Download - Kak Rdtr Wates
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
1/32
Standar Dokumen Pengadaan Secara ElektronikJasa Konsultansi Badan Usaha
Metode e-Seleksi Umum/Sederhana
(dengan Prakualifikasi)
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
UNIT LAYANAN PENGADAAN
KABUPATEN KULON PROGO
Jalan Perwakilan No . 1, Wates, Kulon Progo 55611 (0274)
773010.
EMAIL : lpse.kulonprogokab.go.id
DOKUMEN SELEKSI UMUM
PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANA DENGAN
METODE EVALUASI PAGU ANGGARAN SATU SAMPUL
NOMOR : 06/POKJA 3 (3.6)/ULP-KP/IV/2012
TANGGAL : 8 APRIL 2013
UNTUK
PENGADAAN
JASA KONSULTANSI PERENCANAAN TEKNIS
PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA DETIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN
PERKOTAAN WATES KABUPATEN KULON PROGO
L O K A S I : KAB. KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN : 2013
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
2/32
42
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
BAB III.BAB III.BAB III.BAB III. LEMBARLEMBARLEMBARLEMBAR DATA PEMILIHANDATA PEMILIHANDATA PEMILIHANDATA PEMILIHAN (L(L(L(LDPDPDPDP))))
A.A.A.A.LingkupLingkupLingkupLingkupPekerjaanPekerjaanPekerjaanPekerjaan
1. Pokja ULP : POKJA JASA KONSULTASI 3 (3.6) ULPKABUPATEN KULON PROGO
2. Alamat Pokja ULP: ULP Kabupaten Kulon ProgoJalan Perwakilan no.1 Wates, Kulon Progo Telp. (0274) 773010
3. Alamat website:http://www.kulonprogokab.go.id
4. Alamat websiteLPSE : http://lpse.kulonprogokab.go.id
5. Nama paket pekerjaan: Pengadaan Jasa KonsultansiPenyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kawasan
Perkotaan Wates Kabupaten Kulon Progo
6. Uraian singkat pekerjaan: Penyusunan Rencana Detil TataRuang (RDTR) Kawasan Perkotaan Wates Kabupaten
Kulon Progo7. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 90(sembilan puluh)
hari kalender.
B.B.B.B. SSSSumberumberumberumberDanaDanaDanaDana
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD KABUPATENKULON PROGO Tahun Anggaran 2013
C.C.C.C.PPPPemberianemberianemberianemberianPenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasan
DokumenDokumenDokumenDokumenPemilihanPemilihanPemilihanPemilihan
Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE
D.D.D.D.PeninjauanPeninjauanPeninjauanPeninjauanLapanganLapanganLapanganLapangan(apabila(apabila(apabila(apabiladiperlukan)diperlukan)diperlukan)diperlukan)
Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada :Hari : __________Tanggal : __________Waktu : ____s.d____Tempat : __________
E.E.E.E. Mata UangMata UangMata UangMata UangPenawaranPenawaranPenawaranPenawarandan Caradan Caradan Caradan CaraPembayaranPembayaranPembayaranPembayaran
1. Bentuk mata uang penawaran : Rupiah
2. Pembayaran dilakukan dengan cara temin
F.F.F.F. MasaMasaMasaMasaBerlakuBerlakuBerlakuBerlakuPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran
Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender
sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
3/32
43
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
G.G.G.G.JadwalJadwalJadwalJadwal
PemasukanPemasukanPemasukanPemasukanDokumenDokumenDokumenDokumenPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran
Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE
H.H.H.H.Batas AkhirBatas AkhirBatas AkhirBatas AkhirPemasukanPemasukanPemasukanPemasukanPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran
Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE
I.I.I.I. PembukaanPembukaanPembukaanPembukaanPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran
Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE
J.J.J.J. EvaluasiEvaluasiEvaluasiEvaluasiTeknisTeknisTeknisTeknis
Bobot unsur-unsur pokok yang dinilai :
1. Unsur Pengalaman Perusahaan : 15%a. Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan
referensi/kontrak sebelumnya, yang menunjukkan kinerjaperusahaan peserta yang bersangkutan selama 10(sepuluh) tahun terakhir dan dapat dibuktikankebenarannya dengan menghubungi penerbitreferensi/PPK/pemilik pekerjaan.
b.Apabila tidak dilengkapi referensi/kontrak sebelumnyamaka tidak dinilai.
c. Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar,maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakanDaftar Hitam.
d. Sub unsur pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis,dengan bobot sub unsur 40%, dan ketentuan penilaian subunsur :Dihitung jumlajumlajumlajumlah paketh paketh paketh paket pengalaman perusahaan padapekerjaan yang sesuai. Jumlah paket pengalamanperusahaan yang paling banyak dijadikan pembandinguntuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikalidengan bobot sub unsur. Rumusan penghitungan sebagaiberikut:
Keterangan:X = Nama perusahaan
NP = Nilai PengalamanJPP = Jumlah Pengalaman Perusahaan
e. Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan,dengan bobot sub unsur 30%, dan ketentuan penilaian subunsur :Dihitung jumjumjumjumlah paketlah paketlah paketlah paket pengalaman perusahaan padapekerjaan yang sesuai pada lokasi kegiatan
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
4/32
44
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
(Provinsi/Kabupaten/Kota). Jumlah paket pengalamanperusahaan yang paling banyak di lokasi kegiatantersebut, dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai.Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot sub unsur.
Rumusan penghitungan sebagai berikut:
Keterangan:X = Nama perusahaanNPL = Nilai Pengalaman di Lokasi
JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan di Lokasi
f. Sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama1,
dengan bobot sub unsur 15%, dan ketentuan penilaian subunsur :i) Pengalaman sebagai lead firm:
Dihitung jumlah pengalaman menjadijumlah pengalaman menjadijumlah pengalaman menjadijumlah pengalaman menjadi lead firmlead firmlead firmlead firm.Jumlah yang paling banyak, dijadikan pembandinguntuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikalidengan 1/3 (satu per tiga) bobot sub unsur.Rumusan penghitungan sebagai berikut:
Keterangan:X = Nama perusahaan
NPLF = Nilai Pengalaman sebagai Lead FirmJPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan sebagai Lead Firm
ii)Pengalaman mengelola kontrak:Dihitung nilai kontrak tertingginilai kontrak tertingginilai kontrak tertingginilai kontrak tertinggi dari pekerjaan yangsejenis. Nilai kontrak yang tertinggi, dijadikanpembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yangdiperoleh dikali dengan 1/3 (satu per tiga) bobot subunsur.
Rumusan penghitungan sebagai berikut:
Keterangan :X = Nama perusahaanNPK = Nilai Pengalaman KontrakNK = Nilai Kontrak
1Fasilitas utama adalah peralatan utama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
5/32
45
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
iii)Ketersediaan fasilitas utama :Bila fasilitas utama tersedia, dihitung dengan rumusansebagai berikut :
Keterangan :X = Nama perusahaanNFU = Nilai Fasilitas Utama
NFU bernilai 0 (nol) apabila :(a)fasilitas utama yang dibutuhkan tidak
dicantumkan di dalam KAK.(b)fasilitas utama yang dibutuhkan dicantumkan di
dalam KAK, namun tidak diusulkan di dalam
Penawaran Teknis.(c)fasilitas utama yang dibutuhkan dicantumkan di
dalam KAK dan diusulkan dalam PenawaranTeknis, namun tidak memenuhi salah satu kriteria.
NFU bernilai 1 (satu) apabila :Fasulitas utama yang diusulkan dalam PenawaranTeknis memenuhi seluruh kriteria dalam KAK.
iv)Nilai pengalaman manajerial dan fasilitas utama =NPLF + NPK + NFU
g. Sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan
jumlah tenaga ahli tetap, dengan bobot sub unsur 15%,dan ketentuan penilaian sub unsur :Dihitung jumlah tenaga ahli tetapjumlah tenaga ahli tetapjumlah tenaga ahli tetapjumlah tenaga ahli tetap terbanyak untukkemudian dijadikan pembanding untuk mendapatkannilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot sub unsur.Rumusan penghitungan sebagai berikut:
Keterangan:X = Nama perusahaanKP = Kapasitas Perusahaan
JTAT = Jumlah Tenaga Ahli Tetap
h.Total bobot seluruh sub unsur = 100 %i. NILAI PENGALAMAN PERUSAHAANNILAI PENGALAMAN PERUSAHAANNILAI PENGALAMAN PERUSAHAANNILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN = NP + NPL + Nilai
Pengalaman Manajerial dan Fasilitas Utama + KP + NilaiSub Unsur Lainnya.
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
6/32
46
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
2. Unsur Pendekatan dan Metodologi : 30%a. Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum
dalam KAK, dengan bobot sub unsur 25%, dan ketentuanpenilaian sub unsur :
1)[apabila memberikan tanggapan dengan sangat baikyang menggambarkan pemahaman peserta atas jasalayanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 100(seratus);
2)apabila memberikan tanggapan baik menggambarkanpemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantumdalam KAK, diberi nilai 80 (delapan puluh);
3)apabila memberikan tanggapan dengan cukup baikyang menggambarkan pemahaman peserta atas jasalayanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 60(enam puluh);
4)apabila memberikan tanggapan yang kurangmenggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan
yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 40 (empatpuluh);
5)apabila memberikan tanggapan yang sangat kurangmenggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan
yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 20 (duapuluh);]
6)Apabila peserta tidak memberikan tanggapan atas jasalayanan yang tercantum dalam KAK, maka tidakdiberikan nilai.
7)Nilai Sub Unsur Pemahaman Atas Jasa Layanan YangTercantum dalam KAK = nilai yang didapatkan X bobotsub unsur.
b. Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur25%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1)ketepatan analisa yang disampaikan dan langkah
pemecahan yang diusulkan [sangat baik, baik, cukupbaik, kurang, sangat kurang]sesuai dengan tujuan yangakan dicapai, diberi nilai : _____________
2)konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai:
_____________3)apresiasi terhadap inovasi [sangat baik, baik, cukup
baik, kurang, sangat kurang]sesuai dengan tujuan yangakan dicapai, diberi nilai : _____________
4)dukungan data yang tersedia terhadap KAK [sangatbaik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuaidengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai:
_____________5)uraian tugas [sangat baik, baik, cukup baik, kurang,
sangat kurang]sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,diberi nilai : _____________
6)jangka waktu pelaksanaan [sangat baik, baik, cukupbaik, kurang, sangat kurang]sesuai dengan tujuan ang
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
7/32
47
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
akan dicapai, diberi nilai : _____________7) program kerja, jadwal pekerjaan, dan jadwal
penugasan [sangat baik, baik, cukup baik, kurang,sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan
dicapai, diberi nilai : _____________8) organisasi [sangat baik, baik, cukup baik, kurang,
sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akandicapai, diberi nilai : _____________
9) kebutuhan fasilitas penunjang [sangat baik, baik,cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengantujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________
10) apabila peserta tidak menyajikan maka tidakdiberikan nilai.
11) ketentuan kriteria penilaian :sangat baik = 100baik = 80cukup baik = 60
kurang = 40sangat kurang = 20
12) Nilai Sub Unsur Kualitas Metodologi = Nilai rata-ratakomponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.
c. Sub unsur hasil kerja (deliverable), dengan bobot subunsur 25%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1)penyajian analisis dan gambar-gambar kerja2 [sangat
baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]sesuaidengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai :
_____________2)penyajian spesifikasi teknis dan perhitungan teknis2
[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai :
_____________3)penyajian laporan-laporan [sangat baik, baik, cukup
baik, kurang, sangat kurang]sesuai dengan tujuan yangakan dicapai, diberi nilai : _____________
4)apabila peserta tidak menyajikan maka tidak diberikannilai.
5) ketentuan kriteria penilaian :sangat baik = 100baik = 80cukup baik = 60kurang = 40sangat kurang = 20
6)Nilai Sub Unsur Hasil Kerja (deliverable) = Nilai rata-rata komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.d. Sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk
meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalamKAK, dengan bobot sub unsur 25%, dan ketentuanpenilaian sub unsur :
2dipersyaratkan untuk konsultan konstruksi
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
8/32
48
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
1)[apabila gagasan baru yang diajukan oleh pesertasangat baik, diberi nilai 100 (seratus);
2)apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta baik,diberi nilai 80 (delapan puluh);
3)apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta cukupbaik, diberi nilai 60 (enam puluh);
4)apabila gagasan baru yang diajukan oleh pesertakurang, diberi nilai 40 (empat puluh);
5)apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta sangatkurang, diberi nilai 20 (dua puluh);]
6) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainyaapabila ada]
7)Apabila peserta tidak mengajukangagasan baruuntukmeningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalamKAK, maka tidak diberikan nilai.
8)Nilai Sub Unsur Gagasan Baru Yang Diajukan OlehPeserta Untuk Meningkatkan Kualitas Keluaran Yang
Diinginkan dalam KAK = nilai yang didapatkan X bobotsub unsur .
e. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %f. NILAINILAINILAINILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGIPENDEKATAN DAN METODOLOGIPENDEKATAN DAN METODOLOGIPENDEKATAN DAN METODOLOGI = Total NILAI
seluruh sub unsur X bobot unsur Pendekatan danMetodologi.
3. Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : 55%a. Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub unsur
40%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1)Tingkat pendidikan:
a) tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK,diberi nilai : 100 (seratus);
b) < tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK,diberi nilai : 0 (nol).
2)Nilai Sub Unsur Tingkat Pendidikan = Nilai yangdidapatkan X bobot sub unsur tingkat pendidikan.
b. Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yangdisyaratkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 30%, danketentuan penilaian sub unsur :1)dukungan referensi :
a)apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikankebenarannya dengan menghubungi penerbitreferensi, maka pengalaman kerja diberi nilai 100(seratus);
b)apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak diberinilai 0 (nol);c)apabila melampirkan referensi namun terbukti tidak
benar, maka penawaran digugurkan dan pesertadikenakan Daftar Hitam.
2)perhitungan bulan kerja tenaga ahli, yang dihitungberdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP, :(i) lingkup pekerjaan :
a)sesuai, diberi nilai : 100
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
9/32
49
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
b)menunjang/terkait, diberi nilai : 50c) lingkup pekerjaan yang :
i. sesuai adalah : __________[deskripsikandengan jelas].
ii.menunjang/terkait adalah :______[deskripsikan dengan jelas].
(ii) posisi :a)sesuai, diberi nilai : 100b)tidak sesuai, diberi nilai :0c)posisi yang :
i. sesuai adalah : __________[deskripsikandengan jelas].
ii. tidak sesuai adalah : _____[deskripsikandengan jelas].
(iii)perhitungan bulan kerja X nilai lingkup pekerjaanX nilai posisi = jumlah bulan kerja profesional
(iv)nilai total seluruh jumlah bulan kerja profesional
dibagi angka 12 = jangka waktu pengalamankerja profesional
(v) nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional :a) memiliki ____ tahun pengalaman kerja
profesional pada KAK, diberi nilai 100(seratus);
b) memiliki < ____ tahun pengalaman kerjaprofesional pada KAK, diberi nilai 50 (limapuluh);
3)Nilai Sub Unsur Pengalaman Kerja Profesional = NilaiJangka Waktu Pengalaman Kerja Profesional X BobotSub Unsur.
c. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi3, dengan bobot subunsur 25%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1)memiliki, diberi nilai : 100 (seratus).2)tidak memiliki, diberi nilai : 0 (nol).3)Nilai Sub Unsur Sertifikat Keahlian/Profesi = nilai yang
didapatkan X bobot sub unsur sertifikatkeahlian/profesi.
d.Total bobot seluruh sub unsur = 100 %.e. Total NILAI seluruh sub unsur = NILAI 1 (SATU) ORANG
TENAGA AHLI.f. [apabila tenaga ahli yang dinilai lebih dari 1 (satu) maka
setiap tenaga ahli harus diberi bobot]Bobot tenaga ahli :1) Tenaga Ahli 1 (Team Leader), diberi bobot
=_____________2) Tenaga Ahli 2 (____________), diberi bobot=_____________
3) dan seterusnyag. Nilai 1 (Satu) Orang Tenaga Ahli X bobot tenaga ahli =
3Sertifikat keahlian/profesi dipersyaratkan untuk keahlian konsultan yang sudah memiliki
organisasi profesi.
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
10/32
50
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
NILAI tenaga ahlih.Total NILAI seluruh tenaga ahli X bobot unsur Kualifikasi
Tenaga Ahli = NILAINILAINILAINILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLIKUALIFIKASI TENAGA AHLIKUALIFIKASI TENAGA AHLIKUALIFIKASI TENAGA AHLI.
4. Nilai Evaluasi Teknis = NILAI PENGALAMAN PERUSAHAANNILAI PENGALAMAN PERUSAHAANNILAI PENGALAMAN PERUSAHAANNILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN+ NILAI+ NILAI+ NILAI+ NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGIPENDEKATAN DAN METODOLOGIPENDEKATAN DAN METODOLOGIPENDEKATAN DAN METODOLOGI + NILAI+ NILAI+ NILAI+ NILAIKUALIFIKASI TENAGA AHLIKUALIFIKASI TENAGA AHLIKUALIFIKASI TENAGA AHLIKUALIFIKASI TENAGA AHLI
5. Ambang batas nilai teknis (passing grade) = 65
K.K.K.K. JadwalJadwalJadwalJadwalTahapanTahapanTahapanTahapanPemilihanPemilihanPemilihanPemilihan
L.L.L.L. PembukaanPembukaanPembukaanPembukaanPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran
Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE
Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE
M.M.M.M. EvaluasiEvaluasiEvaluasiEvaluasiBiayaBiayaBiayaBiaya 1. [untuk Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya]Bobot Penawaran Teknis : ______________ %Bobot Penawaran Biaya : ______________ %
2. Jangka waktu pelaksanaan Evaluasi Biaya :_______________ s.d _______________[tuliskan tanggal bulan dan tahun]
N.N.N.N. Unit BiayaUnit BiayaUnit BiayaUnit BiayaPersonilPersonilPersonilPersonilBerdasarBerdasarBerdasarBerdasar----kan Satuankan Satuankan Satuankan Satuan
WaktuWaktuWaktuWaktu
Unit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitung sebagaiberikut:
1 (satu) bulan : 22 (dua puluh dua)hari kerja
1 (satu) hari kerja: 8 (delapan) jam kerja
O.O.O.O. SanggahanSanggahanSanggahanSanggahan,,,,SSSSanggahananggahananggahananggahanBBBBandingandingandingandingdandandandanPPPPengaduanengaduanengaduanengaduan
1. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE.2. Tembusan sanggahan dapat disampaikan diluar aplikasi
SPSE (offline) ditujukan kepada :a. PPK KEGIATAN PENYUSUNAN RP4Db. PA/KPA KEPALA BAPPEDA KAB. KULON PROGOc. IRDA KABUPATEN KULON PROGO
3. Sanggahan Banding (apabila ada) disampaikan di luaraplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada : BUPATI KULONPROGO
4. Tembusan sanggahan banding dapat disampaikan di luaraplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada :
a. PPK KEGIATAN PENYUSUNAN RP4Db. PA/KPA KEPALA BAPPEDA KAB. KULON PROGOc. IRDA KABUPATEN KULON PROGO
5. Pengaduan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
11/32
51
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
(offline) ditujukan kepada:a. IRDA KABUPATEN KULON PROGO
P.P.P.P. JaminanJaminanJaminanJaminan
SSSSanggahananggahananggahananggahanBBBBandingandingandinganding
1. Besarnya jaminan sanggahan banding Rp.749.880 (Tujuh
ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus delapanpuluh rupiah)
2. Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Pokja 3(3.5) ULP Kab. Kulon Progo.
3. Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkanpada Kas Daerah
Q.Q.Q.Q. JaminanJaminanJaminanJaminanUangUangUangUangMukaMukaMukaMuka
1. Nilai Jaminan Uang Muka sebesar Rp ___________(____________)
2.Jaminan Uang Muka ditujukan kepada ____________ [diisinama PPK]
3.Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada__________[Kas Negara/Kas Daerah] (apabila ada)
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
12/32
52
Dokumen Pengadaan Standar
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) JASA KONSULTANSI
PEKERJAAN : RDTR Kawasan Perkotaan Wates
1. LATAR
BELAKANG
: Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang maka penyelenggaraan penataan ruang
bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan
Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnyakeharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan,
terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam
dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber dayamanusia, dan terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan
pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat
pemanfaatan ruang. Hal utama dalam perencanaan tata ruang
adalah berpijak pada sumber daya manusia agar dapat melakukan
aktivitasnya dengan berdasar pada potensi yang ada sehingga
kelestarian sumber daya alam tetap terjaga.
Di dalam penyelenggaraan penataaan ruang, Pemerintah,
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
mempunyai kewenangan sesuai dengan tingkatannya. Pemerintah
Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dalam pengaturan,
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penataan ruang wilayah
kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota,
pelaksanaan penataan ruang dan kerja sama penataan ruang antar
kabupaten/kota.
Sesuai dengan amanat Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW
Kabupaten Kulon Progo pasal 8 bahwa terdapat beberapa
kawasan perkotaan yang akan ditetapkan Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR), salah satunya adalah Kawasan Perkotaan Wates.
Kawasan Perkotaan Wates termasuk dalam wilayah Kecamatan
Wates. Kedudukan perkotaan Wates sebagai salah satu pusat
pertumbuhan perkotaan memiliki nilai strategis terkait denganletak dan posisinya yang dilewati jalan nasional yang
menghubungkan Yogyakarta Cilacap dan sebagai ibukota
Kabupaten Kulon Progo. Selain itu posisi Kecamatan Wates juga
berada dalam kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi,
yang meliputi kawasan strategis koridor yang menghubungkan
Wates Wates Yogyakarta dan kawasan minapolitan. Ditambah
lagi dengan adanya pembangunan pelabuhan pendaratan ikan
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
13/32
53
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
Tanjung Adhikarto yang terletak di Kecamatan Wates, menjadikan
Kawasan Perkotaan Wates memiliki peranan yang sangat penting.
Pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulon Progo juga
sangat berpengaruh terhadap keberadaan Kawasan Perkotaan
Wates
Dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo (2012-2032) kedudukan
perkotaan Wates adalah sebagai PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah
Promosi) dengan fungsi pelayanan pusat pemerintahan,
pendidikan, kesehatan, olahraga, perdagangan, dan jasa. Pusat
Kegiatan Wilayah Promosi adalah kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala propinsi atau beberapa
kabupaten. Dengan demikian sarana dan prasarana yang terdapat
di perkotaan Wates tidak hanya diperuntukan bagi masyarakat
lokal perkotaan Wates, namun juga memiliki cakupan propinsi
atau antar kabupaten.
Perencanaan tata ruang perkotaan yang dimaksud adalah
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang dimaksudkan
untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan
program-program pembangunan. Rencana tata ruang ini
diharapkan dapat sebagai sarana regulasi bagi pemberian advis
planing, pengaturan bangunan setempat, penyusunan rencana
teknik ruang kawasan perkotaan atau rencana tata bangunan dan
lingkungan serta memberikan acuan untuk pekerjaan yang akan
datang yang menyangkut peruntukan dan pemilikan lahan pada
simpul-simpul kegiatan maupun pada wilayah perkotaan
keseluruhan dan selanjutnya dapat diterima oleh masyarakat
perkotaan secara luas.
Dengan disusunnya RDTRK Wates ini, selain dapat menjadi
arahan lokasi pembangunan yang akan dilaksanakan baik
Pemerintah, di tingkat Nasioanal, Provinsi, Kabupaten maupun
masyarakat Selain itu RDTRK juga dapat digunakan untuk
penyusunan Pengaturan Bangunan Setempat (PBS), Rencana
Teknik Ruang Kawasan (RTRK) perkotaan atau Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (RTBL) serta pelaksanaan program-
program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan
swasta. Dengan tersusunnya RDTRK Wates pembangunan,kegiatan investasi masyarakat dan peningkatan minat dunia
usaha menjadi terarah, terencana dan terkendali. RDTRK
dilengkapi dengan Peraturan Zonasi (PZ) sebagai alat untuk
mewujudnyatakan rencana yang tertuang di dalamnya..
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
14/32
54
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
2. MAKSUD DAN
TUJUAN
: a. Maksud
Maksud Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan
Wates adalah terlaksananya fungsi penyelengaraan penataan
ruang dengan tersedianya suatu rencana tata ruang perkotaanWates yang terpadu, dinamis dan komprehensif, yang bersifat
operasional, dapat mengakomodir dan mengikat bagi seluruh
stakeholder (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) juga
untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan agar tetap
terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
b. Tujuan
Tujuan dari Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan
Wates adalah :
1. Menyusun rencana pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaansecara terperinci yang disusun untuk menyiapkan
perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-
program pembangunan perkotaan.
2. Menyusun rencana yang menetapkan blok-blok
peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan dengan
memperhatikan keterkaitan antara kegiatan utama dengan
kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.
3. Menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan
program pembangunan perkotaan.
4. Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasianperkembangan kawasan perkotaan dengan RTRW
Kabupaten Kulon Progo.
5. Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras,
serasi dan efisien.
6. Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan
perkotaan melalui pengendalian program-program
pembangunan perkotaan.
7. Menciptakan pengaturan pemanfaatan ruang yang berdaya
guna dan berhasil guna.
8. Menciptakan pola pemanfaatan ruang yang lebih terarahdan optimal tanpa mengorbankan kelestarian manfaat
sumber daya alam dan lingkungan hidup.
9. Menyiapkan pedoman untuk jaminan kepastian hukum
dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk kepastian
untuk mendapatkan pelayanan, kondisi yang selaras dan
serasi dalam melakukan kegiatannya.
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
15/32
55
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
3. TARGET/
SASARAN
: Target/Sasaran dari penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Perkotaan Wates adalah :
1. Tersusunnya arahan kebijakan, strategi dan rencana
pengembangan Kawasan Perkotaan untuk kurun waktu 20
tahun ke depan, yang akan menjadi pedoman operasional
bagi pengembangan program-program perkotaan.
2. Tersusunnya pedoman pemanfaatan ruang perkotaan
Wates bagi seluruh stakeholder (pelaku pembangunan),
baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat.
3. Tersusunnya pedoman pengendalian pemanfaatan ruang
untuk Kawasan Perkotaan Wates bagi pemerintah, swasta
dan masyarakat.
4. Tersusunnya tujuan pengembangan kawasan fungsionalperkotaan Wates.
5. Tersusunnya rencana struktur dan pola pemanfaatan
ruang Kawasan Perkotaan Wates.
6. Tersusunnya pedoman pelaksanaan pembangunan
kawasan fungsional perkotaan Wates.
7. Tersusunnya Draft Raperda dan Peraturan Zonasi Rencana
Detail Tata Ruang Perkotaan Wates.
4. NAMA
ORGANISASIPENGADAAN
KONSULTANSI
: a. SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kulon Progo.
b. PA/KPA : Nama : Ir. AGUS LANGGENG BASUKI
Jabatan : Kepala Bappeda Kab. Kulon Progo
NIP : 19610801 198903 1 005
c. PPK : Nama : Ir. LANGGENG RAHARJO, MT
Jabatan : Kepala Bidang Praswil Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup
NIP : 19661207 199303 1 008d. PPTK : Nama : EKO SETYA NUGROHO, S.HUT, MSc
Jabatan :Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan
Perhubungan
NIP : 19760513 200003 1 002
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
16/32
56
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
5. SUMBER DANA
DAN
PERKIRAAN
BIAYA
: a. Sumber Dana :
APBD Tahun 2013
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 135.782.000,- (Seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus
delapan puluh dua ribu rupiah).
6. RUANG
LINGKUP,
LOKASI
PEKERJAAN,
FASILITAS
PENUNJANG
: Ruang lingkup wilayah perencanaan dikaji dalam 2 (dua) aspek,
yaitu lingkup kawasan perencanaan dan lingkup substansial
materi perencanaan.
1. Lingkup Kawasan Perencanaan
Wilayah perencanaan RDTRK meliputi :
Wilayah Kecamatan intensif : Kawasan Perkotaan Wates,
khususnya Desa Karangsari, Desa Sendangsari, Desa
Pengasih, Desa Margosari, Kelurahan Wates, Desa Giripeni,
Desa Kedungsari, Desa Gotakan, Desa Bendungan, Desa
Triharjo, Desa Cerme .
Wilayah Kecamatan ekstensif : Kabupaten Kulon Progo,
khususnya kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi
(meliputi kawasan strategis strategis koridor yang
menghubungkan Temon Wates Yogyakarta, kawasanminapolitan,). Untuk itu wilayah amatan mencakup
Kecamatan Wates, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Temon dan
Sentolo.
Dengan demikian pembuatan zonasi tidak hanya terbatas
pada perkotaan Wates, akan tetapi pada seluruh Kecamatan
Wates dan Kecamatan Pengasih.
2. Lingkup Materi/Substansi Perencanaan
Secara keseluruhan lingkup substansi keluaran pekerjaan iniadalah : penentuan kawasan perencanaan, identifikasi potensidan masalah pembangunan, perumusan dan penetapanRencana Detail Tata Ruang Perkotaan Wates yang meliputi :
a. Penentuan kawasan perencanaan kota
Dalam menentukan kawasan perencanaan perkotaan
dilakukan berdasarkan tingkat urgensi/prioritas
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
17/32
57
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
penanganan kawasan tersebut di dalam konstelasi
wilayah kota.
Penentuan Batas Kawasan Perkotaan Wates :
Batas kawasan perkotaan Wates ditentukan berdasarkan
aspek-aspek atau kriteria-kriteria penentu kawasan
perkotaan. Kriteria-kriteria ini merupakan dasar yang
digunakan/ ditentukan berdasarkan ciri-ciri fisik suatu
kawasan perkotaan. Ciri fisik ini merupakan penciri
kawasan perkotaan yang mudah dikenali serta dapat
dilihat secara nyata di lapangan. Kriteria penentu batas
kawasan perkotaan Wates tersebut adalah :
Kepadatan Permukiman
Kerapatan Jaringan Jalan
Ketersediaan dan Kelengkapan Fasilitas Pelayanan
Kriteria lain sebagai pendukung kriteria fisik tersebut
adalah kriteria non-fisik. Meskipun sebenarnya kriteria
fisik sudah dapat menggambarkan aktivitas penduduk
perkotaan, kriteria non-fisik masih tetap diperlukan.
Kriteria non-fisik tersebut antara lain adalah aktivitas
ekonomi penduduk pada kawasan yang bersifat non-
pertanian. Aktivitas utama dari penduduk perkotaanbiasanya adalah perdagangan, jasa, industri maupun
perkantoran.
b. Identifikasi permasalahan pembangunan dan perwujudan
ruang kawasan
Analisis yang didasarkan atas tuntutan pelaksanaanpembangunan suatu kegiatan perkotaan yang
selanjutnya didukung keputusan strategis dari
pemerintah daerah setempat untuk
pengembangannya;
Terdapat suatu permasalahan dalam perwujudanruang kawasan seperti masalah rumah kumuh, urban
heritage dsb.
c. Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunankawasan
Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunankawasan didasarkan atas hasil analisis kependudukan,
sektor / kegiatan potensial, daya dukung lingkungan,
kebutuhan prasarana dan sarana lingkungan, sasaran
pembangunan kawasan yang hendak dicapai, dan
pertimbangan efisiensi pelayanan.
Perkiraan kebutuhan tersebut ditinjau dari kebutuhan
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
18/32
58
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
aspek kependudukan, sosial, serta ketersediaan
prasarana, sarana, dan lahan.
d. Perumusan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
PerkotaanPerumusan ini berdasarkan pada perkiraan kebutuhan
pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang yang
disusun berdasarkan kriteria sbb :
1) Rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang sejalandengan penetapan dalam Rencana Tata Ruang yang
lebih tinggi (RTRW Nasional, RTRW Propinsi dan
RTRW Kabupaten).
2) Rumusan rencana sudah merupakan penyiapan ruangdalam rangka pelaksanaan program pembangunan
dalam jangka menengah dan panjang.
3) Rumusan rencana sudah dapat dipakai sebagai alatpengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota, yang
secara teknis sudah merupakan kebijakan yang lebih
kongkrit tentang pengembangan penduduk,
pemanfaatan ruang blok peruntukan, struktur tingkat
pelayanan kegiatan kota, dan sistim jaringan fungsi
jalan.
e. Draft Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan ZonasiUntuk mengoperasionalisasikan Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan Kota, perlu adanya suatu penetapan
rencana tata ruang dalam bentuk Peraturan tentang
Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagai penjabaran
RTRW Kabupaten.
3. Lingkup Temporal
Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Wates yang akan
disusun direncanakan berlaku untuk jangka waktu 20 tahun.
dan setiap 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.
7. PRODUK YANG
DIHASILKAN
1. Laporan Pendahuluan : 5 Eksemplar2. Laporan Antara : 5 Eksemplar3. Laporan Akhir : 5 Eksemplar4. Executive Summary : 5 Eksemplar5. Materi Teknis (dilengkapi buku data dan analisis,
buku rencana format A4) : 5 Eksemplar
6. Album Peta A3 (pelengkap DraftRaperda RDTR dan Peraturan Zonasi) : 5 Eksemplar
7. Album Peta A1 Skala 1:5000 (pelengkap materi
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
19/32
59
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
teknis) : 3 Eksemplar
8. CD Laporan dan Peta Format digital (Arc GIS) : 5 buah9. Draft Raperda dan Peraturan Zonasi beserta
lampiranya (tabel indikasi program pemanfaatan
ruang prioritas) : 5 buah
8. WAKTU
PELAKSANAAN
YANG
DIPERLUKAN
:Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Wates dilaksanakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari
kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja oleh
Pengguna Jasa di Kabupaten Kulon Progo. Diperkirakan dari
tanggal 30 Mei s/d 29 Agustus 2013. Termasuk dalam kurun
waktu tersebut adalah :
a. kegiatan pengumpulan data,
b. pekerjaan survey lapangan,c. analisis,d. perencanaan dane. penyusunan laporan serta rapat panitia pengarah (steering
committee) dengan pihak pemberi tugas dan instansi
terkait lainnya.
9. TENAGA AHLI : Konsultan diwajibkan untuk mempersiapkan Tim Perencana yang
akan ditugaskan khusus untuk melaksanakan pekerjaan ini, dari
mulai survei sampai dengan penyusunan perencanaan. Tim
perencana minimal terdiri dari :
1. Seorang Team Leader yang merangkap AhliPerencanaan/Pengembangan Wilayah, kualifikasi
pendidikan S2 Perencanaan/Pengelolaan
SDA/Pembangunan Wilayah dengan pengalaman kerja
minimal 5 tahun.
2. Tim Inti Perencanaan, kualifikasi pendidikan S1 denganpengalaman kerja minimal 5 tahun, yang meliputi bidang
keahlian :
1 orang ahli Arsitektur Pendidikan S1 TeknikArsitektur
1 orang ahli Pemetaan Pendidikan S1 Teknik Planologi
1 orang ahli Teknik Sipil Pendidikan S1 Teknik Sipil 1 orang ahli Teknik Lingkungan Pendidikan S1 Teknik
Lingkungan
1 orang ahli Ekonomi Pembangunan Pendidikan S1Ilmu Studi Ekonomi Pembangunan
1 orang ahli Sosial Pendidikan S1Sosiologi/Antropologi
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
20/32
60
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
1 orang ahli Hukum Pendidikan S1 Hukum
Diskripsi Tugas dan Tanggungjawab Tenaga Ahli
1. Ahli Perencanaan Kota sebagai Team Leader.
a. Memberi pengarahan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan pekerjaan.
b. Melakukan komunikasi tingkat pimpinan dengan
pemberi tugas.
c. Bertanggung jawab penuh terhadap pemberi tugas /
hasil pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis dan
administrasi.
d. Menyusun organisasi pelaksanaan kegiatan dan
program kerja.
e. Melakukan koordinasi dengan Designing leader serta
melakukan komunikasi konsultatif dengan pimpinan
kegiatan dan pengguna jasa.f. Bertanggung jawab atas kualitas, kontinyuitas, jadwal
waktu serta efisiensi pelaksanaan kegiatan.
g. Melaksankan koordinasi kerja dalam divisi
pengembangan wilayah terhadap pelaksanaan setiap
tahapan pekerjaan, yaitu mulai dari pengumpulan
data, penyiapan kelengkapan dokumen, evaluasi
teknis, proses pengajuan substansi muatan teknis
raperda dan raperbup tetang zonasi.
h. Merumuskan konsep perencanaan kawasan sebagai
solusi atas permasalahan yang terjadi.
i. Membuat rencana pola-pola disain kawasan, serta
rencana perubahan-perubahan ruang kawasan.
j. Menyusun program-program yang harus dilakukan
untuk mewujudkan rencana dalam tahap
implementasi.
k. Bertanggung jawab terhadap kajian dan rencana
spasial kawasan.
l. Melaksanakan kontrol terhadap RMK.
2. Ahli Arsitektur
a. Melakukan kajian terhadap kondisi tata bangunan di
kawasan.
b. Menyusun potensi dan permasalahan berkaitan
dengan aspek tata bangunan.c. Menganalisa kerangka rencana arsitektural kawasan
terutama dalam disain arsitektur bangunan, sesuai
dengan identitas karakter kawasan.
d. Menyusun kajian kebutuhan keruangan banguan di
kawasan.
e. Merumuskan konsep perencanaan bangunan pada
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
21/32
61
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
tapak mikro.
f. Menyusun aspek insentif desinsentif dari aspek fisik
bangunan.
g. Menyusun rencana tapak, rencana ruang terbuka
hijau, pavement serta street furniture sebagai bagian
dari site development.
3. Ahli Pemetaan
a. Bertanggung jawab melakukan pengukuran site, stick-
outtapak dan kontur serta memberikan analisis yang
berkaitan dengan situasi lahan.
b. Menyajikan peta-peta thematic berkaitan dengan
kondisi fisik kawasan yang sangat terukur dengan
skala yang sesuai.
c. Melakukan pemetaan dan pengukuran terhadap
komponen-komponen yang terdapat pada kawasan,
misalnya sarana prasarana dan jaringan utilitas.
d. Menyusun peta-peta rencana dalam lingkup makro,
mezzo dan mikro.
e. Memberikan masukan bagi tenaga ahli lain berkaitan
dengan karakteristik mapping di kawasan
perencanaan.
f. Melakukan evaluasi secara komprehensif baik untuk
kepentingan penyusunan muatan teknis raperda dan
raperbup tetang zonasi serta album peta.
g. Melakukan koordinasi intensif dengan operator GIS
dalam penyiapan evaluasi muatan teknis raperda danraperbup tetang zonasi serta album peta.
h. Bertanggung jawab atas kualitas berbagai produk
peta, kesesuaian dengan ketentuan standar pemetaan
maupun kesesuaian kebutuhan peta untuk
kelengkapan produk.
4. Ahli Teknik Sipil
a. Melakukan analisa dan rencana dalam aspek-aspek
yang berhubungan dengan sarana dan prasarana
kawasan sehingga tercipta sistem yang dapat
menunjang kualitas kawasan ditinjau dari segi
aksesibilitas dalam maupun antar kawasan.b. Melakukan survey dan investigasi kondisi sistem
jaringan sarana dan prasarana kawasan yang ada di
kawasan perencanaan.
c. Melakukan kajian terhadap mitigasi bencana alam
dalam aspek konstruksi bangunan, mengingat bahwa
wilayah studi termasuk wilayah rawan bencana
longsor dan gempa bumi.
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
22/32
62
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
d. Melakukan perencanaan sistem jaringan prasarana di
kawasan perencanaan yang efektif dan efisien untuk
dapat mencapai hasil maksimal dengan tetap menjaga
kualitas ekosistem yang ada dan mengantisipasi
perkembangan/perubahan di masa yang akan datang.
e. Memberikan masukan kepada bidang urban design,
arsitektur, dan bidang-bidang terkait lainnya tentang
segala sesuatu yang menjadi pendukung dan
penghambat dalam perumusan sistem prasarana dan
sarana yang tepat.
f. Memberikan solusi kreatif terhadap penanganan
konstruksi bangunan di wilayah studi, khususnya
berkaitan dengan keberadaan wilayah studi dalam
konteks hidrologi.
g. Melakukan analisa terhadap kondisi dan kinerja
jaringan prasarana di kawasan perencanaan,h. Bertanggung jawab terhadap kualitas dan keandalan
rancangan sistem utilitas kawasan.
i. Menyusun program pengendalian pengembangan
kawasan dari aspek struktur bangunan dan sarana-
prasarana.
5. Ahli Teknik Lingkungan
a. Membuat analisa kerja pemanfaatan ruang kawasan
berkaitan dengan aspek lingkungan dan dampak yang
bisa ditimbulkan.
b. Menetapkan strategi dan pendekatan perencanaan
program, berpedoman baku mutu lingkungan.c. Menyusun potensi dan permasalahan lingkungan dari
bangkitan kegiatan yang ada.
d. Memberikan masukan pada bidang keahlian lain
tentang analisa kondisi lingkungan.
e. Bertanggung jawab terhadap rekomendasi
penanganan lingkungan guna pengembangan
kawasan.
f. Melakukan analisa daya dukung lingkungan.
g. Menyusun rencana penanganan dan antisipasi
terhadap dampak yang bisa ditimbulkan dari
bangkitan kegiatan yang ada dan akan berkembang.
6. Ahli Ekonomi Pembangunan
a. Melakukan analisa kelayakan ekonomi untuk
pemanfaatan dan pengembangan kawasan.
b. Memperhitungkan kebutuhan di masa mendatang
sesuai dengan aspek demand and supplay, terutama
dari segi pembiayaan pembangunan.
c. Memberikan solusi alternatif pengembangan kegiatan
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
23/32
63
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
berkaitan dengan kepentingan pemerataan
pembangunan kawasan dan peningkatan
kesejahteraan umum.
d. Bertanggung jawab terhadap konsep pembiayaan
pembangunan.
e. Mengembangkan metode insentif dan desinsentif
sebagai alat pengendali dalam proses pembangunan.
7. Ahli Sosial
a. Melakukan kajian terhadap kondisi sosial budaya
masyarakat di kawasan perencanaan.
b. Melakukan identifikasi permasalahan sosial budaya.
c. Memperhitungkan pengaruh pengembangan kegiatan
terhadap perilaku budaya masyarakat dan sebaliknya.
d. Memberikan solusi alternatif pengembangan kegiatan
berkaitan dengan kepentingan sosial budaya.
e. Bertanggung jawab terhadap konsep penembangan
sosial budaya.
8. Alli Hukum
a. Melakukan analisa pengembangan regulasi
pembangunan dan pengendalian pembangunan di
kawasan.
b. Mengkaji sistem peraturan yang dapat mendukung
atau menghambat pengembangan kawasan.
c. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan peraturan atau
regulasi yang berlaku dalam kaitannya dengan
pengembangan kawasan.
d. Melakukan resume terhadap peraturan-perundanganyang berkaitan dengan penyusunan raperda dan
raperbup tetang zonasi.
e. Menyusun draf/rancangan raperda dan raperbup
tetang zonasi.
f. Mengkaji keterpaduan antar produk peraturan
kebijakan penataan ruang baik lintas sektoral, wilayah
dan lintas horizontal/ hirarkis sehingga dapat dicapai
aspek sinerginya.
g. Menyiapkan draft produk hukum sebagai hasil dari
produk ini, untuk kemudian dilakukan pembahasan.
h. Bertanggung jawab penuh terhadap hasil kajian legal.3. Tenaga Pembantu, dengan jumlah dan kualifikasi yang
disesuaikan dengan kebutuhan, meliputi :
Administrasi Kantor 1 orang
Operator Komputer 2 orang
Surveyor 4 orang
Sopir 1 orang
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
24/32
64
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
10 PENDEKATAN
DAN
METODOLOGI
: Penyusunan RDTR Perkotaan Wates Kabupaten Kulon Progo
dilakukan dengan penelitian data primer maupun sekunder
meliputi data numerik, tekstual dan spasial.Tahapan-tahapanpekerjaan dalam melaksanakan kegiatan studi ini, adalah :
1. Pemahaman terhadap KAK yang diberikan dan penyusunanjadual kegiatan serta persiapan dan studi literatur
a. Mengumpulkan informasi dan produk/buku
pengaturan, konsultasi, hasil penyusunan database yang
sudah ada sebagai referensi/contoh.
b. Persiapan, meliputi penyusunan rencana kerja,
mobilisasi tenaga dan peralatan, studi pustaka dsb.
c.Penelitian pendahuluan, meliputi penentuan lokasipengamatan, jumlah responden, berbagai data
sekunder, peta dan kondisi lokasi dilapangan.
2. Review studi/ evaluasi Rencana Tata Ruang yang sudah ada
Pengkajian ulang tentang kebijakan, strategi dan rencana
pengembangan kawasan perkotaan.
3. Penelitian pokok, meliputi pengumpulan data primer dansekunder dan analisisnya.
a. Persiapan survey (penyusunan check list, penyusunanjadual, penetapan petugas survey dari Konsultan di
koordinasikan dengan Tim Pelaksana Bantuan Teknis
Tingkat Desa dan Kecamatan serta Tim TeknisKabupaten.
b. Dalam rangka pelaksanaan pelibatan masyarakat,dilakukan penjaringan data aspirasi masyarakat dengan
menggunakan metode semacam focus group discussion
(FGD).
c. Pelaksanaan survey (lapangan dan instansional),dikofirmasikan secara intensif dengan pemberi tugas
dan aparat dari instansi/dinas terkait.
4. Penyusunan data base.
a. Proses penyusunan hasil survey ke dalam format digitaldan non digital.
b. Format data base berupa tabel, uraian singkat dan petatematik dengan Arc GIS.
5. Pembuatan produk rencana
Materi yang termuat dalam produk RDTR Perkotaan Wates
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
25/32
65
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
yang berupa rencana desain akhir sekurang-kurangnya
memuat isi sebagai berikut:
a. Kebijakan pengembangan penduduk dalam hal
distribusi dan penentuan kepadatan untuk tiap-tiapblok peruntukan;
b. Pemanfaatan ruang ditinjau dari segi besarannya untuksetiap blok peruntukan yang materinya sekurang-
kurangnya akan mengatur pusat perbelanjaan/ pasar/
pertokoan, industri menurut jenisnya, pendidikan mulai
dari TK s.d. sekolah menengah, puskesmas dan rumah
sakit, rumah ibadat, taman rekreasi dan olah raga,
perkantoran dan perumahan, penginapan/hotel/wisma,
stasiun, terminal, pertanian, pemakaman dan kawasan
khusus lainnya;
c. Pembagian pola ruang menjadi kawasan budidaya(pertanian, perkebunan, perikanan dll)dan kawasan
lindung (sempadan sungai, sempadan pantai, mata air,
rawan bencana dll)
d. Struktur tingkat pelayanan kegiatan kota dalam halhubungan tata jenjang kapasitas dan intensitas antara
fungsi-fungsi pelayanan tiap-tiap lingkungan yang
materinya sekurang-kurangnya akan mengatur
perdagangan, pendidikan, kesehatan, olah raga dan
rekreasi;e. Sistim jaringan fungsi jalan dalam hal penentuan lokasi
dan besaran fungsi jaringan pergerakan, fungsi jalan
arteri sekunder, fungsi jalan kolektor sekunder, fungsi
jalan lokal sekunder termasuk jaringan jalan kereta api;
f. Sistim jaringan utilitas dalam hal penentuan lokasi danbesaran jaringan sekunder dan tersiser pada air bersih,
telepon, listrik, gas, pengelolaan sampah, air limbah dan
air hujan;
g. Kepadatan bangunan lingkungan dalam halperbandingan antara keseluruhan luas lahan yang
tertutup dengan luas bangunan pada setiap blokperuntukan yang materinya sekurang-kurangnya akan
mengatur : koefisien dasar bangunan sangat tinggi (di
atas 75%), tinggi (50% - 75%), menengah (20% - 50%),
rendah (5% - 20%) dan sangat rendah (kurang dari
5%);
h. Penentuan tinggi bangunan, maksimum dan minimum
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
26/32
66
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
pada setiap blok peruntukan yang materinya sekurang-
kurangnya akan mengatur jumlah maksimum lantai
bangunan.
i. Penetapan garis sempadan atau garis pengawasan jalanbagi lahan yang boleh atau tidak boleh ada bangunan
diatasnya pada setiap blok peruntukan yang materinya
sekurang-kurangnya akan mengatur : jarak antara as
jalan dengan pagar halaman / rumah baik pada sisi
muka, samping dan belakang;
j. Penetapan luas petak bangunan yang terdapat padasetiap blok peruntukan, dimana materinya sekurang-
kurangnya akan mengatur klasifikasi luas perpetakan
sebagai berikut :
1. Klasifikasi I, di atas 2.500 meter persegi
2. Klasifikasi II, antara 1000 - 2.500 meter persegi3. Klasifikasi III, antara 600 - 1000 meter persegi4. Klasifikasi IV, antara 250 - 600 meter persegi5. Klasifikasi V, antara 100 - 250 meter persegi6. Klasifikasi VI, antara 50 - 100 meter persegi7. Klasifikasi VII, di bawah 50 meter persegi8. Klasifikasi VIII, untuk rumah susun
k. Indikasi pelayanan dalam hal fasilitas Langsung kotayang terdiri dari pelayanan perbelanjaan, kesehatan,
pendidikan, rekreasi dan olah raga pada setiap blok
peruntukan.
l. Tahapan pelaksanaan pembangunan dalam halpengendalian peruntukan, pelaksanaan program /
kegiatan dari sarana dan prasarana kota dalam kurun
waktu 10 tahun yang dibagi dalam tahunan.
m. Pengelolaan/ penanganan lingkungan dalam halpeningkatan perbaikan, pembaharuan, pemugaran,
peremajaan, perlindungan lingkungan dan manajemen
pertanahan serta pengoperasian aparat pelaksana dan
pengendali pada tingkat pemerintah wilayah
kecamatan.
11 SPESIFIKASITEKNIS
: Spesifikasi yang diperlukan, meliputi:a. Kajian kebijakan dan strategi pengembangan perlu mengacu
pada studi-studi/ rencana, kebijakan dan peraturan-peraturan
pembangunan yang sudah ada, baik di tingkat pusat maupun di
tingkat daerah,antara lain :
1. UU nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.
2. UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
27/32
67
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
Pengelolaan Lingkungan Hidup.3. UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
4. UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. UU nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
6. UU nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana.
7. UU nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
8. Peraturan Pemerintah no 16 Tahun 2004 tentang
Panatagunaan Tanah.9. Peraturan Pemerintah no 24 Tahun 2009 tentang Kawasan
Industri.
10.Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung.
11.Permen PU nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman
Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.
b. Pelaksanaan Penyusunan RDTR Perkotaan Wates akan
dilaksanakan dengan sistem organisasi sebagai berikut :
1. Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana yang
terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon
Progo. Tim Pelaksana akan bertindak sebagai pusat
koordinasi di dalam proses pengambilan keputusan dalam
memberikan masukan serta membantu pelaksanaan,
khususnya saran informasi dan dukungan lain yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Proses
pembahasan akan dilaksanakan oleh Tim pelaksana
dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah,
swasta dan masyarakat umum untuk memperoleh
masukan-masukan yang diperlukan dalam penyusunanRDTR.
2. Dalam proses penyusunan RDTR Perkotaan Wates
dilaksanakan dengan memberikan peluang kepada
masyarakat, dan LSM untuk berperan baik dalam bentuk
pemberian masukan-masukan, informasi-informasi, saran-
saran dan dalam proses pembahasan. Dilain pihak
masyarakat berkewajiban mentaati rencana tata ruang
yang telah ditetapkan. Dengan demikian, produk RDTRK
mampu mengakomodir dan merupakan hasil kesepakatan
seluruh pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan
masyarakat), sehingga hasil perencanaan tata ruang dapat
menyerasikan peraturan penataan ruang denganperaturan lain yang terkait, harmonisasi pembangunan
antara pemerintah,swasta dan masyarakat, meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam mengendalikan pemanfaatan
ruang dan mewujudkan sistem kelembagaan penataan
ruang yang akan meningkatkan koordinasi antar pihak.
3. Pendekatan ini merupakan dasar bagi pendekatan
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
28/32
68
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
'community driven planning` yang menjadikan masyarakat
sebagai penentu dan pemerintah sebagai fasilitatornya.
Sejalan dengan-proses penataan ruang yang partisipatif,
maka keterlibatan masyarakat ada pada setiap proses
tersebut dan selalu tanggap dan mengikuti setiap dinamika
dan perkembangan di dalam masyarakat.
4. Seluruh keluaran pekerjaan studi dalam bentuk draft harus
dikonsultasikan dan didiskusikan dengan tim teknis dan
unsur lain yang terkait. Kesepakatan hasil konsultasi dan
diskusi menjadi bahan perbaikan keluaran dimaksud dan
bersifat mengikat bagi tahapan pekerjaan berikutnya.
12 LAPORAN
KEMAJUAN
PEKERJAAN
: a. Laporan Pendahuluan (Inception Report)
oran ini berisi tentang :1. Pemahaman/tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja
(KAK) yang diartikulasikan sebagai persepsi terhadapKAK;
2. Penjabaran Kerangka Acuan Kerja (KAK) ke dalam item-
item jenis dan urutan kegiatan (menampilkan rencana
dan jadual kegiatan);
3. Latar belakang permasalahan (pentingnya pekerjaan);4. Struktur organisasi tata kerja dan personil yang
bertanggung jawab/Job Description;
5. Bahan dan rencana kegiatan survey (instansional dan
lapangan);
6. Pendekatan teoritis terhadap kondisi yang ada;
7. Deskripsi awal profil wilayah perencanaan8. Metode pengumpulan data, metode analisis dan metode
pembakuan mekanisme perencanaan;
9. Rencana proses penyusunan produk laporan dibuat
dengan pola bagan alir atauflow chart;
10. Rancangan pelaporan (garis besar per laporan) dan
tahapan kerja keseluruhan.
Laporan Pendahuluan ini diserahkan dalam bentuk draftsebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar untuk pembahasandengan tim teknis. Setelah dibahas dan disetujui tim teknis,
maka Laporan Pendahuluan diserahkan sebanyak 5 (lima)eksemplar paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kalendersetelah dikeluarkannya SPMK. Cara penyajian laporan ini akandiperkuat dengan beberapa diagram untuk metodependekatannya dan gambar-gambar peta untuk deskripsi awalwilayah perencanaan.
b. Laporan Antara (Interim Report)
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
29/32
69
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
Laporan Antara berisi tentang:
1. Hasil survey terdiri atas:
a. Metode survei dan pengumpulan data;
b. Data eksisting (data dasar, produk peraturan dan hal-hal lain yang dipandang perlu);
c. Laporan pelaksanaan FGD dan hasilnya;
d. Peta-peta dasar dan peta-peta pendukungnya.
2. Hasil analisis .
a. Metode analisis yang digunakan;
b. Hasil analisis;
c. Sintesis (Gabungan) hasil analisis.
Laporan Antara (Interim report) berisi hasil pengamatan
lapangan dan pengumpulan data di lapangan terhadap wilayah
studi disertai dengan analisis perencanaan tata ruang serta
rancangan konsep strategi dan rencana pengembangan.
Laporan Antara ini diserahkan dalam bentuk draft sebanyak 25
(dua puluh lima) eksemplar untuk pembahasan dengan tim
teknis. Setelah dibahas dan disetujui tim teknis, maka Laporan
Antara diserahkan sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat
55 (lima puluh lima) hari kalender sejak dikeluarkannya SPMK.
c. Laporan Akhir (Final Report)
Laporan akhir berisi rencana akhir yang memuat rencana Kota
yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Laporan Akhir berisi tentang :
1. Data eksisting prasarana-sarana.
2. Penilaian kondisi prasarana-sarana serta permasalahan
yang berkaitan dengan kinerjanya dan permasalahan-
permasalahan yang mungkin akan timbul di masa
mendatang.
3. Dalam laporan akhir ini mempertimbangkan hasil
pelaksanaan Konsultasi Publik.
Laporan Akhir, Draf Raperda dan Peraturan tentang Zonasi ini
diserahkan dalam bentuk draf untuk pembahasan sebanyak 25(lima belas) eksemplar dan setelah dibahas dan disetujui,
Laporan Akhir diserahkan sebanyak 5 (lima) termasuk CD
laporan sebanyak 5 (lima) buah paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya SPMK.
Semua bentuk produk Laporan Pendahuluan, Laporan Antara
dan Laporan Akhir dibuat dalam kertas HVS 80 gram ukuran
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
30/32
70
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
kuarto 1 spasi, dijilid dengan sampul kualitas baik.
d. Album Peta Ukuran A3
Pihak Penyedia Jasa juga harus menyerahkan Album Petaukuran A3 yang memuat peta-peta sesuai dengan rencana kota
sebanyak 5 (lima) set, dilengkapi dengan CDnya dengan format
GIS/Arc View sebanyak 5 (lima) buah. Album peta A3
diserahkan sebanyak 5 (lima) eksp termasuk CD laporan
sebanyak 5 (lima)buah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
kalender sejak dikeluarkannya SPMK
e. Album Peta Ukuran A1
Pihak Penyedia Jasa juga harus menyerahkan Album Peta
ukuran A1 skala 1 : 5.000 yang memuat peta-peta sesuai
dengan rencana kota sebanyak 1 (tiga) eks, dan dilengkapidengan CDnya dengan format Arc GIS. Dan diserahkan paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dikeluarkan
SPMK. Album peta minimum terdiri atas:
peta wilayah perencanaan, yang berisi informasi rupabumi, dan batas administrasi BWP dan sub BWP (bila ada);
peta penggunaan lahan saat ini;
peta rencana pola ruang BWP, yang meliputi rencanaalokasi zona dan subzone sesuai klasifikasi yang telahditentukan;
peta rencana jaringan prasarana BWP, yang meliputirencana pengembangan jaringan pergerakan, jaringan
energi/kelistrikan, jaringan telekomunikasi,jaringan airminum, jaringan drainase, jaringan air limbah, prasarana
lainnya;dan
peta penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya
f. Executive Summary
Berisi ringkasan dari rencana detail tata ruang, dicetak
sebanyak 5 eksemplar, diserahkan paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari kalender sejak dikeluarkan SPMK
g. Materi TeknisDilengkapi buku data dan analisis, dan buku rencana format A4.
Dicetak sebanyak 5 exsemplar, diserahkan paling lambat 90
(Sembilan puluh) hari kalender sejak dikeluarkan SPMK
h. Draft Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) danPeraturan tentang Zonasi tentang RDTR Perkotaan Wates
sebanyak 5 (lima) eksemplar, diserahkan paling lambat 90
(Sembilan puluh) hari kalender sejak dikeluarkan SPMK
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
31/32
71
Standar Dokumen Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
i. Jadwal penyerahan Laporan
Sesuai dengan uraian diatas maka kepada penyedia jasa
diharapkan dapat menyerahkan laporan sesuai jadwal pada
tabel 1 berikut :
Tabel 1. Jadwal Penyerahan Laporan
No Jenis Laporan JumlahBulan
5 6 7
1Laporan
Pendahuluan5 eksp
2 Laporan Antara 5 eksp
3 Laporan Akhir 5 eksp
4
Eksekutif
Summary 5 eksp5 Album Peta A3 5 eksp
6 Album Peta A1 3 eksp
7 Materi Teknis 5 eksp
8
CD Laporan dan
Peta Format arc
view
5 buah
9
Draft Rancangan
Perda dan
Peraturan Zonasi
5 eksp
-
7/30/2019 Kak Rdtr Wates
32/32
72
Hal-Hal Lain
23.23.23.23. Produksi dalam NegeriProduksi dalam NegeriProduksi dalam NegeriProduksi dalam Negeri Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK iniharus dilakukan di dalam wilayah Negara RepublikIndonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAKdengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalamnegeri.
24.24.24.24. Persyaratan KerjasamaPersyaratan KerjasamaPersyaratan KerjasamaPersyaratan Kerjasama Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi laindiperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasakonsultansi ini maka persyaratan berikut harusdipatuhi:
25.25.25.25. Pedoman Pengumpulan Data LapanganPedoman Pengumpulan Data LapanganPedoman Pengumpulan Data LapanganPedoman Pengumpulan Data Lapangan Pengumpulan data lapangan harus memenuhipersyaratan berikut:
26.26.26.26. Alih PengetahuanAlih PengetahuanAlih PengetahuanAlih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansiberkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuandan pembahasan dalam rangka alih pengetahuankepada personil satuan kerja Pejabat PembuatKomitmen berikut: