perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.idi
FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN
DI INDONESIA SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
Yuanita Suryo
NIM. E0009373
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2013
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.idii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN
DI INDONESIA SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Oleh
Yuanita Suryo
NIM. E0009373
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 29 April 2013
Dosen Pembimbing
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. M. Hudi Asrori S., S.H., M. Hum Munawar Kholil, S.H., M.Hum
NIP. 19601107 198911 1 001 NIP. 19681017 199403 1 003
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.idiii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN
DI INDONESIA SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Oleh
Yuanita Suryo
NIM. E0009373
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada :
Hari : Senin
Tanggal : 29 April 2013
DEWAN PENGUJI
1. Dr. Pujiyono, S.H., M.H. :
Ketua
2. Munawar Kholil, S.H., M.Hum :
Sekretaris
3. Dr. M. Hudi Asrori, S.H., M.Hum :
Anggota
Mengetahui
Dekan,
Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum
NIP. 19570203 198503 2 001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.idiv
PERNYATAAN
Nama : Yuanita Suryo
NIM : E0009373
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DI
INDONESIA SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR
adalah betul-
betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum
(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di
kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima
sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang
saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 29 April 2013
yang membuat pernyataan
Yuanita Suryo
E0009373
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.idv
ABSTRAK
Yuanita Suryo. E0009373. 2013. FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia setelah adanya pengalihan kewenangan dari Bank Indonesia (BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta implikasi fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.
Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia yang sebelumnya dijalankan oleh BI akan dialihkan kepada OJK dan akan sepenuhnya dijalankan oleh OJK pada awal tahun 2014. Implikasi setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan terkait fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan adalah adanya konsekuensi pemisahan tugas BI sebagai bank sentral yang seharusnya menjadi satu kesatuan dan beberapa pengaturan baru yang diatur dalam Undang-Undang OJK, yang sebelumnya belum secara spesifik diatur dalam Undang-Undang BI dan Undang-Undang Perbankan.
Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Pengaturan, Pengawasan Perbankan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.idvi
ABSTRACT
Yuanita Suryo. E0009373. 2013. THE FUNCTIONS OF REGULATION AND SUPERVISION BANKING IN INDONESIA AFTER THE LEGALIZATION OF LAW NUMBER 21 of 2011 CONCERNING THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY. Faculty of Law, Sebelas Maret University of Surakarta.
This legal research aims the functions of regulation and supervision banking in Indonesia after the transfer of authority from The Bank Indonesia (BI) to The Financial Services Authority (OJK), and the implications of the functions of regulation and supervision banking after the legalization of Law Number 21 of2011 concerning The Financial Services Authority.
This research is a normative legal research that is descriptive. Types and sources of data used in this research is the primary legal materials and secondary legal materials. The data collection techniques by means of literature study, while the data analysis technique used qualitative data
After the legalization of Law Number 21 of 2011 concerning The Financial Services Authority, the functions of regulation and supervision banking in Indonesia which was previously carried out by BI will be taken over by OJKand will be run entirely by OJK in early 2014. The implications after Law Number 21 of 2011 concerning The Financial Services Authority legalized is the presence of a consequence of separation the task of BI as the central bank should be one whole and some the new regulation that are set in legalization, which previously have not been OJK are specifically provided for in the law of BI and the law of banking.
Keywords : Financial Services Authority, Regulator, Supervision Banking
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.idvii
MOTTO
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.idviii
PERSEMBAHAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.idix
KATA PENGANTAR
, puji dan syukur Penulis panjatkan kepada
Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya, sehingga Penulis dapat
menyelesaikan tugas penulisan hukum (Skripsi) dengan judul FUNGSI
PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA
SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN
Penulisan hukum ini
disusun untuk memenuhi syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulis menyadari terhadap segala kekurangan yang ada pada diri Penulis,
sehingga tidak akan mungkin dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tanpa
bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini
dan dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang
tak terhingga kepada :
1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan
kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Ibu Djuwityastuti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
3. Ibu Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing
Akademik Penulis yang telah membimbing Penulis selama menuntut ilmu di
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Dr. M. Hudi Asrori S, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I ,
terima kasih atas segala waktu, kesabaran, bimbingan, nasehat dan pengarahan
yang terbaik bagi penyusunan penulisan hukum ini.
5. Bapak Munawar Kholil, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, terima
ksih atas waktu, saran, bimbingan, pengarahan dan pemikirannya dalam
proses penyusunan penulisan hukum ini.
6. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.H., selaku Ketua Dewan Penguji yang telah
memberikan banyak kritik dan saran guna memperbaiki penulisan hukum ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.idx
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
yang telah memberikan ilmu paling berharga kepada Penulis, sehingga dapat
dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.
8. Segenap jajaran karyawan dan staff Bagian Tata Usaha, Bagian Akademik,
Bagian Kemahasiswaan, Bagian Transit, Bagian Keamanan, Bagian
Laboratorium dan Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
9. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas segala limpahan kasih sayang yang
telah diberikan kepadaku selama ini. Pengorbanan yang telah diberikan
padaku tak akan pernah bisa digantikan dan dibalaskan oleh apapun juga. Doa,
dukungan dan semangat yang telah tercipta untukku begitu berharga.
10. Saudara-saudaraku tersayang, Mas Ramses, Mba Rossi, adikku Sasha dan si
kembar Freyja dan Hazel. Terima kasih sudah menjadi tempat untuk saling
berbagi kasih sayang, begitu sangat berharga memiliki kalian semua.
11. Kakak dan teman-teman terbaikku, Mas Kunto, Kakak Lirih, Mba Yola,
Mardha, Efa, Ika, Rara terima kasih yang teramat spesial untuk kalian.
12. Teman-teman berproses dan keluarga besar LPM Novum FH UNS, terima
kasih telah berproses bersamaku, waktu bersama kalian sungguh
menyenangkan. SEPATAH KEBENARAN NURANI KEADILAN.
13. Seluruh teman-teman yang berada di FH UNS, khususnya untuk keluarga
besar angkatan 2009. Bangga menjadi salah satu dari kalian semua.
14. Semua teman-teman yang pernah berproses bersamaku dalam satu UKM
selama berada di UNS, tak akan habis dikenang waktuku berproses bersama
kalian.
15. Semua pihak yang berada di Bank Indonesia (BI) Jakarta, Bapak Sofyan
Nasution, Bapak Arief R. Permana, Bapak Amsal C. Appy, Mba Tina, Mas
Momon, Mba Roy, Mba Adis dan lainnya (tak cukup bila disebutkan satu
persatu). Perkenalan singkat sewaktu magang disana, sungguh sangat
berkesan. Semoga bisa dipertemukan kembali suatu hari nanti ditempat yang
sama.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.idxi
16. Semua pihak yang belum disebutkan namanya satu persatu yang telah
membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.
Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan yang Penulis miliki,
penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis
mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan penulisan
hukum ini.
Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi
perkembangan ilmu pengetahuan, almamater, masyarakat serta pihak-pihak yang
memerlukan, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.
Surakarta, 29 April 2013
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.idxii
DAFTAR ISI
HALAMAN . i
ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI................................................. iii
vi
. v
HALAMAN MOTTO................................................................................ vii
HALAMAN PERSEMBAHAN................................................................ viii
.. ix
.. xii
BAB I 1
A. Lat 1
B. Perumusan 9
C. ... 9
D. . 10
E. .. 11
F. Sistema 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17
A. 17
1. Tinjauan Umum tentang Sistem Keuangan ..... 17
a. Penger 17
b. Persyaratan 17
2. Tinjauan Umum t 19
3. Tinjauan Umum t 21
a. Pengertian Hukum 21
b. Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Perbankan.. 22
4. Tinjauan Umum t 22
a. Pengerti 22
b. Asas, Fun 25
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.idxiii
5. Tinjauan Umum t 28
a. Pengertian Bank Indon 28
b. Tujuan da 29
c. Keterkaitan Tugas- 34
d. Indepe 38
e. Hubungan Bank Indonesia dengan Pihak Lain... 40
6. Tinjauan Umum tentang Pengaturan dan
Pengawasan Perbankan ............................................ 42
a. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan
Bank.................................................................... 43
b. Tujuan Pengawasan Bank................................... 44
c. Model Pengawasan Bank................................... 47
d. Sistem Pengawasan Bank oleh
Bank Indonesia................................................... 48
e. Pengaturan dan Pengawasan Bank Menurut
Undang-Undang Bank Indonesia....................... 51
f. Pengaturan dan Pengawasan Bank oleh
Bank Indonesia................................................... 52
7. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan... 56
a. Tujuan, Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa
Keuangan............................................................ 57
b. Struktur Otoritas Jasa Keuangan......................... 58
c. Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa
Keuangan............................................................ 59
d. Transisi Otoritas Jasa Keuangan......................... 61
B. Kerangka Pemikiran........................................................ 63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.................... 66
A. Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di
Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.. 66
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.idxiv
1. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pelaksana
Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di
Indonesia saat ini......................................................... 78
2. Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan
terkait Fungsi Pengaturan dan Pengawasan
Perbankan di Indonesia............................................... 83
3. Sistem Pengaturan dan Pengawasan Perbankan
yang akan diterapkan Oleh Otoritas Jasa
Keuangan..................................................................... 89
4. Penerapan The Basel Core Principles dalam
Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan
di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan................... 97
B. Implikasi Fungsi Pengaturan dan Pengawasan
Perbankan di Indonesia Setelah Disahkannya
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan........................................ 116
1. Implikasi yang ditimbulkan dengan Disahkannya
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan............................................... 121
2. Implikasi Pengalihan Kewenangan Pengaturan
dan Pengawasan Perbankan Kepada Otoritas Jasa
Keuangan terhadap Keterkaitan Tugas
Bank Indonesia............................................................ 127
3. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat oleh
Otoritas Jasa Keuangan............................................... 131
4. Anggaran Otoritas Jasa Keuangan.............................. 135
BAB IV PENUTUP.............................................................................. 140
A. Simpulan........................................................................... 140
B. Saran................................................................................. 141
DAFTAR PUSTAKA