INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ( ILPPD ) PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 I. PENDAHULUAN Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beb erapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ked ua Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bah wa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat sekaligus juga untuk melaksanakan amanat p asal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pe merintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Ke pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat. Penyampaian ini disusun dengan maksud untuk menginformasikan kemajuan dan kinerj a penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2012 kepada masyarakat, sehingg a diharapkan dapat memperoleh masukan dan sasaran guna peningkatan kinerja penyele nggaraan Pemerintahan Daerah di tahun-tahun mendatang. II.GAMBARAN UMUM DAERAH 1. Kondisi Geografis dan Demografis Berdasarkan wilayah administrasi, Provinsi Jawa Barat memiliki daratan seluas 3.709.528,44 Hektar dan daerah pesisir serta laut sepanjang 12 (dua belas) mil d ari garis pantai seluas 18.153 km2, batas koordinat Daerah adalah 104 48 00 BT -108 48 00 Bujur Timur dan 5 50 00 LS - 7 50 00 Lintang Selatan, dengan batas-batas daerah terdiri atas : a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta da n Laut Jawa; b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah; c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Bara t, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Ka bupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupate

n Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi, serta Ko ta Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. Jawa Barat memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata berkisar antara 17,40-30 ,70C dan kelembaban udara 73-84%. Kondisi topografi Jawa Barat dibedakan atas wilayah pegunungan curam sebesar 9,5% dari luas wilayah berada di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai sebesar 36,48% dari total luas wilayah terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10-1. 500 m dibawah permukaan laut, dan wilayah daratan landai sebesar 54,03% dari total lua s wilayah terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0-10 M di atas permukaan laut. 2. Perkembangan Indikator Makro Jawa Barat Indikator Pembangunan Manusia (IPM) merupakan kinerja pembangunan secara keseluruhan yang dihitung berdasarkan tiga indicator utama yaitu Indeks Pendidik an, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Berdasarkan perhitungan, IPM Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2012 mencapai 73,19 poin dengan capaian indikator komposit pada Indeks Pen didikan mencapai 82,75 poin, Indeks Kesehatan mencapai 72,67 poin dan Indeks Daya Beli m encapai 64,17 poin.

Secara makro, kinerja perekonomian Jawa Barat dilihat pada Laju Pertumbuhan Ekon omi Tahun 2012 sebesar 6,21%, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasa r harga konstan pada Tahun 2012 mencapai 364,41 triliun rupiah lebih, dengan pendapatan perkapita sebesar 8,18 juta lebih atau mengalami peningkatan sebesar 351 ribu rupiah dari tahun sebelumnya. Gambaran perdagangan luar negeri selama Tahun 2012, dapat dilihat dari nilai eks por yang meningkat 5,49% dari sebesar 153,68 triliun rupiah pada tahun 2011 menjadi 162,11 triliun rupiah pada tahun 2012. Untuk nilai impor meningkat 1,66%, yaitu dari 11 4,75 triliun rupiah pada tahun 2011 menjadi 116,65 triliun rupiah pada tahun 2012. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan, secara keseluruhan jumlah investasi (Penduduk Modal Tetap Bruto) atas dasar harga berlaku di Jawa Barat sebesar 175, 2 triliun rupiah dengan laju pertumbuhan investasi sebesar 13,84%. Capaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2012 dapat terlihat pada tabel berikut ini : Tabel 1.1 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT Tahun 2011-2012 NO INDIKATOR Satuan TAHUN 2011 2012 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): poin 72,82 73,19* a. Indeks Kesehatan (IK) poin 72,34 72,67* b. Indeks Pendidikan (IP) poin 82,55 82,75* c. Indeks Daya Beli (IDB) poin 63,57 64,17* 2. Jumlah Penduduk jiwa 44.286.519 44.548.431 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) a. Nilai PDRB : 1) Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) triliun rupiah 861,01 946,86 2) Atas Dasar Harga Konstan (adhk) triliun rupiah 343,11 364,41 b. PDRB per Kapita 1) PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) ribu rupiah 19.646 21.250 2) PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (adhk) ribu rupiah 7.829 8.180 c. Investasi (PMTB adhb) triliun rupiah 156,34 175,20 d. Laju Pertumbuhan Investasi 1) Laju Pertumbuhan Investasi (Pemb. Modal Tetap Bruto/PMTB) adhb % 14,43 13,84 2) laju Pertumbuhan Investasi (Pemb. Modal Tetap Bruto/PMTB) adhk % 9,77 8,72 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 6,48 6,21 5. Inflasi % 3,10 3,86 6. Kemiskinan

a. Jumlah Penduduk Miskin Juta orang 4,65 4,42 b. Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk % 10,57 9,89 Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2

III. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2012 secara keseluruhan dapat direalisasikan sebesar 110,56% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan: a. PAD dapat direalisasikan sebesar 114,44% dari target yang ditetapkan dengan rinc ian Penerimaan Pajak Daerah dapat dicapai sebesar 113,09%. Penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai sebesar 98,39%. Penerimaan da ri hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar 9 9,57 % dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 157,82%. b. Dana Perimbangan dapat direalisasikan sebesar 121,74% dari target yang ditetapka n dengan rincian Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dapa t direalisasikan sebesar 150,15%, Dana Alokasi Umum sebesar 100,00 % dan Dana Alok asi Khusus sebesar 100,00 %. c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat direalisasikan sebesar 96,34 % dari t arget yang ditetapkan dengan rincian penerimaan hibah dapat direalisasikan sebesar 101 ,79%, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 96,31% dan Dana Insentif Daerah (DID ) sebesar 100,00%. IV. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS MISI DAN URUSAN PEMERINTAHAN Misi Pertama Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing , yang diimplementasikan ke dalam urusan pemerintahan, meliputi urus an pendidikan, perpustakaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan ana k, sosial, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, keagamaan, serta kebudayaan, yang diimplementasikan melalui 24 program pembangunan. Dalam mewujudkan tujuan Misi Pertama, yaitu mendorong masyarakat ke arah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kompetensi kerja, telah dilaksan akan upaya yang terkoordinasi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas pendidikan dilaksanakan melalui penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah bagi 5.492.979 siswa sekolah SD/MI/SDLB/Salafiah Ula dan 2.3 65.206 siswa SMP/MTs/SMP Terbuka/SMPLB/Salafiah Wustha; berikutnya pembangunan 6.028 Ruang Ke las Baru (RKB) untuk 2.642 SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta dan bantuan biaya s ekolah sebesar 800 ribu rupiah bagi 10.000 siswa SMA/SMK kurang mampu; bantuan hibah se besar 1,2 juta rupiah per tahun bagi 10.000 guru madrasah diniyah; aneka beasiswa bagi 862 mahasiswa

berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu dengan total anggaran sebesa r 14,89 miliar rupiah; pembebasan lahan dengan total luas 49,4 Hektar tersebar di 3 Perg uruan Tinggi Swasta, yaitu UNSIKA Karawang, UNSWAGATI Cirebon dan Politeknik Sukabumi; bantua n program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik bagi 4.000 mahasiswa pada 28 Perguruan Tinggi; Bantuan Bus Sekolah sejumlah 5 unit untuk membantu transportasi anak sekolah di daerah perbatasan pada beberapa kabupaten tertentu. Selanjutnya, terkait dengan upaya peningkatan minat baca masyarakat, telah diban gun Gedung Perpustakaan Umum yang pembangunannya dilaksanakan secara berkelanjutan d engan pembiayaan multiyears mulai dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, dengan tot al anggaran sebesar 39,35 Miliar rupiah. Gedung perpustakaan tersebut selain memili ki desain arsitektur yang khas juga berstandar internasional. Selain itu, urusan yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah adalah peningkatan pelayanan kesehatan guna mempercepat pencapaian Milenium Development Goals (MDGs ) pada Tahun 2015, melalui penyediaan dana untuk pembangunan sarana kesehatan, pelayana n kesehatan dan pencegahan penyakit menular. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pad a Tahun 2012 meliputi Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL), berupa bantuan persalinan normal kepada 242.088 ibu hamil; Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi 1.044 Puskesm as;

Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) untuk 10.700.175 peserta. Selain itu, d alam rangka peningkatan kesehatan masyarakat miskin non JAMKESMAS, secara total telah melayani 58.982 pasien kunjungan pasien rawat jalan dan 21.389 pasien rawat inap. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), telah dilaksanakan pendampingan dan pelatihan PHBS bagi 4.000 kader POSYANDU se Jawa Barat, pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPK M) bagi masyarakat miskin, gelandangan, serta pasien pasung sebanyak 25.200 pasien untuk rawat jalan/UGD dan 18.204 pasien untuk rawat inap. Berkaitan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, telah dilakukan penguatan jejaring pengarustamaan gender, sosialisasi dan pelatihan re sponsif gender bagi seluruh aparatur OPD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota; optimalisasi f ungsi organisasi Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) s e Jawa Barat untuk kategori desa pegunungan, pantai dan perkotaan, pemberdayaan perempu an sebagai kepala keluarga; terbentuknya Forum Anak Daerah di 10 Kabupaten/Kota (Ka bupaten Subang, Karawang, Purwakarta, Ciamis, Tasikmalaya, Cirebon, Bekasi, Majalengka, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya); terbentuknya rintisan Sekolah Ramah Anak di 24 sekolah tingkat SD, SMP, SMA pada 8 Kabupaten/Kota; penanganan korban trafficking dengan memulangkan 45 orang korban trafficking. Dalam urusan Sosial dilakukan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meliputi penanganan penyandang cacat dan lanjut usia; pembinaan mental d an keterampilan wanita tuna susila; penanganan keluarga gelandangan, pengemis dan o rang terlantar; pemberdayaan sosial remaja putus sekolah dan anak jalanan, anak berma salah dengan hukum, balita terlantar dan eks pengguna narkotika sebanyak 8.069 orang. Selanjutnya, untuk mencapai kualitas dan kuantitas program bantuan/jaminan sosia l, dilakukan fasilitasi terhadap Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS), melalu i pembinaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) kepada 61 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan 8 0 anggota Karang Taruna; pemberdayaan Organisasi Sosial (Orsos) berupa bimbingan sosial te ntang manajemen organisasi sosial bagi 70 orang; pelatihan, pemantapan dan sosialisasi kepada 460 orang Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dari Kabupaten/Kota se Jawa Barat; serta pen yuluhan dan bimbingan sosial bagi pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) sebanyak 930 o rang.

Dalam pembangunan urusan Kepemudaan dan Olahraga, Jawa Barat berhasil meraih Juara ke-2 Pekan Olahraga Nasional XVIII di Riau Tahun 2012 yang pada PON XVII s ebelumnya berada di posisi ke-4. Pada PON XVIII tersebut Kontingen Jawa Barat berhasi mera ih 279 medali, terdiri dari 100 medali emas, 78 medali perak dan 101 medali perunggu. Selanjutnya, dalam penanganan urusan ketenagakerjaan dilakukan dengan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 9,08%, realisasi penyerapan tenaga ke rja sebanyak 133.367 orang, terdiri dari: tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL) seban yak 23.063 orang, tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 2.559 dan tenaga ke rja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 107.745 orang. Untuk meningkatkan pemahaman b agi calon tenaga kerja, dilaksanakan pelatihan melalui program Jabar Mengembara yang diikuti oleh 1.800 orang peserta. Secara khusus, untuk meningkatkan keterampilan 600 orang Ca lon TKI yang akan bekerja di Jepang, Korea Selatan dan Malaysia telah dilaksanakan pelat ihan. Sementara itu, bagi para pencari kerja lokal, dilakukan kegiatan padat karya yan g melibatkan sebanyak 15.658 orang. Selain itu, sejumlah 1.300 orang masyarakat perdesaan men gikuti pelatihan keterampilan kewirausahaan melalui kegiatan mobile training unit. Untuk urusan kebudayaan sepanjang Tahun 2012, telah diselenggarakan 160 aktivita s seni budaya meliputi pagelaran seni di dalam dan di luar negeri, penataan 5 caga r budaya/Situ, pemeliharaan Situs/Benda Cagar Budaya/Site Museum dan 22 Naskah seni budaya/sast ra daerah melalui konservasi dan restorasi dalam bentuk digital.

Sebagai penghargaan bagi masyarakat yang memiliki dedikasi dan prestasi tinggi dibidang seni, budaya dan pariwisata, telah diberikan penghargaan Gubernur kepad a 20 tokoh/komunitas seni, budaya dan pariwisata. Misi kedua, yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal, meliputi urusan koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, pertanian, par iwisata, perdagangan, industri, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, k etahanan pangan, kehutanan, serta penanaman modal yang dilaksanakan melalui 24 program pembangunan. Upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Misi Kedua, diantaranya pemberdayaan KUMKM, melalui advokasi akses mberian pinjaman murah melalui Kredit Cinta Rakyat lik Daerah (BUMD), yang bergerak dibidang penjaminan, ida) Jawa Barat untuk memberikan jaminan atas kredit pembiayaan bagi 3.500 usaha mikro, pe (KCR), serta pendirian Badan Usaha Mi yaitu PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkr KUMKM.

Dalam urusan pertanian, di bidang tanaman pangan untuk mendorong pencapaian program surplus beras nasional 10 juta ton pada Tahun 2014, Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2012 telah menghasilkan produksi padi sebesar 11,27 juta ton atau setara beras s ebesar 7,38 juta ton. Sehingga kontribusi beras Jawa Barat terhadap nasional sebesar 31,84 % . Di bidang Peternakan, pada Tahun 2012 jumlah produksi daging secara keseluruhan sebesar 638,02 ribu ton, telur sebesar 196 ribu ton dan susu sebesar 290,44 ribu ton. Selain itu, Provinsi Jawa Barat secara nasional menjadi sentra utama populasi ayam ras pedag ing sebesar 572,18 juta ekor dan domba sebesar 8,25 juta ekor. Produksi perikanan dan kelautan pada Tahun 2012 sebesar 959,7 ribu ton atau meningkat 5,50% bila dibandingkan dengan produksi pada Tahun 2011 sebesar 909,7 ribu ton. Volume ekspor Tahun 2012 sebesar 29.645,6 ton atau meningkat 20,92% dibandingkan dengan volume ekspor Tahun 2011 sebesar 24.516,5 ton. Nilai ekspor Tahun 2012 sebesar U SD 105,75 juta meningkat 38,64% dibandingkan nilai ekspor pada Tahun 2011 sebesar USD 76,2 7 juta, demikian juga dengan ketersediaan ikan untuk dikonsumsi pada Tahun 2012 tercapai sebesar 28,41kg/kapita/tahun atau meningkat 3,31% dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar 27,50 kg/kapita/tahun. Urusan perdagangan, telah dilakukan upaya perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional melalui Gerakan Pengembangan dan Perlindungan Pasar Tradisional (GEM PITA) dengan merevitalisasi 10 unit pasar tradisional, yaitu Pasar Prapatan Sumber Jay a Kabupaten

Majalengka, Pasar Jatibarang Kabupaten Indramayu, Pasar Taraju Kabupaten Tasikma laya, Pasar Cipeujeuh Kabupaten Cirebon, Pasar Sukatani Kota Depok, Pasar Sindang Kerta Kabu paten Bandung Barat, Pasar Cikajang Kabupaten Garut, Pasar Pabuaran Kabupaten Subang, Pasar Langkap Lancar Kota Banjar, Pasar Rebo Kabupaten Sukabumi, dan Pasar Inpres Kabu paten Sumedang. Selain itu, dilakukan pembinaan aspek teknis bagi para pedagang dan as pek manajemen bagi pengelola pasar. Selanjutnya untuk membantu masyarakat berpenghas ilan rendah dilakukan pemberian subsidi Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyaraka t (OPM KEPOKMAS) di Kabupaten Subang, Sumedang, Cianjur, Cirebon dan Kota Cimahi. Upaya yang telah dilaksanakan dalam urusan perindustrian, adalah pengembangan da n pembinaan terhadap industri kecil dan menengah sebanyak 287.060 unit. Selain itu , dilaksanakan pula penumbuhan dan pengembangan industri berbasis kreativitas melalui pengemban gan komunitas kreatif, industri kreatif berbasis teknologi informasi, industri kreat if berbasis fashion, pengembangan industri alas kaki, pengembangan diversifikasi produk pangan dan in dustri manufaktur berbasis komponen otomotif. Dalam pelaksanaan urusan penanaman modal, realisasi investasi, baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah sebes ar 52,67 triliun rupiah, dengan rincian realisasi PMA sebesar 36,65 triliun rupiah dan PMDN sebesar 16,02 triliun rupiah. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan inves tasi di Jawa Barat, selain promosi investasi, baik di dalam maupun luar negeri, juga dilakuka n optimalisasi

penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu, untuk ijin dan non ijin yang menjad i kewenangan provinsi. Pada Tahun 2012, telah memproses 34.900 ijin dan non ijin dari 205 jen is ijin; membuka outlet layanan perijinan di 4 wilayah BKPP; mengoperasikan 3 unit Site Mobile Se rvice (SMS), yaitu kendaraan yang beroperasi sebagai loket pendaftaran dan loket informasi pe rijinan. Dalam penanganan urusan kepariwisataan ditujukan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan Obyek Daerah dan Tujuan Wisata (ODTW). Pada Tahun 2012, jumlah kunjungan wisata mancanegara ke Jawa Barat melebihi target sebesar 18,75% , yaitu mencapai 1.121.238 orang dari target 944.237 orang, sedangkan jumlah kunjungan w isata nusantara/domestik sebesar 38.346.304 orang dari target 39.000.000 orang atau me ncapai 98,32%. Misi Ketiga, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah, yang diimplementasikan ke dalam urusan pemerintahan provinsi, meliputi urusan pe kerjaan umum, perhubungan, perumahan, energi dan sumber daya mineral, serta lingkungan h idup yang dilaksanakan melalui 23 program pembangunan. Pada urusan pekerjaan umum, di bidang infrastruktur jalan telah dilaksanakan peningkatan kualitas jalan, rehabilitasi jalan, penggantian jembatan, rehabilita si jembatan, serta pemeliharaan jalan. Melalui kegiatan tersebut telah dicapai kemantapan jalan seb esar 97,05 % dari total jalan provinsi sepanjang 2.191,29 km. Di bidang sumberdaya air, telah dilakukan operasi dan pemeliharaan 91 jaringan i rigasi serta rehabilitasi 63 jaringan irigasi, sehingga kondisi irigasi yang berkualifi kasi baik meningkat menjadi 64,52 %. Dalam penanganan urusan permukiman dan perumahan, ditunjukan dengan capaian persentase cakupan pelayanan persampahan perkotaan sebesar 63,53% dan cakupan pe layanan air limbah domestik perkotaan sebesar 63,21%. Sedangkan cakupan pelayanan air mi num perkotaan mencapai menjadi 51,76%. Di bidang pembangunan perumahan, dilakukan pemberian bantuan sarana dan prasaran a utilitas perumahan sebanyak 781 unit rumah, bantuan stimulan untuk pembangunan d an perbaikan rumah swadaya sebanyak 30.587 unit, serta fasilitasi pembangunan rusun sebanyak 5 Twin Block (TB) yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mahasis wa, prajurit TNI/POLRI, pekerja, PNS dan santri. Dalam peningkatan kualitas lingkungan, dilakukan fasilitasi perbaikan kawasan pe rkotaan

dan perdesaan sebanyak 1.228 kawasan, pengembangan kawasan agropolitan/minapolit an sebanyak 3 kawasan serta penanganan desa tertinggal sebanyak 285 desa. Dalam bidang jasa konstruksi, dilakukan pembekalan dan uji keterampilan bagi ten aga tukang konstruksi sejumlah 1.000 peserta dari 26 kabupaten/kota, serta pembinaan teknis penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap 250 orang yang berasal dari penyedia da n pengguna jasa konstruksi. Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan perhubungan, dalam rangka penyiapan pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, telah dibeb askan tanah seluas + 81,5 Ha, sehingga total tanah yang telah dibebaskan sampai dengan Tahun 2012 seluas 647,5 Ha. Untuk pembangunan Shortcut Jalur Kereta Api Cibungur (Purwakarta)-Tanj ungrasa (Subang) sampai dengan Tahun 2012 telah dibebaskan seluas 18,797 Ha. Dalam upaya meningkatkan rasio elektrifikasi rumah tangga, telah dilakukan pengembangan jaringan listrik dan sambungan rumah tangga sebanyak 26.389 Sambung an Rumah/Instalasi Rumah (SR/IR), sehingga dapat dicapai rasio elektrifikasi rumah tangga sebesar 73,55%. Untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan, telah dibangun 3 unit Pembang kit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) untuk 277 sambungan rumah di Kabupaten Cianjur, Garut dan Ciamis serta 100 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk 100 rumah tan gga di Kabupaten Ciamis. Sementara itu, untuk pengembangan potensi panas bumi, telah di lakukan

fasilitasi untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan Wilayah Kerja Panas Bumi Gun ung Ciremai di Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Misi Keempat, Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan, yang diimplementasikan ke dalam urusan pemerintahan provinsi, meliputi urusan kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ketransmigrasian, penataan ruang, lingkungan hidup, serta en ergi dan sumber daya mineral, yang dilaksanakan melalui 10 program pembangunan. Dalam mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan, telah dilakukan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan , pengurangan resiko bencana, peningkatan fungsi dan luas kawasan lindung untuk me wujudkan Provinsi Hijau (Green Province) yang didukung upaya menciptakan Provinsi Ramah L ingkungan. Untuk itu, telah dilakukan pengendalian pencemaran air dan udara dari industri d an domestik, pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), mitigasi bencana dan adapt asi perubahan iklim serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD 2008-2013, telah menetapkan target kualitas udara perkotaan dengan kategori baik sebanyak 27 30 hari baik per tahun p ada Tahun 2012. Dalam realisasinya, pencapaian kualitas udara perkotaan dengan kategori ba ik berdasarkan hasil pemantauan Tahun 2012 telah melebihi target capaian yaitu 50 hari baik/tah un. Target RPJMD lainnya di Tahun 2012, yaitu berupa peningkatan status mutu sungai utama dan waduk besar di Provinsi Jawa Barat menjadi cemar sedang. Berdasarkan h asil pemantauan Tahun 2012 pada umumnya kondisi sungai utama yang di pantau berada pa da kondisi cemar berat, namun terdapat beberapa segmen pada Sungai Cimanuk, yaitu p ada lokasi Jembatan Wado sampai dengan Jatibarang berada pada kondisi cemar sedang. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan pemanfa atan dan pembuangan limbah B3 pada industri, rumah sakit, domestik, dan sektor lainny a; di seluruh wilayah Jawa Barat, serta berkembangnya kegiatan produksi yang lebih bersih (cle aner production) dan ramah lingkungan, serta peningkatan kompetensi para manajer di i ndustri melalui kegiatan EPCM (Environmental Pollution Control Manager) dengan realisasi capaian pada Tahun 2012 terdapat 35 pemegang sertifikasi EPCM udara atau manager pengendalian pencemaran udara (MPPU). Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Ketahanan Menghadapi Varibilitas Iklim, beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai antisipasi untuk meningkatkan kapasi tas, baik

masyarakat maupun aparatur pemerintah terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan i klim, serta mengidentifikasi ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan Gas Rumah Kaca (G RK). Dalam rangka mempersiapkan Data Kependudukan yang akurat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah diban gun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pemerintah bersama Pemerintah Daerah telah mempersiapkan tiga Program Strategis Nasional di bidang Kependudukan dan P encatatan Sipil, yang meliputi Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Penerapa n e-KTP secara massal. Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan perekaman e-KTP di 15 Kabupate n/Kota sebanyak 15,50 juta jiwa. Dalam penyelenggaraan urusan ketransmigrasian pada Tahun 2012 telah ditempatkan sebanyak 543 kepala keluarga atau 1.949 jiwa. Sebelum diberangkatkan, calon tran smigran dan keluarganya dilatih agar mampu beradaptasi serta mampu bekerja di daerah penempa tan transmigrasi. Berdasarkan rencana struktur ruang wilayah nasional, dalam RTRW Nasional untuk Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yai tu Metropolitan Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek), Metropolitan Bandung, dan Metropolitan Cirebon ser ta 7 (tujuh) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi Sukabumi, Cikampek-Cikopo, Pelabuhan ratu , Indramayu, Kadipaten, Tasikmalaya, dan Pangandaran. Dalam mendukung pengembangan

kawasan strategis provinsi telah dilakukan penyusunan kajian rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi, yaitu Pangandaran dan sekitarnya, pertanian berlahan basah d an beririgasi teknis, kilang minyak balongan, Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati A erocity. Selain itu, untuk mendukung sinkronisasi pembangunan di daerah perbatasan telah dilakuk an kegiatan penataan ruang kawasan perbatasan Jabar-Banten, Jabar-DKI dan Jabar-Jateng. Upaya nsi, yaitu Jawa Nomor pengendalian pemanfaatan ruang, dilakukan terhadap kawasan strategis provi Kawasan Bandung Utara (KBU), dan sejak terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Barat 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara,

ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan P eraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan R uang Kawasan Bandung Utara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan fasilitasi berupa pemberian Rekomendasi Gubernur terhadap 4 (empat) kabupaten/kota di wilayah KBU dalam penerbitan perizinan pemanfaatan ruangnya. Misi Kelima, Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi , meliputi urusan perencanaan pembangunan; komunikasi dan informatika; pertanahan; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg awaian dan Persandian; pemberdayaan masyarakat desa; statistik; kesatuan bangsa dan pol itik dalam negeri; serta kearsipan, yang dilaksanakan melalui 18 program pembangunan. Implementasi pembangunan perdesaan dilakukan melalui konsep Desa Membangun menuju Desa Mandiri Ekonomi, Mandiri Lingkungan, dan Mandiri Perkotaan. Melalui kegiatan dimaksud telah terwujud 150 Desa Mandiri menuju Desa Peradaban bersifat purwarup a (prototipe) di seluruh kabupaten, pendampingan provinsi untuk PNPM Mandiri, Revi talisasi Posyandu Multifungsi, serta pemberian insentif kepada Kepala Desa dalam rangka m eningkatkan pelayanan masyarakat dan penyediaan umpan balik (feedback) data untuk pembanguna n Jawa Barat. Dalam rangka upaya tertib pengelolaan dan pengadministrasian aset provinsi, seca ra bertahap telah dilakukan sertifikasi untuk aset tanah pada Tahun 2012 sebanyak 7 bidang dan 23 bidang telah terbit SK. Kepala BPN (menunggu terbit buku setifikat). Dalam rangka meningkatkan kualitas dan memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Ciamis, telah terbentuk Daerah Otonom

Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentu kan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, maka Provinsi Jaw a Barat kini memiliki 18 Kabupaten dan 9 Kota. Electronic procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksana kan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan menggunakan teknologi informasi dan kom unikasi berbasis web. Pada Tahun 2012, telah dilaksanakan pengadaan sejumlah 955 paket d engan total anggaran kurang lebih 1,535 triliun rupiah dengan realisasi kurang lebih 976 mil iar rupiah, sehingga terdapat efisiensi kurang lebih 386, 6 miliar rupiah. Dalam penyelenggaraan diklat, Provinsi Jawa Barat telah memiliki kewenangan untu k menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat II secara mandiri dengan peserta be rasal dari 33 Provinsi. Kewenangan tersebut sebagai implikasi dari prestasi Provinsi Jawa B arat yang mampu meraih status sebagai Lembaga Diklat Terakreditasi A dari LAN RI untuk dik lat Kepemimpinan dan Prajabatan serta Akreditasi Diklat Pengadaan Barang/ Jasa dari LKPP untuk diklat teknis. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang be rhasil meraih Sertifikasi ISO 9001:2000 di bidang diklat yang ditingkatkan menjadi ISO-9001:20 08. Penyelenggaraan diklat di Provinsi Jawa Barat didukung oleh Grand Design Diklat sebagai Center of Excellence. Dalam upaya peningkatan pemberdayaan keamanan dan ketertiban masyarakat telah diberikan hibah kendaraan untuk operasional sejumlah 1.105 unit sepeda motor unt uk Polda Jabar, Kodam III Siliwangi, Polda Jaya, Kodam Jaya dan Kogartap II Bandung, 2 tr uk angkut

personil untuk Kodam III Siliwangi dan Kogartap II Bandung serta 6 Ambulance unt uk Ormas Keagamaan, Yayasan dan Dokkes Kodam III Siliwangi. Dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur, pada Tahun 2012 telah dilaksanakan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur baik melalu i pendidikan gelar maupun non gelar dengan pembiayaan APBD, APBN maupun hibah luar negeri, se perti pendidikan lanjutan, kursus, lokakarya maupun seminar serta pemberian bantuan Ri set Edukasi bagi PNS yang tugas belajar maupun ijin belajar yang sedang melaksanakan penelit ian juga bagi PNS yang melakukan penelitian mandiri. Disamping itu, telah dilaksanakan program 300 Doktor bagi PNS Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan menghadap i tantangan global bagi pemerintah daerah. Adapun aparatur yang ditugas belajarkan pada Tahun 2012 sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang Program S2 dan 2 (dua) orang Program S3. Dalam hal peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai, telah dilaksanakan Lay anan Gawat Darurat 24 Jam bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui layanan amb ulance dan mobil jenazah serta pemberian bantuan tewas dan wafat bagi PNS aktif. Dalam hal penegakkan disiplin, telah dilakukan pembinaan secara intensif terhadap PNS yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta penerapan absensi e lektronik yang merupakan salah satu indikator penilaian kinerja dalam pemberian Tambahan P enghasilan PNS. Dalam rangka program legislasi pada Tahun 2012 dari rancangan Peraturan Daerah t elah ditetapkan sebanyak 25 Peraturan Daerah, dan telah ditetapkan pula sebanyak 68 P eraturan Gubernur. Dalam rangka meningkatkan peran desa-desa di Jawa Barat terutama terkait dengan tertib administrasi pemerintah desa atau program Arsip Masuk Desa dilakukan pemb erian bantuan hibah secara bertahap berupa sarana utama menyimpan file di desa berupa filing kabinet dan box arsip untuk desa-desa di Jawa Barat. Sedangkan untuk meningkatka n kemampuan aparat desa dalam menangani arsip, dilakukan bimbingan teknis bagi par a sekretaris desa secara bertahap. V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN No Pemberi Tugas Program 1 Kementerian Pertanian -Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, -Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil, -Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana, -Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, -Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Berkelanjutan, -Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani, -Program Pencapaian Swasembada Daging Sapid an Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal 2 Kementerian Tenaga Kerja -Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (O6), -Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (O7),

3 Kementerian Sosial -Program Perlindungan Sosial, 4 Kementerian Kelautan dan Perikanan -Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, -Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, -Program Daya Saing Produk Perikanan 5 Kementerian Pekerjaan Umum -Program Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan, - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, - Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi - Program Penyelenggaraan Jalan 6 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata -Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman -Program Pengembangan Destinasi Pariwisata VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 1. Kerjasama Antar Daerah Kerjasama antar daerah pada tahun 2012, sebagai berikut : a. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tentang Pengembangan Puskesmas Menjadi Puskesmas Berfungsi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Jawa Barat. b. Tersedianya naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tentang Peningkatan Produksi Beras Nasio nal (P2BN) di Jawa Barat. Kerjasamaantara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, c. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tentang Pengembangan Puskesmas Menjadi Puskesmas Berfungsi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (Poned) Di Jawa Barat Tahu n 2012. d. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Penegakan Peraturan Daerah Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat Dengan Provinsi Dki Jakarta. e. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Penegakan Peraturan Daerah Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat Dengan Provinsi Jawa Tengah. f. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Provinsi Banten Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Penegakan Peraturan Daerah Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat Dengan Provinsi Banten. g. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Provinsi Banten Tentang Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelanggaran Peraturan Daerah Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jaw a Barat Dengan Provinsi Banten.

h. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Tentang Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelanggaran Peraturan Daerah Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jaw a Barat Dengan Provinsi Dki Jakarta. i. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Pro vinsi Jawa Tengah Tentang Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelanggaran Peraturan Daerah Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jaw a Barat Dengan Provinsi Jawa Tengah. j. Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Provinsi Dki Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Ko ta

Bekasi, Dan Pemerintah Kota Tangerang Tentang Pembangunan Jalur Busway Koridor Utama Regional Jakarta-Bekasi Dan Jakarta-Tangerang k. Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Kuningan, Bupati Cirebon,Walikota Cirebon, Bupati Ciamis, Bupati Cilacap, Walikota Banjar, Bupati Brebes Dan Bupati Majalengka Tentang Badan Kerjasama Antar Daerah Jawa Barat, Ja wa Tengah, Kuningan, Cirebon, Ciamis, Cilacap, Majalengka, Brebes Dan Banjar. l. Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Jendera l Cipta Karya Dan Dinas Permukiman Dan Perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Da n Pemerintah Kabupaten Bandung Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Jawa Barat. 2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memfasilitasi 25 (dua puluh lima) naskah ke rjasama daerah dengan Pihak Ketiga, sebagai berikut : a. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupa ten Bogor, Pt Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Dan Pt Cibinong Center Industrial EstateTentang Penyediaan Akses Jalan Menuju Tempat Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Sampah (Tppas) Regional Di Desa Nambo Dan Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor b. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Tentang Konservasi Sumberdaya Air Di Daerah Aliran Sungai Citarum c. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastera. d. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Ja wa Barat, Pemerintah Kota Bandung dan Institut Teknologi Bandung tentang Penataan Seputar Kampus Institut Teknologi Bandung. e. Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Perumahan Rakyat Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa Provinsi Jawa Barat f. Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tentang Pembangunan Shortcut Jalur Kereta Api Cibungur-Tanjungrasa. g. Kesepakatan Bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Brebes Tentang Pembangunan Bendungan Kuningan Di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. h. Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi J awa Barat Dengan Pemerintah Kabupaten Garut Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Pembangunan Daerah Irigasi Leuwi Goong Di Kabupaten Garut. i. Perjanjaan Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tenang Pengelolaan Kas Umum Daerah. j. Perjanjian Kerjasama UNPAD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pelatihan dan Fasilitasi Program Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA) serta Pela tihan

dan Fasilitasi Pengolahan Hasil Pertanian (PHP) dalam Kegiatan Program Hibah Kompetisi Institusi (PHKI). k. Kesepakatan Bersama Pembangunan/Pengembangan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur Sebagai Dampak Pembangunan PLTA Upper Cisokan Pumped Storage. l. Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Pertanian, Kerjasama Tentang Pelaksa naan Program Uji Zuriat Sapi Perah Nasional Periode II. m. Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Institut Teknologi Bandung (I TB) Tentang Penyusunan Kriteria Indikator Green Province Jawa Barat n. Perjanjian Kerjasama Antara Jhpiego, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerint ah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Bogor,

Pemerintah Kabupaten Karawang, Dan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Tentang Pelaksanaan Program Expanding Maternal And Newborn Survival (Emas) Di Jawa Barat . o. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tentang Penanganan Perkara Bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara di Luar dan di Dalam Pengadilan. p. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Masyarak at Jawa Barat Dan/Atau Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Barat q. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan ITB Tentang Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pembangunan Jawa Barat. r. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubunga n tentang Pembangunan dan Penyelenggaraan Bandar Udara Baru di Kabupaten Majalengka. s. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupat en Bandung, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Tentang Pelaksanaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Sehari-Hari (Spgdt-S) Di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat Dan Kabupaten Sumedang. t. kesepakatan bersama antara Karang Taruna Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. u. Addendum Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Perum Bul og Divisi Regional Jawa Barat Tentang Subsidi Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat. v. Addendum Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan PT . Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. TentangPengelolaan Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro Dan Kecil. w. Addendum Perjanjina Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Tritu nggal Lestari Makmur tentang Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan (Build, Operate and Transfer/BOT) aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa lahan yang terletak dijalan Diponegoro Nomor 27 dan Jalan Surapati Nomor 6 Bandung. x. Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Pakar Indah tenta ng kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) aset milik /dikuas ai Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa lahan lapang Golf yang terletak di Kelurah an Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. y. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tentang Pelaksanaan Program 300 Doktor Luar Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat. z. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Asurans i Kesehatan Indonesia (Persero) Dengan Tentang Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Dan Rawat Inap Bagi Peserta Askes Sosial. 3. Kerjasama Pembangunan Telah dilakukan kegiatan Revitalisasi Kerjasama dengan Salah Satu Provinsi di Wi

layah Asia dan Penjajakan Kerjasama di Wilayah Afrika Selatan serta Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama antar Pemerintah dan dengan Badan/Lembaga Luar Negeri. 4. Pembinaan Batas Wilayah Provinsi Jawa Barat terdiri dari 26 Kabupaten/Kota memiliki 65 segmen perbatasan , baik yang berbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat maupun antar kabupaten/k ota di Jawa Barat dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Tengah . Dari 65 segmen batas yang sudah mendapatkan penetapan dari Menteri Dalam Negeri baru 22 segmen, jadi masih terdapat 43 segmen yang belum ditetapkan. Dari 43 segmen bata s daerah tersebut secara bertahap telah dilaksanakan penegasan batas secara pasti di lapangan dan diajukan kepada Menteri dalam Negeri untuk mendapat penetapan.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pada Tahun 2012 terjadi beberapa kejadian bencana seperti pada tangal 4 april 20 12 longsor di Desa Gardujati Dusun Cicadas Kecamatan Penawangan Kab. Ciamis, 25 Apr il 2012 longsor terjadi di Kp. Cigudeg Desa Pasirmadam, Kecamatan Jasinga Kab. Bogo r, 10 Mei 2012 Longsor di Kp. Cilimus, Desa Babakan Kecamatan Cipongkor Kab. Bandung B arat, 30 Mei 2012 longsor di Kp. Blok Cimanggu Desa Cimangkuk Kecamatan Sukalarang Kab . Sukabumi, 16 Juni 2012 Kebakaran terjadi di Desa Baranang Siang Kecamatan Cipong kor Kab. Bandung Barat, 5 Mei 2012 Banjir di Desa Awirangan Kab. Kuningan, 1 April 2 012 Angin Puting Beliung di Desa Jayaraga Kelurahan Pataruman Kec. Tarogong Kidul Ka b. Garut, Gempa Bumi terjadi di Kabupaten Bogor Desa Cibunian dan Desa Purwabakti, dari beberapa kejadian atas mengalami beberapa susulan kejadian. 6. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diantaranya kegiatan pemeliharaan trantibum secara sinerg is kerjasama dengan Satpol PP Kabupaten/kota, unsur TNI, POLRI dan OPD teknis daera h di Jawa Barat dan di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Jawa Barat arah kebijakan ditujukan pada penegakan hukum, kepastian hukum dan bu daya hukum dalam rangka supremasi hukum, serta pembinaan kerukunan hidup dalam bermasyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan keam anan yang kondusif. VII. PRESTASI YANG DIRAIH 1. Juara I Kategori Logistik dan Peralatan Tingkat Nasional Badan Penanggulangan Be ncana Daerah Provinsi Tahun 2012, Jakarta 2 Februari 2012. Penghargaan dari Badan Nasi onal Penanggulangan Bencana. 2. Juara III Kategori Pra Bencana Tingkat Nasional Badan Penanggulangan Bencana Dae rah Provinsi Tahun 2012, Jakarta 2 Februari 2012. Penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 3. Anugerah Tokoh Perubahan Republika 2011, Jakarta 17 April 2012 [Republika ]. Anugerah Tokoh Perubahan Republika 2011 diserahkan oleh Komisaris Utama PT. Repu blika Mandiri, Adi Sasono kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Djakarta Theatr e Building Lt 2, Jakarta. 4.

Anugerah Perencanaan Terbaik Pangripta Nusantara 2012: Provinsi Terbaik I, Jakar ta 25 April 2012. Penghargaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappen as diserahkan oleh Menteri PPN/Bappenas di Hotel Bidakara Jakarta. Atas prestasi Pe merintah Provinsi Jawa Barat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2012. 5. Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Jakarta 25 April 2012. Penghar gaan disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di gedung Smesco Jakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai berhasil dalam melakukan pembinaan Kesela matan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat. 6. Penghargaan Provinsi Dengan Kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terbaik Tahun 2011, Jakarta 16 Mei 2012. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koodinator Bidang Perekonomian pada pembukaan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) III TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) tahun 2012, di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. 7. Penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan dalam pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban-korban kecelak aan Pesawat Sukhoi Superjet 200 di Gunung Salak Bogor Jawa Barat 9 Mei 2012, Jakarta 22 Mei 2012. 8. Penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Badan Penanggulang an Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat atas partisipasinya dalam penanganan korban kecelakaan Pesawat Sukhoi Superjet 200 di Gunung Salak Bogor Jawa Barat 9-18 Mei 2012, Jakarta 22 Mei 2012.

9. Opini BPK RI: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Bandung 28 Mei 2012. Penilaian Waj ar Tanpa Pengecualian (WTP) disampaikan oleh BPK RI dalam acara Sidang Paripurna DP RD Provinsi Jawa Barat. Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diperoleh Pemerint ah Provinsi Jawa Barat untuk hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD) Tahun 2011. 10. Penghargaan Satyalancana Wira Karya Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, Mataram 30 Juni 2012. Penghargaan disematkan langsung oleh Wakil Presiden RI pad a acara puncak peringatan Hari Keluarga ke-XIX tingkat Nasional tahun 2012 di eks Bandara Selaparang Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Penghargaan tersebut diberikan kepa da Pemerintah Daerah yang telah berperan secara aktif dan dipandang berhasil di tin gkat nasional menyukseskan program kependudukan dan keluarga berencana. 11. Penghargaan Bagi Gubernur atas Komitmen Terhadap Pengembangan Penyuluhan PertanianTingkat Provinsi Tahun 2012, Lampung 30 Juni 2012. Penghargaan diperole h Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atas komitmennya terhadap penyuluhan pertania n sebagai Gubernur Peduli Pengembangan Penyuluhan Pertanian. Penganugrahan penghargaan tersebut diserahkan oleh Mentan DR. Ir. Suswono, MMA pada acara punc ak Jambore Penyuluhan (Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian) se-Indonesia 2012 pada 30 Juni 2012 di Lapangan Mulyo Jati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Pro vinsi Lampung. 12. Penghargaan Wanasara, Jakarta 4 Juli 2012. Penghargaan diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas komitmennya dalam peningkatan gizi masyarakat melalui protein he wani yang dikenal dengan kampanye SDTI (Susu, Daging, Telur dan Ikan) yang disampaika n oleh Menteri Pertanian RI DR. Ir. Suswono, MMA pada acara pembukaan Indo Livestock Ek spo and Forum Tahun 2012 di JCC Senayan Jakarta. 13. Satyalencana Pembangunan Bidang Koperasi, Palangkaraya12 Juli 2012. Penghargaan tersebut diberikan oleh Presiden pada acara peringatan Hari Koperasi Ke-65 Tingk at Nasional di Palangkaraya Kalimantan Tengah. Gubernur Jawa Barat menerima Penghargaan ters ebut karena dinilai berperan besar dalam pemberdayaan KUMKM di Jawa Barat. 14. Juara Ke-2 Tingkat Nasional, Perlombaan Media Pertunjukan Rakyat, Menado 22 Mei 2011. Kontingen Jawa Barat terpilih menjadi juara ke-2 Tingkat Nasional Perlombaan Med ia Pertunjukan Rakyat pada acara Pekan Informasi Nasional (PIN) di Kota Menado Sula wesi Utara. 15. Penghargaan AdiKarya Bhakti Praja (AKBP) Tahun 2012, Jakarta 14 Agustus 2012

. Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, berhasil meraih gelar juara pertama Lomba Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2012 dari Kementerian Dalam Negeri. 16. Penghargaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jakarta 11 September 2012. Jawa Barat dianggap berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Penghar gaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI kepada Gubernur Jawa Barat dalam acar a Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2012 di Gedung Dhanap ala kantor Pusat Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 17. Penghargaan Sistem Resi Gudang Award Tahun 2012, Surabaya 20 September 2012. Penghargaan diperoleh dari Kementrian Perdagangan RI atas dukungan pemerintah Pr ovinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Sistem Resi Gudang di wilayah Jawa Barat. Pengharga an diserahkan oleh Wakil Menteri Perdagangan RI. 18. Juara Ke-2 Pekan Olahraga Nasional XVIII, Pekan Baru 22 September 2012. Jawa Barat telah berhasil memperoleh tatal 279 medali, yang merupakan akumulasi dari 99 medali em as, 79 medali perak dan 101 medali perunggu. Atas perolehan tersebut Jawa Barat menempa ti juara ke-2 PON ke XVIII. 19. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2012 Terbaik Ke-1 Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 Pasal 9, Jakarta 28 September 2012. Jawa Barat telah menerima penghar gaan Nasional KIP tahun 2012 terbaik ke-1 pelaksanaan UU No.14 tahun 2008 pasal 9. Penghargaan lansung diserahkan oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 28 September 2012 di Istana Wakil Presiden RI. 20. Penghargaan Keterbukan Informasi Publik Tahun 2012 Terbaik Ke-1 Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 Pasal 11, Jakarta 28 September 2012. Jawa Barat telah menerima pengha rgaan Nasional KIP tahun 2012 terbaik ke-1 pelaksanaan UU No.14 tahun 2008 pasal 11.

Penghargaan lansung diserahkan oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 28 September 2012 di Istana Wakil Presiden RI. 21. Penghargaan Adiupaya Puritama Kategori Terbaik Pembina Kabupaten, Jakarta 5 Oktober 2012. Jawa Barat telah meraih penghargaan dari Menteri Kementrian Rakyat RI atas upaya pembinaan kepada Kabupaten dalam hal pengelolaan pemukiman , penghargaan diserah kan langsung oleh Menteri Perumahan Rakyat RI di Hotel Bidakara Jakarta. 22. Penghargaan Adiupaya Puritama Kategori Terbaik Pembina Kota Menengah/Kecil, Jakarta 5 Oktober 2012. Jawa Barat telah meraih penghargaan dari Menteri Kementrian Rakyat RI atas upaya pembinaan kepada Kota Menengah / Kecil di Jawa barat dalam hal pengelolaan pemukiman, penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan Rakyat RI di H otel Bidakara Jakarta. 23. Penghargaan Adiupaya Puritama Kategori Terbaik Pembina Kota Metropolitan, Ja karta 5 Oktober 2012. Jawa Barat telah meraih penghargaan dari Menteri Kementrian Rakyat RI atas upaya pembinaan kepada Kota Metropolitan di Jawa barat dalam hal pengelolaan pemukiman , penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan Rakyat RI di Hotel Bidakara Jakarta. 24. Piagam Penghargaan Tokoh Pembina Warga Binaan Pemasyarakatan, Karawang 8 Okt ober 2012. Penghargaan khusus kepada Gubernur Jawa Barat atas dorongan serta partisip asi Gubernur Jawa Barat sebagai pembina warga binaan pemasyarakatan (WBP) lapas dan rutan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Piagam penghargaan diberikan langsung oleh Mente ri Hukum dan Ham RI pada acara Lounching Program Unggulan WBP di lapas Karawang Provinsi Jawa Barat. 25. Penghargaan Khusus La Tofi School OF CSR TAHUN 2012, Jakarta 8 Oktober 2012. Penghargaan khusus kepada Gubernur Jawa Barat atas jasa mengembangkan kemitraan strategis dengan perusahaan dalam forum CSR Jawa Barat. Penghargaan diserahkan s ecara langsung oleh La Tofi School of CSR kepada Gubernur Jawa Barat, bertempat di Ged ung Negara Pakuan Bandung, 12 Oktober 2012. 26. Penghargaan Pengabdi Kursus Dan Pelatihan, 27 Oktober 2012. Penghargaan khus us kepada Gubernur Jawa Barat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof.Dd.Ir Mohammad N uh DEA atas prestasi sebagai pengabdi kursus dan pelatihan tahun 2012 27. Juara I Anugerah Media Humas 2012 Kategori Laporan Kerja Humas, 6 November 2 012. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Bakohumas Pusat bertempat di Hotel Aston Makas ar Sulawesi Selatan, 6 November 2012 pada acara Pertemuan Tahunan Bakohumas Nasiona l. 28. Juara II Anugerah Media Humas 2012 Kategori Pelayanan Informasi Melalui Webs

ite, 6 November 2012. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Bakohumas Pusat bertempat di Ho tel Aston Makasar Sulawesi Selatan, 6 November 2012 pada acara Pertemuan Tahunan Bakohumas Nasional. 29. Juara Umum Anugerah Media Humas 2012 Kategori Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, 6 November 2012. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Bakohumas Pusat bertempat di Ho tel Aston Makasar Sulawesi Selatan, 6 November 2012 pada acara Pertemuan Tahunan Bakohumas Nasional. 30. Penghargaan Kepada LPSE Jawa Barat Untuk Kategori Service Innovation, 9 Nove mber 2012 Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala LKPP, Agus Rahardjo kepada Kepala Ba lai LPSE Provinsi Jawa Barat, pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional ke-8 LPSE di M all Taman Palem, Jakarta, Jumat (9/11). 31. Penghargaan Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Jakarta 12 November 2012. Jawa Barat berhasil meraih Penghargaan sebagai Provinsi Terbaik k e 3 dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (PTSP-PM) tahun 2012.Penghargaan diberikan oleh Kepala BKPM RI senin (12/1 1) di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Jakarta. 32. Pengharagaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial (UPPKS) Penyandang Disabilitas Kategori Pemerintah, Jakarta 3 Desember 2012. Jawa Barat berhasil meraih Penghar gaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial (UPPKS) penyandang Disabilitas kategori Pemerintah dari Kementrian Sosial RI. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Sosial RI pada acara Hari Internasional Penyandang Disabilitas pada hari Senin 3 Desember 2012 di TMII Jakarta.

33. Juara Terbaik I Tingkat Nasional Penghargaan Pekerjaan Umum Bidang Penyeleng garaan Penataan Ruang, Jakarta 3 Desember 2012. Jawa Berhasil meraih penghargaan Pekerj aan Umum Peringkat terbaik I Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dari Kementrian Pekerjaan Umum RI. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pekerjaan Umum RI pada ac ara Malam Penghargaan Pekerjaan Umum Tahun 2012 di Kementrian PU Jakarta, 3 Desember 2012. 34. Juara Terbaik II Tingkat Nasional Penghargaan Pekerjaan Umum Bidang Bina Mar ga, Jakarta 3 Desember 2012. Jawa Berhasil meraih penghargaan Pekerjaan Umum Peringkat terba ik II Bidang Bina Marga dari Kementrian Pekerjaan Umum RI. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pekerjaan Umum RI pada acara Malam Penghargaan Pekerjaan Umum Tahun 2012 di Kementrian PU Jakarta, Senin 3 Desember 2012. 35. Penghargaan Syariah Award 2012, Bandung 9 Desember 2012. GubernurJawa Barat berhasilmeraihpenghargaan Syariah Award Tahun 2012 dari Bank Indonesia atas kont ribusi nyata mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah di Jawa Barat.Penghargaan di sampaikan pada acara Sharia Expo 2012 di pelataran Mal Bandung Indah Plaza. 36. Penghargaan Adhikarya Pangan Nasional Tahun 2012, 14 Desember 2012. Gubernur Jawa Barat berhasil meraih penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara kategori Pembina Ketahanan pangan Provinsi. Penghargaan diserahkan oleh Presiden RI kepada Gubern ur Jawa Barat di Istana Negara Jakarta, Jumat 14 Desember 2012. 37. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Madya Tahun 2012, Selasa 18 D esember 2012. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahi ta Ekapraya Tingkat Madya atas prestasi dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jawa Barat. Penghargaan diserahk an oleh Presiden RI kepada Gubernur Jawa Barat pada acara peringatan hari Ibu ke-84 di Gedung Smesco Jakarta, Selasa 18 Desember 2012. 38. Penghargaan Dwija Praja Nugraha ( DPN ), Bandung 20 Desember 2012. Gubernur Jawa Barat memperoleh Penghargaan Dwija Praja Nusantara ( DPN ) yang disampaikan oleh Ketua PB PGRI Bapak Sulistyo pada acara Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke 67 ti ngkat Provinsi Jawa Barat bertempat di Gedung Sabuga ITB Bandung. VIII. PENUTUP Informasi secara lengkap dapat dilihat pada website www.jabarprov.go.id. Bagi ma syarakat yang peduli dan ingin menyampaikan masukan, saran, pendapat/tanggapan guna peningkata n penyelenggaraan pemerintahan kedepan, dapat menyampaikan melalui : Biro Pemerint ahan Umum atau Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Di ponegoro No. 22 Bandung 40115, Tlp (022) 4232448; 4233347; 4230963, Fax. (022) 4203450, Email:

tapemjabar@yahoo.com atau info@jabarprov.go.id Bandung, 22 Maret 2013 Gubernur Jawa Barat