-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
1/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
BAB 2URAIAN PENDEKATAN, METODE STUDI
DAN PROGRAM KERJA
2.1. Landasan Hukum Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Landasan hukum KLHS adalah Undang – Undang No.32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengertian yang berkaitan dengan
KLHS seperti tercantum pada Pasal 1 adalah sebagai berikut:
a. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbanganantar keduanya.
b. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke
dalamnya.
c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
2/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
(3)
KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi
lingkungan hidup di suatu wilayah;
b. Perumusan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;
dan
c.
Rekomendasi perbaikanuntuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana,dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan Pasal 19 diketahui, bahwa tujuan KLHS adalah untuk memastikan
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Sedangkan
manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan KLHS ini adalah :
a. Memperkuat proses pengambilan keputusan, baik berdasarkan informasi hasil
kajian, kondisi riil, maupun masukan dari para pemangku kepentingan.
b.
Menjadi bahan akuntabilitas publik mengenai diintegrasikannya prinsip
pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan/rencana/ program.
M i i lik i if d i k k i h / k l l i
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
3/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah
terlampaui, maka:
a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki
sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
Selain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, peraturan yang melandasi
pelaksanaan KLHS adalah Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
terutama dari beberapa pasal berikut :
a.
Rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota harus
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Pasal 19, 22,
25 dan 28).
b.
Pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan
sesuai dengan standar kualitas lingkungan dan daya dukung dan daya tampung
lingkungan (Pasal 34).
P d d i d d k d d
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
4/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program, maka dalam rangka revisi
rencana tata ruang wilayah, KLHS menjadi salah satu instrumen untuk melakukan
perbaikan atau penyesuaian terhadap permasalahan atau issue lingkungan hidup.
Kerangka kerja penyusunan KLHS secara umum merupakan hubungan antara komponen
kerja KLHS, sesuai dengan tahapan kerja pada Gambar 2.2.
Uraian kerangka kerja KLHS secara umum adalah sebagai berikut;a. Penapisan
Kegiatan penapisan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan KLHS terhadap
sebuah konsep/muatan rencana tata ruang.
b. Pelingkupan
Pelingkupan merupakan prosesyang sistematisdan terbuka untuk
mengidentifikasi isu-isu penting atau konsekuensi lingkungan hidup yang akan timbul
berkenaan dengan rencana KRP-RTR Wilayah dan Kawasan.
c. Telaah dan Analisis Teknis
Telaah dan analisis teknis adalah proses identifikasi, deskripsi, dan evaluasi
mengenai konsekuensi dan efek lingkungan akibat diterapkannya RTRW; serta pengujian
f k i i RTRW d l k i i i i b k l j
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
5/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
dilakukan sedini dan seefektif mungkin. Hal ini disebabkan cakupan muatan RTRW yang
bersifat operasional memiliki ragam penerapan yang variatif dan bersinggungan langsung
dengan kegiatan masyarakat. Secara spesifik, harus ada ketersediaan waktu yang cukup
bagi masyarakat untuk menelaah, memberikan masukan, dan mendapatkan tanggapan
dalam proses KLHS. Kegiatan ini juga mensyaratkan adanya tata laksana penyaluran
aspirasi masyarakat, termasuk pada tahap pengambilan keputusan.h. Internalisasi KLHS dalam Proses Penyusunan RTRW
KLHS bisa dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari langkah-langkah pekerjaan
penyusunan RTRW, yaitu untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tahap
akhir proses perencanaan dan proses kerjanya bisa terpisah (stand alone ).
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
6/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
7/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota adalah
kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup
dan sumber daya, oleh karenanya alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan
kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air
di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit lahan dan air yang mendukungkegiatan pemanfaatan ruang. Hasil penentuan daya dukung lingkungan hidup dijadikan
acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Mengingat daya dukung
lingkungan hidup tidak dapat dibatasi berdasarkan batas wilayah administratif, maka
penerapan rencana tata ruang harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis,
efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan
kerjasama antar daerah.
2.4. Baku Mutu Lingkungan Hidup
Berdasarkan Pasal 20, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 antara lain diketahui
bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
8/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
peruntukannya. Selain itu telah ditetapkan berbagai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
tentang Baku Mutu Air Limbah.
Skema pada Gambar 2.3 berikut, menunjukkan kaitan antara Kelas Air dan Baku
Mutu Air serta Daya Tampung Beban Pencemaran Air, yang digunakan untuk keperluan
perizinan, seperti izin lokasi dan izin pembuangan limbah.
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
9/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
2.5. Daya Dukung Lahan dan Sumber Daya Air: PERMEN Lingkungan
Hidup No. 17 Tahun 2009
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2009 tentang
Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penentuan Ruang Wilayah
menyebutkan, bahwa Penataan Ruang Wilayah mengatur daya dukung dan daya
tampung lahan (Gambar 2.4 dan Gambar 2.5). Selanjutnya, menurut peraturan menteri
tersebut, daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu:
a.
kapasitas penyediaan (supportive capacity )
b. kapasitas tampung limbah (assimilative capacity ).
Sesuai dengan definisi, daya dukung lahan adalah maksimum jumlah penduduk
yang didukung oleh sumberdaya pada suatu wilayah tanpa menimbulkan degradasi
sumberdaya tersebut. Perhitungan daya dukung yang menyangkut aspek penduduk
merupakan hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya menyangkut aspek fisik tetapi
juga berkaitan dengan aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya.
Berdasarkan PERMEN tersebut di atas pada Lampiran Bab IV, cara mengetahui
d d k l h it l l i b di t k t di d k b t h l h
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
10/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
air,dimana air dibutuhkan untuk jasa (transportasi, ruang kerja, perdagangan), tempat
tinggal, industri, penampungan limbah dan tempat rekreasi. Teknologi dan manajemen
yang menentukan produksi dan produktivitas dapat digunakan untuk meningkatkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan metode ini dapat diketahui secara umum
apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan
surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkankeadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan
akan air. Guna memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem
tata air harus dilestarikan. Hasil perhitungan dengan metode ini dapat dijadikan bahan
masukan/pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan
ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan.
Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan
berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu,
kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak.
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
11/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Gambar 2.5. Daya Dukung Lingkungan Sebagai Dasar PembangunanBerkelanjutan
(Sumber : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2009)
Dengan demikian, kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan,
ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, sehingga penentuan daya dukung
li k hid d l d i i dil k k b d k 3 d k i
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
12/22
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
13/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
(1). Identifikasi kondisi lingkungan hidup dan permasalahannya, dengan melibatkan
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta instansi terkait:
a. Identifikasi isu permasalahan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan
kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
b. Identifikasi peraturan, program dan kebijakan yang ada untuk dievaluasi dan
direvisi.
c.
Evaluasi atau telaah peraturan, program dan kebijakan tersebut terhadap
sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan menggunakan hasil kajian daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
(2). Perumusan alternatif penyempurnaan peraturan, program dan kebijakan.
(3). Rekomendasi revisi RTRW, RPJP, RPJM dan KRP, termasuk pengendalian beban
pencemaran lingkungan, terutama dari sektor industri dan penduduk.
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
14/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
KajianLingkungan
Hidup StrategisKLHS
Rencana TataRuang Wilayah
(RTRW)
RencanaPembangunan
Jangka Panjang(RPJP)
RencanaPembangunan
JangkaMenengah
(RPJM)
Kebijakan,Rencana, dan
Program yangberpotensi
menimbulkanDampak dan Risiko
Lingkungan hidup
Perubahan/Revisi Rencana
dan Program
BML, BKLKapasitas
Lingkungan
Penduduk, Lahan,Air, Sumber Daya
Alam, Beban
UU 32/2009PEMANFAATANPENGENDALIAN
RPPLH, KLHS
Pasal12,13,14,15,16,1
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
15/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
KEBIJAKAN PROVINSIJAWA BARAT
RTRW
BEBAN LINGKUNGAN
BAKU MUTU& SYARAT
LINGKUNGAN
DAYA DUKUNG & DAYATAMPUNG LINGKUNGAN
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
16/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
2.7. Program Kerja
Program kerjakajian KLHS Provinsi Jawa Baratselamaenam
bulanterdiridarikegiatan berikut:
a.
Persiapan;
Persiapan yang dilakukan adalah perumusan strategi rencana kerja dan menetapkan
metode studi yang akan dilakukan, serta koordinasi pekerjaan yang dilakukan oleh
tim agar terjadi sinergi sistem kerja.
b. Pengumpulan dokumen tata ruang, perencanaan pembangunan, dan dokumen lain
yang relevan;
Pengumpulan dokumen tata ruang mencakup naskah akademis RTRW Provinsi Jawa
Barat yang dilengkapi dengan peta-peta spatial, peta spatial merupakan aktualisasi
dari RTRW. Rencana pembangunan dan dokumen lainnya yang menunjang studi
KLHS RTRW Provinsi Jawa Barat.
c. Survey lapangan yang diperlukan;
Survey lapangan diperlukan dalam rangka melakukan pengamatan dilapangan
sehingga akan dapat diketahui potensi dan permasalahan yang ada di Provinsi Jawa
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
17/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek sosial,
ekonomi, dan lingkungan hidup atau keterkaitannya dan terfokus pada isu
utama.
Secara umum isu pembangunan berkelanjutan sangat beragam dan kompleks,
namun secara khusus beberapa isu utama diantaranya adalah masalah
masalah kawasan industri (terkait IPAL), pesisir (terutama terkait terminal
khusus pertambangan pasir besi di pantai selatan), pembangunan infrastruktur
strategis yang berindikasi berdampak besar terhadap daya dukung dan
tampung lingkungan, seperti infrastruktur permukiman (perumahan skala
besar, TPPAS),infrastruktur perhubungan (pembangunan bandara udara,
pelabuhan, KA), infrastruktur transportasi (jalan tol) dan infrastruktur lainnya
berskala regional maupun nasional yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat. Identifikasi KRP yang akan disusun maupun yang akan dievaluasi.
Identifikasi kebijakan, rencana, dan/atau program baik yang akan disusun
maupun yang akan dievaluasi.Tujuan identifikasi kebijakan, rencana, dan/atau
program yang akan disusun adalah mengetahui dan menentukan muatan dan
substansi rancangan kebijakan, rencana, dan/atau program yang perlu ditelaah
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
18/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
daya tampung lingkungan hidup, perkiraan dampak dan resiko lingkungan
hidup, kinerja/layanan ekosistem, efisiensi pemanfaatan SDA, tingkat
kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan
potensi keanekaragaman hayati.
Tujuan telaahan pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap
kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah untuk mengetahui kemungkinan
dampak kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap isu pembangunan
berkelanjutan di satu wilayah. Pada tahap ini, dilakukan telaahan terhadap isu
pembangunan berkelanjutan dan atau kondisi lingkungan di suatu wilayah yang
sudah diidentifikasikan pada tahap sebelumnya. Telaahan pengaruh ini diawali
melakukan identifikasi dan memahami komponen apa saja dalam kebijakan,
rencana, dan/atau program yang potensial berpengaruh terhadap isupembangunan berkelanjutan.
Telaahan komponen kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi
memberikan pengaruh pada lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan
sebagaimana contoh berikut:
Komponen Kebijakan,
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
19/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Tabel 2.1. Alternatif Penyempurnaan KRP
No
Kebijakan,Rencanadan/atau
Program yangPrioritas
untukDiperbaiki
Pengaruhterhadap
Lingkungan
Hidup
Alternatif Penyempurnaan/PerbaikanKebijakan, Rencana dan/atau Program
PerbaikanRumusanKebijakan
PerbaikanMuatan Rencana
PerbaikanMateri
Program
1 2 3 4 5
1 Pembangunan Jalan Tol
Mengurangi jasa
ekosistem:penyediaan
produksi
pangan
Alternatif jalan kereta
api
Pengalihan jalur jalan tol padawilayah yangtidak terdapat
sawah produktif
Kajianprogram
2 Contohlain......
Tabel 2.2. Rekomendasi Perbaikan KRP
No
KomponenKebijakan,Rencanadan/atau Isu Strategis Mitigasi yang
AlternatifPenyempurnaan Rekomendasi
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
20/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan II - 20
1. Tenaga Ahli
No Nama Personil Perusahaan
Tenaga Ahli
Lokal/Asing
Lingkup
Keahlian
Posisi
Diusulkan Uraian Pekerjaan
Jumlah
OrangBulan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 DR. Ir. Badruddin Machbub,Dipl, SE
PT. EcoterraMultiplan
Lokal Ahli Lingkungan Ketua Tim • Mengkoordinasikan Kegiatan• Melaksanakan Diskusi Internal• Melaksanakan Pembahasan / Rapat• Melakukan Evaluasi Data Primer• Melakukan Evaluasi Data Sekunder• Membuat dan Koordinasi Laporan-Laporan• Menyusun identifikasi potensi masalah isu
berkelanjutan• Analisa daya dukung lingkungan dan daya
tampung lingkungan• Menyusun rekomendasi, perbaikan rencana dan
program serta mitigasi pada KLHS RTRWProvinsi Jawa Barat.
• Mengkoordinir tim• Melaksanakan diskusi dengan pengguna jasa• Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
yang dilaksanakan
6
2 Ir. Runtiarko, MT PT. EcoterraMultiplan
Lokal Ahli Geologi/GIS Tenaga AhliGeologi dan
GIS
• Melaksanakan evaluasi kondisi geologi• Melaksanakan evaluasi geologis berkaitan
dengan KLHS• Melaksanakan pengumpulan data dan informasi
tentang KLHS•
Menyusun evaluasi penilaian kriteria Proper-aspek teknik geologi
• Penyusunan peta spatial dengan menggunakanprogram GIS termasuk permasalahan kondisilahan di Provinsi Jawa Barat
6
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
21/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan II - 21
No Nama Personil PerusahaanTenaga AhliLokal/Asing
LingkupKeahlian
PosisiDiusulkan
Uraian PekerjaanJumlahOrangBulan
1 2 3 4 5 6 7 8
• Membantu ketua tim dalam mengkaji terhadapdaya dukung lahan terhadap aspek lingkungan
• Membantu ketua tim dalam menyusunrekomendasi mitigasi, perbaikan muatanrencana dan program pada KLHS RTRW ProvinsiJawa Barat
• Menyusun bahan pembahasan dan laporankegiatan
3 Afi Yusuf Azhari, ST PT. EcoterraMultiplan
Lokal Ahli Planologi Tenaga AhliPlanologi
• Melaksanakan evaluasi kondisi tata ruangwilayah
• Menyusun evaluasi kebijakan tata ruangwilayah Provinsi Jawa Barat
• Menyusun laporan mengenai dampak
lingkungan terhadap aspek tata ruang wilayah• Membantu ketua tim dalam menyusun
rekomendasi, mitigasi, perbaikan muatanrencana dan program pada KLHS RTRW ProvinsiJawa Barat
6
-
8/16/2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Utk Evaluasi RTRW
22/22
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs
untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan II - 22
2. Tenaga Pendukung
No Nama Personil Perusahaan
Tenaga Ahli
Lokal/Asing
LingkupKeahlian
PosisiDiusulkan
Uraian PekerjaanJumlahOrangBulan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Nesya Asmasari PT. EcoterraMultiplan
Lokal Administrasi/Keuangan
TenagaPendukung
• Melaksanakan tugas administrasi teknis danadministrasi keuangan.
• Melaksanakan tugas kesektariatan.• Melaksanakan tugas penyusunan pengetikan
bahan laporan.• Membantu tugas kompilasi data lapangan.• Melaksanakan tugas pengetikan bahan laporan
kegiatan.
6
2 Meldini Riandani PT. EcoterraMultiplan
Lokal OperatorKomputer
TenagaPendukung
Menginput data dan membantu tim untukmengedit laporan
6