Download - Juklak Spkm April 2009 Bag2
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
1/47
Juklak SPKM Bagian II
Badan Pemeriksa Keuangan
BAGIAN II
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
2/47
Juklak SPKM Bab III Independensi & Mandat
Badan Pemeriksa Keuangan 10
BAB IIIINDEPENDENSI & MANDAT
A. Kondisi yang Diinginkan
01 Independensi dan mandat BPK seharusnya komprehensif sesuai dengan
“Deklarasi Lima” organisasi BPK sedunia atau International
Organization of Supreme Audit Institution (INTOSAI) atas prinsip-
prinsip pemeriksaan.
Independensi &
mandat sesuai
Deklarasi Lima
B. Lingkup
02 Unsur pertama SPM adalah independensi dan mandat. Unsur SPM ini
terkait dengan kedudukan, fungsi, dan mandat BPK yang independen.
Independensi yang dimaksud adalah independensi sesuai dengan
“Deklarasi Lima” organisasi BPK sedunia (INTOSAI).
Unsur pertama
SPM
03 Independensi dan mandat tersebut diatur dalam konstitusi, undang-
undang, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait BPK.
Selain itu, lingkup SPM Independensi dan Mandat termasuk keyakinan
atas ketiadaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengganggu independensi dan mandat BPK.
Independensi &
Mandat dalam
peraturan
04 Komponen dari unsur SPM Independensi dan Mandat meliputi:
1). Independensi; dan
2). Mandat
Komponen
05 Komponen unsur SPM tersebut dapat dilihat dalam Gambar 3.1 sebagai
berikut.
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
3/47
Juklak SPKM Bab III Independensi & Mandat
Badan Pemeriksa Keuangan 11
C. Independensi
06 Sesuai dengan prinsip-prinsip pemeriksaan terkait independensi, badan
pemeriksa harus independen sesuai dengan “Deklarasi Lima” INTOSAI.
BPK harus merupakan suatu lembaga negara yang independen dalam
organisasi dan pelaksanaan tugas pemeriksaan. Independensi BPK
tersebut dijamin konsititusi atau UUD yang diatur lebih lanjut dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Independensi diatur
dalam konsitusi dan
UU
07 Independensi BPK meliputi independensi anggota BPK, kelembagaan,
pelaksana BPK, dan keuangan atau anggaran.
Independensi
BPK
08 Independensi anggota BPK terkait dengan pengangkatan, pemberhentian,
dan perlindungan hukum. Pengangkatan dan pemberhentian anggota
BPK dilakukan secara independen, bebas dari intervensi Pemerintah atau
pejabat entitas yang diperiksa, untuk periode waktu tertentu, dan dengan
mekanisme yang jelas. Untuk memberikan independensi, anggota BPK
memiliki perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tugasnya. Hal ini
diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Independensi
anggota BPK
09 Independensi BPK secara kelembagaan meliputi kebebasan menentukan
struktur organisasi dan fungsi BPK tanpa intervensi dari Pemerintah atau
entitas yang diperiksa.
Independensi
kelembagaan
10 Independensi pelaksana BPK terkait dengan penempatan, penugasan,karier pelaksana BPK. Hal tersebut tidak tergantung pada Pemerintah
atau pejabat entitas yang diperiksa.
Independensi pelaksana BPK
11 Di dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pelaksana BPK yang
ditugaskan harus independen. BPK harus mengatur independensi
dimaksud di dalam standar dan pedoman pelaksana lainnya.
Independensi
pelaksanaan tugas
12 Independensi BPK secara keuangan atau anggaran meliputi
penganggaran BPK (pengajuan, pembahasan, dan persetujuan anggaran
BPK) dilakukan BPK dengan parlemen dan tidak dengan Pemerintah dhi
Menteri Keuangan, serta pengalokasian dan penggunaan anggaran untuk
pelaksanaan tugas BPK.
Independensikeuangan atau
anggaran
D. Mandat
13 Mandat BPK harus secara jelas dan eksplisit diungkapkan dalam
konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Konsititusi dan peraturan
perundang-undangan tersebut mengatur kewenangan, tugas dan fungsi,
serta tanggung jawab BPK terkait dengan akses informasi, penentuan
entitas yang diperiksa, dan sifat-lingkup-waktu pemeriksaan.
Mandat dalam
konstitusi dan UU
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
4/47
Juklak SPKM Bab III Independensi & Mandat
Badan Pemeriksa Keuangan 12
14 Konsitusi dan/atau peraturan perundang-undangan juga mengatur
penyampaian hasil pemeriksaan BPK kepada parlemen dan parlemen
memiliki tanggung jawab untuk menilai kinerja pencapaian mandat yangditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Parlemen dapat menggunakan pihak independen untuk menilai hal
tersebut.
Penyampaian laporan
dan penilaian kinerja
BPK
15 Konstitusi dan/atau peraturan perundang-undangan mengatur
kewenangan BPK untuk memeriksa seluruh keuangan negara. BPK dapat
memeriksa aspek keuangan negara pada seluruh entitas yang mengelola
keuangan negara tersebut.
Kewenangan atas
seluruh aspek
keuangan negara
16 Konsititusi dan/atau peraturan perundang-undangan menjamin adanya
kebebasan akses terhadap informasi terkait dengan pelaksanaan mandat.Kebebasan akses
17 Konstitusi dan/atau peraturan perundang-undangan mengatur jenis
pemeriksaan yang dilakukan BPK dan entitas yang diperiksa yang terkait
dengan keuangan negara.
Jenis dan entitas
yang diperiksa
18 Apabila mandat BPK tidak dapat dilaksanakan karena suatu ketentuan
peraturan perundang-undangan, BPK harus melakukan berbagai upaya
untuk mengembalikan mandat tersebut seperti dengan mengajukan
judicial review, sengketa kewenangan lembaga negara ( state organs
dispute), memberikan masukan kepada penyusun undang-undang untuk
mengubah atau menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang tidak sesuai dengan mandat BPK (legislative review).
Disharmonisasi
peraturan perundang-
undangan (legal
conflicts)
19 Sehubungan dengan paragraf 18 di atas, BPK melakukan identifikasi
dan/atau analisis terhadap ketentuan perundang-undangan yang
mengganggu pelaksanaan mandat BPK.
Identifikasi/
analisis
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
5/47
Juklak SPKM Bab IV Kepemimpinan & Tata Kelola Intern
Badan Pemeriksa Keuangan 3
BAB IVKEPEMIMPINAN DAN TATA KELOLA INTERN
A. Kondisi yang Diinginkan
01 BPK seharusnya memiliki keyakinan bahwa pengambilan keputusan
kelembagaan dan mekanisme pengendalian berfungsi secara hemat,
efisien, dan efektif sehingga BPK dapat menjadi model bagi organisasi
dalam perwujudan tata kelola yang baik ( good governance).
BPK menjadi model
organisasi yang good
governance
B. Lingkup
02 Unsur kedua SPM adalah kepemimpinan dan tata kelola intern.
Kepemimpinan dan tata kelola intern merupakan unsur penting dalam
organisasi lembaga pemeriksa. Hal ini disebabkan unsur SPM ini
menentukan keberhasilan organisasi lembaga pemeriksa dalam
mewujudkan tata kelola yang baik ( good governance).
Unsur kedua SPM
03 Peran penting BPK dalam perbaikan kualitas pemeriksaan secara terus-
menerus sangat dominan. Badan perlu memiliki keyakinan bahwa
pengendalian mutu telah memadai dalam rangka pencapaian visi, misi,
dan tujuan strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
standar pemeriksaan.
Kepemimpinan
Badan
04 Komponen dari unsur SPM kepemimpinan dan pengelolaan intern
meliputi:
1) Kepemimpinan dan Arahan (leadership and direction)
2) Perencanaan Strategis dan Operasional ( strategic & operational
planning )
3) Pengawasan dan Pertanggungjawaban (oversight and accountability)
4) Kode Etik (code of conduct )
5) Pengendalian Intern (internal control )
6) Pemerolehan Keyakinan Mutu (quality assurance)
Komponen
05 Komponen unsur SPM kepemimpinan tersebut dapat dilihat dalam
Gambar 4.1 sebagai berikut.
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
6/47
Juklak SPKM Bab IV Kepemimpinan & Tata Kelola Intern
Badan Pemeriksa Keuangan 4
C. Kepemimpinan & Arahan
06 Badan harus menetapkan arah organisasi BPK. Hal tersebut menentukan
suatu indikator pencapaian hasil kerja dan pencapaian standar profesional
tertinggi. Arahan tersebut dapat berupa keputusan-keputusan BPK dan
sidang atau rapat yang menekankan capaian yang harus dipenuhi oleh
pelaksana BPK di bidang pemeriksaan serta penunjang dan pendukung.
Arah
organisasi
07 Badan menetapkan kebijakan dan pedoman yang mendukung budaya
intern organisasi yang mengutamakan kualitas pelaksanaan pekerjaan.Kebijakan dan pedoman tersebut menuntut seluruh pimpinan satker
pelaksana BPK untuk bertanggung jawab atas sistem pengendalian mutu
organisasi. Kepemimpinan BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK
yang konsisten sangat berpengaruh terhadap budaya intern organisasi
tersebut. Hal ini penting agar kepemimpinan BPK dan pimpinan satker
dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa kinerja BPK sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan mencapai standar
pemeriksaan.
Budaya organisasi
atas kualitas
08 Kebijakan dan pedoman tersebut meliputi pemberian penghargaan atas
pencapaian pekerjaan yang berkualitas, pemberian keterangan di dalam berbagai hasil reviu pekerjaan atau nota dinas atau risalah rapat atau
bahan pelatihan dan seminar, atau pernyataan tertulis dalam dokumen
seperti rencana strategis atau ungkapan misi. Selain itu, penugasan atau
arahan atau hasil reviu tidak ada yang mengindikasikan pengorbanan
kualitas karena alasan keuangan, waktu, dan alasan lainnya.
Bentuk budaya atas
kualitas
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
7/47
Juklak SPKM Bab IV Kepemimpinan & Tata Kelola Intern
Badan Pemeriksa Keuangan 5
09 Kebijakan dan pedoman yang mengutamakan mutu dapat dilihat juga
dari berbagai kebijakan, pengaturan, dan prosedur terkait dengan
evaluasi kinerja, kompensasi, promosi dikaitkan dengan kualitas
pekerjaan. Hal ini dapat dilihat komitmen BPK dan pimpinan satker
pelaksana BPK atas alokasi anggaran dan realisasi serta penggunaan
sumber daya organisasi lembaga pemeriksaan untuk peningkatan
kualitas.
Kebijakan atas
kualitas
D. Perencanaan Strategis dan Operasional
10 BPK menetapkan rencana strategis yang merupakan capaian jangka
panjang yang diinginkan. Rencana strategis tersebut memiliki tiga
komponen, yaitu visi, misi, dan nilai inti. Visi, misi, dan nilai inti
merupakan hal mendasar bagi BPK selaku organisasi pemeriksa
keuangan negara dalam menetapkan rencana strategis ( strategic
planning ).
Rencanastrategis
11 BPK menetapkan visi sebagai bentuk arahan dan target jangka panjang
yang ingin dicapai. Penetapan visi merupakan langkah awal dari
penyusunan rencana strategis. Di dalam penyusunan rencana strategis
tersebut, BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK harus memiliki
kejelasan visi BPK dalam periode tertentu serta arah dan fokus organisasike depan terkait dengan sumber daya-teknologi, hasil kerja-klien/entitas
yang diperiksa. Dalam hal tersebut, BPK dan pimpinan satker pelaksana
BPK mempertimbangkan lingkungan intern seperti kemampuan dan
kebutuhan operasional BPK dalam pelaksanaan mandat, tugas, fungsi,
serta ekstern organisasi. Dengan demikian, penetapan visi tersebut akan
dipantau dan disempurnakan dari waktu ke waktu.
Visi
12 Penetapan visi di atas meliputi penyeleksian area-area operasional yang
terkait, peletakan tahapan strategis BPK, dan perolehan komitmen untuk
pencapaian tahapan strategis BPK tersebut. Dalam penetapan visi
tersebut, BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK perlu melakukan tigahal sebagai berikut:
1) menetapkan misi BPK atas kegiatan utama BPK dengan
mempertimbangkan kejelasan posisi organisasi (who we are), mandat
dan tugas pokoknya (what we do), serta status atau posisi organisasi
saat ini (where we are now);
2) menggunakan pernyataan misi sebagai landasan arah dan target yang
ingin dicapai (where we are going ); dan
Penetapan visi
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
8/47
Juklak SPKM Bab IV Kepemimpinan & Tata Kelola Intern
Badan Pemeriksa Keuangan 6
3) menjelaskan visi dengan cara yang jelas dan menarik sehingga BPK
dan pimpinan satker pelaksana BPK memperoleh komitmen dari
seluruh pelaksana BPK. Komunikasi ini penting untuk menumbuhkankepercayaan seluruh pelaksana BPK kepada kepemimpinan BPK
terkait arah organisasi BPK ke depan dan perubahan intern dan
ekstern yang terjadi ke depan.
13 Penetapan misi BPK harus memperhatikan tiga unsur berikut:
1) jenis pemangku kepentingan ( stakeholders) atau pihak yang harus
dipenuhi kebutuhannya secara memuaskan;
2) kebutuhan para pemangku kepentingan atau hal yang harus dipenuhi
oleh BPK secara memuaskan; dan
3) kegiatan, teknologi dan kompetensi SDM BPK, atau cara untuk
memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.
Misi
14 Selain penetapan visi dan misi, BPK perlu menetapkan nilai inti ( core
values) yang merupakan karakteristik organisasi dan SDM BPK. Nilai
inti yang perlu ditetapkan tersebut menggambarkan karakter dasar dan
menjadi kriteria atau pertimbangan penetapan visi dan misi organisasi.
Sebagai lembaga di bidang pemeriksaan seperti lembaga pemeriksaan
pada umumnya di berbagai negara, nilai inti yang dikembangkan dan
ditetapkan terkait dengan penjaminan kepentingan publik ( public
interest ) dan integritas, independensi, objektivitas, profesionalisme.
Nilai inti
15 Selain visi, misi, dan nilai inti seperti disebutkan di atas, rencanastrategis tersebut mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.
1) Tujuan strategis dan penanggungjawabnya;
2) Ukuran atau target dan waktu pencapaiannya;
3) Penjabaran pencapaian dan implementasinya;
4) Pengukuran kinerja pencapaian;
5) Pembentukan satker pelaksana yang memiliki tugas memantau
rencana strategis dan implementasinya;
6) Penggunaan tenaga ahli terkait; dan
7) Metodologi dan pedoman yang diperlukan;
Substansirencana
strategis
16 Dengan mempertimbangkan rencana strategis, BPK menetapkan rencanaoperasional sebagai bentuk penjabaran dari rencana strategis. Komitmen
penyediaan sumber daya dan kegiatan-kegiatan menjadi bagian dalam
rencana tersebut.
Rencana
Operasional
17 Salah satu bentuk komitmen adalah penetapan target atau indikator
sukses untuk satuan kerja pelaksana BPK dan individu yang bertanggung
jawab. Pejabat penanggung jawab pencapaian target memiliki
kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan atau kesulitan yang
dihadapi.
Target/
indikator
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
9/47
Juklak SPKM Bab IV Kepemimpinan & Tata Kelola Intern
Badan Pemeriksa Keuangan 7
18 BPK dan/atau pimpinan satuan kerja pelaksana BPK menetapkan dan
menyosialisasikan strategi organisasi serta menyusun laporan
perkembangan ( progress report ) secara periodik untuk memastikan
bahwa seluruh pegawai memahami dan terlibat serta memberikan
kontribusi. Dalam hal ini, strategi organisasi tersebut dijabarkan dalam
suatu sistem atau prosedur yang memungkinkan penyebaran secara luas
gagasan, informasi, dan praktik serta hasil terbaik di dalam
pelaksanaannya di lingkungan BPK.
Strategi organisasi & progress report
19 BPK atau pimpinan satuan kerja pelaksana BPK menetapkan dan
mengatur tentang pengukuran kinerja atas satuan kerja pelaksana BPK
dan individu. Pimpinan satuan kerja pelaksana memantau danmelaporkan secara periodik hasil pengukuran kinerja tersebut. Hasil
pengukuran kinerja tersebut harus dikaitkan dengan pemberian
penghargaan, sanksi/hukuman, dan/atau kesejahteraan pegawai. Di
dalam memantau dan menilai kinerja tersebut, BPK membentuk satuan
kerja pelaksana BPK tertentu dan/atau menetapkan suatu komite dengan
tanggung jawab dan tugas tersebut.
Pengukuran
kinerja
E. Pengawasan & Pertanggungjawaban
20 BPK menetapkan pedoman sistem pemerolehan keyakinan mutu (quality
assurance system) yang meliputi reviu intern atas desain dan
implementasi sistem pemerolehan keyakinan mutu (SPKM) tersebut
secara periodik oleh suatu satuan kerja pelaksana BPK atau oleh badan
pemeriksa negara lain anggota INTOSAI ( peer review).
Pedoman
reviu
SPM
21 BPK melakukan sosialisasi pedoman SPKM tersebut kepada seluruh
pelaksana BPK, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan, serta
menyempurnakan sesuai perkembangan dan kebutuhan.
Sosialisasi &
pementauan
22 BPK menetapkan satuan kerja pelaksana BPK yang berfungsi untuk
melakukan reviu intern SPM BPK. Satuan kerja pengawas intern tersebut
melaporkan hasil reviunya kepada BPK.
Satker
pereivuintern
23 BPK menetapkan dan/atau melaksanakan ketentuan tentang peer review
oleh badan pemeriksa lain setingkat BPK anggota INTOSAI.Peer review
24 Selain penilaian kinerja BPK di atas, BPK harus memenuhi
pertanggungjawaban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BPK menyusun laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor
independen sebelum laporan keuangan dan hasil pemeriksaannya
disampaikan kepada DPR.
Laporan
keuangan
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
10/47
Juklak SPKM Bab IV Kepemimpinan & Tata Kelola Intern
Badan Pemeriksa Keuangan 8
25 Selain laporan keuangan, BPK menyampaikan laporan kinerja sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Laporan
kinerja
F. Kode Etik
26 BPK menetapkan kode etik yang berisi aturan dalam rangka memperoleh
keyakinan atas integritas, kepercayaan, kerahasiaan, independensi,
kredibilitas, objektivitas, imparsial, netral, bebas dari konflik
kepentingan, kompetensi, dan profesionalisme.
Penetapan
kode etik
27 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK menjelaskan atau
menyosialisasikan aturan kode etik tersebut kepada seluruh pelaksana
BPK.
Penjelasan/sosialisasi
kode etik
28 BPK menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai pemantauan dan
evaluasi kepatuhan terhadap kode etik yang ditetapkan BPK serta
pemrosesan pelanggaran kode etik tersebut oleh Majelis Kode Etik BPK.
Pemantauan
kepatuhan
kode etik
G. Pengendalian Intern
29 BPK menetapkan ketentuan mengenai sistem pengendalian intern yang
tepat untuk memperoleh keyakinan pencapaian tujuan organisasi.Penetapan ketentuan
pengendalian intern
30 BPK menyosialisasikan ketentuan mengenai sistem pengendalian intern
kepada seluruh pimpinan dan pegawai pelaksana BPK sehingga sistem
pengendalian intern tersebut dapat dipahami dan diimplementasikan di
dalam pelaksanaan tugas.
Sosialisasi
31 BPK mempertimbangkan kerangka pengendalian intern yang disusun
oleh Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission (COSO) yang telah diadopsi oleh INTOSAI Internal
Control Standard .
Kesesuaian dengan
kerangka COSO
32 Setiap pimpinan satuan kerja pelaksana BPK bertanggung jawab untuk
memantau kepatuhan atas sistem pengendalian intern di lingkungannya.Tanggung jawab
pemantauan
33 BPK menetapkan suatu satuan kerja pelaksana BPK yang bertugas untuk
memantau kepatuhan sistem pengendalian intern pada seluruh satuan
kerja pelaksana BPK dan melaporkan hasilnya kepada BPK.
Satuan kerja
pemantau
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
11/47
Juklak SPKM Bab IV Kepemimpinan & Tata Kelola Intern
Badan Pemeriksa Keuangan 9
H. Pemerolehan Keyakinan Mutu
34 BPK menetapkan ketentuan mengenai sistem pemerolehan keyakinan
mutu untuk memperoleh keyakinan bahwa sistem pengendalian intern di
atas dan sistem pengendalian mutu telah diimplementasikan.
Penetapan sistem
keyakinan mutu
35 Sistem pemerolehan keyakinan mutu tersebut meliputi penilaian atau
reviu yang dilakukan secara intern oleh pimpinan satuan kerja pelaksana
BPK, oleh antarsatuan kerja pelaksana BPK atau antarpihak setingkat
(cross review), oleh satuan kerja pelaksana BPK yang dibentuk khusus
untuk tugas tersebut, dan oleh pihak lain yang independen ( peer review).
Lingkup
pemerolehan
keyakinan mutu
36 Reviu independen sistem pengendalian intern dan sistem pengendian
mutu oleh satuan kerja pelaksana BPK yang khusus dibentuk dilakukansecara periodik dan dilaporkan langsung kepada BPK.
Reviu oleh
satker pengawasintern
37 Pada tahap awal penyusunan rencana strategis, BPK perlu melakukan
reviu sistem pengendalian mutu dan sistem pengendalian intern tingkat
kelembagaan secara umum. Hasil reviu tersebut dapat menjadi bahan dan
masukan pengembangan rencana strategis dan rencana implementasinya.
Reviu pada awal
penyusunan rencana
stratesis
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
12/47
Juklak SPKM Bab V Manajemen Sumber Daya Manusia
Badan Pemeriksa Keuangan 20
BAB V
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
A. Kondisi yang Diinginkan
01 BPK seharusnya memiliki kecukupan tenaga yang memiliki kompetensi
serta motivasi dalam melakukan tugasnya secara efektif.Staf kompeten &
termotivasi
B. Lingkup
02 Unsur ketiga SPM adalah manajemen sumber daya manusia. Unsur SPM
tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemeriksa memiliki
kemampuan, kompetensi yang cukup, serta dedikasi atau pengabdian
dalam melakukan tugasnya sehingga memenuhi mutu pemeriksaan yang
tinggi dan memenuhi tugas secara efektif. Dengan demikian, SDM
merupakan aset terpenting bagi organisasi BPK.
Unsur ketiga SPM
manajemen
sumber dayamanusia
03 Manajemen SDM harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif
bagi pegawainya. Manajemen SDM tersebut menjadi bagian dalam
manajemen BPK secara umum yang meliputi kompetensi yang
dibutuhkan untuk memenuhi mandat dan harapan pemangkukepentingan serta mencapai rencana strategis BPK. Kompetensi yang
dibutuhkan tersebut perlu ditetapkan karena akan berpengaruh terhadap
rekrutmen dan penempatan SDM, retensi SDM, pelatihan dan
pembangunan kapasitas, penilaian dan manajemen kinerja, serta
penyediaan kesejahteraan bagi pegawai.
Manajemen SDM
04 Berdasarkan hal di atas, komponen unsur SPM – Manajemen SDM
meliputi:
1) Rekrutmen dan Penempatan;2) Retensi;
3) Pelatihan dan Pembangunan Kapasitas;4) Penilaian dan Manajemen Kinerja;5) Kesejahteraan; dan
6) Pengembangan Karier.
Komponen
05 Keenam komponen unsur SPM - Manajemen SDM dapat dilihat dalam
Gambar 5.1 berikut.Gambar
Manajemen
SDM
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
13/47
Juklak SPKM Bab V Manajemen Sumber Daya Manusia
Badan Pemeriksa Keuangan 21
C. Rekrutmen dan Penempatan
06 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait harus menetapkan
strategi perekrutan dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi
dan kualifikasi yang dibutuhkan. Unsur penting pertama dari strategi ini
adalah menetapkan persyaratan terbaik terkait dengan kualifikasi
kompetensi calon pegawai yang dibutuhkan. Perekrutan tersebut
merupakan perekrutan berbasiskan kompetensi, baik untuk tingkat
bawah atau yunior maupun untuk tingkat atas yang lebih senior dalam
organisasi BPK. Unsur kedua dari strategi tersebut adalah merekrut
pegawai sesuai kebutuhan berdasarkan suatu analisis kebutuhan
pegawai. Analisis kebutuhan tersebut dilakukan dengan memperhatikan
rencana strategis BPK, kebijakan dan perencanaan pemeriksaan
strategis, dan manajemen pemeriksaan dan risiko.
Rekrutmen
berbasiskompetensi &
analisis kebutuhan
07 Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kualifikasi
dan kompetensi pemeriksa adalah sebagai berikut.
1) Merekrut pegawai dengan latar belakang disiplin ilmu dan pengalaman sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
2) Melengkapi kebutuhan SDM intern dan keahliannya melalui
penggunaan tenaga ahli yang kompeten dari luar sesuai dengankebutuhan BPK; dan
3) Menggunakan pemeriksa dari luar BPK (outsourcing ) untuk
melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK, dengan reviu atau
evaluasi terhadap proses hasil pekerjaannya.
Faktor-faktor
penentuan
kualifikasi &
kompetensi
pemeriksa
08 Penempatan pegawai dilakukan berdasarkan kebutuhan, kompetensi, dan
uraian pekerjaan atau uraian jabatan. Pegawai yang direkrut ditempatkan
berdasarkan kebutuhan pegawai tersebut pada satker pelaksana BPK
serta sesuai kompetensi yang diminta dan uraian jabatan.
Penempatan
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
14/47
Juklak SPKM Bab V Manajemen Sumber Daya Manusia
Badan Pemeriksa Keuangan 22
D. Retensi
09 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait harus menciptakan
daya tarik bagi SDM berkualitas. Hal tersebut meliputi penawaran gaji
dan tunjangan, kesejahteraan, fasilitas lain, serta penciptaan lingkungan
kerja yang menarik dan kondusif.
Daya tarik bagi SDM
berkualitas
10 Daya tarik dari pemberian gaji dan tunjangan, kesejahteraan, dan
fasilitas lain seringkali sulit diwujudkan apabila badan pemeriksa
memiliki kendala ketentuan penggajian di negaranya. Dalam kondisi
seperti itu, daya tarik diberikan dalam bentuk penciptaan lingkungan
kerja yang kondusif seperti peningkatan kapasitas melalui kesempatan
pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan, dan pemberiankesempatan pengalaman.
Daya tarik non gaji
dan tunjangan
11 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait selalu
mempertimbangkan ke depan atas struktur atau pemberian gaji dan
tunjangan, kesejahteraan, dan fasilitas lain bagi pegawai sehingga BPK
dapat memperoleh dan mempertahankan SDM yang sesuai kompetensi
dan kualifikasi yang dibutuhkan.
Pertimbangan ke
depan atas struktur
gaji dan tunjangan
12 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menetapkan suatu
aturan mengenai penggunaan pemeriksan dan/atau tenaga ahli lain di
luar BPK sesuai dengan kebutuhan BPK termasuk pengaturan
penggajian dan penawaran lainnya yang menarik.
Penggajian &
penawaran bagi
tenaga di luar BPK
E. Pelatihan dan Pembangunan Kapasitas
13 BPK menetapkan kebijakan peningkatan kapasitas pelaksana BPK
untuk mengikuti perkembangan pemeriksaan dan dapat mengantisipasi
serta menyelesaikan persoalan yang muncul akibat adanya
perkembangan lingkungan.
Penetapan
kebijakan
pengembangan
kapasitas pelaksana
14 Kebijakan peningkatan kapasitas pelaksana BPK tersebut meliputiidentifikasi-analisis-penetapan kebutuhan pelatihan, pengukuran
keberhasilan pelatihan, adanya perencanaan SDM, adanya perencanaan
karier, tingkat pemanfaatan peserta pelatihan dalam tugas pemeriksaan,
tingkat pemanfaatan hasil pelatihan di lapangan, penggunaan pedoman
pemeriksaan, evaluasi tingkat pengetahuan pelaksana BPK, evaluasi
keefektivan pelatihan, perencanaan pelatihan untuk setiap pelaksana
BPK, magang (on the job training ), secondment, dokumentasi pelatihan,
dan perancangan tim pemeriksa sesuai dengan kebutuhannya.
Bentuk peningkatankapasitas pelaksana
BPK
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
15/47
Juklak SPKM Bab V Manajemen Sumber Daya Manusia
Badan Pemeriksa Keuangan 23
15 BPK membentuk satker pelaksana BPK yang memiliki fungsi pelatihan
dan pembangunan kapasitas SDM. Fungsi pelatihan meliputi penetapan,
pengembangan, dan pemantauan kebijakan pelatihan, serta perencanaandan pelaksanaan kegiatan pelatihan. Fungsi pembangunan kapasitas
meliputi pengembangan pendidikan dan profesionalitas pegawai,
pengembangan karier pegawai, serta pengembangan kapasitas fungsi
pelatihan.
Pembentukan satker
pelatian &
pembangunan
kapasitas
16 Pelatihan adalah proses bagi pegawai untuk memperoleh
kemampuan/keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya
sehingga ia dapat bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mutu
pelatihan dan kegiatan pembangunan kapasitas lainnya sangat penting
dalam pencapaian mutu pemeriksaan dan hasilnya. Para pemeriksa
harus dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentanglingkungan organisasi entitas yang diperiksa dan ketentuan peraturan
perundang-undangan, standar pemeriksaan, kode etik, manajemen
pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, khususnya pemeriksaan berbasis
risiko, kebijakan dan prosedur, serta praktik terbaik, termasuk
penggunaan teknologi informasi dengan komputer.
Pelatihan
17 Pelatihan merupakan proses yang berkelanjutan sehingga pegawai dapat
memperbarui pengetahuan dan menyesuaikan dengan perkembangan
teknologi, metodologi, teknik, dan alat (tools) yang mutakhir. Kegiatan
pelatihan meliputi antara lain:
1) pelatihan orientasi untuk membantu pegawai yang baru direkrut agar dapat menyesuaikan diri dengan budaya dan metode kerja BPK;
2) pelatihan teknis untuk memberikan bekal pengetahuan dan keahlian pegawai sesuai kebutuhan dan tuntutan pekerjaannya; dan
3) pelatihan manajerial untuk meningkatkan kemampuan manajerial pimpinan satuan kerja pelaksana BPK dan/atau pemeriksa dengan peran-peran yang membutuhkan kemampuan manajerial.
Lingkup
pelatihan
18 Pembangunan kapasitas tidak hanya merupakan pelatihan individu,
tetapi dimaksudkan untuk mendorong BPK menetapkan prioritas dan
mengidentifikasi prioritas perubahan dalam hal pendekatan dan
kebutuhan pelatihan. Pengembangan pelatihan tersebut selanjutnya akan
meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan, serta karier
individu.
Pembangunan
Kapasitas
19 Selain pelatihan di atas, BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK
mendorong pegawainya untuk terlibat aktif dalam organisasi profesi
yang dapat mengembangkan kelembagaan dan pemeriksaan BPK.
Dorongan tersebut dilakukan melalui pemberian penghargaan atau
penilaian atas aktivitas tersebut.
Dorongan aktivitas
pada organisasi
profesi terkait
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
16/47
Juklak SPKM Bab V Manajemen Sumber Daya Manusia
Badan Pemeriksa Keuangan 24
20 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK memberikan kesempatan
kepada pegawainya untuk memperoleh pengalaman bekerja pada
lembaga lain. Lembaga lain tersebut meliputi lembaga publik, nasional,negara lain, atau internasional.
Kesempatan magang
di tempat lain
21 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK memberikan kesempatan
pegawai atau pemeriksa organisasi pemeriksa lain untuk membantu
membangun kapasitas. Hal ini dapat dilakukan melalui pertukaran
pengalaman, bantuan teknis dan/atau pelatihan, pembentukan badan
atau komite bersama, dan pembahasan hasil pemeriksaan.
Kesempatan untuk membantu
mengembangkan
kapasitas
22 BPK dan/atau pimpinan satker pelaksana BPK mengembangkan dan
menyelenggarakan pengelolaan database pelatihan dan pembangunan
SDM melalui sistem knowledge sharing .
Knowledge sharing
F. Penilaian dan Manajemen Kinerja
23 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK menetapkan sistem penilaian
dan manajemen kinerja yang jelas. Sistem manajemen kinerja
dikembangkan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan
tepat waktu atas kinerja pegawai. Tujuan manajemen kinerja untuk
memaksimalkan kemampuan individual pegawai untuk perbaikan
organisasi ke depan.
Tujuan sistem
manajemen kinerja
24 Sistem manajemen kinerja dibangun dengan basis kinerja. Sistem
tersebut meliputi pemberian kompensasi dan pengukuran kinerja.
Pemberian kompensasi pegawai dilakukan berdasarkan kinerja. Pegawai
yang mempunyai kinerja yang baik memperoleh kompensasi yang lebih
baik dibandingkan dengan pegawai yang kinerjanya tidak baik. Oleh
karena itu, pemberian kompensasi tersebut memerlukan pengukuran
kinerja setiap individu pegawai.
Sistem manajemen
kinerja berbasis
kompetensi
25 Sistem manajemen kinerja tersebut juga harus memungkinkan pegawai
membicarakan tuntutan kinerjanya dengan penyelia atau atasan
langsungnya. Pembicaraan dimaksud untuk memperjelas unsur pentingdan standar/indikator kinerja yang harus dipenuhi pegawai,
mempersiapkan penilaian mandiri, dan memperoleh umpan balik dari
penyelia atau atasan langsungnya.
Pembicaraan kinerja
antara pegawai &
atasannya
26 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK menetapkan standar atau
indikator kinerja setiap individu pegawai yang digunakan untuk
penilaian kinerja di atas. Indikator kinerja tersebut digunakan pula untuk
pengembangan karier berupa promosi pegawai.
Indikator
kinerja indvidu
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
17/47
Juklak SPKM Bab V Manajemen Sumber Daya Manusia
Badan Pemeriksa Keuangan 25
27 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK membentuk satker pelaksana
yang memiliki fungsi menetapkan indikator kinerja, menilai pencapaian,
dan memantau pelaksanaannya, termasuk kebijakan dan prosedur pengembangan pegawai serta penanganan keluhan atau permasalahan
pengembangan karir pegawai.
Pembentukan
satker penilai,
pemantau &
penanganan komplain
28 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait mengatur penilaian dan
manajemen kinerja, antara lain pemberian penghargaan pemeriksa yang
berprestasi, pemberian sertifikat pencapaian hasil terbaik, pemberian
tambahan remunerasi atau fasilitas lain bagi pegawai yang mencapai
kualitas pekerjaan yang tinggi, dan peningkatan karier.
Dampak pencapain
kinerja pada pegawai
G. Kesejahteraan
29 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK menetapkan suatu sistem
kesejahteraan pegawai yang menarik sehingga BPK memperoleh
dan/atau memiliki pegawai yang berkualitas dan berpengalaman. Bentuk
kesejahteraan yang menarik meliputi pemberian gaji dan tunjangan,
kesejahteraan dan fasilitas lain, dan lingkungan kerja yang menarik.
Sistem
kesejahteraan
pegawai
yang atraktif
30 Struktur gaji dan tunjangan bagi pegawai harus menarik bagi pegawai
sehingga pegawai yang berkualitas dapat tetap bekerja di BPK. BPK dan
pimpinan satker pelaksana BPK terus memantau dan
mempertimbangkan struktur gaji dan tunjangan pegawai pada masa
depan sesuai dengan perkembangan.
Gaji & tunjangan
yang menarik
31 Kesejahteraan dan fasilitas lain meliputi fasilitas kesehatan, kesempatan
dan fasilitas olah raga, rekreasi, dan bersosialilsasi, fasilitas perumahan
dan transportasi, fasilitas cuti, dan fasilitas penyuluhan (counceling ).
Khusus untuk pegawai perempuan, fasilitas seperti pengasuhan dan
penitipan anak dan cuti melahirkan merupakan bentuk kesejahteraan
yang diperlukan.
Kesejahteraan &
fasilitas lain
32 Lingkungan kerja yang menarik dan kondusif dapat berupa penghargaan
dan fasilitas kerja. Penghargaan merupakan insentif bagi pegawai yangmemenuhi atau melebihi standar yang telah ditentukan secara
transparan. Insentif tersebut dapat berupa sertifikat dan penghargaan
bagi pemeriksa yang berprestasi, remunerasi tambahan bagi pemeriksa
yang memiliki kinerja yang berkualitas, pemberian remunerasi serta
promosi yang didasarkan pada penilaian kompetensi, kinerja dan
pengalaman serta pemberian kesempatan untuk mengikuti pelatihan
baik di dalam maupun di luar negeri.
Penghargaan
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
18/47
Juklak SPKM Bab V Manajemen Sumber Daya Manusia
Badan Pemeriksa Keuangan 26
33 Fasilitas kerja meliputi ruang kerja yang memadai, penerangan, pengatur
suhu ruangan, peralatan rapat, peralatan proses kerja (komputer, printer ,
scan, fotokopi, mesin penghancur kertas, alat tulis kantor), peralatankomunikasi (telepon, faksimili, jaringan intra dan internet), dan toilet.
Fasilitas kerja
H. Pengembangan Karier
34 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait mengembangkan dan
menetapkan sistem pengembangan karier yang meliputi struktur karier,
dan pengembangan karier pegawai baik melalui struktur atau fungsi
yang lebih tinggi melalui pendidikan, pelatihan dan pembangunan
kapasitas, serta pengalaman kerja.
Pengembangan karier
35 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait memberikan
kesempatan pengembangan karier melalui seminar dan workshop
mengenai berbagai topik yang memfokuskan pada pengembangan
profesional, kursus di berbagai lembaga pendidikan, magang di bawah
pengawasan pemeriksa yang berpengalaman, pendidikan keahlian
tertentu dan/atau sertifikasi profesional tertentu (spesialisasi) sesuai
kebutuhan BPK, rotasi jabatan, promosi berdasarkan prestasi kerja,
pendidikan profesional berkelanjutan, umpan balik atas kinerja
pekerjaan dan pelatihan, dan konseling karier.
Bentuk
pengembangan
karier
36 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait mengidentifikasi,
mengevaluasi, dan menyelesaikan kesenjangan antara kemampuan
teknis, standar kompetensi, dan pengembangan karier.
Identifikasi, evaluasi,dan penyelesaian
kesenjangan
37 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait mengembangkan karier
pegawai melalui promosi yang didasarkan atas kinerja pegawai.
Promosi
berdasarkan kinerja
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
19/47
Juklak SPKM Bab VI Standar & Metodologi Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan 7
BAB VI
STANDAR DAN METODOLOGI PEMERIKSAAN
A. Kondisi yang Diinginkan
01 Proses pemeriksaan BPK seharusnya didasarkan pada standar
pemeriksaan yang ditetapkan INTOSAI dan/atau praktik terbaik
internasional lainnya dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.
Kesesuaian dengan
standar INTOSAI
dan lainnya
B. Lingkup
02 Unsur SPM yang keempat adalah standar dan metodologi pemeriksaan.
Standar dan metodologi pemeriksaan merupakan ukuran dan pedoman
pemeriksaan yang menjadi dasar, pertimbangan, dan referensi
pemeriksa.
Unsur SPM
keempat
03 Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan
pemeriksaan. Standar pemeriksaan mengatur patokan mengenai
kualifikasi pemeriksa, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta
pelaporan hasil pemeriksaan. Standar pemeriksaan digunakan sebagaikriteria penilaian kualitas pemeriksaan pada saat evaluasi atau reviu.
Standar
pemeriksaan
04 Metodologi pemeriksaan merupakan pedoman yang mengatur prosedur
atau langkah pemeriksaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan termasuk dokumentasi dan evaluasi atau sistem pemerolehan
keyakinan mutu. Metodologi pemeriksaan diatur lebih lanjut di dalam
pedoman pemeriksaan.
Metodologi
pemeriksaan
05 Unsur SPM keempat tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu:
1) standar pemeriksaan; dan
2) metodologi pemeriksaan.
Komponen
06 Gambar 6.1 berikut menunjukkan unsur SPM keempat, Standar dan
Metodologi Pemeriksaan, beserta dua komponennya.
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
20/47
Juklak SPKM Bab VI Standar & Metodologi Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan 8
C. Standar Pemeriksaan
07 BPK menetapkan standar pemeriksaan dalam rangka perolehan hasil
pemeriksaan yang bermutu tinggi. Penetapan standar pemeriksaan
tersebut juga dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan
dan sesuai dengan standar dan praktik terbaik internasional dalam
pemeriksaan. Standar pemeriksaan tersebut menjadi dasar penilaian atau
kriteria di dalam proses pemerolehan keyakinan yang memadai atas
mutu pemeriksaan (quality assurance) untuk kegiatan sebelum sampai
dengan setelah pemeriksaan dilakukan.
Penetapan
standar pemeriksaan
08 BPK menetapkan kebijakan atau aturan yang mengharuskan semua pegawainya, khususnya pemeriksanya, untuk mematuhi standar
pemeriksaan yang ditetapkan sesuai dengan penugasan dan tanggung
jawabnya.
Keharusan
kepatuhan pada
standar pemeriksaan
09 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menyebarkan dan
memberikan sosialisasi atau pelatihan yang cukup bagi pemeriksa atas
suatu standar pemeriksaan yang ditetapkan. Penyebaran standar
pemeriksaan dilakukan baik secara manual maupun melalui jaringan
informasi (website atau intranet ).
Sosialisasi standar
pemeriksaan
10 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK memantau kepatuhan atasstandar pemeriksaan tersebut dan memperoleh laporan atau dokumentasi
penyimpangan dari standar tersebut yang harus ditindaklanjuti.
Pemantauan dan tindak lanjut tersebut meliputi pengembangan dan/atau
penyempurnaan standar pemeriksaan, pendidikan dan pelatihan SDM,
pengembangan pedoman, serta penilaian dan pembinaan SDM.
Pemantauankepatuhan pada
standar pemeriksaan
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
21/47
Juklak SPKM Bab VI Standar & Metodologi Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan 9
D. Metodologi Pemeriksaan
11 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menetapkan pedoman
pemeriksaan yang rinci untuk semua jenis pemeriksaan yang menjadi
mandat dan tugas BPK. Penetapan petunjuk pemeriksaan tersebut
meliputi juga ketentuan keharusan pemeriksa untuk melaksanakan
pemeriksaan sesuai dengan petunjuk pemeriksaan.
Penetapan
petunjuk
pemeriksaan
12 Pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK tersebut harus sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan dan standar pemeriksaan.Kesesuaian dengan
peraturan dan s tandar
pemeriksaan
13 Pedoman pemeriksaan tersebut mengatur metodologi pemeriksaan yang
harus dilakukan pemeriksa disertai dengan langkah dan bentuk
dokumentasinya.
14 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menyebarkan dan
memberikan sosialisasi atau pelatihan yang cukup bagi pemeriksa atas
suatu pedoman pemeriksaan yang ditetapkan. Penyebaran pedoman
pemeriksaan dilakukan baik secara manual maupun melalui jaringan
informasi (website atau intranet ) agar setiap pegawai dapat mengakses
pedoman tersebut.
Sosialisasi petunjuk
pemeriksaan
15 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menetapkan kebijakan
dan melaksanakan pemantauan atas kepatuhan pemeriksa terhadap
pedoman pemeriksaan yang ditetapkan.
Kepatuhan atas
petunjuk
pemeriksaan
16 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menetapkan kebijakan
dan melaksanakan reviu atau pemutakhiran atas petunjuk pemeriksaan
yang ditetapkan dengan mempertimbangkan pelaksanaannya di
lapangan dan perkembangan terakhir, serta praktik terbaik pemeriksaan.
Pemutakhiran
petunjuk
pemeriksaan
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
22/47
Juklak SPKM Bab VII Dukungan Kelembagaan
Badan Pemeriksa Keuangan 30
BAB VII
DUKUNGAN KELEMBAGAAN
A. Kondisi Yang Diinginkan
01 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK mengelola secara optimal
sumber dayanya untuk memberikan keyakinan bahwa pendukung
pemeriksaan dapat diberikan secara memadai dan tepat waktu.
Pengelolaan sumber daya secara optimal
B. Lingkup
02 Unsur SPM yang kelima adalah dukungan kelembagaan. Unsur SPM
dukungan kelembagaan meliputi keuangan, infrastruktur, teknologi, dan
jasa pendukung yang diperlukan untuk pemeriksaan.
Unsur SPM
kelima
03 Unsur SPM keempat tersebut terdiri dari empat komponen, yaitu:
1) keuangan
2) infrastruktur
3) teknologi
4) jasa pendukung
Komponen
dukungan
kelembagaan
04 Gambar 7.1 berikut menunjukkan unsur SPM kelima, Dukungan
Kelembagaan, beserta empat komponennya.
Gambar
dukungan
kelembagaan
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
23/47
Juklak SPKM Bab VII Dukungan Kelembagaan
Badan Pemeriksa Keuangan 31
C. Keuangan
05 BPK menyediakan anggaran yang cukup untuk melaksanakan
pemeriksaan sesuai dengan mandat, tugas, dan kewenangan yang diatur
di dalam peraturan perundang-undangan. Kecukupan anggaran dibahas
antara BPK dan DPR dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
sumber daya yang tersedia.
Kecukupan
anggaran
06 BPK menetapkan kebijakan alokasi anggaran kepada satker pelaksana
BPK sesuai dengan rencana strategis, kebijakan dan strategi
pemeriksaan, dan rencana kerja atau kegiatan.
Alokasi
anggaran
07 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK menggunakan anggaran
secara optimal untuk kegiatan pemeriksaan dan untuk kegiatan
dukungan pemeriksaan yang diperlukan.
Penggunaananggaran
08 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK memastikan penggunaan
anggaran didukung dengan bukti yang cukup dan kompeten, dan
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan
menyampaikan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan.
Pertanggungjawaban
penggunaan anggaran
09 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait memiliki jumlah staf di
bidang keuangan yang cukup secara kuantitas dan kompetensi.
Staf
10 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait mengevaluasi dan
memantau penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Evaluasi & pemantauan
D. Infrastruktur
11 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menetapkan standar
infrastruktur BPK dan pelaksananya sehingga memungkinkan
pelaksanaan pekerjaan secara memadai.
Penetapan
standar
12 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK menyediakan infrastruktur yang cukup untuk memungkinkan pelaksana BPK melaksanakan
tugasnya sebaik-baiknya. Infrastuktur tersebut meliputi gedung dan
ruang kerja, inventaris kantor, listrik dan air bersih, toilet, fasilitas
pelatihan, perpustakaan, penyimpanan dokumen, dan transportasi.
Penyediaan
infrastruktur
13 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK menggunakan infrastruktur
yang tersedia secara optimal dan mempertanggungjawabkan sesuai
dengan tanggung jawab masing-masing dengan membuat laporan
pertanggungjawaban secara periodik sesuai dengan ketentuan.
Penggunaan &
pertanggungjawaban
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
24/47
Juklak SPKM Bab VII Dukungan Kelembagaan
Badan Pemeriksa Keuangan 32
14 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait mengevaluasi dan
memantau secara periodik kecukupan infrastruktur tersebut serta
menindaklanjuti dengan penyiapan alokasi anggaran untuk infrastuktur
yang dibutuhkan dan pemanfaatan atau pelepasan untuk infrastuktur
yang tidak digunakan.
Evaluasi &
pemantauan
E. Teknologi
15 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menyediakan
dukungan teknologi untuk melaksanakan tugas secara efisien dan
efektif. Dukungan teknologi meliputi telekomunikasi, sistem informasi
teknologi, internet dan intranet, perangkat lunak kegiatan perkantoran
( general office software), sistem pendukung pengambilan keputusan
(decision-making support system), dan peralatan pendukung
pemeriksaan yang telah dibahas sebelumnya.
Penyediaan
dukungan teknologi
16 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK mengembangkan
menggunakan teknologi secara optimal serta menyampaikan hambatan
dan kebutuhan teknologi sesuai dengan perkembangan. Pengembangan
teknologi tersebut dimaksudkan untuk mempercepat, mengefisienkan,
dan mengefektifkan pemeriksaan dan pekerjaan BPK lainnya melalui
otomatisasi kegiatan tersebut. Di dalam pengembangan tersebut, BPK harus mengintegrasikan berbagai sistem yang dikembangkan sehingga
tujuan tersebut dapat tercapai. Misalnya, BPK mengembangkan sistem
manajemen pemeriksaan terkomputerisasi yang terintegrasi dengan
sistem informasi SDM, dan sebagainya.
Pengembangan,
Penggunaan, dan
Pelaporan, serta
Integrasi sistem
17 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait memantau dan
memberikan alokasi sumber daya keuangan serta SDM bagi kecukupan
dan keandalan dukungan teknologi. Hasil pemantauan penggunaan
dukungan teknologi diungkapkan dalam laporan periodik yang dibuat
oleh pimpinan satker pelaksana BPK terkait.
Alokasi anggaran &
SDM
18 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menyebarkan,
menyosialisasikan, dan melatih pegawai untuk teknologi baru yang akan
digunakan.
Penyebaran,sosialisasi, dan
pelatihan
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
25/47
Juklak SPKM Bab VII Dukungan Kelembagaan
Badan Pemeriksa Keuangan 33
F. Jasa Pendukung
19 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menyediakan jasa
pendukung berupa jasa kesekretariatan, keamanan, transportasi,
kebersihan, dan pengelola kegiatan.
Penyediaandukungan teknologi
20 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK menggunakan jasa pendukung
dan menyampaikan hambatan dan kebutuhan jasa pendukung dimaksud
sesuai dengan kondisi.
Penggunaan,
hambatan, dan
kebutuhan
21 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait mempertimbangkan
ketepatan waktu dan kehematan (cost-effective) dalam penyediaan jasa
pendukung tersebut. Apabila jasa pendukung tersebut lebih murah
disediakan pihak luar, maka BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait dapat mengadakan jasa tersebut dari pihak luar (outsourcing ).
Pertimbangan
kehematan &
outsourcing
22 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait mengevaluasi dan
memantau kecukupan dan kebutuhan jasa pendukung secara periodik
serta mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan baru atau
memanfaatkan atau menyelesaikan kelebihan jasa pendukung.
Evaluasi &
pemantauan
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
26/47
Juklak SPKM Bab VIII Hubungan BPK – Pemangku Kepentingan
Badan Pemeriksa Keuangan 34
BAB VIII
HUBUNGAN BPK DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN
A. Kondisi yang Diinginkan
01 BPK seharusnya menciptakan dan memelihara hubungan kerja dan
komunikasi dengan pemangku kepentingan (external stakeholders)
secara efektif untuk memperoleh keyakinan atas dampak signifikan dari
hasil pemeriksaan dan hasil kerja BPK pada umumnya.
Penciptaan &
pemeliharaan
hubungan dan
komunikasi
B. Lingkup
02
03
Hubungan BPK dengan pemangku kepentingan merupakan unsur
keenam SPM. Hubungan BPK dengan entitas yang diperiksa dan para
pemangku kepentingan merupakan unsur penting SPM. Hubungan
tersebut tidak terhindarkan terkait dengan pelaksanaan tugas BPK di
dalam pemeriksaan. Efektivitas BPK untuk peningkatan akuntabilitas,
ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan sektor publik
sangat bergantung kepada hubungan yang telah dibangun dan dibina
dengan para pemangku kepentingan.
BPK harus mengomunikasikan rencana, pelaksanaan, dan pelaporan
hasil pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut dan pemanfaatan
laporan hasil pemeriksaan BPK kepada para pemangku kepentingan
sesuai dengan peranan dan kepentingan masing-masing.
Hubungan &komunikasi
Hal-hal yang
dikomunikasikan
04 Pemangku kepentingan BPK meliputi entitas yang diperiksa, lembaga
perwakilan, masyarakat, BPK negara lain, pemberi bantuan (donor ),
organisasi internasional, media, profesional, akademisi, kantor akuntan
publik (KAP), dan pihak lain yang dapat memanfaatkan dan
memerlukan hasil BPK.
Pemangkukepentingan
05 Hubungan BPK dengan pemangku kepentingan mempunyai tujuh
komponen berikut.
1) hubungan dengan Entitas yang Diperiksa;
2) hubungan dengan Lembaga Perwakilan;
3) hubungan dengan Publik dan Media;
4) hubungan dengan BPK Negara Lain dan Asosiasinya;
5) hubungan dengan Organisasi Internasional & Pemberi Bantuan;
6) hubungan dengan Kantor Akuntan Publik dan Asosiasi Profesional;
dan
Komponen
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
27/47
Juklak SPKM Bab VIII Hubungan BPK – Pemangku Kepentingan
Badan Pemeriksa Keuangan 35
7) hubungan dengan Lembaga Pendidikan
06 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait melakukan analisis pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi signifikansi hubungan
dengan masing-masing pemangku kepentingan dan kepentingan serta
pengaruhnya terhadap BPK. Hal ini dilakukan BPK untuk menentukan
prioritas hubungan yang harus dilakukan BPK apabila waktu dan
sumber daya BPK untuk hal tersebut terbatas.
Analisis pemangkukepentingan
07 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menentukan ukuran
untuk menilai usaha menciptakan dan memelihara hubungan dengan
para pemangku kepentingan tanpa mempengaruhi independensi dan
obyektivitas. Ukuran tersebut dapat berupa tingkat kepuasan hasil kerja
BPK atau pemeriksaan, tingkat manfaat hasil pemeriksaan BPK, dantingkat tindak lanjut.
Ukuran penilaian
hubungan
08 BPK menetapkan peraturan tentang hubungan dengan para pemangku
kepentingan (external stakeholder protocol ) untuk mengefektifkan
hubungan kerja. Hal tersebut akan memperjelas hubungan, menilai
implementasi, meningkatkan transparansi kebijakan serta pola hubungan
kerja BPK dan pemangku kepentingan, termasuk memperjelas harapan
BPK dan pemangku kepentingan atas masing-masing hasil kerjanya.
Aturan Hubungan
09 Gambar 8.1 berikut menunjukkan ketujuh komponen unsur SPM
Hubungan dengan Pemangku Kepentingan.
Gambar 8.1
Hubungan dengan
PemangkuKepentingan
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
28/47
Juklak SPKM Bab VIII Hubungan BPK – Pemangku Kepentingan
Badan Pemeriksa Keuangan 36
C. Hubungan dengan Entitas yang Diperiksa
10 BPK menetapkan pedoman mengenai laporan hasil pemeriksaan yang
jelas dan mudah dipahami entitas yang diperiksa serta proses
pembahasan atau pengomunikasiannya sebelum laporan tersebut
disampaikan.
Pedoman pelaporan
hasil pemeriksaan
11 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait mengevaluasi dan
memantau pelaksanaan komunikasi pemeriksaan dari proses
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh pemeriksa pada satker pelaksana BPK di bidang
pemeriksaan.
Evaluasi &
pemantauan
komunikasi dengan
entitas yang diperiksa
12 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait mengembangkan
sistem penilaian kepuasan dari entitas yang diperiksa terhadap hasil
kerja BPK. Penilaian kepuasan tersebut dilakukan terhadap hasil
pemeriksaan BPK dan hasil pekerjaan BPK lainnya terkait dengan
manfaatnya bagi entitas yang diperiksa. Hasil penilaian tersebut
diungkapkan secara terbuka.
Sistempenilaian
kepuasan
13 BPK mengelola database hasil pemeriksaan yang memuat rekomendasi,
tindak lanjut oleh entitas yang diperiksa, dan pemantauan tindak lanjut
tersebut. Dalam rangka mengelola database tersebut, BPK menetapkan
pedoman pengelolaan database dimaksud dan mekanisme pemantauan
tindak lanjut tersebut.
Database hasil
pemeriksaan &
mekanisme
pemantauan t indak
lanjut
D. Hubungan dengan Lembaga Perwakilan
14 BPK melakukan survei kepuasan lembaga perwakilan yang merupakan
pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK. Survei kepuasan
tersebut dilakukan oleh pihak luar yang kompeten dan independen
terhadap kinerja pemeriksaan BPK.
Survei kepuasan
lembaga perwakilan
15 Selain survei kepuasan di atas, BPK melakukan penelitian tingkat penggunaan hasil pemeriksaan oleh lembaga perwakilan. Penelitian
tersebut dilakukan dengan melihat penggunaan hasil pemeriksaan dalam
pembahasan dan pengambilan keputusan. Hal ini dapat diketahui dalam
bahan, agenda, risalah pertemuan, hasil pembahasan, konferensi pers,
keputusan yang dihasilkan, dan dokumentasi lain yang relevan.
Penggunaan hasil
pemeriksaan BPK oleh lembaga
perwakilan
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
29/47
Juklak SPKM Bab VIII Hubungan BPK – Pemangku Kepentingan
Badan Pemeriksa Keuangan 37
16 BPK meningkatkan komunikasi yang efektif dengan lembaga
perwakilan yang dapat diukur dari jumlah pertemuan konsultatif yang
dilakukan. BPK menetapkan satker pelaksana BPK yang bertugas untuk melakukan hubungan dengan lembaga perwakilan dan
mengomunikasikan hasil pekerjaan BPK
Pertemuan
konsultatif
17 BPK atau pimpinan satker pelaksana BPK terkait melakukan
komunikasi lembaga perwakilan di dalam perencanaan pemeriksaan.
Komunikasi dimaksud dilakukan melalui survei atau wawancara dengan
anggota lembaga perwakilan untuk mengetahui tingkat perhatian dan
kepentingan atas pemeriksaan BPK.
Komunikasi
perencanaan
pemeriksaan kepada
pemangku
kepentingan
18 BPK menciptakan aturan hubungan dengan lembaga perwakilan untuk
memperjelas hubungan kerja.
Aturan
Hubungan
E. Hubungan dengan Publik dan Media
19 BPK melakukan survei pemahaman dan pemanfaatan hasil pemeriksaan
kepada publik dan media yang merupakan pemangku kepentingan atas
hasil pemeriksaan BPK. Survei tersebut dilakukan oleh pihak luar yang
kompeten dan independen terhadap kinerja pemeriksaan BPK.
Survei pemahaman &
pemanfaatan hasil
pemeriksaan
20 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menciptakan bentuk
komunikasi dengan publik dan media terkait dengan informasi atau
masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta
penyebarluasan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan.
Bentuk komunikasi
21 BPK menetapkan kebijakan dan prosedur bahwa hasil pemeriksaan
tersebut dapat diakses oleh publik sebagai bagian dari fungsi
pengawasan publik dalam rangka meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas keuangan negara. Hal ini dapat dilakukan BPK setelah
laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada lembaga perwakilan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Akses publik
22 BPK dapat menyebarluaskan hasil pemeriksaan melalui
penyelenggaraan seminar, konferensi, dan wawancara dengan mediaserta melalui penulisan artikel. Melalui hal tersebut, BPK dapat
menjelaskan penetapan kebijakan pemeriksaan, pelaksanaan dan
hasilnya. Hal tersebut dimaksudkan agar publik memperoleh
pemahaman secara utuh atas hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK.
Penyebarluasan hasil
pemeriksaan
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
30/47
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
31/47
Juklak SPKM Bab VIII Hubungan BPK – Pemangku Kepentingan
Badan Pemeriksa Keuangan 39
29 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menyosialisasikan
aturan dan mengadakan pelatihan bagi pemeriksa KAP serta mengelola
pendaftaran dan database KAP terdaftar di BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara.
Sosialisasi dan
pelatihan
30 BPK mengevaluasi pemeriksaan KAP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Evaluasi pekerjaan
KAP
31 Laporan keuangan BPK diperiksa oleh KAP yang ditunjuk DPR. Pemeriksaan laporankeuangan BPK
32 BPK dapat melakukan kerja sama dengan akuntan publik dan
assosiasinya yang terkait dengan tugas BPK.
Hubungan dengan
Asosiasi Profesional
I. Hubungan BPK dengan Lembaga Pendidikan
33 BPK melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk
pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan hasil pemeriksaan BPK
melalui seminar, diskusi, workshop, dan sebagainya.
Kerjasama pelatihan &
seminar
34 BPK dapat mengadakan pekerjaan penelitian dan pengembangan
pemeriksaan serta kelembagaan, dan survei-survei yang dibutuhkan
BPK kepada lembaga pendidikan dan jasa konsultasi.
Litbang & surve i
35 BPK melakukan kerja sama terkait dengan penyediaan sumber dayamanusia hasil lembaga pendidikan untuk menjadi pelaksana BPK
dengan memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan BPK.
Penyediaan SDM
36 BPK berpartisipasi aktif dalam pengembangan lembaga pendidikan
terkait dengan bidang pemeriksaan sektor publik melalui penyebaran
hasil pemeriksaan, penyampaian atau pengajaran, seminar, dan
sejenisnya.
Partisipasi
pengembangan
lembaga pendidikan
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
32/47
Juklak SPKM Bab IX Penyempurnaan Berkelanjutan
Badan Pemeriksa Keuangan 0
BAB IX
PENYEMPURNAAN BERKELANJUTAN
A. Kondisi yang Diinginkan
01 BPK seharusnya selalu siap untuk menyelesaikan permasalahan yang
muncul setiap saat secara efektif, mengantisipasi permasalahan potensial
yang akan timbul secara memuaskan, dan memanfaatkan peluang serta
tantangan baru.
Penyelesaian &
antisipasi masalah
serta pemanfaatan
peluan
B. Lingkup
02 Unsur SPM ketujuh adalah penyempurnaan berkelanjutan (continous
improvement). Unsur SPM ini merupakan unsur yang terkait dengan
kesiapan BPK di dalam menghadapi permasalahan, peluang, dan
tantangan kedepan.
Penyempurnaan
berkelanjutan
03 BPK terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi
pelaksanannya untuk mengikuti perkembangan dunia pemeriksaan dan
mampu menghadapi permasalahan dalam situasi lingkungan pemeriksaan
yang cepat berubah.
Peningkatan kapasitas
kelembagaan &
kompetensi staf
04 BPK terus memutakhirkan rencana strategisnya secara periodik untuk
menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi atas lingkungan
pemeriksaan yang dihadapi.
Pemutakhiran rencana
strategis
05 Dalam rangka memperoleh keyakinan atas penyempurnaan berkelanjutan,
BPK harus mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk
penelitian dan pengembangan, pengembangan organisasi, dan manajemen
perubahan.
Strategi
pengembangan
06 Komponen unsur SPM Penyempurnaan Berkelanjutan meliputi:
1) Penelitian dan pengembangan
2) Pengembangan organisasi
3) Manajemen perubahan
Komponen
07 Komponen unsur SPM - penyempurnaan berkelanjutan dapat dilihat pada
Gambar 9.1 berikut
Gambar 9.1
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
33/47
Juklak SPKM Bab IX Penyempurnaan Berkelanjutan
Badan Pemeriksa Keuangan 1
D. Pengembangan Organisasi
13 BPK mengembangkan organisasi BPK melalui perancangan dan
penetapan organisasi BPK untuk menyesuaikan dengan rencana strategis
dan perubahan lingkungan.
Pengembangan
organisasi
14 BPK menetapkan organisasi yang secara jelas mengatur tugas, fungsi/
kewenangan, dan tanggung jawab sesuai dengan satuan kerja yang ada.Kejelasan
tupoksi
15 BPK melakukan evaluasi dan pemantauan organisasi yang ditetapkan
serta mengembangkan organisasi sesuai dengan perubahan lingkungan
dan rencana strategis.
Evaluasi
16 BPK memberikan kesempatan dan dorongan bagi pelaksana BPK untuk
memperbaiki organisasi BPK.Peran staf
C. Penelitian & Pengembangan
08 BPK membentuk satuan kerja pelaksana BPK yang bertugas untuk
melakukan penelitian dan pengembangan pemeriksaan dan kelembagaan.Satker litbang
09 BPK menetapkan rencana jangka panjang dan jangka pendek terkait
dengan penelitian dan pengembangan.
Perencanaan
litbang
10 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait penelitian dan
pengembangan melakukan studi dan/atau penelitian dalam rangka
peningkatan kinerja BPK secara efektif.
Studi penelitian
keefektivan kinerja
BPK
11 BPK menyediakan alokasi anggaran yang mencukupi untuk penelitian
dan pengembangan.
Anggaran
12 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menyediakan SDM yang
memadai secara kuantitas dan kualitas untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan.
SDM
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
34/47
Juklak SPKM Bab IX Penyempurnaan Berkelanjutan
Badan Pemeriksa Keuangan 2
E. Manajemen Perubahan
17 BPK menetapkan satuan kerja pelaksana BPK yang berfungsi sebagai unit
yang bertanggung jawab terhadap manajemen perubahan. Manajemen
perubahan tersebut diperlukan sebagai dampak adanya perubahan dan
pengembangan di atas. Manajemen perubahan merupakan unsur penting
dalam rangka implementasi pengembangan dan perubahan yang
dirancang.
Satker di bidang
manajemen perubahan
18 BPK dan satker pelaksana BPK terkait menetapkan rencana manajemen
perubahan yang disesuaikan dengan rencana strategis dan pengembangan
serta perubahan yang telah dirancang dan ditetapkan.
Rencana manajemen
perubahan
19 BPK dan satker pelaksana BPK terkait menetapkan ukuran atau indikator
untuk setiap kegiatan yang terkait dengan manajemen perubahan.Indikator
20 BPK dan satker pelaksana BPK terkait menyediakan sumber daya yang
cukup untuk perencanaan dan implementasi manajemen perubahan.Sumber daya
21 BPK dan satker pelaksana BPK terkait merancang dan
mengimplementasikan manajemen perubahan yang salah satunya meliputi
juga perubahan di bidang manajemen sumber daya manusia.
SDM
22 BPK dan satker pelaksana BPK terkait melakukan manajemen perubahan
salah satunya melalui perubahan dalam uraian pekerjaan.
Uraian pekerjaan
23 BPK dan satker pelaksana BPK terkait memiliki rencana dan prosedur
atau mekanisme untuk menyelesaikan resistensi atas manajemen
perubahan yang telah ditetapkan.
Rencana untuk
mengatasi reistensi
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
35/47
Juklak SPKM Bab X Hasil
Badan Pemeriksa Keuangan 3
BAB X
HASIL
A. Kondisi yang Diinginkan
01 BPK seharusnya menghasilkan laporan hasil pemeriksaan dan hasil
pekerjaan lain yang bermutu yang dapat meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas di sektor publik, manajemen dan pemanfaatan sumber
daya publik yang efisien, serta mendorong terwujudnya tata kelola yang
baik ( good governance).
Penyelesaian &
antisipasi masalah
serta pemanfaatan
peluan
B. Lingkup
02 Unsur SPM kedelapan adalah hasil yang merupakan unsur yang terkait
dengan produk akhir atau hasil kerja BPK dan dampaknya bagi
peningkatan transparansi dan akuntabilitas, efisiensi manajemen dan
pemanfaatan sumber daya, serta perwujudan tata kelola yang baik.
Hasil: output &
impact
03 BPK menetapkan suatu sistem yang secara obyektif dapat mengukur
produk atau hasil kerja dan dampak tersebut. Sistem tersebut dapat
memberikan keyakinan atas pengukuran kinerja yang sesuai dengan
mutu yang dapat diterima.
Sistem pengukuran
hasil
04 BPK menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja tersebut. Tindak lanjut
05 Komponen unsur SPM - Hasil meliputi:
1) produk atau hasil kerja (output )
2) dampak (impact )
Komponen
06 Komponen unsur SPM – Hasil dapat dilihat pada Gambar 10.1 berikut
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
36/47
Juklak SPKM Bab X Hasil
Badan Pemeriksa Keuangan 4
C. Produk atau Hasil Kerja
07 BPK menetapkan kebijakan mutu laporan hasil pemeriksaan dan hasil
kerja termasuk surat kepada manajemen dengan memperhatikan aspek
signifikansi, keandalan, obyektivitas, kejelasan, dan ketepatan waktu.
Mutu output
08 BPK menetapkan kebijakan bahwa laporan hasil pemeriksaan dan
hasil kerja lainnya telah sesuai dengan mandat BPK dalam konstitusi
dan peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaan, dan
pedoman lainnya.
Kesesuaian output
dengan mandat,
standar, dan pedoman
09 BPK menetapkan aturan mengenai target terkait dengan jumlah
laporan, produk, atau hasil kerja dari setiap aktivitas atau kegiatan
sesuai rencana.
Target
10 BPK menetapkan target tersebut sebagai ukuran kinerja. Target & Indikator
11 BPK menilai kualitas laporan hasil pemeriksaan atau hasil kerja BPK
dengan indikator pengukuran kinerja tersebut.
Penilaian kualitas
dengan indikator
12 BPK mengatur batas waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan
atau hasil kerja.
Batas waktu
13 BPK memiliki prosedur atau mekanisme untuk menilai atau
memantau pencapaian batas waktu penyampaian laporan hasil
pemeriksaan atau hasil kerja dan target yang ditetapkan.
Mekanisme penilaian
pencapatan batas
waktu dan target
D. Dampak
14 BPK mempunyai mekanisme atau prosedur untuk mengukur dampak
dari hasil kerja BPK. Pengukuran dampak tersebut meliputi:
1) penurunan jumlah kesalahan atau ketidakpatuhan yang ditemukan;
2) peningkatan persentase rekomendasi yang diterima oleh pihak
terperiksa;
3) peningkatan persentase rekomendasi yang dapatdiimplementasikan oleh pihak terperiksa ;
4) peningkatan persentase penggunaan hasil pemeriksaan oleh komite
akuntabilitas publik atau lembaga perwakilan untuk memberikan
arahan kepada pihak terperiksa;
5) peningkatan tingkat kepuasan komite akuntabilitas publik atau
lembaga perwakilan dan pihak terperiksa atas hasil kerja BPK.
Satker litbang
15 BPK mempunyai ukuran kinerja untuk menilai dampak dari hasil
kerja BPK.
Ukuran kinerja
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
37/47
Juklak SPKM Bab X Hasil
Badan Pemeriksa Keuangan 5
16 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menilai dampak dari
hasil kerja BPK dan membandingkannya dengan ukuran kinerja
tersebut.
Penilaian
17 BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menindaklanjuti
hasil penilaian tersebut.
Tindak lanjut
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
38/47
Juklak SPKM Bab XI Kinerja Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan 46
BAB XI
KINERJA PEMERIKSAAN
A. Kondisi yang Diinginkan
01 BPK merencanakan, melaksanakan, melaporkan hasil, memantau
tindak lanjut hasil, dan evaluasi pemeriksaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, standar pemeriksaan, kode etik, dan pedoman
pemeriksaan yang ditetapkan.
Kesesuaian dengan peraturan, standar, kode
etik dan pedoman pemeriksaan
B. Lingkup
02 Unsur SPM kesembilan adalah kinerja pemeriksaan (audit
performance). Kinerja pemeriksaan merupakan unsur penting dalam
rangka meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.
Pengendalian mutu atas kinerja pemeriksaan meliputi pengendalian
mutu atas kegiatan pemeriksaan dari perencanaan sampai dengan
evaluasi pemeriksaan.
Kinerja pemeriksaan
03 BPK menetapkan pedoman pemeriksaan yang mengatur pemeriksaan
untuk setiap jenis pemeriksaan yang dilakukan. Pedoman tersebut
meliputi kode etik, standar pemeriksaan, manajemen pemeriksaan,
petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pemeriksaan.
Pedoman
pemeriksaan
04 Komponen unsur SPM kinerja pemeriksaan meliputi:
1) perencanaan pemeriksaan;
2) pelaksanaan pemeriksaan;
3) supervisi dan reviu;
4) pelaporan hasil pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut;
5) pemantauan tindak lanjut pemeriksaan;
6) evaluasi pemeriksaan.
Komponen
05 Komponen unsur SPM kinerja pemeriksaan di atas dapat dilihat pada
Gambar 11.1 berikut:
Gambar 7.1
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
39/47
Juklak SPKM Bab XI Kinerja Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan 47
B. Perencanaan Pemeriksaan
06 Perencanaan pemeriksaan merupakan kegiatan dalam rangka
penyusunan program pemeriksaan (P2). BPK menugaskan pemeriksa
untuk menyusun P2 dalam rangka perencanaan pemeriksaan.
Kegiatan perencanaan pemeriksaan meliputi kegiatan sebagai berikut:
1) Pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan;
2) Pemahaman entitas yang diperiksa;
3) Penetapan dan penugasan;
4) Penentuan kriteria yang digunakan untuk menilai;
5) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya;
6) Pemahaman sistem pengendalian intern (SPI);
7) Pemahaman dan penilaian risiko pemeriksaan;
8) Penetapan materialitas/signifikansi masalah;9) Penentuan uji petik pemeriksaan (sampling); dan
10) Penyusunan program pemeriksaan dan program kerja perorangan
Kegiatan perencanaan
pemeriksaan
07 Tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan harus didefinisikan
dan/atau diungkapkan dalam program pemeriksaan secara jelas serta
terukur dan didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan
(KKP). Hasil pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan
Tujuan pemeriksaan harus selaras dengan jenis pemeriksaan,
misalnya, tujuan pemeriksaan laporan keuangan adalah memberikan
opini kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum. Selain tujuan pemeriksaan, harapan penugasan
merupakan hal-hal yang harus dicapai terkait dengan pemeriksaan
dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.
Tujuan pemeriksaan &
harapan penugasan
08 Perencanaan pemeriksaan harus meliputi pemahaman entitas yang
didokumentasikan di dalam kertas kerja pemeriksaan. Pemahaman
entitas meliputi:
1) faktor ektern seperti industri, peraturan perundang-undangan, dan
kerangka pelaporan keuangan;
2) sifat atau karakteristik entitas termasuk kebijakan akuntansi;
3) tujuan dan strategi serta risiko bisnis yang kemungkinan berdampak salah saji material dalam laporan keuangan entitas;
dan
4) pengukuran dan reviu atas kinerja keuangan entitas.
Pemahaman entitas
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
40/47
Juklak SPKM Bab XI Kinerja Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan 48
09 BPK atau pimpinan satker pelaksana BPK yang diberikan kuasa oleh
BPK menetapkan dan menugaskan tim pemeriksa dengan
memperhatikan kebutuhan pemeriksaan, kompetensi yang
dibutuhkan, serta pemenuhan kode etik dan standar umum
pemeriksaan. Kebutuhan pemeriksaan diperoleh dari tahap
pemahaman tujuan dan harapan penugasan serta pemahaman entitas.
Kompetensi pemeriksa yang dibutuhkan meliputi kompetensi
keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan database profil pemeriksa.
Pemenuhan kode etik dan standar umum pemeriksaan meliputi
pemenuhan integritas, independensi, benturan kepentingan,
kerahasiaan, dan kecakapan profesional. Apabila kebutuhan
pemeriksaan tersebut tidak dapat dipenuhi dari pelaksana BPK, BPK
menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang
bekerja untuk dan atas nama BPK.
Penyusunan tim pemeriksa sesuai
kebutuhan &kompetensi, kode etik +
standar pemeriksaan
10 Perencanaan pemeriksaan harus menentukan kriteria yang digunakanuntuk menilai. Misalnya, pemeriksaan atas laporan keuangan
menggunakan kriteria standar akuntansi yang digunakan. Kriteria
tersebut diungkapkan dalam P2.
Penentuan kriteria
11 Perencanaan pemeriksaan harus menilai hasil pemantauan tindak
lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya dan didokumentasikan di dalam
kertas kerja pemeriksaan. Apabila pemeriksaan merupakan
pemeriksaan yang pertama kali, maka pemeriksa dapat menggunakan
hasil pengawasan intern atau pemeriksaan dari pemeriksa lain untuk
mengidentifikasi permasalahan potensial.
Pemantauan tindak lanjut
12 Pemeriksa melakukan pemahaman sistem pengendalian intern (SPI)
entitas yang akan diperiksa dan didokumentasikan dalam KKP.
Pemahaman SPI entitas meliputi lima komponen SPI, yaitu
lingkungan pengendalian, penilaian risiko entitas, komunikasi dan
informasi, aktivitas pengendalian, dan monitoring.
PemahamanSPI
13 Pemeriksa menilai risiko entitas baik pada tingkat entitas maupun
pada tingkat lebih rinci seperti untuk laporan keuangan pada tingkat
kelompok transaksi dan akun/perkiraan. Penilaian risiko tersebut
didokumentasikan dan digunakan pemeriksa untuk menentukan
lingkup dan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Penilaian
risiko tersebut juga meliputi risiko keberlangsungan entitas
(khususnya untuk entitas berorientasi bisnis/usaha/ profit motives) dan
risiko salah saji karena kecurangan.
Penilaian risiko
14 Pemeriksa menentukan batas materialitas dan/atau signifikansi
Kegiatan ini didokumentasikan dalam KKP.
Penentuan batasmaterialitas/signifikansi
15 Pemeriksa menentukan metode uji petik yang akan dilakukan setelah
mempertimbangkan langkah perencanaan pemeriksaan sebelumnya.
Penentuan teknik uji petik diungkapkan dalam KKP dan P2.
Penentuan metodeuji petik
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
41/47
Juklak SPKM Bab XI Kinerja Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan 49
16 Berdasarkan P2 yang telah disetujui, ketua tim menyusun jadwal
pemeriksaan yang memuat waktu tentatif yang dialokasikan untuk
melakukan pemeriksaan pada entitas yang bersangkutan. Jadwal
pemberitahuan tersebut disampaikan paling lambat tiga hari kerja
sebelum tim melaksanakan pemeriksaan lapangan.
Jadwal pemberitahuan pemeriksaan
17 Jadwal pemeriksaan yang disusun ketua tim menyatakan dengan jelas
jangka waktu pemeriksaan yang merupakan alokasi waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan pemeriksaan mulai tahap
perencanaan hingga penyelesaian laporan untuk setiap pemeriksa.
Cakupan jadwal pemeriksaan
18 Tortama atau Kalan menetapkan waktu penyampaian dan distribusi
Laporan Hasil Pemeriksaan dalam P2 yang telah disetujui. Waktu
penyampaian dan distribusi LHP tersebut dimuat dalam program
pemeriksaan.
Waktu penyampaiandan distribusi laporan
19 BPK dan/atau pimpinan satker pelaksana BPK terkait menyetujui P2dan menandatangani surat penugasan.
Persetujuan P2 & penugasan
20 Ketua tim pemeriksa membagi tugas dalam P2 kepada anggota tim
dengan menyetujui program kerja perorangan (PKP).
PKP
C. Pelaksanaan Pemeriksaan
21 Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan di lapangan (audit fieldwork )
sebagai pelaksanaan P2 dengan melakukan pertemuan awal, prosedur
analitis, pengujian pengendalian (test of control ), pengujian substantif,
penyusunan KKP, penyampaian temuan pemeriksaan (TP), dan
pertemuan akhir. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengumpulan
bukti yang cukup dan memadai untuk mendukung LHP.
Lingkup
22 Ketua tim pemeriksa melakukan pertemuan awal dengan pimpinan
entitas yang diperiksa. Dalam pertemuan tersebut, ketua tim
menjelaskan antara lain jenis, tujuan dan lingkup pemeriksaan, tim
pemeriksa, waktu pemeriksaan, dan dokumen yang diperlukan selama
pelaksanaan pemeriksaan. Ketua tim mendokumentasikan hasil
komunikasi awal dalam KKP berupa notulen pertemuan awal.
Pertemuan awal
23 Pemeriksa melakukan prosedur analitis atas data/informasi intern dan
ekstern yang relevan. Pengujian tersebut meliputi pengujian hubungan
perbandingan, tren, fluktuasi antardata/informasi yang tidak normal,
tidak lazim, dan kemungkinan terjadi penyimpangan. Hasil prosedur
analitis didokumentasikan pemeriksa dalam KKP.
Prosedur analitis
24 Pemeriksa melakukan pengujian pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pengujian tersebut
didokumentasikan pemeriksa dalam KKP dengan didukung bukti-bukti
kompeten yang cukup.
Pengujian SPI &kepatuhan
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
42/47
Juklak SPKM Bab XI Kinerja Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan 50
25 Pemeriksa melakukan pengujian substantif atas kelompok transaksi
atau akun/perkiraan atau kegiatan/program untuk menguji asersi atau
informasi yang dilaporkan atau dipertanggungjawabkan. Hasil
pengujian substantif didokumentasikan pemeriksa dalam kertas kerja
pemeriksaan dengan didukung bukti-bukti yang cukup.
Pengujian substantif
26 Pemeriksa menyusun konsep TP berdasarkan pelaksanaan pemeriksaan
yang dilakukannya yang telah didokumentasikan dalam KKP serta
reviu atau arahan dari ketua tim.
Penyusunan konseptemuan pemeriksaan
oleh pemeriksa
27 Ketua tim menyusun konsep TP gabungan dan menyampaikannya pada
pimpinan entitas yang diperiksa untuk memperoleh tanggapan dari
pimpinan entitas yang diperiksa. TP merupakan bentuk komunikasi
awal atas hasil pemeriksaan (pekerjaan lapangan) dari ketua tim
pemeriksa kepada pimpinan entitas yang diperiksa.
Penyusunan konseptemuan pemeriksaan
gabungan
28 TP tersebut mengungkapkan fakta atau kondisi dan kriteria serta akibatdan sebab yang keseluruhannya mempunyai hubungan yang logis,
didukung bukti-bukti pemeriksaan, akurat, dan jelas
Isi temuan
pemeriksaan
29 TP yang diajukan harus memenuhi ketentuan mengenai materialitas
dan kesalahan yang dapat ditoleransi atau signifikansi masalah.
Pemenuhanmaterialitas
30 Ketua tim dapat memperoleh tanggapan atas TP diberikan oleh
pimpinan entitas yang diperiksa secara tertulis. Tanggapan tersebut
digunakan sebagai pertimbangan ketua tim dalam penyusunan konsep
LHP.
Tanggapan
31 Ketua tim pemeriksa mengonsultasikan hasil pelaksanaan pemeriksaandengan tenaga ahli dari luar BPK apabila diperlukan, khususnya
terhadap bidang atau permasalahan di luar keahlian yang dimiliki oleh
pemeriksa. Kebutuhan tenaga ahli dari luar BPK tersebut dapat
direncanakan di dalam program pemeriksaan atau diusulkan di dalam
pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada pemberi tugas melalui
pengendali teknis dan penanggung jawab. Apabila tenaga ahli dari luar
BPK telah disetujui dan ditugaskan, ketua tim mengonsultasikan hasil
pelaksanaan pemeriksaan kepada tenaga ahli tersebut yang hasilnya
didokumentasikan di dalam KKP.
Konsultasi dengantenaga ahli dari luar
BPK
32 Anggota tim pemeriksa mendokumentasikan hasil pelaksanaan
pemeriksaan dalam KKP secara sistematis sesuai dengan indeks dan
pedoman yang ditetapkan.
KKP
33 Kertas kerja pemeriksaan meliputi dokumentasi pelaksanaan P2 oleh
anggota tim pemeriksa, reviu oleh ketua subtim atau ketua tim, dan
bukti-bukti pendukung hasil kerja tersebut.
Isi KKP
34 Kertas kerja pemeriksaan harus memuat identitas BPK, nama dan
indeks KKP, waktu pelaksanaan, penyusun, tanggal dan paraf, pereviu,
tanggal dan paraf, hasil pelaksanaan pemeriksaan, dan simpulan serta
reviu.
Bentuk KKP
-
8/9/2019 Juklak Spkm April 2009 Bag2
43/47
Juklak SPKM Bab XI Kinerja Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan 51
35 KKP dikelompokkan pemeriksa sesuai tahap pemeriksaan
(perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) dan sifat dokumen
(current and permanent ).
Pengelompokkan kertaskerja pemeriksaan
36 KKP memiliki hubungan melalui referensi silang (cross reference)
terhadap informasi yang terkait terhadap TP dan LHP serta antartahap pemeriksaan.
Cross referenceindeks KKP
37 Tim pemeriksa melaksanakan dan menyelesaikan pemeriksaan di
lapangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal tersebut dapat
dilihat pada penyampaian laporan atau dokumen sesuai dengan
pedoman pemeriksaan yang ditetapkan untuk pelaksanaan
pemeriksaan.
Pelaksanaan & penyelesaian pekerjaan
lapangan
D. Supervisi & Reviu
38 Pekerjaan pemeriksaan disupervisi dan direviu yang mencakup
pengarahan kegiatan pemeriksa dan pihak lain yang terlibat dalam
perencanaan. Hasil supervisi dan reviu didokumentasikan dalam
KKP.
Supervisi dan reviu
perencanaan pemeriksaan
39 Supervisi dan reviu juga dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan di
lapangan. Supervisi dan reviu tersebut dilakukan secara berjenjang
oleh ketua tim, pengendali teknis, dan penanggung jawab
pemeriksaan. Hasil supervisi dan reviu tersebut didokumentasikan
dalam kertas kerja pemeriksaan.
Supervisi dan reviu
pelaksanaan pemeriksaan
40 Ketua tim mensuper