan mewakilkan (verplichte procureurstelling) Hakim aktif pimpin sidang Sederhana, cepat, biaya ringan Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Beracara di pengadilan mulai dari pengajuan permohonan, gugatan, (class action, legal standing, citizen law suit), pemeriksaan dalam persidangan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, putusan, upaya hukum, sita jaminan, eksekusi, dan dapat membedakan proses beracara perdata di pengadilan agama, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan terhadap putusan KPPU dan BPSK, eksekusi putusan arbitrase. Gugatan penyelesaian partai politik (Pasal 32-33 UU No. 2/2008) gugatan, sengketa informasi publik (Pasal 47-50 UU 14/2008)
Pasal 24 (2) UUD 1945 Pasal 18 UU No. 48/2009
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MAHKAMAH AGUNG dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah MAHKAMAH KONSTITUSI.
Pasal 27 UU No. 48/2009Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagimana dimaksud dalam Pasal 25.
Penjelasan Pasal 27 (1)Yang dimaksud dengan PENGADILAN KHUSUS antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada dilingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada dilingkungan peradilan tata usaha negara.
Pasal 2 UU No. 8/2004PERADILAN UMUM adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
Penjelasan Pasal 2 UU No. 8/2004Disamping peradilan umum yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, pelaku kekuasaan kehakiman lain yang merupakan PERADILAN KHUSUS BAGI GOLONGAN RAKYAT TERTENTU, yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha
SIFAT-SIFAT HAPER Mengatur Memaksa
HAPER
2
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Cat : Pengadilan Adat di Papua Pasal 50-51 UU 21/2001Mahkamah Syariah di NAD Pasal 128 SD 137 UU 11/2006(dahulu UU No 18/2001)
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
Kekuasaan Kehakiman
UUD 45 (24 (2))UU 48/2009 (Ps
18)
Mahkamah Agung14/1985, 5/2004, 3/09
Mahkamah KonstitusiUU 24/2003
Peradilan MiliterUU 31/1997
Peradilan TUNUU 5/86,9/04,51/09
Peradilan AgamaUU 7/89,3/06,50/09
Peradilan UmumUU 2/86,8/04,49/09
Mahmilgung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Pengadilan Tinggi Agama
Pengadilan Tinggi
Mahmilti Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Agama Pengadilan Negeri
Mahmil Pengadilan KhususUU 51/2009 Ps 9A
Pengadilan AnakUU 3/1997
Pengadilan KhususUU 50/2009 Ps 3A
Pengadilan HAMUU 26/2000
Pengadilan TipikorUU 46/2009
Peng Hub IndustrialUU 2/2004
Peng. NiagaUU 37/2004
Peng. PerikananUU 31/2004
Peradilan Syariah Aceh
UU 50/2009 Ps 3A(2)
Mahkamah SyariahUU 50/2009 Ps 3A(2)
Peng.PajakUU 14/2002
Pengadilan Arbitrase Syariah (Pasal 3A
(1))
3
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
HIR (Het Herziene Indonesche Reglement) atau RID (Reglement Indonesia yang Diperbaharui), S. 1848 nomor 16 jo S. 1941 nomor 44 yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.
RBg (Het Rechtsreglement Buitengewesten, S. 1927 nomor 227) ditetapkan berdasarkan Ordonansi 11 Mei 1927 dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927, berlaku di luar Jawa-Madura.
Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) yang lazim disebut dengan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa (S. 1847 Nomor 52 dan S. 1849 Nomor 63).
BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) WvK (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
Yurisprudensi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) Perjanjian Internasional Doktrin
UU No. 20/1947 tentang Peradilan Ulangan / Acara Banding UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanUU No. 14/1985 jo No. 5/2004 jis No.3/2009 tentang MAUU No. 2/1986 jo 8/2004, 49/2009 ttg Peradilan UmumUU No. 5/1986 jo 9/2004, 51/2009 tentang PTUNUU No. 7/1989 jo 3/2006, 50/2009 ttg Peradilan AgamaUU No. 18 Tahun 2003 tentang AdvokatUU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPUUU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APSUU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli PUTSUU No. 2 Tahun 2004 tentang Hubungan IndustrialUU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanUU No. 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanUU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan AnakUU No. 14 Tahun 2001 tentang PatenUU No. 15 Tahun 2001 tentang MerkUU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak CiptaUU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain IndustriUU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain dan Tata Letak SirkuitUU No. 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman BaruUU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia DagangUU No. 23 Tahun 2009 Perlindungan & Pengelolaan Lingk HidupUU No. 41 Tahun 1999 tentang KehutananUU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa KonstruksiUU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak TanggunganUU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan FidusiaUU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasUU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai PolitikUU No. 28 Tahun 2004 tentang YayasanUU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
ElektronikUU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi PapuaUU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan AcehUU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya AirUU No. 17 Tahun 2008 tentang PelayaranUU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan UU No. 4 Tahun 2009 ttg Pertambangan Mineral&Batu BaraUU No. 44 Tahun 2008 tentang PornografiUU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
HUKUM WARISANBELANDA
PRAKTEK PERADILAN
UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN
SUMBER
HAPER
4
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
Persidangan terbuka untuk umum (Openbaarheid van rechtspraak)Pasal 13 UU 48/2009
Tidak ada keharusan mewakilkanPasal 123 HIR/147 Rbg
Pengadilan bebas dan tidak memihak (netral dan imparsial)Pasal 4 (1) UU No. 48/2009
Mendengar kedua belah pihak (Hoven van beide partijen-audi et alteram partem)Pasal 4 UU 48/2009 dan Pasal 121 (2), 132a HIR/145 (2), 157 Rbg, 47 Rv
Sederhana, cepat dan biaya ringanPasal 2 (4) UU 48/2009
Putusan harus disertai alasan (motivering plicht-voeldoende gemotiveerd) Pasal 50 dan 53 UU 48/2009Pasal 68A (1) UU 49/2009 dan Pasal 391, 184 ayat (1) HIR/618, 195 Rbg
Berpekara dikenakan biaya (niet kosteloze rechtspraak)Pasal 2 (4) UU 48/2009 dan Pasal 121 (4), 145 (4), 183, 183 HIR/192,
Hakim bersifat menunggu (iudex no procedat ex officio)Pasal 10 ayat 1 UU 48/2009 dan Pasal 118 HIR/142 Rbg
Hakim bersifat pasif (lijdelijkeheid van rechter)Pasal 132 HIR/156 Rbg dan Pasal 178 HIR/189 Rbg
Hakim aktif memimpin persidanganPasal 119 dan 132 HIR
Pemeriksaan dalam dua tingkat (onderzoek in twee instanties) Pasal 2 dan 3 UU 2/1986 (Original jurisdiction and appellate jurisdiction)
Pengawasan putusan melalui kasasi (toezicht op de rechtspraak door van cassatie)Pasal 20 ayat 3, 28, 30 UU 14/1985 dan Pasal 32 UU 2/1986
ASAS
HAPER
Putusan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPasal 2 (1) UU 48/2009
5
TUNTUTAN HAK
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
Penjelasan Pasal 2 (1) UU No. 14/1970 Tertulis/lisan Upaya hukum kasasi Ditentukan Undang-Undang misalnya:
− Pengangkatan Anak (Adopsi) Pasal 47-51 UU 23/2006, Pasal 12 UU 4/1979, Pasal 39,40,41, UU No. 23/2002, PP No. 54/2007, Sema 6/1983, dan Sema 4/1989
− Perwalian, Pasal 47 UU No. 1/1974, Ps. 1 UU 3/1997, Ps 1 UU 23/2002
− Pengampuan, izin jual, perbaikan akta catatan sipil,− Dispensasi nikah Pasal 7 UU 1/1974− Izin nikah Pasal 6 ayat (5) UU 1/1974− Perwasitan Pasal 13, 14 UU 30/1999− Ganti nama Pasal 52 ayat (1) UU 23/2006− Keadaan tidak hadir (463 BW dan dinyatakan meninggal dunia
(457 BW) Permohonan dilarang untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu
benda, status keahliwarisan, keabsahan dokumen atau akta HARUS DENGAN GUGATAN
Permohonan dalam Pasal 70 UU 30/1999 dan Pasal 138-146 Undang-undang PT No. 40/2007 harus diperiksa EX PARTE DENGAN GUGATAN dan harus ditarik termohon/pihak-pihak yang berkepentingan.
Tertulis/lisan GUGATAN BIASA ex: perceraian, warisan, wanprestasi, perbuatan
melawan hukum.. GUGATAN CLASS ACTION/GUGATAN PERWAKILAN
KELOMPOK Suatu tata cara pengajuan gugatan dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta, kesamaan dasar hukum dan kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompok. (Pasal 91 UU 32/2009, Pasal 46 (1b) UU No. 8/1999, Pasal 37 (1) UU No. 18/1999, Pasal 71 (1) UU No. 41/1999, Perma 1/2002, Pasal 38 (2) UU 11/2008, Pasal 274 (2e) UU 17/2008, Pasal 90 UU No.7/2004, Pasal 145 (1ab) UU 4/2009, Pasal 396 (1), 2h, 397 UU No. 1/2009, Pasal 21 UU 44/2008
GUGATAN ORGANISASI/LEGAL STANDING (STANDING NGO’S)Yaitu kelompok organisasi tertentu/LSM dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat (umum) ex: lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perlindungan kehutanan (Pasal 92 UU No. 32/2009, Pasal 46 (1c) UU No. 8/1999, Pasal 73 (1) UU 41/1999, Pasal 1 (3) PP 59/2001 dan Pasal 7-LPKSM).
GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAW SUIT/ACTIO POPULIS)Yaitu gugatan dari anggota masyarakat untuk kepentingan umum tanpa ada keharusan bahwa orang tersebut merupakan pihak yang mengalami kerugian langsung.Cat: Ps 60 jo 66 UU 27/2007 Ttg Tata Ruang?
Gugatan partai politik (Pasal 32-33 UU 2/2008) Gugatan Sengketa Informasi Publik (Pasal 47-50 UU 14/2008)
Tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting”.Tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya hak oleh pengadilan (point d’interet, point d’action).Tuntutan hak di dalam Pasal 118 ayat 1 HIR/142 ayat I Rbg disebut sebagai tuntutan perdata (burgerlijke vordering).
Pengertian
PERMOHONAN(Jurisdictio Voluntaria)
Tuntutan Hak yang tidak mengandung sengketa diajukan kepengadilan
untuk mendapatkan PENETAPAN
GUGATAN(Jurisdictio Contentiosa)
Tuntutan hak yang mengandung sengketa diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan PUTUSAN
TUNTUTAN
HAK
6
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
UU No. 32/2009 Tentang PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPPasal 91 :(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan/atau
untuk kepetingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
(2) gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
UU No. 8/1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMENPasal 46 (1) Huruf (b) :Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :“sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama”Penjelasannya :Undang-Undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu di antaranya adalah adanya bukti transaksi.
UU No. 18/1999 Tentang JASA KONSTRUKSIPasal 38 (1) :Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara :a) Orang perseoranganb) Kelompok orang dengan pemberian kuasac) Kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan.Penjelasannya :Yang dimaksud dengan ”hak mengajukan gugatan perwakilan” pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, faktor hukum dan ketentuan yang ditimbulkan karena kerugian atau gangguan sebagai akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
UU No. 41/1999 Tentang KEHUTANAN Pasal 71 (1) :Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
UU No. 11/2008 Tentang INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK Pasal 38 (2) :Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
UU No. 7/2004 Tentang SUMBER DAYA AIR Pasal 90:Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.
UU No. 17/2008 Tentang PELAYARAN Pasal 274 (2e) :(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:e. Melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan pelayaran yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum
UU No. 4/2009 Tentang PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA Pasal 145 (1ab) :1. Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan
CLASS
ACTION
7
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
UU No. 1/2009 Tentang PENERBANGAN Pasal 396 (2h) :2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:
h. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan penerbangan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum:
Pasal 397:Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 396 (1) dapat dilakukabn secara perseorangan kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
UU No. 44/2008 Tentang PORNOGRAFI Pasal 21 (1b) :1.Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dapat dilakukan dengan cara: b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan2.ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
RUU HUKUM ACARA PERDATA (TAHUN 2008) Pasal 5 (1) Dalam hal orang yang berpendapat haknya telah dilanggar berjumlah sangat banyak gugatan dapat
diajukan secara perwakilan(2) Gugatan secara perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh wakil kelompok
atau advokat selaku kuasanya (3) Gugatan perwakilan dapat diajukan apabila :
a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien jika gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama sebagai penggugat dalam satu gugatan
b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya; dan
c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
(4) Wakil kelompok berhak untuk melakukan penggantian advokat, jika advokat melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK
UU No. 40/2008 Tentang PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS Pasal 14:Setiap orang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.Penjelasan pasal 14:Yang dimaksud dengan “mengajukan gugatan secara bersama-sama” adalah gugatan perwakilan (class action) dalam pasal ini adalah hak sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar persamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena kegiatan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis.
UU No. 27/2007 Tentang PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU TERPENCILPasal 68 :Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kepengadilan sesuai dengan peraturan perundang - undangan
CLASS
ACTION
8
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
UU No. 32/2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan HidupPasal 92 :Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil; organisai tersebut harus memenuhi syarat berbentuk badan hukum, ditegaskan dalam anggaran dasarnya, telah melaksanakan kegiatan nyata paling singkat 2 tahun
UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan KonsumenPasal 46 (1) Huruf (c) :Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan usaha hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen, dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
Peraturan Pemerintah No. 59/2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya MasyarakatPasal 1 angka (3) :Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disebut LPKSM, adalah lembaga non-departemen yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.Pasal 2 ayat (1) :Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :a. Terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota; dan b. Bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran
dasarnya.Pasal 7 :Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau perberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan hak secara mandiri, baik secara perseorangan maupun kelompok.
UU No. 41/1999 Tentang KehutananPasal 73 (1) :”Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan”.
RUU Hukum Acara Perdata (Tahun 2008)Pasal 6 :(1) Dalam hal organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat berpendapat
telah terjadi pelanggaran terhadap hak masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat tersebut dapat mengajukan gugatan oleh Legal Standing
(2) Tuntutan oleh Legal Standing terbatas pada tuntutan hak untuk melakukan tindakan hukum tertentu, pembayaran uang paksa, dan/atau tuntutan biaya perkara.
(3) Gugatan oleh Legal Standing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh orang yang berhak mewakili organisasi kemasyarakatan atau orang yang berhak mewakili lembaga swadaya masyarakat.
(4) Gugatan oleh Legal Standing dapat diajukan apabila organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat memenuhi persyaratan : a. Berbentuk badan hukum atau yayasan; b. Terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. Anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya
organisasi tersebut adalah untuk kepentingan tertentu; dand. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
LEGAL
STANDINGN
9
PERBANDINGAN KARAKTERISTIK*)
Gugatan PerdataBiasa
Class Actions Legal Standing Citizen Law Suit
Filosofi Individualistik Ketidak percayaan pada individualistik
NGO sebagai wali (guardian)
Individu mampu mewakili kepentingan publik
Istilah Gugatan perdata GugatanPerwakilanKelompok
Gugatan BGO / NGO Standing
Gugatan warga negara
Hubungan kepentingan
Kepentingan langsung (riil & tangible)
Kepentingan langsung (riil & tangible)
Tidak memiliki kepentingan riil & tangible
Tidak memiliki kepentingan riil & tangible
Tuntutan Ganti rugi materiil & tindakan tertentu
Ganti rugi materiil & tindakan tertentu
Tindakan tertentu dan out of pocket expenses
Tindakan tertentu, pelaksanaan kewajiban hukum
Subjek Orang yang dirugikan secara langsung
Class Representative, Class Members
Organisasi yang memenuhi syarat
Orang perorangan warga negara
Notifikasi Tidak diperlukan Notifikasi dari Class Representative ke Class Members
Tidak diperlukan Notifikasi dari penggugat ke tergugat
*) Panduan bantuan hukum di Indonesia, YLBHI, edisi 2006, cetakan kedua, september 2007, hal 385.
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
Gugatan Biasa (Cerai, Waris, Wanprestasi, PMH)
Class Actions
Legal Standing
Citizen Law Suit
Gugatan Partai Politik
Gugatan Informasi Publik
Keberatan Terhadap Putusan BPSK
Keberatan Terhadap Putusan KPPU
GUGATAN
10
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
(Legitima Persona Standi In Judicio) - (Personae Miserabiles)Penggugat/Eiser/Plaintiff : orang yang “merasa” haknya dilanggar/yang mengajukan tuntutan hak yang mengandung sengketaTergugat/Gedaage/Defendat: orang yang ”dirasa” melanggar hak orang lain/orang yang terhadapnya diajukan tuntutan hak yang mengandung sengketaTurut tergugat : orang yang tidak menguasai barang/sengketa/tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu namun demi lengkap gugatan harus diikutsertakan untuk tunduk patuh, dan taat terhadap putusan
118 dan 120 HIR dapat diajukan tertulis/lisan sedangkan bagi yang tidak dapat baca tulis dengan cara ybs menghadap ketua pengadilan dengan menceritakan maksud mengajukan gugatan. Kemudian KPN mencatatkan maksud tersebut dan dibubuhi cap jempol oleh ybs.237 HIR bagi yg tidak mampu dapat mengajukan perkara PRODEO.
Pasal 8 ayat (3) Rv: Identitas Para Pihak (Nama, Alamat, Pekerjaan,
Kewarganegaraan) POSITA/Fundamentum Petendi: dasar gugatan yang memuat
uraian peristiwa/kejadian (feitelijke gronden) memuat alasan berdasarkan keadaan dan uraian tentang alasan hukum (rechts gronden)
PETITUM : hal-hal yang diminta penggugat agar diputuskan, ditetapkan atau diperintahkan hakim. Petitum harus jelas dan lengkap hakim wajib mengadili semua dan dilarang memutuskan
Gugatan dapat dicabut sebelum tergugat menjawab tetapi jika sudah menjawab harus mendapat persetujuan tergugat hal ini, tidak diatur dalam HIR/Rbg tetapi ada dalam praktek dan pasal 271, 272 Rv
Dapat diajukan sebelum tergugat memberikan jawaban dan dapat dilakukan apabila tidak mengubah dasar gugatan, tidak mengubah petitum, pokok perkara yang menjadi dasar dari gugatan.Perubahan setelah jawaban dapat dikabulkan apabila tergugat menyetujui.Perubahan gugatan dilarang apabila berdasarkan atas keadaan/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain atau penggugat mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan
Diperkenankan apabila menguntungkan proses, ada hubungan tuntutan, memudahkan pemeriksaan dan dapat mencegah putusan saling bertentangan KUMULASI SUBYEKTIF : Penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan.KUMULASI OBYEKTIF : Penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.KUMULASI OBYEKTIF tidak diperkenankan dalam hal : Penggabungan antar tuntutan yang diperiksa dengan acara khusus
dan dengan yang diperiksa acara biasa Penggabungan antar tuntutan yang menyangkut dalam kewenangan
yang berbeda satu dengan yang lain Penggabungan tentang bezit dan eigendom bersama-sama dalam satu
gugatan (103 Rv). Dalam kumulasi obyektif tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan
harus ada hubungan yang erat satu dengan yang lain sedangkan kumulasi subyektif disyaratkan adanya koneksitas atau hubungan.
Dalam hal terdapat beberapa perkara yang mempunyai hubungan erat satu dengan yang lain ketua pengadilan atas permohonan pihak berperkara berwenang menggabungkan beberapa perkara untuk disidangkan oleh hakim yang sama apabila menguntungkan proses, memudahkan pemeriksaan dan mencegah putusan saling bertentangan
PIHAK-PIHAK
PENCABUTAN
PERUBAHAN
BENTUK
SYARAT
KUMULASI
GUGATAN
11
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
118 HIR gugatan harus diajukan di pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal (ACTOR SEQUITUR FORUM REI) dengan kekecualian :1.Diajukan ke Pengadilan Negeri tempat
kediaman tergugat jika tempat tinggalnya tidak diketahui.
2.Apabila tergugat lebih dari satu gugatan dapat diajukan di Pengadilan Negeri salah satu dari para tergugat.
3.Apabila tergugat berhutang memiliki penjamin gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal yang berhutang.
4.Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat.
5.Dalam hal point 4 diatas mengenai barang tetap maka gugatan ”DAPAT” diajukan di Pengadilan Negeri dimana barang itu terletak.
6.Apabila tempat tinggal yang dipilih dengan akta maka gugatan dapat diajukan di Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal yang dipilih tersebut.
Cat : beberapa peraturan perundang-undangan
Disebut juga gugat balik, gugat balasan, atau gugat ginugat. Pasal 132a HIR gugatan dalam rekonpensi dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali : 1. Penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai
sifat sedangkan gugatan rekonpensi mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya.
2. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa tuntutan balik itu berhubung dengan pokok perselisihan (kompetensi absolut).
3. Dalam perkara tentang menjalankan putusan hakim.4. Jika dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri tidak
diajukan gugatan dalam rekonpensi maka dalam pemeriksaan banding tidak dapat diajukan gugatan rekonpensi.
Pasal 132b gugatan rekonpensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama.Gugatan dalam konpensi dan rekonpensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan kecuali apabila ada alasan hukum dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu.Gugatan rekonpensi diajukan karena :Menghemat ongkos perkaraMempermudah pemeriksaanMempercepat penyelesaian Menghindarkan putusan saling bertentangan
satu sama lain.
TEMPAT PENGAJUAN GUGATAN
GUGATAN DLM REKONPENSI
GUGATAN
12
SURAT KUASA
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
Suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (1792
Surat Kuasa Umum :Surat kuasa yang dipakai untuk segala macam jenis perbuatan tanpa menyebutkan secara terperinci objek dari perbuatan ituSurat Kuasa Khusus:Surat kuasa yang dirumuskan secara khusus untuk melakukan satu atau beberapa perbuatan tertentu di pengadilan. (1795 BW)Dalam berperkara di pengadilan yang dipakai surat kuasa khusus (123 ayat (1) HIR) jaksa sebagai kuasa atau wakil pemerintah (Pasal 30 (2) UU No. 16/2004)Dalam SEMA No. 6/1994 surat kuasa khusus harus menyebut dengan JELAS, KHUSUS, surat kuasa di pengadilan, kompetensi pengadilan, identitas kedudukan para pihak dan secara ringkas, konkrit dari objek sengketa.Surat kuasa khusus yang dibuat diluar negeri untuk sengketa di Indonesia harus dilegalisasi oleh
Pasal 1793 BW menentukan bahwa suatu surat kuasa dapat dibuat dengan akta otentik, akta dibawah tangan, surat biasa, secara lisan dan secara diam-diam
Diatur dalam pasal 1803 BW “surat kuasa ini diberi hak substitusi (limpahan)”− Surat kuasa limpahan sebagian : surat kuasa yang
diberikan advokat untuk memberikan sebagian wewenang kepada advokat penggantinya untuk melakukan acara tertentu.
− Surat kuasa limpahan seluruhnya : surat kuasa yang menyatakan pengalihan seluruh kekuasaannya ke advokat lain
Hak-hak pemberi kuasa diatur dalam pasal 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, dan pasal 1805 BW.Kewajiban pemberi kuasa diatur dalam 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 dan 1812 BW.
Hak-hak penerima kuasa diatur dalam pasal 1807, 1808, 1810, 1811, 1812 BW.Kewajiban penerima kuasa diatur dalam 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, dan 1806 BW.
Diatur dalam Pasal 1813, 1815, dan 1819 BW.Pemberi kuasa dapat menarik kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu.Bila penerima kuasa tidak mau menyerahkan kembali kuasanya secara suakarela ia dapat dipaksa berbuat demikian melalui pengadilan (Subekti, hal 151).
PENGERTIAN
SUBSTITUSI
JENIS
HAK KEWAJIBAN PEMBERI KUASA
HAK KEWAJIBAN PENERIMA KUASA
BENTUK
BERAKHIRNYA
SURAT
KUASA
13
KOMPETENSI/ KEWENANGAN PENGADILAN
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
Kewenangan absolut (atributie van rechtspraak) yaitu menyangkut kewenangan antar badan-badan peradilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Dengan kata lain peradilan macam mana yang berwenang mengadili sengketa perkara (134 HIR).Misalnya apakah perceraian termasuk kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama atau utang piutang kewenangan pengadilan niaga atau pengadilan negeri.Dalam kewenangan absolut hakim karena jabatannya harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara baik ada eksepsi (tangkisan) maupun tidak ada eksepsi (136 HIR)Eksepsi absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan perkara.Apabila eksepsi ditolak maka hakim memberikan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksanaan perkara.Putusan sela tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri tapi termuat dalam berita acara persidangan (Pasal 185 (1) HIR/196 (1) Rbg).Putusan sela yang tidak diterima para pihak hanya dapat diajukan banding bersama-sama dengan putusan akhir Pasal 9 (1) UU No. 20 1947
Kompetensi relative (distributie van rechtspraak) (125 (2) dan 133 HIR) yaitu yang menyangkut pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan sejenis yang tergantung dari tempat tinggal tergugat atau dengan kata lain wewenang badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang didasarkan atas letak atau lokasi wilayah hukumnya masing-masing.
Kompetensi relatif menjawab pertanyaan pengadilan dimana yang berwenang mengadili.
Misalnya : Apakah gugatan terhadap tergugat Mr. X harus diajukan di Pengadilan Negeri Bandung atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam kewenangan relatif kalau tergugat tidak mengajukan eksepsi hakim tetap memeriksa perkara tersebut dimana tergugat dianggap melepaskan haknya (Pasal 133 HIR).
Eksepsi relatif hrs diajukan dlm jawaban
KOMPETENSI ABSOLUT
KOMPETENSI RELATIF
KOMPETENSI
14
PEMERIKSAAN SIDANG DI PENGADILAN
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
GUGURTelah dipanggil dengan sah pada hari persidangan pertama penggugat (semuanya) tidak hadir sedangkan tergugat hadirTerhadap putusan gugur tidak ada upaya hukum kecuali ajukan kembali gugatan baru
VERSTEKTelah dipanggil dengan sah pada hari persidangan pertama tergugat (semuanya) tidak hadir sedangkan penggugat hadirGugatan dinyatakan verstek dengan gugatan dikabulkan (125 (1) HIR): 1. Tergugat/para tergugat tidak hadir 2. Ia/mereka tidak mengirimkan wakilnya
yang sah 3. Telah dipanggil dengan sah 4. Petitum tidak melawan hak5. Petitum beralasanBila 123 telah dipenuhi tapi petitum melawan hak dan tidak beralasan maka verstek dengan gugatan ditolak.Bila 123 telah dipenuhi tetapi ada kesalahan formil maka verstek dengan gugatan NO.Terhadap putusan verstek upaya hukumnya VERZET, diajukan dalam tenggang waktu: − Dalam 14 hari setelah putusan verstek
diberitahukan kpd pihak yang tidak hadir.− Sampai hari ke-8 setelah teguran apabila
yang ditegur (tergugat) hadir/datang.− Jika tergugat tidak datang sampai hari ke-
8 setelah sita eksekutorial.Jika penggugat banding sebelum tergugat verzet maka tergugat harus ikut banding.
PERDAMAIAN (130 HIR)Hakim wajib mendamaikan pihak − Perdamaian dalam persidangan
Para pihak sepakat selesaikan perkara dengan membuat akta perdamaian kemudian minta putusan perdamaian dimana para pihak dituntut untuk menaati akta perdamaian (BHT)
− Perdamaian diluar persidanganPara pihak sepakat menyelesaikan perkara diluar pengadilan dengan terlebih dahulu penggugat mencabut gugatan. Hanya berlaku sebagai persetujuan bila tidak menaati masih bisa diajukan, gugatan lagi ke pengadilan..
MEDIASI (Perma No. 1/2008) JAWABANREPLIK (Kembali Menjawab)DUPLIK (jawaban kedua)PEMBUKTIAN KESIMPULANPUTUSAN
PANGGILAN SAH Dilakukan juru sita PN kepada para pihak dengan berita acara panggilan dalam tenggang waktu 3 hari kerja sebelum hari sidang bila tidak ketemu para pihak, maka surat panggilan disampaikan melalui
PIHAK TAK HADIR
PIHAKHADIR
15
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
Eksepsi prosesuiil : - Eksepsi obscuur libel : dasar hukum gugatan, objek
sengketa dan petitum tidak jelas.− Eksepsi deklinator : eksepsi yang menyatakan bahwa
pengadilan tidak berwenang absolut maupun relative− Eksepsi error in persona : eksepsi yang menyatakan
pihak tidak punya kualitas sebagai pihak (diskualifikasi) karena kekurangan pihak (plurium litis concortium) atau karena pihak tidak lengkap
− Eksepsi res judicata (nebis in idem) : bahwa perkara yang diajukan pernah diperiksa dan diputus serta telah berkekuatan hukum tetap.
− Eksepsi litispendentie : perkara yang diajukan oleh penggugat telah pernah diperkarakan dan saat ini masih proses dan belum berkekuatan hukum tetap.
− Eksepsi koneksitas : bahwa perkara yang diajukan ada hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh pengadilan/instansi lain dan belum ada putusan
− Eksepsi van beraad : bahwa perkara yang diajukan belum waktunya karena tergugat mempunyai hak untuk berpikir.
Eksepsi materiil: eksepsi yang didasarkan pada hukum materiil, terdiri dari :− Eksepsi dilatoir : bahwa gugatan belum waktunya
diajukan atau belum jatuh tempo.− Eksepsi peremtoir : bahwa perkara yang diajukan
sudah lampau waktu atau kadaluwarsa.Diatur dalam pasal 1946, 1951, 1967, 1969, 1970 BW
Eksepsi yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan.Eksepsi diajukan supaya pengadilan mengakhiri pemeriksaan sebelum memutus materi pokok perkara dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO)Eksepsi yang dikenal dalam HIR yaitu perihal tidak berwenangnya hakim (kompetensi) 136 HIR.
Dalam jawaban pokok perkara ada 3 kemungkinan :− Pengakuan (murni, klausula, kualifikasi) − Penyangkalan seluruhnya atau penyangkalan sebagian− Reperte : menyerahkan putusan kepada hakim biasanya
menyangkut pihak ketiga yang tidak langsung terlibat dalam persoalan hukum
Pasal 132a HIR gugatan dalam rekonpensi dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali : − Penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat
sedangkan gugatan rekonpensi mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya.
− Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa tuntutan balik itu berhubung dengan pokok perselisihan (kompetensi absolut).
− Dalam perkara tentang menjalankan putusan hakim. − Jika dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri tidak
diajukan gugatan dalam rekonpensi maka pemeriksaan banding tidak dapat diajukan gugatan rekonpensi.
JAWABAN
EKSEPSI 136 HIR/114 Rv
POKOK PERKARAverweer ten principale
GUGATAN DALAM REKONPENSI
16
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
Dalam sita harus ada sangka yang beralasan bahwa tergugat akan mengalihkan barang-barangnya.Sita jaminan sebagai tindakan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan hakim.Dalam gugatan, Penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas : − Tanah, benda tetap lain, dan benda bergerak milik
tergugat.− Tanah, benda tetap lain, dan benda bergerak milik
penggugat yang dikuasai oleh tergugat.− Tanah, benda tetap lain, dan benda bergerak milik
tergugat yang dikuasai oleh pihak ketiga.Dalam melakukan sita eksekusi dilarang terhadap hewan atau perkakas yang digunakan untuk mencari nafkah (197 ayat 8 HIR/211 Rbg)
CONSERVATOIR BESLAG : sita jaminan terhadap barang milik tergugat (227 HIR/261 Rbg).REVINDICATOIR BESLAG : sita jaminan terhadap barang milik penggugat yang ada pada tergugat (226 HIR/260 Rbg).SITA MARITAL : sita yang dimohonkan istri terhadap barang-barang harta perkawinan sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar selama proses barang-barang tersebut tidak dialihkan suami (823a Rv) sita ini berlaku bagi mereka yang berlaku BW.PP 9/1975 Pasal 24c dikenal istilah sita jaminan.PANDBESLAG : sita jaminan yang dimohonkan yang menyewakan rumah atau tanah terhadap perabot rumah tangga pihak penyewa untuk menjamin pembayaran uang sewa (715 Rv)SITA PERSAMAAN/VERGELIJKEND BESLAG (463 Rv) : sita yang dilakukan terhadap barang-barang yang bergerak, yang sebelumnya telah ada penyitaan.SITA EKSEKUSI : sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka sita tersebut menjadi sita eksekutorial.
Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :− Uang atau surat berharga milik negara/daerah, baik
yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga.
− Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah.
− Barang yang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga.
− Barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/daerah.
− Barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. (Pasal 50)
Dilakukan oleh juru sita dengan dua orang saksi dalam berita acara penyitaan serta didaftarkan pada pejabat yang berwenang (BPN, Samsat, Lurah/Kecamatan, Pengadilan) yang dicatatkan dalam buku untuk itu.Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, disewakan atau digunakan sebagai tanggungan utang (231 KUHP).
PENGERTIAN
JENIS
UNDANG-UNDANG NO.1/2004
PROSEDUR
SITA
JAMINA
N
17
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
Penarikan pihak ketiga untuk bertanggungjawab (untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat). Penjaminan terjadi apabila didalam satu perkara yang sedang diperiksa diluar kedua belah pihak yang berperkara ada pihak ketiga yang ditarik masuk kedalam perkara tersebut. (tidak diatur dalam HIR tetapi ada dalam Pasal 70-76 Rv)Permohonan vrijwaring dikabulkan tidaknya dengan putusan sela.Ex : P T = Penggugat dlm vrijwaring
X = Tergugat dlm vrijwaring
Misalnya : tergugat digugat penggugat karena barang yang dibeli penggugat cacat tersembunyi, padahal tergugat membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka tergugat menarik pihak ketiga ini agar bertanggung jawab atas cacat tersembunyi tersebut.
Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara atas alasan ada kepentingan untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri (279-282 Rv)Percampuran pihak ketiga ini atas kemauan sendiri yang ikut dalam proses perkara dan ia tidak memihak kepada para pihak.Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh penggugat dan tergugat.Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela, apabila dikabulkan maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi.
Ex : P T
Z = penggugat dalam intervensi/intervenient
Ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat. Penggabungan pihak ketiga yang merasa berkepentingan kemudian mengajukan permohonan untuk mencampuri proses perkara tersebut dan menyatakan ingin menggabungkan diri kepada salah satu pihak baik tergugat atau penggugat. (279 Rv)
Ex : P T
Y
Permohonan voeging dikabulkan atau tidaknya dengan putusan sela.
MASUKNYA PIHAK KETIGA DALAM PROSES
PERKARA
INTERVENSI ATAU TUSSENKOMST
VOEGING
VRIJWARING
18
PENGERTIAN PEMBUKTIAN
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
Pembuktian adalah perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam suatu proses perkara jika ada sengketa (Jurisdictio Contentiosa) di pengadilan. Di kaji dari makna leksikon, pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, edisi ke-3, cetakan ke-IV, Jakarta, 2005, hal. 172).
Dalam Kamus Hukum Prof. R. Subekti, SH (1986 : 17) dan Hukum Pembuktian (2005: 1-5) disebutkan bahwa :”Yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu perbuatan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian dengan lain perkataan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam persengketaan”.
Prof. DR. Supomo, SH memberikan pengertian dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (2005: 62-63) ”Pembuktian yaitu dalam arti luas, memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah sedangkan dalam arti terbatas, membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat”.
DR. Retnowulan Sutantio, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek (2005:58) menyebutkan bahwa : ”Soal membuktikan suatu peristiwa mengenai suatu hubungan hukum, adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan”.
Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia (2006: 131-135), membagi pengertian pembuktian dalam 3 (tiga) arti :a. Dalam Arti Luas
Yaitu memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan, misalnya : ada dua garis sejajar tidak mungkin bertemu.
b. Dalam Arti KonvensionalYaitu memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relative. Yang terdiri dari:1) Conviction Intime
Yaitu kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka (bersifat intuisif)
2) Conviction Raisonnee Yaitu kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal.
c. Dalam Arti YuridisYaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.
Dalam Blacks Law Dictionary (1991:385) diuraikan tentang pengertian pembuktian (evidence) sebagai berikut :“Any species of proof, or probative matter, legally presented at the trial of an issue, by the act of the parties and through the medium of witnesses, records, documents, exhibits, concrete objects, etc, for the purpose of inducing belief in the minds of the court or jury as to their contention. Testimony, writings, or material object offered in proof of an alleged fact or proposition. That probative material, legally receive, by which the tribunal may be lawfully persuaded of the truth or falsity of a in issue”.
Prof. Dr. Syahran Basyah, SH dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Administrasi (1989: 51-52) menyatakan bahwa :”Membuktikan adalah suatu upaya untuk dapat meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil (dalil-dalil) atau posita yang dikemukakan dalam suatu perkara, yang pada hakikatnya mempertimbangkan secara logis mengapa dalil (dalil-dalil) tertentu dianggap benar”.
PEMBUKTIAN: PROSES
MEYAKINKAN HAKIM ATAS DALIL-DALIL.
DENGAN ALAT-ALAT BUKTI YANG SAH SECARA YURIDIS
DI PENGADILAN
19
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
TEORI PEMBUKTIAN BEBASTeori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim
sehingga penilaian pembuktian diserahkan kepada keyakinan hakim. Dalam perkembanganya sistem ini mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi yaitu Conviction Intime dan Conviction Raisonnee.
Sistem ini dapat dilihat dalam Pasal 107 UU Nomor 5/1986 jo. 9/2004 PTUN :”Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta
penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim”.
Pasal 69 ayat (1) UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak :“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas, majelis atau hakim tunggal
sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”.
TEORI PEMBUKTIAN POSITIFTeori ini mendalilkan bahwa hakim ”hanya boleh” menjatuhkan putusan bila ada
bukti minimum yang ditentukan oleh perundang-undangan. Teori ini dianut dalam Pasal 165 HIR/285 Rbg/1870 BW :”Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli
warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.
Pasal 76 Undang-undang Nomor 14/2002”Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta
penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”
TEORI PEMBUKTIAN NEGATIFMenurut teori ini, hakim terikat akan ketentuan dalam menjatuhkan putusan yaitu
harus mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah. Teori ini dianut dalam Pasal 183 KUHAP :
”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
Pasal 45 (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 :“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan undang-undang dasar
negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.
a. Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim dipersidangan.b. Segala sesuatu yang diketahui oleh umum.c. Segala sesuatu yang diketahui oleh hakim karena pengetahuannya.d. Segala sesuatu yang diajukan salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan
Dihadapan hakim para pihak harus membuktikan FAKTA-FAKTA atau PERISTIWA atau hubungan hukum juga tentang adanya suatu HAK tertentu bukan ”hukumnya”, sebab kedudukan hukum tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak dihadapan hakim karena secara ex officio hakim dianggap tahu hukum Ius Curia Novit”.
Pembuktian dapat menyangkut berbagai hal yang menjadi alat ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan. Alat-alat ukur tersebut adalah :1. Bewijsgronden
Yaitu dasar-dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan putusan pengadilan.
2.BewijsmiddelenYaitu alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan/peristiwa yang sudah terjadi
3.BewijsvoeringYaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan
4. BewijskrachtYaitu kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu peristiwa, kejadian atau hak
5.BewijslastYaitu beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang peristiwa hukum di muka sidang pengadilan.
ALAT UKUR PEMBUKTIAN
TIDAK HARUS DI BUKTIKAN
HARUS DIBUKTIKAN
TEORI TENTANG SISTIM PEMBUKTIAN
PEMBUKTIAN
20
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH (143-146) sebagaimana dikutip oleh Sri Wardah, SH, SU dan Bambang Sutiyoso, SH. M.Hum dalam bukunya Hukum Acara Perdata dan perkembangannya di Indonesia (2007: 134-135) adanya 5 teori beban pembuktian yang dikenal dalam doktrin yakni: i. Teori bloot affirmative merupakan teori yang bersifat mengukuhkan belaka. Teori ini
menentukan bahwa siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya, bukannya pihak yang mengingkarinya (didasarkan atas negativa non sunt probanda)
ii. Teori hak atau hukum subyektif (subjectie frechtelijke theorie) teori ini menganggap bahwa setiap perkara perdata selalu
mengandung tuntutan mengenai perihal mempertahankan hak (hukum subjektif), siapa yang harus membuktikannya. Teori ini tidak dapat menjawab apabila yang dikemukakan bukan hak, misalnya dalam hal tuntutan cerai.
iii. Teori hukum obyektif (objectie frechtelijke theorie) siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan adanya
kaidah hukum objektif yang menjadi dasarnya. Teori ini terlalu formalistis, tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang tidak atau belum ada aturan hukumnya (UU).
iv. Teori hukum publik berpandangan bahwa mencari kebenaran suatu peristiwa di
peradilan merupakan kepentingan publik, oleh karena itu hakim diberi wewenang yang lebih besar. Kewajiban pembuktian para pihak bersifat hukum publik. Teori ini tidak sesuai dengan asas hukum acara perdata Indonesia, misalnya asas hakim pasif dan bahwa hukum acara perdata lebih merupakan perlindungan kepentingan perorangan, juga bertujuan mencari kebenaran formal.
v. Teori hukum acara didasarkan atas asas audi et alteram partem dalam membagi
beban pembuktian kepada para pihak yang bersengketa. Hakim dalam memilih pihak mana yang akan dibebani pembuktian, maka ia mendasarkan pilihannya pada kepatutan. Oleh karena itu teori ini juga disebut teori kepatutan (billijkheids theorie) yang pada hakikatnya membebankan pembuktian pada pihak yang lebih ringan untuk membuktikan dibanding pihak lawannya. Namun teori ini pun ada kelemahannya dan dalam praktik juga tidak selalu dapat dipakai, karena dengan teori ini kurang mempunyai kepastian hukum, siapa yang harus dianggap pihak yang lebih meringankan tidak ada pedomannya yang tegas. Pendapat hakim yang satu mungkin tidak sama dengan yang lain, di satu pihak mungkin menurut segi kepatutan dianggap
Pelaksanaan pembagian beban pembuktian dapat menyimpang dari asas umum beban pembuktian (ACTORI INCUMBIT PROBATIO).Asas umum tersebut dalam keadaan tertentu dapat disimpangi dalam beberapa hal yaitu 1. Onsplitsbare aveu
Asas pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan Pengakuan dibagi 3 :- aveu pur et simple (pengakuan murni)- gequalificeer de bekentenis (pengakuan dengan kualifikasi)- geclausulleerde bekentenis, aveu complexe (pengakuan dengan
klausula)2. Omkering bewijslast
Asas pembalikan beban pembuktian3. Bewijs overeenkomst
Adanya perjanjian pembuktian
PENYIMPANGN DALAM BEBAN PEMBUKTIAN
BEBAN PEMBUKTIAN
PEMBUKTIAN
21
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
PENGADILAN NEGERI (PERDATA)
Pasal 164 HIR− Surat− Saksi− Persangkaan− Pengakuan− Sumpah
PENGADILAN NEGERI (PIDANA)
Pasal 184 KUHAP− Keterangan saksi− KETERANGAN AHLI− Surat− petunjuk− Keterangan terdakwa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Pasal 100 UU 5/1986− Surat − KETERANGAN
AHLI− Keterangan saksi− Pengakuan para pihak− Pengetahuan hakim
PENGADILAN PAJAK Pasal 69 UU 14/2002
− Surat − KETERANGAN AHLI− Keterangan saksi− Pengakuan para pihak− Pengetahuan hakim
PENGADILAN MILITER (PIDANA)Pasal 172 UU 31/1997
− Keterangan saksi− KETERANGAN
AHLI− Keterangan terdakwa− Surat− Petunjuk
PENGADILAN MILITER (TUN)
Pasal 311 UU 31/1997− Surat− KETERANGAN AHLI− Keterangan saksi− Pengakuan para pihak− Pengetahuan hakim
MAHKAMAH KONSTITUSI
Pasal 36 (1) UU 24/2003
− Surat/tulisan− Keterangan Saksi− KETERANGAN
AHLI− Keterangan para
pihak
PENGADILAN TIPIKOR UU 31/1999
− Pasal 26a− KUHAP− Petunjuk
PENGADILAN ANAKPasal 40 UU 3/1997
PENGADILAN NIAGAPasal 299 UU 37/2004
PENGADILAN AGAMAPasal 54 UU 7/1989 jo 3/2006
PENGADILAN HUB INDUSTRIALPasal 57 UU 2/2004
PENGADILAN HAMPasal 10 UU 26/2004
PENGADILAN PERIKANANPasal 77 UU 31/2004
LARANGAN MONOPOLIPasal 42 UU/1999
ARBITRASEPasal 49, 50 UU 30/1999
ANTI TERORISPasal 27 UU 15/2003
PENCUCIAN UANGPasal 38 UU 15/2002 jo 25/2003
TRANSAKSI ELEKTORNIKPasal 5 UU 11/2008
UU No. 30/1999Pasal 41 (2) e (2)“saksi ahli”
ALAT
BUKTI
HUKUM MATERIL
MENUNJUK KE PENGADILAN NEGERI
LIMITATIF
22
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
SAKSI - Pasal 139-152, 168-172 HIR/165-179, 309 Rbg dan 1895-1912 Bw- Saksi : yang ia lihat, ia dengar, dan mengalami/dia alami- Menjadi saksi adalah wajib, kalau tidak memenuhi penggilan sebagai saksi, bisa diancam dengan 224 KUHP- Kesaksian dalam HAPER diatur :
1. Saksi yang tidak dapat didengar (145 HIR) : a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.b. Suami/istri, meskipun telah berceraic. Anak-anak dibawah umur 15 tahund. Orang gila, meskipun kadang-kadang waras
2. Saksi yang boleh mengundurkan diri (Pasal 146 (1) HIR)a. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihakb. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami/istri salah satu pihakc. Orang yang karena martabat, pekerjaan dan jabatannya wajib menyimpan rahasia
PERSANGKAAN - Pasal 164 HIR/284 Rbg, 173 HIR/310 Rbg, 1866 BW, 1915-1922 BW.- Persangkaan : kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal kearah suatu peristiwa
yang belum terbukti - Yang menarik kesimpulan yaitu hakim atau undang-undang- Persangkaan dikenal 2 macam :
1. Persangkaan hakim2 orang berlainan jenis dalam 1 kamar, hakim menarik kesimpulan zinahSeorang anak dipelihara, disunat, serta dikawinkan oleh keluarga A, meskipun ia orang lain tapi ia memanggil mami dan papi, hal itu
memberikan persangkaan hakim dia adalah anak angkatnya.2. Persangkaan Undang-undang (1916 BW) : persangkaan yang berdasarkan ketentuan khusus undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-
perbuatan tertentu/peristiwa-peristiwa tertentu. Contoh :
3 kwitansi terakhir dianggap telah bayar lunas (1397 BW)Anak yang dilahirkan dalam perkawinan dianggap anak sah (250 BW)Tembok pembatas yang membatasi 2 rumah, pemiliknya kedua rumah tersebut (633 BW)
PENGAKUAN - Pasal 174-176 HIR/311-313 Rbg- Pengakuan mempunyai kekuatan bukti sempurna apabila pihak lawan sudah mengakui- Pengakuan dibedakan menjadi 2 macam :
1. Pengakuan didalam persidangan : merupakan bukti sempurna dan tidak dapat ditarik kembali2. Pengakuan diluar persidangan : merupakan bukti bebas, hakim tidak terikat
- Jenis pengakuan :1. Murni, yaitu semua dalil diakui pihak lawannya2. Klausul yaitu mengakui namun telah dilunasi3. Kualifikasi yaitu mengakui dengan syarat tertentu
SUMPAH - Pasal 155-158 HIR/182-185 Rbg, 177 HIR/134 Rbg, 1929-1945 BW- Sumpah ada yang dibebankan oleh hakim yaitu sumpah penambah dan yang dimohonkan oleh pihak yaitu sumpah pemutus- Dalam praktek dikenal 3 macam sumpah :
1. Sumpah pemutus (decisoir)Sumpah yang dimintakan oleh satu pihak ke pihak lawannya Apabila pihak lawan bersedia disumpah, maka lawan menang. Tapi sebaliknya apabila lawan tidak mau, yang megajukan sumpahyang
menang.Prinsipnya tergugat tidak boleh mengajukan diri untuk bersumpah
2. Sumpah penambah (suplitoir)Sumpah yang dibebankan hukum untuk menambah bukti-bukti yang kurang
3. Sumpah penaksir (aestimatoir) Dilakukan untuk menentukan jumlah uang yang akan diperkenankan atau dikabulkan untuk menghitung ganti rugi yang tidak bisa dihitung
secara nyata. Contoh : ganti rugi kebakaran kebakaran
SURAT/TULISAN- Pasal 138, 165, 167 HIR/164, 285, 305, Rbg juga dalam 1867-1894 BW.- Alat bukti tulisan/surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan atau huruf yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran
tertentu.- Alat bukti surat/tulisan ada yang membagi ke dalam akta dan bukan akta tetapi pada umumnya dibagi kedalam 3 bentuk :
1. Surat biasa : surat cinta2. Akta otentik (165 HIR) : surat yang dibuat ”oleh” atau ”dihadapan” pejabat yang berwenang.3. Akta dibawah tangan diatur dalam Pasal 286 Rbg dan Stb. 1867 No. 29 : surat yang dibuat oleh para pihak
- Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan bukti bebas dan akan menjadi kekuatan bukti sempurna apabila tandatangannya diakui.- Akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian
1. Kekuatan pembuktian formil : membuktikan antara para pihak bahwa mereka menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.2. Kekuatan pembuktian materiil : membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.3. Kekuatan pembuktian mengikat : membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal dan isi akta tersebut benar telah
terjadi.
ALAT
BUKTI
23
PENGERTIAN PUTUSAN
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
PROF. H. HILMAN HADIKUSUMA, SH.Istilah putusan berasal dari kata dasar putus yang artinya terpisah atau tidak berhubungan lagi karena terpotong. Juga berarti habis, selesai, berakhir atau juga sudah pasti, sudah tetap, sudah selesai perkaranya, sudah sepakat, dsb.Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. (Bahasa Hukum Indonesia, Bandung, Alumni, 2005 hal. 175).
RUBINI, SH DAN CHAIDIR, SHPutusan dirumuskan sebagai keputusan hukum merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang memuat kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya. (Pengantar Hukum Acara Perdata, Bandung, Alumni, 197, hal. 105
RIDUAN SYAHRANI, SHPutusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. (Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung, Citra Aditya, 2000, hal. 117)
DR, HUHAMMAD NASIR, SH. MSPutusan hakim ialah suatu pernyataan (Statement) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dimuka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa, (Hukum Acara Perdata, Jakarta, Djambatan, 2005, hal. 187
DR. LILIK MULYADI, SH. MHPutusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. (Hukum Acara Perdata, Jakarta, Djambatan, 1999 hal. 205)
PROF. DR. SUDIKNO MERTOKUSUMO, SH.Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. (Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2006 VII, hal 210
PUTUSAN pengadilan adalah putusan hakim dalam bentuk tertulis yang diucapkan disidang pengadilan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan
PENETAPAN pengadilan adalah penetapan hakim dalam bentuk tertulis yang diucapkan disidang pengadilan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan permohonan. (RUU Hukum Acara Perdata, 2008BAB I Pasal 1 angka 1 & 10
24
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
Pasal 185 HIR, Pasal 196 (1) RBg dikenal 2 jenis putusan yaituPutusan SelaYaitu putusan yang dijatuhkan sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir yang diadakan dengan tujuan mempermudah pemeriksaan perkara. Macam-macamnya antara lain:a. Putusan preparator (Preparatoir vonnis): putusan yang dijatuhkan untuk
mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara.Contoh: Putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi
b. Putusan interlocutor (inter locutoir vonnis), yaitu putusan yang sela yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir.Contoh: putusan untuk mendengar keterangan ahli
c. Putusan provisi (provisioneel vonnis) yaitu putusan yang bertujuan untuk menetapkan agar diadakan tindakan pendahuluan/sementara guna kepentingan salah satu pihak yang bersengketaContoh: sita jaminan
d. Putusan insidentil (insidentiele vonnis) yaitu putusan mengenai suatu hak yang pada hakekatnya tidak mempunyai hubungan erat dengan pokok perkara.
Putusan AkhirYaitu putusan yang dijatuhkan berkaitan dengan pokok perkara dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa antara para pihak
Menurut sifatnya, dikenal 3 macam putusan, yaitu:a.. putusan deklarator (Declaratoir vonnis) yaitu putusan yang bersifat menetapkan,
menerangkan suatu keadaan hukum semata.Contoh: putusan yang menetapkan seorang anak tertentu adalah anak sah
b. putusan konstitutif (constitutief vonnis) yaitu putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukumcontoh: putusan perceraian, putusan pernyataan pailit
c. putusan kondemnator (condemnatoir vonnis), yaitu putusan bersifat penghukumancontoh: tergugat diputuskan untuk membayar utang.
Pada umumnya suatu putusan hakim memuat beberapa macam sifat putusan atau merupakan penggabungan dari declaratoir, constitutief, atau penggabungan antara putusan declaratoir dan condemnatoir.
HIR tidak mengatur tentang bagaimana putusan dibuat. Hanyalah tentang apa harus dimuat diatur dalam pasal 183, 184, 187 HIR/194/195/198 RBg, pasal 27 RO, 61 Rv, 25 UU Nio. 4/2004 yaitu 1. Kepala putusan 2. Identitas para pihak, 3. Pertimbangan hukum, 4. Amar putusan.Dalam praktek sistematika dan isi putusan memuat:Kepala putusan, nomor perkara, pengadilan yang memutus, identitas para pihak, duduknya perkara, pertimbangan hukum, amar, tanggal musyawarah, hari putusan diucapkan dan kehadiran tidaknya para pihak.
HIR tidak mengatur tentang kekuatan putusan hakim. Putusan mempunyai 3 macam kekuatan: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan (sudikno, hal 213)
Amar (dictum) dibagi menjadi declarative dan apa yang disebut dictum atau dispositive. Bagian yang disebut declarative merupakan penetapan dari pada hubungan hukum yamg menjadi sengketa. Sedangkan bagian yang disebut dispositive ialah yang memberi hukum atau hukumnya yang mengabulkan atau menolak gugatan (Sudikno,
Ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, apabila pemeriksaan perkara selesai Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.
Pasal 180 (1) HIR PN dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi dengan syarat-syarat:a. Ada surat yang sah (akta otentik) atau surat dibawah tangan yang diakui isi dan
tanda tangannya oleh tergugat b. Putusan didasarkan atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetapic. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional d. Dalam hal sengketa besit bukan sengketa hak milik Dalam pelaksanaan eksekusinya harus memperhatikan surat edaran Mahkamah Agung No. 3/2000 dan No. 4/2001 (izin ketua pengadilan tinggi).
PUTUSAN
SIFAT
DASAR HUKUM
JENIS
SISTEMATIKA
AMAR
KEKUATAN
SERTA MERTA
25
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
VERZET (PERLAWANAN)Perlawanan (verzet) adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat (pasal 125 (3) dan pasal 129 HIR, pasal 149 (3) dan pasal 153 RBg). Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang biasanya selalu dikalahkan. Sedangkan bagi penggugat yang dengan putusan verstek dikalahkan, dapat menempuh upaya hukum banding (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 dan pasal 200 RBg.
BANDING Banding adalah salah satu bentuk upaya hukum untuk mendapatkan perbaikan (revisi) terhadap putusan hakim di pengadilan tingkat pertama yang disediakan bagi pihak yang dikalahkan. (UU No. 20 Tahun 1947 dan Pasal 199-205 RBg).Yang dapat mengajukan permohonan banding ialah yang bersangkutan (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1947, 199 RBg, Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004).Permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan pada yang berkepentingan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947 dan pasal 199 RBg), atau dibneritahukannya putusan kepada pihak yang bersangkutan. Setelah salah satu pihak menyatakan naik banding dan dicatat oleh panitera, maka pihak diberitahu panitera tentang permintaan banding itu selambat-lambatnya 14 hari setelah permintaan banding diterima.
DERDENVERZET Derdenverzet adalah perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, oleh karena itu merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Misalnya barang yang disita dalam suatu perkara bukanlah milik tergugat tetapi milik pihak ketiga.Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekoturial (executoir beslag) diatur dalam pasal 208 jo 227 HIR/228 jo 227 Rbg. Sedangkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan (concervatoir beslag) tidak diatur dalam HIR maupun RBg. Tetapi dalam praktek peradilan sering terjadi (195 (6) HIR).
KASASI Hukum acara kasasi diatur secara lengkap dalam pasal 40 sampai dengan 53 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004.Menurut pasal 30 UUMA No. 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan atas dasar:- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku- Lalai memenuhi syarat-syarat yag diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam
kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutanKasasi dapat diajukan oleh para pihak yang berkepentingan (Pasal 44 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985).Permohonan kasasi dapat diajukan tertulis maupun lisan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang bersangkutan diberitahukan kepada pemohon kasasi (Pasal 46 UU No. 14 Tahun 1985). Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan tersebut didaftar dalam buku Register pemohon kasasi yang disertai dengan alasan-alasan yang relevan merupakan syarat mutlak. Memori kasasi harus dimasukkan selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan kasasi diajukan. Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal salinan memori kasasi diterima (Pasal 14 ayat 3 UU No. 14 Tahun 1985).Permohonan kasasi yang melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 46 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1985 harus dinyatakan tidak dapat diterima,demikian juga jika tidak mengajukan risalah (memori kasasi).
PENINJAUAN KEMBALIPermohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan (Pasal 67) berikut:1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya
diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara
diperiksa tidak dapat ditentukan3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang
sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Tenggang waktu pengajuan permohonan PK, 180 hari yang didasarkan atas alasan-alasan: a. Yang disebut pada angka 1 yang diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana
memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berpekara.b. Yang disebut angka 2 sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan
dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenangc. Yang disebut angka 3,4 dan 6 sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada
para pihak yang berpekarad.Yang disebut angka 5 sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap
Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja (Pasal 66 ayat (1) UU No. 14/1985)
UPAYA
HUKUM
BIAS
A
LUAR
BIAS
A
26
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
1. Eksekusi putusan untuk membayar sejumlah uang (196 sampai 208 HIR)2. Eksekusi putusan untuk melakukan suatu perbuatan (225 sampai 259 HIR)3. Eksekusi riil (1033 Rv)
Putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang dapat di eksekusi kecuali putusan serta merta.Putusan BHT yaitu: 1. Putusan perstek yang tidak diajukan verzet2. Putusan PN yang tidak diajukan banding 3. Putusan PT yang tidak diajukan kasasi4. Putusan kasasi 5. Putusan perdamaian
1. Eksekusi Hipotik (224 HIR/258 RBg)2. Eksekusi Hak Tanggungan (UU No.4/1996-Pasal 1, Pasal 10 (1), Pasal 13 (1) dan
Pasal 14 (1 dan 2)3. Eksekusi fiducia (UU N0. 42/1999)
Diatur dalam pasal 580 s/d 606 untuk landrad dan pasal 585 s/d 611 Rv Belanda. Debitur yang mampu tetapi tidak punya itikad baik atau membangkang untuk melaksanakan kewajiban yang termuat dalam putusan pengadilan maka dapat dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan atas permintaan dan biaya pihak yang berkepentingan yang ditetapkan oleh pengadilan untuk memaksa ybs memenuhi kewajibannya.Paksa badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai utang sekurang-kurangnya Rp. 1 Miliyar.Dengan perma No. 1 /2000 surat edaran Mahkamah Agung No. 2/1964 dan No. 4/1975 dinyatakan tidak berlaku dengan alasan tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum sehingga perlu mencabut dan mengatur kembali.Dalam PERMA tersebut istilah gijzeling diatas diterjemahkan menjadi paksa badan sebagaimana dalam pengertian “improsinment for civil debts”
Diatur dalam pasal 209 s/d pasal 223 HIR/242 s/d 257 RBg. Sandera diperbolehkan dalam hal tidak ada lagi atau tidak terdapat cukup barang-barang debitur untuk disita guna menjamin pelaksanaan putusan (Pasal 209).Orang dapat disandera selama 3 tahun lamanya apabila orang dihukum untuk membayar lebih dari Rp. 500 (210 HIR/243 RBg) terhadap penyanderaan ini dimungkinkan mengajukan perlawanan kepada pengadilan apabila penyanderaan tidak sah (213 HIR/247 RBg). Jika permohonan penyanderaan dikabulkan biaya pemeliharaan orang yang disandera ditanggung oleh pemohon (216 (1) HIR/250 (1) RBg) terhadap putusan hakim tentang penyanderaan dapat dimintakan banding (218 HIR/252 RBg)
Putusan arbitrase yang dapat dijalankan adalah putusan arbitrase yang lembar asli atau salinan otentik telah di daftarkan pada kantor pengadilan negeri oleh arbiter atau kuasanya (Pasal 59 UU No. 30/1999)Putusan arbitrase yang tidak dijalankan secara sukarela oleh para pihak yang bersangkutan dapat dimintakan eksekusinya kepada ketua pengadilan negeri.Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat pasal 66 UU No. 30/1999. Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan setelah didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya di kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta Pusat. pasal 67 UU No. 30/1999 jo {Pasal 377 HIR/705 RBg)Jika putusan arbitrase internasional bertentangan dengan sendi-sendi asasi seluruh system hukum dan masyarakat Indonesia atau ketertiban umum maka eksekuatur tidak akan diberikan.
Ketentuan Pasal 195-224 HIR/ Pasal 206-258 RBg,
Grosse Akta pengakuan utang dan grosse akta hipotikGrosse adalah salinan pertama dari akta otentik, salinan pertama ini diberikan kepada debitur. (asinya ada pada kreditur). Grosse akta pengakuan utang harus fixed loan yang dapat dieksekusi.
EKSEKUSI
ARBITRASE
PAKSA BADAN/LIIFSDWANG
SANDERA/GIJZELING
JAMINAN
GROSSE AKTA
PUTUSAN BHT
JENIS
DASAR HUKUM 27
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
Pasal 299 UU No. 37/2004Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata
Pasal 57 UU No. 2/2004Hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.
Pasal 44 (2) UU No. 5/1999Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.Pasal 45 UU No. 5/1999(1) Pengadilan negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud
dalam pasal 44 (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
(2) Pengadilan negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
(3) pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republic Indonesia
(4) mahkamah agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima
Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2005Pasal 5 (4)Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 6 (1)Dalam hal majelis hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan
Pasal 33 UU No. 2/20081.Perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan undang-undang ini diajukan
melalui pengadilan negeri 2.Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya
dapat diajukan kasasi kepada mahkamah agung 3.Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan oleh pengadilan negeri
paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung
Pasal 56 (2) UU No. 8/1999Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut Pasal 581.Pengadilan negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 56 ayat 2 dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan
2.Terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia
3.Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.
Pasal 47 s/d 50 UU No. 14/2008Gugatan diajukan ke pengadilan negeri hanya apabila secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari komisi informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut dan yang tidak menerima putusan pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi ke MA paling lambat dalam waktu 14 hari.
Pasal 54 UU No. 7/1989Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.
HAPER
PENGADILANAGAMA
PENGADILANNIAGA
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
KPPU
BPSK
PARTAIPOLITIK
INFORMASIPUBLIK
28
DAFTAR PUSTAKA:
1. Dr. Retnowulan Sutantio, S. H.- Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, CV
Mandar Maju, Cet X, 2005
2. Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.- Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, PT. Pradnya
Paramita, Cet 17, 2005
3. Prof. R. Subekti, S.H.- Hukum Acara Perdata, Binacipta, Cet. 2, 1982
4. Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro,S.H.- Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Sumur
Bandung, 1992
5. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.- Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Edisi
ketujuh cet 1, 2006
6. Setiawan, S.H.- Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Cet 1, 1992
7. M Yahya Harahap, S.H.- Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cet.2, 2005
8. M Yahya Harahap, S.H.- Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara
Perdata, Sinar Grafika, cet. 1, 2006
9. M Yahya Harahap, S.H.- Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, edisi 2,
2005
10. H.M Abdurahman, S.H.- Hukum Acara Perdata, Trisakti, cet.5, 2005
11. Susanti Adi Nugroho, S.H. M.H.- Praktek Gugatan Perwakilan (class action) di Indonesia,
Mahkamah Agung, 2002
12. E. Sundari S.H, M.Hum – Pengajuan Gugatan Secara Class Action, Atma jaya, Yogyakarta,
cet. 1, 2002
13. Djazuli Bachar, S.H.- Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Akademika Pressindo, cet 1, 2002
14. Parwoto Wignyosumarto, S.H.- Hukum Kepailitan Selayang Pandang, PT. Tata Nusa,
Jakarta 2003
15. Sri Wardah, S.H. dan Bambang Sutiyoso, S.H, M.H.- Hukum Acara Perdata dan
Perkembangannya, Yogyakarta, cet. 1, 2007
16. Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum
dan Perdata Khusus, Buku II, 2007
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
29
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
ASEP IWAN IRIAWAN
MATERI2010
30
RIWAYAT HIDUP
A. IDENTITASNama : Asep Iwan Iriawan
B. PENDIDIKANS1 : Universitas Katolik Parahyangan / UNPARS2 : Universitas Gajah Mada / UGMS3 : Universitas Padjadjaran / UNPAD
(Sejak Tahun 2005 tercatat sebagai Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum)
C. PENGALAMAN KERJA1985 – 1986 : Pengacara / Konsultan Hukum1986 – 1990 : Cakim Pengadilan Negeri Bandung1990 – 1993 : Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim1993 – 1995 : Hakim Yustisial Mahkamah Agung / Asisten Hakim Agung1995 – 1999 : Hakim Yustisial Mahkamah Agung / Asisten Ketua Mahkamah Agung1999 – 2000 : Hakim Pengadilan Negeri Tangerang 2000 – 2003 : Hakim Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat2003 – 2005 : Hakim Yustisial Mahkamah Agung / Asisten Ketua Muda Pidana
Mahkamah Agung2005 – 2006 : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pemalang8 Agustus 2006 : Menyatakan Berhenti / Mengundurkan Diri dengan Hormat atas
permintaan sendiri sebagai Hakim.2006 – 2008 : Dosen Tetap TRISAKTI dan Dosen Luar Biasa Pada Fakultas Hukum
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN (UNPAR), UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD), UNIVERSITAS AL-AZHAR INDONESIA dan UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
D. TANDA PENGHARGAAN1998 : Piagam SATYA KARYA dari Mahkamah Agung1999 : Piagam SATYA LENCANA KARYA SATYA 10 Tahun dari Presiden
Republik Indonesia2002 : Piagam PENGHARGAAN MADYA dari Badan Narkotika Nasional
(BNN)
E. KARYA TULIS1. Editor buku dari Ny. DR. Retnowulan Sutantio, SH.
- Kapita Selekta Hukum Acara Perdata- Kapita Selekta Hukum Ekonomi- Kapita Selekta Hukum Perbankan
2. Editor Buku HR Purwoto Gandasubrata SH, tentang ”Renungan Hukum”.
3. Kapita Selekta Hukum Acara Perdata (Kumpulan Tulisan)Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
31
F. KEGIATAN LAINNYA :1. Mengajar di pendidikan dan latihan advokat
- UNPAD dan PERADI- TRISAKTI dan PERADI- PUSDIKLAT DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PERADI- PBHI DAN PERADI
2. Anggota TIM RUU Hukum Perdata Departemen Hukum dan HAM.3. Anggota TIM RUU Hukum Acara Perdata Departemen Hukum dan HAM.4. Anggota TIM RUU Hak Tanggungan Hipotik Kapal Departemen Hukum dan HAM.5. Anggota TIM RUU Bantuan Hukum Departemen Hukum dan HAM.6. Anggota TIM NASKAH AKADEMIS Hukum Acara Perdata Badan Pembinaan Hukum
Nasional Departemen Hukum dan HAM.7. TIM EKSAMINASI, NARASUMBER, MODERATOR dalam kegiatan ilmiah pada
Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat seperti ICW, PBHI, LeIP, KONTRAS, KHRN, BUMN, BANK INDONESIA, PERHIMPUNAN MASYARAKAT HAKI dan lain-lain.
Property Right of Asep Iwan Iriawan 2010
32