0
Hak Kekayaan Intelektual Komputer Masyarakat
FAKULTAS ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Brillyan Aditya Saputra – 41811120023 Dharma Pranata – 41811120034 Ganjar Pramudya Wijaya – 41811120044
1
Daftar Isi
Definisi ........................................................................................................................... 2
Ruang Lingkup HAKI ..................................................................................................... 2
Prinsip – Prinsip Hak Kekayaan Intelektual .................................................................... 9
Pengaturan HAKI di Indonesia ..................................................................................... 10
Sanksi Pidana .............................................................................................................. 11
HAKI Dalam Teknologi Informasi ................................................................................. 13
Pelaksanaan HAKI di Masa Sekarang ......................................................................... 14
Dampak Pelanggaran HAKI ......................................................................................... 15
2
Hak Kekayaan Intelektual
Definisi
Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) (selanjutnya disebut HAKI ) atau
Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property
Rights (IPR) atau Geistiges Eigentum, dalam bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Adalah
Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada
bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku
dalam pengertian isinya. HAKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan
Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun
dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi
kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya
tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Sehingga dapat ditarik
kesimpulan bahwa HAKI atau HAKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kretif suatu
kemampuan daya berpikir manusia yang mengepresikan kepada khalayak umum dalam
berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang khidupan manusia,
juga mempunyai nilai ekonomis yang melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut.
Sistem HAKI merupakan hak privat (private rights). Seseorang bebas untuk mengajukan
permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eklusif yang diberikan
Negara kepada individu pelaku HAKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada
lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) nya dan agar orang
lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem
HAKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Disamping itu
sistem HAKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk
kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang
sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut,
diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan
hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih
tinggi lagi
Ruang Lingkup HAKI
Secara garis besar HAKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
3
1. Hak Cipta (Copyrights)
2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup :
Paten (Patent)
Desain Industri (Industrial Design)
Merek (Trademark)
Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition)
Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit)
Rahasia dagang (Trade secret)
Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection)
Di Indonesia badan yang berwenang dalam mengurusi HAKI adalah Direktorat Jendral Hak
Kekayaan Intelektual, Departemen KeHAKIman dan Hak Asasi Manusia RI.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Ditjen HAKI
mempunyai tugas menyelenggarakan tugas departemen di bidang HAKI berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Menteri.
Ditjen HAKI mempunyai fungsi :
Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan teknis di bidang HAKI;
Pembinaan yang meliputi pemberian bimbingan, pelayanan, dan penyiapan standar
di bidang HAKI;
Pelayanan Teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat
Jenderal HAKI.
Di dalam organisasi Direktorat Jenderal HAKI terdapat susunan sebagai berikut :
Sekretariat Direktorat Jenderal;
Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, tata letak Sirkuit terpadu, dan Rahasia
Dagang;
Direktorat Paten;
Direktorat Merek;
Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual;
Direktorat Teknologi Informasi;
4
Pada tahun 1994, Indonesia masuk sebagai anggota WTO (World Trade Organization)
dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu Agreement Astablishing the World
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu
bagian terpenting darti persetujuan WTO adalah Agreement on Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods (TRIPs). Sejalan dengan
TRIPs, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional di
bidang HAKI, yaitu :
a. Paris Convention for the protection of Industrial Property and Convention Establishing
the World Intellectual Property Organization, dengan Keppres No. 15 Tahun 1997
tentang perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979;
b. Patent Coorperation Treaty (PCT) and Regulation under the PTC, dengan Keppres
NO. 16 Tahun 1997;
c. Trademark Law Treaty(TML) dengan Keppres No. 17 Tahun 1997;
d. Bern Convention for the Protection of Literaty and Artistic Works dengan Keppres No.
18 tahun 1997;
e. WIPO copyrights treadty (WCT) dengan Keppres No. 19 tahun 1997;
Di dalam dunia internasional terdapat suatu badan yang khusus mengurusi masalah HAKI
yaitu suatu badan dari PBB yang disebut WIPO (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATIONS). Indonesia merupakan salah satu anggota dari badan tersebut dan telah
diratifikasikan dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property and
Convention establishing the world Intellectual Property Organization. sebagaimana telah
dijelaskan diatas.
UU HAKI (Indonesia):
Hak Cipta : UU No. 19 tahun 2002
Paten : UU No. 14 tahun 2001
Merek : UU No.15 tahun 2001
Rahasia Dagang : UU No. 30 tahun 2000
Desain Industri : UU No.31 tahun 2000
Desain Tata Letak Sirkut Terpadu: UU No. 32 tahun 2000
Hak Cipta
5
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu.
Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan
ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, atu pihak yang menerima
hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut.
Pencipta
Seseorang atau sekelompok orang, perusahaan atau badan dimana ciptaan dikerjakan oleh
karyawan atau departemen yang membuat ciptaan berdasarkan hubungan dinas.
Pihak pembuat untuk ciptaan yang dibuat berdasarkan hubungan kerja.
Negara sebagai pemegang hak cipta kebudayaan
Ciptaan
Karya pengetahuan, seni dan sastra
Termasuk: program komputer, basis data.
Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa,
kode, skema ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat
dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-
fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam
merancang instruksi-instruksi tersebut.
Masa berlaku ciptaan program komputer dan basis data: 50 tahun
Hak cipta diberikan dengan mencatatkan ciptaan dalam daftar hak cipta (Dirjen Hak
Kekayaan Intelektual- Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI)
Hak Paten
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil
temuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri
6
temuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya.
Invensi(temuan) adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan
masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses.
Sifat invensi:
Baru (novel)
Tidak biasa(not obvious)
Melibatkan langkah inventif
Penggunaan invensi secara komersial: harus dapat digunakan di berbagai industri.
Paten hanya berlaku 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang
Pemilik hak paten: penemu atau sekelompok penemu.
Rahasia Dagang
Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi
dan/atau bisnis.
Memilki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya
oleh pemilik rahasia dagang.
Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan,
metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memilki nilai
ekonomi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum.
Merk
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan
warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memilki daya pembeda dan digunakan
dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
7
Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan
jasa-jasa sejenis lainnya.
Merek Kolektif adalah Merek yang diguinakan pada barang dan/atau jasa dengan
karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hkum secara
bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
Masa berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang.
Sirkuit Terpadu
Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya
terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah
elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu
di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi
elektronik.
Tata Letak Sirkuit Terpadu
Desain tata letak adalahkreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai
elemen, sekurang-kurangnya satu elementersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau
semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut
dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
Desain Industri
Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau
warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua
dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau
dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas
industri, atau keranjinan tangan
Perlindungan Varietas
Tanaman Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah hak
kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT
untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benih,
stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potong, buah,
8
potongan daun) dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu
yang telah ditentukan. Suatu kultivar yang didaftarkan untuk mendapatkan PVT harus
memiliki karakteristik berikut ini : baru, unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama. Hak ini
merupakan imbalan atas upaya yang dilakukan pemulia dalam merakit kultivar yang
dimuliakannya, sekaligus untuk melindungi konsumen (penanam bahan tanam atau
pengguna produk) dari pemalsuan atas produk yang dihasilkan dari kultivar tersebut.
Perlindungan Program Komputer
Hak Cipta:
Perlindungan terhadap program (desain dan pembangunannya)– materi pendukung,
dokumentasi, tampilan
Hak Paten
Perlindungan bagi program-program komputer yang baru
Rahasia Dagang
Perlindungan bagi source code atau rahasia elemen – elemen sebuah komputer
Perlindungan Basis Data
Ciptaan berupa Database: kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh
mesin atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data
itu merupakan kreasi intelektual.
Hak atas pengelolaan database
Perlindungan Website
Pemilihan nama domain
Penggunaan perangkat lunak pembangunan
Desain layar (hak cipta desain)
Hak cipta website sebagai sebuah program komputer
9
Prinsip – Prinsip Hak Kekayaan Intelektual 1. Prinsip Ekonomi (The Economic Argument)
Berdasarkan prinsip ini HAKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi
kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HAKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi
pemiliknya, pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya
seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil
ciptaannya. Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu
kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan
memeberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
2. Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice)
Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa
suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta
yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika
diakui hasil karyanya. Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau
orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya.
3. Prinsip Kebudayaan (The Cultural Argument)
Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia
diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan
ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu
pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan,
peradaban dan martabat manusia. Selain itu, HAKI juga akan memberikan keuntungan
baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Prinsip kebudayaan, yakni
perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan
manusia.
4. Prinsip Sosial (The Social Argument)
Berdasarkan prinsip ini, sistem HAKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak
hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja
melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan
ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam undang-undang
hak cipta Indonesia. Prinsip social ( mengatur kepentingan manusia sebagai warga
Negara ), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu
merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan bedasarkan keseimbangan
kepentingan individu dan masyarakat.
10
Pengaturan HAKI di Indonesia
Di tingkat nasional, pengaturan HAKI secara pokok (dalam UU) dapat dikatakan telah
lengkap dan memadai. Lengkap, karena menjangkau ke-tujuh jenis HAKI. Memadai, karena
dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan nasional, dengan beberapa catatan, tingkat
pengaturan tersebut secara substantif setidaknya telah memenuhi syarat minimal yang
“dipatok” di Perjanjian Internasional yang pokok di bidang HAKI.
Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagi anggota WTO/TRIP’s dan diratifikasinya
beberapa konvensi internasional di bidang HAKI sebagaimana dijelaskan pada pengaturan
HAKI di internasional tersebut di atas, maka Indonesia harus menyelaraskan peraturan
perundang-undangan di bidang HAKI. Untuk itu, pada tahun 1997 Pemerintah merevisi
kembali beberapa peraturan perundangan di bidang HAKI, dengan mengundangkan :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6
Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987
tentang Hak Cipta
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6
Tahun 1989 tentang Paten
3. Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19
Tahun 1992 tentang Merek
Selain ketiga undang-undang tersebut di atas, undang-undang HAKI yang menyangkut ke-
tujuh HAKI antara lain :
1. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk
4. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
6. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Dengan pertimbangan masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap undang-
undang tentang hak cipta, paten, dan merek yang diundangkan tahun 1997, maka ketiga
undang-undang tersebut telah direvisi kembali pada tahun 2001. Selanjutnya telah
diundangkan:
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
2. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
(khusus mengenai revisi UU tentang Hak Cipta saat ini masih dalam proses pembahasan di
DPR)
Dasar hukum mengenai HAKI di Indonesia diatur dengan undang-undang Hak Cipta
no.19 tahun 2003, undang-undang Hak Cipta ini melindungi antara lain atas hak cipta
program atau piranti lunak computer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak
computer dan buku-buku (sejenis) lainnya. Terhitung sejak 29 Juli 2003, Pemerintah
Republik Indonesia mengenai Perlindungan Hak Cipta, perlindungan ini juga mencakup :
11
Program atau Piranti lunak computer, buku pedoman pegunaan program atau piranti
lunak computer, dan buku-buku sejenis lainnya.
Dari warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika
Serikat, atau
Untuk mana warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di
Amerika Serikat memiliki hak-hak ekonomi yang diperoleh dari UNDANG-UNDANG
HAK CIPTA, atau untuk mana suatu badan hukum (yang secara langsung atau tak
langsung dikendalikan, atau mayoritas dari saham-sahamnya atau hak kepemilikan
lainnya dimiliki, oleh warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau
berkedudukan di Amerika Serikat) memiliki hak-hak ekonomi itu;
Program atau piranti lunak computer, buku pedoman penggunaan program atau piranti
lunak computer dan buku-buku sejenis lainnya yang pertama kali diterbitkan di Amerika
Serikat.
Para anggota BSA termasuk ADOBE, AutoDesk, Bently, CNC Software, Lotus
Development, Microsoft, Novell, Symantec, dan Santa Cruz Operation adalah
perusahaan-perusahaan pencipta program ataupiranti lunak computer untuk computer
pribadi (PC) terkemuka didunia, dan juga adalah badan hukum Amerika Serikat yang
berkedudukan di Amerika Serikat. Oleh karena itu program atau piranti lunak computer,
buku-buku pedoman penggunaan programataupiranti lunak computer dan buku-buku sejenis
lainnya ciptaan perusahaan-perusahaan tersebut dilindungi pula oleh UNDANG-UNDANG
HAK CIPTA INDONESIA.
Jika seseorang melakukan suatu pelanggaran terhadap hak cipta orang lain maka
orang tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Jika anda atau
perusahaan melanggar hak cipta pihak lain, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak
memproduksi, meniruataumenyalin, menerbitkan ataumenyiarkan,
memperdagangkanataumengedarkan atau menjual karya-karya hak cipta pihak lain atau
barang-barang hasil pelanggaran hak cipta (produk-produk bajakan) maka anda telah
melakukan tindak pidana yang dikenakan sanksi-sanksi pidana.
Sanksi Pidana
Di dalam Undang-Undang Hak Cipta juga di atur tentang pembebanan
denda dan pengganjaran hukuman penjara sebagai sanksi pidana atas setiap
pelanggaran terhadap Hak Cipta.
12
Pada Undang-Undang R.I. No.19 tahun 2002, terjadi perubahan yang cukup
signifikan yang menyangkut sanksi pidana tersebut. Kalau pada Undang-Undang
Hak Cipta No.12 tahun 1997 yang lalu, sanksi pidana hanya menentukan pidana
penjara maksimal 5 (lima) tahun tanpa hukuman minimal, tapi pada Undang-
Undang yang baru ini telah ditentukan hukuman minimal atau singkat 1 (satu) bulan
penjara dan maksimal 7 (tujuh) tahun penjara serta denda sebesar 5 (lima) milyar
rupiah.
Berikut ini kami kutipkan ketentuan mengenai sanksi pidana atas pelanggaran
Hak Cipta dalam Undang-Undang R.I. No.19 tahun 2002 :
Pasal 72
1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu)
bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana
penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan , atau
menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta
atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk
kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupah).
5. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda
paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda
paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling
banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling
banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
13
9. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak
Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
Pasal 73
1. Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak
terkait serta alat-alat yang
digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk
dimusnahkan.
2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik,
dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.
HAKI Dalam Teknologi Informasi
Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh teknologi informasi tidak dapat lepas dari
keberadaan HAKI. Secara umum HAKI adalah perlindungan hukum yang berupa hak yang
diberikan oleh negara secara eksklusif terhadap karya-karya yang lahir dari suatu proses
kreatif pencipta atau penemunya. Cyberspace yang ditopang oleh dua unsure utama,
computer dan informasi, secara langsung bersentuhan dengan obyek-obyek pengaturan
dalam HAKI, yaitu cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang dan tata letak sirkit
terpadu. HAKI mendapatakan sorotan khusus karena hak tersebut dapat disalahgunakan
dengan jauh lebih mudah dalam kaitannya dengan fenomena konvergensi teknologi
informasi yang terjadi. Tanpa perlindungan, obyek yang sangat bernilai tinggi ini dapat
menjadi tidak berarti apa-apa, ketika si pencipta atau penemu tidak mendapatkan
penggantian biaya yang telah dikeluarkannya selama proses penciptaan ketika orang lain
justru yang memperoleh manfaat ekonomis dari karyanya. Di Indonesia pelanggaran HAKI
sudah dalam taraf yang sangat memalukan. Indonesia mendudki peringkat ketiga terbesar
dunia setelah Ukraine dan China dalam soal pembajakan software.
Untuk mengurangi angka pembajakan di dunia yang semakin hari semakin
meningkat maka sebuah perkumpulan industri yang bergerak di software AS yang dikenal
dengan BSA (Business Software Aliance) sudah menyatakan perang dan akan terus
melacak penggunaan software illegal oleh perusahaan swasta dengan cara melibatkan
masyarakat melalui sayembara berhadiah Rp.50 juta bagi siapa saja yang memberikan
informasi yang akurat dan tepat tentang penggunaan software illegal di perusahaan.
Informasi yang masuk ke BSA bias saja dari masyarakat luas, bias saja dari karyawan
14
perusahaan itu sendiri yang tidak loyal sehingga mereka memberikan informasi kepada
BSA.
Sementara pemerintah Indonesia akan menggiatkan kampanye melawan
pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan akan meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya masalah ini. Pemerintah juga akan meningkatkan frekuensi
pembersihan (razia), memperberat hukuman terhadap para pelanggar HAKI dan melakukan
usaha-usaha untuk mencegah masuknya produk-produk bajakan ke Indonesia. Salah satu
langkah yang diambil pemerintah Indonesia adalah dengan membentuk Tim Keppres 34,
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perundang-undangan hak cipta, merek dan
paten.
Pelaksanaan HAKI di Masa Sekarang
Peraturan perundangan yang berlaku sangat banyak, tetapi melihat pelaksanaannya
sekarang ini makin banyak pelanggaran-pelanggaran. Umumnya pelanggaran hak cipta
didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan
kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Hal ini bisa dibuktikan dengan
semakin maraknya pembajakan-pembajakan hasil karya ciptaan seseorang. Sebagai contoh
yang lebih konkret yaitu pembajakan kaset-kaset VCD. Faktor-faktor yang mempengaruhi
warga masyarakat untuk melanggar HAKI, yaitu :
Dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keun-tungan yang sebesar-
besarnya dari pelanggaran tersebut.
Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan
selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang
dilakukan oleh para penegak hukum.
Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak
perlu dibayar kepada pemerintah.
Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu
(aspal), yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan
ekonomi.
Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan hukum, namun dalam menegakkan
hukum harus mendapat kontrol dan tekanan dari negara asing. Tidak mengherankan apabila
penegakan hukum di negeri ini tidak dapat dilakukan secara konsisten. Salah satu contoh
nyata adalah pada saat mulai diberlakukannya Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta pada tanggal 29 Juli 2003, hampir seluruh pedangang CD, VCD dan DVD
bajakan tidak tampak di pinggir jalan. Namun beberapa minggu kemudian, sedikit-demi
sedikit para pedagang tersebut mulai tampak menggelar kembali barang dagangannya, dan
hingga sampai saan ini mereka dengan sangat leluasa dan terang-terangan berani menjual
barang dagangannya di tempat keramaian. Kondisi ini semakin diperburuk dengan tindakan
para aparat penegak hukum yang hanya melakukan razia terhadap para pedagang tetapi
15
tidak terhadap sumber produk bajakan tersebut, sehingga produksi barang bajakan terus
berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum secara tuntas menyelesaikan
masalah pembajakan, oleh karena itu masih terdapat produsen yang memproduksi barang
bajakan tersebut yang belum tersentuh oleh aparat penegak hukum.Jika memang niat
pemerintah adalah untuk memberantas praktek pembajakan, maka tanpa pengenaan cukai
terhadap produksi rekamanpun sebenarnya hal tersebut sudah dapat dilakukan sejak
belakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun dalam kenyataannya, praktek
perdagangan barang ilegal tersebut bukan semakin berkurang, malahan semakin marak
diperdagangkan di kaki lima.
Contoh-contoh lain mengenai pelanggaran HAKI yaitu :
1. Jakarta Tahun 2009 mencatat hasil kurang menggembirakan untuk urusan pembajakan
software di Indonesia. Dari hasil riset yang dikeluarkan IDC terungkap bahwa aktivitas
pembajakan software di Tanah Air justru kian melonjak. Dari riset itu Indonesia
ditempatkan di posisi ke12 sebagai negara dengan tingkat pembajakan software
terbesar di dunia.
2. Pelanggaran yang merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan
yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan.
3. Pelanggaran yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya
memperbanyak dan menjual video compact disc (vcd) pomo.
4. Melanggar perjanjian (memenuhi kewajiban tidak sesuai dengan isi kesepakatan yang
telah disetujui oleh kedua belah pihak), misalnya dalam perjanjian penerbitan karya
cipta disetujui untuk dicetak sebanyak 2.000 eksemplar, tetapi yang dicetak/diedarkan di
pasar adalah 4.000 eksemplar. Pembayaran royalti kepada pencipta didasarkan pada
perjanjian penerbitan, yaitu 2.000 eksemplar bukan 4.000 eksemplar. Ini sangat
merugikan bagi pencipta
Dampak Pelanggaran HAKI
Dampak pembajakan software di Indonesia tidak hanya merugikan perusahaan pembuat
software saja, tetapi pemerintah Indonesia juga akan terkena dampaknya. Industri software
local menjadi tidak berkembang karena mereka tidak mendapat hasil yang setimpal akibat
aksi pembajakan ini. Selain itu mereka menjadi enggan untuk memproduksi software,
karena selalu khawatir hasilnya akan dibajak.
Terlepas dari perusahaan software yang semakin hari merugi karena aksi pembajakan,
sebetulnya dunia TI Indonesia kini benar-benar menghadapi suatu masalah besar. Dengan
berlakunya TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights Agreement) yang
dicanangkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mulai 1 Januari 2000, produsen-
produsen paket piranti lunak komputer terutama yang tergabung dalam Business
Software Alliance (BSA) akan menuntut pembajak program buatan mereka ditindak
16
tegas sesuai ketentuan. Amerika Serikat, melalui United State Trade Representatif yang
dalam beberapa tahun belakangan ini menempatkan Indonesia pada posisi priority
watch list. Kedudukan ini sekelas dengan negara-negara lain seperti, Cina, Bulgaria, Israel,
Malaysia, Brunei, Afrika Selatan, Mexico, maupun Korea. Padahal, pengelompokan ini
bukan tanpa sanksi. Jikalau Indonesia tak dapat memperbaiki keadaan, maka sanksinya
adalah penggunaan spesial 301 pada United States (US) Trade Act. Ketentuan ini
memberikan mandat kepada pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan
pembalasan (retaliation) di bidang ekonomi kepada Indonesia. "Dalam hal ini, pasar
Indonesia di Amerika Serikat yang menjadi taruhannya, bidang yang menjadi sorotan utama,
yakni hak cipta menyangkut pembajakan video compact disk serta program komputer, dan
paten berkenaan dengan obat-obatan (pharmaceuticals). Karena itu, yang penting
sebenarnya, adalah komitmen dari penegak hukum Indonesia pada standar internasional
mengenai HAKI sendiri. Apalagi, Indonesia sudah menyatakan ikut dalam convention
Establishing on the World Trade Organization (Konvensi WTO) yang di dalamnya
terdapat Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement(TRIPs).
Memang hukuman tersebut belum dilakukan secara langsung, tapi dapat berakibat pada
eksport Indonesia ke USA, dan yang buntut-buntutnya mempengaruhi perekonomian
Indonesia pada umumnya. Sayang sekali masih diabaikan oleh masyarakat luas, termasuk
pihak pendidikan, bidang HAKI sangat lekat dengan pertumbuhan perekonomian suatu
negara. Pertumbuhan penghormatan atas HAKI tumbuh sejalan dengan pertumbuhan
perekonomian suatu negara. "Jikalau suatu negara perekonomiannya tergantung pada
investasi asing, maka mereka pun sangat berkepentingan dengan perlindungan HAKI.
Keluhan utama dari investor Amerika Serikat adalah belum memadainya penegakan hukum
bidang HAKI di Indonesia. Dua hal yang menjadi sorotan utama, yakni penghormatan hak
cipta yang menyangkut pembajakan VCD dan program komputer, serta penghargaan hak
paten berkenaan dengan obat-obatan.