Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | Maret 2019 #7
ICEL
Oleh: Annisa Erou dan Fajri Fadhillah
INVENTARISASI EMISI PROVINSI DKI JAKARTA
ICEL
Inisiatif Bersihkan Udara, Koalisi SemestaIBUKOTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | Maret 2019 #7
INVENTARISASI EMISI PROVINSI DKI JAKARTA
Oleh: Annisa Erou dan Fajri Fadhillah
3
INVENTARISASI EMISI PROVINSI DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
Inventarisasi emisi adalah pencatatan atau pendataan jumlah pencemar udara dari sumber-sumber pencemar udara yang ada dalam suatu wilayah. Adapun sumber pencemar udara
yang harus diinventarisasi adalah semua sumber pencemar.
Inventarisasi emisi (sering juga disebut sebagai inventarisasi sumber pencemar)
merupakan salah satu bagian dari upaya pengendalian pencemaran udara (PPU)
sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (PP 41/1999) maupun Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara
di Daerah (PermenLH 12/2010). Pada dasarnya, yang dimaksud dengan inventarisasi emisi adalah
pencatatan atau pendataan jumlah pencemar udara dari sumber-sumber pencemar udara yang ada
dalam suatu wilayah. Adapun sumber pencemar udara yang harus diinventarisasi adalah semua sumber
pencemar (baik sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak) di wilayah DKI Jakarta.
Mengapa inventarisasi emisi penting untuk dilakukan?
Inventarisasi emisi merupakan salah satu bagian dari 4 (empat) inventarisasi yang harus dilakukan
oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta agar kemudian status mutu udara DKI Jakarta serta
strategi dan rencana aksi dapat ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta.1 Itulah mengapa pelaksanaan
inventarisasi emisi di wilayah DKI Jakarta memegang peranan penting dalam upaya PPU DKI Jakarta.
Dalam lembar informasi ini, akan dijabarkan fakta-fakta mengenai pelaksanaan inventarisasi emisi di
wilayah DKI Jakarta.
Apakah Pemprov DKI Jakarta Melakukan Inventarisasi Emisi?
Tidak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) hingga saat ini tidak pernah melakukan
inventarisasi emisi secara independen. Pada tahun 2011 silam, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama
1 Lebih lanjut mengenai ketentuan hukum Inventarisasi Emisi dapat dibaca di Lembar Informasi #5 “Inventarisasi dan Status Mutu Udara”. Sedangkan lebih lanjut mengenai ketentuan hukum Strategi dan Rencana Aksi dapat dibaca di Lembar Informasi #6 “Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara”.
4
INVENTARISASI EMISI PROVINSI DKI JAKARTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | Maret 2019
dengan United States Environmental Protection Agency (USEPA) meluncurkan program Breathe Easy
Jakarta2. Program ini terdiri dari peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam peningkatan
kualitas udara, pemantauan kualitas udara, emission inventory (inventarisasi emisi), air quality
modelling (pemodelan kualitas udara) dan pengembangan strategi PPU. Pada tahun 2013, dilaksanakan
inventarisasi emisi di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) untuk
pencemar Particulate Matter (PM) atau Total Partikulat meliputi PM2.5 dan PM10, Sulfur Dioksida (SO2),
Nitrogen Oksida (NOx), Karbon Monoksida (CO), Non-Methane Volatile Organic Compounds (NMVOCs)
dan Karbon Dioksida (CO2). Adapun beberapa sektor yang diinventarisasi adalah transportasi, industri
dan domestik. Hasil dari inventarisasi emisi tersebut menunjukkan untuk emisi PM, kontributor terbesar
adalah knalpot kendaraan, debu jalan dan industri; untuk emisi CO, mayoritas pencemar bersumber dari
sektor transportasi dari sepeda motor dan bajaj; untuk emisi CO2, mayoritas pencemar bersumber dari
sektor transportasi. Apabila tidak ada pengawasan tambahan terhadap kondisi yang ada, maka total
emisi dipastikan meningkat 2x lipat pada tahun 20303 (lihat Lampiran 1: Inventarisasi Emisi dan Proyeksi
Emisi Hingga Tahun 2030 Menurut Breathe Easy Jakarta). Selain dalam program Breathe Easy Jakarta,
inventarisasi emisi di wilayah DKI Jakarta juga pernah dilakukan oleh Prof. Ir. Puji Lestari, Ph.D., guru
besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia melakukan inventarisasi
terhadap pencemar NOx, CO, NMVOC, SO2, PM10, PM2.5 dan BC (Black Carbon), sedangkan sumber
pencemarnya adalah transportasi, industri, pembangkit listrik, kegiatan residensial serta fisheries and
army4 (lihat Lampiran 2: Inventarisasi Emisi di Wilayah DKI Jakarta Menurut Presentasi Prof. Ir. Puji
Lestari, Ph.D.).
Dapat disimpulkan bahwa inventarisasi emisi tidak pernah dilakukan atas inisiatif Pemprov DKI Jakarta
dan sekalipun pernah dilakukan, sebagaimana dalam Program Breathe Easy Jakarta, inventarisasi emisi
tersebut tidak dilakukan secara independen oleh Pemprov DKI Jakarta. Kegiatan inventarisasi emisi
sendiri tidak dianggarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun
2017 maupun 2018, ini artinya inventarisasi emisi belum menjadi program Pemprov DKI Jakarta. Terkait
inventarisasi, sejauh ini RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 hanya memprogramkan inventarisasi dan
penyusunan profil emisi GRK Provinsi DKI Jakarta5.
Upaya Apa yang Telah Dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk Mengetahui Sumber Pencemarnya?
Upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengetahui sumber pencemarnya yakni melalui
2 Implementing partners untuk program ini yakni Desert Research Institute (DRI), Swisscontact Indonesia (SIF), Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) dan Clean Air Asia (CAA).
3 Lebih lanjut baca laporan “Jakarta Emissions Inventory” dalam Program Breathe Easy Jakarta.
4 Lebih lanjut baca presentasi Prof. Puji “Polusi Udara (PM2.5) Karakteristik dan Sumbernya. Presentasi tersebut disampaikan dalam seminar “Kualitas Udara Jakarta: Amankah Bagi Kesehatan Kita dan Para Atlet Asian Games 2018?” yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) dan Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI) pada hari Rabu, 14 Februari 2018.
5 Inventarisasi emisi sumber pencemar udara dan inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) adalah dua hal yang berbeda. Perbedaannya terletak pada jenis zat-zat atau gas-gas yang diinventarisasi dan sumber emisinya. Yang harus diinventarisasi dalam inventarisasi GRK adalah CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs dan SF6 sedangkan yang harus diinventarisasi dalam inventarisasi emisi sumber pencemar udara adalah 13 pencemar udara sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran PP 41/1999.
5
INVENTARISASI EMISI PROVINSI DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
pengawasan dan penegakan hukum berupa pelaksanaan uji tipe emisi dan uji petik emisi (spot check)
untuk sumber bergerak transportasi serta pengawasan hukum atas ketaatan terhadap pengelolaan emisi
sumber tidak bergerak6 (mengenai pengawasan dan penegakan hukum akan dijelaska dalam lembar
informasi selanjutnya yakni Lembar Informasi #9 “Pengawasan dan Penegakan Hukum Pencemaran
Udara di DKI Jakarta”). Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Diah Ratna Ambarwati, Kepala
Laboratorium Lingkungan Hidup DKI Jakarta, ia menyatakan bahwa sebenarnya DLH DKI Jakarta telah
memiliki data-data pemantauan mandiri sumber pencemar (meliputi beban emisi yang dikeluarkan)
yang dilakukan oleh masing-masing STB melalui mekanisme pelaporan. Di samping berdasarkan data-
data pemantauan mandiri sumber pencemar, DLH DKI Jakarta sendiri juga melakukan pengukuran
emisi pada masing-masing STB. Sayangnya, data-data tersebut sejauh ini belum direkapitulasi. Dengan
kata lain, belum dilakukan inventarisasi emisi STB oleh DLH DKI Jakarta. Sedangkan untuk sumber
bergerak, tidak ada penghitungan beban emisi dalam uji tipe emisi maupun uji emisi berkala. Dengan
demikian, pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di atas, baik
untuk sumber bergerak maupun untuk STB, sebenarnya tidak bisa disebut sebagai inventarisasi emisi
oleh karena dalam inventarisasi emisi, hasil akhir yang seharusnya diperoleh adalah data mengenai
apa-apa saja yang menjadi sumber pencemar udara dan berapa besar jumlah beban pencemar udara
(beban emisi) dalam satuan ton per tahun. Sedangkan dalam pengawasan dan penegakan hukum baik
itu uji tipe emisi, uji emisi berkala untuk sumber bergerak maupun pengawasan hukum atas ketaatan
terhadap pengelolaan emisi sumber tidak bergerak, hasil akhir yang diperoleh hanyalah taat atau tidak
taat. Kalaupun ada data penghitungan beban emisinya, sebagaimana dalam pengukuran emisi STB,
data tersebut kemudian tidak direkapitulasi maupun diinventarisasi.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa inventarisasi emisi belum dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta
karena upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta selama ini tidak bisa dikategorikan
sebagai inventarisasi emisi. Di level nasional sendiri, sebenarnya Kementerian Lingkungan Hidup telah
menyusun Pedoman Penyusunan Inventarisasi Emisi Pencemar Udara di Perkotaan.7 Sayangnya,
meskipun pedoman tersebut telah dibuat, inventarisasi emisi tetap belum dilakukan oleh Pemprov DKI
Jakarta.
6 Menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (PermenLH 21/2008), Bupati/Walikota (serta Gubernur dan Menteri LHK melalui tembusan) menerima laporan hasil pemantauan dan pengukuran sumber pencemar pembangkit listrik tenaga termal dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan setiap 6 bulan sekali untuk pengukuran manual dan setiap 3 bulan sekali untuk pengukuran Continuous Emission Monitoring System (CEMS). Dalam beberapa PermenLH soal baku mutu emisi STB industri, Menteri (serta Gubernur, Bupati/Walikota dan Instansi Terkait melalui tembusan) juga menerima laporan hasil pemantauan dan pengukuran sumber pencemar industri yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (pemantauan mandiri) setiap 6 bulan sekali untuk pengukuran manual dan setiap 3 bulan sekali untuk pengukuran CEMS.
7 Dollaris Riauaty Suhadi dan Anissa S. Febrina, “Pedoman Teknis Penyusunan Inventarisasi Emisi Pencemar Udara di Perkotaan”, Kementerian Lingkungan Hidup, Agustus 2013. Pedoman ini bisa diunduh di sini.
6
INVENTARISASI EMISI PROVINSI DKI JAKARTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | Maret 2019
Apa Kekurangannya Jika Pemprov DKI Jakarta Tidak Melakukan Inventarisasi Emisi?
Jika Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan inventarisasi emisi, maka sumber pencemar udara yang
ada dan emisi yang dikeluarkan dari sumber pencemar tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti.
Pedoman Penyusunan Inventarisasi Emisi Pencemar Udara di Perkotaan memuat:
Inventarisasi emisi secara umum;
Langkah-langkah penyusunan inventarisasi emisi;
Studi kasus penyusunaninventarisasi emisi
Pencemar udara yang diinventarisasi adalah karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NOx), sulfur dioksida (SO2), partikulat berdiameter
hingga 10 mikrometer (PM10), serta pencemar udara berbahaya – hidrokarbon. Adapun
sumber yang diinventarisasi yakni sumber titik, sumber area dan sumber bergerak.
Langkah-langkah penyusunan inventarisasi emisi terdiri dari:
Menentukan wilayah geografis inventarisasi
1Menyusun inventarisasi emisi sumber tidak bergerak (STB) berupa titik dan area
Menyusun inventarisasi emisi sumber bergerak on-road
Menyusun inventarisasi emisi sumber bergerak non-road (meliputi sumber transportasi perairan, kereta api, dan udara)
Prosedur Quality Assurance/Quality Control
2
4
5
3
7
INVENTARISASI EMISI PROVINSI DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
Mengingat inventarisasi emisi merupakan satu dari empat inventarisasi yang
harus dilakukan untuk menetapkan status mutu udara serta strategi dan rencana
aksi, maka tidak dilakukannya inventarisasi emisi ini akan membuat upaya PPU
terhambat. Dalam lampiran III PermenLH 12/2010 dinyatakan bahwa manfaat
penetapan status mutu udara daerah adalah sebagai acuan dalam menetapkan
strategi dan rencana aksi dalam mengelola kualitas udara ambien sehingga
diharapkan program PPU yang dilakukan lebih terfokus dan tepat sasaran. Dengan demikian, bila
inventarisasi emisi tidak dilakukan maka program PPU yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak
terfokus maupun tepat sasaran (dampak negatif pelaksanaan PPU yang tidak terfokus maupun tepat
sasaran akan dijelaskan dalam lembar informasi selanjutnya yakni Lembar Informasi #8 “Pelaksanaan
Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara”).
8
INVENTARISASI EMISI PROVINSI DKI JAKARTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | Maret 2019
LAMPIRAN
Inventarisasi Emisi Provinsi DKI Jakarta
9
INVENTARISASI EMISI PROVINSI DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-
Ann
ual E
mis
sion
s (t
ons/
year
)
3%
4%
5%
46%
45%
43%
43%
17%
12%
14%
4%
11%
5%
4% 4%
5%
1%
1%1%
1%
28%
34%
32%
37%
NOTES:
2012 2020
20302025
Base year for all the emission calculation in 2012
TRTransport (including road rail, and air)
DOMDomestic(including household, and kiosk)
OWBOpen Waste Burning
CONConstructionActivities
INDManufacturingIndustries
RDRoad Dust
Inventarisasi Emisi dan Proyeksi Emisi Hingga Tahun 2030 Menurut Breathe Easy Jakarta
LAMPIRAN 1
10
INVENTARISASI EMISI PROVINSI DKI JAKARTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | Maret 2019
LAMPIRAN 2
Inventarisasi Emisi di Wilayah DKI Jakarta Menurut Presentasi Prof. Ir. Puji Lestari, Ph.D.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
NOx100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
CO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
NVMOC SO2
SUMBER-SUMBER PENCEMAR JAKARTA
SOURCE OF EMISSION IN JAKARTA
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PM10
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PM25
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
BC
Keterangan:
Fisheriesand Army
Residentialand Commercial
Transportation
Industrial
Power Plant