m
m
9
m
•m
m
T '%MUSPANI &.ASSOCIATES Jakarta, 20 Maret 2017
Hal: Keterangan Pibak Terkait Terhadap Perkara Nomorl/PHP.BOP/XV/2017 Yang Ditnohonkan Oleh Pasangan Calon Bupatidan WaidI Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor Urut3, M. SABRi, S.Sos, MM dan Naspian di Mahkamah Konstitusi,
Kepada YTH :
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaJalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Dengan hormat,
Yangbertanda langan dibawah ini:
Nama
Tempat, Tanggal LahirJenis KelaminKewarganegaraanPekerjaan
Alamat
Nama
Tempat, Tanggal LahirJenis KelaminKewarganegaraanPekerjaan
Alamat
DITERIMA DAI.AM PFRSIDANGAN
N<. ; /I'lli'-IW.
TanKcal ;
Dr. HFerr>' Ramfi, S.H.,M.H.Bengkulu, 28 Oktober 1964laki-laki
Indonesia
Bupati Kabupaten BengkuluTengah Periode 2012-2017;Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor Umt2.
: Dusun Beringin Desa Harapan Kecamatan PondokKelapa Kabupaten BengkuluTengah.
: Septi Peryadi. S.TP: KembangSeri, 18 September 1976: laki-laki
: Indonesia
: Karyawan Swasta.Calon Wakil Bupati Kab. Bengkulu Tengah Nomor Urut 2.
: Desa Kembang Seri Kecamatan Talang EmpatKabupaten Bengkulu Tengah.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017, berdasarkan surat kuasa
Khusus tertanggal 13Maret 2017, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :
1. Dr. Novran Harisa. SH, M.Hum
2. Muspani, S.H.
3. HotmaT. Sihombing.S.H,4. Evi Elvina Dwita. S.H.
5. Nazlian. R, S.H.
Bengkulu Office : Jakarta Office:Jl KsniiAc Oawa 11 n I . JL. H. Kelik Kompiek Perumahan "Permata Regency*JI. Napuas Kaya No. 21, Padang Harapan, Bengkulu eiokb no. 9 Jakarta Barat
Telp./HobUe: 0811 7300 23
14
Kesemuanya adalah Advokat Konsultan hukum pada Kantor Hukum "Muspani &
Associates", Jalan H. Kelik Komplek Perumahan "Permata Regency" Blok B. Nomor9
Jakarta Barat Telp / mobile: 0811730023. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut
# secara sendin-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama
^ Pemberi Kuasa.
a*
Selanjutnya disebutsebagai PIHAK TERKAIT.
Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam perkara nomor :
l/PHP.BUP/XV/2017, 5^ng diajukan oleh Pemohon M. SABRI. S.Sos, MM dan
NASPIAN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
'd Tahun 2017,yangtelah diregistrasi pada hari Senintanggal 13 Maret2017 pukul 10.00
^ WIB, sebagai berikut:
1. PENDAHULUAN
Majelis Hakim Mahkamahyang Mulia,
Bahwa proses demokrasi di Kabupaten Bengkulu Tengah secara keseluruhan
berjalan lancar, tertib dan aman, tidak terjadi kekacauan-kekacauan yang berarti.
Semua keluhan ataupun keberatan dari masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah
# telah tersalurkan lewat salurannya masing-masing, yakni Panwaslu serta
1^ jajarannya dan Gakkumdu. Dapat dikatakan masyarakat Kabupaten Bengkulu
Tengah puas dan menerima proses penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bengkulu Tengah yang telah dilaksanakan oleh Termohon.
Sangat berbeda dengan alasan-alasan keberatan Pemohon yang disampaikan
dalam Permohonannya, yang menyatakan pada pokoknya bahwa proses
penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan dengan
^ tidak baik.
Hal ini sangat Pihak Terkait sesalkan, karena pada proses rekapitulasi yang
dilakukan oleh Termohon KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dan Jajarannya,
Pemohon menerima hasil rekapitulasi tersebut hal ini terbukti dengan tidak ada
keberatan saksi Pemohon terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara pada
^ tingkat KPPS bahkan sampai ketingkat PPK, dan hanya di pleno rekapitulasi di
-9
Page 2 of 24
^ tingkat Kabupaten sajalah saksi Pemohon tidak mau menanda tangani BeritaAcara rekapitulasi dimaksud.
Bahwa setelah kami mencermati seluruh dalil-dalii Permohonan Pemohon, dalil-
dalil permohonan Pemohon, tidak didasarkan pada PMK Nomor 1tahun 2016.
Bahwa daltl-daiil permohonan pemohon hanya menguraikan adanya dugaan*^ dugaan pelanggaran yang sesungguhnya merupakan ranah Panwaslu dan^ Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Tengah.
^ II. DALAM EKSEPSI
^ A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSl
Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat C3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi
Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil
pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai
^ dibentuknya badan peradilan khusus.
' B. KEDUDUKAN HUKUM {LEGAL STANDING) PEMOHON dan# PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PENGAJUAN1^ PERMOHONAN.
^ Bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupatidan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Bengkulu Tengah tahun 2017 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten
Bengkulu Tengah Nomor : 32/kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tentang
^ Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil dalam Pemilihan Bupati danWakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 tanggal 24 Oktober
2016 dan sebagaimana pula berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten.
Bengkulu Tengah Nomor : 33/kpts/KPU-Kab/007-67^41/2016 tentangWOPenetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun
2017, akan tetapi apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon
memenuhi syarat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana
m
Page 3 of 24
^ yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
^ Undang-Undang, yang berbunyi, "Peserta Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan
pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, akan kami
uraikan dan jelaskan berikut ini:
a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang
Nomor10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil
^ penghitungan perolehansuara dengan ketentuan:
a. kabupaten/froto dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000
(dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan
suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%
(dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap
akhiryang ditetapkan oleh KPUKabupaten/Kota;
^ b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua
^ ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)
jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila
terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima
persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir
^ yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;^ c kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima
^ ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan^ perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan
paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasilA
penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
^ Page 4 of 24
4
9
9
9
rd
m
d kabupaten/kota dengan jumlab penduduk lebih dari 1.000.000 (satu
jutaj jiwa, pengajuan perselisiban peroleban suara dilakukan jika
terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima
persen) dari total suara sah basilpengbitungan suara tabap akbir KPU
^ Kabupaten/Kota.
«»b. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat [2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam
^ Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Wall Kota
(selanjutnya disebut PMK Nomor 1 Tahun 2016] sebagaimana diubah
dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7
1^ ayat [2] PMK Nomor 1Tahun 2016.
c. Bahwa berdasarkan DAK2 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri
yang diserahkan kepada KPU Rl tanggal 19 Mei 2016 di Kantor KPU
Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat yang dituangkan dalam
BeritaAcara nomor; 470/4820/DUKCAPlL dan nomor: 32/BA/V/2016
^ bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebanyak
^ 107.630 jiwa. {vide Bukti: PT- 1), sehingga berlaku ketentuan Pasal
158 ayat (2] huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana lebih
lanjut diatur dalam Pasal 7 ayat [2) PMK Nomor 1 Tahun 2016,
sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017.
Bahwa Pemohon dalam uraian dalilnya mengenai jumlah penduduk
^ Kabupaten Bengkulu Tengahsejumlah 104.797 jiwa berdasarkan data
^ yang tidak jelas, sehingga dalil permohonan tersebut tidak memilikidasar hukum dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan.
d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 116/BA/n/2017 tentang
Rekapitulasi Hasil Pengbitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
^ dalam PemUihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017^ tanggal 23 Februari 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Page 5 of 24
•i
#
#
#
"I
^i|
Kabupaten Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 63/Kpts/KPU-
KAB/007-67941/2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan
Pengumunan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bengkulu
Tengah Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017, perolehan suara masing-
masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu
Tengah adalah sebagai berikut:
Nomor Pasangan Calon Perolehan Suara
1
Medio Yulistio dan A. Rani
Pasangan Calon Nomor Unit 12.701
2
Ferry Ramli dan Septi PeryadiPasangan Calon Nomor Urut 2
31.849
3
M. Sabri dan NaspianPasangan Calon Nomor Urut 3
23.338
Jumlah Suara 57.888
Dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon
tersebut maka berdasarkan ketentuan 158 ayat [2) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016,
sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 maka 2%
X 57.888 suara adalah 1.157 suara.
Dengan demikian maka permohonan Pemohon hanya sah diajukan
apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan
Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pihak Terkait) tidak
melebihi jumlah 1.157 (Seribu Seratus LimaPuluh Tujuh) suara.
e. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 23.338 (dua puluh
tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan) suara, sedangkan Pihak
Terkait memperoleh sebanyak 31.849 (tiga puluh satu ribu delapan
ratus empat puluh sembilan) suara, sehingga selisih suara antara
Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 8.511 (delapan ribu lima
ratus sebelas) suara atau 14,70%. (empat belas koma tujuh puluh
persen).
Page 6 of 24
m
•ii
i#
Bahwa pada permohonan Pemohon penghitxingan persentase selisih suara,
penghitungan ambang batas selisih suara, penggunaan sumber data
kependudukan dan cara menghitung persentase yang menjadi dasarpermohonan keseluruhannya tidak didasarkan pada PMK Nomor 1 Tahun
4i| 2016, hal ini terungkap sebagai berikut:
^ 1. Dalil pada angka 4 halaman 3yang menghitung 2%dari perolehan
suara PihakTerkait yakni 2%x 31.849 suara = 636.98 suara. Bahwa
angka 31.849 merupakan angka perolehan suara Pihak Terkait dan
angka 636.98 suara yang diuraikan Pemohon dalam
permohonannya tidak jelas digunakan untuk dasar apa angkatersebut?, karena angka tersebut bukan merupakan penentu
sebagai syarat pengajuan permohonan. Seharusnya Pemohon
menghitung secara benar sebagaimana Pihak Terkait uraikan pada
huruf Bbagian d di atas.
2. Bahwa Pemohon menggunakan data kependudukan yang tidak jelas
sumbernya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pada halaman
^ 3 huruf e angka 2 permohonan Pemohon. Seharusnya Pemohon
menggunakan Data DAK2 yang dikeluarkan oleh Kementerian
Dalam Negeri yang diserahkan kepada KPU RI tanggal 19 Mei 2016
di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat yang
dituangkan dalam Berita Acara nomor : 470/4820/DUKCAPIL dan
nomor ; 32/BA/V/2016 bahwa jumlah penduduk Kabupaten
^ Bengkulu Tengah adalah sebanyak 107.630 Jiwa sebagaimana
Pihak Terkait uraikan pada huruf c di atas.
3. Bahwa uraian mengenai pembuktian Pemohon yang menyatakan
Pemohon memiliki Le^al Standing adalah pembuktian yang
memaksakan diriuntuk mengajukan permohonan a quo.
^ Oleh karena setelah Pihak Terkait menghitung berdasarkan PMK Nomor 11^ Tahun 2016, diketahul selisih perolehan suara antara Pemohon dengan
Pihak Terkait adalah sejumlah 8.511 (deiapan ribu lima ratus sebelas)
suara atau sebanyak 14,70 % atau melebihi persentase yang telah
ditentukan. Terlebih lagi ternyata Pemohon menggunakan data jumlah
penduduk yang tidak jelas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon
Page 7 of 24
^ tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016, sebagaimana telah
diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017.
Dengan demikian maka Pemohon tidak memiliki Legal Standing untuk
mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu pennohonan Pemohon
^ haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
^ C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasii Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal 23 Februari
^ 2017 pukul 14.00 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3[tiga) hari kerjauntuk mengajukan permohonan adalah terhitung pada hari Kamis tanggal
23 Februari 2017 pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28
Februari 2017 pukul 14.00WIB. (vide bukti PT- 2).
Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari
^ Jumat tanggal 24 Februari 2017 pukul 09.00 WIB.
^ Bahwa berdasarkan uralan tersebut di atas, menurut Pihak Terkait,
^ permohonan Pemohon diajukan telah memenuhi tenggang waktu pengajuanPermohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana lampiran PMK Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan,
Kegiatan dan Jadwal Penangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota;
•I
m
D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS dan KABUR (OBSCUUR
LIBEL);
Pemohon dalam uraian dalil-dalil permohonannya mendalilkan pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Termohon sengaja berpihak kepada Pihak Terkait;
2. Pemda Bengkulu Tengah mengajak masyarakat memilih Pihak
^ Terkait;
^ 3. Pihak Terkait memobilisasi pejabat, PNS, Camat, Kepala Sekolah,
Kades dan perangkat desa untuk mengajak masyarakat mencoblos
Pihak Terkait;Page 6 of 24
•i
ii
4. Pihak Terkait memanfaatkan SKPD (Dinas Kesehatan Bengkulu
Tengah) membuat buku Kesehatan Ibu dan Anak bergambar calon
Bupati nomor urut 2 menggunakan dana APBD;
5. Pihak Terkait memanfaatkan Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi
membuat stlker bergambar calon nomor urut 2;
6. Evi Susanti anggota DPRD Bengkulu Tengah kampanye bersama
Pihak Terkait;
7. Pihak Terkait melakukan money politic;
Terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sengaja
berpihak kepada Pihak Terkait adalah menjadi kompetensi Termohon
untuk memberikan keterangan;
^ Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait^ memobilisasi pejabat, PNS, Camat. Kepala Sekolah, Kadcs dan perangkat
^ desa untuk mengajak masyarakat mencoblos Pihak Terkait; Pihak
Terkait memanfaatkan SKPD (Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah)
membuat buku Kesehatan Ibu dan Anak bergambar calon Bupati nomor
urut 2 menggunakan dana APBD; Pihak Terkait memanfaatkan Bank
Bengkulu Cabang Karang Tinggi membuat stiker bergambarcalon nomor
^ urut 2; Evi Susanti anggota DPRD Bengkulu Tengah kampanye bersama
^ Pihak Terkait, dan Pihak Terkait melakukan money politic, adalah dalil
yang mengada-ada, tidak jelas dan kabur, karena:
- Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas di
mana, kapan, dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana terjadi
pelaggaran penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh
Termohon. Akan tetapi Pemohon hanya mendalilkan terjadinya
^ dugaan pelanggaran kampanye berupa: (i] dugaan keperpihakan
^ Termohon, (ii) Pihak Terkait memobilisasi pejabat, PNS, Camat,
Kepala Sekolah, Kades dan perangkat desa untuk mengajak
masyarakat mencoblos Pihak Terkait; (iii) Pihak Terkait
memanfaatkan SKPD (Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah) membuat
buku Kesehatan Ibu dan Anak bergambar calon Bupati nomor urut
^ 2 menggunakan dana APBD; (iv) Pihak Terkait memanfaatkan Bank
4 Page 9 of 24
•I
Bengkulu Cabang Karang Tinggi membuat stiker bergambar calon
nomor urut 2; (v] Evi Susanti anggota DPRD Bengkulu Tengah
kampanye bersama PihakTerkait, dan (vi) PihakTerkaitmelakukan
money politic.
Pemohon tidak dapat juga menjelaskan rangkaian dugaan
pelanggaran tersebut dengan perolehan suara yang secara
signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon dan
Pihak TerkaiL Lebih dari itu, seandainyapun rangkaian dugaan
pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon terjadi maka hal
demikian lebih merupakan wewenang Panwaslu dan Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk
menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme hukum yang
berlaku, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara
perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi
kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga dalil-dalil demikian
•I tidak jelas dan kabur {obscuur libel).
Berdasarkan seluruh uraian di atas huruf a, huruf b, hurufc dan huruf d di
atas dapat Pihak Terkait simpulkan bahwa permohonan PEMOHON
TIDAK MEMENUHl SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN. dalil-dalil
permohonan tidak jelas dan kabur, kemudian permohonan Pemohon
^ tidak menguraikan fakta-fakta menguatkan terjadinya selisih perolehan
^ suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, dalil permohonan Pemohon
^ lebih pada menguraikan adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang telahdiselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten BengkuluTengah.
^ HI. DALAMPOKOKPERMOHONON.
^ Adapun tanggapan atau jawaban sebagai keterangan Pihak Terkaitberkenaan dengan dalil - dalil Pemohon tersebut, dapat Pihak Terkait
tanggapi sebagai berikut:
^ Page 10 of 24
1. Tentang dalil adanya keberpihakan Termohon kepada PIHAK
TERKAIT:
li
4
Dalil ini didasarkan oleh Pemohon atas kejadian di Desa Talang Pauh
Kecamatan Pondok Kelapa, salah seorangKomisioner Termohon
(Supirman, S^g, MH} pada tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 10.00
WIB hadir dan memberikan motivasi dalam acara pembekalan Tim
Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 a.n, Ferry Ramli dan Septi Peryadi.
Saksi a.n Endi Taswin Bin Amir Hamzah melaporkannya kepada
^ Panwaslu lalu sejam kemudian salah satu personil Panwaslu tiba danlansung mendokumentasikan kejadian tersebut Teradu menyadari hal
tersebut lalu meninggalkan tempat acara yang disaksikan oleh para
^ saksi dan scmua peserta pembekalan tim pemenangan Paslon Nomor
urut 2.m
Terhadap dalil ini PihakTerkaittanggapi sebagai berikut:
1. Bahwa demi untuk meningkatkan partisipasi serta pemahaman para
saksi Pihak Terkait tentang tata cara dan hak serta kewajiban para
saksi yang akan ditempatkan baik pada tingkat KPPS, PPK maupun
^ KPU, maka Pihak Terkait mengajukan permohonan kepada PihakTermohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2017-2022 untuk menjadi^ salah satu Nara Sumber tentang hak dan kewajiban serta kedudukan
saksi pada setiap tahapan proses pemilihan (vide bukti PT: 3);
Bahwa permohonan Pihak Terkait ini bersesuaian dengan ketentuan
^ Pasal 10 ayat (3) huruf q dan ayat (4] huruf c UU Nomor 15 Tahun^ 2011 tentang Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota juncto Pasal 13 huruf R
^ dan Pasal 14 huruf CUU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan^ Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
^ undang sebagaimana pula dirubah terakhir kali melalui UU Nomor
^ 10 Tahun 2016:Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan
^ hukum dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan.^ 2. Bahwa atas Permohonan Pihak Terkait tersebut, Termohon
menugaskan salah satu Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
^ yaitu Supirman, S.Ag, MH.^ Bahwa pada saat Termohon (/n cassue sdr. Supirman S^g. MH]
menjadi salah satu Nara Sumber pada kegiatan Pembekalan Saksi
Pihak Terkait dimaksud, selain memberikan materi tentang hak.
Page 11 of 24
m
m
kewajiban serta kedudukan saksi, telah pula menyampaikan bahwapeserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada PelaksanaanPILKADA Serentak 2017 di Kabupaten Bengkulu Tengah adaiah 3[tiga] Pasangan Calon dan salah satu Pasangan Calon tersebut adaiahNomor Urut 2yaitu DR. H. Ferry Ramli, SH MH berpasangan denganSepti Peryadi, S.TP.
^ Bahwa kegiatan Pembekalan saksi tersebut dtselenggarakan secaratertutup dan terbatas hanya dihadiri oleh saksi-saksi dari Pihak
Terltait dan tidak metibatkan masyarakat umum, sehingga'3^ nienurut Kami hal ini tidak memenuhi unsur pelanggaran yang
dilakukan oleh Pihak Terkaitataupun Termohon.Oleh Pemohon, hal ini diplintir/direkayasa sedemikian rupa danmembentuk opini sendiri dengan mendalilkan bahwa Termohontelah berpihak kepada Pihak Terkait
Oleh karena itu maka dalil Pemohon tentang keberpihakanTermohon kepada Pihak Terkait hanyalah didasarkan kepada
1^ asumsi-asumsi belaka tanpa dasar hukum.
Dengan demikian daUI Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan
hukum dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan.
2. Tentang Dalil Adanya Ajakan Pemda Bengkulu Tengah KepadaMasyarakat Untuk Memilih Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor
^ UruC2.
Dalil ini didasarkan oleh Pemohon atas kejadian pada tanggal 9Desember 2016 Pemda Bengkulu Tengah mengadakan kegiatan ZikirAkbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAWbertempat di halaman Kantor Bupati Bengkulu Tengah dalampenyampaian ceramah pada zikir tersebut ada kata-kata ajakan memilihFeny Ramli (Paslon) Nomor urut2 di hadapan seluruh pejabat dan PNSse Kabupaten Bengkulu Tengah, peristiwa kampanye terselubung olehPemda Bengkulu Tengah tersebut telah dilaporkan kepada PANWASLUKabupaten Bengkulu Tengah dan berdasarkan hasil pemeriksaanPanwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dansurat Nomor: 213/Bawaslu-Prov.BE.02/1/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal status laporantersebut terbukti dan diteniskan ke instansi lain.
Atas dalil ini Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:
Page 12 of 24
9
>4
Bahwa benar kegiatan Zikir Akbar dalam rangka memperingati MaulidNabi Muhammad SAW bertempat di halaman Kantor Bupati BengkuluTengah pada tanggal 9 Desember 2016 adalah mumi kegiatanPemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
Kegiatan tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan status PihakTerkait sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Bengkulu Tengah.
Bahwa dalil yang dikontruksikan oleh Pemohon tidak jelas, siapa yangmelakukan kampanye terselubung. Mengenai laporan Pemohon ke
^ Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, kami ketahui yang dilaporkanadalah Saudara Ahmadi Hamzah yang pada kegiatan tersebut bertindaksebagai pemimpin zikir. Atas laporan tersebut Panwaslu KabupatenBengkulu Tengah telah melakukan tindak lanjut denganmerekomendasikan kepada pit Bupati Bengkulu Tengah (model A-12tentang pemberitahuan tentang status laporan/temuan) (vide bukti PT;
4):
^ Bahwa kami ketahui saudara Ahmadi Hamzah tersebut adalahsimpatisan pasangan calon nomor unit 3 (Pemohon) (vide buktiPT; 5);
Bahwa kampanye terselubung 3rang didalilkan oleh Pemohon^ sesungguhnya adalah jebakan kepada Pihak Terkait
Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan
^ hukum dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan.
3, Tentang dalil Pasangan Nomor Unit 2 Memobilisasi Pejabat, PNS,
^ Camat, Kepala Sekolah,Kades Dan Perangkat Desa Untuk MengajakMasayarakat Mencoblos Pasion Nomor Unit 2.
Dalil ini Pemohon ajukan berdasarkan atas kejadian yang tidak utuh didesa Taba Rena, Kecamatan Pagar Jati pada tanggal 5 Februari 2017
sekitar pukul 19.00-21.00 WIB bertempat di rumah Rasidin (ImamMasjid A1 Jihad ) menjadi tempat pertemuan antara Pejabat Negara, PNS,
Camat, Kepala Sekolah, Kepala Desa dan Perangkat Desa bersamamasyarakat Desa Taba Rena yang berjumlah sekitar 40 orang antara
lain:
Page 13 of 24
<id
m
•»
m
No Nama jabatan Keterangan
1 Irwandi Eriadi, SE, M.Si Ketua Komisi U DPRD Provinsi
BengkuluTidak ijin
cuti
2 Syafrudin KabagUmum Pemda BengkuluTengah
PNS
3 M.Hasyim Kabid Badan Pelayanan PerijinanTerpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Bengkulu Tengah
PNS
4 Dailani Sabirin Camat Pagar Jati PNS
5 Irawan Tanjung, S.Pd Kepala SD Negeri 03 DesaKertapati, Kec Pagar lati
PNS
6 Sunamo Kepala Desa Taba Rena,Kecamatan Pagar lati
KepalaDesa
7 Jaya Saputra Perangkat Desa Taba Rena KAUR
8 Gunawan Fajar Alam Perangkat Desa Taba Rena KAUR
Masyarakat Desa Taba
Rena
Sekitar 40 orang
Dalam petemuan tersebutacara beitajuksilaturrahmi dipimpin lansungoleh Irwan Iriadi, SE, M^i bergantian berbicara para pejabat dan PNSyang namanya tertera pada kolom/tabel di atas mengajak seluruh
masyarakat Desa Taba Rena untuk memilih dan mencobios Paslon
Nomor Urut 2 sesuai dengan penjelasan saksi yang mengikuti acaratersebut Sanjaya dan Kamaludin.
Atas dalil ini PihakTerkait tanggapi sebagai berikut:Bahwa kegiatan tersebut adalah menghadiri undangan syukurandirumah Rasidin (Imam Masjid AI Jihad ) desa Taba Rena, KecamatanPagar Jati yang tidak ada hubungannya dengan agenda kampanyePemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah.Bahwa sesuai dengan isi Pemberitahuan Tentang StatusLaporan/Temuan yang diumumkan oleh Panwaslu Kabupaten BengkuluTengah tanggal 14 Pebruari 2017, Laporan tersebut DIHENTIKANkarena berdasarkan keterangan beberapa orang saksi yang telahdiperiksa oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, kegiatan tersebutTIDAK MEMENUHI apa yang disebut kampanye sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 15 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 (videbukti PT: 6);
Dengan demildan dalil Pemohon tldak berdasar dan tidak beralasan
hukum dan oleh karenanya mohon untukdikesampingkan.
Page 14 of 24
9
4. Tentang dalil Pasangan Nomor Unit 2 Memanfaatkan SKPD (Dinas
Kesehatan Bengkulu Tengah) Membuat Buku Kesehatan Ibu Dan
Anak Bergambar Calon Bupati Nomor Unit 2
Dalil ini dtdasarkan Pemohon atas kejadian tanggal 29 November 2016
Dinas Kesehatan secara serentak pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak
^ di posyandu-posyandu dan bidan-bidan desa yang tersebar di seluruhdesa se Kabupaten Bengkulu Tengah dan terbukti warga masyarakatbernama NUR YENI ELI warga Desa Lagan Bungin, Kecamatan Talang
^ Empat Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat memeriksa kehamilan dibidan Desa Lagan Bungin SELVl YOLANDA. Setelah selesai pemeriksaandiberikan vitamin dan obat serta sebuah BUKU KESEHATAN IBU DAN
ANAK bergambar Ferry Ramli Calon Bupati Nomor urut 2 yang dicetakmenggunakan uang APBD Kabupaten Bengkulu Tengah tanpa melaluiproses pengadaan barang dan jasa/tanpa tender, buku yang diedarkan
oleh para bidan-bidan desa tersebut adalah upaya mempengaruhipemilih mirip alat peraga kampanye dan diedarkan pada masakampanye, sementara yang memiliki kewenangan mencetak alat peragakampanye adalah kewenangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengahdiketahui Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, jadi PihakTerkait danDinas kesehatan Bengkulu Tengah telah menyalahi wewenang danmenggunakan uangAPBD untuk membuat buku menyerupai alat pegarakampanye yang diedarkan pada masa kampanye. Pelanggaran tersebut
^ telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah danberdasarkan hasil pemeriksaan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengahdan surat Nomor : 213/Bawaslu-Prov.BE.02/l/2017 tanggal 17 Januari
^ 2017 Perihal status laporan tersebut
Atas dalil ini PihakTerkait tanggapi sebagai berikut:
'9 1. Bahwa kegiatan Pemeriksaan Ibu dan Anak yang dilaksanakan oleh^ Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 29
November 2016, merupakan kegiatan resmi yang tidak ada
hubungannya dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil9
^ Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah;
m2. Bahwa pencetakan dan pemberian Buku Kesehatan Ibu dan Anak
^ merupakan Pelaksanaan dari Program Kementerian Kesehatan^ Republik Indonesia berdasarkan KEPMENKES Nomor
284/MENKES/SK/II1/2004 Tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak^ Page 15 of 24
9
dan PERMENKES Nomor: 97 tahun 2014 tentang PelajaranKesehatan masa sebelum hamil, masa hamil. persalinan dan masa
* sesudah melahirkan (videbukti PT: 7);
^ Bentuk dari Buku Kesehatan ibu dan Anak sebagaimana didalilkanoleh Pemohon sangat jauh berbeda dengan bentuk a!at peraga
"• sebagaimana dimaksudkan pada pasal 188 Juncto Pasa! 71 UU1^ Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, BupatidanWalikota (vide bukti PT: 8);
3. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut prosespemeriksaannya telah DIHENTIKAN oieh Panwaslu Kabupaten
^ Bengkuiu Tengah sesuai isi dari Pemberitahuan tentang StatusLaporan/Temuan yang diumumkan pada tanggal 16 Januari 2016
^ (vide bukti PT: 9);
4. Bahwa pencetakan dan pemberian Buku Kesehatan Ibu dan Anak
tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkuiu Tengah,^ namun hal serupa juga dilakukan oleh beberapa kabupaten lain
seperti Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkuiu Utara (vide
bukti PT: 10);
^ 5. Adapun pernyataan Pemohon yang menyatakan proses pencetakanbuku Kesehatan Ibu dan Anak tidak sesuai dengan prosedurPengadaan Barang dan Jasa adalah tidak benar, karena proses
pengadaan barang dan jasa yang dimaksud telah sesuai denganprosedur hukumyang berlaku (vide bukti PT:11);Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut proses
^ pemeriksaannya telah DIHENTIKAN oleh Panwaslu Kabupaten^ Bengkuiu Tengah sesuai isi dari Pemberitahuan tentang Status^ Laporan/Temuan yang diumumkan pada tanggal 16 lanuari 2016.
^ 5. Tentang dalil Pasangan Nomor Unit 2 Memanfaatkan BankBengkuiu Cabang Karang Tinggi Membuat Stiker Bergambar Galon
Bupati No Unit 2
9
9
9
9
9
9
9
Daiil inididasarkan Pemohon atas kejadian pada tanggal 3 Oktober 2016Idirmanto Warga Desa Lagan, Kecamatan Talang Empat membayar
Page 16 of 24
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nomor SPT
17.09.020.003.001- 0144.0 sebesar Rp.29.447 di Bank Bengkulu Cabang^ KarangTinggi padasaat selesai membayar, petugas pada Bank tersebut^ memberikan tanda bukti pelunasan dan sekaligus diberikan stiker
bertuliskan ucapan terima kasih atas pelunasan PBB bergambarkan Dr.Ferry Ramli, SH, MH dengan jabatan Bupati Bengkulu Tengah, padahai
^ pada tanggal tersebut Dr. Ferry Ramli, SH, MH sudah menjalani masacuti kampanye. Pihak Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggikongkalikong mempengaruhi masyarakat yang membayar pajak dengan
^ menyebarkan stiker yang bergambarkan Ferry Ramli, dengan kata IainBUMD tersebut telah melakukan keberpihakan kepada salah satu Calon
Bupati Bengkulu Tengah tahun 2017 dalam hal ini Nomor Urut 2 (tidak^ netralj. Pelanggaran tersebut telah kami laporkan ke Panwaslu
Kabupaten Bengkulu Tengah dan Berdasarkan hasil pemeriksaanPanwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dansurat Nomor; 213/BawasIu-Prov.BE.02/1/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal status laporan
^ tersebut terbukti dan diteruskan ke instansi lain.
Atas dalil ini Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:
Bahwa dalil dari Pemohon tersebut sangatlah mengada-ada dan tidakmemiliki dasarhukum;
Bahwa stiker tersebut dicetak bukanlah sebagai alat peraga kampanye^ pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah,^ melainkan stiker tersebut adalah program dari Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD), sebagai ucapanterima kasih dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah kepada
^ masyarakat yang telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang
distribusinya dititipkan melalui Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggimengingat bank tersebut sebagai tempat pembayaran Pajak Bumi dan
^ Bangunan (PBB) dan Surat Pelunasan Pajak Tahunan (SPPT) (vide bukti: PT: 12);
Bahwa terkait hal tersebut, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah telah9 menindaklanjuti dengan menyatakan tidak memenuhi unsur
pelanggaran Pemilihan (Model A-12) dan (Model A-10) tanggal 14Desember 2016 (vide bukd : PT: 13);
Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan
^ hukum dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan.
Page 17 of 24
m
9
m
9
9
m
6. Tentang dalil Evi Susanti anggota DPRD Kabupaten BengkuluTengah Kampanye Bersama PasanganNomorUrut 2 TanpaCuti
m
^ Dalil Pemohon ini didasarkan pada tanggal 2 November 2016 EviSusanti mengikuti kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 diDesa Penembang, Kecamatan Merigi Keiindang tidak dapatmenunjukkan surat ijin cuti kampanye sebagai anggota DPRDKabupaten Bengkulu Tengah, pelanggaran tersebut telah kami laporkan
^ ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dan berdasarkan hasil^ pemeriksaan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan
pemberitahuan status laporan Nomor ; 02/TM/PILKADA.BE/X1/2016tersebut terbukti dan diteniskan ke instansi lain;
9
Atas dalil ini Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:
Bahwa terhadap permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh KPU
Kabupaten Bengkulu Tengahdengan mengirimkan surat teguran kepadaEvi Susanti dengan memberitahukan ketentuan dan tata cara bagianggota legislatif untuk mengikuti kampanye (vide bukti PT: 14);Bahwa pihak terkait telah memberikan surat pemberitahuan kepadaseluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah yang mendukungPasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) agar mengajukan izin cuti
untuk kampanye (vide bukti PT: 15);Bahwa disamping itu berdasarkan Rapat Pleno perolehan suara di
tingkat PPK (Formulir model DA-1 KWK). pasangan calon nomor urut 2(Pihak Terkait) di lokasi tempat kampanye yang diikuti oleh sdri. Evi
Susanti di Kecamatan Merigi Keiindang tersebut kalah oleh pasangannomor unit 3 (Pemohon) (vide bukti PT: 16);
Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan
hukum dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan.
7. Tentang dalil Money Politic oleh Pasangan Nomor Urut 2.
a. Pada tanggal 10 Februari 2017 sekitar jam 11.00 WIB di Desa PasarPedati, Kecamatan Pondok Kelapa Rahmaniar, S.Hl alias BuyungSiratPNS diduga melakukan pemberian uang kepada warga diantaranyaNasrullah, Herawati, Sumarsono dan Elis Dahlia warga pasar pedatidiberikan uang masing-masing Rp. 100.000,- dengan alasan uangtitipan dari Ferry Ramli Calon Bupati Nomor urut 2 untuk beli es danbensin pada hari pencoblosan tanggal 15 Februari 2017. Pelanggarantersebut telah kami laporkan ke Panwaslu Kabupaten BengkuluTengah tersebut
Page 18 of 24
Atas dalil ini Pihak Terkait tanggapisebagai berikut:
Bahwa dalil tersebut mengada-ada dan tidak pernah dapatdibuktikan oleh Pemohon, tidak ada proses hukum apapun yangterjadi atas laporan tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan
Panwasiu Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah menghentikanpemeriksaan laporantersebut (model A-12) (vide bukti PT: 17);
Dengan demikian dalii Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan
hukum dan olehkarenanya mohon untuk dikesampingkan.
b. Pada tanggal 14 Februari 2017 Khairul Kepala Puskesmas Tabalaganmembagi-bagikan uang untuk memilih pasangan calon nomor urut 2sebanyak Rp.4.500.000,- diketahui oleh saksi pelapor Roles Diyantodan saksi yang mengetahui pembagian tersebut Kurniawan dan Lepriwarga Desa Taba Lagan peristiwa sudah dilaporkan ke PanwasiuKabupaten BengkuluTengah.
Atas dalil ini Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:
Atas Laporan dan/atau Temuan tersebut, Panwasiu Kabupaten
Bengkulu Tengah telah menindaklanjutinya dan berdasarkan hasil
pemeriksaan tersebut TIDAK DITEMUKAN BUKTI adanya mon^politicyang dilakukan oleh PihakTerkait; (vide bukti PT: 18)
c. Money politic itu yang paling banyak terjadi di empat wilayahdiantaranya:1. Kecamatan Pondok Kelapa
2. Kecamatan Pematang Tiga
3. Kecamatan Pondok Kubang
4. Kecamatan Pagar Jati.
Atas dalil ini Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:
Dalil ini tidak jelas, mengada-ada, dan hanyalah asumsi semata
karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dimana,kapan, siapa dan dengan cara bagaimana dugaan money politic
tersebut dilakukan;
Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan
hukum dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan.
8. Tentang dalil bahwa Pasangan Calon Nomor unit dua (Pihak
Terkait] melalui SMA Negeri 6, dan diketahui oleh Dinas
Pendidikan Bengkulu Tengah telah melakukan pelanggaran
Page 19 of 24
m
dengan mencetak Kalender 2017 bergambar Dr. Ferry Ramii, SH.
MHcalon Bupati Bengkulu Tengah Nomor unit 2, dan membuat alat
peraga kampanye.
Disimpulkan Pemohon ini adalah merupakan kewenangan KPU
Kabupaten Bengkulu Tengah bukan kewenangan SMA Negeri 6, dan
DinasPendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah.
Terhadap dalil ini PihakTerkait bantah :
Bahwa kalender tersebut dicetak bukanlah sebagai alat peraga
kampanye, meiainkan program tahunan SMA Negeri 6 KabupatenBengkuluTengah (vide bukd PT: 19)
Pemeriksaan atas kejadian tersebut telah dihentikan oleh Panwaslu
Kabupaten Bengkulu Tengah karena bukan bagian dari Pelanggaran
Pemilu. (vide bukti PT: 20)
Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan
hukum dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan.
9. Tentang dalil Bahwa pasangan calon Nomor urut 2 (Dr. Ferry
Ramli, SH.MH) bersama Direktur Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah. Menurut
Pemohon, Pihak Terkait mencetak souvenir berbentuk gelas yang
bergambarkan Dr. Ferry Ramli, SH.MH beserta istri yang di jadikan
sebagai alat peraga kampanye dengan cara membagi-bagikan souvenir
berbentuk gelas itu pada saat masa kampanye ke setiap pelanggan
PDAM, dan kejadian tersebut dilaporkan oleh masyarakat ke Panwaslu
Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian Panwaslu mendatangi kantor
PDAM tersebut dengan men3nta sebanyak 104 gelas untuk dijadikan
barang bukti dan ribuan butir gelas lainnya sudah dibagi-bagikan oleh
Direktur PDAM Bengkulu.
Pencetakan souvenir (alat peraga kampanye) ini merupakan
kewenangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dan bukan kewenangan
DPAM sebagai BUMD, di mana keuangannya adalah aset daerah yang
dipisahkan.
Terhadap dalil ini Pihak Terkait bantah :
Bahwa souvenir dalam bentuk gelas dibuat oleh pihak PDAM Kabupaten
Bengkulu Tengah adalah bukan sebagai alat peraga kampanye, akan
^ tetapi sebagai souvenir bagi tamu-tamu daerah yang berkunjung ke
Page 20 of 24
m
PDAM. Souvenir itu dibuat dalam bentuk foto Bupati dan Wakil Eupati
(Pihak Terkait dan Pemohon)
Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak berdasar dan
mengada-ada, yang dilaporkan dan disita hanya souvenir yang
bergambar Pihak Terkait, sedangkan souvenir yang bergambarPemohon sendiri tidak disita dan tidak dipermasalahkan (vide bukti
PT:21);
Sehingga beralasan hukum terhadap laporan tersebut oleh Panwaslu
Kabupaten Bengkulu Tengah pemeriksaannya telah dihentikan karena
TIDAK DITEMUKAN BUKTI dan tidak memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud Pasal 188 Juncto Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pertauran
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemiiihan Gubernur, Bupatidan Walikota; (vide bukti PT: 22).
Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan
hukum dan oleh karenanyamohon untuk dikesampingkan.
lO.PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEMOHON.
(Dalii Mandiri).
Majelis Hakim Mahkamah Yang Mulia,
Bahwa dalam kesempatan ini Pihak Terkait akan menguraikan tentangkekejaman dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pemohon danatau Tim Sukses Pemohon di lapangan, serta bagaimana Pemohonmembangun fakta-fakta rekayasa untuk membuktikan seolah-olah PihakTerkait telah melakukan tindakan-tindakan atau pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemiiihan Bupati dan Wakil BupatiBengkulu Tengah tahun 2017.Bahwa Pihak Terkait telah melaporkan bcberapa tindakan kckerasanyang telah dilakukan oleh Pemohon dan/atau Tim Pemenangannya yangtelah melakukan tindakan penganiayaan. perampasan dan penculikanterhadap beberapa orang anggota keluarga pihak terkait atas tuduhanmelakukan tindakan Money Politic, dimana setelah dilakukanpemeriksaan oleh Panwaslu beserta Gakkumdu Kabupaten BengkuluTengah yang disaksikan oleh pihak Pemohon dan wakil Pihak Terkaitsecara bersama-sama melakukan pemeriksaan dan mencarl bukti atastuduhan tersebut pada kendaraan yang dicurigai oleh pihak Pemohon,ternyata tidak ditemukan bukti apapun dalam bentuk uang
Page 21 of 24
I
sebagaimana yang dituduhkan. Namun 4 (empat) orang anggota keluargaPihak Terkait teiah diculik, dianiaya dan dirampas segala barang-barangmilik korban.
Bahwa dengan kejadian ini, Pihak Terkait meyakinkan kepada MajelisHakim Yang Mulia bahwa dalil-daiil yang dibangun oleh Pemohon adalahdalil-dalil yang tidak berdasar, hanya asumsi-asumsi belaka, dimanasetelah dibuktikan oleh pemeriksaan bersama aparat terkait tuduhantersebut tidak terbukti sama sekali, dan pelanggaran-pelanggaran lain
yang juga dilakukan oleh pihak Pemohon, selanjutnya secara lengkapuraian kejahatan yang dilakukan kami uraikan sebagai berikut:
1. Bahwa Tim Pemenangan Pemohon telah melakukan PerbuatanPenganiyaan dan Penculikan;
Bahwa pada tanggal 13 Pebmari 2017 sekitar jam 18.30 WIB,Herliyanto (sdr. Sepupu Pihak Terkait) bersama 3 orang temannyayang bernama:- Dadan Hemadi;
- Apriansyah;
• Hendri Prasetyo
berangkat dari Pondok Kelapa menuju Kabupaten Kepahiangmenggunakan 2 (dua) buah mobil yaitu Daihatsu Xenia BD 1413QZdan Toyota HiLux BD 9915 D;
Bahwa di tengah perjalanan sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 14Februari 2017, ketika Herlianto dan kawan-kawan melintas di
Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang, mereka dihadangoleh 8 (delapan) mobil yang kemudian seluruh penumpang mobiltersebut turun yang jumlahnya tidak dapat dihitung; salah satudari rombongan tersebut adalah M. Sabri, S.Sos MM (Pemohon);
it - Mereka kemudian memerintahkan Herliyanto dan kawan-kawanuntuk keluar dari mobil dan melakukan penganiyaan dengan dalil
bahwa Herlianto dan kawan-kawan diduga akan melakukan^ praktekmoney politic;
Bahwa 3 orang teman Herliyanto telah dianiaya lalu barang-barang milik mereka berupa:
- dompet,
- Handphone;
^ -STNK MobilDirampas oleh para penghadang tersebut, sementara sdr.Herlianto menyelamatkan diri;
^ - Bahwa sdr. Dadan dan Apriansyah diselamatkan oleh seorangwarga bernama Basirun lalu dibawa ke tempat yang lebih aman,sementara Hendri telah dibawa dan disekap oleh orang-orang
# Page 22 of 24
4 n
yang diduga Tim Peraohon selama 2 hari;
Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Dadan telah melaporkan kePolsek Taba Penanjung (vide bukti: PT: 23);Atas Laporan tersebut Polsek Taba Penanjung telahmenindaklanjuti dan melimpahkan Pemeriksaan TindakLanjutnya ke Kepolisian Resor Bengkulu Utara (vide bukti : PT:24):
2. Bahwa salah satu Tim Pemenangan Pemohon merupakanPegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan KabupatenBengkulu Tengah;
Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 11.00 WIBpada saat menghadiri pesta di rumah keluarga Bpk. Abu Hasan diDesa Talang IV Kecamatan Talang IV, ketika sdr. Ismail Bakaria(PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah) sebelumbernyanyi, terlebih dahulu melalui microphone/pengeras suaramengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon NomorUnit 3 (Pemohon); (vide bukti PT: 25);
3. Bahwa Pemohon memanfaatkan kegiatan PresediumPemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengajakwarga masyarakat memilih Pasangan nomor unit 3 (Pemohon);Bahwa pada tanggal 3 Februari 2017 jam 14.00 s/d 16.00 WIB,bertempat di Terminal Taba Penanjung salah satu AnggotaPresedium Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah telahmelakukan kampanye terselubung dengan cara mengajakwarga masyarakat untuk memilih Pasangan nomor urut 3(Pemohon). sedangkan kegiatan tersebut merupakan kegiatanPresedium Pemekaran dan bukan jadwal kampanye Pasangan CalonNomor Urut 3 (Pemohon) (vide bukti PT: 26);
Dengan rangkaian fakta yang terurai di atas maka beralasan hukum jikakami menyatakan seluruh dalil-dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan
tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, mohon untuk dikesampingkan.IV. PETITUM
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, PihakTerkait memohonkepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai benkut:
DALAM EKSEPSI
- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
Page 23 of 24
n
1
i|
9
B|
at
«
9
§
9
DALAM POKOKPERKARA
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknyamenyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima ;Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 63/Kpts/KPU-KAB/007-670941/2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupatidan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 tanggal 23Februari 2017. T
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan WakilBupati Bengkulu Tengah Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:
Nomor Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
1 Medio Yulistio dan A. Rani 2701
2 Ferry Ramli dan Septi Peryadi 31849
3 M. Sabri dan Naspian 23338
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lainmohon putusan j^ng seadil'adilnya {exaequo et bono).
Hormat Kami
Kuasa Hukum PihakTerkalt
A., S.H., M.HUM.
PANI.,S.H.
S1H0MBING/S.H
EW ELV DWITA.,S.H.
NA2LIAN
Page 24 of 24