LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN 2015
i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dimaksudkan untuk untuk menyampaikan capaian kinerja
indikator sasaran yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2015 atas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.
LKIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang pelaporan kinerja.
Tema pembangunan tahunan daerah Jawa Barat tahun 2015, yaitu:
Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan dan
Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat
Arah kebijakan pembangunan Tahun 2015 memiliki 5 sasaran utama, yaitu : (a)
peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat, pelayanan kesehatan bagi
semua, kemandirian masyarakat dan pengokohan ketahanan keluarga; (b) memperkuat
pembangunan ekonomi perdesaan dan regional, peningkatan kualitas iklim usaha dan
investasi, penguatan UMKM dan daya saing usaha; (c) modernisasi pemerintahan dan
peningkatan partisipasi publik; (d) peningkatan kualitas infrastruktur strategis Jawa Barat
dan mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan melalui pembangunan yang berkelanjutan;
(e) mengembangkan seni, budaya, dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal serta
memperkuat peran pemuda dan olahraga.
Rencana program dan kegiatan tematik sektoral dikelompokkan berdasarkan
prioritas pembangunan Jawa Barat dirumuskan kedalam 10 (sepuluh) Common Goals
sebagai platform sinergi pusat (Kementerian/Lembaga), daerah dan pemangku kepentingan
pembangunan dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan Mengacu kepada Peraturan
Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009‐2029, Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) wilayah pengembangan
(WP).
Adapun peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam
pelaksanaan pembangunan Jawa Barat tematik sektoral terutama terkait dengan Common
ii
Goals 4 yaitu Meningkatnya Ekonomi Pertanian, dengan sasaran prioritas pembangunan
yang terkait bidang industri dan perdagangan adalah pengembangan agribisnis,
forestbusiness, marine business dan agro industry. Selain itu, Common Goals 5 yaitu
Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian dengan sasaran prioritas terkait yaitu
pengembangan industri manufaktur dan pengembangan Industri Kreatif dan Wirausahawan
muda kreatif.
Mempertimbangkan arah dan kebijakan Pemerintah Provinsi, maka visi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu terkait dengan
misi Kedua Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan dan Misi Ketiga
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata kelola dan Perluasan
Partisipasi Publik adalah :
“Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat yang Berdaya Saing Tinggi”
Untuk mewujudkan visi dalam lima tahun ke depan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat berupaya melaksanakan dan mengusahakan misi guna
menjawab pertanyaan apa bisnis atau usaha yang dilakukan dalam lima tahun mendatang.
Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Misi pertama, Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat. Hal ini untuk
menciptakan kemampuan bagi sumber daya industri untuk bersaing di pasar
nasional maupun global.
2. Misi kedua, Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri. Hal ini untuk
meningkatkan nilai dan volume perdagangan dari Jawa Barat ke luar negeri.
3. Misi ketiga, Meningkatkan kelancaran distribusi, pengamanan perdagangan
dalam negeri dan Perlindungan Konsumen. Hal ini untuk menciptakan
keseimbangan sistem perdagangan dalam negeri di Jawa Barat.
4. Misi keempat, Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Jawa Barat. Hal ini untuk menciptakan kemampuan dalam
mengawal pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan Jawa
Barat selama 5 (lima) tahun kedepan.
Sasaran strategik pembangunan bidang industri dan perdagangan ditetapkan dalam
9 (sasaran) yang meliputi 16 (enam belas) indicator kinerja sebagai alat ukur atas
keberhasilan dan kegagalan selama tahun pembangunan 2013 – 2018. Gambaran capaian
kinerja sasaran dalam bentuk penilaian kualitatif adalah sebagai berikut :
iii
1. Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar mendapat
predikat “Sedang”.
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produk, mendapat
predikat nilai “Sangat baik”.
3. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri, mendapat predikat
nilai “Baik”.
4. Meningkatnya produk ekspor, eksportir dan terpantaunya produk impor Jawa
Barat, mendapat predikat nilai “Kurang”.
5. Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan,
mendapat predikat nilai “Baik”.
6. Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta
meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk, mendapat predikat nilai
“Sangat baik”.
7. Meningkatnya sarana dan prasarana kerja, mendapat predikat nilai “Baik”.
8. Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan, dengan predikat
nilai “Sangat Baik”.
9. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia, dengan predikat nilai “Sangat
Baik”.
Hasil pengukuran keberhasilan dalam capaian setiap sasaran berdasarkan indicator
kinerja sebagai berikut :
Misi pertama : Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat
1. Sasaran 1 : Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar,
mendapat predikat nilai “Baik” dengan rata-rata capaian sebesar 88.62%.
Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja
dengan 1 (satu) indikator diatas target dan 1 (satu) indikator mendekati target.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produk,
mendapat predikat nilai “Sangat baik” dengan rata-rata capaian sebesar 3.602%.
Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja
dengan rincian kedua indikator tersebut di atas target.
3. Sasaran 3 : Tersedianya tenaga kerja yang kompetern di bidang industri,
mendapat predikat nilai “Baik” dengan capaian sebesar 91.4%. Terbukti dari hasil
pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja mendekati target.
iv
Misi kedua : Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri
1. Sasaran 1 : Meningkatnya produk ekspor, eksportir dan terpantaunya produk
impor Jawa Barat, mendapat predikat nilai “Kurang” dengan rata-rata capaian
sebesar 19.8%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 3 (tiga)
indikator kinerja dengan rincian 2 (dua) indikator dibawah target dan 1 (satu)
indikator tersebut jauh diatas target.
Misi ketiga : Meningkatkan kelancaran distribusi, pengamanan perdaganan dalam
negeri dan perlindungan konsumen
1. Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan
perdagangan, mendapat predikat nilai “Baik” dengan rata-rata capaian sebesar
100%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja
dengan rincian kedua indikator tersebut yang mencapai target.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok
masyarakat serta meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk, mendapat
predikat nilai “Sangat Baik” dengan rata-rata capaian sebesar 750%. Terbukti dari
hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja mencapai target, 1
(satu) indikator mendekati target dan 1 (satu) indikator tersebut jauh diatas target.
Misi keempat : Meningkatkan kinerja sumber daya
1. Sasaran 1 : Meningkatnya sarana dan prasarana kerja, mendapat predikat nilai
“Baik” dengan capaian sebesar 100%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur
melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan sesuai target.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan,
dengan predikat nilai “Sangat Baik” dengan capaian sebesar 3.00%. Terbukti dari
hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan sesuai
target.
3. Sasaran 3 : Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia, dengan predikat
nilai “Sangat Baik” dengan capaian sebesar 700%. Terbukti dari hasil pengukuran
yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja jauh diatas target.
Apresiasi yang didapatkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat selama Tahun 2015 adalah Penghargaan Gugus Kendali Mutu (GKM), One Village
One Product (OVOP) Kategori Bintang 2, One Village One Product (OVOP) Kategori
Bintang 4, Pegawai Teladan Peringkat II Fungsional Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
Pegawai Tenaga Penera Teladan, UKM Pangan Award 2015 Makanan Siap Saji, UKM
Pangan Award untuk Minuman dalam kemasan, UKM Pangan Award untuk Makanan
v
Ringan / Camilan, Inovasi Pangan Baru, Primaniyarta (KATEGORI EKSPORTIR
BERKINERJA) dan Pasar Tertib Ukur.
]
vi
KATA PENGANTAR
Seraya memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan
Rakhmat dan Hidayah-Nya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 sesuai dengan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang
pelaporan kinerja.
Selain itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 secara umum berpedoman pada
aspek-aspek pengelolaan keuangan daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan Keputusan Gubernur Jabar Nomor
910/Kep.1269-Org/2014 tanggal 9 September Tahun 2014 tentang Standar Biaya Belanja
Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Dokumen
ini mengungkapkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strateji Dinas
yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan
sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Tujuan penyusunan antara lain untuk, mendorong terciptanya akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk menciptakan Tata Kelola
Pemerintahan yang baik dan terpercaya. Disisi lain Laporan ini dimaksudkan pula sebagai
bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta kewenangan pengelola sumberdaya yang didasarkan pada
perencanaan stratejik yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat.
Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan OPD/ Biro
dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya lingkup Bidang Ekonomi dan
seluruh stakeholder sektor Industri dan Perdagangan di wilayah Provinsi Jawa Barat atas
partisipasi dan kerjasamanya dalam berbagai aktivitas pada tahun 2015.
vii
Meskipun disadari masih terdapat kelemahan dalam penyusunan Laporan ini,
namun kami telah berupaya semoga dokumen ini dapat memenuhi harapan pihak-pihak
yang memiliki hak untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Untuk itu, kritik
dan saran senantiasa kami harapkan dalam upaya penyempurnaan dan semoga Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015 dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.
Bandung, Februari 2016
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,
Dr. HENING WIDIATMOKO, M.A. Pembina Utama Muda
NIP 19640831 199203 1 008
viii
DAFTAR ISI
Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ...................................................................................................... vi
DAFTAR ISI ................................................................................................................. viii
DAFTAR TABEL ........................................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... xi
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ................................................................................. I-1
1.2. Maksud dan Tujuan .......................................................................... I-1
1.3. Dasar Hukum .................................................................................... I-2
1.4. Gambaran Umum ............................................................................. I-5
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................ I-5
1.4.2. Sumber Daya .......................................................................... I-8
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Stratejik 2013 – 2018 ........................................................ II-1
2.1.1 Visi dan Misi ............................................................................. II-1
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran .................................... II-2
2.1.3 Strategi, Kebijakan dan Program ............................................. II-4
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2015 ........................................................... II-7
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 .......................................................... II-8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja ................................................................................ III-1
3.1.1 Kerangka Pengukurann Kinerja ............................................... III-1
3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja ............... III-2
3.1.3 Pengkuran Indikator Kinerja ..................................................... III-4
3.1.4 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja .......................................... III-6
3.1.5 Evaluasi Program dan Kegiatan yang menunjang
capaian kinerja .......................................................................... III-10
3.1.6 Rencana Program dan Kegiatan ............................................. III-12
ix
3.2 Akuntabilitas Anggaran ..................................................................... III-14
3.2.1 Anggaran dan Realisasi Anggaran ........................................... III-15
BAB IV PENUTUP ................................................................................................ IV-1
x
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahun 2015 ................................................................... II-7
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 .................................................................. II-8
Tabel 3.1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2013 - 2018........................ III-2
Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015............ III-4
Tabel 3.3. Capaian Indikator Konerja Tahun 2015 .................................................... III-6
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2014 .. III-9
Tabel 3.5. Realisasi dan Pencapaian Target Pendapatan Tahun 2015 ..................... III-15
Tabel 3.6. Pelaksanaan Bantuan Keuangn dan Hibah .............................................. III-47
xi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1. Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan ............ I-8
Gambar 1.2. Grafik berdasarkan pembagian komposisi berdasarkan eselon ................ I-9
Gambar 1.3. Grafik komposisi berdasarkan usia ........................................................... I-9
Gambar 1.4. Grafik komposisi berdasarkan jenis kelamin ............................................. I-10
Gambar 1.5. Grafik komposisi berdasarkan pendidikan ................................................ I-10
Gambar 1.6. Grafik komposisi berdasarkan golongan ................................................... I-11
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015
Realisasi Belanja Subsidi Kegiatan Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat
(KEPOKMAS)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | I - 1
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
serta Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun
2013 - 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dituntut untuk
mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja sesuai dengan rencana kerja yang
ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu
perangkat Gubernur berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dalam mengelola
berbagai kegiatan pada tahun anggaran 2015. Instrumen pertanggungjawaban tersebut
berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang menggambarkan keberhasilan
dan kegagalan kinerja instansi pemerintah / SKPD yang bersangkutan melalui sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pencapaian kinerja didasarkan kepada perencanaan stratejik yang telah ditetapkan
sebelumnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mengetahui seberapa
besar penetapan target kinerja dapat dicapai serta kendala-kendala apa yang menghambat
pencapaian kinerja perlu dievaluasi sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pada tahun
mendatang. Dalam perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan atas dasar mandat yang telah
diberikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Kepala Dinas, disusunlah Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
untuk Tahun 2015.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015 adalah untuk menyampaikan capaian kinerja indikator sasaran yang telah
ditetapkan selama tahun anggaran 2015.
BAB.I
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | I - 2
Tujuan penyusunan LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015 untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2015.
LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai
bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di
tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Selain itu, LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015 diharapkan dapat bermanfaat untuk :
1. mendorong pelaksanaan pembangunan industri dan perdagangan secara baik
dan benar berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
2. meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui
masukan dan umpan balik dari seluruh stakeholders;
3. memelihara kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi
masyarakat.
1.3. Dasar Hukum
Penyusunan LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun
2015 mengacu pada :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | I - 3
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Mendagri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
8;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 69 Tahun 2009 Tugas Pokok, Fungsi,
Rincian Tugas dan Tata Kerja OPD;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | I - 4
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2010 Tugas Pokok,
Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja UPTD dilingkungan Disperindag Jabar;
19. Peraturan Gubernur Jabar Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;
22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1269-Org/2014
tanggal 9 September 2014 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015;
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat TA 2015;
24. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat TA 2015;
25. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
No. 800/5865/Skrt tahun 2013 Tanggl 28 Juni 2013 tentang Pembentukan Tim
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013 – 2018;
26. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
No. 800/9586/Skrt tahun 2014 Tanggal 27 November 2014 tentang Penetapan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat Tahun 2014 – 2018;
27. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
No. tahun 2015 Tanggal Desember 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua
Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2014 – 2018.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | I - 5
1.4. Gambaran Umum
1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu
pelaksana teknis Gubernur dalam Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat seperti di tetapkan dalam Nomor 21 Tahun 2008
tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Jawa Barat telah mengalami sedikit
perubahan dimana saat ini tugas pokok dan fungsi Dinas Indag Agro telah diintegrasikan
kepada Disperindag Jabar. Dalam struktur organisasi baru berdasarkan Peraturan Daerah
tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas
pokok : “Melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perindustrian dan perdagangan
berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan”. Dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :
1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang
perindustrian dan perdagangan meliputi bidang: Industri logam mesin alat
transportasi, tekstil dan produk tekstil, telematika dan elektronika, Industri aneka,
kerajinan dan kimia, Industri agro, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar
negeri, promosi dan kerjasama industri dan perdagangan;
2. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian dan
perdagangan meliputi Industri logam mesin alat transportasi ,tekstil dan produk
tekstil, telematika dan elektronika, Industri aneka, kerajinan dan kimia, Industri
agro, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, promosi dan
kerjasama industri dan perdagangan;
3. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi dinas;
Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi tersebut, struktur organisasi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
1) Subag Perencanaan dan Program
2) Subag Keuangan
3) Subag Kepegawaian dan Umum
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | I - 6
3. Bidang ILMATTATEL (Industri Logam, Mesin, Tekstil dan produk Tekstil, Alat
Transportasi, Telematika dan Elektronika), membawahi:
1) Seksi Industri Logam dan Mesin
2) Seksi Industri Alat Transportasi, Telematika dan Elektronika
3) Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil
4. Bidang IAKK (Industri Aneka, Kerajinan dan Kimia). Pada pelaksanaan Tugas
pokok dan Fungsinya, membawahi:
1) Seksi Aneka Industri
2) Seksi Industri Kerajinan
3) Seksi Industri Kimia
5. Bidang Industri Agro. Bidang ini sebagai salah satu bidang baru pada struktur
organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat ,
membawahi:
1) Seksi Industri Makanan
2) Seksi Industri Minuman dan Tembakau
3) Seksi Industri Hasil hutan dan Perkebunan
6. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi:
1) Seksi Bina Pasar
2) Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
3) Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan
7. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi:
1) Seksi Ekspor Hasil Industri dan Pertambangan
2) Seksi Impor
3) Seksi Ekspor Hasil Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
8. Bidang Promosi, Kerjasama Industri dan Perdagangan, membawahi :
1) Seksi Promosi Ekspor
2) Seksi Kerjasama Dagang
3) Seksi Kerjasama Industri
9. Balai Pengembangan Perindustrian, membawahi :
1) Subbag Tata Usaha
2) Seksi Pengembangan Teknologi
3) Seksi Pengembangan Usaha
10. Balai Kemetrologian Bandung, membawahi :
1) Subbag Tata Usaha
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | I - 7
2) Seksi Teknis
3) Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium
11. Balai Kemetrologian Tasikmalaya, membawahi :
1) Subbag Tata Usaha
2) Seksi Teknis
3) Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium
12. Balai Kemetrologian Cirebon, membawahi :
1) Subbag Tata Usaha
2) Seksi Teknis
3) Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium
13. Balai Kemetrologian Bogor, membawahi :
1) Subbag Tata Usaha
2) Seksi Teknis
3) Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium
14. Balai Kemetrologian Karawang, membawahi :
1) Subbag Tata Usaha
2) Seksi Teknis
3) Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, saat ini telah ada 6 (enam) UPTD yang melayani
masyarakat di bidang Industri dan Perdagangan. Pada industri, terdapat Balai
Pengembangan Perindustrian yang memiliki 9 (sembilan) sub unit pelayanan IKM dari
berbagai komoditi dan tersebar lokasinya di Jawa Barat. Pada layanan kemetrologian,
terdapat Balai Kemetrologian yang dibagi atas 5 (lima) wilayah yaitu Balai Kemetrologian
Bandung, Balai Kemetrologian Bogor, Balai Kemetrologian Karawang, Balai Kemetrologian
Cirebon dan Balai Kemetrologian Tasikmalaya. Ke-6 UPTD tersebut, selain telah
memberikan pelayanan kepada masyarakat juga telah memberikan kontribusi positif
terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat dari sektor Industri dan
Perdagangan.
Berikut ini adalah selengkapnya Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | I - 8
Gambar 1.1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
(Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, 2013)
1.4.2 Sumber Daya
Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya baik itu sumber daya manusia
maupun sarana dan prasarana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia dapat
digambarkan berdasarkan komposisi pembagian berdasarkan kelengkapan eselonisasi,
komposisi berdasarkan kriteria tertentu seperti usia, pendidikan, golongan, jenis kelamin
sampai dengan agama yang dianut oleh PNSD di lingkungan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat , sebagai berikut :
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | I - 9
Gambar 1.2.
Grafik berdasarkan pembagian komposisi berdasarkan eselon
(Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian, 2015)
Gambar 1.3.
Grafik komposisi berdasarkan usia
(Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian, 2015)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | I - 10
Gambar 1.4.
Grafik komposisi berdasarkan jenis kelamin
(Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian, 2015)
Gambar 1.5.
Grafik komposisi berdasarkan pendidikan
(Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian, 2015)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | I - 11
Gambar 1.6.
Grafik komposisi berdasarkan golongan
(Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian, 2015)
Selain dari sumber daya manusia, Dinas Perindustrian dan Perdangan Provinsi Jawa
Barat juga memiliki asset/modal berupa tanah, gedung kantor, kendaraan bermotor roda 4
dan 2 serta sarana dan prasarana kerja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | II - 1
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018
Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun
2013- 2018 berupaya mendorong dan mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat 2005-2025 tahap ketiga, yaitu tahap
memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian
masyarakat Jawa Barat di bidang ekonomi, utamanya bidang industri dan perdagangan.
2.1.1. Visi dan Misi
Sesuai dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025 visi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013- 2018, maka Visi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu terkait
dengan misi Kedua Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan dan Misi
Ketiga Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata kelola dan
Perluasan Partisipasi Publik adalah :
“Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat yang Berdaya Saing
Tinggi”
Berdaya saing : kemampuan bersaing masa lalu, masa kini dan masa mendatang untuk
dapat tumbuh (berkembang) dengan kemampuan tinggi di antara persaingan industri dan
perdagangan untuk menjadi lebih unggul.
Mewujudkan daya saing : lebih memusatkan perhatian untuk merebut pasar dengan harga
yang lebih bersaing melalui efisiensi biaya produksi; memanfaatkan kekhasan model atau
kualitas terbaik yang tidak terdapat pada pihak lain lain sehingga menarik pembeli;
memusatkan perhatian (fokus) pada segmen pasar tertentu dan dengan menggunakan
kombinasi dari kemamuan yang dimiliki.
Untuk mewujudkan visi dalam lima tahun ke depan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat berupaya melaksanakan dan mengusahakan misi guna
menjawab pertanyaan apa bisnis atau usaha yang dilakukan dalam lima tahun mendatang.
Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :
BAB.II
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | II - 2
1. Misi pertama, Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat. Hal ini untuk
menciptakan kemampuan bagi sumber daya industri untuk bersaing di pasar
nasional maupun global.
2. Misi kedua, Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri. Hal ini untuk
meningkatkan nilai dan volume perdagangan dari Jawa Barat ke luar negeri.
3. Misi ketiga, Meningkatkan kelancaran distribusi, pengamanan perdagangan
dalam negeri dan Perlindungan Konsumen. Hal ini untuk menciptakan
keseimbangan sistem perdagangan dalam negeri di Jawa Barat.
4. Misi keempat, Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Jawa Barat. Hal ini untuk menciptakan kemampuan dalam
mengawal pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan Jawa
Barat selama 5 (lima) tahun kedepan.
2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Perwujudan visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dilakukan melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan tupoksi Dinas.
Untuk itu perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi dioperasionalkan kedalam
tujuan dan sasaran yang hendak dicapai yang akan memberikan arahan bagi pelaksanaan
misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan
sebagai berikut :
Misi
pertama
: Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat
Tujuan : Berkembangnya industri Jawa Barat
Sasaran : 1. Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar.
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produksi.
3. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri.
Indikator dan Target :
Indikator
Kondisi
Awal (2013)
Target Kinerja
2014 2015 2016 2017 2018
Pertumbuhan Industri Manufaktur
pada PDRB Jawa Barat
157.64
Triliun Rupiah
166.52
Triliun Rupiah
175.89
Triliun Rupiah
185.80
Triliun Rupiah
196.26
Triliun Rupiah
207.31
Triliun Rupiah
Peningkatan Jumlah unit usaha IKM 201.455
Unit Usaha
201.
955
202.
455
202.
955
203.
455
203.
955
Peningkatan Nilai Produksi IKM 481.56 5% 10% 15% 20% 25%
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | II - 3
Juta
Rupiah
Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat
500 Org 1500 Org
2500 Org
3000 Org
3500 Org
4000 Org
Peningkatan Jumlah wirausaha baru WUB 3000 6000 9000 12000 15000
Misi kedua : Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri
Tujuan : Mengembangkan kinerja ekspor dan pengendalian impor
Sasaran : Meningkatnya produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunya
produk impor Jawa Barat
Indikator dan Target :
Indikator
Kondisi
Awal
(2013)
Target Kinerja
2014 2015 2016 2017 2018
Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas
Jawa Barat per tahun
25,82
Milyar US$
2% 2% 3% 3% 4%
Peningkatan Jumlah eksportir Jawa
Barat per tahun
1.481
Eksportir 75 100 125 150 175
Penurunan Nilai Impor Jawa Barat 12,23 Milyar
US$
2% 2% 2,5% 2,5% 3%
Misi ketiga : Meningkatkan Kelancaran Distribusi, Pengamanan Perdagangan
Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen.
Tujuan : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan
perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen
Sasaran : 1. Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan
perdagangan
2. Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok
masyarakat serta meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas
produk
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | II - 4
Indikator dan Target :
Indikator
Kondisi
Awal (2013)
Target Kinerja
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah revitalisasi pasar tradisional 12 Unit 15 Unit 20 Unit 25 Unit 30 Unit 35 Unit
Jumlah kerjasama perdagangan 5 Buah 5 Buah 5 Buah 5 Buah 5 Buah 5 Buah
Terkendalinya inflasi Jawa Barat 9.15 % Inflasi Jawa Barat < Inflasi Nasional
Jumlah UTTP dan BDKT UTTP : 6.089.916
buah
6.181.265 buah
6.304.890 buah
6.430.988 buah
6.623.917 buah
6.822.635 buah
BDKT : 1.528 buah
1.551 buah
1.582 buah
1.614 buah
1.662 buah
1.712 Buah
Peningkatan Cakupan Pengawasan Barang Beredar
- - 1 2 3 4
Misi
keempat
: Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Jawa Barat.
Tujuan : Meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan sumber daya manusia
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat
Sasaran : 1. Meningkatnya sarana dan prasarana kerja
2. Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan
3. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia
Indikator dan Target :
Indikator Kondisi
Awal
(2013)
Target Kinerja
2014 2015 2016 2017 2018
Ketersediaan sarana dan prasarana
kerja minimal
47,97 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 %
Tingkat keterlambatan pelaporan 5% 4% 3% 2% 1% 0%
Tingkat keikutsertaan pelatihan teknis
PNS 25 PNS 25 PNS 25 PNS 25 PNS 25 PNS
2.1.3. Strategi, Kebijakan dan Program
Sesuai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai yang akan, berikut ini adalah
strategi, kebijakan dan program pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai
berikut :
Misi
pertama
: Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat
Strategi 1. Peningkatan daya saing industri unggulan (industri kreatif, industri
telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri
komponen otomotif serta industri alas kaki).
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | II - 5
2. Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan
antar industri.
3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja di bidang industri yang
berdaya saing tinggi
4. Mendorong pemanfaatan kapabilitas dan potensi alam Jawa Barat
sebagai bahan baku industri IKM.
Kebijakan : 1. Memfasilitasi peningkatan kualitas produk unggulan dan kualitas
industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro,
industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta
industri alas kaki).
2. Memfasilitasi peningkatan unit usaha industri kecil menengah dan
kemitraan antar industri.
Program : 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2. Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi.
3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Misi kedua : Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri
Strategi : 1. Penumbuhan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar
negeri.
2. Peningkatan pemantauan terhadap produk impor Jawa Barat.
Kebijakan : Mendorong dan memfasilitasi perdagangan luar negeri, promosi dagang
dan pengembangan pasar luar negeri.
Program : Program peningkatan dan pengembangan ekspor
Misi ketiga : Meningkatkan Kelancaran Distribusi, Pengamanan Perdagangan
Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen.
Strategi : 1. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan
barang strategis serta sistem distribusi barang yang efektif dan
efisien.
2. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan
perlindungan sarana dan prasarana perdagangan
3. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta
perlindungan terhadap konsumen.
4. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur, takar, timbang dan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | II - 6
perlengkapannya (UTTP) serta tertib barang dalam keadaan
terbungkus (BDKT).
Kebijakan : 1. Mewujudkan pasar tradisional yang sehat dan bersih melalui
revitalisasi pasar
2. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan
barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan
efisien
3. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan
perlindungan sarana dan prasarana perdagangan
4. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta
perlindungan terhadap konsumen dan produsen
5. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur/takar/ timbang dan
perlengkapannya
6. Pembangunan Pusat-Pusat Perdagangan kluster Komoditi Unggulan
dan Pusat Logistik berbasis Kewilayahan.
Program : 1. Program pengembangan sistem perdagangan dalam negeri;
2. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
Misi
keempat
: Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Jawa Barat.
Strategi : 1. Peningkatan sarana dan prasarana kerja dasar
2. Peningkatan pelayanan perencanaan dan ketepatan waktu pelaporan
3. Peningkatan pelatihan teknis sumber daya manusia
Kebijakan : Mendorong terciptanya kinerja yang tinggi pada sumber daya Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat.
Program : 1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2. Program pelayanan administrasi perkantoran
3. Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
4. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
5. Program perencanaan, pengendalian dan pengawasan
pembangunan
6. Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
7. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
8. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | II - 7
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2015
Rencana Kinerja merupakan tahap awal proses penetapan kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran sesuai dalam dokumen
Rencana Strategis. Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan
anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana Kinerja Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 sesuai masing-masing misi adalah
sebagaimana Tabel 2.1.
Tabel 2.1.
Rencana Kinerja Tahun 2015
No Indikator Kinerja Satuan Target
Misi Pertama : Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat
Sasaran ke-1 : Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar
1 Peningkatan Jumlah unit usaha IKM Unit usaha 202.455
2 Peningkatan Jumlah wirausaha baru Orang 6000
Sasaran ke-2 : Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produk
1 Pertumbuhan Industri Manufaktur
pada PDRB Jawa Barat
Triliun Rupiah 175.89
2 Peningkatan Nilai Produksi IKM % 10
Sasaran ke-3 : Tersedianya tenaga kerja yang kompetern di bidang industri
1 Peningkatan Jumlah SDM IKM yang
bersertifikat
0rang 2500
Misi Kedua : Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat
Sasaran : Meningkatnya produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunya produk impor
Jawa Barat
1 Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas
Jawa Barat per tahun
% 2
2 Peningkatan Jumlah eksportir Jawa
Barat per tahun
Eksportir 100
3 Penurunan Nilai Impor Jawa Barat % 2
Misi Ketiga : Meningkatkan Kelancaran Distribusi, Pengamanan Perdagangan Dalam
Negeri dan Perlindungan Konsumen
Sasaran ke-1 : Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan
1 Jumlah revitalisasi pasar tradisional Unit 20
2 Jumlah kerjasama perdagangan Buah 10
Sasaran ke-2 : Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta
meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | II - 8
No Indikator Kinerja Satuan Target
1 Terkendalinya inflasi Jawa Barat % < inflasi nasional
2 Jumlah UTTP dan BDKT Buah 6.304.890
Buah 1.582
Misi Keempat: Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jawa Barat
Sasaran ke-1 : Meningkatnya sarana dan prasarana kerja
1 Ketersediaan sarana dan prasarana
kerja minimal
% 70
Sasaran ke-2 : Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan
1 Tingkat keterlambatan pelaporan % 3
Sasaran ke-3 : Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia
1 Tingkat keikutsertaan pelatihan
teknis
Orang PNS 55
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Pada Tahun 2015, perjanjian kinerja dituangkan dalam Penetapan Kinerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan rincian sasaran strategis,
indikator kinerja, target, program/kegiatan dan anggaran sebagaimana Tabel 2.2.
Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar.
1. Pertumbuhan Industri
Manufaktur pada PDRB
Jawa Barat
175.89 Triliun Rupiah
2. Peningkatan Jumlah unit
usaha IKM
202.455
Meningkatnya pemanfaatan teknologi
dan standarisasi produksi
Peningkatan Nilai Produksi IKM 10%
Tersedianya tenaga kerja yang
kompeten di bidang industri
1. Peningkatan Jumlah
wirausaha baru
6000
2. Peningkatan Jumlah SDM
IKM yang bersertifikat
2500 Orang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | II - 9
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya produk ekspor non
migas, eksportir dan terpantaunya
produk impor Jawa Barat
1. Peningkatan Nilai Ekspor
Non Migas Jawa Barat per
tahun
2%
2. Peningkatan Jumlah
eksportir Jawa Barat per
tahun
100
3. Penurunan Nilai Impor
Jawa Barat
2%
Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan
perdagangan
1. Jumlah pasar yang
ditingkatkan kondisinya
20 Unit
2. Jumlah kerjasama
perdagangan
10 Buah
Meningkatnya koordinasi
pengendalian harga kebutuhan
pokok masyarakat serta meningkatnya jaminan kualitas dan
kuantitas produk
1. Terkendalinya inflasi Jawa
Barat
Inflasi Jawa Barat <
Inflasi Nasional
2. Jumlah UTTP dan BDKT UTTP : 6.304.890 buah
BDKT : 1.582 buah
3. Peningkatan cakupan
pengawasan barang
beredar
1%
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 1
Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan sesuai dengan
Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018. Keberhasilan/kegagalan diukur berdasarkan
pencapaian indikator sasaran terhadap masing-masing sasaran strategik, tujuan dari setiap
misi.
3.1. Capaian Kinerja
3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan maupun
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat. Pengukuran kinerja merupakan hasil penilaian yang sistimatik dan didasarkan
pada kelompok indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran ini
dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yakni (a) data
internal Dinas dan (b) data eksternal berasal dari luar instansi baik primer maupun sekunder.
Untuk mengukur pencapaian indikator sasaran pada Tahun 2015, terlebih dahulu
diinventarisir hasil pelaksanaan kegiatan untuk kemudian dilakukan analisa serta
pembobotan terhadap hasil analisanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara :
1. membandingkan realisasi kinerja dengan target sasaran kinerja yang
dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015;
2. membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu;
3. membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan
target sasaran kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana
Strategis SKPD.
BAB. III
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 2
Analisa pencapaian pelaksanaan kinerja dan pemberian bobot pada hasil analisa
kinerja yang telah dilakukan. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian
perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :
1. semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik
maka digunakan rumus :
% Pencapaian = Realisasi x 100 %
Kinerja Rencana
2. semakin tinggi Realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka
digunakan rumus :
% Pencapaian = Realisasi – ( Realisasi - Rencana) x 100 %
Kinerja Rencana
Pemaknaan dari capaian nilai kinerja ini terbagi atas kualifikasi sebagai berikut :
Persentase : > 100 Sangat baik
80 – 100 Baik
55 – 80 Sedang
< 55 Kurang
3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategik pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2014 – 2015 diperoleh dengan rincian
sebagaimana Tabel 3.1.
Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2015
No Indikator Kinerja Sat Tahun 2014 Tahun 2015
Target Realisasi Target Realisasi
Misi Pertama : Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat
Sasaran ke-1 : Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar
1 Peningkatan Jumlah unit usaha
IKM
Unit
usaha
201.955 201.926 202.455 202.940
2 Peningkatan Jumlah wirausaha
baru
Orang 3000 1445 6.000 4.620
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 3
No Indikator Kinerja Sat Tahun 2014 Tahun 2015
Target Realisasi Target Realisasi
Sasaran ke-2 : Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produk
1 Pertumbuhan Industri
Manufaktur pada PDRB Jawa
Barat
Triliun
Rupiah
166.52 166.52 175.89 166.29
2 Peningkatan Nilai Produksi IKM % 5 712,36 10 711.59
Sasaran ke-3 : Tersedianya tenaga kerja yang kompetern di bidang industri
1 Peningkatan Jumlah SDM IKM
yang bersertifikat
0rang 1500 1375 2500 2285
Misi Kedua : Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri
Sasaran : Meningkatnya produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunya produk impor
Jawa Barat
1 Peningkatan Nilai Ekspor Non
Migas Jawa Barat per tahun
% 2 1,92 2 (3,27)
2 Peningkatan Jumlah eksportir
Jawa Barat per tahun
Ekspor
tir
75 203 75 203
3 Penurunan Nilai Impor Jawa
Barat
% 2 2,78 2 1
Misi Ketiga : Meningkatkan Kelancaran Distribusi, Pengamanan Perdagangan Dalam
Negeri dan Perlindungan Konsumen
Sasaran ke-1 : Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan
1 Jumlah revitalisasi pasar
tradisional
Unit 15 19 20 20
2 Jumlah kerjasama
perdagangan
Buah 5 4 15 15
Sasaran ke-2 : Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta
meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk
1 Terkendalinya inflasi Jawa
Barat
% < inflasi
nasional
7,14 < inflasi
nasional
0,79
2 Jumlah UTTP dan BDKT Buah 6.181.264 4.923.151 6.304.890 4.341.614
Buah 1.551 1.005 1.582 1.342
3 Peningkatan cakupan
pengawasan barang beredar
% - - 1
Misi Keempat: Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jawa Barat
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 4
No Indikator Kinerja Sat Tahun 2014 Tahun 2015
Target Realisasi Target Realisasi
Sasaran ke-1 : Meningkatnya sarana dan prasarana kerja
1 Ketersediaan sarana dan
prasarana kerja minimal
% 50 50 70 70
Sasaran ke-2 : Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan
1 Tingkat keterlambatan
pelaporan
% 4 0 3 0
Sasaran ke-3 : Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia
1 Tingkat keikutsertaan
pelatihan teknis
Orang
PNS
25 25 55 70
3.1.3. Pengukuran Indikator Kinerja
Indikator kinerja merupakan alat ukur keberhasilan/kegagalan yang dicapai dari
pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Tabel 3.2 memperlihatkan
perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.
Tabel 3.2.
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015
No Indikator Kinerja Sat Tahun 2015 Capaian
Kinerja
(%)
Kategori
Target Realisasi
Misi Pertama : Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat
Sasaran ke-1 : Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar
1 Peningkatan Jumlah unit usaha
IKM
Unit
usaha
202,455 202,940 100.23 Sangat
baik
2 Peningkatan Jumlah wirausaha
baru
Orang 6,000 4,620 77 Sedang
Sasaran ke-2 : Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produk
1 Pertumbuhan Industri
Manufaktur pada PDRB Jawa
Barat
Triliun
Rupiah
175.89 166.29 94.54 Baik
2 Peningkatan Nilai Produksi IKM % 10 711.59 7,110 Sangat
baik
Sasaran ke-3 : Tersedianya tenaga kerja yang kompetern di bidang industri
1 Peningkatan Jumlah SDM IKM 0rang 2,500 2285 91,4 Baik
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 5
No Indikator Kinerja Sat Tahun 2015 Capaian Kinerja
(%)
Kategori
Target Realisasi
yang bersertifikat
Misi Kedua : Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri
Sasaran : Meningkatnya produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunya produk impor
Jawa Barat
1 Peningkatan Nilai Ekspor Non
Migas Jawa Barat per tahun
% 2
(3,27) (163.5) Kurang
2 Peningkatan Jumlah eksportir
Jawa Barat per tahun
Ekspor
tir
100 173 173 Sangat
baik
3 Penurunan Nilai Impor Jawa
Barat
% 2 1 50 Kurang
Misi Ketiga : Meningkatkan Kelancaran Distribusi, Pengamanan Perdagangan Dalam
Negeri dan Perlindungan Konsumen
Sasaran ke-1 : Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan
1 Jumlah revitalisasi pasar
tradisional
Unit 20 20 100 Baik
2 Jumlah kerjasama
perdagangan
Buah 15 15 100 Baik
Sasaran ke-2 : Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta
meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk
1 Terkendalinya inflasi Jawa
Barat
% < inflasi
nasional
0.79 100 Baik
2 Jumlah UTTP dan BDKT Buah 6,304,890 4,341,614 68.43 Sedang
Buah 1,582 1,342 84.83 Baik
3 Peningkatan cakupan
pengawasan barang beredar
% 1 27.87 2,747 Sangat
baik
Misi Keempat: Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jawa Barat
Sasaran ke-1 : Meningkatnya sarana dan prasarana kerja
1 Ketersediaan sarana dan
prasarana kerja minimal
% 70 70
100 Baik
Sasaran ke-2 : Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan
1 Tingkat keterlambatan
pelaporan
% 3 0 3,000 Sangat
baik
Sasaran ke-3 : Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 6
No Indikator Kinerja Sat Tahun 2015 Capaian Kinerja
(%)
Kategori
Target Realisasi
1 Tingkat keikutsertaan
pelatihan teknis
Orang
PNS
55 70 700 Sangat
baik
3.1.4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja
Keberhasilan pencapaian misi berdasarkan sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015
Misi/Sasaran Uraian
Misi Pertama Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat
Sasaran ke-1 Dalam upaya meningkatkan perkembangan industri kecil, menengah
dan besar diarahkan pada peningkatan jumlah unit usaha IKM dan
peningkatan jumlah wirausaha baru. Capaian kinerja peningkatan
jumlah unit usaha IKM sebesar 100.23% dengan kategori “Sangat baik”.
Adapun capaian kinerja jumlah wirausaha baru sebesar 77% dengan
kategori “Sedang”. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui program :
1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Sasaran ke-2 Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan teknologi dan standarisasi
produk diarahkan pada pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB
Jawa Barat dan peningkatan Nilai Produksi IKM. Capaian kinerja
pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat sebesar
94.54% dengan kategori “Baik. Sementara capaian kinerja peningkatan
Nilai Produksi IKM sebesar 7,100% dengan kategori “Sangat Baik”.
Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui program :
1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
2. Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi.
Sasaran ke-3 Dalam upaya penyediaan tenaga kerja yang kompetern di bidang
industri diarahkan pada peningkatan Jumlah SDM IKM yang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 7
Misi/Sasaran Uraian
bersertifikat. Capaian kinerja peningkatan Jumlah SDM IKM yang
bersertifikat sebesar 91,4% dengan kategori “Baik”. Pencapaian
tersebut dilaksanakan melalui program :
1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
2. Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan
Teknologi.
Misi kedua Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri
Sasaran ke-1 Dalam upaya meningkatkan produk ekspor non migas, eksportir dan
terpantaunya produk impor Jawa Barat diarahkan pada Peningkatan
Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun, Peningkatan Jumlah
eksportir Jawa Barat per tahun dan Penurunan Nilai Impor Jawa Barat.
Capaian kinerja Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per
tahun sebesar (163.5)% dengan kategori “Kurang”. Sementara untuk
capaian kinerja Peningkatan Jumlah eksportir Jawa Barat per tahun dan
Penurunan Nilai Impor Jawa Barat masing-masing sebesar 173%
dengan kategori “Sangat baik” dan 50% dengan kategori “Kurang”.
Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program peningkatan dan
pengembangan ekspor.
Misi ketiga Meningkatkan Kelancaran Distribusi, Pengamanan Perdagangan
Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen
Sasaran ke-1 Dalam upaya meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan dan
kemitraan perdagangan diarahkan pada Jumlah revitalisasi pasar
tradisional dan Jumlah Kerjasama Perdagangan. Capaian kinerja jumlah
revitalisasi pasar tradisional sebesar 100% dengan kategori “Baik”.
Sementara capaian kinerja jumlah kerjasama perdagangan sebesar
15% dengan kategori “Baik”. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui
Program pengembangan sistem perdagangan dalam negeri.
Sasaran ke-2 Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok
masyarakat serta meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk
diarahkan pada Terkendalinya inflasi Jawa Barat dan Jumlah UTTP dan
BDKT. Capaian kinerja terkendalinya inflasi Jawa Barat sebesar 100%
dengan kategori “Baik”. Capaian kinerja Jumlah UTTP dan BDKT
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 8
Misi/Sasaran Uraian
sebesar 76.63% dengan kategori “Sedang”. Capaian kinerja
Peningkatan cakupan pengawasan barang beredar sebesar 27.87%
dengan kategori “Sangat Baik”. Pencapaian tersebut dilaksanakan
melalui Program pengembangan sistem perdagangan dalam negeri dan
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
Misi keempat Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Jawa Barat
Sasaran ke-1 Dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana kerja diarahkan pada
penyediaan sarana dan prasarana kerja minimal. Capaian kinerja
penyediaan sarana dan prasaran kerja minimal sebesar 100% dengan
kategori “Baik”. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui program :
1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2. Program pelayanan administrasi perkantoran
3. Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Sasaran ke-2 Dalam upaya meningkatkan sistem pelayanan perencanaan dan
pelaporan diarahkan pada Tingkat keterlambatan pelaporan. Capaian
kinerja Tingkat keterlambatan pelaporan sebesar 3000% dengan
kategori “Sangat Baik”. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui
program :
1. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
2. Program perencanaan, pengendalian dan pengawasan
pembangunan
3. Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Sasaran ke-3 Dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
diarahkan pada Tingkat keikutsertaan pelatihan teknis. Capaian kinerja
Tingkat keterlambatan pelaporan sebesar 700% dengan kategori
“Sangat Baik”. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui program :
1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 9
Pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis pada masing-masing misi selama
tahun 2015 apabila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja Tahun 2014 dapat dilihat
pada Tabel 3.4.
Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2014
No Indikator Kinerja Sat Tahun
2014
Tahun
2015
Capaian Kinerja (%)
Realisasi Realisasi
Misi Pertama : Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat
Sasaran ke-1 : Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar
1 Peningkatan Jumlah unit
usaha IKM
Unit
usaha
201.926 202.940 100.5
2 Peningkatan Jumlah wirausaha
baru
Orang 1445 4620 319.72
Sasaran ke-2 : Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produk
1 Pertumbuhan Industri
Manufaktur pada PDRB Jawa
Barat
Triliun
Rupiah
166.52 166.29 99.86
2 Peningkatan Nilai Produksi IKM % 712,36 711,59 99.89
Sasaran ke-3 : Tersedianya tenaga kerja yang kompetern di bidang industri
1 Peningkatan Jumlah SDM IKM
yang bersertifikat
0rang 1375 2285 166.18
Misi Kedua : Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri
Sasaran : Meningkatnya produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunya produk impor
Jawa Barat
1 Peningkatan Nilai Ekspor Non
Migas Jawa Barat per tahun
Milyar
US$
26,32 (3,27) (12.42)
2 Peningkatan Jumlah eksportir
Jawa Barat per tahun
Ekspor
tir
203 173 85.22
3 Penurunan Nilai Impor Jawa
Barat
Milyar
US$
11,89 1 8.41
Misi Ketiga : Meningkatkan Kelancaran Distribusi, Pengamanan Perdagangan Dalam
Negeri dan Perlindungan Konsumen
Sasaran ke-1 : Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan
1 Jumlah revitalisasi pasar
tradisional
Unit 19 20 105.26
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 10
No Indikator Kinerja Sat Tahun
2014
Tahun
2015
Capaian Kinerja (%)
Realisasi Realisasi
2 Jumlah kerjasama
perdagangan
Buah 4 15 375
Sasaran ke-2 : Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta
meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk
1 Terkendalinya inflasi Jawa
Barat
% 7,14 0.79 100
2 Jumlah UTTP dan BDKT Buah 4.923.151 4.341.614 88.19
Buah 1.005 1.342 133.53
3 Peningkatan cakupan
pengawasan barang beredar
% - 27.87 -
Misi Keempat: Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jawa Barat
Sasaran ke-1 : Meningkatnya sarana dan prasarana kerja
1 Ketersediaan sarana dan
prasarana kerja minimal
% 50 70 140
Sasaran ke-2 : Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan
1 Tingkat keterlambatan
pelaporan
% 0 0 100
Sasaran ke-3 : Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia
1 Tingkat keikutsertaan
pelatihan teknis
Orang
PNS
25 70 280
3.1.5. Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja
Realisasi indikator kinerja selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Misi pertama capaian kinerja didapat dari (1) Jumlah peningkatan unit usaha IKM
pada tahun 2015 sebanyak 485 unit se-Jawa Barat; (2) Jumlah unit wirausaha
baru pada penguatan IKM sebanyak 4620 yang tersebar di industri batu mulia,
industri makanan, industri elekronika, dan industri lainnya. Selain itu wirausaha
baru didukung pula oleh sertifikasi halal produk IKM Jawa Barat dan Intensifikasi
Sosialisasi HKI; (3) Besaran pencapaian pertumbuhan industri manufaktur pada
PDRB Jawa Barat sebanyak 166.29 triliun rupiah; (4) Jumlah SDM IKM yang
bersertifikat pada tahun 2015 sebanyak 910 orang yang tersebar di industri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 11
kerajinan, industri kertas, industri olahan pangan, industri elektronika dan
telematika.
2. Misi kedua capaian kinerja didapat dari (1) Nilai ekspor Jawa Barat tahun 2015
sebesar US$ 25.69 milyar turun sebesar US$ 1.71 milyar dari tahun 2014
sebesar US$ 27.40 milyar; (2) Jumlah eksportir Jawa Barat tahun 2015 sejumlah
173 eksportir dari 13 IPSKA, yaitu kabupaten bogor, kabupaten sukabumi,
kabupaten bandung, kabupaten tasikmalaya, kabupaten cirebon, kabupaten
purwakarta, kabupaten karawang, kabupaten bekasi, kota sukabumi, kota
sukabumi, kota bandung, kota cirebon, kota bekasi, kota Sukabumi dan Provinsi
Jawa Barat; dan (3) Nilai impor Jawa Barat tahun 2015 sebesar US$ 11.83 milyar
menurun sebesar US$ 1.91 milyar dari tahun 2014 sebesar US$ 13.74 milyar.
3. Misi ketiga capaian kinerja didapat dari (1) Jumlah pasar tradisional yang
direvitalisasi sebanyak 20 unit yang tersebar diseluruh Kab/Kota Se-Jawa Barat.
Rincian nama pasar tradisional tersebut adalah Pasar Ciamis, Pasar
Sindangkasih, Pasar Kawali, Pasar Banjarsari, Pasar Cikurubuk, Pasar Hantara,
Pasar Mekarwangi, Pasar Cihideung Luhur, Pasar Talaga Desa, Pasar Cibinong,
Pasar Banjarsari, Pasar Manis, Pasar Ciledug, Pasar Buah-buahan Lembang,
Pasar Langkaplancar, Pasar Margahayu, Pasar Citeko, Pasar Baleendah, Pasar
Darmaraja, Pasar Pagaden; (2) Kerjasama perdagangan disepakati antara
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan BULOG meliputi komoditi beras, gula,
minyak goreng, telur ayam dan daging sapi; MPU; KADIN, dan PHRI; (3)
Pergerakan inflasi Jawa Barat tetap terkendali di bawah inflasi nasional 2015
sebesar 0.92%. Inflasi dihitung berdasarkan kenaikan Indeks Harga Konsumen
(IHK) di 7 kota di Jawa Barat (Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Bekasi, Bogor,
Depok dan Sukabumi. Inflasi merupakan dampak dari kenaikan subsidi BBM
bersubsidi (premium), kenaikan Tarif Dasar Listrik dan kenaikan harga kebutuhan
pokok masyarakat pada beberapa komoditas pangan (daging ayam); dan (4)
Jumlah UTTP : 4.341.614 buah serta BDKT : 1.342 buah.
4. Misi keempat didapat dari capaian kinerja (1) Ketersediaan sarana dan prasarana
kerja minimal sebesar 70%; (2) Tingkat keterlambatan pelaporan sebesar 0% dan
(3) Tingkat keikutsertaan pelatihan teknis sebesar 70 orang PNS.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 12
3.1.6. Rencana Program dan Kegiatan
Tema pembangunan tahunan daerah Jawa Barat tahun 2015, yaitu:
Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Fokus, Efektif dan Efisien Melalui
Sinkronisasi dan Sinergi Berderajat Tinggi Berbasis Multi Pihak dan Mitra
Strategis Global Untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju dan
Sejahtera
Arah kebijakan pembangunan Tahun 2015 memiliki 5 sasaran utama, yaitu : (a)
peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat, pelayanan kesehatan bagi
semua, kemandirian masyarakat dan pengokohan ketahanan keluarga; (b) memperkuat
pembangunan ekonomi perdesaan dan regional, peningkatan kualitas iklim usaha dan
investasi, penguatan UMKM dan daya saing usaha; (c) modernisasi pemerintahan dan
peningkatan partisipasi publik; (d) peningkatan kualitas infrastruktur strategis Jawa Barat
dan mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan melalui pembangunan yang berkelanjutan;
(e) mengembangkan seni, budaya, dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal serta
memperkuat peran pemuda dan olahraga.
Rencana program dan kegiatan tematik sektoral dikelompokkan berdasarkan
prioritas pembangunan Jawa Barat dirumuskan kedalam 10 (sepuluh) Common Goals
sebagai platform sinergi pusat (Kementerian/Lembaga), daerah dan pemangku kepentingan
pembangunan dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan Mengacu kepada Peraturan
Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009‐2029, Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) wilayah pengembangan
(WP).
Adapun peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam
pelaksanaan pembangunan Jawa Barat tematik sektoral terutama terkait dengan Common
Goals 4 yaitu Meningkatnya Ekonomi Pertanian, dengan sasaran prioritas pembangunan
yang terkait bidang industri dan perdagangan adalah pengembangan agribisnis,
forestbusiness, marine business dan agro industry. Selain itu, Common Goals 5 yaitu
Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian dengan sasaran prioritas terkait yaitu :
1. pengembangan industri manufaktur.
2. pengembangan Industri Kreatif dan Wirausahawan muda kreatif.
Pada perencanaan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015, terdapat kegiatan tematik sektoral sebagai tindak lanjut RPJMD Tahun
2013 - 2018 sebagai berikut.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 13
1. Common goals 4, meningkatkan ekonomi pertanian melalui kegiatan
Pengembangan Olahan Pangan berbasis Produk Hewani, Pengembangan
Industri Makanan dan Minuman, Pengembangan Industri Kreatif berbasis
Makanan Olahan, Pengembangan Industri Minuman berbasis Kopi Teh dan
Coklat, Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) Daerah, Fasilitasi
penyelenggaraan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro, Pusat Pemuliaan Beras
Varietas Pandanwangi Dan Pengembangan Varietas Unggul serta Dukungan
Operasi Pasar Murah (OPM) Kepokmas.
2. Common goals 5, meningkatkan ekonomi non pertanian melalui kegiatan
Pembentukan wirausaha baru, Piloting penanggulangan kemiskinan melalui
Pengembangan Kewiraushaan Industri Kecil dan Pengembangan Industri
Manufaktur Berbasis Tematik Kewilayahan.
Rencana program dan kegaitan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat bagi pembangunan kewilayahan adalah untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan
masyarakat antar wilayah, baik antar kabupaten dan kota maupun antara wilayah perkotaan
dan perdesaan, melalui kebijakan pembangunan kewilayahan yang tersebar di setiap
wilayah pengembangan (WP) dengan rincian prioritas sebagai berikut :
1. WP Bodebekpunjur
WP Bodebekpunjur meliputi Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten
Bogor, dan Kabupaten Cianjur. Sektor unggulan yang dikembangkan adalah
pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan,
agribisnis, dan agrowisata.
2. WP Purwasuka
WP Purwasuka meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan
Kabupaten Karawang. Sektor unggulan yang dikembangkan adalah pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri
pengolahan, pariwisata, dan pertambangan.
3. WP Ciayumajakuning
WP Ciayumajakuning meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten
Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang.
Sektor unggulan yang dikembangkan adalah agribisnis, agroindustri, perikanan,
pertambangan, dan pariwisata.
4. WP Priangan Timur‐Pangandaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 14
WP Priangan Timur‐Pangandaran meliputi Kota Tasikmalaya, Kota Banjar,
Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Ciamis. Sektor
unggulan yang dikembangkan adalah pertanian, perkebunan, perikanan tangkap,
pariwisata, industri pengolahan, industri kerajinan, dan pertambangan mineral.
5. WP Sukabumi dsk
WP Sukabumi dsk meliputi Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten
Cianjur. Sektor unggulan yang dikembangkan adalah peternakan, pertanian,
perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, bisnis kelautan,
dan pertambangan mineral.
6. WP Cekungan Bandung
WP Cekungan Bandung meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten
Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Sektor
unggulan yang dikembangkan adalah pertanian, holtikultura, industri non polutif,
industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perkebunan.
Dalam rangka pendukungan terhadap pengembangan industri prioritas pada wilayah
pengembangan industri Jawa 1 yang meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa barat, DI
Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat fokus pada Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Cilegon-Serang-Tangerang
dan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang.
Program/kegiatan yang dilaksanakan berupa Pembebasan Tanah untuk Pusat Pelatihan
Industi TPT di Majalengka.
Pada perencanaan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015, terdapat kegiatan yang mendukung program Bandara Internasional Jawa
Barat yaitu kegiatan Kajian Potensi Pengembangan Industri di Ciayumajakuning. Dukungan
program Gerakan Citarum Bastari terlaksana melalui kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi
Masyarakat sekitar DAS Citarum.
3.2. Akuntabilitas Anggaran
Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat meningkatkan pendapatan bidang Industri dan Perdagangan. Secara ringkas
pendapatan dari masing-masing UPTD selama Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.5.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 15
Tabel 3.5.
Realisasi dan Pencapaian Target Pendapatan Tahun 2015
No UPTD/Kabupaten/Kota Anggaran setelah perubahan (Rp)
Realisasi (Rp)
1 Balai Kemetrologian Bogor 1,500,000,000 1,525,401,040 2 Balai Kemetrologian Bandung 510,000,000 715,077,300 3 Balai Kemetrologian Cirebon 690,000,000 538,222,800 4 Balai Kemetrologian
Karawang 10,600,000,000 11,038,526,440
5 Balai Kemetrologian Tasikmalaya 1,850,000,000
1,867,453,050
6 Balai Pengembangan Perindustrian 1,500,000,000
546,437,590
Jumlah 14.500.000.000 15,650,000,000
3.2.1. Anggaran dan Realisasi Anggaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat melaksanakan program
dan kegiatan dengan total belanja sebesar Rp. 142.345.224.020,- dan telah terealisasi
sebesar Rp. 122.775.446.591,- atau sebesar 86.25% dengan realisasi fisik sebesar 87.52%.
Berikut ini adalah rincian program dan kegiatan terdiri dari :
A. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1. Kegiatan Rapat Koordinasi Industri dan Perdagangan per wilayah, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 290,000,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 284,141,120.00 atau 97.98%. Output kegiatan adalah terlaksananya rapat
koordinasi industri dan perdagangan di 5 wilayah, rapat penyusunan grand design
perdagangan bagi 150 orang dan penyusunan buku grand design perdagangan.
Outcome kegiatan adalah sinergitas perencanaan urusan industri dan perdagangan
Jawa Barat.
2. Kegiatan Forum OPD Disperindag kabupaten/kota se-Jawa Barat, yang dilaksanakan
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 175,500,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
159,913,000.00 atau 91.12%. Output kegiatan adalah terlaksananya forum OPD
Disperindag kabupaten/kota se-Jawa Barat kepada 150 peserta. Outcome kegiatan
adalah sinergitas perencanaan urusan industri dan perdagangan Jawa Barat.
3. Kegiatan Prolegda Sertifikasi Halal, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
423,825,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 226,071,550.00 atau 53.34%.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 16
Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi Sertifikasi halal kepada 350 pelaku
usaha. Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya saing pelaku usaha melalui
sertifikasi produk.
B. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
1. Kegiatan Pencetakan 100.000 wirausaha baru, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 3,659,500,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 2,472,811,000.00
atau 67.57%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pelatihan bagi 1,000
calon wirausaha baru. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah wirausaha
baru Jawa Barat.
C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
1. Kegiatan Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur, yang dilaksanakan
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1,688,741,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
1,615,280,100.00 atau 95.65%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
outbond dalam rangka pembinaan mental disiplin jiwa korsa sebanyak 370 peserta,
kesehatan jasmani selama 1 tahun, kerohanian/kesenian selama 1 tahun, general
check up, penggantian kacamata dan pembelian obat-obatan klinik selama 1 tahun,
pelaksanaan diklat PIM III dan PIM IV bagi 5 PNS, fasilitasi seminar, lokakarya,
rakor, bimbingan teknis dan kursus selama 1 tahun, pengadaan pakaian olahraga
bagi 200 orang dan pengadaan Pakaian Dinas Harian bagi 370 PNS. Outcome
kegiatan adalah meningkatnya kedisiplinan dan pengembangan kompetensi
aparatur.
D. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
1. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Karawang,
yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,000,000,000.00 realisasi anggaran
sebesar Rp. 879,698,834.00 atau 87.97%. Output kegiatan adalah terlaksananya
pemenuhan kebutuhan operasional dasar Balai selama 1 tahun. Outcome kegiatan
adalah pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Balai.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 17
2. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Cirebon,
yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 750,000,000.00 realisasi anggaran
sebesar Rp. 464,984,832.00 atau 62%. Output kegiatan adalah terlaksananya
pemenuhan kebutuhan operasional dasar Balai selama 1 tahun. Outcome kegiatan
adalah pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Balai.
3. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Bandung,
yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 652,510,000.00 realisasi anggaran
sebesar Rp. 462,544,078.00 atau 70.89%. Output kegiatan adalah terlaksananya
pemenuhan kebutuhan operasional dasar Balai selama 1 tahun. Outcome kegiatan
adalah pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Balai.
4. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp
3,538,922,750.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 3,077,859,977.00 atau 86.97%.
Output kegiatan adalah terlaksananya pemenuhan kebutuhan operasional dasar
Dinas selama 1 tahun. Outcome kegiatan adalah pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.
5. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian
Tasikmalaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 695,000,000.00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 403,088,543.00 atau 58%. Output kegiatan adalah
terlaksananya pemenuhan kebutuhan operasional dasar Balai selama 1 tahun.
Outcome kegiatan adalah pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai.
6. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Bogor,
yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,060,000,000.00 realisasi anggaran
sebesar Rp. 973,312,659.00 atau 91.82%. Output kegiatan adalah terlaksananya
pemenuhan kebutuhan operasional dasar Balai selama 1 tahun. Outcome kegiatan
adalah pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Balai.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 18
7. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengembangan
Perindustrian, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,000,000,000.00
realisasi anggaran sebesar Rp. 918,395,317.00 atau 91.84%. Output kegiatan
adalah terlaksananya pemenuhan kebutuhan operasional dasar Balai selama 1
tahun. Outcome kegiatan adalah pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai.
E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Bogor, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,740,760,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 2,624,052,026 atau 95.74 %. Output kegiatan adalah terlaksananya
Pembangunan Rumah Jabatan, Pembangunan Mess Pegawai, Pembangunan
Canopy, Pengadaan Mesin Foto copy, Pemotong kertas, TV media, AC, TV LED,
Komputer PC, Printer dan Sound System serta perlengkapannya Pembuatan
Website. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan sarana dan
prasarana kerja Balai sesuai standar.
2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Cirebon, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200,000,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 168,035,574 atau 84.02 %.Output kegiatan adalah terlaksananya Pengadaan
AC, Komputer, Meja Kerja, Kursi Kerja, Dispenser, Lemari Pendingin, Peralatan
Dapur, Gordyn, dll. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan sarana dan
prasarana kerja Balai sesuai standar.
3. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Karawang, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,504,105,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 2,298,700,000.00 atau 91.80 %. Output kegiatan adalah terlaksananya
Pengaspalan dan Pengerasan Jalan, Pengadaan Perlengkapan, Peralatan Kantor,
Meublair dan Komputer, Pembangunan Garasi, Pembangunan Pos Keamanan
Kantor, Pengadaan Alat Standar Kemetrologian. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja Balai sesuai standar.
4. Kegiatan Sertifikasi Pembaharuan ISO 9001 dan Seritikasi KAN, yang dilaksanakan
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 19
anggaran sebesar Rp. 393,851,250.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
346,989,575.00 atau 88.10 %. Output kegiatan adalah terlaksananya Pengadaan
Sertifikat KAN dan Pembaharuan Sertifikat ISO 9001-2008. Outcome kegiatan
adalah meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja Balai sesuai standar.
5. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Balai Kemetrologian Karawang, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 789,508,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 752,632,900.00 atau 95.33 %. Output kegiatan adalah terlaksananya
Pengadaan Mass Comparator Kap (220-230)g /0,01 mg, Pengadaan Mass
Comparator Kap (2300-2320)g / 0,1 mg, Anak Timbangan Kelas F1. Outcome
kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja Balai sesuai
standar.
6. Kegiatan Renovasi Mess Balai Kemetrologian Tasikmalaya, yang dilaksanakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 585,000,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
557,805,000.00 atau 95.35 %. Output kegiatan adalah terlaksananya Pengadaan
Perlengkapan kantor, Peralatan Kantor, Meublair, dan Peralatan dapur, Pengadaan
Renovasi Mess Balai Kemetrologian Tasik, Pengadaan Perlengkapan Mess.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja
Balai sesuai standar.
7. Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran Balai Tasikmalaya, yang dilaksanakan
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 45,825,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 31,887,200.00
atau 69.58 %. Output kegiatan adalah terlaksananya Pengadaan Almari Besi
Sebanyak 6 Unit, Pengadaan Filling Kabinet sebanyak 6 Unit dan Pengadaan Kursi
Kerja sebanyak 8 Unit. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan sarana
dan prasarana kerja Balai sesuai standar.
8. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
3,461,519,137.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 3,311,011,204.00 atau 95.65 %.
Output kegiatan adalah terlaksananya Pengadaan Interior ruangan kantor,
Penambahan Konten Website, Penggantian Keramik Lt. 3, Pengadaan Peralatan
Kantor, Perlengkapan Kantor, Mesin Photocopy, Mesin Pemotong Kertas, Mini Video
Tron,Lemari Besi, Filling Kabinet, Pembelian AC, TV, Komputer, Laptop,Printer,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 20
Scaner, Pengadaan Meubelair, Peralatan dapur, Penghias ruangan, Alat-alat studio,
Sound System, dll, Pengaspalan Halaman Kantor dan Perbaikan langit-langit.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja
Balai sesuai standar.
9. Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Dekranasda, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 975,000,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 633,589,000.00 atau
64.98 %. Output kegiatan adalah terlaksananya Pengadaan Jasa Perencanaan,
Pengadaan Jasa Pengawasan dan Renovasi Gedung Kantor. Outcome kegiatan
adalah meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja Balai sesuai standar.
10. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Bandung, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 934,668,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 808,665,826.00 atau 86.52 %. Output kegiatan adalah terlaksananya
Pemeliharaan Jalan dan jembatan, Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung,
Pengadaan Mesin Pemotong Kertas, Visual Electronik, Tabung Pemadam
Kebakaran, Pengadaan Almari, Komputer, Printer, Scaner dan Pengadaan Peralatan
Standar Kemetrologian (total station). Outcome kegiatan adalah meningkatnya
pemenuhan sarana dan prasarana kerja Balai sesuai standar.
11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Sub Unit IKM TPT Majalaya, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5,943,124,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 5,867,775,841.00 atau 98.73%. Output kegiatan adalah terlaksananya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Sub Unit IKM TPT Majalaya. Outcome
kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja Balai sesuai
standar.
12. Kegiatan Sarana dan Prasarana Dekranasda, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 585,000,000 realisasi anggaran sebesar Rp. 524,676,025 atau 89.69%.
Output kegiatan adalah Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana
Dekranasda. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan sarana dan
prasarana kerja kantor sesuai standar.
13. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Baperin dan Sub Unit, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 457,177,500.00 realisasi anggaran sebesar
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 21
Rp. 439,142,562.00 atau 96.06%. Output kegiatan adalah Terlaksanaya Pengadaan
Sarana dan Prasarana Kantor Baperin dan Sub Unit. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja Balai sesuai standar.
14. Kegiatan Pembangunan Pos Satpam di Sub Unit Pengembangan IKM Logam
Bandung, Logam Bogor dan Rotan Cirebon, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 248,649,375.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 239,233,950.00 atau
96.21%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Pembangunan Pos Satpam di Sub
Unit Pengembangan IKM Logam Bandung, Logam Bogor dan Rotan Cirebon.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja
Balai sesuai standar.
15. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Mess Sub Unit PIKM
Kerajinan Tasikmalaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
1,330,411,875.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1,270,459,660.00 atau 95.49%.
Output kegiatan adalah Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pelatihan dan Mess Sub Unit PIKM Kerajinan Tasikmalaya. Outcome kegiatan
adalah meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja Balai sesuai standar.
16. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Mess Sub Unit PIKM
Logam Sukabumi, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,660,595,625.00
realisasi anggaran sebesar Rp. 1,497,461,057.00 atau 90.18%. Output kegiatan
adalah Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Mess
Sub Unit PIKM Logam Sukabumi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya
pemenuhan sarana dan prasarana kerja Balai sesuai standar.
17. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Mess Sub Unit PIKM
Perkulitan Garut, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,316,713,125.00
realisasi anggaran sebesar Rp. 1,238,656,927.00 atau 94.07%. Output kegiatan
adalah Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Mess
Sub Unit PIKM Perkulitan Garut. Outcome kegiatan adalah meningkatnya
pemenuhan sarana dan prasarana kerja Balai sesuai standar.
18. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasrana Pelatihan dan Mess Sub Unit PIKM
Rotan Cirebon, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 877,500,000.00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 22
realisasi anggaran sebesar Rp. 774,018,296.00 atau 88.21%. Output kegiatan
adalah Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasrana Pelatihan dan Mess Sub
Unit PIKM Rotan Cirebon. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan
sarana dan prasarana kerja Balai sesuai standar.
19. Kegiatan BIJB-Persiapan Pembangunan Gedung Pelatihan Garmen di Kabupaten
Majalengka, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5,720,270,000.00
realisasi anggaran sebesar Rp. 3,043,018,000.00 atau 53.20%. Output kegiatan
adalah Terlaksananya Persiapan Pembangunan Gedung Pelatihan Garmen di
Kabupaten Majalengka. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan
sarana dan prasarana kerja Balai sesuai standar.
20. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Pelayanan Balai Kemetrologian
Tasikmalaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 457,567,500.00
realisasi anggaran sebesar Rp. 415,713,431.00 atau 90.85%. Output kegiatan
adalah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Operasional Pelayanan Balai
Kemetrologian Tasikmalaya. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan
sarana dan prasarana kerja Balai sesuai standar.
F. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur :
1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekranasda Provinsi Jawa Barat,
yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 961,362,500.00 realisasi anggaran
sebesar Rp. 913,700,760.00 atau 95.04%. Output kegiatan adalah terlaksananya
pemeliharaan sarana dan prasarana kantor selama 1 tahun. Outcome kegiatan
adalah pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional kantor.
2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp
2,432,525,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 2,300,011,229.00 atau 95.04%.
Output kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas
selama 1 tahun. Outcome kegiatan adalah pemenuhan pemeliharaan sarana dan
prasarana operasional Dinas.
3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Cirebon, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 23
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 828,750,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 645,001,204.00 atau 77.83%. Output kegiatan adalah terlaksananya
pemeliharaan sarana dan prasarana Balai selama 1 tahun. Outcome kegiatan
adalah pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Balai.
4. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Bogor, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,004,835,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 973,879,236.00 atau 96.92%. Output kegiatan adalah terlaksananya
pemeliharaan sarana dan prasarana Balai selama 1 tahun. Outcome kegiatan
adalah pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Balai.
5. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Karawang, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,485,536,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 1,308,495,053.00 atau 88.08%. Output kegiatan adalah terlaksananya
pemeliharaan sarana dan prasarana Balai selama 1 tahun. Outcome kegiatan
adalah pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Balai.
6. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Tasikmalaya,
yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 526,470,750.00 realisasi anggaran
sebesar Rp. 488,277,235.00 atau 92.75%. Output kegiatan adalah terlaksananya
pemeliharaan sarana dan prasarana Balai selama 1 tahun. Outcome kegiatan
adalah pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Balai.
7. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Bandung, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 994,970,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 843,185,910.00 atau 84.74%. Output kegiatan adalah terlaksananya
pemeliharaan sarana dan prasarana Balai selama 1 tahun. Outcome kegiatan
adalah pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Balai.
8. Kegiatan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Bangunan Kantor BAPERIN dan Sub
Unit, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,851,820,000.00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 2,583,414,468.00 atau 90.59%. Output kegiatan adalah
terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Balai selama 1 tahun. Outcome
kegiatan adalah pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Balai.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 24
G. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan:
1. Kegiatan Perencanaan dan Evalusasi bidang Industri dan Perdagangan, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 343,750,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 338,125,650.00 atau 98.36%. Output kegiatan adalah terlaksananya
penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program, kegiatan dan keuangan
Dinas selama 1 tahun. Outcome kegiatan adalah Sinergitas perencanaan dan
pelaporan kinerja Dinas.
H. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik :
1. Kegiatan Pendataan Industri bidang Industri dan Perdagangan, yang dilaksanakan
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 707,348,700.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
685,270,500.00 atau 96.88%. Output kegiatan adalah terlaksananya penyusunan
dokumen informasi potensi dan direktori industri dan perdagangan Dinas dari 27
kabupaten/kota. Outcome kegiatan adalah meningkatnya penggunaan informasi
bidang industri dan perdagangan.
I. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1. Kegiatan Pendataan Perusahaan di sekitar Daerah Aliran Sungai, yang dilaksanakan
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 95,710,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 31,870,000.00
atau 33.30%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dalam rangka
pendataan perusahaan yang ada di sepanjang sungai citarum. Outcome kegiatan
adalah tersedianya data Perusahaan yang berada di sepanjang sungai Citarum
dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagai dukungan program Citarum
bestari.
2. Kegiatan Sosialisasi Produk Bersih untuk IKM, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 48,350,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 27,300,000.00 atau
56.46%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi sosialisasi dan koordinasi
produk bersih untuk IKM dengan peserta sebanyak 50 orang. Outcome kegiatan
adalah peningkatan pemahaman pelaku usaha IKM terhadap produk bersih sebagai
dukungan program Citarum bestari.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 25
3. Kegiatan Intensifikasi Sosialisasi HKI, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
183,850,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 180,264,150.00 atau 98.05%.
Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi Sertifikasi HKI untuk 50 orang.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya daya saing pelaku usaha melalui sertifikasi
produk.
4. Kegiatan Uji Kompetensi Produk Binaan ITP, Bordir Jabar (Jabar Ngagaya), yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,275,000,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 1,160,549,000.00 atau 91.02%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
bahan sarung dan sarana pendukung karnaval dan fashion show untuk 100 orang,
peralatan Karnaval dan fashion show, fasilitasi Pemenang
Perlombaan/Kompetisi/kejuaraan/ Penghargaan Bagi Pemenang Lomba
Karnaval/Fashion Show/Lomba Draperi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya
kreatifitas dan kualitas produk ITP, border jabar (Jabar Ngagaya).
5. Kegiatan Pengembangan Kemasan bagi IKM, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 1,000,000,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 806,594,003.00 atau
80.66%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi Bagi IKM Pangan sebanyak
180 orang dan IKM Kerajinan dan Tekstil Produk Tekstil sebanyak 120 Orang.
Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kualitas kemasan IKM Pangan dan IKM
Kerajinan serta IKM Tekstil Produk Tektil.
6. Kegiatan Kerjasama Industri Produk atau Jasa, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 187,561,500.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 158,051,000.00 atau
84.27%. Output kegiatan adalah terlaksananya Fasilitasi Pelatihan Kerjasama
Industri Produk dan Jasa sebanyak 25 orang peserta dan Fasilitasi Perjalanan Dinas
dalam dan luar Provinsi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya akses pasar IKM
dalam negeri.
7. Kegiatan Pengembangan Industri Pakan Ternak di Wilayah IV Priangan, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 471,731,250.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 406,056,000.00 atau 86.08%. Output kegiatan adalah terlaksananya Fasilitasi
Pengembangan Industri Pakan Ternak di wilayah IV Priangan sebanyak 175 orang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 26
yang terbagi dalam 5 angkatan. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya daya saing
IKM di pasar.
8. Kegiatan Pengembangan Industri Makanan Olahan Berbasis Bahan Baku Lokal di
Wilayah II, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 487,500,000.00
realisasi anggaran sebesar Rp. 388,435,500.00 atau 79.68%. Output kegiatan
adalah terlaksananya fasilitasi Pelatihan Pengembangan Industri Makanan Olahan
Berbasis Bahan Baku Lokal di Wil II sebanyak 175 orang yang terbagi dalam 5
angkatan. Outcome kegiatan adalah tercapainya Keanekaragaman Resep Makanan
Berbahan Baku Lokal di Jawa Barat.
9. Kegiatan Pengembangan Kawasan Kampung Kreatif di Kab. Tasikmalaya, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 124,137,500.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 108,950,000.00 atau 87.77%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
Pelatihan anyaman mending/pandan kepada 30 peserta Outcome kegiatan adalah
meningkatnya daya saing IKM anyaman mending/pandan Jawa Barat.
10. Kegiatan Deseminasi Pengembangan Kemasan Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 195,000,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
177,765,490.00 atau 91.16%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
Diseminasi Pengembangan Kemasan untuk 300 IKM Jawa Barat, Outcome kegiatan
adalah Meningkatnya kualitas kemasan IKM Jawa Barat.
11. Kegiatan Pelayanan Mobil Kemasan bagi IKM, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 195,000,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 175,965,710.00 atau
90.24%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi sosialisasi inovasi kemasan
kepada IKM Pangan, TPT dan Kerajinan melalui kegiatan pameran sebanyak 12 kali.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas kemasan IKM Pangan, TPT dan
Kerajinan.
12. Kegiatan Peningkatan Layanan IKM di Lingkungan Sub Unit, yang dilaksanakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 225,366,375.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
136,706,014.00 atau 60.66%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
Bimbingan Pelatihan Penguasaan Teknologi Permesinan di lingkungan Sub Unit
Pengembangan IKM untuk 160 Operator mesin. Outcome kegiatan adalah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 27
meningkatnya penguasaan teknologi di lingkungan Sub Unit demi peningkatan
layanan kepada IKM.
13. Kegiatan Pengembangan Batu Mulia, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
94,137,500.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 93,737,912.00 atau 99.58%. Output
kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi kegiatan Pelatihan Pengembangan Batu
Mulia kepada 50 orang. Outcome kegiatan adalah Penumbuhan Kewirausahaan
Industri Kecil Batu Mulia.
14. Kegiatan Pengembangan Desain Genteng di Kabupaten Sukabumi, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100,499,500.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 89,415,000.00 atau 88.97%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasinya
Pengembangan Desain genteng kepada 25 orang peserta. Outcome kegiatan
adalah meningkatnya kualitas desain produk genteng pada IKM genteng.
15. Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Perkembangan Industri Kreatif Jawa Barat, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 267,200,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 239,084,300.00 atau 89.48%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
pelatihan pengembangan industri kreatif untuk 30 IKM. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya sinergitas pelaku usaha industri kreatif di Jawa Barat.
16. Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Industri Pelaku Kreatif dalam negeri
maupun luar negeri, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
180,850,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 157,265,400.00 atau 86.96%.
Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pengembangan jaringan kerjasama
industri pelaku kreatif dalam negeri maupun luar negeri kepada 25 peserta.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya akses pasar dalam negeri para pelaku
usaha Industri Kreatif.
17. Kegiatan Pengembangan Kemitraan Industri Besar dengan IKM Kreatif, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 257,500,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 256,985,000.00 atau 99,98.00%. Output kegiatan adalah terlaksananya
fasilitasi Pelatihan kemitraan industri besar dengan industri kreatif kepada 140 IKM.
Outcome kegiatan adalah meningkatkan sinergitas pelaku usaha industri kreatif
dalam negeri.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 28
18. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku
Lokal, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,549,290,750.00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 1,467,826,742.00 atau 94.74.00%. Output kegiatan adalah
terlaksananya Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal dan
Festival Kopi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatkan
Keanekaragaman Resep Makanan Berbahan Baku Lokal dan meningkatkan kualitas
pengolahan Kopi di Jawa Barat.
19. Kegiatan Dukungan Sertifikasi Halal Produk IKM Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 4,900,962,500.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
4,504,684,271.00 atau 91.91%. Output kegiatan adalah terlaksananya dukungan
Sertifikasi Halal Produk IKM Jawa Barat untuk 2.125 IKM. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya daya saing produk IKM melalui Sertifikasi Halal.
20. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha di Lingkungan Sub Unit
Pengembangan IKM, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
283,749,375.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 185,711,721.00 atau 65.45%.
Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pelatihan penerapan teknologi mesin
peralatan di lingkungan sub unit pengembangan IKM bagi 200 pelaku usaha.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya penguasaan teknologi bagi IKM.
21. Kegiatan BIJB - Kajian Potensi Pengembangan Industri di Ciayumajakuning, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 340,000,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 261,125,000.00 atau 76.80%. Output kegiatan adalah tersusunnya dokumen
kajian potensi pengembangan industri di Ciayumajakuning. Outcome kegiatan
adalah tersedianya dokumen perencanaan pengembangan industri di
Ciayumajakuning.
J. Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri :
1. Kegiatan Pelatihan Pembuatan Sepatu, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 183,018,300.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 92,934,250.00 atau
50.78%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pelatihan Pembuatan sepatu kepada
40 IKM. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas produk IKM Alas Kaki.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 29
2. Kegiatan Pengujian Garam Beryodium di Tingkat Produsen garam beryodium, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 72,825,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
43,572,500.00 atau 59.83%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
pengujian garam beryodium di tingkat produsen sebanyak 52 unit usaha. Outcome
kegiatan adalah meningkatnya kualitas produk garam beryodium.
3. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pelaku IKM Logam dan Mesin, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 386,625,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 337,249,000.00 atau 87.23%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pelatihan,
Focus Group Discussion dan sosialisasi pengembangan kapasitas bagi 50 pelaku
IKM Logam dan Mesin serta pelatihan praktek CNC bagi 50 IKM. Outcome kegiatan
adalah Meningkatnya Keterampilan Pelaku IKM Logam Mesin.
4. Kegiatan Pengembangan CPPOB/GMP, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 218,877,500.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 176,454,500.00 atau
80.62%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi bimbingan teknis
CPPOB/GMP kepada 30 pelaku IKM pengolahan buah. Outcome kegiatan adalah
peningkatan penguasaan Teknologi Industri pengolahan minuman.
5. Kegiatan Bimbingan Teknis Desain dan Produksi Meubel, yang diselenggarakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
sebesar Rp. 196,117,500.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 156,984,000.00 atau
80.05%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitas bimbingan teknis desain dan
teknik produksi kepada 60 IKM yang terdiri dari 2 angkatan. Outcome kegiatan
adalah meningkatnya kualitas desain dan penguasaan teknologi produksi IKM.
6. Kegiatan Pengembangan Pusat Desain Rotan Cirebon, yang dilaksanakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 87,903,750.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 67,835,750.00
atau 77.17%. Output kegiatan adalah terlaksananya Fasilitasi pengadaan prototype
rotan sebanyak 5 buah dan fasilitasi desainer produk sebanyak 2 orang. Outcome
kegiatan adalah meningkatnya kualitas desain dan mutu produk IKM Rotan Cirebon.
7. Kegiatan Pelatihan Manajemen Perusahaan Olahan pangan, yang dilaksanakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 119,167,500.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
102,243,000.00 atau 85.80%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 30
Pelatihan Manajemen Perusahaan Olahan Pangan kepada 150 IKM. Outcome
kegiatan adalah peningkatan kapasitas lembaga usaha IKM Olahan pangan di Jawa
Barat.
8. Kegiatan Bimbingan Teknis Produk Olahan Pangan Berbasis Kopi, Teh dan Coklat,
yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 259,500,000.00 realisasi anggaran
sebesar Rp. 220,135,000.00 atau 84.83%. Output kegiatan adalah terlaksananya
Bimbingan Teknis Produk Olahan Pangan Berbasis Kopi, Teh dan Coklat kepada 60
IKM yang terbagi 2 kali penyelenggaraan. Outcome kegiatan adalah meningkarnya
kemampuan diversifikasi produk pelaku usaha industri berbasis kopi, teh dan coklat.
9. Kegiatan Pelatihan Bidang Electronika dan Telematika, yang dilaksanakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 199,225,000.00,- realisasi anggaran sebesar Rp.
196,219,000.00,- atau 98.49%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
Pelatihan bidang elektronika dan telematika kepada 60 IKM yang terbagi sebanyak 2
kali penyelenggaraan. Outcome kegiatan adalah penumbuhan wirausaha baru
bidang teknologi informasi baik Software maupun Hardware.
10. Kegiatan Bimtek Desain Kemasan Produk olahan pangan bebrbasis buah, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 256,083,750.00,- realisasi anggaran sebesar
Rp. 247,034,666.00,- atau 96.47%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
Bimbingan Teknis desain kemasan dan kemasan bagi 30 IKM. Outcome kegiatan
adalah meningkatnya kualitas kemasan IKM minuman olahan buah.
11. Kegiatan Bimtek Diversifikasi Produk Olahan Pangan Berbasis Buah, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 202,803,750.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 168,813,000.00 atau 83.24%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
Bimbingan Teknis Diversifikasi produk olahan berbasis buah kepada 80 IKM yang
terbagi dalam 2 angkatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kemampuan
Pelaku IKM dalam menganekaragamkan produk olahan berbasis buah.
12. Kegiatan Bimbingan Teknis Standarisasi Mutu Produk Olahan Pangan Berbasis
buah, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 208,225,000.00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 151,328,500.00 atau 72.68%. Output kegiatan adalah
terlaksananya fasilitasi Bimbingan Teknis Standarisasi Mutu Produk Olahan Pangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 31
Berbasis Buah kepada 80 IKM yang terdiri dari 2 angkatan. Outcome kegiatan
adalah meningkatnya daya saing IKM makanan dalam hal standarisasi produk.
13. Kegiatan Pelatihan Tekstil dan Produk Tekstil, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 543,532,500.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 396,699,000.00 atau
72.99%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pelatihan Tekstil dan Produk
Tekstil kepada 30 IKM, fasilitasi Pelatihan Pembuatan Batik kepada 30 IKM, fasilitasi
Pembuatan Boneka Bagi 30 IKM. Outcome kegiatan adalah meningkatnya
kompetensi pelaku IKM Tekstil dan Produk Tekstil.
14. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Monitoring ke Lapangan, yang dilaksanakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 75,874,500.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 48,995,384.00
atau 64.57%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi bimbingan teknis
kepada 25 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kompetensi SDM di Sub
Unit Pengembangan IKM.
15. Kegiatan Pelatihan Teknologi Penyamakan Kulit, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 102,690,400.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 61,485,000.00 atau
59.87%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pelatihan Penyamakan Kulit bagi 20
IKM. Outcome kegiatan adalah meningkatnya penguasaan teknologi IKM Kulit dan
Produk Kulit.
16. Kegiatan Pelatihan Teknologi Produksi Garam Krosok dengan Sistem Intensifikasi
(Ramsol), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 173,750,000.00
realisasi anggaran sebesar Rp. 98,699,000.00 atau 56.81%. Output kegiatan
adalah terlaksananya fasilitasi Pelatihan Teknologi Produksi Garam Krosok
dengan Sistem Intensifikasi (Ramsol) kepada 20 IKM. Outcome meningkatnya
penguasaan teknologi bagi IKM garam.
17. Kegiatan Pelatihan Bimbingan Teknis Standarisasi Mutu Olahan Pangan Berbasis
Produk Peternakan, yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp. 307,008,000.00
realisasi anggaran sebesar Rp. 257,207,200.00 atau 83.78%. Output kegiatan
adalah terlaksananya fasilitasi bimbingan teknis standarisasi mutu olahan pangan
berbasis produk peternakan kepada 90 IKM. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya kualitas mutu IKM pangan berbasis produk peternakan.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 32
18. Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Limbah Kertas, yang diselenggarakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
sebesar Rp. 166,500,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 142,097,000.00 atau
85.34%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitas pengembangan
pemanfaatan limbah kertas bagi 75 IKM yang terdiri dari 3 angkatan. Outcome
kegiatan adalah meningkatnya penguasaan teknologi pemanfaatan limbah kertas.
19. Kegiatan Pelatihan Bimbingan Teknis Standarisasi Mutu Olahan Pangan Berbasis
Produk Perikanan, yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp. 434,520,000.00
realisasi anggaran sebesar Rp. 403,560,500.00 atau 92.88%. Output kegiatan
adalah terlaksananya fasilitas bimbingan teknis standarisasi mutu olahan pangan
berbasis perikanan kepada 160 IKM. Outcome kegiatan adalah meningkatnya
kualitas mutu IKM pangan berbasis perikanan.
20. Kegiatan Pelatihan Desain Keramik dan Gerabah (Tematik Kewilyahan), yang
diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi sebesar Rp. 184,924,500.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
97,414,500.00 atau 52.68%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
Pelatihan Desain Keramik dan Gerabah kepada 40 IKM. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya kualitas desain IKM Keramik dan Gerabah.
21. Kegiatan GCB-Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat Sekitar DAS Citarum, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 716,800,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 363,465,700.00 atau 50.71%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
Kegiatan Tekstil dan Produk Tekstil, Agro, dan Kerajinan kepada 100 IKM yang
terdiri dari 5 angkatan. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kompetensi pelaku
usaha sebagai dukungan program Citarum Bestari.
22. Kegiatan Pelatihan Kerajinan Kaca, Kelom Geulis yung Geulis, Anyaman dan
Bambu, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 392,732,500.00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 334,362,000.00 atau 85.14%. Output kegiatan adalah
terlaksananya fasilitasi Pelatihan Industri Kerajinan Bambu bagi 50 IKM, fasilitasi
Pelatihan Industri Kerajinan Anyaman bagi 50 IKM, fasilitasi Pelatihan industri
kerajinan payung geulis bagi 25 IKM, fasilitasi sosialisasi kerajinan kaca bagi 25 IKM
dan fasilitasi sosialisasi kerajinan kelom geulis bagi 25 IKM. Outcome kegiatan
adalah meningkatnya penguasaan teknologi produksi IKM Kerajinan.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 33
23. Kegiatan Dukungan Pembuatan Cinderamata PON XIX 2016, yang dilaksanakan
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1,000,000,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
848,551,000.00 atau 84.86%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
pelatihan kerajinan dalam rangka pembuatan cinderamata PON XIX 2016 kepada
320 IKM. Outcome kegiatan adalah meningkatnya penguasaan teknologi IKM
Kerajinan.
K. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri :
1. Kegiatan Kerjasama Perluasan Pasar IKM Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi
lainnya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 254,681,250.00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 232,454,100.00 atau 91.27%.Output kegiatan adalah
terlaksananya fasilitasi kerjasama perluasan pasar IKM ke Provinsi Sumatera Utara.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya akses pasar IKM sebagai dukungan
program penggunaan produk dalam negeri.
2. Kegiatan Kemitraan Antar Pelaku Usaha, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 99,205,625.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 92,040,000.00atau
92.78%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi kemitraan antar pelaku
usaha kepada 80 IKM yang terdiri dari 2 angkatan. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya Kemitraan Antar Pelaku Usaha IKM Jawa Barat.
3. Kegiatan Pelatihan Manajemen Ekspor dan Impor Ikan Hias, yang dilaksanakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 195,000,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
151,504,500.00atau 77.69%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
pelatihan manajemen ekspor dan impor ikan hias kepada 30 pelaku usaha dan
fasilitasi kontraktual pelatihan produsen ekspor. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya kapasitas kelembagaan pelaku usaha ikan hias dalam negeri.
4. Kegiatan Partisipasi Pameran Ikan Hias, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 230,550,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 122,244,950.00 atau
53.02%. Output kegiatan adalah terlaksananya partisipasi pada pameran ikan hias
bagi … pelaku usaha. Outcome kegiatan adalah meningkatkan akses pasar pelaku
pasar Ikan hias.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 34
5. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG), yang dilaksanakan
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 113,374,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
57,760,000.00atau 50.95%. Output kegiatan adalah fasilitasi Monitoring Pelaksanan
Sistem Resi Gudang (SRG) di 11 kabupaten. Outcome kegiatan adalah
meningkatkan pemanfaatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG).
6. Kegiatan Simulasi Pasar Lelang Komoditi Agro Provinsi Jawa Barat, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99,200,625.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
73,332,764.00 atau 73.92%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
Simulasi Pasar Lelang Komoditi Agro Provinsi Jawa Barat kepada 30 pelaku usaha
dan fasilitasi pelaksanaan simulasi pasar lelang forward komoditi agro di 4 kab/kota.
Outcome kegiatan adalah pengembangan dan pemanfaatan pasar lelang forward
komoditi agro.
7. Kegiatan Focus Group Discussion Pengembangan Pasar Lelang yang dilaksanakan
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 39,047,375.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 20,170,000.00
atau 51.66%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitas Focus Group
Discussion Pengembangan Pasar Lelang sebanyak 25 pelaku usaha. Outcome
kegiatan adalah pengembangan dan pemanfaatan pasar lelang forward komoditi
agro.
8. Kegiatan Identifikasi Peserta Pasar Lelang, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 53,933,750.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 28,062,000.00 atau
52.03%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi Identifikasi Peserta Pasar
Lelang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelaku usaha pemanfaatan pasar
lelang forward komoditi agro.
9. Kegiatan Inter-Koneksitas Pasar Lelang Forward, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 85,997,500.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 61,532,500.00 atau
71.55%. Output kegiatan adalah terlaksananya inter-Koneksitas Pasar Lelang
Forward di 4 lokasi. Outcome kegiatan adalah meningkatan Transaksi pasar lelang
forward komoditi agro.
10. Kegiatan Identifikasi Monitoring dan Evaluasi Revitalisasi Pasar Tradisional Jawa
Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 35
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesarRp. 58,700,000.00 realisasi anggaran
sebesar Rp. 46,237,428.00 atau 78.77%. Output kegiatan adalah terlaksananya
identifikasi Monitoring dan Evaluasi Revitalisasi Pasar Tradisional Jawa Barat.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah pasar tradisional yang ditingkatkan
kondisinya.
11. Kegiatan Partisipasi Pada Pameran INACRAFT, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 160,690,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 145,745,890.00 atau
90.70%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi partisipasi Pameran
INACRAFT bagi 20 pelaku usaha di 4 lokasi. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya Penggunaan Hasil Produk Dalam Negeri.
12. Kegiatan Pameran Dagang Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri (P3DN), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,271,900,000.00
realisasi anggaran sebesar Rp. 823,639,000.00 atau 64.76%.Output kegiatan
adalah terlaksananya fasilitasi pameran P3DN bagi 50 stand, Pengadaan Display
(Bazar Produk Dalam Negeri) bagi 480 stand, dan Pengadaan Stand Bazar bagi 480
stand. Outcome kegiatan adalah meningkatnya Penggunaan Hasil Produk Dalam
Negeri.
13. Kegiatan Pengembangan Usaha bagi Pedagang, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 67,795,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 36,080,000.00 atau
41.63 %. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pengembangan
kemampuan dan pemahaman pedagang dalam pengembangan usaha bagi 150
pelaku usaha. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengembangan usaha para
pedagang di Pasar Tradisional Jawa Barat.
14. Kegiatan Pembinaan bagi Distributor Beras, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 87,712,875.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 28,820,000.00 atau
32.86%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pembinaan bagi 40
distributor beras di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah meningkatnya
pemahaman distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat.
15. Kegiatan Uji Kompetensi Kemasan Beras, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 92,230,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 82,667,430.00 atau
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 36
89.63%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi Uji Kompetensi Kemasan
Beras kepada 12 pelaku usaha. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas
distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat.
16. Kegiatan Sosialisasi Operasi Pasar Murah (OPM) Kepokmas, yang dilaksanakan
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 52,960,950.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 22,050,000.00
atau 41.63 %. Output kegiatan adalah fasilitasi Sosialisasi OPM Kepokmas kepada
90 orang. Outcome kegiatan meningkatnya pemahaman pelaksanaan Operasi
Pasar Murah (OPM) dalam rangka terkendalinya inflasi Jawa Barat.
17. Kegiatan Dukungan Operasi Murah (OPM) Kepokmas, yang dilaksanakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1,901,619,075.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
1,289,577,841.00 atau 67.81%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
Sosialisasi OPM Kepokmas sebanyak 81 kali yang tersebar di 27 kabupaten/kota.
Outcome kegiatan adalah menjamin kecukupan distribusi kebutuhan pokok
masyarakat sebagai dukungan pengendalian inflasi Jawa Barat.
18. Kegiatan Supervisi Pelaksanaan Operasi Murah (OPM) Kepokmas, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88,471,875.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
20,370,000.00 atau 23.02%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
supervisi pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) di 27 kabupaten/kota. Outcome
kegiatan adalah meningkatnya pemahaman pelaksanaan Operasi Pasar Murah
(OPM) dalam rangka terkendalinya inflasi Jawa Barat.
19. Kegiatan Fasilitasi Informasi Harga Kepokmas, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 94,875,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 88,050,000.00 atau
92.81%. Output kegiatan adalah penyusunan hasil monitoring Informasi Harga
Kepokmas di Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah Terkendalinya Distribusi Barang
Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Stabilitas Harga.
20. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Gudang Sistem Resi Gudang (SRG), yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 214,775,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 25,450,000.00atau 11.85%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
sertifikasi pengelolaan gudang Sistem Resi Gudang (SRG). Outcome meningkatnya
pengembangan dan pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG).
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 37
21. Kegiatan Partisipasi Pameran Produk Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 573,000,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 378,987,048.00 atau
66.14%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi Partisipasi Pameran Produk
Jawa Barat bagi 20 IKM di Kalimantan Barat dan Bandung. Outcome kegiatan
adalah meningkatnya akses pasar dalam negeri Produk IKM Jawa Barat sebagai
dukungan Penggunaan Hasil Produk Dalam Negeri.
22. Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, yang dilaksanakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 245,925,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
176,791,000.00 atau 71.89%.Output kegiatan adalah fasilitasi pembinaan bagi
pedagang pasar kepada 40 pelaku usaha. Outcome kegiatan adalah meningkatkan
jumlah pelaku usaha yang ditingkatkan kondisinya pada pasar tradisional Jawa
Barat.
23. Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pengelola Pasar Tradisional, yang dilaksanakan
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 93,825,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
59,565,000.00atau 63.49%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
pembinaan pedagang pasar kepada 42 pelaku usaha. Outcome kegiatan adalah
meningkatkan jumlah pelaku usaha yang ditingkatkan kondisinya pada pasar
tradisional Jawa Barat.
24. Kegiatan Pengembangan Kemitraan Ritel Modern dan IKM, yang dilaksanakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 195,000,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
188,000,000.00atau 96.41%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
pelatihan pengembangan kemitraan ritel modern dan IKM kepada 50 pelaku usaha.
Outcome kegiatan adalah meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha sebagai
dukungan program P3DN.
L. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor :
1. Kegiatan Misi Dagang ke Wilayah Asia Timur, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 442,515,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 356,643,600.00 atau
80.59%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi misi dagang ke wilayah Asia
Timur bagi 3 pelaku usaha, pembuatan video produk unggulan Jawa Barat, dan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 38
diseminasi market intelejen negara asia timur bagi 50 pelaku usaha. Outcome
kegiatan adalah meningkatnya akses pasar pelaku usaha produk unggulan Jawa
Barat di luar negeri.
2. Kegiatan Coaching Programme, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
239,638,425.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 231,691,800.00 atau 96.68%.
Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi Program Pendampingan (Coaching
Programme) bagi 30 pelaku usaha UKM. Outcome kegiatan adalah meningkatnya
jumlah eksportir Jawa Barat.
3. Kegiatan Monitoring Ekspor Hasil Tanhut, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 49,765,075.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 49,252,375.00 atau
98.97%. Output kegiatan adalah terlaksananya monitoring kepada pelaku usaha
Ekspor Hasil Tanhut.Outcome kegiatan adalah meningkatkan kinerja eksportir
Produk Hasil Tanhut di Jawa Barat.
4. Kegiatan Pelatihan Negosiasi Bisnis dan Kontrak Dagang Ekspor Hasil Tanhut, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 153,012,500.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 140,047,525.00atau 91.53%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi
Pelatihan Negosiasi Bisnis dan Kontrak Dagang Ekspor Hasil Tanhut kepada 30
pelaku usaha. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja eksportir produk hasil
Tanhut di Jawa Barat.
5. Kegiatan Penyusunan Database Ekspor Hasil Tanhut, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 61,081,875.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 60,385,125.00atau
98.86%. Output kegiatan adalah penyusunan database ekspor hasil Tanhut.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja eksportir produk hasil tanhut di
Jawa Barat.
6. Kegiatan Penilaian Kepatuhan atau (Post Audit) Terhadap Importir Jawa Barat, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89,600,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
89,282,250.00 atau 99.65%. Output kegiatan adalah terlaksananya post audit dan
forum pertemuan dengan UKM pemegang API di 10 kabupaten/kota. Outcome
kegiatan adalah teridentifikasinya pelaku importir yang sesuai dengan klasifikasi di
kab/kota se-Jawa Barat.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 39
7. Kegiatan Pelatihan Manajemen Ekspor Produk Tanhut, yang dilaksanakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 217,565,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
217,363,000.00atau 99.91%. Output kegiatan adalah fasilitasi Pelatihan manajemen
ekspor produk tanhut bagi 40 pelaku usaha calon eksportir dan eksportir di 2 wilayah.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja eksportir produk hasil tanhut di
Jawa Barat.
8. Kegiatan Monitoring Pemegang Angka Pengenal Impor, yang dilaksanakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 89,000,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 88,567,000.00
atau 99,51%. Output kegiatan adalah monitoring kepada Pemegang Angka
Pengenal Impor di 20 lokasi. Outcome kegiatan adalah Teridentifikasinya aktivitas
impor para pelaku importir di kab/kota se-Jawa Barat.
9. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Impor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
90,000,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 89,658,500.00 atau 99.62%. Output
kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi Sosialisasi kebijakan impor kepada 100
orang pelaku usaha. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pengawasan barang
impor.
10. Kegiatan Pelatihan Korespondensi, Negosiasi dan Kontrak Penjualan Ekspor Hasil
Industri dan Pertambangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
234,000,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 233,002,000.00 atau 99.57%.
Output kegiatan adalah terlaksananya Pelatihan Korespondensi, Negosiasi dan
Kontrak Penjualan Ekspor Hasil Industri dan Pertambangan danFasilitasi Pelatihan
Korespondensi, Negosiasi dan Kontrak Penjualan Ekspor Hasil Industri dan
Pertambangan kepada 60 pelaku usaha. Outcome kegiatan adalah meningkatnya
jumlah eksportir Jawa Barat.
11. Kegiatan Identifikasi Eksportir Produk Hasil Industri dan Pertambangan, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 146,250,000.00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 144,637,500.00atau 98.90%. Output kegiatan adalah tersusunnya hasil
identifikasi eksportir produk hasil industri dan pertambangan sebanyak 250 dokumen.
Outcome kegiatan adalah meningkatkan nilai dan volume ekspor Hasil Industri dan
Pertambangan Jawa Barat.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 40
12. Kegiatan Forum Kinerja Ekspor Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 97,500,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 86,569,000.00 atau
88.79%. Output kegiatan adalah terlaksananya Forum Kinerja Ekspor Jawa Barat
bagi 150. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kinerja ekspor Jawa Barat.
13. Kegiatan Petunjuk Pasar Ekspor ke Negara Non Tradisional (Amerika Latin dan
Afrika), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43,875,000.00 realisasi anggaran
sebesar Rp. 43,610,500.00atau 99.40%. Output kegiatan adalah tersusunnya buku
Petunjuk Pasar Ekspor di Negara Non Tradisional (Amerika Latin dan Afrika)
sebanyak 150 dokumen. Outcome kegiatan adalah meningkatkan nilai dan volume
ekspor Jawa Barat.
14. Kegiatan Monitoring Ekspor Produk Hasil Industri dan Pertambangan, yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97,500,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp.
94,874,000.00 atau 97.31%. Output kegiatan adalah terlaksananya monitoring
ekspor produk hasil industri dan pertambangan pada 50 dokumen ekspor. Outcome
kegiatan adalah meningkatnya jaringan informasi ekspor produk hasil industri dan
pertambangan Jawa Barat.
M. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan :
1. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Balai
Kemetrologian Karawang, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
2,500,000,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 2,262,320,000.00 atau 90.49%.
Output kegiatan adalah terlaksananya Pelayanan Tera Ulang di 5 Kab./Kota,
Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pengujian, Kalibrasi, Pengendalian, UTTP dan BDKT di
Wilayah Karawangmeliputi Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab.
Purwakarta dan Kab. Subang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jaminan
kualitas dan kuantitas produk di wilayah Karawang.
2. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Balai
Kemetrologian Bandung, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
1,869,873,000.00 realisasi anggaran sebesarRp. 1,242,555,284.00 atau 66.45%.
Output kegiatan adalah terlaksananya Pelayanan Tera Ulang di 5 Kab./Kota,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 41
Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pengujian, Kalibrasi, Pengendalian, UTTP dan BDKT di
Wilayah Bandungmeliputi Kab. Sumedang, Kab.Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota
Bandung, dan Kota Cimahi. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jaminan
kualitas dan kuantitas produk di wilayah Bandung.
3. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Balai Kemetrologian Cirebon,
yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesarRp. 1,262,900,000.00 realisasi anggaran
sebesar Rp. 1,256,967,900.00 atau 99.53%. Output kegiatan adalah terlaksananya
Pelayanan Tera Ulang di 5 Kab./Kota, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pengujian,
Kalibrasi, Pengendalian, UTTP dan BDKT di Wilayah Cirebon meliputi Kab.Cirebon,
Kab. Majalengka, Kota Cirebon, Kab. Kuningan dan Kab. Indramayu. Outcome
kegiatan adalah meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk di wilayah
Cirebon.
4. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Balai
Kemetrologian Bogor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
2,350,000,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 2,319,403,746.00 atau 98.70%.
Output Terlaksananya Pelayanan Tera Ulang di 6 Kab./Kota, Pelayanan Tera/Tera
Ulang, Pengujian, Kalibrasi, Pengendalian, UTTP dan BDKT di Wilayah Bogor
Terfasilitasinya Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pengujian, Kalibrasi, Pengendalian
UTTP dan BDKT di Wilayah Bogor di 6 Kabupaten / Kota. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk di wilayah Bogor.
5. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Balai
Kemetrologian Tasikmalaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
1,300,000,000.00 realisasi anggaran sebesar 1,100,742,179.00 atau 84.67%.
Output kegiatan adalah terlaksananya Pelayanan Tera Ulang di 6 Kab./Kota,
Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pengujian, Kalibrasi, Pengendalian, UTTP dan BDKT di
Wilayah Tasikmalaya meliputi Kab.Tasikmalaya, Kab. Pangandaran, Kota
Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Ciamis dan Kota Banjar. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk di wilayah Tasikmalaya.
6. Kegiatan Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Balai Kemetrologian
Tasikmalaya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200,000,000.00
realisasi anggaran sebesar Rp. 139,803,793.00atau 69,90%. Output kegiatan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 42
adalah terlaksananya fasilitasi bahan baku Laboratorium kemetrologian (Aquades,
Baju Lab, Sandal Lap, Silica Gel, Wash bensin, Braso, Sarung Tangan Lab, Masker,
Lap Halus,dll) dan Sertifikasi Kalibrasi Standar Ukuran. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk yang tepat ukur di wilayah
Tasikmalaya.
7. Kegiatan Pengawasan Barang Beredar di Pasar, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 368,300,900.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 221,475,967.00 atau
60.13%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pengawasan Barang Beredar yang
terdiri dari berlabel SNI wajib sebanyak 12 kali, makanan dan minuman sebanyak 12
kali, uji produk SNI Wajib sebanyak 10 kali, dan uji produk makanan dan minuman
sebanyak 10 kali. Outcome kegiatan adalah meningkatnyaPerlindungan Konsumen
dan Keamanan Pasar Dalam Negeri.
8. Kegiatan Diseminasi Perlindungan Konsumen, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 120,678,375.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 73,800,050.00 atau
61.15%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi diseminasi perlindungan
konsumen kepada kabupaten/kota sebanyak 2 kali. Outcome kegiatan adalah
meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Keamanan Pasar Dalam Negeri.
9. Kegiatan Rapat Koordinasi Perlindungan Konsumen, yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 61,079,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 27,700,000.00 atau
45.35%. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi
perlindungan konsumen bagi 60 orang. Outcome kegiatan adalah meningkatnya
Perlindungan Konsumen dan Keamanan Pasar Dalam Negeri.
10. Kegiatan Pengawasan Kemetrologian, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
189,136,400.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 106,717,537.00 atau 56.42%.
Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi Pengawasan Kemetrologian di
kabupaten/kota dalam rangka pengawasan sebanyak 12 kali. Outcome kegiatan
adalah meningkatnya meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk.
11. Kegiatan Pengembangan Alat Ukur/Takar (Timbangan) untuk Ukur Ulang di Pasar
Tertib Ukur di Kab/Kota, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
1.000,000,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 639,800,695.00 atau 63.98%.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 43
Output kegiatan adalah pengadaan timbangan pos ukur ulang sebanyak 12 unit.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk di
wilayah Jawa Barat.
12. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Laboratorium Balai
Kemetrologian Bogor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
400,000,000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 325,412,785.00 atau 81.35% Output
kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi peningkatan dan penambahan lingkup
akreditasi ISO 17025. Outcome kegiatan adalah meningkatnya jaminan kualitas dan
kuantitas produk yang tepat ukur di wilayah Bogor.
Evaluasi terhadap hasil pengukuran sasaran stratejik yang telah dicapai oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dapat disampaikan hal-hal
sebagai berikut :
1) Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar.
Industri kecil Menengah (IKM) merupakan salah satu segmen industri yang dapat
dijadikan tumpuan dalam penciptaan iklim wirausaha yang dapat menyerap tenaga kerja.
IKM sudah terbukti ketangguhannya dapat bertahan terhadap terpaan badai krisis
ekonomi periode pra-reformasi tahun 1997-1998 karena memiliki fleksibilitas dan
elastisitas yang tinggi. Karakteristik inilah yang memberikan andil cukup signifikan untuk
mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh yang bercirikan kerakyatan.
Berdasarkan hal tersebut. maka peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah
menjadi salah satu sasaran dalam pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan. Capaian sasaran yaitu Meningkatnya Penyebaran Jumlah Industri Kecil
dan Menengah di Daerah Kab/Kota dengan indikator Jumlah wirausaha industri kecil dan
menengah. Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah di targetkan meningkat dari
kondisi awal (2013) sejumlah 245.234 Unit Usaha yang berarti sejumlah 202.940 unit
usaha. Adapun realisasi peningkatan unit usaha tahun 2014 sejumlah 471 unit usaha
dan tahun 2015 sejumlah 485 unit usaha. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan Dinas
terhadap IKM baik berupa fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan lainnya telah
memberikan hasil yang optimal terhadap pertumbuhan IKM di Jawa Barat.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 44
2) Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produksi.
Teknologi yang membuat industri menjadi lebih efisien, produktif dan inovatif. Kemajuan
sektor industri sangat ditopang oleh peran ilmu pengetahuan dan berkesinambungan
dan memiliki daya saing agar bisa berkompetisi di era global dan pasar bebas. Untuk
meningkatkan pemanfaatan teknologi industry, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat telah melakukan upaya melalui program-program dan kegiatan yang
dialokasikan baik melalui dana APBD maupun dana APBN.
Pada APBD fasilitasi peningkatan teknologi bagi industri menekankan pada inindustri
tekstil dan produk tekstil, industri kerajinan, industri genteng, industri makanan olahan
dan industri logam serta mesin. Selain itu diberikan pula layanan kemasan bagi produk
IKM. Pada standarisasi produksi dilakukan melalui pengembangan CPPOB/GMP.
Berdasarkan hal tersebut dan nilai investasi pada penumbuhan IKM, capaian sasaran
Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produksi dengan indikator
Peningkatan Jumlah fasilitasi standarisasi Industri.
3) Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri
Dalam rangka meningkatkan daya saing industri salah satu penunjangnya adalah
kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku industri yang cukup tersedia di dalam negeri
khususnya di Provinsi Jawa Barat. Apalagi dikaitkan dengan pasar global serta dalam
mengantisipasi diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana tidak ada
batasan lagi antara sesama negara di kawasan ASEAN baik untuk barang, jasa, tenaga
kerja dan yang lainnya, khususnya untuk mengantisipasi masukannya tenaga kerja
terampil dibidang Industri dari luar negeri dan untuk meningkatkan daya saing produk
industri Jawa Barat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya
melalui program-program dan kegiatan yang dialokasikan baik melalui dana APBD
maupun dana APBN untuk meningkatkan Kemampuan dan keterampilan pelaku usaha
dibidang industri serta penumbuhan wirausahawan baru.
Peningkatan kemampuan dan keterampilan pelaku usaha bidang industri dibuktikan
dengan peningkatan jumlah SDM IKM yang bersertifikat. Pada tahun 2015, sertifikat
SDM diberikan pada kelompok industri kerajinan, industri kertas, industri makanan
olahan dan industri elektronika serta telematika.
Penumbuhan wirausahawan baru pada tahun sebanyak 1445 wirausaha meliputi
kelompok industri gerabah; industri batu mulia; industri makanan; industri elekronika;
industri kertas; industri alat-alat industri pertanian serta konveksi. Sementara pada tahun
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 45
2015 sebanyak 3175 wirausaha, meliputi industri kerajinan, industri elektronika,
sertifikasi hala dan HKI.
Berdasarkan hal tersebut. maka capaian sasaran Tersedianya tenaga kerja yang
kompeten di bidang industri dengan indikator :
Peningkatan Jumlah wirausaha baru dari target 6.000 WUB dengan realisasi
4620 WUB. hal ini belum sesuai dengan target dikarenakan keterbatasan alokasi
dana.
Peningkatan Jumlah SDM IKM terlatih pada tahun 2015 sebanyak 910
perusahaan, sementara pada tahun 2014 sebanyak 1375 sehingga jumlah SDM
IKM mencapai 2285 perusahaan. Hal ini masih kurang memenuhi target.
4) Meningkatnya produk ekspor dan terpantaunya produk impor Jawa Barat
Perkembangan transaksi ekspor menunjukan dinamika perekonomian suatu wilayah dan
mengisyaratkan daya saing kemampuan produk suatu wilayah dalam persaingan global.
Untuk itu salah satu sasaran strategis dinas adalah Meningkatnya produk ekspor non
migas. eksportir dan terpantaunya produk impor Jawa Barat. Dengan Indikator sasaran
adalah :
Peningkatan Nilai Ekspor Jawa Barat per tahun, dengan target peningkatan 2%
dari kondisi awal (2013) nilai ekspor Jawa Barat sebesar US$ 25.82 Miliar.
Realisasi tahun 2015 menurun drastis diakibatkan krisis global yang terjadi di
eropa timur dan menguatnya perekonomian di Amerika. Realisasi ekspor
menurun mencapai 3.27% . Hal ini sudah sangat jauh dari target.
Peningkatan Jumlah eksportir Jawa Barat per tahun. dengan target sebesar 100
eksportit realisasi 173 eksportir. hal ini sudah melebihi target yang ditentukan
sebesar 173%.
Penurunan Nilai Impor Jawa Barat. ditargetkan untuk tahun 2015 sebesar 2%
dengan realisasi 1% sehingga penurunan nilai impor sebesar 2% tidak mencapai
target yang telah ditentukan.
5) Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan
Dalam upaya meningkatkan ketersedian sarana perdagangan dan jumlah kemitraan
perdagangan yang terjalin antara pelaku usaha ditentukan oleh indikator sasaran yaitu:
Jumlah sarana perdagangan (pasar rakyat. toko swalayan. dan gudang).
Sarana perdagangan dalam bentuk pasar rakyat. Toko swalayan dan gudang
memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kelancaran arus
barang dan/atau jasa. Penggunaan produk dalam negeri dan ketersediaan
bahan pokok masyarakat. Dalam upaya peningkatan ketersediaan sarana
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 46
perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan salah satunya melalui
kegiatan Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional. Berdasarkan hal tersebut,
maka capaian sasaran jumlah revitalisasi pasar tradisional yang memadai, dari
target 20 unit dengan realisasi 20 unit atau sebesar 100%.
Jumlah kerjasama perdagangan, ditargetkan sebesar 10 buah dengan realisasi
15 buah kerjasama atau sebesar 100%. Kerjasama perdagangan meliputi
komoditi barang strategis dan kebutuhan pokok masyarakat berupa beras,
minyak goreng, gula pasir, telur ayam dan daging sapi. Kerjasama perdagangan
lainnya meliputi kerjasama perdagangan antar provinsi dan lain-lain
6) Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta
meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk
Dalam upaya pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat bukan hanya tugas
pemerintah provinsi melaikan tanggung jawab bersama baik dengan kabupaten/kota.
Asosiasi dan pelaku usaha dibidangnya. Hal ini diperlukannya koordinasi dengan semua
pemangku kepentingan dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok
masyarakat atau permasalahan lain yang berakibat mempengaruhi harga kepokmas.
Seperti dampak kenaikan bahan bakar minyak (premium), tidak meratanya distribusi
kepokmas dan faktor cuaca yang berpengaruh kepada produksi komoditas kepokmas
seperti bawang merah sehingga harganya terus meningkat. Dari permasalahan tersebut
Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan salah satunya kegiatan adalah
Dukungan Operasi Pasar Murah (OPM) KEPOKMAS. dengan target sasaran 27
Kab./Kota realisasi 20 Kb./Kota sehingga capaianya 74%.
Indikator sasaran dari meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk yaitu jumlah
UTTP dan BDKT. dimana :
Jumlah UTTP dari target sebesar 6.304.890 buah dengan realisasi 4.341.614
buah sehingga capaiannya sebesar 68.43%. hal ini belum memenuhi target
dikarenakan :
– Menurunnya jadwal tera/tera ulang bagi objek tera/tera ulang.
– Kurangnya pelaksana pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran
UTTP di Masyarakat seperti di pasar tradisional sehingga diduga masih
banyaknya penggunaan UTTP yang belum ditera
Jumlah BDKT dari target sebesar 1.582 buah dengan realisasi 1.342 buah
sehingga capainnya sebesar 84.83%. ini mendekati target.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 47
7) Meningkatnya sarana dan prasarana kerja
Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek paling penting dalam menjalankan
roda pemerintahan. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai sangat
mendukung aktifitas kegiatan yang sedang berjalan dalam suatu instansi. Oleh karena
itu. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu instansi pemerintah perlu
mengadakan peningkatan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tupoksi
dalam mencapai sasaran. Adapun salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu
Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan perdagangan dengan
indikator sasaran Ketersediaan sarana dan prasarana kerja minimal. target sebesar 70%
dengan realisasi 70% sehingga capaiannya 100%.
8) Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan
Sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan merupakan sarana untuk memudahkan
membuat program/kegiatan yang direncanakan suatu instansi/OPD dan mengevaluasi
program/kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari Visi
dan Misi yang telah ditetapkan. Upaya yang telah dilaksanakan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dalam meningkatkan sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan salah
satunya melalui kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Bidang Industri dan Perdagangan.
dengan indikator sasaran Tingkat keterlambatan pelaporan. target 4% dengan realisasi
0% maka capaiannya 100%.
9) Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia
Dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
dengan indikator sasaran tingkat keikutsertaan pelatihan teknis. target sebanyak 55 PNS
dengan realisasi 70 PNS maka capaiannya 700%.
Selain dari belanja langsung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat pada Tahun Anggaran 2015 mendapat alokasi bantuan keuangan dan hibah dengan
rincian sebagaimana tampak pada seperti tampak pada tabel 3.6. Realisasi pelaksanaan
subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat sebagaimana terlampir.
Tabel 3.6.
Pelaksanaan Bantuan Keuangan dan Hibah
No Uraian Kegiatan Realiasi
Anggaran
Lokasi
1 Belanja Bantuan Keuangan 404,373,000 Kab. Bandung Barat
2 Belanja Bantuan Keuangan Pengembangan 32,180,000 Kab. Bandung
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | III - 48
IKM dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri
3 Belanja Bantuan Keuangan 728,707,500 Kab. Ciamis
4 Belanja Bantuan Keuangan Pendataan Potensi Alat UTTP dan Pembinaan
Kemetrologian
42,700,000 Kab. Ciamis
5 Belanja Bantuan Keuangan Revitalisasi Pasar Ciamis, Sindangkasih, Kawali dan
Banjarsari
728,707,500 Kab. Ciamis
6 Belanja Bantuan Keuangan 124,867,600 Kab. Cirebon
7 Belanja Bantuan Keuangan 197,547,220 Kab. Garut
8 Belanja Bantuan Keuangan Pendataan dan
Pengawasan Peralatan Tera/Tera Ulang Metrologi Legal
82,505,000 Kab. Indramayu
9 Belanja Bantuan Keuangan 486,600,000 Kab. Karawang
10 Belanja Bantuan Keuangan 434,315,000 Kab. Purwakarta
11 Belanja Bantuan Keuangan 738,710,000 Kab. Tasikmalaya
12 Belanja Bantuan Keuangan 493,599,500 Kab. Tasikmalaya
13 Belanja Bantuan Keuangan 1,191,853,500 Kab. Tasikmalaya
14 Belanja Bantuan Keuangan Penyuluhan Tera/Tera Ulang
28,065,800 Kab. Majalengka
15 Belanja Bantuan Keuangan Pengawasan
dan Pendataan Peralatan Tera/Tera Ulang
38,019,140 Kab. Sukabumi
16 Belanja Bantuan Keuangan 473,492,000 Kota Bekasi
17 Belanja Bantuan Keuangan Optimalisasi dan
Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
39,936,500 Kota Cimahi
18 Belanja Bantuan Keuangan Potensi Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan
Lainnya (UTTP) dan Pembinaan Kemetrologian
43,050,000 Kota Tasikmalaya
19 Belanja Hibah kepada Dekranasda Provinsi
Jawa Barat dalam melakukan Pembinaan dan Pengembangan Seni Produk Kerajinan
Jawa Barat
2,000,000,000 Provinsi Jawa Barat
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | IV - 1
Penutup
Pencapaian kinerja indikator sasaran pada LKIP Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 rata-rata sebesar 116% atau mendapat
kategori “Sangat Baik”. Uraian capaian kinerja sasaran yang merupaka capaian kinerja dari
pengukuran Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran pada setiap misi dalam
pencapaian misi Dinas, dapat dijelaskan sebagai berikut :
Misi pertama : Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat
1. Sasaran 1 : Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar,
mendapat predikat nilai “Baik” dengan rata-rata capaian sebesar 88.62%.
Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja
dengan 1 (satu) indikator diatas target dan 1 (satu) indikator mendekati target.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produk,
mendapat predikat nilai “Sangat baik” dengan rata-rata capaian sebesar 3.602%.
Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja
dengan rincian kedua indikator tersebut di atas target.
3. Sasaran 3 : Tersedianya tenaga kerja yang kompetern di bidang industri,
mendapat predikat nilai “Baik” dengan capaian sebesar 91,4%. Terbukti dari hasil
pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja mendekati target.
Misi kedua : Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri
1. Sasaran 1 : Meningkatnya produk ekspor, eksportir dan terpantaunya produk
impor Jawa Barat, mendapat predikat nilai “Kurang” dengan rata-rata capaian
sebesar 19.8%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 3 (tiga)
indikator kinerja dengan rincian 2 (dua) indikator dibawah target dan 1 (satu)
indikator tersebut jauh diatas target.
Misi ketiga : Meningkatkan kelancaran distribusi, pengamanan perdaganan dalam
negeri dan perlindungan konsumen
1. Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan
perdagangan, mendapat predikat nilai “Baik” dengan rata-rata capaian sebesar
100%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja
dengan rincian kedua indikator tersebut yang mencapai target.
BAB.IV
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | IV - 2
2. Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok
masyarakat serta meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk, mendapat
predikat nilai “Sangat Baik” dengan rata-rata capaian sebesar 750%. Terbukti dari
hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja mencapai target, 1
(satu) indikator mendekati target dan 1 (satu) indikator tersebut jauh diatas target.
Misi keempat : Meningkatkan kinerja sumber daya
1. Sasaran 1 : Meningkatnya sarana dan prasarana kerja, mendapat predikat nilai
“Baik” dengan capaian sebesar 100%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur
melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan sesuai target.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan,
dengan predikat nilai “Sangat Baik” dengan capaian sebesar 3.00%. Terbukti dari
hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan sesuai
target.
3. Sasaran 3 : Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia, dengan predikat
nilai “Sangat Baik” dengan capaian sebesar 700%. Terbukti dari hasil pengukuran
yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja jauh diatas target.
Dari 9 (Sembilan) sasaran strategis bidang industri dan perdagangan yang diukur
melalui 16 (enam belas) indikator kinerja dengan capaian 6 (sangat) mendapat kategori
“Sangat Baik”, 6 (enam) mendapat kategori “Baik”, 2 (dua) mendapat kategori “Sedang”,
2 (dua) mendapat kategori “Kurang”.
Untuk meningkatkan target pencapaian indikator sasaran pada upaya yang masih
terus dilakukan antara lain :
Bidang Industri, melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, meningkatkan fasilitasi
pemasaran serta pembiayaan secara periodik dan berkesinambungan; melaksanakan
penelitian dan pengembangan; fasilitasi kemasan serta penanganan dan pengetahuan
bahan baku/bahan penolong; sosialisasi dan fasilitasi yang mendorong pemahaman dan
manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk; mendorong peran serta
Kabupaten/Kota untuk melakukan pendataan dan menumbuhkan industri kreatif sesuai
dengan potensi daerahnya; mendorong percepatan penetapan kawasan industri; serta
sosialisasi dan tindaklanjut tentang Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang telah ada.
Bidang Perdagangan, meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan Operasi Pasar Murah
Kebutuhan Pokok Masyarakat (OPM KEPOKMAS) di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;
melaksanakan sosialisasi lelang agro pada pelaku usaha agro; peningkatan penggunaan
produk dalam negeri; revitalisasi Pasar Tradisional; penyebaran informasi tentang peluang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 | IV - 3
pasar ekbpor dan meningkatkan pengetahuan teknis ekspor; melaksanakan pembinaan
terhadap produk potensi ekspor IKM dan promosi ekspor; sinergitas antara Pemerintah
Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengawasan barang beredar; sosialisasi
manfaat perlindungan konsumen kepada masyarakat; optimalisasi pemanfaatan personil,
sarana dan prasarana pendukung pelayanan kemetrologian dan peningkatan sarana dan
prasarana kerja.
Realisasi Belanja Subsidi Kegiatan Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat (KEPOKMAS)
Kab/Kota
Komoditi (Kg/Liter)
Beras Gula Pasir Migor Telur Ayam Daging Sapi JUMLAH
(Kg) (Kg) (Liter) (Kg) (Kg) (Rp/KGgLtr) SUB DIVRE BANDUNG
Kota Bandung
- Kuantum 30.000 18.000 6.000 12.000 6.000 72.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 10.000,00 50.000,00 -
- Jumlah Subsidi (Rp)
165.000.000,00 99.000.000,00 42.000.000,00 120.000.000,00 300.000.000,00 726.000.000,00
Kab. Bandung
- Kuantum 40.545 24.327 24.327 - - 89.199
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
222.997.500,00 133.798.500,00 170.289.000,00 - - 527.085.000,00
Kab. Bandung Barat
- Kuantum 10.000 6.000 6.000 - - 22.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
55.000.000,00 33.000.000,00 42.000.000,00 - - 130.000.000,00
Kota Cimahi
- Kuantum 25.000 15.000 15.000 - - 55.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
137.500.000,00 82.500.000,00 105.000.000,00 - - 325.000.000,00
Kab. Sumedang
- Kuantum 25.000 15.000 15.000 - - 55.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
137.500.000,00 82.500.000,00 105.000.000,00 - - 325.000.000,00
Jumlah Subdivre Bandung
- Kuantum 130.545 78.327 66.327 12.000 6.000 293.199
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 10.000,00 50.000,00 -
- Jumlah Subsidi (Rp)
717.997.500,00 430.798.500,00 464.289.000,00 120.000.000,00 300.000.000,00 2.033.085.000,00
SUB DIVRE CIANJUR
Kab. Cianjur
- Kuantum 32.500 19.500 6.500 6.500 6.500 71.500
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 10.000,00 50.000,00 -
- Jumlah Subsidi (Rp)
178.750.000,00 107.250.000,00 45.500.000,00 65.000.000,00 325.000.000,00 721.500.000,00
Kab. Sukabumi
- Kuantum - 3.000 3.000 - - 6.000
- Nilai Subdisi - 5.500,00 7.000,00 - - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
- 16.500.000,00 21.000.000,00 - - 37.500.000,00
Kab. Bogor
- Kuantum 10.000 6.000 2.000 - 2.000 20.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - 50.000,00 -
- Jumlah Subsidi (Rp)
55.000.000,00 33.000.000,00 14.000.000,00 - 100.000.000,00 202.000.000,00
Kota Bogor
- Kuantum 37.500 22.500 22.500 - - 82.500
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
206.250.000,00 123.750.000,00 157.500.000,00 - - 487.500.000,00
Jumlah Subdivre Cianjur
- Kuantum 80.000 51.000 34.000 6.500 8.500 180.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 10.000,00 95.000,00 -
- Jumlah Subsidi (Rp)
440.000.000,00 280.500.000,00 238.000.000,00 65.000.000,00 425.000.000,00 1.448.500.000,00
SUB DIVRE CIREBON
Kab. Majalengka
- Kuantum 30.325 18.195 6.065 6.065 - 60.650
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 10.000,00 - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
166.787.500,00 100.072.500,00 42.455.000,00 60.650.000,00 - 369.965.000,00
Kab. Cirebon
- Kuantum 47.090 28.254 18.836 - - 94.180
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
258.995.000,00 155.397.000,00 131.852.000,00 - - 546.244.000,00
Kota Cirebon
- Kuantum 20.000 12.000 4.000 - - 36.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
110.000.000,00 66.000.000,00 28.000.000,00 - - 204.000.000,00
Kab. Kuningan
- Kuantum 42.500 8.505 8.500 - - 59.505
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
233.750.000,00 46.777.500,00 59.500.000,00 - - 340.027.500,00
Jumlah Subdivre Cirebon
- Kuantum 139.915 66.954 37.401 6.065 - 250.335
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 10.000,00 - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
769.532.500,00 368.247.000,00 261.807.000,00 60.650.000,00 - 1.460.236.500,00
SUB DIVRE INDRAMAYU
Kab. Indramayu
- Kuantum 35.000 21.000 21.000 - - 77.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
192.500.000,00 115.500.000,00 147.000.000,00 - - 455.000.000,00
Jumlah Subdivre Indramayu
- Kuantum 35.000 21.000 21.000 - - 77.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
192.500.000,00 115.500.000,00 147.000.000,00 - - 455.000.000,00
SUB DIVRE KARAWANG
Kab. Karawang
- Kuantum 22.760 13.656 4.552 - - 40.968
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
125.180.000,00 75.108.000,00 31.864.000,00 - - 232.152.000,00
Kota Bekasi
- Kuantum 30.000 18.000 6.000 - - 54.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
165.000.000,00 99.000.000,00 42.000.000,00 - - 306.000.000,00
Jumlah Subdivre Karawang
- Kuantum 52.760 31.656 10.552 - - 94.968
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
290.180.000,00 174.108.000,00 73.864.000,00 - - 538.152.000,00
SUB DIVRE SUBANG
Kab. Subang
- Kuantum 30.000 18.000 18.000 12.000 - 78.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 10.000,00 - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
165.000.000,00 99.000.000,00 126.000.000,00 120.000.000,00 - 510.000.000,00
Kab. Purwakarta
- Kuantum 15.000 9.000 9.000 - - 33.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
82.500.000,00 49.500.000,00 63.000.000,00 - - 195.000.000,00
Jumlah Subdivre Subang
- Kuantum 45.000 27.000 27.000 12.000 - 111.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 10.000,00 - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
247.500.000,00 148.500.000,00 189.000.000,00 120.000.000,00 - 705.000.000,00
SUB DIVRE CIAMIS
Kota Tasikmalaya
- Kuantum 29.000 17.400 17.400 - 5.800 69.600
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - 50.000,00 -
- Jumlah Subsidi (Rp)
159.500.000,00 95.700.000,00 121.800.000,00 - 290.000.000,00 667.000.000,00
Kab. Tasikmalaya
- Kuantum 68.500 41.100 13.700 - - 123.300
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
376.750.000,00 226.050.000,00 95.900.000,00 - - 698.700.000,00
Kota Banjar
- Kuantum 30.000 18.000 18.000 - - 66.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
165.000.000,00 99.000.000,00 126.000.000,00 - - 390.000.000,00
Kab. Ciamis
- Kuantum 20.000 12.000 12.000 - - 44.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
110.000.000,00 66.000.000,00 84.000.000,00 - - 260.000.000,00
Kab. Pangandaran
- Kuantum 30.770 18.462 18.462 - - 67.694
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
169.235.000,00 101.541.000,00 129.234.000,00 - - 400.010.000,00
Jumlah Subdivre Ciamis
- Kuantum 178.270 106.962 79.562 - 5.800 370.594
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - 50.000,00 -
- Jumlah Subsidi (Rp)
980.485.000,00 588.291.000,00 556.934.000,00 - 290.000.000,00 2.415.710.000,00
Kab/Kota
Komoditi (Kg/Liter)
Beras Gula Pasir Migor Telur Ayam Daging Sapi JUMLAH
(Kg) (Kg) (Liter) (Kg) (Kg) (Rp/KGgLtr) SUB DRIVE BANDUNG
Kota Bandung
- Kuantum 30.000 18.000 18.000 - 6.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - 50.000,00
- Jumlah Subsidi (Rp)
165.000.000,00 99.000.000,00 126.000.000,00 - 300.000.000,00 690.000.000,00
Kab. Bandung
- Kuantum 50.000 30.000 30.000 - -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
275.000.000,00 165.000.000,00 210.000.000,00 - - 650.000.000,00
Kab. Bandung Barat
- Kuantum 25.000 15.000 15.000 - -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
137.500.000,00 82.500.000,00 105.000.000,00 - - 325.000.000,00
Kab. Sumedang
- Kuantum 32.500 19.500 19.500 - -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
178.750.000,00 107.250.000,00 136.500.000,00 - - 422.500.000,00
Jumlah Subdivre Bandung
- Kuantum 137.500 82.500 82.500 - 6.000 -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 10.000,00 50.000,00 -
- Jumlah Subsidi (Rp)
756.250.000,00 453.750.000,00 577.500.000,00 - 300.000.000,00 2.087.500.000,00
SUB DIVRE CIANJUR
Kab. Cianjur
- Kuantum 30.000 18.000 12.000 - 6.000 71.500
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - 50.000,00 -
- Jumlah Subsidi (Rp)
165.000.000,00 99.000.000,00 84.000.000,00 - 300.000.000,00 648.000.000,00
Kab. Sukabumi
- Kuantum 19.290 11.574 11.574 - -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
106.095.000,00 63.657.000,00 81.018.000,00 - - 250.770.000,00
Kota Sukabumi
- Kuantum 16.435 9.861 6.574 - -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
90.392.500,00 54.235.500,00 46.018.000,00 - - 190.646.000,00
TOTAL SE-JABAR (tahap I)
- Kuantum 661.490 382.899 275.842 36.565 20.300 1.377.096
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 10.000,00 50.000,00 -
- Jumlah Subsidi (Rp)
3.638.195.000,00 2.105.944.500,00 1.930.894.000,00 365.650.000,00 1.015.000.000,00 9.055.683.500,00
Kab. Bogor
- Kuantum 30.000 18.000 6.000 - 6.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - 50.000,00
- Jumlah Subsidi (Rp)
165.000.000,00 99.000.000,00 42.000.000,00 - 300.000.000,00 606.000.000,00
Kota Bogor
- Kuantum 37.500 22.500 22.500 - -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
206.250.000,00 123.750.000,00 157.500.000,00 - - 487.500.000,00
Jumlah Subdivre Cianjur
- Kuantum 133.225 79.935 58.648
12.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 10.000,00 50.000,00 -
- Jumlah Subsidi (Rp)
732.737.500,00 439.642.500,00 410.536.000,00 - 600.000.000,00 2.182.916.000,00
SUB DIVRE CIREBON
Kab. Cirebon
- Kuantum 48.005 28.803 19.202 - -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
264.027.500,00 158.416.500,00 134.414.000,00 - - 556.858.000,00
Kab. Majalengka
- Kuantum 31.500 18.900 6.300 6.300 -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 10.000,00 -
- Jumlah Subsidi (Rp)
173.250.000,00 103.950.000,00 44.100.000,00 63.000.000,00 - 384.300.000,00
Kab. Kuningan
- Kuantum 40.000 24.000 8.000 - -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
220.000.000,00 132.000.000,00 56.000.000,00 - - 408.000.000,00
Jumlah Subdivre Cirebon
- Kuantum 119.505 71.703 33.502 6.300 -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 10.000,00 -
- Jumlah Subsidi (Rp)
657.277.500,00 394.366.500,00 234.514.000,00 63.000.000,00 - 1.349.158.000,00
SUB DIVRE INDRAMAYU
Kab. Indramayu
- Kuantum 38.500 23.100 15.400 15.400 -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 10.000,00 -
- Jumlah Subsidi (Rp)
211.750.000,00 127.050.000,00 107.800.000,00 154.000.000,00 - 600.600.000,00
Jumlah Subdivre Indramayu
- Kuantum 38.500 23.100 15.400 15.400 -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 10.000,00 -
- Jumlah Subsidi (Rp)
211.750.000,00 127.050.000,00 107.800.000,00 154.000.000,00 - 600.600.000,00
SUB DIVRE KARAWANG
Kab. Karawang
- Kuantum 26.565 15.939 5.313 - -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
146.107.500,00 87.664.500,00 37.191.000,00 - - 270.963.000,00
Jumlah Subdivre Karawang
- Kuantum 26.565 15.939 5.313 - -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
146.107.500,00 87.664.500,00 37.191.000,00 - - 270.963.000,00
SUB DIVRE SUBANG
Kab. Subang
- Kuantum 35.000 18.000 18.000 12.000 -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 10.000,00 -
- Jumlah Subsidi (Rp)
165.000.000,00 99.000.000,00 126.000.000,00 120.000.000,00 - 510.000.000,00
Kab. Purwakarta
- Kuantum 15.000 9.000 9.000 - -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
82.500.000,00 49.500.000,00 63.000.000,00 - - 195.000.000,00
Jumlah Subdivre Subang
- Kuantum 50.000 27.000 27.000 12.000 -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 10.000,00 -
- Jumlah Subsidi (Rp)
247.500.000,00 148.500.000,00 189.000.000,00 120.000.000,00 - 705.000.000,00
SUB DIVRE CIAMIS
Kab. Ciamis
- Kuantum 45.725 27.435 27.435 - -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
251.487.500,00 150.892.500,00 192.045.000,00 - - 594.425.000,00
Kota Tasikmalaya
- Kuantum 25.000 15.000 15.000 - 5.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - 50.000,00
- Jumlah Subsidi (Rp)
137.500.000,00 82.500.000,00 105.000.000,00 - 250.000.000,00 575.000.000,00
Kab. Tasikmalaya
- Kuantum 50.000 30.000 20.000 - -
- Nilai Subdisi 5.500,00 55.000,00 70.000,00 - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
275.000.000,00 165.000.000,00 140.000.000,00 - - 580.000.000,00
Kota Banjar
- Kuantum 31.500 18.900 18.900 - -
- Nilai Subdisi 55.000,00 5.500,00 7.000,00 - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
173.250.000,00 103.950.000,00 132.300.000,00 - - 409.500.000,00
Kab. Pangandaran
- Kuantum 44.625 26.775 26.775 - -
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 70.000,00 - -
- Jumlah Subsidi (Rp)
245.437.500,00 147.262.500,00 187.425.000,00 - - 580.125.000,00
Jumlah Subdivre Ciamis
- Kuantum 196.850 118.110 108.110 - 5.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 - 50.000,00
- Jumlah Subsidi (Rp)
1.082.675.000,00
649.605.000,00
756.770.000,00
-
250.000.000,00
2.739.050.000,00
TOTAL SE-JABAR (tahap II)
- Kuantum 697.145 418.287 330.473 33.700 23.000
- Nilai Subdisi 5.500,00 5.500,00 7.000,00 10.000,00 50.000,00
- Jumlah Subsidi (Rp)
3.834.297.500,00 2.300.578.500,00 2.313.311.000,00 337.000.000,00 1.150.000.000,00 9.935.187.000,00